sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Post on 15-Oct-2021
19 Views
Preview:
TRANSCRIPT
73
[B.6]
SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BARANG DAN JASA
A. KETENTUAN UMUM
Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Barang dan Jasa
adalah sistem dan prosedur dalam rangka melakukan pembayaran kepada
Pihak Ketiga atas penyerahan barang dan jasa, dengan melakukan pembayaran
langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Pihak Ketiga. Sistem
ini terdiri dari :
1. Sub Sistem Penerbitan SPP-LS
2. Sub Sistem Penerbitan SPM-LS
3. Sub Sistem Penerbitan SP2D
4. Sub Sistem Pencairan SP2D
Bagan Alur Hubungan antar Sub Sistem :
B. PIHAK TERKAIT
1. SKPD
a. Pengguna Anggaran
b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
c. PPK-SKPD
2. PPKD/Biro Keuangan
d. Bagian Perbendaharaan
e. Bagian Pengelolaan Kas Daerah
f. Bagian Akuntansi
3. Bank
4. Pihak Ketiga
C. ALUR PROSEDUR
1. Sub sistem Penerbitan SPP-LS
a. Setelah menerima pengajuan pembayaran kepada pihak ketiga
beserta kelengkapannya dari PPTK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterima permohonan pembayaran dari penyedia barang/jasa,
Sub sistem Penerbitan
SPP-LS
Sub sistem Penerbitan
SPM-LS
Sub sistem Penerbitan
SP2D
Sub sistem Pencairan
SP2D
74
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membuat dan menandatangani SPP-LS dan Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja (SPTB) rangkap 3 serta melengkapi lampiran-
lampiran yang diperlukan sebagai berikut :
a. Surat pengantar SPP-LS;
b. Ringkasan SPP-LS;
c. Rincian SPP-LS;
d. Daftar Kelengkapan LS Barang Dan Jasa (Format B.6.7);
e. Lampiran SPP-LS Pengadaan barang/jasa
1) Pembayaran SPP-LS Uang Muka dengan bukti perjanjian
SPK/Kontrak mencakup :
a) Nomor Pokok Wajib Pajak;
b) Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa pada Bank
Umum;
c) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang telah ditandatangani
oleh Bendahara.
d) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh yang telah ditandatangani
oleh Bendahara;
e) Faktur Pajak yang dikeluarkan dan ditandangani oleh
rekanan;
f) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
g) Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pihak ketiga
dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
h) Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen;
i) Berita acara pembayaran, bermeterai cukup;
j) Kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak ketiga,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan PPTK atas nama Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
k) Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang dan
Jasa;
l) Copy Surat Jaminan Uang Muka dari Bank
Umum/Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh
pemerintah, dan dilegalisir BP/BPP.
2) Pembayaran SPP-LS atas prestasi pekerjaan
(termyn/MC/angsuran) dengan bukti perjanjian
SPK/Kontrak mencakup :
a) Nomor Pokok Wajib Pajak;
b) Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa pada Bank
Umum;
75
c) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang telah ditandatangani
oleh Bendahara.
d) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh yang telah ditandatangani
oleh Bendahara;
e) Faktur Pajak yang dikeluarkan dan ditandangani oleh
rekanan;
f) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
g) Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pihak ketiga
dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
h) Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen;
i) Berita acara pembayaran, bermeterai cukup;
j) Kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak ketiga,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan PPTK atas nama Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
k) Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang dan
Jasa;
l) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang
menyatakan pemeriksaan telah mencapai prosentase
tertentu sesuai ketentuan yang telah diatur dalam
kontrak, ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
m) Laporan/lampiran besarnya prosentase pekerjaan;
n) Surat pemberitahuan/pendaftaran/bukti setor Jamsostek.
Keterangan
Untuk pengajuan SPP-LS termyn/angsuran yang telah
dibayarkan Uang Muka tidak perlu melampirkan point f dan g.
3) Pembayaran SPP-LS Pekerjaan selesai 100% dengan bukti
perjanjian SPK/Kontrak mencakup :
a) Nomor Pokok Wajib Pajak;
b) Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa pada Bank
Umum;
c) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang telah ditandatangani
oleh Bendahara.
d) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh yang telah ditandatangani
oleh Bendahara;
e) Faktur Pajak yang dikeluarkan dan ditandangani oleh
rekanan;
f) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
76
g) Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pihak ketiga
dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
h) Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen;
i) Berita acara pembayaran, bermeterai cukup;
j) Kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak ketiga,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan PPTK atas nama Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
k) Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang dan
Jasa;
l) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang
menyatakan pekerjaan telah selesai 100% yang
ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
m) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang
ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
n) Surat pendaftaran/bukti setor Jamsostek (potongan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat
pemberitahuan Jamsostek);
o) Copy Surat Jaminan pemeliharaan dari Bank
Umum/Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh
pemerintah bagi pembayaran yang dilakukan sebesar
100% dari nilai kontrak, dan dilegalisir BP/BPP;
p) Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan;
q) Bukti setor denda keterlambatan.
Keterangan
Untuk pengajuan SPP-LS Pekerjaan selesai 100% yang telah
dibayarkan Uang Muka tidak perlu melampirkan point f dan g.
4) Lampiran SPP-LS Pengadaan barang/jasa dengan bukti
perjanjian berupa kwitansi mencakup :
a) Nomor Pokok Wajib Pajak;
b) Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa pada Bank
Umum;
77
c) Surat Bukti Pembayaran yang ditandatangani Rekanan,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu, PA/KPA/PPTK atas nama PA/KPA, dan Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan;
d) Tanda Bukti Perjanjian berupa Kwitansi yang
ditandatangani oleh Rekanan dengan disetujui oleh
PPKom;
e) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh yang telah ditandatangani
Bendahara;
f) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang telah ditandatangani
Bendahara;
g) Faktur Pajak yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Rekanan.
f. Lampiran SPP-LS Pengadaan tanah mencakup :
1) Surat Bukti Pembayaran yang ditandatangani Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
PA/KPA/PPTK atas nama PA/KPA, dan Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan;
2) Berita Acara Pembebasan Tanah yang dibuat oleh Panitia
Pengadaan tanah;
3) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final yang telah
ditandatangani Bendahara Pengeluaran (untuk pengadaan
tanah dengan nilai diatas Rp60.000.000,-);
4) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah;
5) Foto Copy Bukti Kepemilikan;
6) Kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak ketiga,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
dan PPTK atas nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran;
7) Pernyataan dari Penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam
sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
8) Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli
dihadapan PPAT.
2. Sub sistem Penerbitan SPM-LS
a. PPK-SKPD menerima SPP-LS berserta lampirannya diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran, dan mencatat ke dalam register penerimaan
SPP.
b. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS.
78
c. PPK-SKPD menverifikasi Bukti pengeluaran yang menjadi lampiran
SPP dan menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja.
d. PPK-SKPD memberi cap “TELAH DIVERIFIKASI” pada Bukti yang
telah diverifikasi.
e. Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD
menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP-LS
untuk dilengkapi dan diperbaiki.
f. PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam register
Penolakan Penerbitan SPM.
g. Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2
hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD
menyusun draft SPM-LS rangkap 4.
h. PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-LS, Surat Pernyataan yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain Pembayaran Langsung (LS) dan SPTB kepada
Pengguna Angaran untuk ditandatangani.
i. Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS, Surat Pernyataan dan
SPTB serta menyerahkan kembali kepada PPK-SKPD.
j. PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-LS yang diterima ke dalam
Register Penerbitan SPM.
k. Terhadap SPM yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran, PPK-
SKPD :
1) Mengirim Lembar 1, 2, dan 3 ke Bagian Perbendaharaan Biro
Keuangan beserta kelengkapan dokumen :
Surat Pengantar SPM-LS.
SPP-LS beserta lampirannya.
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
2) Lembar ke 4 sebagai arsip PPK-SKPD
3. Sub Sistem Penerbitan SP2D
a. Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan menerima SPM-LS yang
diajukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
b. Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan meneliti kelengkapan
dokumen SPM-LS dan mengisi Format B.6.7.
1) Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-LS
dikembalikan kepada SKPD untuk dilengkapi dan mencatat dalam
Register Penolakan Penerbitan SP2D.
2) Apabila dianggap telah lengkap maka diterbitkan SP2D-LS
rangkap 10 dan mencatat dalam Register SP2D.
79
3) SPTB, Ringkasan Kontrak, Surat Setoran Pajak, Faktur Pajak,
fotocopy NPWP rekanan, Surat Keterangan Bank, dan Format
B.6.7 disertakan sebagai lampiran LS. Sementara kelengkapan
lain disimpan oleh SKPD.
c. Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan mendistribusi SP2D yang
telah terbit :
1) Lembar 1, 2, 3 dan 4 serta SPM-LS dan SPP-LS dikirim ke Bagian
Pengelolaan Kas Daerah pada Biro Keuangan.
2) Lembar 5 dan 6 dikirim ke SKPD.
3) Lembar 7, 8 dan 9 sebagai arsip Bagian Perbendaharaan pada
Biro Keuangan.
d. Berdasarkan terbitnya SP2D, Bagian Perbendaharaan mencatat
dalam Buku Pembantu Penerbitan SP2D per SKPD (Format B.1.18)
sebanyak 3 (tiga) rangkap. Lembar 1 dilampiri dengan SP2D
lembar 10 dikirim ke Bagian Akuntansi, lembar 2 dan 3 sebagai arsip
Bagian Perbendaharaan.
4. Sub Sistem Pencairan SP2D
a. Bagian Pengelolaan Kas Daerah Menerima daftar penguji dan SP2D
dari Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan.
b. Berdasarkan SP2D yang diterima Bagian Pengelolaan Kas Daerah
Menerbitkan Surat Perintah Transfer Uang (SPTU) kepada PT. Bank
Jateng untuk mentransfer uang kepada Rekening Pihak Ketiga yang
tercantum dalam SP2D.
c. Memerintahkan kepada PT Bank Jateng untuk menyetorkan
Potongan PPN dan PPh Rekanan ke Kantor Pajak.
d. Mencatat SP2D ke dalam Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas
(Format B.1.20) dan Buku Pembantu Kas Pengeluaran per SKPD
(Format B.1.21) pada sisi pengeluaran.
e. Mencatat pemotongan dan penyetoran PPN dan PPh Pihak Ketiga ke
dalam Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak dan menyampaikan
laporan bulanan atas pemotongan dan penyetoran tersebut kepada
Bagian Akuntansi Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
f. Bagian Pengelolaan Kas Daerah mengirimkan Format B.1.20, B.1.21
dan SP2D Lembar 1 ke Bagian Akuntansi Biro Keuangan.
g. Bagian Pengelolaan Kas Daerah mengarsip SP2D lembar 2, 3, dan 4.
h. PT. Bank Jateng berdasarkan SPTU yang diterima dari Bagian
Pengelolaan Kas Daerah mentransfer dana dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Pihak Ketiga.
80
D. BAGAN ALIR
BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BARANG/JASA (1)
SKPD
BENDAHARA
PENGELUARAN PPK-SKPD
PENGGUNA
ANGGARAN
Ke PPKD
Otorisasi
Melengkapi
Ya
Tidak
Lengkap Susun
Draft
SPM-LS
Register Penolakan
Penerbitan SPM
Register SPM
Verifikasi
Arsip
Kembalikan
ke BP
1
2
Melengkapi
Dikembalikan PPKD
3
Dari PPKD
Susun SPP-
LS
Draft SPTB
Kontrak/SPK &
Ringkasan Kontrak
SPTB
4
3
2
Draft SPM-TUP
1
Draft SPM-LS
SPTB
4
3
2
Draft
SPM-TUP 1
SPM-LS
Bukti-bukti
Lampiran Kontrak/SPK &
Ringkasan Kontrak
SPTB
SPP-LS (Rangkap 3)
Lampiran Kontrak/SPK &
Ringkasan Kontrak
SPTB
SPP-LS
(Rangkap 3)
LAMPIRA
N SPTB 4
3
Draft
SPM-TUP 2
SPM-LS 1
SPM-LS & SPP-LS
Lampiran
Selesai
6
SP2D, SPM-LS &
SPP-LS
5
SP2D, SPM-
LS & SPP-LS
Arsip
5
SP2D, SPM-
LS & SPP-LS
Arsip
81
BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BARANG/JASA (2) Lanjutan
PPKD/BIRO KEUANGAN BANK PIHAK KETIGA
BAGIAN PERBENDAHARAAN BAGIAN KAS DAERAH BAGIAN AKUNTANSI
Terbitkan SP2D, Form
B.1.18
Kembalikan
ke SKPD
Register
SP2D
7,8,9
6
SP2D
5
SP2D
4
SP2D
3
SP2D
2
SP2D
1
SP2D, SPM-
LS, SPP-LS,
Lampiran
Register
Penolakan SPM
Verifikasi
administrasi
1
Ya
Tidak
Lengkap
2, 3, 4
SP2D
1
SP2D, SPM-LS,
SPP-LS, Lampiran
2D
2 3
Pencatatan
-Terbitkan SPTU
-Catat dalam
Form B.1.20 dan
B.1.21
2
SPTU
1
SPTU
1
SPTU
Transfer
Bukti
Transfer
Arsip
Bukti
Transfer
Arsip
Laporan
Ke SKPD Ke SKPD
Dari
SKPD
Arsip
(3)
SP2D
K-1
SP2D
SP2D
1
Form
B.1.20 dan
B.1.21
1 SP2D
1
Form
B.1.20,
B.1.21
10-SP2D
Form
B.1.18
Pencatatan
10-SP2D, Form
B.1.18
Arsip
(3)
Copy/
SP2D
Rupiah
82
E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN
1. SPTB LS (Format B.6.1)
2. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa (Format B.6.2)
3. Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa (Format B.6.3)
4. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa (Format B.6.4)
5. Ringkasan kontrak (Format B.6.5)
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM-LS (Format B.6.6)
7. Daftar Kelengkapan LS Barang Dan Jasa (Format B.6.7)
8. Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak (Format B.6.8)
Formulir terkait lainnya
1. Register Penerimaan SPP (Format B.1.4)
2. Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format B.1.5)
3. Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format B.1.6)
4. Surat Perintah Membayar (Format B.1.8)
5. Register SPM SKPD (Format B.1.9)
6. Surat Pernyataan Verifikasi (Format B.1.10)
7. Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format B.1.11)
8. Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format B.1.12)
9. Surat Perintah Pencairan Dana (Format B.1.13)
10. Register SP2D (Format B.1.14)
11. Kartu Pengendalian Pencairan Dana Induk (Format B.1.15)
12. Kartu Pengendalian Pencairan Per Rincian Obyek (Format B.1.16)
13. Daftar Penguji SP2D (Format B.1.17)
14. Buku Pembantu Penerbitan SP2D per SKPD (Format B.1.18)
15. Surat Perintah Transfer Uang (Format B.1.19)
16. Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format B.1.20)
17. Buku Pembantu Kas Pengeluaran per SKPD (Format B.1.21)
18. Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format B.1.22)
83
1. Kode SKPD : ……………………………………………..(2)
2. Nama SKPD : ……………………………………………..(3)
3. Tanggal/No. DPA : ……………………………………………..(4)
4. Nama Program : ……………………………………………..(5)
PPN PPh
a b g h i
(7) (8) (11) (12) (13)
Kegiatan .....................
Belanja Modal
objek Belanja Modal
rincian Belanja Modal
bukti transaksi .............
bukti transaksi .............
Rp ………………/Rp ………………/
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
(Pengguna Anggaran/ (Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Anggaran)* Bendahara Pengeluaran Pembantu)*
Nama ……… (16) …………. Nama ……… (14) ………….
NIP ... (17) … NIP ... (15) …
Catatan :
* coret yang tidak perlu
Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran)* untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
d c
(9) (10)
Jumlah
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJANomor : ……. (1)
Yang bertandatangan di bawah ini (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran)* SKPD ………………………………….. (6) menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan
yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut :
No Kode Rekening Uraian Penerima Jumlah
Pajak yang dipungut Bendahara
Pengeluaran
B.1.1
B.6.1
SPTB – LS
84
Diisi Nama Pengguna Anggaran
(17) Diisi NIP Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(18)
(15) Diisi NIP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
(16) Diisi nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(13) Diisi dengan jumlah rupiah PPh yang dikenakan
(14) Diisi nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
(11) Diisi dengan Nilai pada kwitansi (bruto)
(12) Diisi dengan jumlah rupiah PPN yang dikenakan
(9) Diisi uraian pembayaran yang meliputi lingkup pekerjaan yang diperjanjikan, tanggal, nomor kontrak/SPK, berita acara
yang diperlukan/ dipersyaratkan
(10) Diisi dengan nama penerima uang/rekanan
(7) Diisi dengan nomor urut
(8) Diisi dengan Kode Rekening
(5) Diisi dengan Nama Program yang Dilaksanakan
(6) Diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
(3) Diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan
(4) Diisi dengan tanggal dan Nomor DPA
(2) Diisi dengan kode SKPD yang bersangkutan
PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM LS
(1) Diisi dengan nomor urut SPTB
85
SPP LS Barang dan Jasa
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP–LS-BARANG DAN JASA)
Nomor : …………………. Tahun …………………
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
SKPD ………………………….
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor …………. Tahun
……………. tentang Penjabaran APBD, Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut :
a. Urusan pemerintahan : …………………….
b. SKPD : …………………….
c. Tahun Anggaran : …………………….
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : …………………….
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. .……………….
(terbilang : ………………………………...)
f. Nama Bendahara Pengeluaran : …………………….
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. .……………….
(terbilang : ………………………………...)
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : …………………….
………, …………………
BP/BPP
(Nama Lengkap)
NIP.
Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP–LS Barang dan Jasa
1. Nomor diisi dengan nomor SPP;
2. SKPD diisi dengan nama SKPD;
3. Nomor Peraturan Gubernur diisi dengan nomor Peraturan Gubernur mengenai penjabaran APBD pada
tahun anggaran yang bersangkutan;
4. Urusan Pemerintah diisi dengan kode dan nama urusan pemerintah;
5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD;
6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan;
7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP;
8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan
SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut;
9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP;
10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan
SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut;
11. Diatas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP;
12. Dibawah tanda tangan BPP/BPP diisi dengan nama jelas dan NIP BPP/BPP;
13. Disamping kiri tanda tangan BP/BPP dibubuhkan pula tanda tangan PPTK;
14. Dibawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan dibawah nama diisi NIP PPTK.
B.6.2
CETAK APLIKASI
86
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP–LS BARANG DAN JASA)
Nomor : …………………. Tahun …………………
RINGKASAN
RINGKASAN KEGIATAN
1. Program : ...........................................................
2. Kegiatan : ...........................................................
3. Nomor dan tanggal DPA-/DPPA-
/DPAL-SKPD : ...........................................................
4. Nama Perusahaan : ...........................................................
5. Bentuk Perusahaan : a. PT/NV b. CV c. Firma d. Dll
6. Alamat Perusahan : ...........................................................
7. Nama Pimpinan Perusahaan : ...........................................................
8. Nama dan Nomor Rekening Bank : ...........................................................
9. Nomor Kontrak : ...........................................................
10. Kegiatan Lanjutan : Ya / Bukan
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : ...........................................................
12. Deskripsi Pekerjaan : ...........................................................
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD
Jumlah dana DPA /DPPA /DPAL-SKPD Rp. …………….. (I)
RINGKASAN SPD
No.
Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1.
2.
JUMLAH Rp. …………….. (II)
Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II) Rp. ……………..
RINGKASAN BELANJA
SP2D Peruntukan UP
SP2D Peruntukan GU
SP2D Peruntukan TU
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa
JUMLAH
Sisa SPD yang telah diterbirkan, belum dibelanjakan (II-III)
………, …………………
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BP/BPP
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIP. NIP.
B.6.3
CETAK APLIKASI
87
Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP–LS Barang dan Jasa
1. Nomor diisi dengan nomor SPP;
2. Program diisi dengan kode dan nama program kegiatan peruntukan LS Barang/Jasa;
3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan kegiatan peruntukan LS Barang/Jasa;
4. Nomor dan tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD diisi dengan nomor dan tanggal DPA-
/DPPA-/DPAL-SKPD untuk kegiatan (pada point 3);
5. Nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan
pengadaan barang/jasa;
6. Bentuk perusahaan diisi dengan cara memilih salah satu bentuk perusahaan yang tersedia atau
menuliskan bentuk perusahaannya jika memang bentuk perusahaannya tidak ada pada pilihan
yang tersedia;
7. Alamat perusahaan diisi dengan alamat perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa;
8. Nama pimpinan perusahaan diisi dengan nama pimpinan (direktur) perusahaan yang
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa;
9. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan nomor rekening bank dari perusahaan
pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa;
10. Nomor kontrak diisi dengan nomor kontrakpekerjaan antara pemerintah daerah dengan
perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa;
11. Kegiatan lanjutan diisi dengan cara memilih Ya jika memang pekerjaan bersifat lanjutan dan
pilih Tidak jika memang bukan pekerjaan lanjutan;
12. Waktu pelaksanaan kegiatan diisi dengan periode pelaksanaan kegiatan;
13. Deskripsi kegiatan diisi dengan gambaran tentang kegiatan/pekerjaan dengan menggunakan
kalimat yang padat dan singkat;
14. Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD diisi dengan jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-
SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan;
15. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD
yang bersangkutan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan
jumlah dan yang yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu
seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi
pada tempat bertanda II. Rp. …………….);
16. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II Rp. …………….) diisikan hasil pengurangan
jumlah total dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total
dana yang telah di-SPD-kan;
17. Pada kolom disamping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan
(di SP2D-kan) untuk keperluan UP;
18. Pada kolom disamping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan
(di SP2D-kan) untuk keperluan GU;
19. Pada kolom disamping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan
(di SP2D-kan) untuk keperluan TU;
20. Pada kolom disamping kanan SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi
dengan dana yang telah dicairkan (di SP2D-kan) untuk keperluan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan PNS;
21. Pada kolom disamping kanan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan
dana yang telah dicairkan (di SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran pihak ketiga dalam
rangka pengadaan barang/jasa;
22. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 17 sampai point 21) dijumlahkan dan diisikan
pada tempat dengan tanda III. Rp. …………….;
23. Pada tempat dengan II-III Rp. ……………. diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh
SPD (dari point 15) dengan dana yang telah dibelanjakan (dari point 22);
24. Diatas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP;
25. Dibawah tanda tangan BPP/BPP diisi dengan nama jelas dan NIP BPP/BPP;
26. Disamping kiri tanda tangan BP/BPP dibubuhkan pula tanda tangan PPTK;
27. Dibawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan dibawah nama diisi NIP
PPTK.
88
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP–LS BARANG DAN JASA)
Nomor : …………………. Tahun …………………
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
No.
Urut
Kode Rekening
(Rincian Obyek) Uraian
Jumlah
(Rp)
1.
2.
JUMLAH
………, …………………
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BP/BPP
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIP. NIP.
Cara Pengisian Formulir Rincian SPP–LS BARANG DAN JASA
1. Nomor diisi dengan nomor SPP;
2. Kolom kode rekening diisi dengan rincian obyek rekening belanja Barang/Jasa;
3. Kolom uraian diisi dengan nama rekening belanja Barang/Jasa sesuai dengan kode rekening
yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2);
4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode
rekening;
5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah
totalnya;
6. Diatas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP;
7. Dibawah tanda tangan BPP/BPP diisi dengan nama jelas dan NIP BPP/BPP;
8. Disamping kiri tanda tangan BP/BPP dibubuhkan pula tanda tangan PPTK;
9. Dibawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan dibawah nama diisi NIP
PPTK.
B.6.4
CETAK APLIKASI
89
RINGKASAN KONTRAK
Nomor : ……. (2) …….
Untuk kegiatan dananya berasal dari rupiah murni
1. Nomor dan Tanggal DPA :
2. Kode Rekening :
3. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak :
4. Nama Kontraktor/Perusahaan :
5. Alamat Kontraktor :
6. Nomor Rekening Bank :
7. Nama Bank :
8. NPWP :
9. Nilai SPK/Kontrak :
10. Uraian dan Volume Kerja :
11. Cara Pembayaran :
12. Jangka Waktu Pelaksanaan :
13. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan :
14. Jangka Waktu Pemeliharaan :
15. Ketentuan Sanksi
…(18)…, … (19) …
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
Nama ……… (22) …………. Nama ……… (20) ………….
NIP ... (23) … NIP ... (21) …
……. (17) …….
……. (10) …….
……. (11) …….
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH……. (1) …….
……. (3) …….
……. (4) …….
……. (5) …….
……. (16) …….
……. (6) …….
……. (7) …….
……. (8) …….
……. (9) …….
……. (12) …….
……. (13) …….
……. (14) …….
……. (15) …….
* Apabila Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka cukup tanda tangan pada kolom Pejabat Pembuat Komitmen.
B.6.5
90
(1) Diisi dengan nama SKPD
(2) Diisi dengan nomor ringkasan kontrak
(3) Diisi dengan Tgl dan No Dokumen Dasar Pembayaran (DPA, dll)
(4) Diisi dengan kode-kode yang sesuai dengan pembebanannya
(5) Diisi dengan Tgl dan No Kontrak / SPK
(6) Diisi dengan perusahaan penyedia barang / jasa bersangkutan
(7) Diisi dengan alamat jelas perusahaan penyedia barang / jasa bersangkutan
(8) Diisi dengan nomor rekening bank perusahaan penyedia barang / jasa bersangkutan
(9) Diisi dengan nama bank perusahaan penyedia barang / jasa bersangkutan
(10) Diisi dengan NPWP perusahaan penyedia barang / jasa bersangkutan
(11) Diisi dengan nilai kontrak termasuk perubahan nilai apabila dilakukan addendum
(12) Diisi dengan uraian dan volume pekerjaan sesuai dengan kontrak
(13) Diisi dengan cara pembayaran yang diatur dalam kontrak, misalnya sekaligus, bertahap sesuai kemajuan,
bulanan atau uang muka dengan angsuran
(14) Diisi dengan jumlah hari pelaksanaan sesuai tercantum dalam kontrak, misalnya 17 hari kalender
(15) Diisi dengan tanggal harus diserahkannya barang / jasa sesuai kontrak
(16) Diisi dengan lamanya pemeliharaan barang / jasa apabila diatur dalam kontrak
(17) Diisi dengan sanksi yang akan dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak
(18) Diisi dengan keterangan tempat pembuatan ringkasan kontrak
(19) Diisi dengan keterangan tanggal pembuatan ringkasan kontrak
(20) Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen
(21) Diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen
(22) Diisi nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(23) Diisi NIP Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN KONTRAK24
91
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGAJUAN SPM-LS
Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
No………… tanggal …………… yang kami ajukan sebesar Rp. …………..
(terbilang …………………) untuk keperluan SKPD …………… Tahun Anggaran
…………., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk
membayar anggsuran / MC…………… pekerjaan ……………. yang
dilaksanakan oleh CV/PT………….. alamat ……….. sesuai SPK / Surat
Perjanjian / Kontrak Nomor ………. Tanggal …………..
2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas benar-benar dibayarkan
untuk membiayai kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan
pengajuan SPM-LS SKPD kami.
Semarang, ……………………
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran.
Tanda tangan
Nama Lengkap
NIP
B.6.6
CETAK APLIKASI
92
No Kelengkapan Tanggal Ada Tidak
Administrasi
1 Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
2 Ringkasan Kontrak
3 Surat Setoran Pajak (SSP)
4 Faktur Pajak
5 Foto copy NPWP rekanan
6 Surat Referensi/Keterangan Bank
7 Surat Pernyataan Verifikasi
Kontrak
1 SPK/SPMK/Kontrak
2 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
3 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
4 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
5 Pakta Integritas
6 Kwitansi bermaterai
7 Berita Acara Pembayaran
8 Copy Surat Jaminan
Demikian daftar kelengkapan ini dibuat dengan sebenarnya.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Staf Bag. Perbendaharaan/
SKPD Pengampu
Nama …………………. Nama ………………….
NIP ...….................. NIP ...…..................
DAFTAR KELENGKAPAN LS BARANG DAN JASA
Asli kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawasan fungsional.
NOMOR : ...............................
Uraian Pekerjaan :
.................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
B.6.7
83
No Tanggal1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH S/D HARI INI
DAFTAR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK (PPN/PPh) DARI CV/PT/INSTANSI
TANGGAL :
JUMLAH
JUMLAH S/D SEBELUM HARI INI
PPNSP2D
No. NPWP Nama CV/PT/INS PPh 21
Kepala Bagian Pengelolaan Kas Daerah
PPh 22 PPh 23 Lain-lain Jumlah
Semarang, ………………..…
B.6.8
top related