sistemsistem& badan badan- badanbadanperadilan · pdf fileyang berisi tindakan hukum tun...

SistemSistem& & BadanBadan--

BadanBadan PERADILANPERADILAN

didi IndonesiaIndonesiadidi IndonesiaIndonesiaÉÄx{Joeni Arianto Kurniawan

SistemSistem PeradilanPeradilan

� Kelembagaan peradilan

� Sarana dan prasarana peradilan

� Sumber daya manusia lembaga peradilan

� Tata cara / mekanisme melaksanakan � Tata cara / mekanisme melaksanakan peradilan

DasarDasar HukumHukum

1. UUD 45

2. UU Kekuasaan Kehakiman (UU 4/04)

3. UU MA (UU 14/85 jo UU 5/04)

4. UU MK (UU 24/03)4. UU MK (UU 24/03)

5. UU PU (UU 2/86 jo UU 8/04)

6. UU PA (UU 7/89 jo UU 3/06)

7. UU PTUN (UU 5/86 jo UU 9/04)

8. UU PM (UU 31/97)

UUD 45UUD 45

Pra Amandemen

Pasal 24

� Hanya dijalankan oleh 1 lembaga (MA)

Pasca Amandemen

Pasal 24, 24A, 24B, 24C

� Dijalankan oleh 2 lembaga (MA&MK)

� Tidak diatur ttg independensi

� Ditegaskan memiliki sifat independen

ProblematikaProblematika IndependensiIndependensi� Pra amandemen

EKSEKUTIF YUDISIIL

presiden MA

?menkeh

Dep.KehDep.KehAdministrasi fungsi

Kelembagaan

BADAN

PERADILAN

Kontradiksi dlm UU 14 Th 70 (Psl 1 dan Psl 11)

�Diamandemen dg UU No 35 Th 99 � psl 1

Masalah lainnya ?

� Pasca amandemen

One Roof System(fungsi dan kelembagaan menyatu)

MA MK

PU PTUN PA PMPU PTUN PA PM

Pasal 24 (2) UUD 45 Amandemen jo Psl 10 UU 4/04

jo Pasal 4 (3) UU 4/04 jo Pasal 13 UU 4/04

� Apakah dg demikian sdh benar-benar independen?

KelembagaanKelembagaan peradilanperadilan

� Susunan horizontal dan vertikal

� Susunan horizontal, menyangkut berbagailingkungan badan peradilan (PU, PA, PM, PTUN), peradilan khusus di lingkungan PU PTUN), peradilan khusus di lingkungan PU dan MK

� Susunan vertikal, tingkat 1, banding & kasasi

KekuasaanKekuasaan KehakimanKehakiman

� Definisi : Pasal 24 (1) UUD 45 Amandemenjo Pasal 1 UU 4/04

� Pelaksana: Pasal 24 (2) UUD 45 Amandemenjo Pasal 2 & Pasal 10 UU 4/04

� Asas peradilan sederhana, cepat, dan biayaringan:ringan:Pasal 4(2) UU 4/04

� Independensi & larangan intervensi: Pasal4(3) UU 4 /04

� Struktur Kelembagaan Pelaksana K.Keh:Pasal 13 UU 4/04 �kesatuan organisasi, administrasi, finansial, dan fungsional badanperadilan

� Eksistensi peradilan khusus: Pasal 15(1) UU 4/04

�berada dlm lingkungan salah satulingkungan peradilan (PU/PM/PTUN/PA)

Eksistensi Peradilan Syariah Islam di NAD: � Eksistensi Peradilan Syariah Islam di NAD: Pasal 15(2) UU 4/04�bersifat dualistis

� Peradilan koneksitas : Pasal 24 UU 4/04

Kewenangan siapa? �”keadaan tertentu”

Penjelasan psl 24

MahkamahMahkamah KonstitusiKonstitusi

� Dasar hukum: UUD 45 Amandemen dan UU No 24 Th 2003

� Kewenangan: - Pasal 24C (1) dan (2) UUD 45 Amandemen UUD 45 Amandemen

- Pasal 10 UU 24/03

� Susunan: - Pasal 24C (3) UUD Amandemen

- Pasal 4 UU 24/03

� Pasal 6 (2):

Hakim konstitusi hny dpt dikenakantindakan kepolisian atas perintah JaksaAgung stl mdp persetujuan tertulisPresiden, kecuali dalam hal:Presiden, kecuali dalam hal:

a. tertangkap tangan melakukan tindakpidana; atau

b. berdasarkan bukti permulaan yg cukupdisangka tlh melakukan tindak pidanakejahatan yg diancam dg pidana mati

MahkamahMahkamah AgungAgung

� Dasar Hukum: UUD 45 Amandemendan UU No.14 Th 85 joUU No.5Th 2004

� Kewenangan: Pasal 24 A (1) UUD Amandemen dan Pasal28-39 UU 14/85 jo UU Amandemen dan Pasal28-39 UU 14/85 jo UU 5/04

�Pengad. Kasasi (bukanpengad tk III. Mengapa?)

�Menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili

�Memeriksa & memutus permohonan P.K

�Uji materiil

�Memberikan�Memberikanpertimbangan hukumkpd presiden ataspermohonan grasi danrehabilitasi

� dll.

PengadilanPengadilan UmumUmum

� Dasar hk : UU No. 2/1986 jo UU No 8/2004

� Pasal 2 UU No. 8/2004 :

◦ Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan pd umumnya

� Pasal 3 (1)� Pasal 3 (1)

Kekuasaan kehakiman di lingkungan PU dilaksanakan oleh :

a.Pengadilan Negeri

b.Pengadilan Tinggi

� Kewenangan PN:

� Pasal 50 UU 2/86

� Kewenangan PT:

� Pasal 51 UU 2/86

� Kompetensi:

� Kompetensi absolut

� Kompetensi relatif

� Sengketa yuridiksi:

- Positif: sama-sama merasa berwenang

- Negatif: tdk ada yg merasa berwenang

PengadilanPengadilan AgamaAgama

� Dasar hukum: - UU No. 7 Th 89 jo UU No. 3 Th 06

� Pasal 2 UU No. 7 / 89 jo UU No. 3/06:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini.”

� Kewenangan PA: Psl 49 UU No. 7/89 jo UU No. 3/06Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :a. perkawinan;b. waris;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. Zakat;g. infag;h. shadaqah; dani. Ekonomi syariah.

� Pasal 49 UU 7/89:

Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara-perkara di tingkat pertama antaraorang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;a. perkawinan;

b. kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukanberdasarkan hukum Islam

c. wakaf dan shadaqah

- Apa perbedaannya dan apa konsekuensidari perbedaan tsb?

KompetensiKompetensi AbsolutAbsolut PAPAPra dan Pasca UU 7 / 89Pra dan Pasca UU 7 / 89Sebelum th 1989

� Memeriksa, memutusmenyelesaikan perkaraorang2 yg beragamaIslam thd persoalan

Setelah th 1989

� Memeriksa, memutusmenyelesaikanperkara2 di tk I orang2 yg beragama Islam Islam thd persoalan

NCR (Nikah, Cerai, Rujuk) – PerkaraPerdataTertentu

yg beragama Islam dibid. Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukanberdasarkan hukumIslam

� wakaf dan shadaqah

PutusanPutusan PAPA

Pra dan Pasca UU 7 / 89Pra dan Pasca UU 7 / 89

Sebelum th 1989

� Tidak memiliki kekuatan eksekusi/eksekutorial

Setelah th 1989

� Memiliki kekuatan eksekusi/eksekutorial tanpa harus eksekusi/eksekutorial

� Dpt dilaksanakan jika telah mendapatkan Fiat eksekusi /dikukuhkan PN –keberadaan PA dibawah PN

tanpa harus dimintakan Fiat eksekusi ke PN lebih dahulu -- PA sejajar dg peradilan yg lain

PeradilanPeradilan MiliterMiliter

� UU 31 Th 1997� Kompetensi Absolut --- Pasal 9Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer berwenang :1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang

yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :a. Prajurit (Definisi prajurit � Pasal 1 angka 42)b. Yang berdasarkan UU dipersamakan dg prajuritb. Yang berdasarkan UU dipersamakan dg prajuritc. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau

yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajuritberdasarkan UU

d. Seseorang yang tidak masuk gol. Pada huruf a,b,c. tetapiatas keputusan Panglima dengan persetujuan Menkehharus diadili oleh suatu pengadilan di LingkunganPeradilan Militer

2. ....

2. Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata � Pasal 1.35

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi

PengadilanPengadilan dalamdalam lingkunganlingkunganPeradilanPeradilan MiliterMiliter� Pasal 12 � tdr dr:

1. Pengadilan Militer

2. Pengadilan MiliterTinggi

3. Pengadilan Militer Utama3. Pengadilan Militer Utama

4. Pengadilan Militer Pertempuran

1. PENGADILAN MILITER � Psl 40◦ Pengadilan tk I perkara pidana

◦ Terdakwa berpangkat Kapten kebawah

2. PENGADILAN MILITER TINGGI (PMT)

� Psl 41◦ Pengadilan tk II Banding dari PM

◦ Pengadilan tk I untuk : ◦ Pengadilan tk I untuk : � Perkara pidana yang terdakwanya/salah satu

terdakwa berpangkat mayor ke atas

� Gugatan sengketaTata Usaha AngkatanBersenjata

◦ Pengadilan I dan terakhir utk sengketa mengadili di antara PM

3. PENGADILAN MILITER UTAMA�Psl 42 :Pengadilan tingkat banding untuk perkara pidanadan sengketaTata Usaha Angkatan Bersenjatayang diputus pada tk I oleh PMT � Psl 43:Pengad tk I dan terakhir utk memutus sengketa kewenangan antara:a. Antar PM di bhw daerah PMT yg berbedaa. Antar PM di bhw daerah PMT yg berbedab. Antar PMTc. Antara PM dan PMT

4. PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN � Psl 45

PeradilanPeradilanTata Usaha Tata Usaha NegaraNegara (PTUN)(PTUN)

� Dasar Hk : UU No. 5 / 1986 – UU No. 9/2004

� Kompetensi Absolut PTUN � Pasal 47:

Pengadilan bertugas dan berwenangPengadilan bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus danmenyelesaiakan SENGKETA TUN

� Pasal 4 UU 5 / 86 jo UU 9 / 04:

“PeradilanTata Usaha Negara adalah salah satupelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencarikeadilan terhadap sengketaTata Usaha Negara.”

� Apakah yg dimaksud dg “SENGKETA TUN?” �Psl 1 angka 4 UU 5 /86:Psl 1 angka 4 UU 5 /86:

“SENGKETA TUN adalah sengketa yang timbuldalam bidangTUN antara Orang/Badan HukumPerdata dengan Badan/PejabatTUN baik di pusatmaupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusanTata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan per-UU an yg berlaku.”

� Apakah yg dimaksud dg “KTUN?” �Psl 1 angka 3 UU No. 5 / 86:

“KTUN adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan/PejabatTUN yang berisi tindakan hukumTUN yang yang berisi tindakan hukumTUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifatkonkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang/Badan Hukum Perdata.”

� Elemen-elemen KTUN:

1. PenetapanTertulis

2. Oleh Badan / PejabatTUN

3. Tindakan HukumTUN3. Tindakan HukumTUN

4. Konkrit

5. Individual

6. Final

7. Akibat Hukum bagi seseorang / badanHukum perdata

1. 1. PenetapanPenetapanTertulisTertulis

� Penjelasan Psl 1 angka 3:

- Menunjuk kepada isi dan bukan kepadabentuk keputusan

- Memo / Nota dapat memenuhi syarat- Memo / Nota dapat memenuhi syarat

2. 2. BadanBadan / / PejabatPejabat TUNTUN

� Badan / Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan

� Kegiatan yang bersifat eksekutif (semua urusan negara dikurangi Regelgeving dan urusan negara dikurangi Regelgeving dan Rechtsprak) � Penjelasan Pasal 1

angka 1

� Pasal 3 (2):

“Jika suatu Badan / Pejabat TUN tdk mengeluarkan putusan dlm jangka waktusebagaimana ditentukan dalam peraturansebagaimana ditentukan dalam peraturanperundang-undangan telah lewat �dianggap menolak.”

� Dihitung sejak permohonandimasukkan dengan diterimanya tandaterima dari petugas

3. 3. TindakanTindakan HukumHukumTUN TUN

� Penjelasan Pasal 1 angka 3:

�Suatu perbuatan hk badan/Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hkTUN/HkAdministrasi/Hk Publik.

4. Kongkrit 4. Kongkrit

� Penjelasan Psl 1 angka 3:

� Obyek yang diputuskan dalam KTUN tidak abstrak tetapi berwujud tertentu(langsung menimbulkan akibat hukum).(langsung menimbulkan akibat hukum).

5. Individual5. Individual

� KTUN tidak ditujukan untuk umum tapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju

� Jika yang dituju lebih dari seorang harus � Jika yang dituju lebih dari seorang harus disebutkan nama-nama tersebut. Misal, keputusan tentang pembuatan/pelebaran jalan dengan lampiran nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

6. Final6. Final

� Langsung menimbulkan akibat hukum

7. Akibat Hukum 7. Akibat Hukum

� Membawa konsekuensi bahwa penggugat haruslah seseorang/Badan Hukum Perdata

PasalPasal 3 (1)3 (1)

� Apabila Badan/PejabatTUN tidakmengeluarkan keputusan sedangkan halitu menjadi kewajibannya maka haltersebut disamakan dengan KTUNtersebut disamakan dengan KTUN

� Kapan keputusan yang tidak dikeluarkanitu menjadi KTUN? � Psl 3 (3):

“

Pasal 3 (2)Pasal 3 (2)

� Jika Badan / Pejabat TUN tdk mengeluarkan putusan melewati jangka waktu yg ada (baik yg ditentukan oleh perat. Per-UU-an ataupun yg tdk perat. Per-UU-an ataupun yg tdk ditentukan oleh perat.Per-UU-an), maka ia dianggap menolak mengeluarkan putusan tsb.

PasalPasal 3 (3)3 (3)

� Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu, setelah lewat 4 bulan sejak diterimanya permohonan itu dan pejabat belum permohonan itu dan pejabat belum mengeluarkan keputusan maka pejabat tersebut dianggap melakukan penolakan

KarakteristikKarakteristik dandan PrinsipPrinsip--PrinsipPrinsip PTUNPTUNa. Asas praduga Rechtmatig /

Praesumptio iustae causa:

Setiap tindakan penguasa selalu harusdianggap rechtmatig sampai adadianggap rechtmatig sampai adapembatalannya.

b. Asas pembuktian bebas:

Hakim yang menetapkan bebanpembuktian � Pasal 107 UU No. 5 /1986

c. Asas keaktifan hakim (Dominus Litis).

�Untuk mengimbangi kedudukan parapihak karenaTergugat adalah pejabatTUN, Penggugat adalah orang ataubadan hk perdata.badan hk perdata.

d. Asas putusan Pengadilan mempunyaikekuatan mengikat “ERGA OMNES” �SengketaTUN adalah sengketa hk

publik, shg putusan PTUN berlakubagi siapa saja).

??� Apakah Sistem Peradilan Indonesia Telah Menjamin Keadilan bagi Rakyat?

SekianSekian & & TerimaTerima KasihKasih

Â`xÇâ}â exäÉÄâá|Â`xÇâ}â exäÉÄâá|Â`xÇâ}â exäÉÄâá|Â`xÇâ}â exäÉÄâá| [â~âÅ \ÇwÉÇxá|t[â~âÅ \ÇwÉÇxá|t[â~âÅ \ÇwÉÇxá|t[â~âÅ \ÇwÉÇxá|t

`xÇâ}â exäÉÄâá| UtÇzát \ÇwÉÇxá|tÊ