sistim informasi pengelolaan keuangan non rkud - proposal sistem... · 2019-08-27 · nomor 71...
Post on 08-Feb-2020
13 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SISTIMINFORMASIPENGELOLAANKEUANGAN
NON RKUDDANA JKN
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. FUNGSI DOKUMEN
Dokumen ini berisi Proposal Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD
Dana JKN dengan keunggulan:
a) Peserta mendapatkan sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
b) Puskesmas mendapatkan aplikasi SIKUM@S
c) Dinas Kesehatan memperoleh database konsolidasi keuangan dana jkn seluruh
puskesmas sehingga memudahkan dinas kesehatan dalam penyusunan
penganggaran dan pelaporan keuangan secara real time.
1.2. LATAR BELAKANG
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi
keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban
keuangan daerah berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan.
Standar akuntansi pemerintahan tersebut telah diatur dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP), yang
selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah.
Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penerimaan dan
pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas
umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Dalam hal terdapat
pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan pengeluaran
daerah yang tidak melalui RKUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan dan
pengeluaran daerah tersebut sebagai pendapatan dan belanja daerah, sesuai
peraturan perundang-undangan.
Penerimaan daerah Non RKUD atau yang tidak melalui RKUD diantaranya adalah
Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat pada sekolah dan Dana
kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas.
Pengelolaan keuangan Non RKUD Dana JKN meliputi sistem akuntansi dan pelaporan
atas pendapatan dan belanja pada SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD bagi
SKPD/Unit SKPD yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD).
1.3. DASAR HUKUM
Dasar hukum pengelolaan dana kapitasi meliputi: a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016
Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan; dan
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
2
d) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2280/SJ
Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
3
BAB II. PROGRAM DAN JADWAL
2.1. OUTPUT SOFTWARE
Software Sistem Informasi Manajemen Keuangan Puskesmas (SIKUM@S) merupakan
software aplikasi yang membantu Bendahara Dana Kapitasi untuk menjalankan
tugasnya dalam pembuatan/penyusunan buku dan laporan yang meliputi:
a) Buku Kas Umum;
b) Buku Pembantu Bank;
c) Buku Pembantu Tunai;
d) Buku Pembantu Pajak;
e) Rincian Objek Belanja;
f) Data Laporan Realisasi;
g) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ); dan
h) Data Kartu Inventaris Barang (KIB).
2.2. FITUR SOFTWARE
Berikut terdapat screenshot (Gambar) mengenai Produk Aplikasi SIKUM@S yang
mencakup tampilan dan menu aplikasi dan terdapat keterangan dibagian bawah
masing- masing gambar.
2.2.1 Menu Referensi
Gambar 2.1 Menu Referensi
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
4
Gambar 2.2 Saldo Awal
Gambar 2.3 Hari Kerja
Gambar 2.4 Gambaran Hasil Hari Kerja
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
5
2.2.2 Menu Pegawai
Gambar 2.5 Menu Pegawai
Gambar 2.6 Form Pengisian Data Pegawai
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
6
Gambar 2.6 Gambaran Data Pegawai
Gambar 2.7 Form Pengisian Presensi
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
7
Gambar 2.8 Form Pengisian Jasa Pelayanan
Gambar 2.9 Hasil Perhitungan Jasa Pelayanan
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
8
2.2.3 Menu RKA
Gambar 2.10 Menu RKA
Gambar 2.11 Form Pengisian Data RKA Pendapatan
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
9
Gambar 2.12 Gambaran RKA Pendapatan
Gambar 2.13 Form Pengisian Data RKA Belanja
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
10
Gambar 2.14 Gambaran RKA Belanja
2.2.4 Menu Transaksi
Gambar 2.15 Menu Transaksi
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
11
Gambar 2.16 Form Pengisian Jenis Transaksi
Gambar 2.17 Gambaran Transaksi
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
12
2.2.4 Menu Laporan
Gambar 2.18 Menu Laporan
Gambar 2.19 Laporan BKU
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
13
Gambar 2.20 Laporan Buku Pembantu Kas Tunai
Gambar 2.21 Laporan BukuPembantu Kas Bank
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
13
Gambar 2.22 Laporan Buku Pembantu Pajak
Gambar 2.23 Laporan Realisasi
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
15
Gambar 2.24 Form Pengisian Surat Pertanggungjawaban (SPTJ)
Gambar 2.25 Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPTJ)
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
16
Gambar 2.26 Buku Pembantu Rincian Objek Belanja
2.3. TUJUAN PROGRAM
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Puskesmas (SIKUM@S) telah dikembangkan
untuk membantu tugas Bendahara Dana Kapitasi pada FTKP milik Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Kapitasi serta dapat menghasilkan laporan
pertanggungjawaban dana kapitasi yang akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan.
2.4. TARGET PENGGUNA
Software aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Puskesmas (SIKUM@S)
ditujukan bagi para Bendahara Dana Kapitasi pada FTKP Milik Pemerintah Daerah.
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
17
25. PENGGUNA APLIKASI
Dalam penerepan aplikasi pengelolaan keuangan dana kapitasi saat ini klien kami yaitu
Puskesmas se-Kabupaten Cirebon dan Puskesmas se-Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur. Berikut kegiatan yang telah diikuti saat Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Non RKUD Dana JKN.
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
18
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
19
BAB V. PENUTUP
Demikian proposal ini kami ajukan agar dapat memberikan informasi yang menyeluruh tentang software aplikasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN. Penyelenggaraan dapat dilaksanakan pula secara In House Training dengan kesepakatan terkait dengan tempat, waktu dan biaya penyelenggaraan. Bila ada hal-hal detail yang perlu penjelasan lebih lanjut dengan senang hati kami akan memenuhinya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, semoga kerja sama ini dapat berlanjut dengan baik. Hormat Kami, SUPRIYADI Direktur
PROPOSAL Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN
20
PT. BUMI PERTIWI MANDIRIJl. RC. Veteran Raya No. 555 A, Bintaro, Pesanggrahan - Jakarta Selatan 12330
Telp. 62 21 737 3860 (hun�ng) Email. admin@ppak.co.id/forum_ppak@yahoo.com
www.ppak.co.id
forum komunikasi ppak+62 811 9339 189 (WA Only) Sekretariat PPA&K@forum_ppak
top related