sitem pemerintahan indonesia
Post on 29-Nov-2014
15.953 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Powerpoint TemplatesPage 1
Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara sesuai denganUUD 1945 Sebelum Amandemen
Lembaga-Lembaga Negara sesuai denganUUD 1945 Setelah Amandemen
Powerpoint TemplatesPage 3
Powerpoint Templates
Bentuk ke daulatan diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 ,berbunyi :
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,yang berbentuk Repuplik.
Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 ,berbunyi :
Kedaulatan berada ditangan Rakyat,dan dilaksanakan menurut UUD
Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 ,berbunyi :
Negara Indonesia adalah Negara Hukum
Falsafah Negara Indonesia adalah :Pancasila Undang-Undang Dasar 1945
Powerpoint TemplatesPage 4
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dibagi atas 7 azas :
1. Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3)
Pengertian Negara Hukum :
Secara Formal yaitu melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah
Secara Material yaitu negara harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warga
2. Sitem Konstitusional
Pemerintahan berdasarkan atas hukum dasar,bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan hukum produk dari konsitusi
Produk konstitusi ,yaitu ;
Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan pemerintah
Powerpoint TemplatesPage 5
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat
Sebelum UUD 1945 di amandemen kekuasan tertinggi ada di MPR, karena MPR merupakan Lembaga tertinggi negara.
Tetapi setelah UUD 1945 di Amandemen kekuasaan tertingi berada di tangan rakyat.( UUD pasal 1 ayat 2 ),dan MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi dengara. Sejajar dengan DPR,dan Presiden.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di samping MPR dan DPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara ialah pembantu presiden,mentri negara bertanggung jawab kepada presiden
7. Kekuasan kepala negara tidak terbatasArtinya presiden tidak bertindak diktaktor,presiden harus memperhatiakan suara DPR,kebijakan presiden dibatasi oleh pengawasan efektif DPR.
Powerpoint TemplatesPage 6
Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa,kemanusiaan yang adil dan
beradab,persatuan,kerakyatan,musyawarah,kebijaksanaan,dan berkeadilan sosial.
Powerpoint TemplatesPage 7
Indonesia sebagai Negara Demokrasi
Pengertian Demokrasi :
Sebuah sistem pemerintahan di mana kedaulatan ada ditangan rakyat.
Sebagai negara Demokrasi ,pemerintah Indonesia menerapkan teori Trias Politika.
Trias Politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang,yaitu :
1. Legislatif (membuat Undang-Undang
Yang dimaksud Legislatif adalah :
Lembaga MPR
Lembaga DPD
Lembaga DPR
Powerpoint TemplatesPage 8
2.Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang) Yang dimaksud eksekutif adalah :
Presiden & wakil presiden
3. Yudikatif (mempertahankan pelaksanaan Undang-Undang.
Yang di maksud yudikatif adalah :
Mahkamah agung (MA )
Mahkamah Konstitusi ( MK )
Komisi Yudisial (KY )
Powerpoint TemplatesPage 9
lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen
1. Majelis Permusawaratan rakyat ( MPR )2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR )3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )4. Presiden
5. Badan pemeriksa keuangan ( BPK )6. Lembaga Kehakiman
7. Mahkamah agung ( MA )
8. Mahkamah konstitusi ( MK )
9. Komisi Yudisial ( KY )
Powerpoint TemplatesPage 10
Tugas-tugas Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen )
1. Tugas MPR ( Pasal 3 UUD 1945 )1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar2. Melantik Presiden dan/atau wakil Presiden3. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
Anggota MPR terdiri dari :- Anggota DPR- Anggota DPD
MPR bersidang sedikitnya 5 tahun sekali di ibu kota negara ( pasal 2 ayat 2
Powerpoint TemplatesPage 11
Tugas DPR (pasal 19-22 UUD 1945)
Membentuk undang-undang ( pasal 20 ayat 1) Membahas rancangan UU (RUU ) bersama presiden ( pasal 20 ayat 2)
Membahas RAPBN bersama Presiden ( pasal 23 ayat 2)
Menurut UUD 1945 Amandemen pasal 20A ayat 1) bahwa DPR mempunyai 3 fungsi :
Fungsi legislasi
fungsi anggaran
fungsi pengawasan
Powerpoint TemplatesPage 12
Fungsi legislasi berkaitan dengan ?
wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang.
Fungsi anggaran berkaitan dengan ?
wewenang DPR menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden.
Fungsi pengawasan berkaitan dengan ?
wewenang DPR melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang
Powerpoint TemplatesPage 13
Hak-hak DPR ( pasal 20A ayat 2 UUD 1945 )
1. Hak IntepelasiHak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden
2. Hak angketHak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan
presiden/pemerintah
3. Hak menyampaikan pendapat
4. Hak ImunitasHak DPR untuk tidak dituntut di pengadilan karena pernyataan/pendapat
yang disampaikan dalam rapat
5. Hak mengajukan usul RUU
Powerpoint TemplatesPage 14
Evaluasi 1.Indonesia menganut sistem yang sesuai dengan falsafah negara.Sebutkan falsafah negara
Indonesia itu !
2. Sebutkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 Amandemen !
3. Sebutkan bunyi UUD Pasal 1 ayat 1,2,dan 3 !
4.Jelaskan pengertian Negara hukum secara formal dan material !
5.Sebutkan macam-macam produk konstitusi yang termasuk dalam hukum dasar negara
Indonesia !
6.Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan UUD 1945 Amandemen,sebeluma UUD
1945 diamandemen kekuasaan tertinggi di pegang oleh siapa ?
7. Penyelenggaraan pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh siapa ?
8.Jelaskan pengertian Demokrasi Indonesia !
9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Trias politika !
10.Jelaskan tugas MPR berdasarkan Pasal 3 UUD !
Powerpoint TemplatesPage 15
Jawaban 1. Falsafah Negara indonesia adalah Pancasila dan UUD 19452. 7 Pokok sistem pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 adalah : 1.Indonesia negara hukum 2. sistem Konsitusi
3. kekuasaan tertinggi ditangan rakyat 4. presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi 5. presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara ialah pembantu presiden 7. kekuasaan kepala negara tidak tak-terbatas3. Bunyi pasal 1 ; ayat 1 sbb.Negra kesatuan ,yang berbentuk republik ayat 2 sbb.kedaulatan berada ditangan rakyat,dan dilaksanakan menurut UUD ayat 3 sbb.negara Indonesia adalah negara hukum4. Negara hukum : secara Formal adalah melindung seluruh warga negara dan seluruh tumpah
darah. secara Material adalah negara harus bertang jawab terhadap kesejahteraan dan
kecedasan seluruh warganya.5. Produk Konsitusi berdasarkan hukum Dasar negara Indonesia yaitu a. Pancasila b. Undang-Undang Dasar 1945
Powerpoint TemplatesPage 16
6. Sebelum UUD di amandemen kekuasaan tertinggi di lembaga MPR
7. penyelenggara pemerintahan tertinggi adalah presiden disamping MPR dan DPR
8. demokrasi adalah sistem pemerintahan dimna kedaulatan ada di tangan rakyat
9. trias polika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang yaitu
legislatif,Eksekutif dan Yudikatif.
10. tugas MPR berdasarka pasal 3 UUD adalah :
1.mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
2. melantik presiden dan atau wakil presiden
3. memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya
menurut undang-undang dasar
Berapakah skor nilai yang kamu peroleh ?
Powerpoint TemplatesPage 17
Tugas DPD ( pasal 22D UUD 1945 )pasal 22c ayat 1 DPD dipilih dari stiap provinsi melalui pemilu.
1.Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.( pasal 22D ayat 1 )
2.Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.( pasal 22D ayat 2 )
3.Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Powerpoint TemplatesPage 18
4. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.(pasal 22D ayat 3)
GEDUNG MPR/DPR/DPD REPUPLIK INDONESIA
Powerpoint TemplatesPage 19
•Tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. (pasal 4 )
Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5).
5. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 10).
6. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi Negara (Pasal 11).7. Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU (Pasal 12).8. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13).
Powerpoint TemplatesPage 20
9. Presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA, dan memberikan Amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR . (Pasal 14).
10. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menurut UU. (Pasal 15).
11. Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16).
12. Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden. (Pasal 17).
Powerpoint TemplatesPage 21
Dalam Bidang Kehakiman,presiden
Mempunyai Kewenangan Sbb :
1. Memberi garansi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana
2. Memberi amnesti atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
3. Memberi rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang
4. Memberi abolisi atau suatu tuntutan pidana
5. Menetapkan hakim agung
Powerpoint TemplatesPage 22
6. Menetapkan hakim konstitusi
7. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial .
Dengan persetujuan DPR,Presiden :
1. Mengangkat duta dan konsul
Duta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lain
Konsul adalah orang yang mewakili suatu negara di kota negara lain,konsul berada dibawah kedutaan Besar.
2. Menerima penempatan duta negara lain
Powerpoint TemplatesPage 23
Tugas wakil presiden menurut UUD 1945
1.Melaksakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
2.Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden,jika presiden berhalangan
3.Mengganti jabatan presiden apabila presiden berhenti,diberhentikan,atau meninggal dunia
Selanjutnya kita akan mempelajari tugas dan
wewenang mahkamah Agung ( MA ) menurut UUD
1945 amandemen.
Powerpoint TemplatesPage 24
Tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam UUD 1945 Amandemen
Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakimanbersama-sama dengan Mahkamah konstitusi.
1.Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member garansi dan rRehabilitasi
Powerpoint TemplatesPage 25
Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh
Calon hakim agung diusulkan oleh ?
Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
Pada Mahkamah Agung terdapat Hakim Agung sebanyak maksimal 60 orang
hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.
Powerpoint TemplatesPage 26
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan :
1.Peradilan Umum pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan negeri, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung
2.Peradilan Agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan agama, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi agama dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung
3.Peradilan Militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi Militer dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung
4.Peradilan Tata Usaha negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan tata usaha negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi tata usaha negara dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung
Powerpoint TemplatesPage 27
Komisi yudisialKomisi Yudisial bersifat mandiri (pasal 24B ayat )
Kewenangan Komisi Yudisia dalam UUD 1945 (pasal 24 ayat 1 )
1.Mengusulkan pengangkatan Hakim agung
2.Menegakkan kehormatan,keluhuran martabat,serta prilaku hakim
Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B).ayat 3
Powerpoint TemplatesPage 28
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara.dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah agung
Menurut Undang-Undang Dasar 1945,pasal 24 C ayat 1, kewajiban dan wewenang MK adalah:
1.Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar , 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
3.Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
Powerpoint TemplatesPage 29
1.Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut UUD 1945.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945,pasal 24 C ayat 2, kewajiban dan wewenang MK adalah:
Ketua dan dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun.
Powerpoint TemplatesPage 30
Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksan Keuangan yang bebas dan
mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara.
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK
berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Powerpoint TemplatesPage 31
Sekian Semoga Kalian Dapat Mengerti Dan Paham Tentang Materi Yang Telah Bapak Sampaikan Sistem
Pemerintahan Negara Indonesia
UNTUK SELANJUTNYA BAPAK AKAN MENYAMPAIKAN MATERI PKN
TENTANG PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAN DAERAH
Powerpoint TemplatesPage 32
Negara Indonesia Menganut Sistem Demokrasi Pancasila
Perwujudan dari Demokrasi Pancasila adanya undang-undang No.22 tahun 1999 tentang ? Otonomi Daerah
Berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat 1 berbunyi :
Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,yang tiap-tiap,provinsi,kabupaten,dan kota itu mempunyai pemerintah daerah,yang diatur undang-undang.
Powerpoint TemplatesPage 33
Yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah ?
Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara Indonesia.
Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah ?
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Pemerintah daerah adalah
Gubernur ( Provinsi )
Bupati ( Kabupaten )
Wali Kota ( Kota Madya )
Powerpoint TemplatesPage 34
Sistem penyelenggaran pemerintahan negara Indonesia menerapkan sistem/azas berdasarkan
UUD 1945 Amandemen ( Reformasi)
DesentralisasiPenyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu
Dekosentrasi
Powerpoint TemplatesPage 35
Pada masa orde baru sebelum masa reformasi indonesia menganut sitem
Sentralisasi
Yaitu segala urusan pemerintahan dan kekuasaan daerah secara langsung diatur oleh pemerintah pusat.
top related