skripsi bab ii baru buevi
Post on 29-Dec-2015
505 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
BAB II
PERTAMINA dan PENGUSAHA SPBU
di INDONESIA
A. Perjanjian
Pengusahaan SPBU Pertamina terjadi karena, didasari dengan adanya
perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU antara PT.Pertamina (PERSERO) dengan
pengusaha SPBU. Perjanjian kerjasama tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi
para pihak, dan tentunya para pihak haruslah memenuhi prestasi dari perjanjian
tersebut. Terlaksananya kerjasama tidak terlepas dari perjanjian atau yang lebih
dikenal sebagai Perjanjian yang mendasari kerjasama tersebut.
Perjanjian sering disebut sebagai kontrak dalam pergaulan bisnis sehari-hari
diliputi oleh berbagai istilah yang bagi banyak pihak dapat menimbulkan
kebingungan atau malah dianggap sama, padahal hakekatnya berbeda. Maka dari itu,
sebagai langkah awal ada baiknya diperkenalkan dahulu perbedaan istilah yang ada
dalam hukum perjanjian yang diuraikan berikut ini.45
Kata perjanjian dan kata perikatan merupakan istilah yang telah dikenal dalam
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Pada dasarnya KUHPdt tidak
45 Agustinus Dawarja, S.H. & Aksioma Lase, S.H. Pengertian Pokok perjanjian dan Teknik
Perancangannya (http://www.lexregis.com/?menu=legal_article&id_la=11) tanggal 14 agustus 2010
18
secara tegas memberikan definisi dari perikatan, akan tetapi pendekatan terhadap
pengertian perikatan dapat diketahui dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313
KUHPdt yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana salah satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Sekalipun dalam KUHPdt definisi dari perikatan tidak dipaparkan secara
tegas, akan tetapi dalam pasal 1233 KUHPdt ditegaskan bahwa perikatan selain dari
Undang-undang, perikatan dapat juga dilahirkan dari perjanjian. Dengan demikian
suatu perikatan belum tentu merupakan perjanjian sedangkan perjanjian merupakan
perikatan. Dengan kalimat lain, bila definisi dari pasal 1313 KUHPdt tersebut
dihubungkan dengan maksud dari pasal 1233 KUHPdt, maka terlihat bahwa
pengertian dari perikatan, karena perikatan tersebut dapat lahir dari perjanjian itu
sendiri.
Sebagai bahan perbandingan untuk membantu memahami perbedaan dua
istilah tersebut, perlu dikutip pendapat Prof Subekti dalam bukunya Hukum
Perjanjian mengenai perbedaan pengertian dari perikatan dengan perjanjian. Beliau
memberikan definisi dari perikatan sebagai berikut:
“Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua
pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari
pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”
Sedangkan perjanjian didefinisikan sebagai berikut:
19
“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal.”
Hakekat antara perikatan dan perjanjian pada dasarnya sama, yaitu merupakan
hubungan hukum antara pihak-pihak yang diikat didalamnya, namun pengertian
perikatan lebih luas dari perjanjian, sebab hubungan hukum yang ada dalam perikatan
munculnya tidak hanya dari perjanjian tetapi juga dari aturan perundang-undangan.
Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa perjanjian pada hakekatnya
merupakan hasil kesepakatan para pihak, jadi sumbernya benar-benar kebebasan
pihak-pihak yang ada untuk diikat dengan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal
1338 KUHPdt. Sedangkan perikatan selain mengikat karena adanya kesepakatan juga
mengikat karena diwajibkan oleh undang undang, contohnya perikatan antara
orangtua dengan anaknya muncul bukan karena adanya kesepakatan dalam perjanjian
diantara ayah dan anak tetapi karena perintah undang-undang.46
Selain itu, perbedaan antara perikatan dan perjanjian juga terletak pada
konsekuensi hukumnya. Pada perikatan masing-masing pihak mempunyai hak hukum
untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak yang telah terikat.
Sementara pada perjanjian tidak ditegaskan tentang hak hukum yang dimiliki oleh
masing-masing pihak yang berjanji apabila salah satu dari pihak yang berjanji
tersebut ternyata ingkar janji, terlebih karena pengertian perjanjian dalam Pasal 1313
KUHPdt menimbulkan kesan seolah-olah hanya merupakan perjanjian sepihak saja.
46 Agustinus Dawarja, S.H. & Aksioma Lase, Ibid .,
20
Definisi dalam pasal tersebut menggambarkan bahwa tindakan dari satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, tidak hanya merupakan
suatu perbuatan hukum yang mengikat tetapi dapat pula merupakan perbuatan tanpa
konsekuensi hukum.
Konsekuensi hukum lain yang muncul dari dua pengertian itu adalah bahwa
oleh karena dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak, maka tidak dipenuhinya
prestasi dalam perjanjian menimbulkan ingkar janji (wanprestasi), sedangkan tidak
dipenuhinya suatu prestasi dalam perikatan menimbulkan konsekuensi hukum
sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).
Berdasarkan pemahaman tersebut jelaslah bahwa adanya perbedaan
pengertian antara perjanjian dan perikatan hanyalah didasarkan karena lebih luasnya
pengertian perikatan dibandingkan perjanjian. Artinya didalam hal pengertian
perjanjian sebagai bagian dari perikatan, maka perikatan akan mempunyai arti
sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau
lebih, yang salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.
Bila salah satu pihak yang melakukan perikatan tersebut tidak melaksanakan atau
terlambat melaksanakan prestasi, pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan
melawan hukum tersebut berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau
penggantian kerugian dalam bentuk biaya, ganti rugi dan bunga.
Uraian diatas memperlihatkan bahwa perikatan dapat meliputi dua arti, yaitu
pada satu sisi sebagai perjanjian yang memang konsekuensi hukumnya sangat
tergantung pada pihak-pihak yang terikat didalamnya, dan pada sisi lain merupakan
21
perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Sekalipun perjanjian
sebagai suatu perikatan muncul bukan dari undang-udang tetapi memiliki kekuatan
hukum yang sama dengan perikatan yang muncul dari undang-undang, yaitu berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang diikat didalamnya.47
Perjanjian didalam KUHPerdata juga diatur tentang syarat sahnya perjajian
( Pasal 1320 KUHPerdata) syaratnya yaitu :
Sepakat mereka yang mengikatkan diri / toesteming
Cakap untuk membuat perjajian / bekwaamheid
Mengenai suatu hal tertentu / bepaald onderwerd
Suatu sebab yang halal / geoorlofde orzaak
Syarat pertama dan kedua menyangkut subjeknya, sedangkan syarat ketiga
dan keempat mengenai objeknya. Apabila terdapat cacat kehendak (keliru, paksan,
penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat
dibatalkannya suatu persetujuan. Jika objeknya tidak tertentu atau causanya tidak
halal persetujuannya akan batal menurut hukum.48
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar
kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah
sebagaimana diuraikan berikut ini:49
Asas Kebebasan berkontrak
47 Agustinus Dawarja, S.H. & Aksioma Lase, Ibid ., 48 R.Setiawan, Op. cit., hal 5749 H.S. Salim, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cet Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika:2004), hal 25-30
22
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan
kebebasan kepada para pihak untuk:
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan
Asas Konsualisme
Asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu
perjanjian yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak
saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok
perjanjian, mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam suatu
perjanjian, yaitu antara lain:
a. Teori Pernyataan (Utingstheorie), kesepakatan (toesteming)
terjadi pada saat yang menerima penawaran menyatakan bahwa
ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang
menerima, yaitu pada saat menjatuhkan ballpoint untuk
menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan
23
teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap kesepakatan
terjadi secara otomatis.
b. Teori Pengiriman (Verzendtheorie), kesepakatan terjadi apabila
pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie), kesepakatan terjadi
apabila yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan,
tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui
secara langsung).
d. Teori Penerimaan (Ontvangstheorie), kesepakatan terjadi pada
saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari
pihak lawan.
Asas Pacta sunt servanda
Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt, yang menyatakan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib
mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati
sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari
asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik
kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam
24
Pasal 1338 Ayat (2) KUHPdt yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-
alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Asas Itikad Baik
Di dalam hukum perjanjian itikad baik itu mempunyai dua pengertian
yaitu:
1. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu kejujuran seseorang
dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang
terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan
perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur
dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata.
2. Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu Pelaksanaan suatu
perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (3)
KUHPdt, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk
mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai
pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan
dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai
pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus
adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk
25
mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan
memperhatikan norma-norma yang berlaku.
Berdasarkan uraian di atas, maka apabila syarat sah perjanjian telah ada dan
disepakati oleh para pihak maka akan terjadi pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan
perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan
memperoleh hak yang telah disepakati oleh para pihak sehingga tercapai tujuan
mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dengan
itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.50
Itikad baik (te goeder trouw, in good faith) dalam Pasal 1338 KUHPdt adalah
ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian
itu mengindahkankan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah
pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan diatas rel yang benar. Persoalan apakah
suatu pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan itikad baik adalah persoalan
yuridis yang tunduk pada kasasi.51 Mahkamah Agung RI pernah memutus perkara
pada tanggal 11 Mei 1955 tentang penggunaan itikad baik dalam pelaksanaan
perjanjian menurut suasana hukum adat. Dalam putusan tersebut Mahkmah Agung
mempertimbangkan bahwa :
Adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan apabila dalam hal
menggadai tanah keduabelah pihak masing-masing memikul separuh dari 50 Prof.Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Perdata Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010) hal. 307.51 Prof.Abdulkadir Muhammad, S.H., Ibid ., hal 307.
26
resiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah diukur dari
perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah
itu.
Sawah yang sebelum perang digadaikan Rp 50,00 (lima puluh rupiah) oleh
Mahkamah Agung ditetapkan harus ditebus dengan nilai 15 x 50 rupiah atau
Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) karena harga emas naik 30 kali
lipat.
B. Pertamina
PT. Pertamina (Persero) (dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi Negara) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan
minyak dan gas bumi di Indonesia. Sejarah Pertamina tidak bisa dilepaskan dari
perjalanan panjang perburuan minyak di Indonesia yang dimulai sejak awal abad 19.
Pada tahun 1871 hingga tahun 1885 merupakan masa-masa awal pencarian hingga
penemuan minyak di Indonesia, yang waktu itu masih dalam kependudukan Belanda.
Menyusul pengeboran pertama pada tahun 1883 di Telaga Tiga, pangkalan Brandan,
Sumatera Utara maka pada tahun 1885 berdirilah Royal Dutch Company di
pangkalan Brandan. Sejak itulah ekspolitasi minyak dari perut Bumi Nusantara
dimulai.52
52 Pertamina EP, Sejarah Pendirian Pertamina( http://www.pertamina-ep.com/id/tentang-pep/sejarah-kami) 21 juli 2010
27
Ketika pecah Perang Asia Timur Raya, produksi minyak mengalami
gangguan. Pada masa kependudukan Jepang, usaha yang dilakukan hanyalah
merehabilitasi lapangan dan sumur yang rusak akibat bumi hangus atau pengeboman.
Pada masa perang kemerdekaan, produksi minyak terhenti. Namun ketika perang usai
dan bangsa ini mulai menjalankan pemerintahan yang teratur, ternyata penguasaan
atas usaha minyak di Indonesia menjadi tidak jelas. Banyak perusahaan-perusahaan
kecil bermunculan untuk memanfaatkan rezeki minyak ini sehingga memicu
terjadinya sengketa di sana-sini. Akhirnya, untuk meredam semua itu, penguasaan
atas tambang-tambang minyak tersebut diserahkan kepada Angkatan Darat.53
Untuk menanganinya, pemerintah mendirikan sebuah maskapai minyak
nasional pada 10 Desember 1957 dengan nama PT. Perusahaan Minyak Nasional,
disingkat PERMINA. Perusahaan itu lalu bergabung dengan PERTAMIN menjadi
PERTAMINA pada 1968. Untuk memperkokoh perusahaan yang masih muda ini,
Pemerintah menerbitkan UU No. 8 pada 1971, yang menempatkan PERTAMINA
sebagai perusahaan minyak dan gas bumi milik negara. Berdasarkan undang-undang
ini, semua perusahaan minyak yang hendak menjalankan usaha di Indonesia wajib
bekerja sama dengan PERTAMINA. Karena itu, PERTAMINA bertindak sebagai
regulator bagi mitra yang menjalin kerja sama melalui mekanisme Kontrak Kerja
Sama (KKS) di wilayah kerja (WK) PERTAMINA. Disisi lain PERTAMINA juga
53 Pertamina EP, Ibid.,
28
bertindak sebagai operator karena juga menggarap sendiri sebagian wilayah
kerjanya54.
Sejalan dengan dinamika industri migas dunia, pemerintah menerbitkan
Undang-Undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagai
konsekuensi penerapan Undang-Undang Migas tersebut, Pertamina beralih bentuk
menjadi PT. Pertamina (Persero), dan hanya bertindak sebagai operator yang
menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah yang diwakili oleh BPMigas.
Sekaligus Undang-Undang itu juga mewajibkan PT. Pertamina (Persero) untuk
mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha eksplorasi, eksploitasi dan
produksi minyak dan gas, sebagai konsekuensi pemisahan usaha hulu dengan hilir.55
Jadi kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan
petrokimia, terbagi ke dalam sektor Hulu dan Hilir, serta ditunjang oleh kegiatan
anak-anak perusahaan.
Dengan melihat hal-hal tersebut diatas, maka Pertamina mempunyai visi dan
misi sebagai berikut : Visinya adalah Menjadi perusahaan minyak nasional kelas
dunia, sedangkan misinya adalah menjalankan usaha inti minyak, gas dan bahan
bakar nabati secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsim komersial yang kuat.
Dalam mencapai visi dan misinya, Pertamina berkomitmen untuk menerapkan tata
nilai sebagai berikut:56
54 Pertamina EP, Ibid.,55 Pertamina EP, Ibid.,56 Nandang Suherlan, visi dan misi Pertamina (Jakarta: Media Bulanan Pertamina No.51 Tahun XLV 21 Desember 2009), hal 1.
29
Clean (Bersih)
Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak
menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan intergritas.
Berpedoman pada asas-asas tata kelola koorporasi yang baik
Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional,
mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar
biaya dan menghargai kinerja.
Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor
dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa.
Costumer Focused (Fokus pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.
Commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil
keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang kuat.
Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki
talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun
kemampuan riset dan pengembangannya.
30
C. SPBU
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum selanjutnya disebut (SPBU)
adalah sebidang tanah dan fasilitas SPBU yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh
PIHAK KEDUA berbentuk (PT,koperasi,Badan Usaha/CV dan perorangan)
berdasarkan rancangan, desain dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh PIHAK
PERTAMA (Pertamina) yang digunakan untuk menyalurkan dan memasarkan BBM
dan/atau BBK dan/atau produk lain dengan menggunakan merek dagang Pertamina
atau merek dagang PIHAK PERTAMA lainnya serta dapat digunakan untuk
pengelolaan bisnis Non Fuel Retail (NFR).57
Bisnis Non Fuel Retail (NFR) adalah usaha yang beroprasi dan menjual
produk dan atau jasa selain BBM dan/atau BBK didalam area SPBU.58 Dimana para
pengusaha SPBU dapat menjual produk-produk milik PT.Pertamina (PERSERO).
Pengusahaan SPBU ini adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh badan hukum
atau badan usaha, atau perorangan yang memiliki dan mengelola bisnis di SPBU.59
Pengelolaan SPBU ini didasari oleh bentuk kerjasama yang dituangkan dalam bentuk
perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU antara PT.Pertamina (PERSERO) dengan
badan hukum atau badan usaha, atau perorangan.
57 Perjanjian Kerjasama Atara pengusaha SPBU dengan PT.Pertamina (Persero) Kontrak Pengusahaan SPBU DODO Pasal 1 Angka 658Ibid ., Pasal 1 Angka 1559Ibid ., Pasal 1 Angka 18
31
Harga jual BBM,BBK serta produk lain kepada konsumen/pengguna akhir
yang disediakan oleh PT.Pertamina (PERSERO) di SPBU ditetapkan oleh Pemerintah
atau PT.Pertamina (PERSERO). Para penguaha SPBU pertamina diberikan margin
terhadap harga BBM,BBK dan produk lain, yang besarnya ditetapkan oleh
PT.Pertamina (Persero) dari waktu ke waktu.60
Ada tiga bentuk perjanjian kerjasama dalam pengusahaan SPBU :
1. SPBU COCO (Company Owned, Company Operated)
Yaitu Suatu SPBU Pertamina yang didirikan oleh pertamina atau anak
perusahaan dari pertamina dan dikelola oleh anak perusahaan dari
PT.Pertamina (PERSERO).
2. SPBU DODO (Dealer Owned, Dealer Operated)
Yaitu SPBU DODO Pertamina adalah SPBU milik swasta, baik lahan,
investasi, maupun operasionalnya. Penulis akan membahas lebih lanjut
tentang SPBU DODO (Dealer Owned,Dealer Operated).
3. SPBU CODO (Company Owned, Dealer Operated)
SPBU CODO Pertamina merupakan SPBU sebagai bentuk kerjasama
antara Pertamina dengan pihak-pihak tertentu antara lain, kerjasama
pemanfaatan lahan milik perusahaan ataupun individu untuk di bangun SPBU
Pertamina.60Ibid .,Pasal 3.
32
SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina
(PERSERO) untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada
umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, pertamax dan
pertamax plus.61 Bahan bakar minyak jenis tersebut adalah bahan bakar minyak yang
diproduksi atau disediakan oleh PT.Pertamina (PERSERO) yang digunakan oleh
konsumen, khususnya kendaraan bermotor dan harga jualnya ditentukan oleh
pemerintah.62
Bila dilihat dari visi dan misinya Pertamina yaitu Menjadi perusahaan minyak
nasional kelas dunia, sedangkan misinya adalah menjalankan usaha inti minyak, gas
dan bahan bakar nabati secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial
yang kuat. Maka Pertamina mempunyai dua program yang baik yaitu bisa dilihat dari
adanya program Pertamina way dan Pertamina pas.
Pertamina Way
61 Pertamina, SPBU ( http://sppbe.pertamina.com/off/spbu.aspx) 21 juli 201062 Opcit., Pasal 1 angka 1
33
Pertamina way adalah program yang diluncurkan oleh PT. Pertamina
dengan penerapan standar pelayanan yang terdiri dari 5 (lima) elemen,
yaitu : 63
1. pelayanan staff yang terlatih dan bermotivasi.
2. Jaminan kualitas dan kuantitas,
3. fasilitas dan peralatan yang terawat dengan baik,
4. memiliki format fisik yang konsisten,
5. Mempunyai penawaran produk dan pelayanan bernilai tambah dengan
operator yang selalu menerapkan 3S (Salam, Senyum, Sapa)
Pertamina Pasti Pas
Pasti Pas adalah SPBU yang telah mendapatkan sertifikat Pasti Pas!
dari auditor independen dengan jaminan pelayanan terbaik yang
memenuhi standar kelas dunia. Konsumen akan mendapatkan kualitas dan
kuantitas BBM yang terjamin, pelayanan yang ramah, serta fasilitas yang
nyaman.64
63 Pertamina , Pendirian SPBU (http://sppbe.pertamina.com/off/spbu.aspx) 21 juli 201064 Pertamina, Ibid.,
34
Dua program ini sangat patut dijalankan guna tercapainya visi dan misi
pertamina tersebut dan agar dapat bersaing dengan pengusahaan dari SPBU asing,
Seperti Shell dan Petronas. Selain bahan bakar, ada pula SPBU yang juga
menyediakan fasilitas pompa angin, ada pula yang menyediakan fasilitas pencucian
mobil. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, SPBU dijaga oleh petugas-petugas
yang mengisikan bahan bakar kepada pelanggan. Pelanggan kemudian membayarkan
biaya pengisian kepada petugas. Di negara-negara lainnya, misalnya di Amerika
Serikat atau Eropa, pompa-pompa bensin tidak dijaga oleh petugas; pelanggan
mengisi bahan bakar sendiri dan kemudian membayarnya kepada petugas di sebuah
loket/counter.
D.Kompensasi
Dalam kasus yang diambil oleh penulis tentang perlindungan hukum yang
diberikan PT.Pertamina (PERSERO) kepada para pengusaha SPBU Pertamina
terhadap penurunan harga BBM jenis premium. Didapati bahwa Pertamina
memberikan kompensasi yaitu sebesar Rp 80,00 (delapan puluh rupiah) jadi
contohnya : apabila para pengusaha SPBU pertamina membeli Premium kepada PT.
Pertamina (PERSERO) dengan cara jual putus,yaitu sebanyak 1.500 KL Premium
kepada PT.Pertamina (PERSERO). Pada saat itu premium harganya Rp.5500,00
(lima ribu lima ratus rupiah) untuk dijual ke konsumen terhitung tanggal 1 Desember
2008, namun para pengusaha harus menebus dengan harga Rp.6000 (enam ribu
35
rupiah) jadi banyaklah pengusaha SPBU yang mengalami kerugian oleh karena hal
ini maka PT.Pertamina (PERSERO) memberikan kompensasi kepada para pengusaha
SPBU Pertamina
Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh
keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang
lainnya.65
Contoh: A berhutang Rp 1000,00 dari B dan sebaliknya B berhutang Rp 600,00 pada
A. Kedua hutang tersebut di kompensasikan untuk Rp 600,00 Sehingga A
masih mempunyai hutang Rp 400,00 kepada B .
Menurut Pasal 1426 KUHPerdata jika syarat-syarat untuk kompensasi telah ada,
maka kompensasi terjadi demi hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1426 BW “
Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan setidak tahunya orang-orang yang
berhutang, dan kedua hutang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya
saat hutang-hutang itu bersama-sama ada,bertimbal balik untuk suatu jumlah yang
sama”. Pendukung ajaran ini adalah Pothier dan Domat. Kompensasi dapat juga
terjadi dengan persetujuan. Syarat-syarat untuk terjadinya kompensasi menurut
undang-undang, adalah bahwa:66
65 R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung : PT. Binacipta, 1987), hal 119.66 R.Setiawan, Ibid ., hal 120.
36
1. Dua orang secara timbal balik merupakan debitur satu daripada yang lain;
2. Objek perikatan berupa sejumlah uang, atau barang yang sejenis yang dapat
dipakai habis;
3. Piutang-piutangnya sudah dapat ditagih;
4. Piutang-piutangnya dapat diperhitungkan dengan segera.
37
top related