slide1 pengertian k3

Post on 14-Jul-2016

26 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

DESCRIPTION

K3

TRANSCRIPT

PENGERTIAN K3

Estimasi ILO (2008 – 2009); - 1,2 juta/thn TK tewas akibat kec. Kerja; - 160 juta/thn TK sakit akibat kerja (PAK); - Jumlah kerugian mencapai 2,4 % dari GDB.

Di Indonesia (2010); - 7 orang/hari TK tewas; - puluhan ribu mengalami kecelakaan.

No Uraian 2008 2009 20101 Kec. Kerja 93.823 96.314 86.693

a. Meninggal 2.124 2.144 1.965b. Cacat Tetap 44 42 31c. Sembuh 85.090 87.035 78.722

2

Kompensasi Rp. 296,40 M Rp. 328,51 M

Rp.358,45 M

Sumber : PT. Jamsostek (Persero)

Data :

TANTANGAN K3:Kasus Kec. Kerja dan PAK

Tinggi …

Masalah ; Kualitas penerapan K3 rendah; Kualitas riksa uji K3 rendah; Kuantitas dan Kualitas Pengawasan rendah; Obyek pengawasan K3 semakin komplek;

TEMPAT KERJATEMPAT KERJA

SDMSDM

BAHANBAHAN

PERALATANPERALATAN

PROSES PRODUKSIPROSES PRODUKSI

CARA KERJACARA KERJA

SIFAT PEKERJAANSIFAT PEKERJAAN

LINGKUNGAN KERJALINGKUNGAN KERJA

FAKTORFAKTORPENYEBABPENYEBAB

AMANAMANSEHATSEHAT

ANALISISANALISIS

MGTMGT

Prod’s

KECELAKAAKECELAKAANN

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3) DI TEMPAT KERJA

Dif.& Tuj. K3

Ke-Ilmuan: Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kec. kerja, kebakaran, peledakan, pencemaran lingk. kerja. (ACCIDENT PREVENTION)

Phylosophy:Pemikiran & upaya utk menjamin keutuhan dan kesempurnaan TK & orang lain pd umunnya, baik jasmani maupun rohani, hasil karya & budaya manusia menuju masyarakat adil, makmur & sejahtera.

Latar belakang

Fakta dilap. ttg keberadaan Pesawat/Bejana /Peralatan Teknik;

Diperlukan utk memenuhi keb. manusia : ⊙. Industri; ⊙. Sarana sosial/rumah tangga.

Berpotensi dpt menimbulkan kec. kerja, kebak, ledakan, & kerusakan lingk.;

Pengel./pengguna/pem. produk menuntut adanya jaminan K3

melalui bukti (sertifikat) sesuai Per-UU di bidang K

Pelaks. K3 pd dsrnya menuntut keterlibatan & tg.jwb semua pihak.

Penanganan K3 tidak harus dilakukan oleh pemerintah sendiri;

Privatisasi K3 memberikan peluang kesempatan kerja;

Produk barang dan jasa semakin kompetetif;

Peningk.profesionalisme SDM di bidang K3;

Peran pihak ketiga semakin strategis;

Operasionalisasi pemb. & wasan K3 hrs sesuai dengan regulasi.

(lanjutan)

Tujuan:• Melindungi TK & org lain di

tempat kerja; • Menjamin agar setiap sumber

produksi dpt dipakai secara aman & efisien;

• Menjamin proses produksi berjalan lancar.

Tempat Kerja :• Aman• Nyaman • Sehat• Bebas Polusi• Nihil Kec. & PAK

• Produksi & produktifitas

• Kelangsungan Usaha

• WTO 2020;• AFTA AC-FTA;• AK-FTA;• AI- FTA;• AANZ-FTA;• IJ-EPA• ACFTA 2010-CAFTA 2012;• Asean Single Market 2015;• ILO OSH Guide Line 2001;• Green Productivity;• Global Global WWarmingarming;;• MDGs.MDGs.

Daya saing (Lokal, Regional, Global)

K3 & GLOBALISASIKontribusi mewujudkan:

Menjawab Tantangan & Menjawab Tantangan & Meraih PeluangMeraih Peluang

Berpengaruh pd neraca perdagangan sejak Indonesia giat melakukan perjanjian kerja sama perdagangan bebas, baik bilateral, multilateral maupun regional;

Dampak negatif mulai dirasakan se-saat stlh Indonesia terlibat dlm AFTA (2005) – defisit $ 0,45 juta - $ 455,4 juta (2012) – non Migas;

Lebih parah lagi via skema ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) - 2008 neraca perdagangan Indonesia dgn China defisit $ 3,6 milyar – 2012 - $ 7,2 milyar;

Sd. 2012; Indonesia telah terlibat dlm enam skema kawasan perdagangan bebas, yaitu:

ASEAN Free Trade Area; ASEAN China FTA; ASEAN Korea FTA; ASEAN – India FTA; ASEAN – Autralia – New Zealand FTA; Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement.

DAMPAK FREE TRADE AREA - FTA

4 STRATEGI YG TDK DISIAPKAN INDONESIA DLM MENGHDAPI KOMPETISI PERD. BEBAS :

* Hilirisasi industri belum berjalan (SDA lokal blm menjadi peluang utk mengembangkan industri yg berdaya saing);

* Lambat mengadopsi teknologi utk industri;

* Tdk memprioritaskan energi utk kebutuhan industrl;

* Tdk mempersiapkan SDM yg ahli & memiliki kompetensi (salah satu adalah ahli dan memiliki kompetensi di bidang K3).

Tujuan Pokok K3

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAUU NO. 1 THN 1970UU NO. 1 THN 1970

• Mencegah terjadinya kecelakaan, bahaya kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran dll.

“Nihil kecelakaan kerja”

K3 sebagai salah satu aspek penting dalam K3 sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerjaperlindungan tenaga kerja;;

K3 belum mendapatkan perhatian yg memadai dari K3 belum mendapatkan perhatian yg memadai dari semua pihaksemua pihak;;

Tingkat kepedulian masyarakat khususnya Tingkat kepedulian masyarakat khususnya masyarakat industri terhadap K3 relatif masih masyarakat industri terhadap K3 relatif masih rendahrendah;;

Komitmen pimpinan perusahaan di bidang K3 relatif Komitmen pimpinan perusahaan di bidang K3 relatif rendahrendah;;

Peran Lembaga dan SDM K3 dalam pelaksanaan Peran Lembaga dan SDM K3 dalam pelaksanaan K3 belum optimalK3 belum optimal;;

Tuntutan global dalam hal perlindungan K3 semakin Tuntutan global dalam hal perlindungan K3 semakin meningkatmeningkat..

13

ManfaatManfaat• Bagi MasyarakatBagi Masyarakat::

1.1. Menumbuhkembangkan pengetahuan, Menumbuhkembangkan pengetahuan, pengertian, kesadaran dan kepedulian pengertian, kesadaran dan kepedulian mengenai K3; mengenai K3;

2.2. Menjadi perilaku dalam hidup masyarakat Menjadi perilaku dalam hidup masyarakat dan mulai di tanamkan pada keluarga;dan mulai di tanamkan pada keluarga;

3.3. Masyarakat hidup sehat dan disiplin.Masyarakat hidup sehat dan disiplin.

14

15

• Bagi Tenaga KerjaBagi Tenaga Kerja::::

1.1. Meningkatkan kepedulian dan Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan mengenai K3;pengetahuan mengenai K3;

2.2. Meningkatkan kinerja tenaga kerja dan Meningkatkan kinerja tenaga kerja dan bekerja setelah yakin akan jaminan bekerja setelah yakin akan jaminan perlindungan K3; perlindungan K3;

3.3. Meningkatkan kesadaran berperilaku K3 Meningkatkan kesadaran berperilaku K3 dan disiplin.dan disiplin.

llanjutananjutan;;

• Bagi Perusahaan:Bagi Perusahaan:1.1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan

perundangan dibidang K3 perundangan dibidang K3 2.2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan

manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK33.3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta

kekurangan dari penerapan SMK3kekurangan dari penerapan SMK34.4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaanMengetahui kinerja K3 di perusahaan5.5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya

akan meningkatkan daya saing perusahaanakan meningkatkan daya saing perusahaan

16

llanjutananjutan;;

PENDEKATAN DALAM PELAKSANAAN K3

PELAKS. K3 DPT DIPANDANG DARI SUDUT :

Ekonomi Cost/value of properties/ human of capabilities

Moralitas Humanitarianism/ human life/ welfare

Legalitas Law/regulation/ standard

K3 HARUS DIKELOLA = FUNGSI PERSH LAINNYAYA

MANAJEMEN K3 :

PROSES MENGINTEGRASIKAN PRINSIP-PRINSIP K3 KE DALAM OPERASI PERUSH.

PRINSIP-PRINSIP K3 1. Semua kecelakaan dan PAK dapat dicegah;

2. K3 adalah bagian integral dari budaya, nilai dan operasi perusahaan;

3. Manaj. hrs menetapkan kebijakan, menyiapkan sar./prasarana & menjamin sepenuhnya penerapan

K3; 4. K3 adalah bagian integral dari perilaku, tanggung jawab dan peran setiap tenaga kerja;

lanjutan ; 5. Setiap TK harus mempunyai rasa memiliki dlm pelaksanaan

operasi perusahaan; 6. Setiap TK hrs memimpin, mengatur dirinya sendiri & mengoreksi

satu sama lain; 7. Semua potensi bahaya harus diidentifikasi dan dikendalikan; 8. Semua kekurangan harus dilakukan koreksi;

9. Akuntabilitas K3 harus ditetapkan, kinerja diukur dan diketahui;

10. K3 adalah “good for business success, vitality and sustainability”.

• UU No. 1 Tahun 1970

• Undang-Undang Uap 1930• UU. No. 32 Tahun 2004• UU. No. 13 Tahun 2003• UU. No. 21 Tahun 2003• Peraturan Uap 1930• PP No. 50 Thn 2012

ttg Penerapan SMK3;

• Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai peraturan pelaksana UU. No.1 Tahun 1970.

top related