sosialisasi laporan eiti 2012-2013 bali 2016
Post on 13-Jan-2017
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Sosialisasi Laporan EITI Indonesia
2012 - 2013
Sekretariat EITI Indonesia
Hotel Grand Inna, Denpasar
25 Agustus 2016
Outline Presentasi
1. Pentingnya Laporan EITI 2012-2013
2. Cakupan Pelaporan
3. Tantangan yang dihadapi
4. Data dan Infomasi yang Belum dapat
disajikan
5. Laporan Kontekstual
6. Laporan Rekonsiliasi
7. Rekomendasi
Entitas Pelapor
9 instansi pemerintah
72 operator Migas
102 non operator Migas
108 perusahaan Minerba
4
3 Alasan Laporan ini Penting
1. Proses penyusunan yang intens dan melibatkan multipihak (Pemerintah, Industri, CSO)
Sejak disahkannya Ruang Lingkup (Scoping Study) pada tanggal 20 April 2015, terhitung tidak kurang dari 8 kali rapat multipihak dilangsungkan (5 kali rapat tim pelaksana dan 3 kali rapat tim teknis), disamping itu diselenggarakan pula kegiatan pendukung seperti FGD dan sosialisasi yang terkait. Kerja keras yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan ini sangat perlu diapresiasi mengingat beragamnya latar belakang dari anggota tim pelaksana yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah, Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil. Tidak lupa juga partisipasi aktif dari perusahaan pelapor yang membuat laporan ini dapat selesai dengan tepat waktu.
5
3 Alasan Laporan ini Penting
2. Kaya akan informasi, tidak sekedar rekonsiliasi melainkan mencakup informasi kontekstual
Laporan ini merupakan laporan EITI Indonesia pertama yang disusun
menggunakan Standard EITI 2013. Berbeda dengan dua laporan yang telah
dipublikasi sebelumnya, Laporan EITI Indonesia 2012-2013 ini mengadopsi
Standard EITI 2013. Berarti laporan ini akan menjadi lebih kaya informasi, tidak
hanya mencakup informasi rekonsiliasi saja melainkan juga mencakup
informasi kontekstual seperti rezim fiskal, kontribusi terhadap ekonomi, data
produksi, partisipasi BUMN, dsb.
6
3 Alasan Laporan ini Penting
3. Menjadi penentu status Indonesia di EITI Internasional
Status “compliant country” Indonesia di “suspend” oleh Dewan EITI pada
awal 2015 yang lalu karena Indonesia dianggap gagal memenuhi
persyaratan publikasi laporan “Year-2” yaitu tidak dapat menerbitkan laporan
tahun 2012 pada tahun 2014. Dengan terbitnya laporan ini yang mencakup 2
tahun kalender maka status suspension Indonesia telah dicabut dan
Indonesia kembali menyandang status “compliant country”
Perkembangan EITI Indonesia
2007 2010 2013 2014 2015 2016
7
Menkeu Sri Mulyani
menyatakan
dukungannya kpd
EITI
Indonesia mendapat
status kandidat EITI
Indonesia menerbitkan
Laporan EITI kedua,
yg mencakup data
tahun 2010-2011
Status compliance
Indonesia
ditangguhkan,
menunggu laporan
EITI thn 2012
Presiden SBY
menandatangani
Perpres 26/2010
Indonesia
menerbitkan laporan
EITI pertama,
mencakup
penerimaan thn 2009
Indonesia
mendapat
status
compliance
EITI country
Indonesia
menerbitkan Laporan
EITI ketiga,
mencakup thn
2012-2013
Indonesia
mendapatkan
kembali status
compliance
Kriteria Proses dan Substansi Laporan
Berdasarkan Standar EITI (1)
• Tim Pelaksana harus menyetujui terlebih dahulu
prosedur dan tanggung jawab yang dilakukan oleh IA
dalam penyediaan laporan kontekstual (No.3.1).
• Informasi dalam laporan kontekstual harus mencakup
penjelasan mengenai kerangka Hukum dan
ketentuan fiskal industri ekstraktif di Indonesia
(No.3.2),
• Harus dicantumkan tinjauan umum (overview)
mengenai industri ekstraktif di Indonesia (No.3.3),
• Kontribusi Industri ekstraktif terhadap perekonomian
di Indonesia (No.3.4),
• Mencakup data-data produksi yang terkait (No.3.5),
• Peran serta pemerintah (dan BUMN) dalam
pengembangan industri ekstraktif di Indonesia (No.3.6),
• Alokasi hasil pendapatan dari industri ekstraktif dan
kelangsungan hasil pendapatan tersebut (No.3.7 dan 3.8),
• Alokasi dan registrasi dari lisensi industri ekstraktif (No.3.9
dan 3.10),
• Peraturan yang terkait dan transparansi daftar pemilik
manfaat (beneficial ownership) dari aset industri ekstraktif
(No.3.11),
• Pengungkapan daftar mengenai kontrak/izin eksploitasi
minyak, gas, mineral dan batubara (No.3.12).
Kriteria Proses dan Substansi Laporan
Berdasarkan Standar EITI (2)
Cakupan Laporan Kontekstual
1. Latar Belakang EITI dan kerangka hukum transparansi informasi publik dalam kaitan implementasi EITI di Indonesia
2. Tata kelola dan ketentuan hukum industri ekstraktif tugas dan fungsi instansi pemerintah, sistem lisensi, reformasi perbaikan tata kelola yang sedang berjalan
3. Proses alokasi dan tender wilayah migas dan minerba
4. Manajemen Penerimaan Negara jenis-jenis penerimaan yang berasal dari pajak dan PNBP
5. CSR
6. Kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian Indonesia
7. Peran BUMN
Tantangan Yang Dihadapi Dalam
Pelaksanaan EITI Antara Lain:
• Kesadaran parapihak (awareness) akan pentingnya EITI bagi
perbaikan tatakelola industri ekstraktif masih rendah
meningkatkan kualitas proses penyusunan laporan (Ratimlak,
transparansi data/informasi, himbauan kpd perusahaan,
keterlibatan pemda, dll)
• Beberapa peraturan per-UU-an dan common practice di
Indonesia masih ada yang belum sejalan dengan Standard
EITI revisi atau ??,
• Tidak ada reward and punishment bagi perusahaan yang
diwajibkan menyampaikan laporan mengaitkan laporan EITI
dgn mekanisme monitoring laporan instansi pemerintah
• Tindak lanjut dari laporan EITI perbaikan peraturan/regulasi,
pencegahan korupsi, optimalisasi penerimaan industri
ekstraktif
Laporan Kontekstual
Bagian I: Latar Belakang dan Dasar Hukum Pelaksanaan EITI
13
Manfaat pelaksanaan EITI:
Pemerintah Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola industri ekstraktif
Industri Memperoleh kejelasan dan kepercayaan dari masyarakat mengenai tanggung jawab perusahaan dalam mentaati peraturan
MasyarakatMendapat informasi yang dapat dipercaya sehingga dapat melakukan pengawasan dan analisis lebih lanjut
Dasar Hukum Pelaksanaan EITI:
Perpres 26/2010 tentang transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif
Pembentukan Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden
Bagian II: Tata Kelola Industri Ekstraktif
14
Membahas: Ketentuan hukum industri ekstraktif Tugas dan fungsi instansi pemerintah Sistem kontrak dan perizinan industri ekstraktif Perubahan dan perbaikan tata kelola yang sedang berjalan
Membahas tentang isu : - UU 22/2001 tentang Migas - UU 4/2009 tentang pertambangan Minerba - UU 23/2009 tentang Pemerintahan daerah - KemenESDM, Kemenkeu, KemenLHK, Pemda - PSC, IUP, IPR, IUPK - Revisi UU Migas - Pengembangan MOMI (Minerba One Map Indonesia) - Sertifikasi CnC (Clear and Clean), Korsup KPK - Modul Penerimaan Negara (MPN) - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan
Migas dan Minerba
Migas Minerba
Bagian III: Proses Alokasi Dan Tender Wilayah Migas Dan Minerba
Migas:
Penetapan wilayah kerja: penawaran lelang dan penawaran langsung
Prosedur lelang wilayah kerja
Penawaran Tahun 2012 dan 2013
Pengalihan Participating Interest
Kontrak bagi hasil yg habis kontraknya
Minerba:
Penataan penerbitan IUP
Pengalihan kontrak dan IUP
Deviasi dari UU dan Peraturan yg mengatur proses lisensi
Pengungkapan kontrak (contract disclosure)
Informasi kadaster
Pemilik manfaat (Beneficial owner)
Bagian IV Manajemen Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif
Penerimaan negara dan kebijakan fiskal yang berasal dari industri ekstraktif
Proses perencanaan, penganggaran dan audit
Pandangan umum industri ekstraktif
Alokasi penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari industri ekstraktif kepada pemda dalam rangka bagi hasil (DBH)
Bagian V Tanggung Jawab LH
dan Tanggung Jawab Sosial
Pertambangan migas: abandonment and site
restoration fund (ASR Fund)
Pertambangan minerba: jaminan reklamasi
dan jaminan pasca tambang
Program tanggung jawab sosial dan
lingkungan (CSR)
Bagian VI Pengelolaan Industri
Ekstraktif di Indonesia
Industri ekstraktif di Indonesia dalam konteks global
Industri migas (potensi, cadangan, produksi, kegiatan eksplorasi yg signifikan)
Industri pertambangan minerba
Kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian
Kegiatan informal dalam industri ekstraktif
11.8% 11.3%
30.6% 31.4% 33.8% 32.6%
1.4% 1.3%
2012 2013
Kontribusi Industri Ekstraktif
PDB Penerimaan Negara Ekspor Tenaga Kerja
Bagian VII: BUMN
Hubungan BUMN dan Pemerintah
PT. Pertamina (Persero)
PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT. Bukit Asam (Persero) Tbk
PT. Timah (Persero) Tbk
BUMN membayar dividen IDR 9,2 Triliun di tahun 2012 dan 9,3 Triliun di tahun 2013
• Informasi tentang Koordinat wilayah kerja masih terbatas (bisa diakses tapi berbayar)
• Informasi peserta tender migas
• Informasi Beneficial Ownership
• Isi dari Kontrak
• Informasi kadaster (pemilik lisensi, koordinat wilayah pertambangan, tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak, durasi kontrak, jenis komoditas yang diproduksi)
22
Data Yang Belum Dapat Diakses Publik
Laporan Rekonsiliasi
Laporan Rekonsiliasi
Entitas Pelapor
9 instansi pemerintah
72 operator Migas
102 non operator Migas
108 perusahaan Minerba
Perusahaan Migas Non Operator Yang
Tidak Melapor di Laporan EITI 2012-
2013
26 Presentase kontribusi terhadap penerimaan negara : 1,10% (2012) dan 0,37% (2013)
berdasarkan data DJA dit PNBP
Migas Blok Status
1. EMP ONWJ Ltd. Offshore North West
Java (ONWJ) Tidak dapat dihubungi
2. Risco Energy ONWJ / Salamander Offshore North West
Java (ONWJ)
Telah diakuisisi oleh
KUFPEC
3. Hess Natuna Sea Block A Telah diakuisisi oleh
PHE
4. PT Imbang Tata Alam Malacca Strait Tidak dapat dihubungi
5.PT Surya Kencana Perkasa Tonga Tidak dapat dihubungi
6.PT Petross Petroleum Production Tonga Tidak dapat dihubungi
7.Gulf Petroleum Investment Co. Seram Non Bula Tidak dapat dihubungi
8.Lion International Investment Ltd. Seram Non Bula Tidak dapat dihubungi
9.Fuel X Tungkal Tungkal Tidak dapat dihubungi
10.Orchard Energy Sumatra BV / Risco
Energy SES South East Sumatra
Telah diakuisisi oleh
KUFPEC
Perusahaan Minerba Yang Tidak
Melapor di Laporan EITI 2012-2013
27
No Kontrak Perusahaan Wilayah Status
1 PKP2B RIAU BARAHARUM Riau Tidak Lapor
2 PKP2B SUMBER KURNIA BUANA Kalimantan Selatan Tidak Lapor
3 KK-Mineral SEBUKU IRON LATERITIC ORES Kalimantan Selatan Tidak Lapor
4 IUP-Batubara BARA ALAM UTAMA Kalimantan Timur Tidak Lapor
5 IUP-Batubara BHUMI RANTAU ENERGI Kalimantan Selatan Enggan Lapor
6 IUP-Batubara ENERGI BATUBARA LESTARI Kalimantan Tengah Tidak Lapor
7 IUP-Batubara GEMA RAHMI PERSADA Kalimantan Timur Tidak Lapor
8 IUP-Batubara KARYA GEMILANG LIMPAH REJEKI Kalimantan Tengah Tidak Lapor
9 IUP-Batubara KAYAN PUTRA UTAMA COAL Kalimantan Timur Tidak Lapor
10 IUP-Batubara PADANG ANUGERAH Kalimantan Timur Tidak Lapor
11 IUP-Batubara TUNAS MUDA JAYA Kalimantan Timur Tidak Lapor
12 IUP-Batubara UNIT DESA GAJAH MADA Kalimantan Selatan Tidak Lapor
13 IUP-Mineral BUKIT MERAH INDAH Riau Tidak Lapor
14 IUP-Mineral CITRA SILIKA MALLAWA Sulawesi Tenggara Tidak Lapor
15 IUP-Mineral FAJAR MENTAYA ABADI Kalimantan Tengah Tutup
16 IUP-Mineral GUNUNG SION Kepulauan Riau Tidak Lapor
17 IUP-Mineral SERUMPUN SEBALAI Bangka Belitung Tidak Lapor
18 IUP-Mineral STARGATE PASIFIC RESOURCES Sulawesi Tenggara Tidak Lapor
19 IUP-Mineral TELAGA BINTAN JAYA Kepulauan Riau Tidak Lapor
20 IUP-Mineral TININDO INTER NUSA Bangka Belitung Tidak Lapor
21 IUP-Mineral TUJUH SW Bangka Belitung Tutup
Presentase kontribusi terhadap penerimaan negara : 2,52% (2012) dan 3,03% (2013)
berdasarkan data DJA dit PNBP
Penerimaan Negara dari Sektor Migas
Penerimaan Negara dari Sektor Minerba
Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif
Sektor Industri Ekstraktif Termasuk Salah Satu
Penyumbang Terbesar Penerimaan Negara
Sektor Migas Sektor Minerba
Sekitar 25% dari Total Penerimaan Negara berasal dari Industri Ekstraktif
Kontribusi Perusahaan Migas Terbesar 2012
Kontribusi Perusahaan Migas Terbesar 2013
Kontribusi Royalti Perusahaan Minerba
Terbesar 2012-2013
Penerimaan Negara Yang Tidak Direkonsiliasi
Sektor Migas
Penerimaan Negara Yang Tidak Direkonsiliasi
Sektor Minerba
Profil Perusahaan
Minerba 2012
Profil Penerimaan Negara dari Perusahaan Batubara 2012
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0
2
4
6
8
10
12
14
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Royalties
Rati
o C
IT v
s R
oyalt
ie
Perusahaan
Penerimaan dari Perusahaan Batubara 2012
Royalties
CIT/Royalties
Linear(CIT/Royalties)
Profil Penerimaan dari Perusahaan Mineral 2012
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Royalties
Rati
o C
IT v
s R
oyalt
ies
Perusahaan
Penerimaan dari Perusahaan Mineral 2012
Royalties
CIT/Royalties
Linear (CIT/Royalties)
Profil Penerimaan dari Perusahaan Minerba 2012
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
Royalties
Rati
o C
IT v
s R
oyalt
ies
Perusahaan
Penerimaan dari Perusahaan Minerba 2012
Royalties
CIT/Royalties
Linear (CIT/Royalties)
Profil Perusahaan
Minerba 2013
Profil Penerimaan Negara dari Perusahaan Batubara 2013
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67
CIT / Royalties
Ro
yalt
ies
Perusahaan
Penerimaan Negara dari Perusahaan Batubara 2013
Royalties
CIT/Royalties
Linear(CIT/Royalties)
Profil Penerimaan Negara dari Perusahaan Mineral 2013
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ratio CIT/Royalties
Ro
yalt
ies
Perusahaan
Penerimaan dari Perusahaan Mineral 2013
Royalties
CIT/Royalties
Linear(CIT/Royalties)
Profil Penerimaan Negara dari Perusahaan Minerba 2013
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1 4 7 101316192225283134374043464952555861646770737679828588919497
Ratio CIT/Royalties
Ro
yalt
ies
Perusahaan
Penerimaan dari Perusahaan Minerba 2013
Royalties
CIT/Royalties
Linear(CIT/Royalties)
Log.(CIT/Royalties)
Rekomendasi (1)
• Mendorong dilakukannya transparansi informasi kunci sesuai
dengan ketentuan dalam standar EITI
• Merekomendasikan agar Tim Pelaksana dapat mendefinisikan
“pemilik manfaat” untuk digunakan pada laporan yang akan
datang
• Menyarankan agar Tim Pelaksana bisa lebih terlibat dan
berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi,
memberikan penjelasan yang komprehensif dan mengkonfirmasi
bagian-bagian yang terdapat di laporan EITI.
• Mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi dengan
melibatkan Kemendagri dan pihak-pihak yang memiliki inisiatif
sejenis seperti Korsup minerba KPK
• Mendorong penerbitan peraturan teknis yang mengatur
kewajiban pelaporan entitas perusahaan minerba kepada
Pemerintah Daerah kemudian pelaporan Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Pusat
48
Rekomendasi (2)
• Untuk kelancaran laporan rekonsiliasi tahun tahun mendatang,
Ketua Tim Pengarah dapat meminta kepada Menteri Keuangan
untuk memberikan izin tertulis kepada Dirjen Pajak untuk
pembukaan data PPh Badan entitas perusahaan pelapor untuk
kepentingan Pelaporan EITI
• Untuk pembuatan Scoping Study mendatang perlu dicantumkan
batas materialitas perbedaan yang harus ditelusuri, misalnya 5%
sesuai dengan ketentuan pengungkapan laporan keuangan yang
dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
• Scoping Study perlu menetapkan tingkat rincian dan
kelengkapan data yang perlu dipenuhi dalam Laporan EITI.
• Sosialisasi penyetoran PNBP kepada Waba dan Pemerintah
Daerah.
• Penerapan sistem pembayaran dan pelaporan yang terintegrasi
sehingga tidak ada lagi perbedaan pencatatan antara SAU-dan
SAI
49
TERIMA KASIH
LAMPIRAN
top related