telephone numbering

Happy Fibi (1210121033)Maharani Saniah (12101210)Yunira K. Hapsari (12101210)Gabymars Yofie (12101210)Hamidatul Izza (12101210)

1

Numbering & Exchange

Dosen Pengampu : Okkie Puspitorini

Telephone

Program Studi Teknik Telekomunikasi

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

2014

Telephone Numbering

Pengertian

Tujuan

Peraturan

IT-TE.123Implementasi

di Indonesia

ITU-TX.121

UU RI NO. 36 TAHUN 19999

2

C

3

Telephone Number > Pengertian

Apa itu Penomoran ?

Nomor ?Rangkaian dari

digit desimal (unik)

Mengandung

informasi

Merutekan

panggilan ke

terminasi jaringan

publik

Source : (ITU Rec E.164)

Singkatan dari Public Switched Telephone

Network yaitu jaringan telepon yang

dioperasikan dan dipelihara oleh Telkom dan

unit KSO untuk dan atas nama Telkom

Sumber Lampiran PT. Telekomunikasi Indonesia

4

Telephone Number > Pengertian

Apa itu PSTN ?

5

Kenapa ada penomoran?

Telephone Number > alasan penomoran

• Mengidentifikasi panggilan pelanggan untuk pembebanan(charging)

• Membuat suatu metode nomor panggil yang seragam dansederhana untuk suatu negara

• Membedakan setiap pelanggan dengan nomor yang unik

• Merutekan setiap panggilan

• Membuat sistem penomoran untuk jangka panjang

6

Aturan Penomoran

Telephone Number > Aturan Penomoran

ITU TE. 164

ITU-TE.123

ITU-UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Terkait

Aturan Cakupan

ITU TE. 164 • Penomoran telekomunikasi publik internasional

ITU TE. 123• Notasi penomoran telepon,alamat email dan

alamat web nasional dan internasional

UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

• Penjelasan secara umum mengenai pengaturan penomoran di Indonesia

• Rekomendasi ini menjelaskan struktur jumlah dan fungsi untuk nomor telepon yang digunakan pada telekomunikasi umum internasional

Telephone Number > Aturan Penomoran > ITU-TE.164

ITU-TE.164

Struktur Penomoran pada Area Geografis

ITU-TE.164

Telephone Number > Aturan Penomoran > ITU-TE.164

10

Telephone Number > Aturan Penomoran > ITU-TE.123

ITU-TE.123

Mengakomodasi layanan dasar untuk

pencetakan nomor telepon nasional

internasional , alamat e-mail dan alamat web

• Notasi penomoran telepon nasional dan internasional

ITU-TE.123

Telephone Number > Aturan Penomoran > ITU-TE.123

• Notasi untuk alamat e-mail

ITU-TE.123

Telephone Number > Aturan Penomoran > ITU-TE.123

• Notasi alamat website

ITU-TE.123

Telephone Number > Aturan Penomoran > ITU-TE.123

14

1. Jaringan Tetap

Telephone Number > ITU-TE.123> Implementasi > Jaringan Tetap

Lokal

Interlokal

SLI

Nomor Pelanggan, nomor yang diputar ataudipanggil, untuk menghubungi pelanggandalam wilayah layanan lokal yang sama.

Penomoran Lokal

Telephone Number > ITU-TE.123 > Implementasi > Jaringan Tetap

15

• Contoh: 680 779

NDCnomor

Pelanggan

16

Penomoran Lokal

Telephone Number > ITU-TE.123 > Implementasi > Jaringan Tetap

Contoh: 0 335 680 779

prefixKode area

NDC + Nomor Pelanggan

17

Penomoran SLJJ (Interlokal/Nasional)

Telephone Number > ITU-TE.123 > Implementasi > Jaringan Tetap

Kode telepon Area

061 Kota medan - Kota Binjai — Kabupaten Langkat— Kabupaten Deli Serdang—Perbaungan - Pantai Cermin

021 Kep.seribu – Jakbar – Jakpus – Jaksel – Jaktim –Jakut – Tangerang - Kota tangerang - Kota tangerang selatan

031 Surabaya - Gresik - Sidoarjo - Bangkalan

022 Kota Bandung — Kota Cimahi — Kabupaten Bandung— Lembang

024 Semarang - Ungaran - Demak

Kode Area Telepon PSTN Indonesia

Telephone Number > ITU-TE.123 > Implementasi > Jaringan Tetap

19

Penomoran Internasional

Telephone Number > ITU-TE.1243> Implementasi > Jaringan Tetap

00X C1C2C3 ABC S1S2….S7

KodeSLI

KodeNegara

Kode area

NDC + Nomor Pelanggan

Contoh: 007 62 335 680 779

KodeSLI

KodeNegara

Kode area

NDC + Nomor Pelanggan

Alokasi Penomoran Khusus dan Darurat

20

Contoh : Pelayanan khusus lokal

contoh :- pemadam kebakaran 113- pengaduan gangguan 117- ramalan cuaca 111

Pelayanan khusus terpusatcontoh :

- informasi / penerangan 108- tagihan telepon 109

Nomor nasional yang dialokasikan dengan kode pendek ( ITU TE 101 )

21

2. Jaringan Bergerak / Selular

Telephone Number > ITU-TE.123 > Implementasi > Jaringan Bergerak

Meliputi

Satelit

telepon seluler

radio trunking

Kode Akses Provider di Indonesia Indosat Telkomsel XL axiata Three Smartfren

• 815• 816• 856• 857• 855• 814• 858

• 811• 812• 813• 821• 822• 823• 852• 853

• 817• 818• 819• 859• 877• 878

• 896• 897• 898

• 881• 882• 883• 884• 885• 886• 887

2. Jaringan Bergerak / Selular

Telephone Number > ITU-TE.123 > Implementasi > Jaringan Bergerak

• Panggilan ke terminal seluler

Prefix Nasional + NDC + Nomor Pelanggan

Untuk panggilan dari PSTN, pelanggan dapat memilih jaringan n SLJJ dengan menggunakan prefix SLJJ (bukan prefix Nasional)

Prefix S L J J + NDC + Nomor Pelanggan

23

Panggilan internasional

Panggilan nasional

Panggilan ke terminal selulerPanggilan internasional

62 + 856 + 46221222

Panggilan Nasional

0 + 856 + 46221222

62 + 856 + 46221222

Telephone Number > ITU-TE.123 > Implementasi > Jaringan Bergerak

Prefix Nasional + (NDC + Nomor Pelanggan)

Prefix S L J J + (NDC + Nomor Pelanggan)

• Panggilan dari terminal seluler ke PSTN

Prefix Nasional + Kode Area + (NDC + Nomor Pelanggan)

Untuk panggilan dari terminal seluler ke PSTN, pelanggan dapat memilih jaringan n SLJJ dengan menggunakan prefix SLJJ (bukan prefix Nasional)

Prefix S L J J + Kode Area+( NDC + Nomor Pelanggan )

25

Panggilan Internasional

Panggilan nasional

Panggilan dari terminal seluler ke PSTN

Panggilan Internasional

0 + 335 + 680 + 779

Panggilan nasional

0 + 335 + 680 + 779

62 + 335 + 680 + 779

Telephone Number > ITU-TE.123 > Implementasi > Jaringan Bergerak

Prefix Nasional + Kode Area + (NDC + Nomor Pelanggan)

Prefix S L J J + Kode Area+( NDC + Nomor Pelanggan )

27

Summary of structure numbering

28

Telephone Number > Aturan Penomoran

UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Bagian Keenam

Penomoran

Pasal 23

(1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa

telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran.

(2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Permintaan penomoran oleh penyelenggara jaringan

telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi

diberikan berdasarkan sistem penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

29

Daftar pustaka

• http://dittel.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2013/06/36-TAHUN-1999.pdf