tentang - jdih.badungkab.go.idjdih.badungkab.go.id/uploads/perbup_71_2011.pdf · k. melaksanakan...
Post on 08-May-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 71 TAHUN 2011
TENTANG
URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAN BADAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (7) Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Badung, bahwa pada Dinas dan Badan dapat dibentuk
Unit Pelaksana Teknis ;
b. bahwa Keputusan Bupati Badung Nomor 4028 / 01 / Hk / 2008
tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Dinas dan
Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung perlu dilakukan
penyesuaian agar pelaksanaanya dapat berdayaguna dan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Badung;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT
PELAKSANA TEKNIS ( UPT ) DINAS DAN BADAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
Pasal 1
Menetapkan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan
Badan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, dengan uraian tugas
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini.
3
Pasal 2
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Badung
Nomor 4028/01/HK/2008 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis
( UPT ) Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 4 Nopember 2011
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 4 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 64
4
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 71 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 NOPEMBER 2011
TENTANG : URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS DAN BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG.
A. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga terdiri dari;
1. UPT Disdikpora Kecamatan.
1.1 Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
berdasarkan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberikan bimbingan
dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar
tugas-tugas berjalan dengan lancar;
d. membina, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil
kerja sesuai dengan yang diharapkan;
e. menilai hasil prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan pengembangan karier;
f. mengevaluasi pelaksanaan UPT berdasarkan realisasi program kerja dan
ketentuan peraturan yang berlaku sebagai bahan dalam penyusunan program
bawahannya;
g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Kepala UPT Disdikpora Kecamatan dipimpin seseorang Kepala UPT
Disdikpora yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung.
1.2 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Tata Usaha berdasarkan data program
UPT . Disdikpora Kecamatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan
petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;
d. menilai hasil prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan dalam peningkatan karier;
e. melaksanakan tugas-tugas dibidang administrasi perkantoran, rumah tangga,
kepegawaian dan keuangan;
5
f. mengevaluasi hasil kegiatan tata usaha secara keseluruhan ;
g. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban kepada atasan;.
h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
2. UPT Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )
2.1 Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang
mengacu pada kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Badung;
b. mengkoordinasikan kegiatan UPT Sanggar Kegiatan Belajar dengan unit
kerja terkait untuk kalancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. mengkoordinir penyusunan langkah-langkah strategis dan operasional UPT
Sanggar Kegiatan Belajar bersama koordinator sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
e. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya
agar tercipta kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja, terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil yang
dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam
rangka peningkatan karier;
h. mempersiapkan sarana dan prasarana UPT agar penyelenggaraan berjalan
lancar;
i. melaksanakan pelayan pendidikan/pelatihan/kursus sesuai program yang
telah ditetapkan Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
j. mengevaluasi serta melaporkan hasil kerja SKB secara keseluruhan dan
kesinambungan kepada atasan;
k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan
UPT Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) dipimpin oleh seorang Kepala UPT
Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Badung.
2.2 Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kegiatan bidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPT sesuai
dengan ketentuan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala UPT untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
6
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan
UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas;
e. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kerja serta petunjuk tata laksana
administrasi pada UPT;
g. melakukan pengurusan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga,
kepegawaian dan keuangan yang berkaitan dengan keperluan UPT;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan agar sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan;
i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tuganya sebagai bahan
informasi dan pertanggunjawaban kepada Kepala UPT;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT
B. UPT Dinas Kesehatan terdiri dari:
1. UPT Puskesmas.
Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja puskesmas yang meliputi upaya kesehatan wajib
dan upaya kesehatan pengembangan, mengacu pada kebijakan Dinas
Kesehatan Kabupaten Badung;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
c. mengkoordinir langkah-langkah strategis dan operasional puskesmas,
bersama KTU koordinator Puskesmas pembantu dan koordinator unit
fungsional upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan sesuai
dengan peraturan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja, terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai, dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahan;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugasnya untuk bahan
perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. membuat laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan informasi sebagai
bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
7
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan kepada atasan.
UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
1.2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kegiatan bidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPT sesuai
dengan ketentuan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala UPT untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan
UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas;
e. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kerja serta petunjuk tata laksana
administrasi pada UPT;
g. melakukan pengurusan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga,
kepegawaian dan keuangan yang berkaitan dengan keperluan UPT;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan agar sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan;
i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tuganya sebagai bahan
informasi dan pertanggunjawaban kepada Kepala UPT;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT
2. UPT Gudang Farmasi.
2.1 Kepala UPT Gudang Farmasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja Gudang Farmasi yang meliputi , perencanaan,
penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian serta pengawasan
mutu dan kasiat obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi,mengacu pada
Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
c. mengkoordinir penyusunan langkah-langkah strategis dan operasional
Gudang Farmasi bersama KTU dalam upaya perencanaan,penerimaan,
penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian serta pengawasan mutu dan
kasiat obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya;
e. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya
agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja, terhadap pelaksanaan tugas bawahan
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil yang
dicapai, dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam
rangka peningkatan karier bawahan;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugasnya untuk bahan
perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. membuat laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
UPT Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Gudang Farmasi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung.
2.2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kegiatan bidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPT sesuai
dengan ketentuan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala UPT untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan
UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas;
e. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kerja serta petunjuk tata laksana
administrasi pada UPT;
g. melakukan pengurusan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga,
kepegawaian dan keuangan yang berkaitan dengan keperluan UPT;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan agar sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan;
i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tuganya sebagai bahan
informasi dan pertanggunjawaban kepada Kepala UPT;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT
C. UPT Dinas Kebudayaan terdiri dari:
1. UPT Musium Yadnya .
1.1. Kepala UPT Musium Yadnya mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
9
d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dan bawahan mengenai bidang tugasnya;
e. melaksanakan pengadaan dan pengolahan koleksi, pemeliharaan dan
perawatan, penyajian serta melakukan bimbingan edukatif cultural;
f. membuat kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Musium Yadnya ;
g. membuat pedoman pendinasan Musium Yadnya yang dimiliki Kabupaten
Badung;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
UPT Musium Yadya dipimpin seseorang Kepala Musium yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Badung.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kegiatan bidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPT sesuai
dengan ketentuan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala UPT untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan
UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas;
e. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kerja serta petunjuk tata laksana
administrasi pada UPT;
g. melakukan pengurusan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga,
kepegawaian dan keuangan yang berkaitan dengan keperluan UPT;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan agar sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan;
i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tuganya sebagai bahan
informasi dan pertanggunjawaban kepada Kepala UPT;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT
D. UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
1. UPT Kecamatan.
1.1 Kepala UPT Kecamatan mempunyai tugas :
a. menyusun program kegiatan UPT pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan Kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan rencana
strategis kabupaten;
10
b. mengkoordinasikan kegiatan UPT pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan Kecamatan bersama instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi
tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar
tugas terbagi habis;
d. membina, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil
kerja sesuai dengan yang diharapkan;
e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
bahan pengembangan kareir;
f. mengumpulkan dan mengolah data statistik pertanian, perkebunan dan
kehutanan;
g. menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan kepada petani untuk
meningkatkan produksi pertanian perkebunan dan kehutanan;
h. memonitor perkembangan petani diwilayah cabang dinas pertanian,
perkebunan dan kehutanan berdasarkan pedoman kerja yang telah ditetapkan
agar tidak terjadi hambatan dilapangan;
i. menyiapkan bahan pelaksanaan pekerjaan penerapan teknologi anjuran
ditingkat usaha tani diwilayah cabang dinas pertanian, perkebunan dan
kehutanan kecamatan;
j. melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian, kerumahtanggaan dan
keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
k. menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif
pemecahannya;
l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban;
m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
UPT Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Kecamatan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Badung.
1.2 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kegiatan bidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPT sesuai
dengan ketentuan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala UPT untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan
UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas;
e. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kerja serta petunjuk tata laksana
administrasi pada UPT;
g. melakukan pengurusan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga,
kepegawaian dan keuangan yang berkaitan dengan keperluan UPT;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan agar sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan;
11
i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan pertanggunjawaban kepada Kepala UPT;
k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
2. UPT Balai Benih Utama ( BBU ) , Padi , Palawija dan Hortikultura.
2.1 Kepala UPT Balai Benih Utama (BBU) , Padi, Palawija dan Hortikultura
mempunyai tugas;
a. menyusun rencana dan merumuskan program kegiatan UPT berdasarkan
program kerja Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Badung sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberikan bimbingan
dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengevaluasi serta melaporkan hasil kerja UPT secara keseluruhan dan
berkesinambungan kepada Kepala Dinas;
d. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. merumuskan kebijaksanaan teknis bidang perbanyakan benih sumber sesuai
kewenangan yang ada dan kondisi obyektif dilapangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan pelayanan benih/bibit;
g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
UPT Balai Benih Utama ( BBU ) dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Badung.
2.2 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kegiatan bidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPT sesuai
dengan ketentuan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala UPT untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan
UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas;
e. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kerja serta petunjuk tata laksana
administrasi pada UPT;
g. melakukan pengurusan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga,
kepegawaian dan keuangan yang berkaitan dengan keperluan UPT;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan agar sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan;
i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan pertanggunjawaban kepada Kepala UPT;
12
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
3. UPT Pembibitan dan Arboretum Tanaman Hutan dan Perkebunan
3.1 Kepala UPT Pembibitan dan Arboretum Tanaman Hutan dan Perkebunan
mempunyai tugas :
a. merumuskan kebijaksanaan operasional bidang pendidikan tanaman hutan
dan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memberikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai bidangnya
agar tugas-tugas berjalan lancar;
c. memimpin Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bawahannya dalam
menyelenggarakan urusan pembibitan dan arboretum tanaman hutan dan
perkebunan;
d. mengkoordinir Sub Bagian Tata Usaha dan para bawahannya agar terjalin
hubungan kerja yang harmonis;
e. memimpin pembibitan dan bawahannya agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan rencana;
f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengembangan kareir;
h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
UPT Pembibitan dan Arboretum dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung.
3.2 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kegiatan bidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPT sesuai
dengan ketentuan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala UPT untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan
UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas;
e. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kerja serta petunjuk tata laksana
administrasi pada UPT;
g. melakukan pengurusan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga,
kepegawaian dan keuangan yang berkaitan dengan keperluan UPT;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan agar sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan;
i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tuganya sebagai bahan
informasi dan pertanggunjawaban kepada Kepala UPT;
13
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
E. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
1. UPT Kecamatan.
1.1 Kepala UPT Kecamatan mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja UPT berdasarkan kebutuhan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar UPT terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinasikan dan perumusan langkah-langkah strategis dan
operasional UPT bersama para Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat
fungsional dilingkungan UPT untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melaksanakan kebijakan operasional dalam bidang Peternakan, Perikanan
dan Kelautan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya
agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan
dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. menyusun rencana kebijakan bidang peternakan, perikanan dan kelautan
dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Kepala Dinas;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan olah atasan.
Kepala UPT Keacamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Badung.
1.2 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPT sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14
b. mengkoordinir para petugas teknis dan pejabat fungsional, petugas penyuluh
lapangan ( PPL) dalam merumuskan program dan system kerja operasional
dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar UPT terkait melalui kepala UPT
untuk menunjang kelancaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan UPT
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang belaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokkan dengan petunjuk dan ketentuan
peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan
pertimbangan dalam menilai peningkatan kareir bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan UPT;
i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administasi kepegawaian,
administrasi umum kerumahtanggaan dan kehumasan;
j. mengumpulkan data hasil pelaksanaan tugas peternakan, perikanan dan
kelautan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
2. UPT Rumah Potong Hewan ( RPH ).
2.1 Kepala UPT Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja RPH berdasarkan kebutuhan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar RPH terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinasikan dan perumusan langkah-langkah strategis dan
operasional RPH bersama para Kepala Sub Bagian Tata Usaha, petugas
teknis dan pejabat fungsional dilingkungan RPH untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. melaksanakan kebijakan operasional dalam bidang pemotongan hewan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya
agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan
dalam menilai peningkatan kareir bawahan;
i. menyusun rencana kebijakan bidang pemotongan hewan dalam rangka
penetapan kebijaksanaan oleh Kepala Dinas;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan olah atasan.
UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH ) dipimpin seorang Kepala UPT
RPH yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung .
2.2 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPT RPH sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para petugas teknis dan pejabat fungsional Petugas Penyuluh
Lapangan ( PPL) dalam merumuskan program dan system kerja operasional
dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar RPH terkait melalui kepala
RPH untuk menunjang kelancaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan RPH
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang belaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokkan dengan petunjuk dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan
dalam menilai peningkatan kareir bawahan;
16
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan RPH ;
j. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administasi kepegawaian,
administrasi umum kerumahtanggaan dan kehumasan;
k. mengumpulkan data hasil pelaksanaan tugas RPH;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT
RPH.
3. UPT Balai Benih Ikan ( BBI )
3.1 Kepala UPT Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja BBI berdasarkan kebutuhan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Balai Benih terkait sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelakasanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan
operasional BBI bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Teknis
dan pejabat fungsional dilingkungan BBI untuk kelancaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. melaksanakan kebijaksanaan operasional dalam bidang , perikanan dan
kelautan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada unit pembenihan rakyat dan kolam
pembenihan ikan agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan
dalam menilai peningkatan kareir bawahan;
i. menyusun rencanan kebijakan di Bidang Balai Benih Ikan dalam rangka
penetapan kebijaksanaan oleh Kepala Dinas;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
17
l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Kepala UPT Balai Benih Ikan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di
pimpin seseorang Kepala UPT BBI yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Badung.
3.2 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BBI sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para petugas teknis dan pejabat fungsional, Petugas Penyuluh
Lapangan ( PPL ) dalam merumuskan program dan system kerja operasional
dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Balai Benih terkait melalui
Kepala BBI untuk menunjang kelancaran tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan BBI
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang belaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokkan dengan petunjuk dan ketentuan
peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan
pertimbangan dalam menilai peningkatan kareir bawahan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan BBI;
j. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administasi kepegawaian,
administrasi umum kerumahtanggaan dan kehumasan;
k. mengumpulkan data hasil pelaksanaan tugas BBI;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
n. malaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT BBI
.
4. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan ( PPI ).
4.1 Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI ) mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja PPI berdasarkan kebutuhan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar PPI diwilayah kerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinasikan dan perumusan langkah-langkah strategis PPI bersama
petugas teknis dan pejabat fungsional dilingkungan PPI untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. melaksanakan kebijakan operasional PPI dalam hal pelayanan,pengawasan
dan penyediaan sarana dan prasarana pendaratan ikan;
e. menyusun rencana kebijakan di bidang PPI dalam rangka penetapan
kebijakan oleh Kepala Dinas;
f. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya
agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
i. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan
dalam menilai peningkatan karier bawahan;
j. menyusun rencana kebijakan bidang PPI dalam rangka penetapan
kebijaksanaan oleh Kepala Dinas;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dipimpin oleh Kepala UPT PPI yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan,
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung.
4.2 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas PPI sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan PPI
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan PPI
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
19
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokkan dengan petunjuk dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan
dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administasi kepegawaian,
administrasi umum kerumah tanggaan serta kehumasan;
i. mengumpulkan data hasil pelaksanaan tugas PPI;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT
PPI.
F. UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
1. UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan .
1.1 Kepala UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang kebersihan dan pertamanan
berdasarkan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dinas;
b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberikan bimbingan
dan petunjuk teknis pada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir kegiatan-kegiatan dibidang kebersihan dan pertamanan pada
wilayah kerja UPT;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dan mencocokkan dengan petunjuk dan ketentuan sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan kareir bawahan ;
g. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan UPT untuk bahan
perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan tugas UPT sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada dinas;
i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang di tugaskan oleh atasan.
UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan dipimpin oleh seorang
Kepala UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Badung.
20
1.2 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kegiatan bidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPT sesuai
dengan ketentuan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala UPT untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan UPT
sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas;
e. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kerja serta petunjuk tata laksana
administrasi pada UPT;
g. melakukan pengurusan kegiatan administrasi yang berkaitan pada keperluan
UPT;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan agar sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan;
i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tuganya sebagai bahan
informasi dan pertanggunjawaban kepada Kepala UPT;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT
G. UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
1. UPT Terminal Tipe A Mengwi .
1.1 Kepala UPT Terminal Tipe A Mengwi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang perhubungan berdasarkan program
kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dinas;
b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberikan bimbingan
dan petunjuk teknis pada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir kegiatan-kegiatan dibidang perhubungan pada wilayah kerja
UPT;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku;
f. melakukan kegiatan perencanaan operasional terminal meliputi :
1. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan, penataan
fasilitas penumpang, fasilitas penunjang terminal, arus lalu lintas di
daerah pengawasan terminal.
2. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan,
3. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan,
4. pengaturan jadwal petugas terminal,
5. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
21
g. mengatur petugas administrasi, operasional, pemeliharaan fasilitas terminal
dan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
h. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan terminal kepada Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara periodik.
i. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dan mencocokkan dengan petunjuk dan ketentuan sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan kareir bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan UPT untuk bahan
perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan tugas UPT sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada dinas;
l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang di tugaskan oleh atasan.
UPT Terminal dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Badung.
1.2 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kegiatan bidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPT sesuai
dengan ketentuan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala UPT untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan UPT
sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas;
e. membantu Kepala Terminal dalam pengurusan administrasi dan ketatusahaan
terminal;
f. melaksanakan tugas-tugas dibidang kehumasan, keprotokolan, dokumentasi
dan publikasi;
g. melaksanakan adminstrasi kepegawaian di terminal;
h. melaksanakan inventarisasi dan penataan aset di lingkungan terminal;
i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan
terminal melalui Kepala Terminal;
j. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
k. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kerja serta petunjuk tata laksana
administrasi pada UPT;
l. melakukan pengurusan kegiatan administrasi yang berkaitan pada keperluan
UPT;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan agar sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan;
n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tuganya sebagai bahan
informasi dan pertanggunjawaban kepada Kepala UPT;
o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
22
H. UPT Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung terdiri dari:
1 UPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ) dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( PBHTB ) .
1.1 Kepala UPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBBP2 ) dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( PBHTB )
a. menyusun rencana kegiatan dibidang PBB dan PBHTB berdasarkan program
kerja UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberi bimbingan dan
petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar
tugas-tugas berjalan dengan lancar;
d. membina, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil
kerja sesuai dengan yang diharapkan;
e. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokan dengan petunjuk dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan
dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
f. menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan ( PBHTB ) dan PBB Perkotaan / Pedesaan;
g. melakukan pendataan, penilaian dan penetapan PBB Perkotaan / Pedesaan;
h. melakukan pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan ( PBHTB ) dan PBB Perkotaan / Pedesaan;
i. melaksanakan pelayanan, penagihan, pengawasan serta penyelesaian
sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(PBHTB) dan PBB Perkotaan / Pedesaan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan untuk bahan perbaikan
kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perudang-
undangan yang berlaku ;
k. membuat laporan pelaksanaaan tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;
UPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ) dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( PBHTB ) berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah /
Pasedahan Agung.
1.2 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kegiatan bidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPT sesuai
dengan ketentuan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala UPT untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan
UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas;
e. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
23
f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kerja serta petunjuk tata laksana
administrasi pada UPT;
g. melakukan pengurusan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga,
kepegawaian dan keuangan yang berkaitan dengan keperluan UPT;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan agar sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan;
i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan pertanggunjawaban kepada Kepala UPT;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT
I. UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
1 UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan .
1.1 Kepala UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas di tingkat
Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. melaksanakan kegiatan operasional program Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera diwilayah Kecamatan;
c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera di tingkat Kecamatan;
d. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera di tingkat Kecamatan;
e. melaksanakan kegiatan Advokasi,Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan
Konseling program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di tingkat
Kecamatan;
f. melaksanakan pengendalian sistem operasional program Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera di tingkat Kecamatan;
g. melaksanakan pengendalian evaluasi dan pembinaan program Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera di tingkat Kecamatan.
UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh
seorang Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung.
1.2 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumberdaya,
prasarana, dan keuangan dilingkungan UPT Badan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera di tingkat Kecamatan;
b. melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan
dilingkungan UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ditingkat Kecamatan;
c. melakukan pelayanan dan pengelolaan kepegawaian dan tenaga program di
lingkungan UPT Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di
tingkat Kecamatan;
d. melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan di lingkungan
UPT-BKKBS di tingkat Kecamatan;
24
e. melakukan penyiapan pengelolaan surat menyurat penelahan hukum,
perundang-undangan organisasi, ketatalaksanaan,pengelolaan urusan dalam
dan keprotokolan di lingkungan UPT Badan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera di tingkat Kecamatan;
f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
top related