teori legitimasi kekuasaan - · pdf filenegara adanya lebih dulu dari gereja. 7 ... bentuk...
Post on 15-Feb-2018
232 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TEORI LEGITIMASI
KEKUASAAN
1
Pamungkas Satya Putra
• Legitimasi Legitimize (Bahasa Inggris).
• Anglo Saxon: kualitas hukum dalam menerima putusan
pengadilan.
• Eropa Kontinental: penerimaan dan pengakuan masyarakat
tentang kewenangan, keputusan (beleid), atau kebijakan
(policy top-bottom) pemimpin atau pemegang kekuasaan.
• Legislatif (Badan Perwakilan/ Legislator);
• Eksekutif (Badan Pelaksana/ Eksekutor);
• Yudikatif (Badan Peradilan/ Yudikator).
• Penerimaan masyarakat? Menerima atau menolak.
• Hubungan antara pemegang kekuasaan dan masyarakat.
2
Pamungkas Satya Putra
Terdapat tiga (3) persoalan berkaitan dengan legitimasi:
1. Sumber Kekuasaan;
2. Pemegang kekuasaan (kekuasaan tertinggi/ kedaulatan);
3. Pengesahan kekuasaan.
3
Pamungkas Satya Putra
SUMBER KEKUASAAN
• Dari manakah sumber/ asal kekuasaan:
1.Teori Teokrasi
Sumber kekuasaan adalah Tuhan.
2.Teori Hukum Alam
Kekuasaan berasal dari rakyat, yang berasal dari alam kodrat.
Dari rakyat kemudian diserahkan pada Raja. (Ingat teori
perjanjian langsung dan perjanjian bertingkat).
3.Teori Hukum Positif (George Jellinek dan Hans Kelsen)
Kekuasaan berasal dari hukum yang ditetapkan dan disahkan
oleh lembaga perwakilan rakyat. Segala sesuatunya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4
Pamungkas Satya Putra
PEMEGANG KEKUASAAN
• Siapakah yang menjadi sumber, pemilik dan pemegangkekuasaan?
• Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatunegara.
• Jean Bodin: kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untukmenentukan hukum dalam suatu negara.
Kekuasaan: kemampuan dari seseorang/ sekelompok oranguntuk mengubah berbagai tabiat/ sikap dalam suatu kebiasaan,menurut keinginannya, dan untuk mencegah perubahan tabiat/sikap yang tidak menjadi keinginannya menjadi kebiasaannya.
5
Pamungkas Satya Putra
PEMEGANG KEKUASAAN
1. TEORI KEDAULATAN TUHAN;
2. TEORI KEDAULATAN NEGARA;
3. TEORI KEDAULATAN RAKYAT;
4. TEORI KEDAULATAN HUKUM.
6
Pamungkas Satya Putra
TEORI KEDAULATAN TUHAN
• Kekuasaan tertinggi/ kedaulatan adalah TUHAN. Siapakahwakil Tuhan di dunia, Raja/ Paus?
• AUGUSTINUS: yang mewakili Tuhan di dunia adalah PAUS.Kedudukan gereja yang dipimpin Paus lebih tinggi darikedudukan negara yang diperintah RAJA.
• THOMAS AQUINAS: Kekuasaan RAJA dan PAUS sama,hanya tugasnya berlainan. RAJA dalam lapangankeduniawian, PAUS dalam lapangan keagamaan.
• MARSILLIUS: Negara lebih tinggi kedudukannya darigereja. Negara adanya lebih dulu dari gereja.
7
Pamungkas Satya Putra
TEORI KEDAULATAN NEGARA
• Kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan, tapi ada pada NEGARA.
• Kemudian yang menciptakan hukum adalah NEGARA. Segala
sesuatu tunduk pada NEGARA.
• JEAN BODIN: Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi
terhadap warga negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu
pembatasan apapun dari undang-undang.
8
Pamungkas Satya Putra
Jean Bodin
• Kekuasaan tertinggi ini adalah kekuasaan untuk membuat
hukum di dalam suatu negara, yang sifatnya:
1.Tunggal: hanya negaralah yang memiliki kekuasaan;
2.Asli: kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain;
3.Abadi: bahwa yang mempunyai kedaulatan adalah negara
yang adanya abadi.
4.Tidak dapat dibagi-bagi: kedaulatan tidak dapat diserahkan
kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruh.
9
Pamungkas Satya Putra
GEORGE JELLINEK
• Hukum merupakan penjelmaan kehendak/ kemauan negara.
• Jadi negaralah yang menciptakan hukum, maka negara
dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang
memiliki kekuasaan tertinggi/ kedaulatan.
10
Pamungkas Satya Putra
TEORI KEDAULATAN RAKYAT
• Kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Jadi yang berdaulat adalah
RAKYAT.
• Raja hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah
diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.
11
Pamungkas Satya Putra
TEORI KEDAULATAN HUKUM
• Kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah HUKUM;
• KRABBE: hukum itu tidaklah timbul dari kehendak negara danhukum itu berlaku terlepas dari kehendak negara. Hukummerupakan penjelmaan dari salah satu bagian perasaanmanusia, yaitu rasa hukum yang kemudian berkembang jadikesadaran hukum.
12
Pamungkas Satya Putra
LEGITIMASI KEKUASAAN
L. DARI SEGI OBJEK L. DARI SEGI KRITERIA
L. MATERI WEWENANGL.SUBJEK
WEWENANG L. SOSIOLOGIS LEGALITAS L. ETIS
13
Pamungkas Satya Putra
• Legitimasi wewenang: mempertanyakan wewenang dari segi
fungsinya.
• Legitimasi subjek wewenang: mempertanyakan dasar wewenang
seseorang untuk membuat undang-undang/ peraturan.
• Legalitas: kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Legalitas
merupakan salah satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan
wewenang. Legalitas menuntut agar wewenang dijalankan sesuai
dengan hukum yang berlaku.
• Legitimasi etis: mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan
politik dari segi norma moral.
14
Pamungkas Satya Putra
KLASIFIKASI NEGARA
15
Pamungkas Satya Putra
• Yang dibahas adalah masalah kemungkinan-kemungkinan bentuk-bentuk negara. Bukanmembicarakan bentuk negara yang telah ada.Dari kemungkinan kemudian diklasifikasikan.
• Jadi yang dibahas adalah ajaran mengenaikemungkinan bentuk-bentuk negara.
16
Pamungkas Satya Putra
Menurut SOEHINO, belum ada kesatuan pendapat
tentang kemungkinan bentuk negara. Mengapa?
1. Negara setiap waktu dapat mengalami perubahan;
2. Dalam perkembangan pemikiran negara dan hukum,peristilahan dalam ilmu kenegaraan sering mengalamiperubahan pengertian;
3. Dalam mengadakan klasifikasi bentuk negara, para sarjanamempergunakan kriteria atau dasar yang berbeda-beda;
4. Para pemikir tentang negara dan hukum memberikanpengertian yang berbeda tentang negara;
5. Suatu istilah kadang-kadang mempunyai pengertian yangbermacam-macam.
17
Pamungkas Satya Putra
Klasifikasi negara klasik-tradisional
Monarki, Aristokrasi, DemokrasiKriteria yang digunakan:
1. Susunan Pemerintahan: Jumlah orangyang memegang pemerintahan satu (1) orang,beberapa orang, atau rakyat;
2. Sifat Pemerintahannya: untuk kepentinganumum ini yang baik, untuk kepentinganpenguasa ini yang jelek.
18
Pamungkas Satya Putra
JUMLAH
MEMERINTAH
SIFAT PEMERINTAHAN
BAIK JELEK
1 ORANG
(TUNGGAL)
MONARKI TYRANI
BEBERAPA ORANG ARISTOKRASI OLIGARKI
PADA PRINSIPNYA
SELURUH RAKYAT
POLITY DEMOKRASI
19Pamungkas Satya Putra
• Bentuk yang “jelek” sering disebut “bentukkemerosotan” dari bentuk yang “baik”.
• HOBBES tidak mengenal bentuk-bentukkemerosotan. Baginya bentuk tirani, oligarki dananarki hanya sebutan yang dipergunakan olehmereka yang tidak puas dengan bentuk monarki,aristokrasi dan demokrasi.
• Apa yang dimaksud dengan ANARKI olehHobbes adalah sama dengan apa yang dimaksuddengan DEMOKRASI oleh Aristoteles.
• Apa yang dimaksud POLITY oleh Aristotelesadalah apa yang dimaksud dengan DEMOKRASIyang dikenal sampai sekarang.
20
Pamungkas Satya Putra
KLASIFIKASI NEGARA DALAM BENTUK
MONARKI & REPUBLIK
Kriteria yang digunakan: CARATERBENTUKNYA KEMAUAN NEGARA
Karena negara dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup, sehingganegara mempunyai kehendak/ kemauan.
Kemauan negara sifatnya abstrak, dan dalambentuk yang konkrit menjelma sebagai hukum/undang-undang.
21
Pamungkas Satya Putra
CARA TERBENTUKNYA KEMAUAN NEGARA:
1. Terbentuk di dalam jiwa seseorang yang mempunyaiwujud fisik, hanya ditentukan oleh satu orang tunggal.Negara yang mempunyai kemauan fisik disebutMONARKI.
2. Terbentuk di dalam suatu DEWAN. Dewan sifatnyaabstrak dan berbentuk yuridis, karena pengertiandewan hanya di dalam hukum. Dewan yangberanggotakan sekelompok orang, ada karenaditetapkan oleh peraturan hukum, dewan ini dalamkonstruksi hukum. Disebut KEMAUAN YURIDIS.Negara yang mempunyai kemauan yuridis disebutREPUBLIK.
22
Pamungkas Satya Putra
LEON DUGUIT:
Kriteria yang digunakan adalah CARAPENUNJUKKAN/ PENGANGKATAN KEPALANEGARA:
1. Berdasarkan sistem/cara pewarisan: MONARKI
2. Tidak berdasarkan sistem pewarisan: REPUBLIK
23
Pamungkas Satya Putra
KLASIFIKASI NEGARA MENURUT
R.KRANENBURG
Mengklasifikasikan kelompok manusia jadi 4dengan kriteria yang digunakan:
1. Sifat kesetempatan, kelompok itu punya sifatsetempat atau tidak setempat;
2. Sifat keteraturan, kelompok itu sifatnya teraturatau tidak teratur.
24
Pamungkas Satya Putra
kelompok manusia itu adalah:
1. kelompok manusia yang sifatnya setempat tapitidak teratur;
2. kelompok manusia yang sifatnya setempat danteratur;
3. kelompok manusia yang sifatnya tidaksetempat dan tidak teratur;
4. kelompok manusia yang sifatnya tidaksetempat dan teratur;
25
Pamungkas Satya Putra
• Dalam kelompok subyektif ini diperlukanadanya pengaturan karena orang inginmemperoleh kepastian tentang sikap, tingkahlaku dan perbuatannya.
• Maka perlu ada pembuat peraturan atau badanlegislatif.
• Perlu ada badan yang melaksanakan peraturanatau badan eksekutif.
• Perlu ada badan yang mengawasi pelaksanaanperaturan atau badan yudikatif.
26
Pamungkas Satya Putra
Baik tidaknya suatu negara tergantung pada:
1. Hubungan fungsi dengan organnya;
2. Hubungan antara organ-organ itu satu samalain.
Itulah sebabnya maka dalammengklasifikasikan negara R. KRANENBURGmenggunakan kriteria:
1. Sifat hubungan antara fungsi-fungsi denganorgan-organ yang ada dalam negara itu;
2. Sifat dari organ itu sendiri.
27
Pamungkas Satya Putra
KLASIFIKASI NEGARA Menurut
R.KRANENBURG:1. Negara di mana semua fungsi/kekuasaan
negara dipusatkan pada satu (1) organ. Negaraini melaksanakan “sistem absolut”. Jika sistemabsolut dikombinasikan dengan sifat organakan menghasilkan;
a. Monarki absolut;
b. Aristokrasi/ Oligarki absolut;
c. Demokrasi absolut.
28
Pamungkas Satya Putra
KLASIFIKASI NEGARA Menurut R.KRANENBURG:2. Negara di mana fungsi/kekuasaan negara dipisah-pisahkan, kemudian
diserahkan pada beberapa orang.
a. Negara dengan sistem pemerintahan presidensiil. Jikanegara melaksanakan sistem pemisahan kekuasaansecara tegas/sempurna.
b. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Jikanegara melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan,tetapi organ-organ tersebut (terutama legislatif &eksekutif) dapat saling mempengaruhi.
c. Negara dengan sistem referendum. Jika negaramelaksanakan sistem pemisahan kekuasaan tetapi padaprinsipnya badan eksekutif hanya bersifat sebagai badanpekerja dari badan legislatif, dan disertai kontrollangsung dari rakyat melalui referendum.
29
Pamungkas Satya Putra
KLASIFIKASI NEGARA MENURUT HANS KELSEN
Kriteria yang digunakan:
1. Sifat mengikatnya peraturan hukum yang dibuat oleh penguasa yang berwenang;
a. Negara Heteronom;
b. Negara Autonom.
2. Sifat keleluasaan penguasa/pemerintah dalam mengatur perikehidupan warganegaranya.
a. Negara Totaliter/ Etatistis;
b. Negara Liberal.
30
Pamungkas Satya Putra
Negara HETERONOM:
1. Negara di mana pada asasnya peraturan hukum yang dikeluarkan penguasa hanya mengikat Warga Negara.
2. Penguasa cenderung membuat peraturan sebanyak mungkin.
3. Derajat pembatasan kebebasan pribadi Warga Negara bersifat maksimal.
4. Kebebasan pribadi Warga Negarabersifat minimum
Negara AUTONOM:
1. Negara di mana pada asasnya peraturan yang dikeluarkan penguasa, kecuali mengikat Warga Negara juga mengikat si pembuat peraturan itu sendiri.
2. Penguasa cenderung membuat peraturan sesedikit mungkin.
3. Derajat pembatasan kebebasan pribadi Warga Negara bersifat minimum.
4. Kebebasan pribadi Warga Negara bersifat maksimum
31
Pamungkas Satya Putra
NEGARA TOTALITER:
1. Negara di mana pada asasnya
penguasa /negara mempunyai
keleluasaan untuk mengatur
segala segi kehidupan Warga
Negaranya.
2. Penguasa cenderung
mengeluarkan peraturan
sebanyak mungkin.
3. Derajat kebebasan pribadi
Warga Negaranya bersifat
maksimum.
4. Kebebasan pribadi Warga
Negaranya bersifat minimum
NEGARA LIBERAL:
1. Negara di mana pada
asasnya penguasa hanya
dapat mengatur Warga
Negaranya yang pokok-
pokok saja.
2. Derajat kebebasan pribadi
Warga Negaranya bersifat
minimum.
3. Kebebasan pribadi Warga
Negaranya bersifat
maksimum.
32
Pamungkas Satya Putra
KESIMPULAN:
• Negara-negara yang memakai SISTEM AUTONOMI ada
kecenderungan untuk merubah sistemnya ke arah SISTEM
LIBERALISME.
• Negara-negara yang memakai SISTEM HETERONOM ada
kecenderungan untuk merubah sistemnya ke arah SISTEM
TOTALITER.
33
Pamungkas Satya Putra
KLASIFIKASI NEGARA MENURUT MAC IVERHanya ada 2 kemungkinan bentuk pemerintahan, yaitu:
1. OLIGARKI, (apabila dalam suatu negara, golongan kecil
tidak bertanggung jawab terhadap rakyat).
2. DEMOKRASI, (apabila dalam suatu negara, golongan kecil
yang memerintah itu bertanggung jawab terhadap rakyat).
Jumlah orang yang banyak atau seluruh rakyat dalam
kenyataannya tidak pernah memerintah. Pemerintahan
senantiasa berada dalam tangan golongan kecil.
34
Pamungkas Satya Putra
• Karena bentuk-bentuk pemerintahan itu belum
sempurna menerangkan bentuk-bentuk pemerintahan
yang ada, maka Mac Iver mengadakan konspectus
bentuk pemerintahan berdasarkan 4 kriteria
35
Pamungkas Satya Putra
Dasar
konstitusionil
Dasar
ekonomis
Dasar
persekutuan
Struktur
kedaulatan
I. Oligarki - - -
1. Kerajaan 1. Ek Rkyt Pem
Primitif
1. Pem Kesukuan 1. Pem Kesatuan
2. Kediktatoran 2. Pem Feodal 2. Pem “Polis” 2. Imperium Jajahan
Depedency
3. Ketuhanan 3. Pem Kapitalis 3. Pem Negeri 3. Pem Federal
4. Kepemimpinan
Jamak
4. Pem Sosialis 4. Pem Nasional
II. Demokrasi - - -
1. Kerajaan - 5. Pem Multi Nas -
2. Republik - 6. Pem Dunia -
36Pamungkas Satya Putra
Catatan:
Kalau kita akan menentukan suatu negara masuk
golongan yang mana, maka dengan dasar kriteria
tersebut dapat digunakan. Misalnya Indonesia:
• Dengan dasar konstitusional adalah republik
• Dengan dasar ekonominya adalah sosialis
• Dengan dasar persekutuannya adalah negara nasional
• Dengan dasar kedaulatan adalah negara kesatuan
37
Pamungkas Satya Putra
SUSUNAN NEGARA
38
Pamungkas Satya Putra
Membicarakan bentuk-bentuk negara ditinjau dari
segi susunannya:
1. Negara Kesatuan, negara yang bersusun
tunggal
2. Negara Federasi, negara yang bersusun jamak
39
Pamungkas Satya Putra
NEGARA KESATUAN/UNITARIS
• Hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalamnegara. Jadi hanya ada satu pemerintahan, yaitupemerintah pusat, yang mempunyai kekuasaan tertinggidalam lapangan pemerintahan.
• Menurut C.F STRONG ada 2 ciri mutlak dari negarakesatuan:
1. Adanya supremasi dari parlemen pusat;
2. Tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat.
• Dalam negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahanoleh pemerintah pusat didaerahnya dilakukan dengan 2asas: dekonsentrasi dan desentralisasi
40
Pamungkas Satya Putra
Dekonsentrasi: pelimpahan wewenang daripemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya didaerah.
Pelaksanaan asas dekonsentrasi menghasilkanPemerintah Daerah Administratif/ PemerintahWilayah Administratif.
Pemerintah ini merupakan wakil dari pusat dantugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerahatas petunjuk Pemerintah Pusat.
Desentralisasi: penyerahan wewenang daripemerintah pusat kepada daerah (sekarang daerahkabupaten).
41
Pamungkas Satya Putra
NEGARA FEDERAL
Menurut C.F Strong diperlukan 2 syarat utk
mewujudkan suatu federasi:
1. Harus ada semacam perasaan nasional (sense of
nationality) di antara anggota kesatuan politik
yang hendak berfederasi
2. Harus ada keinginan dari anggota-anggota
kesatuan politik itu akan persatuan dan bukan
kesatuan, karena apabila anggota-anggota itu
menginginkan kesatuan maka bukan federasi
yang terbentuk melainkan negara kesatuan
42
Pamungkas Satya Putra
Negara Federal ditandai adanya 3 ciri:
1. Adanya supremasi konstitusi dalam mana
federal itu terwujud;
2. Adanya pembagian kekuasaan antara negara
federal dengan negara bagian;
3. Adanya lembaga yang diberi wewenang untuk
menyelesaikan suatu perselisihan antara
pemerintah federal dengan pemerintah negara
bagian.
43
Pamungkas Satya Putra
BEDA NEGARA FEDERAL DENGAN NEGARA
KESATUAN MENURUT KRANENBURG
NEGARA KESATUAN:• Organisasi bagian
negara dalam garis besar oleh pembentuk UU Pusat.
• Wewenang pembentuk UU Pusat ditetapkan dalam rumusan yang umum dan wewenang pembentuk UU lokal tergantung pada badan pembentuk UU Pusat.
NEGARA FEDERAL:• Bagian suatu federasi
memiliki “pouvoir constituant” dan wewenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal
• Wewenang pembentuk UU pusat untuk mengatur hal-hal tentang telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal
44
Pamungkas Satya Putra
PERSERIKATAN NEGARA/KONFEDERASI
• Adalah suatu ikatan dari dua atau lebih negara yangberdaulat.
• Pembentukan suatu konfederasi tidak membentuknegara baru berdaulat. Komponen-komponenkonfederasi itulah yang berdaulat, dan tetapdinamakan negara.
• Keanggotaan suatu konfederasi tidak menghilangkankedaulatan negara-negara anggotanya. Karena itukonfederasi bukan merupakan negara.
• Konfederasi dibentuk untuk maksud-maksud tertentu,terutama maksud dalam bidang politik luar negeridan pertahanan.
45
Pamungkas Satya Putra
PERBEDAAN NEGARA FEDERAL DENGAN
KONFEDERASI
• GEORG JELLINEK
Ada pada siapakah kedaulatan itu, pada negara
federalnya atau pada negara bagian.
▫ Apabila kedaulatan itu ada pada negara federalnya,
maka negara itu disebut NEGARA FEDERAL.
▫ Apabila kedaulatan ada pada negara-negara bagian,
maka negara itu disebut KONFEDERASI/
PERSERIKATAN NEGARA.
46
Pamungkas Satya Putra
PERBEDAAN NEGARA FEDERAL DENGAN
KONFEDERASI
KRANENBURGPerbedaan itu terletak pada persoalan dapat atau tidaknyapemerintah federal/ gabungan membuat peraturan hukum yanglangsung mengikat/ berlaku terhadap Warga Negara dari negarabagiannya.
• Apabila dapat membuat peraturan hukum yang langsung mengikat/berlaku terhadap Warga Negara dari negara bagiannya disebutNEGARA FEDERAL.
• Apabila tidak dapat membuat peraturan hukum yang langsungmengikat/ berlaku terhadap Warga Negara dari negara bagiannya,dan masih memerlukan tindakan lain dari pemerintah negarabagiannya, disebut KONFEDERASI.
47
Pamungkas Satya Putra
PERBEDAAN NEGARA FEDERASI DENGAN
KONFEDERASI
FEDERASI
• Dilengkapi jawatan pemerintahan sipil dan militer yang berada dibawah pengawasan eksklusif badan-badan pusat.
• Memiliki angkatan perang.
• Negara bagian suatu federasi tidak mudah melepaskan diri dari federasi.
KONFEDERASI
• Tidak memiliki jawatan-jawatantersebut. Hanya memiliki jawatan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan, penyelidikan & pelayanan.
• Bila dilengkapi angkatan perang maka hanya kontingen negara-negara anggota yang dalam kenyataannya tunduk padaperintah negara yang mengirimnya.
• Kerjasama dalam suatu konfederasi bergantung padakemauan sukarela negara anggota. Anggota mudah melepaskan dari konfederasi.
48
Pamungkas Satya Putra
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
• Cara mencegah perang atau mempertahankan perdamaian.
• Menurut DANTE ALLEGHIERI mencita-citakan
pembentukan “negara dunia” yang akan menghimpun umat
manusia secara rukun dan damai.
• PBB dibentuk 26 Juni 1945 di San Fransisco, Amerika Serikat.
49
Pamungkas Satya Putra
Tujuan PBB:
1. Memelihara perdamaian dan keamananinternasional;
2. Mengadakan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa;
3. Mengadakan kerjasama internasional dalammenyelesaikan masalah-masalah ekonomi, sosial,kultural atau humaniter dalam menjalankan danmemajukan HAM dan kebebasan-kebebasanfundamental manusia tanpa perbedaan berdasarkanras, jenis kelamin, bahasa atau agama
50
Pamungkas Satya Putra
Asas-asas PBB:1. PBB didirikan atas dasar kedaulatan yang sederajat dari
semua anggotanya;
2. Semua anggota harus melaksanakan dengan itikad baiksemua kewajiban-kewajiban yang telah disetujui sesuaidengan ketentuan Piagam;
3. Sengketa-sengketa internasional akan diselesaikan dengancara damai demikian rupa sehingga perdamaian, keamanandan keadilan internasional tidak dibahayakan;
4. Semua anggota tidak akan mengancam atau menggunakankekerasan terhadap keutuhan teritorial atau kemerdekaansetiap negara, atau dengan tiap cara lainnya yang tidaksesuai dengan Piagam PBB
51
Pamungkas Satya Putra
5. Semua anggota harus membantu PBB dalam tindakannya
yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan Piagam dan
tidak akan membantu negara mana terhadap siapa dilakukan
tindakan-tindakan itu;
6. PBB harus menjamin agar negara-negara yang bukan
anggota PBB bertindak sesuai dengan asas-asas yang
ditetapkan oleh PBB;
7. PBB tidak akan mengadakan campur tangan dalam masalah-
masalah dalam negeri dari setiap negara atau mengharuskan
penyelesaian-penyelesaian masalah itu menurut ketentuan-
ketentuan Piagam.
52
Pamungkas Satya Putra
Badan-badan PBB
• Majelis Umum;
• Dewan Keamanan;
• Dewan Ekonomi dan Sosial;
• Dewan Perwalian;
• Mahkamah Internasional;
• Sekretaris Jenderal.
53
Pamungkas Satya Putra
top related