undang-undang no. 5 tahun 1992 tentang benda … · skema/bagan klasifikasi cagar ... • temuan...
Post on 08-Mar-2019
232 Views
Preview:
TRANSCRIPT
`
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAANBalai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur
Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang
Cagar Budaya
Sekilas
BPCB JAWA TIMUR
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur merupakan UPT dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi pelestarian peninggalan sejarah
dan purbakala di Jawa Timur. Cakupan wilayah kerja BPCB Jawa Timur meliputi
seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai luas 47.922 km2 dengan
29 kabupaten dan 9 kota.
BPCB Jawa Timur
01
Organisasi dan Tata Kerja BPCB
Berdasarkan PERMEN MENDIKBUD RI Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB, BPCB mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
BPCB mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya.
BPCB menyelenggarakan fungsi:a. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya;b. Pelaksanaan zonasi cagar budaya;c. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;d. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya;e. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya;f. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya;g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya;h. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di
bidang pelestarian cagar budaya; dani. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.
02
Visi dan Misi BPCB Jawa Timur
“Terwujudnya pelestarian dan pemanfaatan BCB se-Jawa
Timur yang optimal didukung oleh SDM yang profesional.”
Misi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan adalah :
1. Meningkatkan upaya pelestarian dan pemanfaatan CB di Provinsi
Jawa Timur.
2. Meningkatkan profesionalisasi SDM di bidang pelestarian dan
pemanfaatan CB.
3. Meningkatkan kerjasama antar instansi dan lintas sektoral.
4. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian CB.
5. Menjalin kerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang pelestarian
budaya.
VISI :
MISI
03
Struktur Organisasi BPCB Jawa Timur
KASI PPP
POKJADOKUMENTASI &
PUBLIKASI
POKJA PEMUGARAN
POKJA PENYELAMATAN &
PENGAMANAN
POKJA PEMELIHARAAN
POKJA UR.KEUANGAN
POKJA MUSEUM MAJAPAHIT
POKJAUR. RUMAH
TANGGA
POKJAUR.KEPEGAWAIAN
POKJASEKRETARIAT
POKJAPERLENGKAPAN
KEPALA
KASUBBAG TU
JABATAN FUNGSIONAL
04
Sebaran Cagar Budaya
05
NO Kabupaten/Kota Jumlah CB
1 Bangkalan 580
2 Banyuwangi 286
3 Blitar 572
4 Blitar Kota 206
5 Bojonegoro 63
6 Bondowoso 912
7 Gresik 22
8 Jember 165
9 Jombang 143
10 Kediri 367
Sebaran Cagar Budaya bergerak dan tak bergerak di 38 Kab./Kota di Jawa
timur berdasarkan daftar inventaris adalah sebanyak 9048 CB, dengan
rincian sebagai berikut
Sebaran Cagar Budaya
06
NO Kabupaten/Kota Jumlah CB
11 Kediri Kodya 66
12 Lamongan 705
13 Lumajang 96
14 Madiun 204
15 Madiun Kodya 10
16 Magetan 144
17 Malang 363
18 Malang Kodya 323
19 Kota Batu 194
20 Mojokerto 383
21 Kota Mojokerto 1
Lanjutan sebaran cagar budaya
Sebaran Cagar Budaya
07
NO Kabupaten/Kota Jumlah CB
22 Nganjuk 268
23 Ngawi 56
24 Pacitan 1180
25 Pamekasan 7
26 Pasuruan 522
27 Pasuruan Kota 18
28 Ponorogo 59
29 Probolinggo 20
30 Probolinggo Kota 9
31 Sampang 16
32 Sidoarjo 21
Lanjutan sebaran cagar budaya
Sebaran Cagar Budaya
08
NO Kabupaten/Kota Jumlah CB
33 Sumenep 25
34 Situbondo 36
35 Surabaya 76
36 Trenggalek 17
37 Tuban 450
38 Tulungagung 463
Lanjutan sebaran cagar budaya
Sebaran Cagar Budaya
09
6%
3%
6%
2%
1%
10%
0%
2%
2%4%
1%8%
1%
2%
0%
2%
4%4%
2%
4%0%
3%1%
13%
0%
6%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%5%
5%
Bangkalan Banyuwangi
Blitar Blitar Kota
Bojonegoro Bondowoso
Gresik Jember
Jombang Kediri
Kediri Kodya Lamongan
Lumajang Madiun
Madiun Kodya Magetan
Malang Malang Kodya
Kota Batu Mojokerto
Kota Mojokerto Nganjuk
Ngawi Pacitan
Pamekasan Pasuruan
Pasuruan Kota Ponorogo
Probolinggo Probolinggo Kota
Sampang Sidoarjo
Sumenep Situbondo
Surabaya Trenggalek
Tuban Tulungagung
Sebaran CB BPCB Jawa Timur,dalam diagram Pie
REGISTRASI CAGAR BUDAYA Registrasi Bangunan Kolonial Kota Malang.
Contoh beberapa kegiatan dari
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur
Contoh Kegiatan BPCB Jawa Timur
10
Kegiatan Inventarisasi Cagar Budaya di Kota Pasuruan
INVENTARISASI CAGAR BUDAYA
Contoh Kegiatan BPCB Jawa Timur
11
Konservasi Candi Jago, Kab. Malang
PEMELIHARAAN CAGAR BUDAYA
Contoh Kegiatan BPCB Jawa Timur
12
Pameran kepurbakalaan di Kab. Magetan dalam rangka ulang tahun Kab. Magetan dan peringatan 1 Suro
PAMERAN KEPURBAKALAAN
Contoh Kegiatan BPCB Jawa Timur
13
Kegiatan Pengenalan Situs-situs diTrowulan dan belajar ekskavasi arkeologi
dengan siswa internasional dari jakarta
PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA
Contoh Kegiatan BPCB Jawa Timur
14
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMURJl. Majapahit 141 – 143 Trowulan, Kab. Mojokerto
Telp./Fax 0321 – 4955515, email : purbakala.jatim@yahoo.com
Undang-undang
No. 11 Tahun 2010
Tentang
Cagar Budaya
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR
`
```
Proses Lahirnya Undang-Undang Cagar Budaya
MO.STBC.NO.238
Tahun 1931
UU NO 5 Tahun 1992
Tentang Benda Cagar
Budaya
masa kolonial UU NO 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya
Produk Kolonial.
Ruang lingkup terbatas
pada sejarah dan seni.
BCB Bawah Air belum ada.
(-)
Sangsi Pidana Ringan
Tidak ada PP
Perkembangan
Produk Bangsa Indonesia
Ruang lingkup sejarah dan
kebudayaan.
BCB Bawah Air (+)
Sangsi kurang memadai
Bersifat sentralisasi
Pemerintah dominan dalam
pelestarian
Pemerintah sebagai pengelola
utama dalam pemanfaatan
Pemanfaatan untuk
kepentingan akademik
Pelestarian bersifat statik
Produk Bangsa Indonesia
Ruang lingkup sejarah dan
kebudayaan.
BCB Bawah Air (+)
Sangsi memadai
Bersifat desentralisasi
Pelestarian bersifat
pemanfaatan
Kemitraan dalam pengelolaan
pemanfaatan
Pemanfaatan untuk
kesejahteraan masyarakat
Pelestarian bersifat dinamik
berdasarkan prinsip
perlindungan, pengembangan,
pemanfaatan
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
01
`
Proses Lahirnya Undang-UndangCagar Budaya
Perubahan Orientasi
Substansi
MO 1931 berorientasi pada akademik
UU no. 5 Tahun 1992berorientasi pada akademik, ideologik,
ekonomik (ditujukan pada objek materi saja)
UU no. 11 Tahun 2010 berorientasi pada akademik, ideologik,
ekonomik yang diarahkan pada pelestarian
objek materi dan nilai untuk membentuk
identitas (jati diri bangsa) dan menuju
kemakmuran rakyat
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
02
C. Penjelasan
Susunan
Undang-Undang Cagar Budaya
A. Konsideran
Total terdiri dari: 13 Bab dan 120 Pasal
B. Batang Tubuh
Bab I Ketentuan Umum pasal 1
Bab II Azaz, Tujuan, dan Lingkup pasal 2 - 4
Bab III Kriteria Cagar Budaya pasal 5 - 11
Bab IV Pemilikan dan Penguasaan pasal 12 - 22
Bab V Penemuan dan Pencarian pasal 23 - 27
Bab VI Register Nasional Cagar Budaya pasal 28 - 52
Bab VII Pelestarian pasal 53 - 94
Bab VIII Tugas dan Wewenang pasal 95 - 97
Bab IX Pendanaan pasal 98
Bab X Pengawasan dan Penyidikan pasal 99
Bab XI Ketentuan Pidana pasal 101 - 115
Bab XII Ketentuan Peralihan pasal 116
Bab XIII Ketentuan Penutup pasal 117 - 120
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
03
`
PengertianCagar BudayaUU No. 11 Tahun 2010
Pasal 1 ayat 1
Cagar Budaya
adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa BendaCagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di daratdan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karenamemiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
04
• Benda cagar budaya
• Bangunan cagar budaya
• Struktur Cagar Budaya
• Situs Cagar Budaya
• Kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air
KLASIFIKASI CAGAR BUDAYA
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
• Berusia 50 Tahun atau lebih
• Mewakili masa gaya paling singkat
berusia 50 tahun
• Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama,
dan/atau kebudayaan
• Memiliki nilai budaya bagi penguatan
kepribadian bangsa
KRITERIA CAGAR BUDAYA
1. Benda, bangunan dan struktur dinyatakan sebagai CB jika :
05
Dalam UU No 11 Tahun 2010 Kriteria dan Klasifikasi Cagar Budaya
Diatur pada Pasal 5 s.d Pasal 11
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
• Lokasi mengandung benda cb, bangunan
cb, dan/atau struktur cb; dan
• Menyimpan informasi kegiatan manusia
pada masa lalu.
KRITERIA CAGAR BUDAYA
2. Lokasi dapat dinyatakan sebagai Situs CB jika :
• Mengandung dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
• Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia minimal 50 tahun;
• Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang masa lalu, berusia paling
sedikit 50 tahun;
• Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
• Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia
atau endapan fosil.
3. Suatu ruang geografis dapat dinyatakan sebagai kawasan
CB jika :
06
CAGAR BUDAYA
BENDA
BANGUNAN
STRUKTUR
SITUS
KAWASAN
BENDA ALAM (EKOFAK)
BENDA BUATAN(ARTEFAK)
TERBUAT DARI BENDA ALAM
BENDA BUATANMANUSIA
TERBUAT DARI BENDA ALAM
BENDA BUATANMANUSIA
BENDA CAGAR BUDAYA
BANGUNAN CB
STRUKTUR CB
DI DARAT
DI AIR
TIDAK BERGERAK
BERGERAK
TIDAK BERGERAK
BERGERAK
Skema/Bagan Klasifikasi Cagar Budaya
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
07
Penemuan dan Pencarian Cagar Budaya
PENEMUAN• Setiap temuan cagar budaya WAJIB dilaporkan untuk dikaji• Pemerintah dapat mengambil alih temuan yang tidak dilaporkan• Penemu berhak mendapatkan kompensasi• Temuan yang langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya, dikuasasi
oleh Negara
PENCARIAN• Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur,
dan/atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya• Pencarian dapat dilakukan setiap orang dengan cara penggalian, penyelaman,
dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air dengan IZIN dari Pemerintah• Pencarian dilakukan dengan didahului penelitian
Diatur dalam Pasal 23 - 24
Diatur dalam Pasal 26
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
08
Pelaksana1. Setiap orang
[perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau badan usaha]
2. Pemerintah[Unit PelaksanaTeknis, seluruhmuseum, Dinasyang bertanggungjawab ataskebudayaan, Perwakilan RI di Luar Negeri]
Hanya olehPemerintahkhususnyaPemerintahKabupaten/Kota. Bila tidak mampu bisadidukung PemerintahProvinsi atauPemerintah
Penetapan CagarBudaya di Luar Negerihanya dilakukan olehPemerintah.
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA
Tim Ahli CBKelompok ahli pelestarian dariberbagai bidang ilmuyang memiliki sertifikat kompetensiuntuk memberikanrekomendasipenetapan, pemeringkatan, danpenghapusan cagarbudaya
Pendaftaran PenetapanPenilaian
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
09
TIM AHLI CAGAR BUDAYA
Definisi:
• Kelompok Ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikanrekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusanCagar Budaya
Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan :
• Keputusan Menteri untuk tingkat nasional
• Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi
• Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/ kota
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
10
PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA
Penetapan PemeringkatanPenilaian
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan
pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya
menjadi peringkat nasional, peringkat propinsi, dan peringkat
kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar
Budaya.
Pemeringkatan Cagar Budaya:
tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri,
tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau
tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali
Kota.
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
11
Pasal 42
CB ditetapkan menjadi CB
peringkat nasional apabila
memenuhi :
a. wujud kesatuan dan persatuan
bangsa;
b. karya adiluhung;
b. CB yang sangat langka jenisnya,
unik rancangannya, dan sedikit
jumlahnya;
c. bukti evolusi peradaban bangsa
serta pertukaran budaya lintas
negara dan lintas daerah,
d. contoh penting kawasan
permukiman tradisional, lanskap
budaya, dan/atau pemanfaatan
ruang bersifat khas yang
terancam punah.
Pasal 43
CB ditetapkan menjadi CB peringkat
provinsi apabila memenuhi :
a.mewakili kepentingan
pelestarian Kawasan CB lintas
kabupaten/kota;
b.mewakili karya kreatif yang khas
dalam wilayah provinsi;
c.langka jenisnya, unik
rancangannya, dan sedikit
jumlahnya di provinsi;
d.sebagai bukti evolusi
peradaban bangsa dan
pertukaran budaya lintas
wilayah kabupaten/kota,
e.berasosiasi dengan tradisi yang
masih berlangsung.
Pasal 44
CB ditetapkan menjadi CB
peringkat kabupaten/kota apabila
memenuhi :
a.sebagai CB yang diutamakan
untuk dilestarikan dalam wilayah
kabupaten/kota;
b.mewakili masa gaya yang khas;
c.tingkat keterancamannya tinggi;
d.jenisnya sedikit; dan/atau
e.jumlahnya terbatas.
Nasional Provinsi Kabupaten/ Kota
Pemeringkatan Berjenjang
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
12
Pemanfaatan Cagar Budaya
Pasal 85
1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk
kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan
pariwisata.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya
yang dilakukan oleh setiap orang.
3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli
Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
4. Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya
serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
Pasal 86Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian,
penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
Pasal 87
1. Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
2. Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau
masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.
Diatur pada Pasal 85 s.d Pasal 94
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
13
Pemanfaatan Cagar Budaya
Pasal 88
1. Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib
memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin
pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan
perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
3. Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum
dimanfaatkan.
4. Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar
Budaya.
Pasal 89Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional,
peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 90Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap
orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
14
Pemanfaatan Cagar Budaya
Pasal 91Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan
pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.
Pasal 92Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk
kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
Pasal 93
1. Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau
peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali
dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 94Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
15
Contoh pemanfaatanCagar budaya
Perayaan Hari Raya Nyepi di Candi Badut Malang
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
16
Upacara umat Buddha di Candi Sumberawan Malang
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
17
Upacara bersih desa di Candi Belahan Pasuruan
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
18
Purwa Bhakti Wisata Budaya
Sendang Made Jombang
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
19
Gapura Bajangratu Trowulan Mojokerto
Yang dimanfaatkan untuk kegiatan kesenian
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
20
Pemanfaatan Cagar budaya
untuk kepentingan
Pendidikan dan Ilmu
Pengetahuan
Benda Cagar Budaya sebagai
Koleksi Museum Majapahit
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
21
Upacara umat Hindu di Candi Penataran
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
22
Tugas dan Kewenangan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
(1) melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar
Budaya.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya
mempunyai tugas:
a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan
kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat
dalam pengelolaan Cagar Budaya;
b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin
terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
TUGAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
23
f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan
promosi Cagar Budaya;
g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan
darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang
telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan
dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
pelestarian warisan budaya; dan
i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
TUGAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
24
(1) Sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:
a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor
dan wilayah;
c. menghimpun data Cagar Budaya;
d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang
pelestarian, penelitian, dan museum;
k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang
kepurbakalaan;
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
25
l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan
Pelestarian Cagar Budaya;
m.memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk
kepentingan pengamanan;
n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan
kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan
peringkat kabupaten/kota;
o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan
yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar
Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
26
Hak dan kewajiban setiap orang, serta
Pelanggaran dan kejahatan
Dalam UU No 11 tahun 2010
Undang-undang No 11 tahun 2010, tentang cagar budaya mengatur hak dan
kewajiban setiap orang, Pelanggaran dan kejahatan, yang terangkum
dalam uraian berikut :
1. Hak setiap orang dalam pelestarian cagar budaya
1. Memperoleh dukungan teknis atau kepakaran dari Pemerintah atas upaya
pelestarian cagar budaya yang dimiliki/dikuaasai (pasal 54);
2. Berperan serta melakukan pelindungan cagar budaya (pasal 56);
3. Melakukan penyelamatan dalam keadaan darurat (pasal 57)
4. Berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya (pasal 63);
5. Melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh izin
pemerintah atau pemerintah daerah dan izin pemilik dan/atau yang
menguasai cagar budaya (pasal 78 ayat (2) huruf a,b);
6. Memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan,
ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata (pasal 85 ayat (1));
7. Diperbolehkan melakukan perbanyakan dengan izin dari pemerintah dalam
hal ini Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatan
peringkat cagar budaya yang akan diperbanyak (pasal 89);
8. Berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya (pasal 99 ayat
(2))
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
27
2. Kewajiban pemilik atau yang menguasai cagar budaya:
1. Dalam melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat cagar budaya
dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru (pasal 59 ayat (3));
2. Wajib melakukan pengamanan (pasal 61 ayat (2));
3. Wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasainya
(pasal 75 ayat (1)
3. Pelanggaran Terhadap Cagar Budaya :
1. Memindahkan cagar budaya, baik peringkat nasional, provinsi, atau
kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya tanpa izin dari
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya (pasal
67 ayat (1));
2. Memisahkan cagar budaya, baik peringkat nasional, provinsi, atau
kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya,tanpa izin dari
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya (pasal
67 ayat (2));
3. Membawa cagar budaya keluar wilayah Negara Republik Indonesia tanpa izin
Menteri (pasal 68 ayat (2))
4. Membawa cagar budaya keluar wilayah provinsi atau kabupaten/kota tanpa
izin Gubernur atau Bupati/Walikota (pasal 69 ayat (2));
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
28
3. Pelanggaran Terhadap Cagar Budaya :
5. Melakukan pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya
tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannnya
(pasal 77, ayat (5));
6. Mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya
peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, kecuali dengan izin
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya (pasal
81 ayat (1);
7. Mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya
untuk kepentingan komersian tanpa seizin pemilik dan/atau yang
menguasainya (pasal 92);
8. Memanfaatkan cagar budaya, baik peringkat nasional, provinsi, atau
kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara
perbanyakan kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota
sesuai dengan tingkatannya (pasal 93 ayat (1));
4. Kejahatan terhadap Cagar Budaya :
1. Sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya
pelestarian cagar budaya (pasal 55);
2. Merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari
kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal (pasal 66 ayat (1));
3. Mencuri cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari
kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal (pasal 66 ayat (2));
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
29
4. Sanksi Pidana terhadap pelanggaran cagar budaya
dibedakan menjadi :
1. Pidana Pokok Sanksi pidana atas pelanggaran cagar budaya secara umum diancam
hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 15 (lima
belas) tahun, dengan denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
dan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Ketentuan sanksi pidana pokok diatur dalam pasal 101 - pasal 114
2. Pidana TambahanSanksi pidana tambahan berupa, kewajiban mengembalikan :
bahan, bentuk, dan tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan
aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
Bagi badan usaha berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan
hukum, selain dikenakan tindakan pidana pokok, tindakan pidana tambahan
juga dikenakan tindakan pencabutan izin usaha. pasal 115
UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
30
Contoh Benda Cagar Budaya
Contoh Struktur Cagar Budaya
Kolam Segaran di MojokertoUmpak besar di Setonorejo
Struktur lantai kuno berbentuk
segi enam di Trowulan Struktur sumur kuno di Trowulan
Struktur di dusun
Tegalan, Kec. TrowulanStruktur Pemukiman masa
Majapahit di Museum
Majapahit
Contoh Bangunan Cagar Budaya
Candi Tegowangi
Candi Surowono
Goa Selomangleng
Arca Totok Kerot
Contoh Kawasan Cagar Budaya
Kawasan (Cagar budaya) Kota
Tua Jakarta
Kawasan (Cagar Budaya) Kota Tua
Semarang
Kawasan Cagar budaya
Passer Baroe, Jakarta
Kawasan Cagar Budaya
Candi Borobudur
Contoh – contoh Cagar Budaya
di Wilayah Kabupaten Ngawi
Benteng Pendem (Van Den Bosch)
salah satu contohArti penting kebudayaan masa lalu
Bagi jati diri bangsa
Pengaruhperadaban dan kebudyaaan
Majapahit bagi bangsa dan negara
Berdasarkan data arkeologis dan sejarah diketahui bahwa padaabad ke-13 hingga 15 M, Majapahit merupakan sebuahkerajaan yang memiliki pengaruh yang sangat besar denganwilayah kekuasaan meliputi sebagian besar Nusantara bahkanAsia Tenggara. Hal ini menjadikan Majapahit sebagai perintis / cikal bakal terbentuknya negara Indonesia.
Sumpah Palapa berbunyi
“Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, amun kalah
ring Gurun, ring Seran, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang,
Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun
amukti palapa”
Bendera Merah Putih
• Dalam Prasasti Kudadu 4a-4b
• Sebagai bendera negara dalam Peraturan Pemerintahan Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.
Bhineka Tunggal Ika• Dalam Kakawin Sutasoma (XXXIX, karya Mpu
Tantular “ Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma
Mangrwa”.
• Ditetapkan sebagai bagian Lambang Negara
dengan:
• Peraturan pemerintah No. 66 Tahun 1951
tanggal 17 Oktober 1951.
`
TERIMA KASIH
Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur
AJAKAN
Kebesaran budaya Bangsa Indonesia terbukti dari
kemegahan peninggalan sejarah dan purbakala oleh karena itu
marilah kita jaga bersama kelestariannya
top related