uu tambang dan perburuhan m ateri 4

UU TAMBANG DAN PERBURUHAN

Jurusan PertambanganFakultas Teknik

Universitas Palangka RayaRisza Abiyoga Pratama Idris, ST

Pertambangan Rakyat

Usaha Pertambangan yang dilakukan olehrakyat setempat yang bertempat tinggal di daerahbersangkutan untuk penghidupan mereka sendirisehari – hari yang diusahakan secara sederhana.

Pertambangan Rakyat bertujuan memberikankesempatan kepada rakyat setempat dalammengusahakan bahan galian untuk turut sertamembangun Negara di bidang pertambangandengan bimbingan Pemerintah.

Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukanoleh Rakyat setempat yang memegang KuasaPertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat.

Yang dimana Pertambangan Rakyatmerupakan, Rakyat setempat berdasarkanhukum adat dan untuk penghidupan merekasendiri sehari-hari telah melakukan usaha-usahapertambangan menurut cara-cara merekasendiri. Hal itu, harus dilindungi dan dibimbing.

Landasan Hukum

• UU Nomor 4 Tahun 2009

• PP RI Nomor 22 Tahun 2010

• PP RI Nomor 23 Tahun 2010

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Izin Pertambangan Rakyat yangdisebut IPR adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangandalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah terbatas.

Izin Pertambangan Rakyat atau IPRdikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang diberikankepada penduduk setempat, baik perseoranganmaupun kelompok masyarakat dan/ataukoperasi.

Untuk Memperoleh IPR, pemohon wajibmenyampaikan surat permohonan kepadaBupati/Walikota. Ketentuan-ketentuanmengenai Pertambangan Rakyat dan cara sertasyarat-syarat untuk memperoleh KuasaPertambangan (Izin) Pertambangan Rakyatdiatur dalam Peraturan Pemerintah.

Luas Wilayah untuk 1 (satu) IPRyang dapat diberikan kepadaperseorangan paling banyak 1 Ha,kelompok masyarakat paling banyak 5Ha, dan kepada suatu koperasi palingbanyak 10 Ha.

IPR diberikan jangka waktu palinglama 5 (lima) Tahun dan dapatdiperpanjang.

Berakhinrya IRP

Berakhirnya Izin PertambanganRakyat atau IPR dapat dikarenakandua hal yaitu Masa berlakunyahabis dan Dicabut.

Hak dan Kewajiban

Sama Halnya dengan IUP, para pemegang IPR jugamempunyai Hak dan Kewajiban. Salah satu Hak yangdimiliki para pemegang IPR adalah berhak mendapatkanpengawasan dan pembinaan di bidang K3 dan mendapatbantuan modal sesuai dengan ketentuan.

Kemudian Kewajibannya antara lain adalah wajibmematuhi peraturan perundang – undangan di bidang K3dan pengelolaan lingkungan, mengelola lingkungan hidupbersama pemerintah daerah dan menyampaikan laporanpelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Prosedur memperoleh KuasaPertambangan Rakyat

1. Peta batas wilayah

2. Riwayat usaha pertambangan

3. Surat Pembebasan lahan

4. Penjelasan tentang penduduk setempatsebagai peserta dalam usaha pertambanganrakyat.

5. Jenis bahan galian

6. Alat – Alat yang digunakan

See u Next Time..

Terima Kasih,

Be Positif,

And always Remember,

Healthy First, Production Yes!

SAFETY FIRST!