markwindebronie.files.wordpress.com · web viewpenekanan terhadap wajib zakat dan benda yang...
Post on 20-May-2018
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
AKUNTANSI ZAKAT
Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat. Hal ini merupakan langkah yang lebih maju dibandingkan masa sebelumnya.
Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), wajib pajak
yang sudah membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat atau Badan Amil Zakat yang
disahkan pemerintah, maka pembayaran zakat tersebut dapat digunakan sebagai pengurang
penghasilan kena pajaknya (PKP). Muzakki apabila memiliki surat bukti (dokumen)
pembayaran zakat dapat menggunakan dokumen tersebut untuk keperluan pengurangan
PKP-nya. Untuk itu diperlukan sistem pencatatan yang baik bagi lembaga-lembaga zakat
yang ada. Namun, pada penyusunan mini paper ini, pembahasan dibatasi pada akuntansi
zakat saja. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu yang telah memenuhi
syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya yang diatur berdasarkan
ketentuan syara.’ Pelaksanaan zakat tersebut dibantu oleh lembaga zakat. Lembaga zakat
berperan dalam memobilisasi zakat dari muzakki (wajib zakat) dan melakukan
pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerima (mustahik). Dengan semakin
majunya umat baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama,
maka jumlah muzakki (pembayar zakat) akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan
meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya sistem manajemen dan akuntansi yang
baik dalam pengelolaan zakat tersebut. Dengan adanya kedua sistem tersebut, diharapkan
pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, efisien, serta lebih transparan (jelas arah keluar
masuknya dana yang akan dizakati tersebut). Selain sistem informasi akuntansi dan sistem
informasi manajemen yang baik, pengelolaan zakat juga membutuhkan dukungan politik
(political will) dari pemerintah.
A. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia
Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana
untuk pengembangan ajaran Islam. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya naskah-
naskah Islam seperti Wejangan Syekh. Wacana keislaman pada periode kolonial tidak bisa
mengesampingkan nama Dr. C. Snouck Hurgronje. Doktor tersebut merupakan Penasihat
Urusan Pribumi dan Islam. Dengan nasihat-nasihatnya, Snouck adalah tokoh yang paling
berpengaruh dalam pemutusan kebijakan-kebijakan kolonial terhadap bentuk pengelolaan
kas masjid yang didapatkan melaui zakat dan biaya pernikahan, serta wakaf. Berdasarkan
hasil penelitian dan data yang diperolehnya dari wilayah-wilayah di Nusantara, terlihat
bahwa zakat mal, zakat fitrah, sedekah, serta sumbangan-sumbangan lain keagamaan sudah
melembaga dalam masyarakat. Penekanan terhadap wajib zakat dan benda yang dikeluarkan
zakatnya berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya, penarikan zakat hasil
pertanian begitu ditekankan di Priangan, tapi tidak di wilayah Jawa. Pemerintah kolonial
hanya mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan zakat di wilayah Jawa dan Madura, tidak
termasuk wilayah vorstenlanden (kerajaan). Dalam masa-masa berikutnya, khususnya
sekitar 10 tahun sebelum abad 21 hingga menjelang lengsernya Suharto dari kursi
kepresidenan, perkembangan filantropi Islam atau kedermawaan di Indonesia tidak dapat
dicegah lagi. Setelah Lokakarya I di Bali pada Juni 2003, Lokakarya II di Mesir 9-10 Juni
2004 mengungkapkan banyak temuan menarik di lapangan. Adapun temuan-temuan tersebut
antara lain:
1. Motif agama sebagai motif yang paling dominan.
2. Meningkatnya kecenderungan filantropi untuk memberdayakan lembaga, organisasi,
dan kelompok keagaaman.
3. Meningkatnya bentuk-bentuk baru dalam manajemen pengelolaan dan distribusi dana
filantropi yang berhasil dikumpulkan.
B. Definisi dan Jenis Zakat
Zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan al
Arab, kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah
fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak
menurut syariat Allah SWT (Qardawi, 1991). Kata zakat dalam terminologi al-Qur’an
sepadan dengan kata shadaqah atau sedekah. LPPM UNISBA (1991) merinci lebih lanjut
pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:
1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang
tumbuh dan berkembang biak. Jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan tumbuh
dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental dan kemanusiaan dan keagamaan
pemiliknya dan penerimanya.
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah benda yang baik
mutunya. Jika telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan
meningkatkan kualitas pemilik dan penerimanya.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang
mengandung berkah (dalam arti potensial). Barang tersebut potensial bagi perekonomian,
dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut
telah dibayarkan zakatnya.
4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang
haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit. Jikia sudah dizakati, benda
tersebut dapat menyucikan mental pemilik dan penerima zakat dari akhlak jelek, tingkah
laku yang tidak senonoh dan dosa.
5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan
pokok pemilik zakat, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok penerimanya.
Suatu zakat tidak bernilai jika menimbulkan kesengsaraan bagi pemiliknya. Zakat bukan
meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan
bersama.
Pemilik atau pemberi zakat disebut muzakki, sedangkan penerima zakat disebut mustahik.
Berdasarkan pengertian di atas, maka zakat memiliki empat fungsi pokok yaitu:
1. Membersihkan jiwa muzakki.
2. Membersihkan harta muzakki.
3. Fungsi sosial ekonomi.
4. Fungsi ibadah
Adapun jenis zakat terdiri atas 2 kelompok besar,
1. Zakat fitrah
2. Zakat mal (harta/kekayaan)
Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakah al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi
setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi
dengan ibadah puasa (shaum). Adapun fungsi zakat fitrah adalah membersihkan orang yang
berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, memberikan kecukupan kepada
orang-orang miskin pada hari raya fitri, Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied,
namun ada pula yang memperbolehkan mengeluarkannya mmulai pertengahan bulan puasa.
Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling
kuat.
Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan
ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga
dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras
sebanyak 2,5 kilogram. Ukuran tersebut sebenarnya tidak cukup dikarenakan beberapa
alasan, yaitu:
1. Ukuran berat kurma dan gandum adalah wajar karena kedua hasil bumi tersebut dapat
segera dimakan, atau dimasak tanpa lauk-pauk.
2. Ukuran yang disampaikan oleh Nabi menunjukkan adanya indikasi sesuai dengan
kebutuhan; sementara kebutuhan dan kemampuan setiap orang belum tentu sama.
Oleh karena itu sangatlah wajar, jika ukuran zakat fitrah yang berlaku di Indonesia perlu
ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat
itu. Adapun pendistribusian zakat dapat dilakukan kepada:
1. Delapan golongan mushatik secara merata dan bersifat wajib.
2. Delapan golongan mushatik, dengan mengkhususkan golongan fakir.
3. Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan mushatik lainnya.
Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau
sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha,
investasi merupakan sumber kekayaan. Al-Qur’andan Sunnah Nabi SAW hanya menyebut
tujuh harta yang wajib dizakati. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil
pertanian, barang dagangan , ternak, hasil tambang, dan barang temuan. Zakat ketujuh jenis
harta tersebut dikategorikan sebagai zakat konvensional. Istilah kontemporer menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna pada masa kini. Dengan perkataan lain, akuntansi
zakat kontemporer adalah akuntansi zakat pada masa kini.
Sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka
para ulama kontemporer seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardhawi, dan Abd al-Rahman Isa
menyatakan bahwa ketentuan syari’at tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat
kondisional,Istilah kondisional ini mengandung makna bahwa masih terbuka kemungkinan
untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Dengan kondisi
tersebut, objek zakat sekarang sudah terdiferensiasi ke dalam sektor baru yang ternyata bisa
mendatangkan lebih banyak harta ketimbang menyimpan emas dan perak. Adapun sektor
baru yang dimaksud adalah pekerjaan profesi, jasa kesehatan, arsitek, artis, olahragawan,
dan sebagainya. Bahkan Dimiyati menjelaskan bahwa subjek zakat pun masih dapat
berkembang, bukan hanya orang pribadi namun juga lembaga atau badan baik yang
berorientasi profit maupun nonprofit. Harta dan sumber harta ini yang berhubungan dengan
kondisi dan perekonomian saat ini dikategorikan sebagai zakat kontemporer atau modern.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi, sistem
zakat konvensional berkembang menjadi sistem zakat kontemporer. Adapun perbedaan
antara zakat konvensional dengan zakat kontemporer disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1
Tabel Perbedaan Zakat Konvensional dengan Zakat Kontemporer
Keterangan Konvensional Kontemporer
Subjek zakat Orang pribadi Lembaga / badan
Objek Zakat
Emas dan perak Uang
Hasil pertanian hanya
berupa makanan pokok
Hasil petanian selain makanan pokok.
Hasil ternak berupa
unta, sapi, kerbau, dan
kambing
_
- Hasil industri peternakan berupa daging,
susu, madu, dan lain-lain.
Hasil tambang hanya
dikhususkan pada emas
dan perak
Semua jenis tambang
- Hasil alam lainnya berupa perkebunan,
kehutanan, dan perikanan.
Barang dagangan dan
piutang
Hasil industri dagang dan industri jasa,
semua jenis usaha jasa.
- Investasi dalan surat berharga berupa
deposito, saham, obligasi, dan lain-lain.
- Investasi dalam aktiva tetap yang
produktif dan dapat berkembang.
- Penghasilan dari profesi dan pekerjaan
bebas.
Barang temuan Semua harta yang diperolah yang bersifat
keberuntungan.
C. Definisi Akuntansi
Akuntansi (accountancy) berasal dari akar kata to account yang berarti menghitung.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah yang dimaksud dengan akuntansi? Sebelum dibahas
pengertian akuntansi secara umum, akan ditinjau pengertian akuntansi dari beberapa sumber
yang menjadi dasar pendefinisian akuntansi secara umum. Adapun sumber yang digunakan
sebagai dasar pendefinisian akuntansi meliputi:
a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, akuntansi adalah seni pencatatan dan
pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap
suatu kesatuan ekonomi.
b) Buku A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)
ASOBAT mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan
menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal
mempertimbangkan berbagai alkternatif dalam mengambil kesimpulan oleh
pemakainya.
c) American Intititute of Certifiied Public Accounting (AICPA)
AICPA mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan
pengiktisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan
kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.
d) Accounting Principle Board (APB)
Dalam APB, pada statement no. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan
jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukur4an
uang, mengenai suatu badan ekonomi byang dimaksudkan untuk digunakan dalam
pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar pemilihan di antara beberapa
alternatif.
Sedangkan pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses pencatatan,
pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian
(transaksi) yang bersifat keuangan. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai
suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial
kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan.
D. Sistem Pemungutan Zakat
Zakat dapat dipungut dan diperhitungkan dengan menggunakan dua sistem, yaitu:
1. Self assestment, yaitu zakat dihitung dan dibayarkan sendirioleh muzakki atau
disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat untuk dialokasikan
kepada yang berhak. Di sini, zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya
merupakan kesadaran orang Islamyang berkewajiban. Dengan perktaan lain, tidak adaq
pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Muzakki akan berurusan langsung dengan Allah
SWT dan para mustahik. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang Muslim
yang harus mengeluarkan zakat.
2. Official assessment, yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang
berwenang, misalnya badan-badan yang ditunjukoleh pemerintah. Ini dapat dilakukan,
apabila penyelenggarapemerintahan adalah pihak-pihak yang dianggap berwenang
berdasarkan syariat Islamdan sudah menjadi kebijakan umum. Di sini muzakki hanya
memberikan informasi tentang kekayaannya kepada para penilai dean penghitung zakat
kekayaan. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang
berwenang untuk mengambil (khudz) sebagian dari kekayaan orang Islam yang
berkecukupan.
Kedua sistem pemungutan zakat tersebut dapat dilaksankan bersamaan. Satu sisi,
dipergunakan sistem self assestment dan di pihak lain juga dipergunakan sistem official
assestment. Pada umunya sistem official assestment dipergunakan pada saat pengelola zakat
(amil zakat) yang ditunjuk melihat adanya kekelitruan penghitunganzakat yang dilakukan
oleh muzakki atau kewajiban paksa dapat melakukan perhiyungan sedpihak atas zakat yang
harus ditanggung dan dikeluarkan muzakki. Di Indonesia diberlakukan sistem self
assestment. Undang-undang tentang pengelolaan zakat belum mengakomodasi sistem
official assestment, kecuali atas permintaan muzakki kepada amil zakat untuk menghitung
kekayaan yang akan dizakati. Jadi pada umumnya, muzakki menghitung sendiri besar zakat
kekayaannya serta mengalokasikannya. Badan amil zakat biasanya hanya memperoleh
sebagaian dari zakatnya. Walaupun ada pula sebagian masyarakat yang menyerahkan
sepenuhnya kepada amil zakat untuk menghitung dan mengalokasikan zakat kekayaannya.
Definisi akuntansi zakat kekayaan adalah suatu proses pengakuan (recognition)
kepemilikan dan pengukuran (measurement) nilai suatu kekayaan yang dkuasai oleh seorang
muzakki untuk tujuan penentuan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka
perhitungan zakatnya. Adapun prosesnya meliputi:
1. Pengidentifikasian kekayaan apa sajayang dikategorikan sebagai objek zakat kekayaan
yang modern.
2. Pendefinisian objek-objek zakat kekayaan modern dan peraturan akuntansinya.
3. Pengukuran (measurement) dan penetapan nilai objek zakat kekayaan modern melalui
pendekatan akuntansi, dalam rangka penetapan nilai nisab.
4. Pelaporan (recording) dari hasil pengukuran berdasarkan poin 3 proses akuntansi zakat
untuk setiap jenis kegiatan yang menjadi objek zakat kekayaan modern.
Metode akuntansi untuk zakat kekayaan dipergunakan gabungan antara basis kas (cash
bases) dan basis akrual (accrual bases). Muzakki diberikan kebebasan untuk memilih salah
satu dari kedua metode tersebut. Pada kondisi perdagangan atau usaha digunakan accrual
bases, karena adanya aktiva (berupa barang dagang atau jasa) yang telah berkurang atau
diberikan kepada pihak lain, yang akan menimbulkan hak berupa piutang usaha. Sementara
pendapatan selain dari usaha dapat diperlakukan berdasarkan cash bases atau accrual bases.
Pada umumnya digunakan cash bases, karena dalam pendapatan ini belum ada kepastian
akan diterima jika dalam bentuk piutang. Pengaruh dari penggunaan metode cash bases
hanya pada besar zakat yang diperhitungkan. Jika untuk tahun ini diperhitungakan terlalu
kecil, maka pada tahun yang akan datang dipoerhitungkan lebih besar, begitu juga
sebaliknya. Agar terjadi perhitungan zakat yang mendekati keadilan, maka sebaiknya
dipergunakan metode accrual bases. Pada pembahasan selanjutnya, akan dibahas akuntansi
zakat untuk hutang dan masing-masing pos harta, seperti piutang, aktiva tetap, dan kas.
E. Zakat Kekayaan dan Besar Persentasenya
Istilah kekayaan merupakan terjemahan dari kata amwal (Arab), bentuk jamak dari
mal, yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk
memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan berarti sepadan dengan emas dan
perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan.
Pengikut mazhab Hananafi menyatakan bahwa kekayaan merupakan segala sesuatu yang
dapat dipunyai dan dipergunakan sebagaimana umumnya. Sesuatu dapat dikatakan sebagai
kekayaan apabila memnuhi minimal dua syarat, yaitu dimiliki dan bisa dimanfaatkan
menurut keumuman. Di sini kekayaan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu:
1. Kekayaan (harta) berwujud (tangible assets), yaitu harta yang dapat dilihat dan diraba
atau dirasakan. Harta tersebut berupa uang, barang, hak yang sudah pasti akan diterima
atau akan dinikmati (piutang).
2. Harta tidak berwujud (intangible assets), yaitu sesuatu yang dapat dinikmati atau
dimanfaatkan, namun tidak tampak wujudnya. Harta tersebut berupa hak paten, hak
pengarang, dan lainnya.
Zakat kekayaan kontemporer disebut juga zakat kontemporer, merupakan zakat hasil
dari proses pengembangan pandangan terhadap objek atau subjek zakat, yang pada zaman
Nabi SAW belum dijelaskan secara eksplisit. Hal ini dilakukan oleh para ahli fiqih yang
memandang fenomena perkembangan sosial, budaya, ekonomi, atau ilmu pengetahuan
sehingga seseorang atau lembaga atau badan hukum dinyatakan kaya atau mampu, dengan
tetap memperhatikan kaidah-kaidah fiqiyah yang sesuai. Adapun kekayaan yang wajib
dizakati, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Milik sempurna (milkiyah tammah / genuine ownership)
b. Berpotensi untuk produktif (mengalami perkembangan nilai aset)
c. Cukup senisab
d. Aset surplus di luar kebutuhan primer
e. Bebas dari hutang
f. Kepemilikan satu tahun penuh (haul)
Kepemilikan sempurna suatu harta memiliki pengertian bahwa ketentuan hukum
yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada orang yang
memilikinya, menggunakan, memgambil manfaatnya, atau meminta penggantiannya, selama
tidak terdapat hal-hal yang tidak membolehkan atas harta tersebut. Dengan kata lain,
hubungan yang berdasarkan hukum antara seseorang dengan suatu benda, yang membuatnya
secara mutlak pendapat menggunakannya maupun menghalangi untuk menggunakannya.
Suatu barang tidak wajib dizakati, jika memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Barang dagangan yang belum sampai di tangan pedagangnya. Ini merupakan pendapat
sebagian ahli fiqih.
b. Barang yang tidak mempunyai kemantapan atau kepastian akan diterima (barang yang
hilang), sekalipun barang yang hilang tersebut kembali seteloah beberapa tahun
kemudian.
c. Harta yang tidak mempunyai pemilik tertentu alias milik umum.
d. Secara mayoritas, tanah wakaf dan sejenisnya.
e. Harta yang diperoleh dengan jalan haram.
Berpotensi untuk produktif mengandung pengertian bahwa terdapat peningkatan
jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan dan pembiakan. Bukan hasil dari
penggunaan harta seperti melakukan investasi yang menghasilkan didividen dan harta untuk
menghasilkan pendapatan. Harta-harta tersebut tidak wajib dizakati, kecuali hasil-hasilnya.
Syarat ini mempunyai asumsi dasar bahwa zakat tidak mengakibatkan muzakki menjadi
miskin, namun akan menjadi lebih berkembang kekayaannya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi nisab adalah jumlah minimum
harta benda yang dikenakan zakat. Definisi tersebut mengandung arti bahwa zakat yang
dikenakan atas harta, jika telah mencapai ukuran tertentu. Syarat ini merupakan
kesepakatan ulama fiqih. Nisab bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun
merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat.Besarnya tariff zakat
dititung untuk seluruh harta yang sudah senisab, bukan nilai harta di atas nisab saja. Ukuran
kebutuhan biasa bersifat relatif. Setiap orang memiliki perbedaaan dalam hal pemenuhan
kebutuhan biasanya, apalagi dalam kondisi perekonomian saat ini, muncul anggapan bahwa
barang mewah pun sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan biasa dapat diukur dengan
kebutuhan rutin fisik minimal untuk diri muzakki, keluarganya, dan orang-orang yang
menjadi tanggungannya, sehingga mereka dapat hidup sehat.
Harta yang lebih atau surplus dari kebutuhan primer, sudah nisab dan berkembang
dapat dizakati apabila sudah terbebas dari hutang. Syarat hutang yang menggugurkan zakat
adalah hutang yang harus dibayar dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun), walaupun
ada yang membolehkan semua jenis hutang, namun tetap jenis hutang yang berkaitan
dengan harta yang diterima atau dimilikinya. Benda zakat terbagi atas 2 kelompok yaitu
zakat modal dan zakat pendapatan. Persyaratan “berlalu satu tahun” hanya diterapkan pada
zakat modal. Zakat modal berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Pada zakat
pendapatan, persyaratan “berlalu satu tahun” tidak bdiberlakukan, karena zakat yang
dikeluarkannya adalah pada saat pendapatan diterima.
Muzakki atau subjek zakat adalah orang yang berdasarkan ketentuan hukum Islam
diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Para ulama sepakat bahwa
zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam dewasa yang sehat akal, merdeka, dan memiliki
kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Menurut hukum positif,
subjek dapat berarti pula badan (lembaga), karena badan mempunyai sifat hukum dengan
tetap menghindari zakat berganda (double zakat). Sedangkan, objek zakat meliputi zakat
atas uang, kekayaan dagang, investasi aktiva tetap, hasil produksi, profesi, saham, dan
obligasi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukar atau standar
pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara
berupa keretas, emas, perak, atau logam lain yang dicetakdengan bentuk dan gambar
tertentu. Uang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Uang biasa, yaitu uang yang mempunyai nilai nominal, bukan nilai bahannya, yang
dikeluarkan oleh pemerintah sebagai mata uang utama dan mata uang resmi (treasury
money) dalam kehidupan perekonomian, dan nota bank yang dikeluarkan oleh bank
pengedar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Uang kartal, yaitu uang yang tersimpan di bank yang bernilai emas atau perak. Nilai uang
ini adalah sebesar bahan dari emas atau perak yang dijaminkan sebagai uang.
c. Uang perjanjian, yaitu uang yang tersimpan di bank ,yang mempunyai tujuan khusus
yang mengakibatkan bebas atau tidaknya dalam hal penggunaaan dan pengambilannya.
Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan uang di sini adalah uang yang ada
di tangan muzakki (cash on hand) maupun yang tersimpan di bank (cash at bank), apapun
jenis uangnya. Nisab yang yang akan diperhitunngkan zakatny6a adalah 85 gram emas.
Nilai rupiahnya adalah sebesar nilai pengganti atau harga emasajika dijual. Sedangkan tarif
zakatnya adalah 2,5%.
Kekayaaan dagang adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki seseorang
dengan tujuan untuk diperjualbelikan dalam rangka mencari keuntungan. Barang yang
semula dibeli tidak untuk diperdagangkan, namun kemudian dijual kembali, tidak termasuk
dalam kekayaan dagang, misalnya aktiva tetap. Misalkan, seseorang membeli motor untuk
dikendarai sendiri, maka motor tersebut tidak termasuk barang dagangan. Meskipun pada
saatnya nanti, motor tersebut bisa saja dijual. Zakat atas perdagangan ini meliputi jumlah
uang, piutang, dan barang dagangan yang dimiliki setelah dikurangi dengan hutang-
hutangnya. Peraturan nisab dan tarif zakat atas kekayaan dagang atau zakat atas perniagaan
sama dengan peraturan tarif zakat atas uang.
Investasi merupakan kekayaan yang dapat dikelola untuk memperoleh pendapatan,
baik untuk memproduksi suatu produk maupun disewakan. Oleh karena itu, investasi
digolongkan ke dalam kekayaan yang berkembang, maka dikenai zakat. Investasi yang
dimksud di sini adalah kekayaan atau aktiva tetap berupa gedung dan lainnya yang
diusahakan untuk disewakan. Nisab kekayaan investasi yang wajib dizakati adalah sebesar
85 gram emas. Sedangkan tarif zakatnya adalah 10% atau 5%. Hasil produksi adalah barang
yang diperoleh melalui proses pengolahan baik melalui proses alamiah maupun proses
manufaktur. Hasil produksi ini dikelompokkan dalam:
a. Hasil produksi manufaktur, yaitu barang yang dihasilkan melalui proses pabrikasi.
Contoh barang-barang tersebut adalah pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain.
b. Hasil produksi melaui proses alamiah sebagai pabriknya, misalnya susu, bulu domba,
madu, telur, produk perkebunan, dan lain-lain.
c. Hasil produksi, yang bahan bakunya adalah produk peternakan, pertanian, perkebunan,
kehutanan, dan pertambangan.
Peraturan besar nisab dan tarif zakat atas hasil produksi sama dengan peraturan nisab dan
tarif zakat atas investasi.
Dalam hukum perpajakan, pekerjaan diklasifikasikan menjadi dua. Pertama,
pekerjaan yang mempunyai kontrak kerja baik tertulis maupun tidaktertulis antara dua
pihak, yang disebut pemberi kerja dan pekerja. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan
berupa gaji, upah, honorarium, dan komisi. Kedua, pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang
dilakukanoleh tenaga ahli baik yang terdaftar secara resmi, maupun tidak terdaftar.
Misalnya, dokter, ukuntan, notaris, aktuaris, pengacara, makelar, dan pemberi jasa lainnya.
Penghasilan mereka berupa imbalan jasa yang telah diberikan kepada kliennya. Ini yang
disebut dengan penghasilan dari profesi. Zakat atas pengkhasilan dan pekerjaan atas profesi
dapat dilakukan perhitungan dan pembayarannya pada saat penerimaannya, sehingga tidak
perlu lagi mengeluarkannya sampai pada akhir periode haulnya. Ini8 dalam rangka untuk
menghindari kewajiban mengeluarkan zakat dua kalipada satu kekayaan dalam satu tahun.
Nisab zakat atas pendapatan atas kedua jenis pekerjaan tersebut adalah sebesar 85 gram
emas, sedangkan tarifnya adalah 2,5% dari dasar pengenaan pajak.
Saham adalah surat tanda penyertaan dalam suatu perusahaan baik yang berbentuk
persekutuan maupun perseroan terbatas. Keunt5ungan atau kerugian perusahaan dapat
diketahui pada saat Rapat Umum Pemegang Saham. Pada saat itulah ditentukan kewajiban
zakat terhadap saham tersebut. Sumber zakat atas saham merupakan gabungan seluruh harta
yang dimiliki oleh pemegang saham, baik itu berupa saham maupun harta lainnya.
Sedangkan obligasi adalah surat tanda pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan
atau pemerintah, yang akan dilunasidalam jangka waktuyang ditentukan dan pendapatan
bunga yang biasanya tercantum dalam surat obligasi yang bersangkutan. Kedua surat ini
dapat diperjualbelikan, dan biasanya dilakukan di pasar modal. Pendapatan dari saham
berupa hasil penjualan akibat kenaikan harga saham di bursa efek (kenaikan nilai kurs) dan
laba perusahaan yang menerbitkan surat saham yang bersangkutan, yang disebut dividen.
Sedangkan pendapatan obligasi dapat berupa hasil penjualan karena selisih kurs, dan
penghasilan tetap berupa bunga. Meskipun bunga itu haram, namun sebagian ulama
menyatakan obligasi adalah objek zakat. Alasannya, jika obligasi dibebaskan dari zakat,
maka manusia lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Nisab zakat atas saham
dan obligasi adalah sebesar 85 gram emas, dan tarifnya boleh sebesar 2,5% dari ni8lai
saham atau obligasi ditambah keuntungannya, atau 10% dari keuntungan bersih investasi
dalam saham dan obligasi tersebut.
Perhitungan zakat kekayaan dilakukan terhadap harta setelah dikurangi dengan
hutang yang berhubungan dengan kekayaan yang bersangkutan dan hutang kepada negara,
termasuk pajak penghasilan. Alasan mengapa hutang harus dikurangkan dari kekayaan yang
akan dizakati antara lain, sebagai berikut:
a. Pemilikan seorang yang berhutang itu lemah dan tidak utuh, karena di bawah kekuasaan
yang memberikan hutang.
b. Orang yang memberikan hutang (memiliki piutang) diwajibkan membayar zakat atas
piutangnya.
c. Orang yang mempunyai hutang yang tidsak sampai senisab termasuk orang yang dapat
menerima zakat.
F. Akuntansi Zakat Untuk Hutang dan Harta
Hutang dalam hukum zakat adalah hutang yang berhubungan dengan orang atau
badan dan hutang yang diakibatkan oleh kewajiban agama, misalnya denda. Hutang yang
dapat mengurangi kekayaan sebagai dasar perhitungan zakat sebaiknya memenuhi hal-hal
sebagai berikut:
1. Hutang terjadi karena perolehan harta kekayan untuk tujuan pemenuhan perdagangan
atau ada hubungannnya dengan usaha (peternakan, pertanian, perkebunan, jasa atau
kegiatan lainnya sebagai objek zakat) atau untuk tu7juan konsumsi (makan, pendidikan
atau yang bersifat primer).
2. Hutang yang bersifat lancar (current), artinya hutang jangka pendek yang pembayarannya
akan segera dilakukan, biasanya tidak lebih dari satu tahun.
3. Hutang jangka panjang (lebih dari satu tahun) harus ditandingkan dengan kekayaan
aktiva tetap, kecuali hutangnya berupa uang tunai, yang dipergunakan untuk tujuan
konsumsi. Maka hutang yang lebih dari satu tahun, pembayarannya dapat dikurangkan.
Menurut jangka waktunya, hutang dibagi menjadi dua kategori yaitu:
1. Hutang jangka pendek, yaitu hutang yang pembayarannya tidak lebih dari satu tahun.
2. Hutang jangka panjang, yaitu hutang yang pembayarannya lebih dari satu tahun.
Sedangkan menurut penggunaannya, hutang dabagi menjadi empat kategori yaitu:
1. Hutang untuk tujuan konsumsi (makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dll). Hutang ini
seluruhnya dapat dikurangkan walaupun bersifat hutang jangka panjang.
2. Hutang untuk tujuan investasi aktiva tetap yang bersifat keperluan primer, dipergunakan
sendiri. Hutang ini tidak dapat dikurangkan dengan kekayaan lain, karewna benda
investasi tersebut tidak wajib dizakati.
3. Hutang untuk tujuan investasi aktiva tetap atau lainnya sebagai sumberdaya usaha.
Hutang ini dapat dialokasi depresiasi atau amortisasi aktiva tetap yang dipergunakan
untuk usaha tersebut.
4. Hutang untuk menutup tujuan menutupi hutang lain. Hutang ini harus dianalisis, apakah
akan dikurangkan seluruhnya atau sebagian atau tidak dapat dikurangkan.
Uang dalam pos akuntansi keuangan termasuk dalam akun kas (cash), yaitu uang
tunai dan sesuatu yang setara dengan uang tunai, baik yang ada di tangna maupun yang ada
di bank. Antara akuntansi umum dan peraturan zakat tidak mempunyai perbedaan terhadap
konsep uang atau kas, yaitu sesuatu yang mempunyai sifat:
1. Dapat dipergunakan sebagai aklat tukar yang sah.
2. Dapat dipergunakan kapan saja dan untuk pembayaran apa saja.
3. Dapat berupa uang kertas, uang giral, atau uang kartal.
Uang yang diperhitungkan dalam zakat adalah uang yang benar-benar merupakan
wewenang dan tanggung jawab muzakki, bukan di bawah kekuasaan pihak lain. Uang
diakui sebagai milik muzakki, apabila benar-benat memiliki tiga sifat di atas dan benar-benar
berada di bawah kekuasaannya dalam menggunakan unang yang bersangkutan. Kondisi
tersebut menentukan wajib tidaknya uang tersebut dizakati. Perhitungan nisab uang sebagai
dasar penentuan zakat uang dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah utang yang
mengakibatkan timbulnya uang tersebut.
Piutang adalah harta milik yang ada pada orang lain, yang akan diterima
pembayaraannya di kemudian hari. Ada dua jenis piutang, yaitu:
1. Piutang akibat dari usaha perdagangan barang atau jasa. Piutang ini disebut piutang
usaha (account receivable). Piutang ini mengandung prinsip berkembang, yaitu laba.
2. Piutang yang timbul karena bukan sebab perdagangan barang atau jasa, misalnya
pinjaman uang oleh pihak lain. Piutang ini dapat berupa:
a) Piutang upah dan gaji
b) Piutang uang
c) Biaya dibayar di muka
d) Piutang pajak
e) Piutang lainnya
Seluruh jenis piutang diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pada dasarnya piutang diperhitungkan zakatnya hanya satu kali, yaitu pada masa
terjadinya piutang yang bersangkutan jika piutang tersebut tidak berkembang, artinya
tidak dibebani bunga atau denda atas keterlambatan pembayarannya. Untuk
perhitungannya dasar pengenaan zakat diperlukan analisis umur piutang dengan
mengklasifikasikannya dalam piutang yang terjadi pada haul sekarang dan piutang yang
terjadi pada haul yang lalu. Adapun pengetian haul, menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, adalah waktu bagi pemilikan harta kekayaan seperti perniagaan, emas, ternak
sebagai batas kewajiban membayar zakat.
2. Jika piutang yang terjadi disertai bunga tau denda atas keterlambatan pembayarannya,
maka piutang tersebut diperhitungkan zakatnya setiap haul zakat.
3. Jika terdapat piutang yang dihapuskan, dan belum melewati periode haul, maka piutang
tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan nisab, dan tidak wajib dizakati.
Akuntansi zakat untuk persediaan barang dagang akan mencakup aturan penilaian
persediaan yang menjadi nisab sebagai dasar perhitungan zakat. Ada tiga pendapat tentang
penilaian persediaan barang dagang, yaitu:
1. Penilaian persediaan barang dagang berdasarkan harga beli (at cost). Pada prinsip ini,
barang dagang dinilai dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang
yang bersangkutan, biasanya terdiri dari harga faktur, biaya angkut, dan biaya lain sampai
barang tersebut dapat dijual. Kelemahan metode ini adalah, saat harga berflukutuasi,
apalagi dengan perubahan yang cukup material, maka akan menimbulkan masalah jika
barang yang masih ada (belum terjual) berasal dari pembelian yang berbeda, maka barang
tersebut mempunyai harga yang berbeda pula.
2. Penilaian persediaan barang dengan harga pasar (at market). Cara ini dapat disamakan
dengan harga sekarang (current cost), yaitu harga beli sekarang pada saat muzakki
melakukan perhitungan zakat. Jika harga sekarang segera dapat diketahui dari pasar,
maka muzakki langsung saja mengalikan kuantitas barang dagang yang masih ada dengan
harga pasar tersebut. Jika tidak diketahui dengan segera, maka dilakukan dengan nilai
pengganti (replacement cost), yaitu harga jual yang diterapkan untuk barang dagang yang
bgelum terjual dikurangi denagn gross profit margin (GPM) yang dapat diperkirakan
berdasarkan pengalaman masa lalu. GPM merupakan perkiraan laba yang biasa diperoleh
muzakki dalam menjual barang dagangannya. Cara ini didukung oleh sebagian besar
ulama fiqih.
3. Penilaian persedian barang dengan harga jual. Dalam akuntansi, harga jual adalah harga
barang yang akan dijual, sedangkan harga jual dalam hukum zakat adalah harga barang
yang telah laris terjual. Salah sati contaoh dari metode ini adalah mtode pnilaian
persediaan dengan harga eceran (at retail) untuk pedagang eceran.
Dalam hukum zakat, aktiva tetap berwujud digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:
1. Aktiva tetap yang digunakan untuk usaha dagang, misalnya gedung, perabotan, dan alat
administrasi. Seluruh aktiva tersebut tidak diperhitungkan zakatnya.
2. Aktiva tetapa berupa peralatan untuk mencari usaha po9kok dan aktiva tetap yang
dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri muzakki sendiri. Aktiva ini bukan
objek zakat.
3. Aktiva tetap untuk produksi dan usaha jasa. Aktiva ini merupakan objek zakat. Adapun
alasannya adalah proses produksi dan usaha jasa tidak akan dapat dilakukan apabila tidak
ada aktiva ini. Aktiva tetap untuk tujuan ini dianggap menghasilkan dan berkembang.
G. Sistem Distribusi Zakat
Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen fisik maupun nonfisik,
yang saling berhubungan satu sama lain daqn bekerja sama secara harmonisuntuk mencapai
suatu tujuan. Sedangkan distribusi adalah penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak
yang berkepentingan. Sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik
maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis
untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan
sosial ekonomi pemungutan zakat.
Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan
pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan
dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk
mengembangkan ekonomi, baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam
bidang perdagangan. Oleh karena itu, prinsip zakat dalah membrrikan solusi untuk dapat
mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan, dan penumpukkan harta sehingga
menghidupkan porekonomian mikro maupun makro.
Sasaran sosial ekonomi zakat adalah mengakat keadaan ekonomi pihak-pihak
teretentu yang lebih membutuhkan. Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat
disebut dengan mustahik, yang terdiri dari:
a) Orang fakir dan miskin adalah orang yang sangat kekurangan.
b) Amil zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya.
c) Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan yang masih lemah atas Islam.
d) Memerdekakan budak belian. Dalam hal ini, zakat didistribusikan bukan kepada budak
belian, akan tetapi kepada tuannya., sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan
merdeka.
e) Al-Gharim adalah orang yang memeiliki hutang dan tidak memiliki bagian lebih dari
hutangnya.
f) Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian dalam rangka mencari bekal demi kemashalatan
umum, yang manfaatnya kembali ke agama Islam atau masyrakat Islam.
H. Penyajian Laporan Keuangan dalam Akuntansi Zakat
Perbedaan penyajian laporan keuangan dalam akuntansi zakat dengan akuntansi
konvensional hanya terletak pada munculnya beberapa nama akun baru (termasuk
penggunaaan istilah dalam Al-Qur’an). Adapun nama-nama akun yang muncul pada
akuntansi zakat, antara lain penerimaan zakat, penyaluran untuk fakir miskin, piutang
Qardhul Hasan, , hutang Murabanah, penerimaan ZISWAF, penerimaan infaq, penerimaan
wakaf, penerimaan Bagi Hasil Bank Syariah. Sebagai ilustrasinya, akan disajikan format
laporan keuangan lembaga pengelola zakat. Adapun format laporan keuangannya disajikan
di bawah ini:
LAZ XXX
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 20X2 dan 31 Desember 20X1
31/12/20X2 31/12/20X1Rupiah Rupiah
AKTIVA XXX XXXKas dan Setara Kas XXX XXXPersediaan XXX XXXBarang Berharga XXX XXX
Piutang Qardhul Hasan XXX XXXBiaya Dibayar di Muka XXX XXXUang Muka Kegiatan XXX XXXDana Begulir XXX XXXInvestasi XXX XXXAktiva Tetap XXX XXXAkumulasi Penyusutan XXX XXXAktiva Lain-lain XXX XXX
XXX XXXJUMLAH AKTIVA XXX XXX
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA KEWAJIBAN XXX XXXHutang pada Pihak Ketiga XXX XXXHutang Murabahah XXX XXXBiaya yang Masih Harus Dibayar XXX XXXHutang Lain-lain XXX XXX Jumlah Kewajiban XXX XXX
SALDO DANA XXX XXXDana Zakat XXX XXX Dana Infaq / Shodaqoh XXX XXXDana ……………. XXX XXXDana Program …………….. XXX XXXPenyaluran Terakumulasi dalam Aktiva XXX XXXDana yang Harus Tersedia Untuk Hutang XXX XXX Jumlah Saldo Dana XXX XXX
top related