^an. di dalam ccpr, pasal 21 dinyatakan bahwa...

dinyatakan bahwa' (1) setiap orang mempunyai hak ataskebebasan berkumpul dan berapat; (-2) tiada seorang juapun dapat dipaksa memasuki salah satu perkump\^an.Di dalam CCPR, pasal 21 dinyatakan bahwa l:^&kberkumpul secara bebas diakui. Tiada satu pembatasanpun dapat .dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini,kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yangdiperlukan dalam masyarakat demokratis, demikepentingan keamanan nasional atau keselamatanumum, ketertiban umum, perlindungan terhadapkesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadaphak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain.

d. Hak atas kebebasan beragamaDi dalam UUD 1945, pasal 29, dinyatakan bahwa (1)

negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Mahaesa; (2)negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudukuntuk memeluk agamanya masing-masing dan untukberibadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.Di dalam DHR, pasal 18, dinyatakan bahwa setiap orang,berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin danagama; dalam hal ini termasuk kebebasan bergantiagama atau kepercayaan dan kebebasan untukmenyatakan agama atau kepercayaannya dengan caramengajarkannya, melakukannya, beribadat danmenepatinya, baik sendiri maupun bersama-samadengan orang lain, dan baik di tempat umum maupunyang tffsendiri. Di dalam CCPR, pasal 18, dinyatakanbahwa (1) setiap orang berhak atas kebebasan pikiran,keinsyafan batin dan agama. Hak ini mencakupkebebasan untuk memeluk atau menerima agama ataukepercayaan pilihannya, serta kebebasan untuk baiksecara pribadi atau pun bersama anggota masyarakatlingkungannya serta secara terbuka ataupun tertutup,menyatakan agama atau kepercayaannya melaluiibadah, ketaatan, tindakan dan ajaran. Di samping itudinyatakan pula bahwa (2) tak seorangpun dapatdikenakan paksaan sehingga mengakibatkanterganggunya kebebasan untuk memeluk atau menerimaagama atau kepercayaan pilihannya. Selanjutnya

Pendidikan Kewarganegaraan I 73

74

dinyatakan pula bahwa (3) kebebasan untukmenyatakan. agama atau kepercayaannya hanya^* dapatdikenakan pembatasan menurut ketentuan ketentuanhukum dan yang perlu untuk menjaga keselamatanumum, ketertiban, kesehatan atau moral dan hak-hakdasar serta kebebasan orang lain. Lebih lanjutdinyatakan lagi bahwa (4) negara-negara peseta dalamPerjanjian ini mengikat diri untuk menghormatikebebasan orang tua dan di mana berlaku, wali hukum,untuk menjamin pendidikan agama dan moral anaknyamenurut keyakinannya masing-msing.

e. Hak atas penghidupan yang layakDi dalam 0UD 1945, pasal 27 (2) dinyatakan bahwa

tiap-tiap warga negara berhaK atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di dalamDHR, pasal 25 dinyatakan bahwa (1) setiap orang berhakatas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dankeadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk ^soal makanan, pakaian, perumahan, dan perawatankesehatannya, serta usaha-usaha sosial yangdiperlukan, dan berhak atas jaminan di waktumengalami pengangguran, janda, lanjut usia ataumengalami kektirangan naflcah Iain-lain karena keadaanyang di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anakberhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa.Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalammaupun?' di luar perkawinan. harus mendapatperhndungan sosial yang sama. Di samping itu, di dalamCovenant on Economic, Social and Cultural Rights(CESCR), pasal 11 dinyatakan bahwa (1) negara-negarapeserta dalam perjanjian ini mengakui setiap orang atastmgkat kehidupan yang layak bagi dirinya sertakeluarganya, t^rmasuk sandang, pangan, danperumahan yang layak, dan perbaikan secara terusmenerus dari lingkungan hidupnya. negara-negarapeserta akan mengambil langkah-langkah yang wajaruntuk menjamin terlaksananya hak tersebut, agar diakuikejjentingan hakiki dari kerja sama internasionaJ yangdidasarkan atas persetujuan yang bebas.

I Pendidikan Keivarganegaraan

f. 'Hak atas kebebasan berserikatDi dalam UUD 1945, pasal 28 dinyatakan bahwa

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan^pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainyaditetapkan dengan UU. Di dalam DHR, pasal 23, (4)dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendirikan danmemasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungikepentingannya. Di dalam CESCR, pasal 8 dmyatakanbahwa (1)-negara-negara peserta perjanjian ini meng^atdiri untuk menjamin; (a) hak setiap oang untukmembentuk serikat sekerja dan menjadi anggota serikatsekerja pilihannya, sesuai dengan peraturan organisasiyang bersangkutan, guna meningkatkan sertamelindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dansialnya. Tiada suatu pembatasan pun dapat dikenakanterhadap.pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukanoleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakatdemokratis demi kepentingan keamanan nasional atauketetiban umum atau untuk melindungi hak-hak sertakebebasan-kebebasan orang lain, (b) Hak bagi serikatsekerja untuk mendirikan federasi atau konfederasinasional serta hak bagi yang tersebut belakangan untukmembentuk atau menjadi anggota organisasi serikatsekerja Internasion^L (c) Hak bagi serikat sekerja untukbertindak secara bebas dan hanya dibatasi olehketentuan-ketentuan hukum dan yang diperlukan dalammasyarakat demokratis demi kepentingan keamanannasional a^u ketertiban umum atau untuk melindimgihak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, (d) Hakuntuk melancarkan pemogokan, asalkan dijalankanmenurut ketentuan-ketntuan hukum negara yangbersangkutan. Lebih lanjut, di dalam CCPR, pasal 22dinyatakan bahwa (1) setiap orang berhak atas untukberserikat, termasuk hak untuk membentuk dan ikutserta dalam serikat-serikat sekerja guna melindungikepentingan-kepentingannya.

g. Hak atas pengajaranDi dalam XJUD 1945, pasal 31 dinyatakan bahwa (1)

tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Di

Pendidikan Kewarganegaraan 1 75

sampmg itu dinyatakan pula bahwa (2) pemerintahmengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempengajaran nasional, yang diatur dengan UU. Di^d^lamDHR pasal 26 dinyatakan bahwa (1) setiap orang berhakmendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya dalam tingkat sekolah dasar.engajaran sekolah rendah harus diwajibkan.Pengajaran

teknik dan vak harus terbuka bagi semua ^rang danpel^aran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yangsama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan. Di

bahwa (2) pengajaran harus ditujukaii kearahseluas-luasnya serta untukmemperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak

kebebasan asasi. Pengajaran harusper inggi salmg pengertian, rasa saling menerima

serta rasa saling persahabatan antara semua bangsagolongan-golongan kebangsaan atau penganut agama'serta harus memajukan kegiatan-kegiatan PBB dalarrlmemehhara perdamaian. Selanjutnya dinyatakan bahwa ~(3) ibu-bapak mempunyai hak utama untuk memilihmacam pengajaran yang akan diberikan kepada anak-

bahwa (1) negara-negara perserta dalam perjanjian iniata« pendidfkai, Merekasepakat bahwa pendidikan akan mengarah pada

pengem^gan penuh dari kepribadian orang sertah r ""f? memperkuat rasahomat terhadap hak-hak manusia serta kebebasan-

kebebasan dasar. Di samping itu dinyatakan pula bahwa2) negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakuibahwa dalam usaha melaksanakan hak ini secarapenuh: (a) Pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka baaisemua orang. (b) Pendidikan menengah dalam seg^?bentuknya termasuk pendidikan teknik dan kejurSanmenengah, akan diselenggarakan dan terbuka bagisemua melalui cai-a-cara yang layak, serta khususnya

pendidikan cuma-cuma sertabertahap. (c) Pendidikan tinggi akan diusahakan terbukabagi semua berdasarkan kesanggupan, melalui cara-cara

76 I Pendidikan Kewarganegaraan

yang layak, serta khususnya dengan dimulainyapendidikan cuma-cuma secara bertahap. (d)Pehdidikanmasyarakat dianjurkah atau ditingkatkan sejauhmungkin bagi mereka yang belum pernah atau belummenyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. (e)Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkatdigiatkan secara kuat, sistem beasiswa yang layal^diadakan dan syarat-syaat materiil dari staf pengajarditingkatkan secara terus menerus. th

4. Persamaan Kedudukan Umat Manusia (Menurut UDHRpbb;Secara garis besar macam-macam hak asasi manusia

yang disinggung di dalam UDHR, di dalam kurang lebih 30pasal, dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu (i)hak-hak politik dan yuridis, (ii) hak-hak atas martabat danintegritas manusia, dan (iii) hak-hak sosial, ekonomi, danbudaya.

Apa perbedaan antara hak politik dan hak sipil? Di satusisi, hak politik mempakan hak yang didapat olehseseorang dalam hubungan sebagai seorang anggota didalam lembaga politik, seperti hak memilih, hak dipilih, hakmencalonkan diri untuk menduduki jabatan-jabatan politik,hak memegang jabatan-jabatan umum dalam negara atauhak yang menjadikan seseorang ikut serta di dalammengatur kepentingan negara atau pemerintahan. Dengankata lain lapangan hak-hak politik sangat luas, mencakupasas-asas. masyar^at, dasar-dasar negara, tata hukum,partisipasi rakyaf di dalamnya, pembagian kekuasaan, danbatas-batas kewenangan penguasa terhadap warganegaranya. Di sisi lain, hak-hak sipil dalam pengertian yangluas mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan;merupakan hak yang dinikmati oleh manusia dalamhubungannya dengan warga negara yang lainnya dan tidakada hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaannegara, salah satu jabatan, dan kegiatannya.

Menurut perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial,dan budaya, yang termasuk hak-hak sipil dan politik antaralain ialah (i) hak atas hidup, fii) hak atas kebebasan dankeamanan dirinya, (iii) hak atas keamanan di muka badan-


badan peradilan, -(iv) hak atas kebebasan berpik!!^,.mempunyai keyakinan (conscience), beragama, (v) hakuntuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan,(yi) hak atas kebebasan berkumpul secara damai, dan (vii)hak untuk berserikat. Lebih lanjut, yang termasuk hakasasi manusia ialah (i) hak atas pekerjaan, (ii) hak \^tukmembentuk serikat kerja, (iii) hak atas pensiun, (iv) hakatas tmgkat kehidupan yang layak bagi dirinya sertakeluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahanyang layak, dan (v) hak atas pendidikan.

Pembagian hak asasi manusia yang agak mirip dengankedua covenant tersebut di atas, adalah yang mengikutipembedaan sebagai berikut.

(1) Hak-hak asasi pribadi atau "personal rights", yangmeliputi kebebasan menyatakan pendapat,kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak,dan sebagainya.

(2) Hak-hak asasi ekonomi atau "property rights", yaituhak untuk memiliki sesuatu, mfembeli, danmenjualnya serta memanfaatkannya.

(3) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yangsama dalam hukum dan pemerintahan atau yangbiasa disebut- "rights oflegal equality".

(4) Hak-hak asasi politik atau "political rights", yaituhak untuk ikut serta.dalam pemerintahan, hak pilih(memili^,,dan dipilih dalam pemilihan umum), hakmendiriKan partai politik, dan sebagainya.

(5) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "socialand culture rights", misalnya hak untuk memilihpendidikan, mengembangkan kebudayaan, dansebagainya.

(6) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tatacara peradilan dan perlindungan atau "proceduralrights , misalnya peraturan dalam hal penangkapan,pcnggeledahan, peradilan, dan sebagainya.

5. Persamaan Kedudukan Warga Negara (dalam XJU No.39/1999 tentang HAM)Dalam amandemen kedua UUD 1945, ada ketentuan

yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi


manusia, yaitu pada Bab XA yang berisikan pasal 28A s.d.28 J (penyempurnaan pasal 28). Dalam UU No. 39 Tahi^1999 jaminan hak asasi manusia tampak lebih rinci lagi."Hal itu terlihat dari jumlah bab dan pasal-pasal yangdikandungnya relatif banyak yaitu terdiri atas 11 bab dan106 pasal. Apabila dicermati,. jaminan tentang hak-hakasasi manusia dalam UUD 1945 dan penjabarannya c^lamUndang-undang No. 39 Tahun 1999, secara garis besarmeliputi hal-hal berikut ini.

(1) Hak untuk hidup (misalnya hak mempertahankanhidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, danmemperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat).

(2) Hak bcrkeluarga dan melanjutkan ketumnan.•(3) Hak mengembangkan diri (misalnyahak pemenuhan

kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup,memperoleh manfaat dari Iptek, memperolehinformasi, dan melakukan pekerjaan sosial).

(4) Hak memperoleh keadilan (misalnya hak kepastianhukum dan persamaan di depan hukum).

(5) Hak atas kebebasan pribadi (misalnya hak memelukagama, keyakinan politik, memilih status

•kewarganegaraan, berpendapat danmenyebarluaskannya, mendirikan parpol, LSM danorganisasi lain, bebas bergerak, dan bertempattinggal).

(6) Hak atas rasa aman (misalnya hak memperolehsuak^ .-'politik, perlindungan terhadap ancamanketakutan, melakukan hubungan komunikasi,perlindungan terhadap penyiksaan, danpenghilangan nyawa).

(7) Hak atas kesejahteraan (misalnya hak milik pribadidan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak,mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yanglayak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial).

(8) Hak turut serta dalam pemerintahan (misalnya hakmemilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi ^langsung dan tidak langsung, diangkat dalamjabatan pemerintah, dan mengajukan usulankepada pemerintah).


(9) Hak wanita (hak yang sama/tidak ada diskrifninasiantara wanita dan pria dalam bidang politik,pekerjaan, status kewarganegaraan, dankeluarga/perkawinan).(10) Hak anak (misalnya hak perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara ^beribadahmenurut agamanya, berekspresi, perlakuan khususbagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasiekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual,perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika!

•psikotropika, dan zat aditif lainnya).

Soal-Soal LatihanA. Soal Uraian

1. Jelaskan bahwa pembukaan UUD 1945 jugamengamanatkan persamaan kedudukan manusia dan^persamaan kedudukan warga negara!

2. Sebutkan beberapa pasal dalam'UUD 1945 yangmengatur persamaan kedudukan setiap warga negara!

3. Jelaskan ketentuan dalam UUD 1945 dan UDHR yangmenyatakaiv persamaan kedudukan manusia danwarga negara untuk menyatakan pendapat!

4. Jelaskan ketentuan dalam UUD 1945 dan UDHR yanemenyatakan persamaan kedudukan manusia danwarga,negara dalam hukum!

5. Jelaskan ketentuan dalam UUD 1945 dan UDHR yangmenyatakan persamaan kedudukan manusia danwarga negara untuk berserikat dan berkumpul!

6. Jelaskan ketentuan dalam UUD 1945 dan UDHR yangmenyatakan persamaan kedudukan manusia danwarga negara untuk beragama!

7. Jelaskan ketehtuan dalam UUD 1945 dan UDHR yangmenyatakan persamaan kedudukan manusia dan

layS^ '̂ ^Sara untuk mendapatkan penghidupan yang8. Jelaskan ketentuan dalam UUD 1945 dan UDHR yang

menyatakan persamaan kedudukan manusia danwarga negara untuk mendapatkan pengajaran!


B. Tugas DiskusiBentuklah' 6 kelompok di kelasmu, masing-masing

kelompok ihembuat makalah sederhana dengan^ topik dibawah ini. Selanjutnya, presentasikan makalah kelompoktersebut di depan kelas secara bergantian.

1. Persamaan kedudukan warga negara untukmenyatakan pendapat!

2. Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum!3. Persamaan kedudukan warga negara untuk berserikat .

dan berkumpul!4. Persamaan kedudukan warga negara untuk

beragama!5. Persamaan kedudukan warga negara untuk

mendapatkan penghidupan yang layak!6. Persamaan kedudukan warga negara untuk

mendapatkan pengajaran!

C. Menerapkan Prinsip Persamaan Warga Negara dalamBerbagai Bidang Kehidupan

1. Persamaan Hak untuk Mengemukakan PendapatReformasi telah memberikan perubahan hampir di

semua sektor. Perubahan itu tidak hanya di dunia politiktetapi menyangkut kebebasan mengeluarkanpendapat; Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers(UU Pers) telah memberi warna baru bagi dunia pers yangberbeda dari era orde baru. Pers lebih memiliki peluangunt^lt berpendapat secara terbuka dan ini merup^ansuasana yang mendukung bagi industri pers nasional.Kebebasan Pers telah ikut memberikan pencerahan dalamperubahan-perubahan sosial yang penting di masyarakat.Ini berarti Pers memiliki kebebasan dalam peranannyasebagai jembatan informasi kepada khalayak. Persmenyuguhkan berita disamping aktual juga faktual,sementara masyarakat sendiri juga memiliki kebebasanuntuk mengemukakan pendapat dan menitipkan pesan,pendangan, kritik, protes, tentang realitas persoalan mngmereka hadapi baik yang terkait dengan kepentiriian $bangsa dan negara tanpa keraguan kepada Pers.

Pendidikan Kewarganegaraan | 81

Untuk membuat pers Indonesia lebih profesionalbertariggung jawab, dan menghormati hak asasi manusiasesuai dengan peranan pers sebagai media informasi, adabeberapa ketentuan yang harus di taati. Sebagaimanaketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 UU, persdiwajibkan untuk (i) memenuhi hak masyarakat untukmengetahui, (ii) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasimendorong terwujudnya supremasi hukhm, dan hak asasimanusia serta menghormati kebhinekaan, (iii)mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasiyang tepat, akurat, dan benar, (iv) melakukan pengawasan,

. kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitandeng^ kepentingan umum, serta (v) memperjuangkankeadilan dan kebenaran. Di sisi lain, penegasankemerdekaan pers yang tertuang dalam Pasal 4, UU No 40Tahun 1999 berupa pernyatakan bahwa (i) kemerdekaanpers dijamin sebagai hak asasi warga negara, (ii) terhadappers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelanatau peiarangan penyiaran, (iii) untuk rnenjaminkemerdekaan pers, pers nasional mempunysu hak mencari,memperoleh, dan menyebarluaslân gagasan, dan informasi,'serta (iv) dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Sebaiknya Anda TahuHakikatKemerdekaan Mengemukakan Pendapat^êcara kodrati setiap individu manusia memilikilêndak untuk menyampaikan atau tidak menyampaikandan menenma atau menolak suatu hal yang menjadi buahpikirannya kepada orang lain. Jika kehendak ini tidak bisadiwi '̂udkan, hak-hak orang untuk mengemukakan pendapattelah dirampas dan dikekang. Mengkomunikasikan sesuatuyang ada pada akal manusia merupakan kebutuhanfundamental dalam nilai kehidupan manusia. Seiakterben^kriya masyarakat dengan kehidupan ifangsederhana sampai dengan kehidupan yang modern^ hakkemerdekaan berpendapat sangat meneMkan^perkembangan masyarakat tersebut.


Jaminan perlindungan hak kemerdekaan mengemukakanpendapdt' ini tertuang dalam peraturan nasional maupuninternasional sebagai berikut. ^ »

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 19 \Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai

dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasukkebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengantidak mendapat gangguan, dan ^ntuk mencari^menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangandan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dantidak memandang batas-batasnya.

2. Kovenan hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 19Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat

tanpa mengalami gangguan. Selain itu, setiap orangberhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikansegala macam penerangan dan gagasan tanpamenghiraukan pembatasan-pembatasan, baik. secaralisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni,atau melalui media lain rnenurut pilihannya.

Pelaksanaan hak-hak yang tercantum dalam ayat-ayat dari Pasal ini membawdkan kewajiban-kewajibandan tanggung jawab yang khusus. Oleh sebab itu,dapat dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu,tetapi pembatasan-pembatasan ini terbatas pada yangsesuai dengan ketentuan hukum dan yang perlu, yaitudalam hal untuk menghormati hak-hak atau nama baikorang lain, dan untuk perlindungan keamanan

•?' nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan danmoral umum.

3. Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945.Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisandansebagainya ditetapkan dengan Undang Undang.

Selanjutnya dalam Pasal 28 B ayat (3) disebutkanbahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Lebihlagi amandeman UUD 1945 dalam Pasal ^ Fmenyatakan bahwa setiap orang yang berhaJz untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta


berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah, dan menyampq^kan informasidengan menggunakan segala jenia shluran uanotersedia. ^ ^

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi faktor penting yangselama perjalanan bangsa ini telah berhasil mengikat

Indonesia yang berbhinneka dafam suku bangsb.„ bahasa, budaya, agama, adat istiadat. Oleh karena itu

penyempumaan dalam amandemen dirasakan perlu dankeadaan di nvzsyarakat

®menerus menjadi konsitusi yanghidonesta memberikan semangat bagi bangsa

untuk Berunjuk Rasa (UU No.9/1998)Melalui Undang-Undang No 9 tahun 1998 tata cara

pendapat di muka umum diatur sebagai

(1) Unjuk rasa atau dempnstrasi sebagai bentukpenyampaian pendapat di muka umum yangdilakukan oleh seorang atau lebih untukmengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dansebagainya secara demonstratif. Demonstrasidiartikan sebagai unjuk rasa; tindakan bersamauntuk menyatakan protes. Pendapat yang

^ disampaikan dalam unjuk rasa bisa juga berupat' kritik konstruktif atas kebijalcan-kebijakan

pemerintah. Dalam berdemontrasi para demonstranharus tetap menjaga ketertiban, kedamaian,keamanan, dan tidak bertindak anarkis dengansecara sewenang-wenang merusak fasilitas umumseperti rambu-rambu lalu lintas. telpon umum, dansebagainya. Demontrasi yang dilakukan secaraanarkis hanya akan menimbulkan kerusuhan dankerugian. Berunjuk rasa bisa menggunakan m;ediaseperti poster, spanduk-spanduk yang bertuliskan ^pesari, pendapat, protes, atau kritik.

(2) Pawai sebagai cara penyampaian pendapat di mukaumum dengan arak-arakan di jalan umum.

I Pendidikan Kewarganegaraan

(3) Rapat umum sebagai carai mengemukakan pendapatdengan pertemuan terbuka yang dilakukan untuk'menyampaikan pendapat dengan tema>tertentu.

(4) Mimbar bebas sebagai cara penyampaian pendapatdi muka umum dengan. mengadakan pertemuan

. yang dilakukan secara bebas tanpa tema tertentu.

Cara mengemukakan pendapat apapur^yang digunakan,setiap orang harus menjunjung tinggi keutuhan, persatuah,dan kesatuan bangsa, menjauhkan diri dari permusuhan,kebencian dengan sesama, dan jangan sampai melakukanpenghinaan, pelecehan terhadap suku, agama, ras,antargolongan dalam kehidupan bermasyarakat

Sebaiknya Anda TahuUnjuk Rasa Tuntut Pendidikan Murah

Samarinda, Kompas - Puluhan aktivis mahasiswa dariorganisasi massa yang mengatasnamakan Forum SolidaritasMahasiswa dan Rakyat Peduli Pendidikan Kalimantan Timurmelakukan unjuk rasa di halaman Kantor GubemurKalimantan Timur, Selasa (4/5)) Pengunjuk rasa menuntutagar Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan pendidikanyang murah bagi rakyat

Pengunjuk rasa juga meminta kesejahteraan guru lebihdiperhatikan dan guru diperlakukan secara adil sepertipegawai di sektor lain. Elemen mahasiswa yang berunjukrasa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas

•J^lawarman, BEM Politeknik Negeri Samarinda, KesatuanAksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kaltim, HimpunanMahasiswa Islam (HMI) Samarinda, Gempar Samarinda, danHMI Kaltim.

"Anggaran pendidikan masih sangat kurang, kamimenuntut adanya pendidikan murah dan kesejahteraanpara teriaga pendidik ditingkatkan," ujar Adi Supriyadi,aktivis dari BEM Universitas Mulawarman.

Diungkapkan Adi, Kaltim. merupakan daerah yang kayaterbukti dengan jumlah APBD sangat besar, yakni seh^p.r Rp3 triliun. Akan tetapi, anggaran untuk sektor pendidikcmhanya sekitar Rp 85 miliar. Angka itu mencerminkan


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak peduli padapendidikan.

Ditambahkan, kondisi yang lebih mempri&dnkan, darijumlah penduduk Kalimantan Timur sebanyak 2,7 juta 40

uana""&fjnk^W'°h mendapatkan pendidikan• u dirasakan adalahmasyarakat Kaltim kembali terbelakang

At\

(dikutip dari Kompas, Rabu, 5 Mei 2004)

kemerdekaan tanggal 17 Agustussendiri h« d'bentuk tentara kebangsaan. UUD 1945sendiri hanya memuat dua pasal mengenai angkatan

ditetapkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggipl?a ®"8katan laut, dan angkatan udara.hJîf if j ditentukan bahwa tiap-tiap warga negararhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaannegâ. Syarat-syarat tentang pembelaan negara diaturdengan undang-undang. Dengan demikian, tidak

dllam perkembangan tentara Indonesiari.i T Republik Indonesia lebih banyakditentukan oleh dmamika jalannya revolusi perjuanganbangsa daripada oleh ketentuan UUD.

warga negara ialah orang-orang

hukTm^'ash maupun keturunan yang tunduk kepadadasar Indonesia dan hukum-hukum lain yangKes^?«"n hru "nggal dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia, maupun yang berada di luar

demikian. yang berhak dan wajib ikutpembelaan negara itu tidak terbatas pada

^ angkatan bersenjata tetapi seluruh warga negaraaban/blcfr®' âryawan perusahaanoelaifr^ ' raahasiswa sett«pelajar semua wajib ikut membela negaranya

bahw j®"'' sebelum Indonesia merdekaada. Sebagai bukti, perlawanan terhadap penjajah


dilakukan oleh rakyat bangsa ini sejak pertama kalidatangnya penjajah di burni Nusantara ini. Sebagai contoh,di antaranya iaiah Perang Bali (1814-1849^, ^Perang Padri(1821-1837), Perang Diponegoro atau disebut juga PerangJawa (1825-1830), Perang Batak (1870-1907), dan PerangAceh (1870-1904). Di samping itu, perlawanan rakyatIndonesia terhadap Belanda pada masa revolusi fisik dapatditunjukkan pula sebagai bukti. Semu^orang yang masihkuat, para pemuda serta pemudi, baik pegawai negerimaupun swasta, para petani dan pedagang, bahkan tunakarya semua terjun dalam kancah perlawanan terhadapInggris dan Belanda. Dalam mendukung perlawanan itu,ada yang berjuang di garis depan, ada yang bekerja didapur umum, para petani menyediakan beras dan laukpauknya, penduduk menyediakan rumah-rumahnya untukpara pejuang, para pedagang menyediakan barang-barangkebutuhan untuk para prajurit serta rakyat umum yangsedang ikut revolusi. Tidak jarang mereka jugamengusahakan persenjataan untuk kepentinganperlawanan, yang semuanya dilakukan atas dasarkesadaran tanpa pamrih, tanpk memikirkan balas jasa dankedudukan.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pembelaannegara'" bukanlah hanya berarti kita sernua harusmenyandang senjata, melainkan mempunyai arti luas, yaitupembelaan dalam segala bidang kehidupan, baikperekonoman, politik, ideologi, sosial, budaya dan

•$kemiliteran.

4. Persamaan Hak Bela Negara (UUD 1945 SetelahAmandemen)Sehubungan dengan hak bela negara, sesuai derigan

UUD 1945 setelah Amandemen, perlu diperhatikanketentuan yang tercantum di dalam beberapa pasal berikutini.

Pasal27Ayat3 : Setiap warga negara berhak danwajib ikut serta dalam up|yapembelaan negara.


Pasal 30 Ayatl : Tiap-tiap warga negara berhak danikut serta ^dalam usaha

pertahanan dan keamafian negara.Pasal30Ayat2 : Usaha pertahanan dan keamanan

dilaksanakan melalui . SistemPertahanan Keamanan RakyatSemesta oleh TNI (Angkatan Darat,Angkatan Laut, IVngkatan Udark),dan Polri sebagai kekuatan utamaserta rakyat sebagai kekuatanpendukung.

: TNI terdiri atas Angkatan Darat,Angkatan Laut, dan Angkatan Udarasebagai alat negara bertugasmempertahankan dan memeliharakeutuhan dan kedaulatan negara.

: Polri sebagai alat negara yangmenjaga keamanan dan ketertibanmasya.rakat dan bertugasmelindungi, mengayomi, melayanimasyarakat serta menegakkanhukum.

: Susunan dan kedudukan TNI,Kepolisian negara RepublikIndonesia, hubungan kewenanganTNI dan Kepolisian negara RepublikIndonesia didalam menjalankan

• tugas, syarat-syarat keikut sertaanwarga negara dalam usahapertahanan dan keamanan, sertahal-hal yang terkait denganpertahanan dan keamanan negaradiatur dengan undang-undang.

5. Pereamdan Hak Bela Negara (UU No. 3/ 2002 tentangPertahanan Negara)

dengan^LJUNo 3/2002 tentang pertahanan negara, perlu diperhatikanketentuan yang tercantum di dalam beberapa pasal berikut

Pasal 30 Ayat 3

Pasal 30 Ayat 4

Pasal 30 Ayat 5

$


Pasal 9 ayat (1)

Pasal 9 ayat (2)

Pasal 9 ayat (3)

Pasal 2

Pasal 4

Setiap warga negara berhak danwajib ikut serta dalam upaya belanegara yang diwujudkan d^annpenyelenggaraan pertahanan negara.Keikutsertaan warga negara dalamupaya bela negara, sebagaimanadimaksudkan dalam ayat (1),diselenggarakan melaiui pen^idikankewargangaraan, pelatihan dasarkemiliteran secara wajib, pengabdiansebagai prajurit Tentara NasioalIndonesia secara sukarela atau

secara wajib, serta pengabdiansesuai profesi .Ketentuan mengenai pendidikankewarganegaraan, pelatihan dasarkemiliteran secara wajib, danpengabdian sesuai dengan profesidiatur dengan uridang-undang.Hakikat pertahanan negara adalahsegala upaya pertahanan bersifatsemesta yang penyelenggaraannyadidasarkan pada kesadaran hak dankewajiban warga negara sertakeyakinan pada kekuatan sendiri.Pertahanan negara bertujan untukmenjaga dan melindungi kedaulatan^negara, keutuhan wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia, dankeselamatan segenap bangsa darisegala bentuk ancaman.

6. Persamaan Hak Warga Negara dalaxn Hukuma. Hak-hak Tersa^gka, Terdakwa, dan Saksi

Sebagaimana telah dirumuskan dalam KUHAP Pasal 1butir ke 14, tersangka adalah seorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya, berdasarkan buktipermulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.Terhadap tersangka harus tetap diberlakukan asaspraduga tak bersalah. Seorang tersangka memang bisa


ditangkap dafi ditahan, tetapi tata cara penangkapandan penahanannya harus sesuai dengan jj^indang-undang. Di dalam KUHAP Pasal 1 butir ke 5 diselDutkanbahwa terdakwa adalah seorang tersangka yangdituntut, diperiksa, dan diadili di "sidang pengadilan.Begitu juga terhadap terdakwa, dia harus tetapdiperlakukan secara adil, hak-haknya harus tetapdihormati sesuai ketentuan undang-undang.

Saksi adalah orang yang dapat memberikanketerangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,dan peradilan tentang suatu perkara pidana yangdidengamya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Setiapwarga negara seharusnya mau menjadi saksi apabila iamengetahui sebuah perkara pidana. Fungsi saksi inisangat penting dalam menegakkan kebenaran. Indonesiasudah waktunya untuk memiliki undang-undang tentangperlindungan saksi mengingat banyak saksi yangterancam ketenteraman dan keselamatan hidupnyakarena dituduh mencemarkan nama baik tersangka atau-terdakwa. Akibatnya, banyak orang menghindar untukmenjadi saksi.

Sebaiknya Anda TahuSetiap Warga negara Harus Diperlakukan Adil diDepart Peradilan,• Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa".• Peradila^'dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaua

ringan.• Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak

lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecualidalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

• Pengadilan men^adili menurut hukum dengan tidakTnembeda-bedakdn orang.

• Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusahamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biauaringan.


b. Menghormati.Asas Praduga Tak BersalahDalam pasal" 8 UU No. 14 tahun 1970 dinyatal^&n

bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan,wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusanpengadilan, yang menyatakan kesalahannya danmemperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berda^rkanasas ini, bagi seseorang sejak disangka melakukantindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yangmempunyai kekuatan hukum pasti dari hakimpengadilan, masih memiliki hak-hak individunya sebagaiwarga negara. Dengan hak-hak individu tersebut,seseorang dapat mengajukan dirinya kepada yangberwenang untuk segera mendapat permohonan olehpenyidik (tidak dibiarkan sampai berlarut-larut denganalasan TDanyak tugas), hak segera mendapat pemeriksa^oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak untuk memperoleh pemberitahuan tentanghal "yang disangkakan dan didakwakan, hak untukmempersiapkan pembela, hak untuk memperoleh jurubaiiasa kalau dirinya kurang paham menggunakanbahasa Indonesia, hak untuk mendapat bantuan hukumdan s^lama berstda di tahanan berhak untuk mendapatkunjungan dari keluarga.

Sebaiknya Anda TahuSetiap Wa^ga negara Harus Diperlakukan Santa diDepan Hukum• tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan

pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.

• Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana., kecuali apabilapengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorangyang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalahatas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

® Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan,penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas


penntah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal danmenurut cara yang diatur dalam undang-undang.

• Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, d^utitut,dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajibdianggap tidak hersalah sebelum adaputusan pengadilanyang menyatakan kesalahannya dan telah memperolehkekuatan hukum tetap.Seftap orang yang ditangkap, ditahan, ditimtut, ataudiadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atauko.rena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yangditetapkannya, berhak menuntut ganti kerugian danrehabilitasi.

• Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatansebagaimana dimaksud di atas dipidana. Ketentuanmengenai tata cara penuntutan ganti kerugian,rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalamundang-undang.

c. Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan danPemeriksaan ^Sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 KUHAP,

tersangka .jaerhak segera mendapat pemeriksaan olehpenyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntutumum serta segera diajukan ke pengadilan olehpenuntut umum, hal mana mencegah terkatung-ka^ngnya suatu perkara sehingga tidak bisa segeramengetahui bagaimana nasibnya. Dalam pemeriksaan,polisi dapat melakukan penangkapan seseorang yangdicurigai melakukan suatu tindak pidana. Penangkapandilakukan untuk kepentingan penyelidikan oleh penyidikatas perintah pen3ddik dan pen3ddik (penuntut umum)pembantu. Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorangdapat ditangkap atau bahkan dapat dilakukanpenahanan kalau diperlukan. Suatu penahanan dapatdilakukan berdasarkan dugaan dan bukti yang cukupbahwa seseorang telah melakukan tindak pidanatertentu dan dikhawatirkan melarikan diri yang da^tmenghilangkan bukti-bukti atau mengulang tindakpidana lagi.


Sebaiknya Anda TahuHak Warga negara untuk Banding• Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat

dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oteh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undangmenentukan lain.

• Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yangtidak merupakan pembebasan dari dakwaan atauputusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapatdimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undangmenentukan lain.

• Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat bandingdapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung olehpihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undangmenentukan lain.

• Terhadap putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutandapat mengajukan peninjauan kembali kepadaMahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaantertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

• Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama olehmereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan

• Ungkungarx peradilan militer, diperiksa dan diadili olehpengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecualidalam keadaan tertentu menurut keputusan KetuaMahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadiliol^fipengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

• Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasandan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentudari peraturan perundang-undangan yang bersangkutanatau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasaruntuk mengadiU.

• Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua sertahakim yang memutus dan panitera yang ikut sertabersidang.


d. Hak-Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan. Hukum ^

Menurut ketentuan hukum, seorang yang menjaditersangka berhak untuk rnendapatkan bantuan hukum.Bantuan hukum tersebut diberikan agar tersangka tetapterlindungi hak asasinya. Sejak proves pemeriksaan^olehpenyidik polisi/jaksa, seorang tersangka sudah berhakdidampingi oleh penasihat hukum (advokat). Kehadiranpenasihat hukum dalam penyidikan ini akan sangatbermanfaat bagi tersangka agar ia tidak diperlakukansewenang-wenang. Tersangka pun akan lebih beraniuntuk mengemukakan kebenaran sesuai dengankenyataan.

Dalam tahap pemeriksaan peranan penasihat hukumiebih bersifat pasif, yaitu melihat dan mendengar saja,tetapi dalam proses persidangan peranan penasihathukum akan lebih aktif. Sejak persidangan dimulaipenasihat hukum dap.at terus mengikuti ~jalannyapersidangan, mendampingi, memberi nasihat, bertanj'a,menyanggah, melakukan pembelaan, dan melakukanupaya hukum seperti banding. Semua itu dimaksudkanuntuk melindungi hak-hak tersangka.

Halrhal yang berkaitan dengan bantuan hukum inidalam HIR diatur melalui pasal-pasal berikut.(i) Pasal 83h ayat (1), yang menyatakan bahwa jika

seseorang dituduh bersalah melakukan suatu_ . kejahatan yang diancam dengan hukuman mati,

•1 maka jaksa hendaklah menanyakan kepadanyaapakah ia mau dibantu di pengadilan oleh seorangpenasihat hukum/sarjana hukum

(ii) Pasal 25A ayat (1), yang menyatakan bahwa dalampersidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhakdibantu oleh pembela untuk mempertahankandirinya.

Sebaiknya Anda tahuKetentuan Tentang Pemberian Bantuan Hukum

Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum, adabeberapa peraturan yang mengaturnya. Peraturan-peraturantersebut adalah sebagai berikut.

94 Pendidikan Kewarganegaraan

(1) UU-No.. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuanppkok kekuasaan kehakiman. Di dalam UU tersebutdiatur suatu ketentuan mengenai 'bempj.an hukum.Dalam ketentuan tersebut diatur secara tegas adanyasuatu jaminan bagi seseorang untuk memperoleh

. bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaanperkara pidana. Beberapa pasal yang secara khususmengatur bantuan hukum adalahPasal 35 yang menyatakan bahwa setiap orang yang

tersangkut perkara berhak memperolehbantuan hukum,

Pasal 36 yang menyatakan bahwa dalam perkarapidana seorang tersangka terutama sejaksaat dilakukan penangkapan dan/ataupenahanan berhak menghubungi danmeminta bantuan penasihat hukum,

Pasal 37 yang menyatakan bahwa dalam memberibantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas penasihat hukum membantumelancarkari penyelesaian perkara denganmenjunjung tinggi Pancasila, hukum, dankeadilan, serta

Pasal 38 yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal 35, 36, dan 37tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

(2) Pemyataan bersama Ketua Mahkamah Agung, MenteriKehakimam, Jaksa Agung, Wakil Pangab,Pangkokamtib, Kepala Staf Kopkamtib, dan Kapolripada tanggal 10 November 1978. Salah satu isipemyataan bersama tersebut adalah bahwa padatingkat pemeriksaan pendahuluan rruxka seorangtersangka terutama sejak saat dilakukanpenangkapan dan atau penahanan dapat memperolehbantuan hukum dan mengadakan hubungan dengankeluarga atau penasihat hukum.

(3) Instruksi Pangkopkamtib tanggal 27 Novembek^ 197^No. Ins. 03/Kopkam/XI/178 tentang pedomansementara untuk melaksanakan bersama sebagaipokok-pokok petunjuk berkenaan dengan bantuan


hukum. Dalam instruksi ini ^isebutkan bahwa bantuanhukum pada tingkat pemenk^aan pendahuluan makaseorang tersangka terutama sejak saat dilakukanpenangkapan dan atau penahanan dapat memperolehbantuan hukum dan mengadakan hub'ungan dengankeluarga atau penasihat hukum.

(4) Keputusan Menteri Kehtikiman No. M. 02. UM. 0908tahun 1980. Dalam pasal 1 disebutkan tentangpemberian bantuan hukum sebagai berikut.• Pemberian bantuan hukum dalam pasal ini

diselenggarakan melalui badan peradilan umum.• Bantuan hukum diberikan kepada tersangka yang

kurang mampu dalam perkara pidana yangdiancam dengan pidana lima tahun penjara ataulebih, seumur hidup atau pidana mati atau yangdiancam dengan pidana kurang dari lima tahuntetapi perkara tersebut menarik perhatianmasyarakat.

7. Persamaan Hak-Haik Warga Negara Menurut PBBPada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB

mengesahkan Universal Declaration of Human Rights,: (UDHR), yang memungkinkan HAM bersifat universal, yang

tidak lagi lokal atau merupakan kepentingan suatu negaramelainkan hak asasi untuk seluruh umat manusia didunia. Sebenarnya UDHR tersebut disebut sebagai tonggakperjuangan HAM yang kedua setelah Bill of Rights. UDHRterdin dari 30 pasal dengan satu pembukaan (Mukadimah)yang terdiri dari 6 alinea. Dilihat dari isinya UDHR terdiridari tiga kategori. Pertama, hal-hal yang berhubungandengan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semuaorang diatur dalam Pasal 3-21. Kedua. hal-hal yangberhubungan dengan hak-hak ekonomi. sosial. dankebudayaan yang menjadi hak semua orang diatur dalam

PaS 28 30 pasal-pasal ig,Qnut|̂ p, yaituLebih rinci, substansi yang diatur sebagai hak-hak sipil

dan politik meliputi hak untuk bebas dari diskriminasi,untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dan keamanan,'


untuk bebas •.beragama, untuk bebas berpikir danberekspresi, untuk bebas berkumpul dan berserikat, untukbebas dari penganiayaan dan hukuman kejam.ûntukmenikmati kesamaan dihadapan hukum, untuk bebaS danpenangkapan secara sewenang-wenang, untuk memperolenperadilan yang adil, untuk mendapat perlindunganterhadap kehidupan pribadi (privasi), dan untuk bebasbergerak. Hak sosial dan ekonomi di dalam dârasi itumencakup hak untuk menikah dan membentuk keiuarga,untuk bebas dari perkawinan paksa, untuk memperolehpendidikan, untuk mendapat pekerjaan, untuk menikmatistandar kehidupan yang layak, untuk istirahat danbersenang-senang, serta untuk memperoleh jammanselama sakit, cacat atau tua. . , , . i

HAM sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen HAM yang muncul pada abad ke-20 sepertiUDHR, mempunyai beberapa ciri yang menonjol. Pertama,HAM adalah hak, yang menunjuk pada norma-norma yangpasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannyabersifat wajib. Kedua, hak-hak ini dianggap bersifatuniversal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karenaia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secaratidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jeniskelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraantidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorangmemiliki-atau tidak memiliki HAM. Hal ini juga menyiratkanbahwa'hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.Salah satu ciri HAM yang berlaku sekarang adalah HAM itumerupakan isu internasional. Ketiga, HAM dianggap adadengan sendirinya, tidak bergantung pada pengakuan d^penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum dinegara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belummerupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan meniiruthukum, nanlun hak itu eksis dan sebagai standar argumendan kritik yang tidak bergantung pada penerapanhukumnya. Keempat, HAM dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak seluruhnya berâtmutlak dan tanpa perkecualian, HAM cukup ku^kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untukdiberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma


nasional yang bertentangan, dan untuk maii^benarkan aksiinternasional yang dilakukan demi HAM. Kelima, hak-hakini mengimplikasikan kewajib^an bagi individu maupunpemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana hal-nyahak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidakbergantung pada penerimaan, pengaku^, atau penerapanterhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di

. mana pun diwajibkan untuk tidak nielanggar hakseseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkinsekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil

. larigkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkanhak-hak orang lain.

8. Beberapa Peraturan Lain yang MenunjukkanPersamaan Kedudukan Warga Negaraa. Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Kepres N. 36

Tahun 1990)Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-44 pada

bulan Desember 1989 telah b^rhasil menyepakati sebuahresolusi, yaitu Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5Desember 1989 tentang Convention on the Rights of theChild. Sehubungan dengan pengertian anak, konvensimenekankan pada falctor umur, yakni setiap orang yangmasih berumur di bawah 18 tahun, kecuali jikaberdasarkan hukum yang berlaku bagi anak ketentuanbatas umur lebih rendah dari 18 tahun. Situasi dan

•gkondisi anak-anak di berbagai belahan bumi yangdigambarkan oleh resolusi tersebut sangatmemprihatinkan, seperti karena kondisi sosial yang dibawah standar, kelaparan, bencana alam, eksploitasi,konflik bersenjata, buta huruf, dan lain sebagainya yangmengakibatkan anak-anak tidak hidup dan berkembangdengan layak. Konvensi ini sebenarnya merupakanlanjutan atau salah satu mata rantai dari usaha-usahamasyarakat internasional yang telah dilakukan ^h ^sebelumnya. Konvensi itu sudah ada sejak DeklarasiPBB mengenai Hak-hak Anak tahun 1959 (Declaration onthe Rights of the Child of 1959) dan Deklarasi PBB Tahun1979 tentang Anak-Anak Internasional (Declaration onthe International Year of the Child of 1979). Jauh

98 I P^ndidikan Kewarganegaraan

sebeluihnya, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) juga telahmeiiamh perhatian yang serius tentang masalah anak-anak, yang terbukti dengan dikeluark^nya DeklarasiJenewa 1924 (Geneve Declaration of f924) tentangpembentukan Uni Internasional Dana dan KeselamatanAnak-Anak {Save the Children Fund International Union).Demikian pula PBB secara khusus memiliki salah satuorgan khusus yang berkenaan denga^ anak-anak, yaituUNICEF [United Nations Children's Fund/Dana. PBBuntuk Anak-Anak).

b. Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan danPerlakuan yang Kejam (UU No. 8 Tahun 1998)Ketentuan pokok konvensi ini mengatur tentang

pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, danperlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidakmanusiawi atau merendahkan martabat manusia yangdilakukan atau atas hasutan dari atau denganpersetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan oranglain yang bertindak dalam jabatannya. Ini berarti negaraRepublik Indonesia yangv telah meratifikasi wajibmengambil langkah-langkah legislatif, administratif,hukum, dan langkah-langkah efektiflain guna mencegahtind-akan penyiksaan (tindak pidana) di dalam wilayahyuridiksinya. Misalnya, langkah yang dilakukan denganmemperbaiki cara introgasi dan pelatihan bagi setiap•aparatur penegak hukum dan pejabat publik lain yangbertanggung jawab terhadap orang-orang yang dirampaskemerdekaannya.

c. Pembentukan Komisi Nasional HAM di IndonesiaKomisi Nasional (Komnas) HAM pada awalnya

dibentuk dengan Keppres No. 50 Tahun 1993 sebagairespon (jawaban) terhadap tuntutan masyarakat maupuntekafian dunia internasional mengenai perlunyapenegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.Kemudian dengan lahimya Undang-undang ^o. 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAMyang terbentuk dengan Keppres tersebut harusmenyesuaikan dengan Undang-undang No.39 Tahun

Pendidikan Kewarganegaraxxn I 99

1999. Komnas HAM bertujuan untuk (i) membantupengelpbangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaanh^-h^ asasi manusia dan (ii) i!{îngkatkanperlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusiaguna berkembangnya pribadi manusia Indonesia

TerSg^danrkehXT"""Pe«™p„ Kekerasan terhadap~

Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuanibentuk berdasarkan Keppres No. 181 Tahun 1998

pembentukan Komisi Nasional inisebagai upaya mencegah terjadinya dan

menghapus segala bentuk kekerasan terhadapperempuan. Komisi Nasional ini bersifat independen dan

. bertujuan untuk (i) menyebarluaskan pemahamanen ang bentuk kekerasan terhadap perempuan, (ii)

mengembangkan kondisi. yang kondusif. bagipenghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuanan (ill) meningkatkan upaya pencegahan dan

penanggulan^gan segala bentuk kekerasan terhadapperempuan dan hak asasi perempuan.

• Nasôn?r mewujudkan tujuan di atas, KomisiNasional mi memihki kegiatan sebagai berikut: (i)penyebarluasan pemahaman, pencegahan

Penghapusan segala bentukperempuan, (ii) pengkajian danpenehtian terhadap berbagai instrumen PBB mengenai

perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan(ui) pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasanterhadap pjempuan dan memberikan pendapat, saran.nenv H ^ êpada pemerintah. (iv)

pemantauan dan penelitian atasteriadinya kekerasan terhadap perempuan kepadamasyarakat, dan (v) pelaksanaan kerja sama regionaldan internasional dalam upaya pencegahan^ dl!penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

loo I Pendidikan Kewarganegaraan

Soal-Soal Latihan

A. Soal Uraiah

1. Diskripsikan dengan singkat persamaan h^k warganegara untuk berunjuk rasa berdasar UUNo.9/1998!

2. Jelaskan Persamaan hak warga negara untuk belanegara berdasar UUD 1945 sebelum amandeman!

3. Terangkan secara singkat hak warga negara untukbela negara berdasar UUD 1945 setelah'^mandemen!

4. Uraikan secara singkat hak warga negara untuk belanegara menurut UU No. 3 Tahun 2002 TentangPertahanan!

5. Jelaskan hak-hak warga negara yang sedang menjaditersangka, terdakwa, dan saksi!

6. Uraikan hak-hak warga negara yang tengah diadili didepan peradilan!

•7. Apa yang dimaksud setiap warga negara hamsdiperlakukan sama di depan hokum?

8. Jelaskan hak warga negara untuk banding !9. Terangkan yang dimaksud hak tersangka untuk

mendapatkan bantuan hukui]^!10. Uraikan ketentuan tentang pemberian bantuan

hukum bagi warga negara yang sedang menjaditerdakwa.

11. Jelaskan garis besar isi Konvensi Hak-Hak Anak(Kepres No. 36 Tahun 1990)!

12. Jelaskan garis besar isi Konvensi Menentang.A:''Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam (UU No. 8

Tahun 1998)!

B. Tugas DiskusiBentuklah 4 kelompok di kelasmu, masing-masing

kelompok membuat makalsih sederhana dengan topik dibawah ini. Selainjutnya presentasikan makalah kelompoktersebut di depan kelas secara bergantian.

1. Persamaan hak warga negara untuk berunjuk rasaberdasar UU No.9/1998. ^

2. Konvensi Hak-Hak Anak (Kepres No. 36 Tahun 1990).


3. Kon-vensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan yangKejam (UU No. 8 Tahun 1998).

4. Persamaan hak warga negara untiilc "bela negaramenurut UU No. 3Tahun 2002 Tentang Pertahanan.

I Kewarganegaraan

BUDAYA DEMOKRASI ^

MENUJU MASYARAKAT MADANI

Standa'r KompetensiKemampuan mengsinalisis dan mengaplikasikan budayademokrasi menuju masyarakat madani (civil society).

Kompetensi Dasar1. Mendiskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya

demokrasi

2. Mengidentifikasikan ciri masyarakat madani [civil society)3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak

orde lama, orde bam, dan orde reformasi4. Menunjukkan sikap positif terhadap pengembangan

demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan pemilihanumum

5. Menerapkan budaya demokrasi dalam berbagai bidangkehidupan.

A. Pen^rtian dan Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi1. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demosyang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan.Secara sederhana demokrasi berarti pemerintsihan olehrakyat. Demokrasi telah dikenal sejak abad 5 sebelumMasehi, awMnya sebagai reaksi terhadap pengalamanburuk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran diYunani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indones^,demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasasGtitertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsungoleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam


sistem "pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatupemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan^untuk rakyat(Abraham Lincoln). " .

Demokrasi sebetulnya telah. diterima hampir semuapemerintahan di dunia. Pemerintah-pemerintah otoritersekalipun ikut-ikutan menggunakan atribut demokrasiuntuk menggambarkan rezim mereka.,^ Demokrasi padadasamya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentangkebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik danprosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dankadang berliku-liku.

Literatur ilmu politik, pada umumnya, memberikan labeldemokrasi dengan merujuk pada pemerintahan oleh rakyat.Implementasi konsep demokrasi pada tingkat nasional didalam negara kebangsaan yang berskala besar padaumumnya tidak dilakukan secara langsung oleh warganegara, tetapi secara tidak langsung melalui wakil-wakilrakyat yang dipilih berdasarkan prinsip kebebasan dankesamaan. Dalam telaah ufnum politik, praktik demokrasisemacam ini tergolong dalam demokrsi tidak langsung.

Ada dua tataran berpikir mengenai demokrasi yangharus dipisahkan antara satu dengan lainnya, yaitudemokrasi sebagai ide atau konsep dan demokrasi sebagaipraksis. Sebagai ide atau konsep, siapapun akan dapatmenyusun suatu daftar sangat panjang mengenai arti,m^kna, sikap, dan perilaku yang tergolong demokratis.

.|4edaulatan tertinggi di tangan rakyat. Kedaulatan ituberkenaan dengan (i) kebebasan berbicara, berkumpul, danberserikat serta (ii) kebebasan memilih. Keduanyamerupakan contoh ide demokrasi yang dapat diberikan.Sebagai praksis, demokrasi sesungguhnya sudah menjelmamenjadi sistem. Sebagai sebuah sistem, kinerja demokrasiterikat oleh seperangkat aturan main tertentu. Apabiladalam sistem demokrasi ini ada orang yang tidak menaatiaturan main yang berlaku, aktivitas itu akan merusakdemokrasi. Dengan kata lain, aktivitas ini dalam kontekssistem demokrasi yang berlaku menjadi tidak der^krais3^tau antidemokrasi. Demokrasi tidak cukup hanyadiwujudkan dengan penyelenggaraan pemilu setiap periodetertentu serta adanya lembaga perwakilan rakyat. Sebab


selain hal-hal tersebut negara yang demokratis memerlukanperlindungan hak asasi manusia serta adanya supremasihukum.

Demokrasi terbagi menjadi dua kategori dasar, yaitudemokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasilangsung, memungkinkan semua warga tanpa melaluipejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalampenjbuatan keputusan negara, sedangkan dalam demokrasitidak langsung digunakan sistem perwakilan. Setiap partaipolitik yang memenuhi syarat. untuk mendapat kursi,menempatkan wakilnya dalam b^dan legislatif yangjumlahnya bergantung pada persentase perolehan suaratingkat nasional. Pejabat pemerintahan dalam sistem.demokrasi perwakilan memangku jabatan atas nama rakyatdan tetap bertanggungjawab kepada rakyat, atas semuatindakan yang mereka lakukan.

Menurut Meriam Budiharjo, ada banyak jenis demokrasiyang dipraktikkan oleh berbagai negara. Di antaranya ialah.demok^6i konstitusional, demokrasi parlementer,demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasirakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Semuajenis yang disebutkan itu memakai istilah demokrasi yangmenurut asal katanya berarti rakyatlah yang berkuasa ataugovernment or rule by the people.

Sesudah perang dunia ke-2 kita melihat gejala bahwasecara formal deinokrasi merupakan dasar dari kebanyakannegara di dunia. Menurut suatu penelitian yang dilakukan -oleh UNESCO pada tahun 1949 disimpulkan bahwa untukpertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagainama yang paling baik dan wajar untuk semua sistemorganisasi politik dan sosial yang diperjuangkan olehpendukung-pendukung yang berpengaruh. Di antara sekianbanyak aliran pikiran yang disebut demokrasi ada duakelompok aliran yang paling penting, yaitu (i) demokrasikonstitusional dan (ii) satu kelompok aliran yangmenamakan dirinya demokrasi akan tetapi mendasarkandirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran tersebutmula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah Perang DuniaII nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru diAsia. India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-


citakan demokrasikonstitusional, sekalipun menggunakanbermacam-macam bentuk pemerintahan dan gaya hidup. Dilain pihak ada negara-negara bam di Asia yangmendasarkan diri atas komunisme, yaitu RRC, Korea Utara,dan sebagainya:

Sebaiknya Anda TahuBeberapa Nilai Positif daH Demokrasi(1) Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau

kehendak rakyat.(2) Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama

l^pentmgan bersama lebih penting daripadakepentingan individu tau golongan.

(3) Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatuyang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentinganrakyat

(4) Kedaukitan ada ditangan rakyat, lembaga perwakilanrakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistemkekuasaan negara.

Setelah Anda menyimak ciri demokrasi dan nilai-nilaidemokrasi sebagaimma telah diuraikan, coba bandinqkandengan bentuk pemenntahan berikut.(1) Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dijalankan

oleh segelintir orang untuk kepentingan orang banyak.Fanisipasi rakyat dalam pemerintahan dibatasi ataubahkan •'̂ ditiadakan dengan dihapusnya lembagaperwakilan rakyat dan keputusan tertinggi ada padatangan segelintir orang tersebut.

(2) Anarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya tidakjelas dan tidak ada peraturan yang benar-benar dapatdV>atuhi Setiap individu bebas menentukan

/3. sendiri-sendiri tanpa aturan yangjelas.(3) Mobokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai olehkelompok orang untuk kepentingan kelompok yangberkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanyamobokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yangmempunyai motivasi yang sama.

(4) Diktator ialah kekuasaan yang terpusat pada seseorangyang berkuasa mutlak (otoriter).


2. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi 'Seorang ilmuan politik terkenal yang secara mendalam

mengkaji demokrasi, Robert A. Dahl, mengemukakanbahwa dalam budaya demokrasi terdapat tiga prinsiputama.

It

a. kompetisiBudaya demokrasi memberikan peluang yang sama

untuk bersaing bagi setiap individu, kelompok, danorgahisasi (khususnya partai politik) untuk mendudukiposisi kekuasaan dalam pemerintah. Kompetisi tentunyaberlangsung dalam jangka waktu yang teratur yang tertibdan damai. Dengan kata lain, kompetisi itu berlangsungmelalui pemilihan umum (untuk Indonesia 5 tahunsekali, di Amerika Serikat 4 tahun sekali) dan dilakukantanpa adanya tindakan kekerasan.

b. Partisipasi xBudaya demokrasi memberikan kesempatan yang

sama bagi semua orang untuk terlibat dalam pemilihanpemimpin mjslalui pemilihan yang bebas secara teraturdan terlibat dalam pembuatan dan pelaksanakankebijakan publik.

c. K^ebasanBu^daya demokrasi memberikan jaminan kebebasan

berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikandan menjadi anggota organisasi yang dijamin dapatmenjadi saluran partisipasi dan berkompetisi. Demokrasiyang digambarkan oleh Robert A. Dahl tersebut tampakterbatas sebagai sistem politik. Bapak pendiri negara kitaatau proklarnator Bung Karno dan Bung Hatta tidakmembatasi makna demokrasi terbatas sebagai sistempolitik, tetapi juga sebagai sistem ekonomi dan sistem ^sosial. Bung Karno memberikan istilah demokrasi yangdemikian sebagai socio democratie, sedangkan BungHatta menamakannya sebagai demokrasi sosial.

Dengan demiki£in, .di Indonesia demokrasi tidak hanyaditerapkan dalam bidang politik, tetapi juga dalambidang ekonomi dan sosial. Dalam demokrasi ekonomi


atau ekonoihi kerakyatan semua anggota masyar^akattidak hanya turut serta dalam proses produksi dandalam menikmati hasil-hasil produksi, tetapi juga dalam.mengawasi berlangsungnya proses produksi dandistribusi tersebut. Kemudian, demokrasi sebagai sistemsosial berarti dalam kehidupan bermasyarakat diakuiadanya persamaan kedudukan. Persamaan kedudukanantara laki-laki dan perempuan, antara kelompokmayoritas dan minoritas. Ini berarti dalam masyarakatperlu dihindari sikap dan perilaku yang dapatmembentuk hubungan yang berpola tuan-hamba\Jeodalisme), maupun sikap dan perilaku yang membeda-bedakan {disknminatif) atas dasar perbedaan statussosial, jenis kelamin, suku, ras, dan agama.

Di-samping itu, perlu diingat bahwa negara Indonesiatercinta memiliki dasar negara Pancasila. Pancasila yangtelah dikembangkan dalam aturan dasar kehidupanbemegara, yaitu UUD 1945. Oleh • karena itu,pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus berdasarkanPancasila dan UUD 1945. Yang termasuk pelaksanaandemokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,misalnya, dasar Ketuhanan Yang- Maha Esa/relegius!kemanusiaan/hak asasi manusia, persatuan/pluralisme, perwakilan/langsung, keadilan dankesejahteraan, dan negara hukum. Ini berarti dalampelaksarman demokrasi di Indonesia tidak bolehbertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas.Contohnya, ketika melakukan kompetisi, partisipasi dsmaktivitas yang mengekspresikan kebebasan tidakdibenarkan apabila menimbulkan perpecahan ataudisintegrasi bangsa karena hal itu bertentangan dengandasar persatuan; tidak dibenarkan pula apabilamelanggar peraturan yang berlaku karena bertentangandengan dasar negara hukum.

Sebaiknya Anda Tahu^enis-Jenis DemokrasiCL Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi

terbagi atas tiga jenis berikut ini.

( P^^didikan Kewarganegaraan

CO Demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsungrakyat diikutsertakan dalam proses pengambilankeputusan ' untuk menjalankan kehijakant>pemerintahan.

(2) Demokrasi tidak langsung atau >demokrasiperwakilan. - Dalam demokrasi ini dijalankan olehrakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melaluiPemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk memb^atkeputusan politik Aspirasi rakyat disaiurkan melaluiwakil-wakil rakyat yang duduk di lembagaperwakilan rakyat

(3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasanlangsung dari rakyat Demokrasi ini merupakancampuran anatara demokrasi langsung dengandemokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnyauntuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat,tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnyadiawasi rakyat melalui referendum dan inisiatifrakyat Demokrasi ini antara lain dijalankan diSijjiss. Tahukah Anda apa yang dimaksud denganreferendumPReferendum adalah pemungutan suarauntuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung.Referendum dibagi menjadi tiga macam Pertama,disebut referendum wajib, yang dilakukan ketika adaperubahan dtau pembentukan norma penting danmendasar dalam UUD (Konstitusi) atau UU yangsangat pplitis. UUD atau UU tersebut yang telahdibuatVoleh lembaga perwakilan rakyat dapatdilaksanakan setelah mendapat persetujuan rakyatmelalui pemungutan suara terbanyak. Jadi,referendum ini dilaksanakan untuk memintapersetujuan rakyat terhadap hal yang dianggapsangat penting atau mendasar. Kedua, disebutreferendum tidak wajib. Referendum inidilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelahrancangan undang-undang diumumkan, sejumlahrakyat mengusulkan diadakan referendum- Jikadalam waktu tertentu tidak ada permintaan darirakyat, Rancangan Undang-undang itu dapatmenjadi undang-undang yang bersifat tetap. Ketiga,


disebut . referendum konsultatif. Referendum inihanya $ebatas meminta persetujuan saja karenarakyat tidak mengerti permasalahannya, pem^ntahmeminta pertimbangan pada ahli bidang tertentuyang berkaitan dengan permasalahan tersebut

b. Berdasarkun titik perhatian atau prioritasnya, demokrasidibedakan sebagai berikut(1) Demokrasi formal. Demokrasi ini secar^ hukum

•menempatkan semua orang dalam kedudukan yangsama dalam bidang politik, tanpa mengurangikesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasanyang luas, sehingga demokrasi ini disebut jugademokrasi liberal.

(2) Demokrasi Material. Demokrasi material memandangmanusia. mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-

. ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidakmenjadi prioritas. Demokrasi semacam inidikembangkan di negara sosialis-komunis.

(3) Demokrasi Campuran. Demokrasi ini merupakancampuran dari kedua demokrasi tersebut di dtas. Didalam sistem demokrasi ini ^iupayakan untukmenciptakan kesejahteraan seluruh rakyat denganmenempatkan persamaan derajat dan hak setiaporang.

c. Berdasarkan prinsip idiologi, demokrasi dibedakansebagai berikut.(1) Dei^krasi liberal. Demokrasi ini memberikan

k^ebasan yang luas pada individu. Campur tanganpemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakansewenang-wenang pemerintah terhadap warganyadihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi(hukum dasar).

(2) Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar.Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat.Negara yang dibentuk tidak mengenal perebedaankelas. Semua warga negara mempunyai persamaandalam hukum dan politik.

d. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alatkelengkapan negara, demokrasi dibedakan sebaqaiberikut -


(1) Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi ' inimemiliki ciri sebagai berikut: (a) DPR lebih kuat daripemerintah, (b) menteri bertanggung jawab padaDPR, (c) program kebijaksanaan kabinet disesuaikandengan tujuan politik anggota parlemen, dan (d)kedudukan kepala negara sebagai simbol tidakdapat diganggu gugat

(2) Demokrasi •Presidensial. Sistem demokrasi inimemiliki ciri sebagai berikut: (a) negara dikepalaipresiden, (b) kekuasaan eksekutif presidendijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih daridan oleh rakyat melalui badan perwakilan, (c)presiden mempunyai kekuasaan mengangkat danmemberhentikan menteri, (d) menteri tidakbertanggung jawab kepada DPR melainkan kepadapresiden, ' (e) presiden dan DPR mempunyaikedudukan yang sama sebagai lembaga negara dantidak dapat saling membubarkan.

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi KonstitusionalCiri khas demokrasi konstitusional ditunjukkan oleh

adanya pemerintah yang demokratis, yang terbataskei^uasaannya, " dan tidak bertindak sewenang-wenangterhadap warga negarartya. Pembatasan-pembatasan ataskekuasaan pemerintah itu tercantum dalam konstitusi(pemerintahan berdasarkan konstitusi). Gagasan bahwakekuasaan itu pe^la dibatasi dicetuskan oleh Lord Acton(ahli sejarah Inggris) dengan menyatakan bahwapemerintahan yang diselenggarakan manusia itu penuhkelemahan. Dalilnya, yang kemudian menjadi terkenal,adalah Power tends to corrupt, but absolute power corruptsabsolutely. Artinya, manusia yang mempunyai kekuasaancenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapimanusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, pastiakan menyalahgunakannya.

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagaisuatu sisem politik yang konkrit, pada akhir abad 19,muncul pula anggapan bahwa pembatasan terhadapkekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatukonstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak


A

asasi warga negaranya. Kekuasaan han^ dibagi sedemikianmpa sehingga kesempatan penyal^gunaan dapatdiperkecil. Pembagian itu dilaksanakan dengan cara

*menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidakmemusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satuorang atau satu badan. Pemmusan ioiridis yang terkaitdengan prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah rule oflawatau rechtestaat (negara hukum).

Sebaiknya Anda TahuPerkembangan Demokrasi Sejak Abad 15 Sampai Abad20

Ueskipun baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujudkonkrit, demokrasi sebenamya sudah mulai

berkembang di Eropa Barat dalam abad ke-15 dan ke-16.Wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asasyang dengan susah payah telah dimenangkannya, sepertikebebasan dari segala bentuk kesewenang-wenangan baik

I agama, politik maupun pemikiran. Jaminan hakasasi manusia dianggap sangat penting. Dalam rangka inineyara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjagamalam, yang hanya dibenarkan campur tangan dalamkehidupan rakyatnya dalam batas-batas yana sanaatsempit ^ ^

Dalam perkembangannya, pada abad ke-20, terutamasetelah Perang Dunia II, banyak negara demokratis telahmelepaskan pandangan bahwa peranan negara hanyaterbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarangdianggap bahwa negara turut bertanggungjawab ataskesejahteraan rakyat dan oleh karena itu hams aktifberusaha menaikkan taraf hidup warga negaranya.Gagasan ini dituangkan dalam konsep Welfare State (NegaraKesejahteraan) atau Social Service State. Demokrasi dalamabad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik sajaseperti dalam abad ke-19, tetapi meluas mencak^pjuga segi-segi ekonomi sehingga muncul konsep demokrc&i ek(£nomi.


4. Prihsip-Prinsip DemokrasiKonstitusional Klasik (Abad19) «Cita-cita untuk menyelenggarakan hak-hak politik

secara efektif, mengakibatkan munculnya gagasan untukmembatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatukonstitusi, baik dengan naskah konstitusi yang tertulis(written constitution) maupun dengaft konstitusi tidaktertulis (unwritten constitution). Di dalam konstitusibiasanya ditulis hak-hak warga negara dan pembagiankekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaane/csefcutijdiimbangi oleh kekuasaan parlemen (legislatif) danlembaga-lembaga hukum lain, sehingga terjadikeseimbangan kekuasaan.

Demokrasi konstitusional adalah sebuah gagasan bahwapemerintah merupakan aktivitas yang diselenggarakan atasnama rakyat dan tunduk pada pembatasan konstitusi agarkekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemegangkekuasaan. Konstitusi tidak hanya merupakan suatudokumen yang mencerminl^an pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutifdan yudikatij), tetapi dipandang sebagai suatu lembagayang" memiliki fungsi khusus, yaitu menentukan danmembatasi kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan dipihak lain menjamin hak-hak asasi dari warga negar^ya.Konstitusi dianggap sebagai perwujudan hukum tertinggiyang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabatpemerintah sesuai dengan dalil government by laws, not bymen yang artinya 'pemerintahan berdasarkan hukum,bukan berdasarkan kemauan penguasa'.

Pada abad 19 dan permulaan abad 20 gagasan mengenaiperlunya pembatasan kekuasaan mendapat landasanyuridis sejak ahli hukum Eropa Barat Kontinental, sepertiImrrianuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl,memakai istilah rechsstaat dan ahli Anglo Saxon seperti AVDicey memakai istilah rule of law.

Sebaiknya Anda TahuPilar-Pilar Demokrasi Menurut Rule ofLaw

Menurut rule of law klasik, pilar-pilar demokrasi meliputi(1) hak-hak manusia,


(2) .'pemisahan dan pembagian kekuasaop. yang populerdengan "trias politica",

(3) pemeiintah berdasarkan undang-undang, dan(4) peradilan (Miriam Budiardjo, 1983:57).

Pilar-pilar demokrasi yang didasarkan konsep rule oflawmenurut AVDicey adalah(1) tidak adanya kekuasaan yang sewenahg-wenang,(2) kedudukan yang sama dalam hukum (dalil ini berlaku

baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat) dan,(3) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.

Konsep demokrasi berdasarkan rule of law lahir danpaham liberalisme yang menganut dalil bahwa negarasebagai penjaga malam. Pemerintahan hendaknya tidakterlalu banyak mencampuri urusan warga negaranya kecualidalam hal yang menyangkut kepentingan umum sepertibencana alam, hubungan luar negeri, dan pertahdnan sertakeamanan.

\

Demokrasi Konstitusional Modern(Abad 20)Dalarh abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia II,

telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yangsangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan olehbeberapa faktor yang antara lain oleh banyaknya kecamantefhadap ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistemkapit^is dan oleh tersebarnya faham sosialisme yangmenginginkan pembagian kekayaan secara merata sertakemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa.Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalamumsan warga negara, baik di bidang sosial maupun dibidang ekonomi, lambat laun berubah meniadi gagasan

bertanggung jawab atas kesejahteraanr^at dan oleh karena itu harus aktif mengatur kehic^pan:ekonomi dan sosial. Dewasa ini, muncul anggap bahwademokrasi harus mencakup dimensi ekonomi dengan suatusistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekoftomi danyang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi,terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi


kekayaan yafig tidak merata. Negara semacam inidinamakan welfare state (negara kesejahteraan) ataii socialservice state (negara yang memberi pelayanan kepadamasyarakat). '

Negara-negara modern dewasa ini pada umumnya giatmengatur dan menangani berbagai hal seperti pajak, upahminimum, pensiun, pendidikan umum, asuransi,pengangguran, kemelaratan, timbulnya perusahaan-perusahaan raksasa (anti trust), dan ekono^hi sedemikianrupa sehingga tidak diganggu oleh depresi dan krisisekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dewasa inimempunyai kecendemngan untuk memperluasaktivitasnya. Sesuai perkembangan zaman, konsep rale oflaw (negara hukum) dirumuskan kembali, terutama setelahPerang Dunia II, sehingga muncul konsep versi abad 20.International Commission of Jurists, sebagai komisi hiikumiriternasional, dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965merumuskan pemerintah yang demokratis sebagaipemerintahan yang diwarnai oleh hal-hal sebagai berikut.(1) Sehubungan dengan perlindungan konstitusjonal,

selain menjamin halc-hak individu, pemerintah hamsmenentukan pula prosedur untuk perlindungan hak-hak yang dijamin.

(2) Badarbkiehakiman yang bebas dan tidak memihak.(3) Pemilihan umum yang bebas.(4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.(5) Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan

. i-beroposisi.(6) ^Pendidikan kewarganegaraan (Miriam Budiardjo,

1983:61).

Henri B. Mayo memberikan batasan terhadap sistempolitik demokratis sebagai kebijaksanaan umum yangditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yangdiawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkalayang didasarkan atas kesamaan dan kebebasan politik.Selanjutnya Mayo mengemukakan bahwa nilai-gjlaidemokrasi itu menyangkut hal-hal berikut;(1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan

melembaga,


(2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damaidalam masyarakat yang sedang berubah,

(3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur,(4) membatasi pemakaian kekerasan sa^pai minimum, ^(5) mengakui serta menganggap wajar adanya

keanekaragaman dalam masyarakat, dan(6) menjamin tegaknya keadilan.

Sebaiknya Anda TahuPilar^ilar Demokrasi Modem (menurut Amin Rais);

rakyat dalam pembuatan keputusan. Didalam demokrasi perwakilan partisipasi rakyat untukunmk membuat keputusan diwakili oleh wakil-wakilrakyat Oleh karena itu diperlukan pemilu yang LuberdanJurdil, agar wakil-wakil rakyat representatif.

(2) Persamaan kedudukan di depart hukum. Hukumdiperlakukan sama bagi seluruh warga negara, baikpejahat, rakyat dan penjahat terlepas dart kalihemyamasing-masing hams berada dibawah jangkauanhukujn positif yang berlaku.

(3) Distribusi pendapatan secara adil. Keadilanekonomi yang diwujudkan dalam upaya pembagianpendapatan secara adil.

^.^^^^fnpatan yang sama untuk memperolehpendidikan. Pendidikan mempakan faktor penentu

bagi seseorang untuk memperoleh pelayanan danpenghasilan yang layak. Kesempatan umtukmemperoleh pendidikan secara sama antar sesamawarga riegara hams dijadikan salah satu perhatianmama olehpenyelenggara negara.

(5) Kebebasan. Kebebasan yang sangat penting yangdapat menunjukkan derajat demokrasi suatu negQ^aada empat yaitu kebebasan mengemukakan pendapat,kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dankebebasann beragama. Empat kebebasan tersebutdianggap sebagai hak-hak terpenting dari hak asasimanusia.

(6) Keterbukaan informasi. Informasi hams disediakanseca.ra terbuka bagi rakyat agar selain mengetahuikuahtas pemimpinnya, rakyat mengetahui


perkembangan situasi gang mempengaruhikehidupannya, termasuk kebijakan-kebijakan gangdiambil pemerintahnya.

(7) Tata krama (etika) politik. Maksudnya adalah tatakrama politik yang mungkin tidak tertulis tetapi jelasdirasakan baik buruknya oleh hati nurani. Kesediaanmengundurkan diri hams dianggap sebagai hal ycmgwajar oleh pejabat yang mengotori jabatannya dengantindakan-tindakan komp.

(8) Kebebasan individu. Setiap individu supaya diberi hakuntuk hidup secara bebas dan memiliki privacy sepertidiinginkan. Sejauh tidak merugikan orang lain, setiapindividu dapat menentukanpilihan hidupnya sendiri.

(9) Semangat kerja sama. Untuk mempertahankaneksistensi . masyarakat berdasarkan jiwakemasyarakatan yang mendorong saling menghargaiantar sesama warga, maka semangat kerja sama perluditumbuh kembangkan.

(10) Hak untuk protes. Demokrasi harus membuka pintubagi koreksi atas terjadinya penyelewengan yang untukkeadaan tertentu, meskipun pendekatan institusionaldan legalistik tidak lagimemadai, tindakan protes harusditolerir agar jalannya pemerintahan yang menyimparigdapat diluruskan lagi (dalam Udin SaparudinWinataputra, 2002).

Dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan berbagai lembagamenurut ketentuan sebagai berikut:(1) pemerintah yang bertanggungjawab,(2) dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-

golongan dan kepentingan-kepentin|^ dalammasyarakat dan dipilih dalam pemilu yang bebas,

(3) perlu organisasi politik yang mencakup satu atau lebihpartai politik,

(4) pers yang bebas dalam menyatakan pendapat, dan(5) sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak

asasi dan keadilan.


6. Prinsip-Pririsip Demokrasi PancasilaMenurut Prof. Dardji Darmodihardjo, demokrasi

Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber*kepadakepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yangperwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuanpembukaan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsipnyamenyangk-ut.(1) persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia,(2) keseimbangan antara hakdan kewajiban,(3) pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab

secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dirisendiri, dan orang Iain,

(4) mewujudkan rasa keadilan sosial,(5) pengambilan keputusan dengan musyawarah,(6) mengutamakan persatuan nasional d^n kekeluareaan

dan

(7) menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Menurut Prof. S. Pamuji, demokrasi Pancasilamengandung enam aspek berikut.(1) Aspek formal, yang mempersoalkan proses dan cara

ralQ^at menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badanperwakflan dan pemerintahan serta bagaimanamengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secarabebas, terbuka, jujur untuk mencapai konsensus.

(2) Aspek material, untuk mengemukakan gambaranmanusia dan mengakui terwujudnya masyarakatmanusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkatdan martabat tersebut.

(3) Aspek normatif, yang mengungkapkan seperangkatnorma atau kaidah yang membimbing dan menjadikriteria pencapaian tujuan.

(4) Aspek optatif, yang mengetengahkan tujuan dankeinginan yang hendak dicapai.

(5) Aspek organisasi, untuk mempersoalkan organisasisebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasiladimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuanyang hendak dicapai.

X18 I Pendidikan Kewarganegaraan

(6) Aspek kejiwaan, yang menjadi semangat parapenyelenggara negara dan semangat para pemimpinpemerihtahan. ^

A

Sebaiknya Anda TahuPilar-Pilar Demokrasi Pancasila (menurut UatnSaripudin Winataputra)(1) demokrasi yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa.(2} demokrasi dengan kecerdasan.(3) demokrasi yang berkedaulatan rakyat(A) demokrasi dengan rule of law.(5). demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara.(6) demokrasi dengan hak asasi manusia.(7) demokrasi denganpengadilanyang merdeka.(8) demokrasi dengan otonomidaerah.(9) demokrasi dengan kemakmuran.(10) demokrasi yang berkeadilan sosidl (Udin Saparudin

Winataputra, 2002).

Bila dibandingkan sesurtgguhnya secara esensialterdapat kesesuaian antara pilar-pilar demokrasi universaldan demokrasi Pancasila yang berdasarkan UUD 1945.Yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal tetapimerupakari" salah satu pilar demokrasi Pancasila ialahdemokrasi berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.Inilah yang merupakan ciri khasnya demokrasi Indonesiayang •sering disebut dengan istilah teodemokrasi, yaknidemokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang mahaEsa. Dengan kata lain, demokrasi universal adalahdemokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasiIndonesia adalah demokrasi yang berke-Tuhan-an YangMaha Esa (Udin Saripudin Winataputra, 2002:120).

Latihan

A. Soal Uraian1. Jelaskan pengertian demokrasi menurut para ahli

(minimal 3 ahli)!2. Jelaskan pengertian demokrasi dengan kalimatmu^

sendiri!

3. Sebutkan nilai-nilai positif dari demokrasi!


. 4.

8.

9.

3.

4.

Jelaskan prin&ip-prinsip budaya demokrasi menurutRobert Dahir ^

5. Apa yang dimaksud demokrasi langsung? '6. Apa yang dimaksud demokrasi perwaldlan?7. Jelaskan perbedaan antara demokrasi formal

material, dan campuran! 'Terangkan perbedaan antara demokrasi liber^ dandemokrasi ralQ^at (proletar)!Uraikan perbedaan demokrasi parlementer denganpresidensial!

10. Apa yang dimaksud demokrasi konstitusional itu?

' antara Demokrasi KonstitusionalKlasik (abad 19) dengan Demokrasi KonstitusionalModern (abad 20)?

12. Diskripsikan dengan singkat perkembangan1 di dunia sejak abad 15 hingga saat ini!Jelaskan pnnsip-prinsip demokrasi menurut negara

y^ngberdasarruleoflawl14. Sebutkan pilar-pilar demokrasi menurut Amin Rais!0. Jelaskan pilar-pilardemokrasi Pancasila!

B. Tugas Diskusi

• kelompok dan masing-raasingkelompok membuaf makalah sederhana untuk

ad^JTsXaTberikut'''" t°Pik-topiknya1. Perbandingan Demokrasi Pancasila, Demokrasi

Liberal,.<|an Demokrasi Proletar.2. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Tidak

Langsung (ditinjau kelebihan dan kekurangannya).Perkembangan demokrasi di dunia sejakkelahirannya hingga saat ini.Perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

B. Masyarakat Madani {Civil Society)1. Pengertian dan Ciri-Cirinya

diterjemahkan

mendTn^t J ^^J^rakat madani tampaknya semakinmendapat tempat di dalam wacana politik di Indonesia.


Sebagai sebuah konsep, masyarakat madani berasal dariproses sejarah Barat: Akar perkembangannya dapat dirunutmulai Cicero dan- bahkan sejak zaman Aristoteles.jelas, Cicero yang mulai menggunakan istilah societes cwRisdalam filsafatnya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-l8,pengertian civil society dianggap sama dengan pengertiannegara, yakni suatu kelompok yang mendominasi seluruhkelompok masyarakat lain. ^

Diskusi-diskusi mutakhir tentang civil society padaumumnya berporos pada pemahaman de Tocqueville. Civilsociety dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayahkehidupan sosial yang terorganisasi dan di antaranyabercirikan-(i) kesukarelaan (voluntary), (ii) keswasembadaan(self generating), (iii) keswadayaah (self supporting), (iv)kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan (v)keterkaiatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukumyang diikuti warganya. Dari pengertian tersebut civil societyberwujud" dalam berbagai organisasi yang dibuat olehmasyarakat di luar pengaruh negara. Lembaga swadayamasyarakat, organisasi sosial keagamaan, paguyuban, danjuga kelompok-kelompok kepentingan merupakan wujuddari kelembagaan civil society.

2. Perkembangan Masyarakat Madani [Civil Society) diIndonesia

Secara historis civil society di Indonesia telah munculketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi yangmenghasilkan,pembentukan masyarakat baru yang berbedadengan masyarakat tradisional. Dengan demikian, akar civilsociety di Indonesia bisa dirunut secara historis semenj^terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonialBelanda. Hal tersebut mendorong teijadinya pembentukanmasyarakat baru lewat proses industrialisasi, urbanisasi,dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain adalahmunculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit priburniyang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad 20.

Dalam perjalanannya, pertumbuhan civil society diIndonesia pernah mengalami suatu masa yang cukupmenjanjikan bagi pertumbuhannya. Hal ini terjadi sejak


-kemerdekaan sampai dengan 1950-an, yaitu pada saatorganisasi-organi'sasi sosial dan politik dibiarkan tumbuhbebas dan memperoleh dukungan kuat dari t^argamasyarakat yang baru saja merdeka. Oleh karena itu,terciptalah kekuatan masyarakat yang mampu menjadipenyeirabang lian pengawas terhadap kekuatan negara.Sayang sekali iklim demikian itu tidak berlangsung lamakarena ormas-ormas dan lembaga-lembaga sosial feerubahmenjadi^ alat bagi merebaknya aliran politik danpertarungan berbagai ideologi. Padaawal 1960-an, akhirnyamengalami kemunduran yang nyata. Demokrasi terpimpinmaupun orde baru membuat posisi negara semakin kuatsedangkan posisi rakyat lemah. Pada masa itu terjadiparadok, yaitu semakin berkembangnya kelas menengah

•pada masa orde baru ternyata tidak mampu mengontrolhegemoni negara karena temyata kelas menengah diIndonesia memilild ketergantungan yang sangat tinggiterhadap negara dan penguasa. Kelas menengah di negeriinijuga masih punya problem kultural dan primordial, yaitu .ada kelas menengah pribumi dan nonpribumi, muslim dannonmuslim, Jawa dan non-Jawa. Hal Ini berpengaruhterhadap munculnya solidaritas di kalangan paraanggotanya. Akibatnya, negara mudah melakukan tekanandan pencegahan ba^ timbulnya solidaritas kelas menengahuntuk memperluas kemandirinnya.

3. Asal Usul Istilah Masyarakat Madani (Civil Society)Pada da^warsa terakhir abad ke-20, telah lahir kembali

dalam wacana dan gerakan politik global sebuah istilahyang telah lama dilupakan, yaitu istilah civil society(masyarakat madani/ Istilah tersebut secara konseptualdikembangkan dari pengalaman era pencerahan Eropa

arat abad ke-1, yaitu pada masa munculnya kembali diEropa Timur pada dasawarsa 1980-an sebagai jawabanterhadap negara dengan sistem partai sosialis (tunggal)yang otoriter yang kemudian dapat dijatuhkan. Dari EropaTimur, gemanya kemudian menjalar dan menyebar hampirke seluruh penjuru dunia. Di Eropa Barat, gema tersebutmengambil bentuk tumbuhnya kritik sayap kanan terhadapnegara kesejahteraan, sementara di Amerika Latin

^22 I Pendidikan Kewarganegaraan

diartikulasikan dengan keinginan untuk bebas daripemerintahan militer. Di sisi lain, di Afrika, Asia Tirnur, danTimur Tcngah, civil society digunakan untukmengekpresikan keanekaragaman perjuangan ^ untukdemokratisasi dan perubahan politik (Amin Abdullah,2003:1).'

Gema civil society (masyarakat madani) padaperkembangan berikutnya ternyata masuk ke dalamwacana le'mbaga-lembaga multilateral. Sebagai contoh, TheInter-American Development Bank (Bank PembangunanAntar-Amerika) merintis sebuah proyek penguatan civilsociety di Amerika Latin pada dasawarsa 1990-an. Disamping itu, IDB (Bank Pembangunan Internasional), BankDunia, UNDP (Program Pembangunan PBB), Yayasan Soros,dan Pemerintahan Denmark, semuanya mulai membiayaiprogram-program pengembangan civil society di EropaTimur, Afrika, dan Amerika Latin. Dari fakta ini, istilah civilsociety telah berkembang dari sekedar konsep menjadisebuah gerakan (Armn Abdullah, 2003:3).

4. Runtuhnya Orde Baru dan Bangkitnya MasyarakatMadani (Civil Society) di IndonesiaWacana civil society telah menjadi salah satu cara untuk

melepaskai]t:,' kekecewaan atau ketidakpuasan sebagianwarga masyarakat terhadap praktik-praktilc politik OrdeBaru yang sangat hegemonik dalam pengelolaan sosial,ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dalam penataan politik,misalnya, rezim Orde Baru melakukan hal-hal berikut ini.

(1) Reformasi pada tingkat elite dengan membentukkorporasi negara di mana militer, teknokrat, danbirokrat mehjadi sendi-sendi utamanya.

(2) Depolitisasi arus bawah melalui kebijakan massamengambang dan di kalangan mahasiswa melaluikebijakan riormalisasi kehidupan kampus.

(3) Institusionalisasi politik dalam masyarakat denganberbagai cara: (i) penyederhanaan sistem kepartaiandan penyatuan ideologi politik formal melalui asastunggal Pancasila, (ii) dalam penataan kebudayaan,terutama yang terkait dengan ideologi bangsa, selainpengasastunggalan ideologi organisasi politik (dan


_ organisasi masyarakat), juga dilakukan programpenataran P4- (Pedoman Penghayatan dan,Peng^malan Pancasila) dan mata pelajaran PMP(Pendidikan Moral Pancasila) dengan memonopoliinterpretasi Pancasila oleh negara, " dan (iii)penerapan pendekatan keamanan kepada parapembangkang.

A

Dalam penataan ekonomi, rezim Orde Baru melakukanstomulasi modal melalui (i) mobilisasi kekuatan kelasborjuis nasional sebagai motornya, walaupun masihdimonopoh kelompok non-pribumi dan (ii) pelibatan diriduk^L^^ h w kapitalis duniasehingga diperolehH«n-finansial, teknik, keahlian maupun politikdan lembaga-lembaga internasional yang berkepentingandeng^ ekspansi sistem kapitalisme global. Dalam penataan

melakukan proses produksi danpro "uksi sosial melalui (i) penguasaan wacana yangmenyangkut tema modemisasi, terutama pembangumanekonomi dan (n) penciptaan legalisme-konstitu^ionalismeatau pembuatan sub-wacana dan sub-praksis politikdengan acuan konstitusional.

hegemoni negara era Orde Bam yangelakukan penibatasan dan penutupan ruang kebebasan

madani (ciml society) memperolehmomentumnya sebagaj obyek wacana. Ketika bangsaIndonesia memasuki era reformasi sebagai koreksi terliadap

masyarakat madani {civU society!ideal untuk mewujudkan

b^ya^ semmar, diskusi, dan tcdkshow yang digelar dantentang membangun masyarakattadonesia baru yang terkait dengan wacana masyarakat

Lebth dan eksplisit maupun implisit,Lebih dan itu, di era Habibie yang sangat singkat

acu'" '̂'̂ 7 dijadikan pemerintahsebagai acuan reformasi dan pembentukan masyarakatndonesia baru melalui pendirian Tim Nasional Reformasi

memprihatinkanadalah bahwa sebagian besar dari fenomena komunalisme

I Pendidikan Keivarganegaraan

dan radikalisme massa itu menggunakan instrumen agama{bahasa, organisasi, simbol, dan sentimen) dalam ideologidan gerakannya.

Dalam perkembangan selanjutnya terlihat adakesenjangan antara harapan membangun masyarakatIndonesia baru yang menjadikan masyarakat madani [civilsociety), baik sebagai basis maupun cita-cita idealnya, dankenyataan sosial yarig menampilkan radikalisme massa,seperti terlihat pada amuk massa (main hakim sendiri)terhadap pelanggaran tindak pidana (mencuri, mencopet,menodong), tawuran dan/atau kerusuhan (baik antar danintra-etnis maupun antar dan intra-agama), atau sekedarmobilisasi massa sebagai dampak dari konflik antarelitepolitik; bahkan juga terjadi baku hantam di forum sidangtahunan MPR November 2001. Contoh-contoh radikalismemassa ini,.bagaimanapun, mengimplisitkan tampilan sifatkomunal masyarakat Indonesia ketika memasuki ruangpublik. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa sebagianbesar dari fenomena komunalisme dan radikalisme massaitu menggunakan instrumen agama dalam ideologi dangerakannya.

Sebaiknya Anda TahuNegara Hukum (Kesenjangan Antara Harapan danKenyataan)

Presiden. susilo Barr^dng Yuhoyono mengakui, dalammemenuhi prinsip negtira hukum, jaminan hak asasimanusia, dan hak warga negara sebagaimana dia^r dalamUUD 1945, ada kesenjangan antara apa yang diharapkandan kenyataannya. Meskipun sejak dulu bangsa Indonesiatelah berjuang dan berusaha mengatasi kesenjangan yangterjadi, tetapi hasilnya dirasakan belum memuaskan semuapihak.

Demikian Presiden dalam sambutannya ketika membukaacara Pertemuan Puncak Peranan Bantuan Hukum dalamMemajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinal dalamKonteks HAM, Senin 24 April 2006 di Jakarta. Acara dihadiriKetua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) Adnan Buyung Nasutwn dan sejumlahmenteri. Presiden Yudhoyono adalah presiden pertama yang

Pendidikan Kewarganegaraan 125

fb

tmdir dâm acara LBH sepanjang sejarah LBH. Hal itu jugadiakmKetua DewanPengums YLBHI Munarman. •

Dalam lanjutan sambutannya, Presiden mengatakan,Saya berharap kenyataan ini tidak membuat kita

l^h^ngan energi, semangat. menyerah, dan berputus asa.sesuatu yang ideal memang

mermrlukan waktu panjang. Simaklah pengalaman neSaraserikat, Jepang dan lainnya. betapa

mryangsebuah tatanan dan sistem nilai diwujudkan'.

sikap nwmbenkan perhatian lebih besar bagi penegakPerZmdungan HAM. "Selain MPR merampungkan

f amandemen UUD 1945. saya mewarisidiiadikan Mnrf Perundang-undangan yang dapat

veZrinZ /I"^ ' menambahkanpemenntah telah meratifikasi berbagai instrumen hokummtemîonal seperti Kovenan Hak sipU dan Politik, Kouenaniôsial dan ekonomi, besertaprotokolnya

ho!^jTT' kehadiran Presiden 'setidaknyarnemenuhi dua hal yang menjadi keinginanYLBHI, yaitu harus segera membentuk RUU Bantuan Hukum

dâhnû rf" LBH pemah mendapatMnrry, yoTig mlainya per perkara Rp 25.000.mennnlnh'̂ "i^°'"' 5" t^rhenti. Kami meminta pemerintahmengalokîkan Js:embali pada APBN 2007," katanuaMenuriit Munarmtin bUa bantuan itu dulu diberikan ordebaru untuk mengontrol LBH, sekarang merupakanpemermhan hak warga negara. Ketua Komisi III DPRTnmedya Panjaitan, menilai langkah LBH kali ini bisa dibaca

'̂ ^senitan pohtik yang bisa mendegradasi LBH. Soalbta£^T„"" mengingatkan politik danaKeZn M pemen/itah mengontrol LBH. Secara teipisah,"âung Bagir Manan meriyerukan agar

bantZ bersedia menyisihkan anggaran bagi posbantuan hukum Itu perlu dilakukan merîngatkesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyatmerupakan tanggungjawab negara.

(Kompas 25 April 2006)

126 Psndidikan Kewarganegaraan

a. Soal Uraian

(1). Jelaskan pengertian ifiasyarakat madani dengankalimatmu sendiri!

(2) Terangkan asal-usul istilah masyarakat madani!"(3) Sebutkan ciri-ciri masyarakat madani!(4) Mengapa selama pemerintahan , orde baru tidak

terwujud masyarakat madani di Indonesia?(5) Sejak kapan'-masyarakat madani mulai tumbuh di

Indonesia?

(6) Apakah negara hukum di Indonesia telah berjalansebagaimana mestinya?

(7) Uraikan perkembangan masyarakat madani diIndonesia!

(8) Apakah masyarakat madani telah terbentuk diIndonesia saat ini, berikan alasnmu!

b. Tugas DiskusiBentuklah tiga kelompok, masing-masing kelompok

membuat makalah sederhana dan dipresentasikan di depankelas. Adapun topik-topiknya sebagai berikut.

(1) Pengertian, asal-usul serta ciri-ciri masyarakatmadani.

(2) Masyarakat madani-di Indonesia antara harapandan kenyataan.

(3) Masyarakat madani, masyaraat ideal yangdidambak^ banyak bangsa.

C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia (Orde Lama, OrdeBaru, Orde Reformasi)

1. Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami

pasang surut. Dipandang dari sudut perkembangandemokrasi, sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa,yaitu (i) masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasikonstitusional, yang menonjolkan peran parlemen, sertapartai-partai dan yang karena itu dapat dinamakanDemokrasi Parlementer, (ii) masa Republik Indonesia II,


yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspektelah menyimpang dari demokrasi konsfftHsional yangsecara formal merupakan landasannya dan menunjukkanbeberapa aspek demokrasi rakyat, dan (iii) masa RepublikIndonesia III, yaitu masa Demokrasi Pancasila, yangrnerupakan Demokrasi konstitusional yang menonjolkansistem presidensiil (lembaga kepresidenafi sangat domina^n,parlemen dibuat tidak berdaya) kekuasaan presidenmenjadi tidak terkontrol.

Kebanyakan pakar menyatakan matinya demokrasi di- Indonesia dimulai sejak diumumkannya Dekrit Presiden 5

Juli 1959 oleh Presiden Soekarno sampai denganruntuhnya Presiden Soeharto, 21 Mei 1998. Dengan katalam demokrasi terpimpin pada masa Soekarno dan

. demokrasi Pancasila pada masa Soeharto sesungguhnyatidak ada demokrasi. Demokrasi baru mulai hidup kembalisejak era reformasi setelah lengsernya Soeharto pada tahun1998, akibat reformasi yang diprakarsai oleh mahasiswa.Sejak itu, bangsa Indonesia mulai belajar demokrasikembali setelah tenggelam lebih'kurang 40 tahun.

Sistem Kenegaraan Indonesia adalah negara kesatuanyang menganut demokrasi, kedaulatan berada di tanganrakyat,'- berdasar UUD 1945 sebelum dilakukanamandemen, dan kekuasaan negara dijalankan olehlembaga sebagai berikut.

Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada•: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang

berfungsi sebagai lembaga konstitutif(2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pehibuat

UndangUndang, sebagai lembaga legislatif.(3) Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan

disebut lembaga eksekutif.(4) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pemberi

saran kepada penyelenggara pemerintahan disebutlembaga konsultatif.

(5) Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga pefedil^dan penguji aturan dibawah undang-undang disebutlembaga yudikatif.

128 I Perididikan Kewarganegaraan

(6) Badan Pemcriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga• ' yang mengaudit keuangan negara, disiebut lembaga

auditatif. ^'f

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945, baik kesatu,kedua, ketiga maupun keempat, teijadi pergeseran sebagaiberikut.

(1) MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi pemegangkedaulatan rakyat. ^

(2) Komposisi MPR terdiri dari selumh aiiggota DPRditambah DPD (Dewan PenvaJkilan Daerah) yangseluruhnya dipilih oleh rakyat.

(3) Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang berhakmenguji undang-undang terhadap UUD.

(4) I'erbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkanpengangkatan hakim agung.

(5) Presiden dan Wakil Presideii dipilih langsung olehrakyat.

(6) Presiden tidak dapat membekukan dan ataumembubarkan DPR.

(7) Hak prerogatif presid,en banyak yang dipangkas.(8) Kekuasaan legislatif semakin dominan.(9) Dewan Pertimbangan Agi-ing (DPA) dilikuidasi.

Sebaiknya Anda TahuPrinsip-Prinsip Rule ofLaw di Indonesia

Di Indonesia, prinsip-prinsip Rule of Law secara formaltertera dalam pembukaan UUD 1945 yang mertyatakan: (i)bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, karena tidaksesuai dengan peri kemanusiaan dan ''peri keadilan", (ii)

kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu,berdaulat, "adil" dan makmur; (Hi) untuk memajukan"kesejahteraan umum", dan "keadilan sosial"; (iv)disusunlah kemerdekaan kehangsaan Indonesia itu dalamsuatu "Undang-undang Dasar negara Indonesia"; (v)

"kemanusiaan yang adil dan beradab"; dan (ui)serta dengan mewujudkan suatu "keadilan §psial" bagiseluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut^. padahakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap"rasa keadilan" bagi rakyat Indonesia dan juga "keadilan


sosial", sehingga Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap daninstruktif bagi penyelenggaraan negara> Dengan demikian,mti dan Rule ofLaw adalah jaminan adanya keadilan bagimasyarakat, temtama keadilan sosial. Prinsip-prinsip diatasmerupakan dasar hukum pengambUan kebijakan bagipenyelenggara negara/pemerintahan, baik di tingkat pusatmaupun daerah, yang berkaitan dengan Jaminan atas rasakeadilan temtama keadilan sosial

Penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formaltermuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu: (i) negaraIndonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3); (iijkekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yangmerdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1); (Hi)segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalamhukum danpemerintahan dan wajib menjunjung hukum danpemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27ayat 1); (iu) dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia,memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum (pasal 28 D ayat 1); (v) setiap orang berhak untukbekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adildan layak dalam hubungan kerja (pasal 28Dayat2).

2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Antara Tahun1945-1950

Sebulan setelah Indonesia diproklamasikan, sistempemerintahan parlementer berlaku di Indonesia walaupunUUD 1945 tidak menghendaki demikian. Hal ini ditunjangdengan adanya pengumuman pemerintah yang memberikankebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partaipolitik yang mendapat sambutan antusias dari rakyatSecara politis lembaga legislatif sebagai pembawa aspirasirakyat adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Dilihat darisegi historis, kehidupan partai-partai politik ini sebei-ferny^bermula dari penjajahan Belanda dan Jepang. Namun padaawal Indonesia mengenyam kemerdekaan, tampaknyakonsentrasi seluruh masyarakat dihadapkan sepenuhnyaterhadap aksi-aksi militer dan politik Belanda untuk

^30 I Pendidikan Kewarganegaraan

menguasai kembali Indonesia, sehingga segenap potensirakyat dikerahkan untuk mensukseskan revolij^i bersenjataini. Sistem parlementer ini merupakan pr6duk dariMaklumat Wakil Presiden No. X, 16 Oktober 1945.Pengumuman Badan Pekerja, 11 November 1945 danMaklumat Pemerintah 14 November 1945 yang menyatakan

,bahwa tanggung jawab politik terletak di^tangan menteri.Hal ini dipertahankan praktis sampai dikeluamya DekritPresiden 5 Juli 1959 yang mencabut UUDS 1950 danmenetapkan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara.

Pada saat bangsa Indonesia sedang menghadapi aksi-aksi Belanda, PKI .melancarkan penikaman dari belakangkepada pemerintah RI yang sah. Akibatnya, beribu-ribuorang yang tidak berdosa menjadi korban keganasan politikdan ambisi golongan yang tidak bertanggung jawab.Untunglah hal itu dapat segera dikendalikan oleh kesigapanpemimpin ABRI.

3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Masa DemokrasiLiberal (1950-1959)Sejak tanggal 17 Agustus 1950, dengan kembalinya RI ke

dalam bentuk negara kesatuan, berlakulah UUD Sementara1950 sebagai pengganti UUD RIS 1949. Negara menganutsistem pemerintahan parlementer, di mana para menteribertanggung jawab kepada badan legislatif (parlemen). Pada

^liiasa ini terdapat kebebasan yang diberikan kepada rakyat''tanpa pembatasan dan persyaratan yang tegas dan nyatauntuk melakukan kegiatan politik, sehingga berakibatsemakin banyak partai-partai politik yang bermunculan.Persaingan secara terbuka antarpartai sangat kentaradalam panggung politik nasional. Masing-masing partaiberusaha untuk mencapai cita-cita politiknya. Akibatnya,pada penyelenggaraan pemilu yang pertama, sejakIndonesia diproklamirkan, sangat banyak partai yangmenjadi kontestan pemilu. Sistem banyak partai iniberakibat pada kabinet baru yang akan berjalan, y^^^tu akanmantap apabila di dalamnya terdapat koalisi '(Uk^sahMartadisastra, 1987:144). Adanya koalisi antara berbagaipartai yang besar ini dikarenakan tidak ada satu pun partaiyang menang secara mayoritas mutlak. Efek negatifnya


.*>

terhadap kabinet adalah jatuh bangunnya kabinet dalamtempo singkat karena partai yaiig berkuasa kehilangandukungan di parlemen. Akibat selanjutnya, program kerjakabinet yang bersangkutan tidak dilaksanakan.

Menurut Prof. Usep Ranawidjaja dalam feukunya Hukum^-Tata negara, dasar-dasamya, memang sudah menjadipandapat umum di dunia sampai sekarang ini bahwaadanya partai politik dalam negara demokrasi merupakankeharusan untuk mewujudkan hak rakyat dalammenentukan nasibnya sendiri. Namun, dengan partai yangbegitu banyak, tanpa adanya mayoritas mutlak dalamparlemen, sering berakibat instabilitas terhadap jalannya

.pemerintahan. Kenyataan itu mengakibatkan terjadinyasistem pemerintahan yang sangat buruk, bahkanmenimbulkan perpecahan. Padahal UUDS itu sendirimemberikan landasan yang cukup bagi terselenggaranyapemerintahan yang baik, di mana di dalamnya rhemuatpokok-pokok bagi pelaksanakn demokrasi politik,demokrasi ekonomi, dan sosial serta hak-hak asasimanusia. . Dalam kenyataannya Pancasila hanyalahmerupakdn pemanis pidato saja. Yang menonjol adalahmdividualisme dengan latar belakang kepentingan golonganatau partai.

pemokrasi politik dipakai sebagai alasan akantujfibuhnya oposisi yang destruktif. Demokrasi ekonomitidak lagi untuk membebaskan kemiskinan, tetapi malahmengaburkan tujuan semula dengan tumbuh suburnyapersaingan bebas. Demokrasi sosial bukannya menciptakantata masyarakat yang bersih dari unsur-unsur feodalisme,malah semakin menutup kemungkinan rakyat banyak

menikmati kemerdekaan. Inilah yang menyebabkanmacetnya tugas-tugas pemerintahan.

Secara politis kondisi demikian sungguh merupakan halyang merugikan. Salah satu buktinya adalah kdfetdak.mampuan Konstituante untuk menetapkan UUD yang barusebagai pengganti UUDS 1950. Yang menonjol adalahpersaingan antarpartai politik dari golongannya, sehinggakepentingan nasional yang lebih besar terabaikan. Dilihatdari kepentingan nasional tentu hal ini tidak dapatdibiarkan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno selaku


kepala negara pada/waktu itu mengeluarkan dekrit yangmenyatakan bahwa' Konstituante dibubarkan dan kembalike UUD 1945 yang kemudian menghendaki terbentul^yaMPRS dan DPRS. Dekrit ini dikeluarkan pada tanggal 5 Jiili1959. Sejak itu pula dimulainya babak baru pelaksanaandemokrasi.

4. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Masa DenjokrasiTerpimpin (Orde Lama)Istilah demokrasi terpimpin telah dikemukakan oleh

Presiden Soekamo sewaktu membuka Konstituante padatanggal 10 November 1956. Hal ini. menunjukkan tatakehidupan politik baru yang mengubah segi-segi negatifdemokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal tidak cocokditerapkan di Indonesia. Kesempatan yang sama padasemua o.rang hams disertai pula dengan kemampuan yangkuat. Apabila tidak, warganegara yang lemah akan tertindasoleh yang kuat.

Kemudian Presiden Soekamo mengemukakan pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain bahwa

(1) Demokrasi terpimpin bukan diktator.(2) Demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadian dan

dasar hidup bangsa Indonesia.(3) "Dalam hal "kenegaraan dan kemasyarakatan meliputi

bidang politik dan kemasyarakatan.(4) Inti pimpinan adalah permusyawaratan yang

dipirnpin oleh hikmat kebijaksanaan bukan olehpe^ebatan dan penyiasatan yang diakhiri denganpengaduan kekuatan dan perhitungan suara prodan kontra.

(5) Oposisi yang melahirkan pendapat yang sehat danmembangun, diharuskan dalam demokrasiterpimpin.

(6) Demokrasi.terpimpin adalah alat, bukan tujuan.(7) Tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin adal^

mencapai masyarakat adil dan makmur, materialdan spiritual.

(8) Sebagai alat maka demokrasi terpimpin mengenaljuga kebebasan berserikat dan berkumpul danberbicara dalam batas-batas tertentu y^tu batas


keselamatan negara, batas kepentingan rakyatbany'ak, batas kesusilaan dan « bataspertanggungjawaban kepada Tuhan dan seterusnya(Ukasah Martadisastra, 1987:147).

Atas dasar pernyataan tersebut jelaslah bahwa strukturdemokrasi terpimpin bertujuan untuk menstabflkan kondisinegara baik kestabilan politik, ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. Walaupun demikian maksud Presidentersebut tidak mendapatkan tanggapan dari konstituante.Sementara itu konstituante tidak dapat menjalankanfungsinya sebagaimana mestinya. Konstituante terlibatdalam perdebatan yang berkepanjangan di mana di satupihak terdapat partai yang menghendaki sosial ekonomi.Hal ini mengakibatkan golongan terbesar tidak mau lagimerighadiri sidang-sidang konstitusional, sehinggakegiatannya kemudian mengalami kevakuman.

Di berbagai wilayah timbul pemberontakan sepertiDI/TII, PRRI, Permesta dan sebagainya yang melancarkanperlawanan bersenjata kepada pemertntah pusat. Kondisiini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa,sehingga pemerintah perlu menghadapi situasi politik dankeamanan ini^-'tnelalui jalan tercepat yaitu dengan DekritPresiden 5 Juli 1959. Dengan demikian lahirlah periodedemokrasi terpimpin di Indonesia.

Dalam • kenyataannya kebebasan mengeluarkan•pendajMif, berserikat dan berpikir dibatasi dalam tingkat-tingkat certentu. Beberapa ketentuan dan peraturan tentangpenyederhanaan partai, pengakuan dan pengawasan sertapembubaran partai menunjukkan bahwa presidenmempunyai peranan dan kekuasaan terhadap kehidupansuatu partai. Hal ini berarti presiden mempunyaikekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untukmelenyapkan kekuatan-kekuatan yang menghalanginya.Dengan demikian, jelas sekali bahwa nasib partai politikditentukan presiden. 4

Gambaran kehidupan politik masa itu dapatdikemukakan sebagai berikut.

134 I Perxdidikan Kewarganegaraan

(1) Ditetapkfannya 10 partai politik yang masih diakmyaitu.PNI, NU, PKI, Partindo PSII Arudji, dan PartaiKatolik, Murba, IPKI, Perti dan parkindo. ^

(2) Tanggal 17 Agustus 1960 Presiden membAbarkandua partai yaitu Masyumi d,an PSI, dan apabilapemyataan ini tidak juga diacuhkan makapembubaran partai akan lebih luas lagi.

(3) Tanggal 30 Desember 1959 terbentuk IJ-ont Nasionalyang kemudian akhirnya membentuk kekuasaanyang sangat besar dan bahkan secara riil bertindaksebagai parpol.

(4) Dengan tidak adanya pemilu, maka kebebasanmengeluarkan pendapat pada hakikatnya sudahtidak ada lagi.

5. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada Era Orde BaruOrde baru dibawah pimpinan Soeharto pada awalnya

dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan Indonesiayang kacau balau setelah pemberontakan PKI September1965. Orde baru lahir dengan tekad untuk melakukankoreksi atas berbagai penyimpangan dan kebobrokandemokrasi terpimpin pada masa orde lama. Pada awalnya,orde baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsadalam berbagai bidang. Dalam bidang politik dibuatlah UUNo. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum, UU No. 16Tahun 1969 Tentang Susunain dan Kedudukan MPR, DPRdan DPRD. Atas dasar UU tersebut orde baru mengadakanpem^han umum pertama. Pada awalnya rakyat memangmerasakan peningkatan kondisi di berbagai bidangkehidupan, melalui serangkaisin program yang dituangkandalam GBHN dan Repelita. Setelah mengalami penderitaansejak penjajahan, awal kemerdekaan hingga berakhimyaorde lama. Namun demikian, lama-kelamaan program-program pemerintah orde baru bukannya diperuntukkanbagi kepentihgan penguasa. Ambisi penguasa orde barumulai merambah ke seluruh sendi kehidupanketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan orde baru menjg^iotoriter, namun seolah-olah dilaksanakan secafademokratis. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 tidakdilaksanakan sesuai dengan isi yang tertuang dalam UUD


Atersebut, melainkan dimanipulasi demi kepentinganpenguasa. Pancasila pun diperalat demi legitimasikekuasaan. Hal itu terbukti dengan adanya Ketetapan MPRNo. II/MPR/1978, tentang P4 yang dalam kenyataannyasebagai media untuk propaganda kekuasaan ord^ baru(Andriani Purwastuti, 2002:45).

Realisasi UUD 1945 praktis lebih banyak memberikanporsi pada presiden, walaupun sesungguhnya UUD 1945memang memberi wewenang yang amat besar pada lembagakepresidenan. Presiden hanyalah mandataris MPR sertadalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh OPR. Dalamkenyataan di lapangan posisi legislatif berada di bawahpresiden. Seperti tampak dalam UU Tentang Susunan danKedudukan MPR. DPR dan DPRD, UU Tentang Partai Politikdan Golongan Karya, serta UU Tentang Pemilihan Umum,posisi presiden terlihat sangat dominan. Dengan paket UUpolitik tersebut praktis secara politis kekuasaan legislatifberada dibawah presiden. Selanjutnya hak a'sasi rakyat jugasangat dibatasi serta dikekang demi kelcuasaan, sehinggaamariat pasal 28 UyD 1945 jauh dari kenyataan. Akibatkekuasaan yang n^^aris tanpa kontrol tersebut akhirnyapenguasa orde baru cenderung melakukan penyimpanganhampir di semua sendi kehidupan bernegara. Korupsi,kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela dan membudaya,'pertumbuhao' ekonomi hanya dinikmati segelintir orangyang dekat dengan penguasa, kesenjangan semakinmelebar, utang luar negeri menjadi menggunung. Akhirnya,badai krisis ekonomi menjalar menjadi krisis multi dimensi.Rakyat yang dipelopori mahasiswa menuntut dilakukannyareformasi di segala bidang. Akhirnya, runtuhlah orde barubersamaan mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih belum sesuaidengan jiwa, semangat, dan ciri-ciri umumnya. Hal ituterjadi karena presiden begitu dominan baik dalamsuprastruktur maupun dalam infrastuktur politik.Akibatnya, banyak terjadi manipulasi politik dan KKNmenjadi membudaya, sehingga negara Indonesia terjerumusdalam berbagai krisisyang berkepanjangan.


Sebaiknya Anda TahuDPR di Mata - Publik, Masih MengedepankanKepentingan Partai dan Pribadi ^

Sungguh besar harapan rakyat terhadap DPR hasU."Pemilihan Umum 1999. Di samping terpilih melalui pemiluyang dianggap paling demokratis sejak rezim orde bamberkuasa, anggota DPR kali ini mempunyai latar belakangkualitas yang dipandang lebih baik dari pada yang p^mahada sebelumnya. Dari segi pendidikan formal 83% adalahlulusan perguruan tinggi. Proporsi mereka yang berusiamuda, berumur di bawah 50 tahun, juga cukup besarmencapai 43% dari seluruh anggota.. Dengan kondisidemikian, wajar Jika rakyat menggantungkan harapan besaragar DPR lebih banyak berperan dan berpihak kepadarakyat. Paling tidak, dengan fungsinya membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang dankebijakan • pemerintah, serta menampung danmenindaklanjuti berbagai aspirasi dan pengaduanmasyarakat, seyogyanya lembaga ini lebih mengutamakankepentingan rakyat.

Menjelang tiga tahun masa jabatannya, pada 1 oktober2002, DPR secara akumulatif telah menetapkansekurangnya 60 UU, tetapi jumlah tersebut masih jauh daritarget. Mengacu padd Repeta 2001, misalnya, DPR hanyamampu memproduksi 22 UU, atau hanya 25% dari targetsebanyak 70 UUdi tahun itu. DPRjuga masih miskin inisiatifdalam menjalankan fungsi legislatif sebab hanya sedikitRUU yang lahif dari tangan lembaga ini; padahal mengacupada Perubafian Pertama UUD 1945 Pasal 20, kekuasaanmembuat UU sudah bergeser dari pemerintah kepada DPR.

Tugas yang termasuk cukup berhasil DPR periode initampaknya adalah mengawasi jalannya roda pemerintahan.Pada awal tugasnya, mereka aktif menyoroti sepak terjangpemerintah dan tak segan mengunakan hak-haknya,terutama hak interpelasi, hak angket, dan hak pemyataanpendapat. Sepanjang pemerintahan Presiden AbdurrahmanWahid, DPR menggunakan hak interpelasi sebanyak duakali, yaitu terhadap pembubaran Departemen Penerangandan Departemen Sosial, serta pencopotan Jusuf Kalla danLaksamana Sukardi dari jabatan menteri. Hak lain yang


pemah difungsikan. adalah hak angket dalam kasuspengucuran dana Yanatera Bulog sebesar Rp 35 milyar dandana pemberian Sultan Brunei Darussalam Hassariik»Bolkiah sebesar 2 juta dollar AS. DPR juga menggunakanhak pemyataan pendapat sebanyak dua kali, yaitu atasjawaban Presiden Abdurrahman Wahid terhadap pemecatanJusuf Kalla dan Laksamana Sukardi yang dinilai tidakmemuaskan dan ketika Presiden Abdurrahman Wahiddianggap telah melanggar Pasal 35 UUD 1945, empatKetetapan MPR, dan dua UU.

DPR terhitung rajin membentuk berbagai panitia khususdi luar panitia kerja. Umumnya panitia yang dibentukberhubungan dengan pengungkapan kasus tertentu, sepertipengucuran BLBI, penyaluran dana Bulog, dan yangberkaitan dengan rekrutmen opada lembaga negara tertentu,seperti rekrutmen hakim agung dan anggota KPKPN. Namun,serangkaian prestasi yang telah dicapai DPR belum mampumembuat kinerja lembaga ini mendapat pujian berarti,setidaknya di mata sebagian publik. Hasil jajak pendapatberseri menunjukkan semakin lama^ persentaseketidakpuasan terhadap kinerja DPR berangsur meningkatdari waktu ke waktu. Sehubungan dengan fungsi legislatifDPR, misalnya, lebih dari separuh responden menyatakanketidakpuasan mereka terhadap kerja anggota dewan dalammernbuat undang-undang. Demikian pula dalam mengontrolkerja pemerintah. Meskipun telah terjadi pergantianpresidendari Abdurrah^n Wahid kepada Megawati Soekamo Putri,persentase k<Mdakpuasan responden dari waktu ke waktukian besar. DPR dinilai semakin tidak berdaya mengawasijalannya pemerintahan.

Sebenamya rasa ketidakpuasan sebagian masyarakatterhadap kinerja DPR sudah dapat diprediksi sebelumnya.Maskipun DPR periode 1999-2004 ini mempunyai beberapakelebihan dibandingkan dengan periode-periodesebelumnya, lembaga ini tak pemah sepi dari berbagaipersoalan internal. Isu korupsi, kolusi, dan nepotisme sertaperpecahan internal partai~partai yang ada di dalamnyaturutpula mewarnai kinerja para wakil rakyat Puncaknya,Ketua DPR Akbar Tandjung terkait dengan kasus pidanapengucuran dana nonbujeter Bulog. Tak heran bila kinerja


DPR selama ini masih helum memuaskan publik. Sepakterjang para wakil rakyat ini diyakini oleh mayontasresponden lehih menitik beratkan kepentingan partai masmg-masing dan pribadi daripada kepentingan rakyat banyak.

6. Pelaksanaan Demokrasi pada Era ReformasiPenyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi

Pancasila dan mekanisme UUD 1945 telah mengakibatkaaketidakseimbangan kekuasaan di antara lerabaga-lembaganegara. Penyelenggaraan negara semakin jauh dari cita-citademokrasi dan -kemerdekaan. Semua itu ditandai denganberlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absolutkarena wewenang dan kekuasaan presiden berlebihan yangmelahirkan budaya kurupsi, kolusi, dan nepotismesehingga terjadi krisis multi dimensional pada hampirseluruh aspek kehidupan. Awal keberhasilan gerakanreformasi ditandai dengan mundumya Presiden Soehartodari kursi kepresidenan dan digantikan oleh wakil presidenProf. Dr. BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.Pemerintahan Habibie inilah yang ^merupakanpemerintahan tran§isi yang akan membawa Indonesiauntuk melakukan reformasi secara menyeluruh sertamenata sistem ketat^egaraan yang lebih demokratisdengan mengadakan perubahan UUD 1945 agar lebihsesuai dengan tuntutan zaman.

Lemahnya pel^sanaan demokrasi pada masa orde baruterjadi selain Scarena moral penguasanya juga memangterdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, selain melakukanreformasi dalam bidang politik untuk tegaknya demokrasimelalui perubahan perundang-undangan, juga diperlukanamandemen UUD 1945. Lima paket UU politik telahdiperbarui pada tahun 1999, yaitu sebagai berikut.

(1) UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, yangkemudian diubah lagi menjadi UU No. 31 Tahun2002.

(2) UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum,yang kemudian juga diperbarui dengan UU No. 12Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD. Selanjutnya juga keluar UU No. 23


Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden danWakil Presiden.

(3) UU No.'4 Tahun 1999 Tentang Susunari^ danKedudukan MPR, DPR dan DPRD, yang akhirnyadiganti dengan UU No. 22 Tahiin 2003 tentangSusunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD danDPRD.

(4) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi'̂ 'Daerah,yang akhirnya diganti dengan UU No. 32 Tahun2004 yang di dalamnya mengatur tentang pemilihankepala daerah secara langsung.

(5) UU No. 25 Tahun 1999 Tentang PerimbanganKeuangan Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada era reformasi initelah banyak memberikan ruang gerak kepada partai politikmaupun lembaga negara (DPR) untuk mengawasipemerintahan secara kritis, pemberian peluang untukberunjuk rasa dan beroposisi, dan .optimalisasi hak-hakDPR seperti hak bertanya, interpelasi, inisiatif, danamandemen.

Sebaiknya Anda TahuKonflik Internal Partai

Konflik internal partai bukan hal yang baru dalamsejarah partai politik di Indonesia. Hal itu sudah terjadisejak zam^ pemerintahan Soekarno. Begitu rezim ordebaru runti®i, penyakit ini menular pada partai-partai yangbaru lahir. Partai-partai besar semacam Golkar, PDIPeijuangan, dan PPP yang sudah malang melintang padarezim itu masih saja belum mampu membieikkan sistemkekebalan tubuh terhadap penyakit ini. Partai-partai yangpada kelahirannya menimbulkan harapan baru, seperti PKBdan PAN, tak terhindar dari perseteruan internal. PBB danpartai-partai kecil lainnya juga sama saja. Yang palingmenonjol adalah rebutan kedudukan atau kekuasaan didalam partai. Tak mengherankan bila konflik-konflik ituberujung pada kepengurusan kembar. Penyebabnya antaralain konsohdasi partai yang rapuh dan perbedaankepentingan antarkader yang amat beragam.


a. Konflik Internal Partai Golkar(1) Setelah pemilu 1997, terjadi perbedaan pendapat

di aritara dua kubu mengenai calon jwakilpresiden yang akan mendampingi PresidenSoeharto (14 Januari 1998), yaitu antara Ketuaumum DPP Golkar Harmoko dan BJ Habibie.Akhirnya, Harrnoko mengundurkan diri danHabibie yang menjadi wakil presiden.

(2) Setelah Soeharto lengser, konflik dal^ tubuhpartai semakin menguat, yaitu persaingan antarakubu Akbar Tanjung dan kubu Edi Sudradjatdalam pemilihan ketua umum. Terpilihnya Akbar

- Tanjung membuat Edi Sudradjat mendirikanpartai baru, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan(15 Januari 1999).

(3) Setelah beberapa kadernya masuk dalam jajaranpemerintahan Presiden Abdurrahman Wahidkonflik internal partai masih sering terjadi.Antara kelompok yang tetap mendukungpemerintah Presiden Wahid dan kelompok yangmenginginkan presiden mundur.

b. Konflik Internal Partai PDI Perjuangan(1) Pada akhir pemerintahan Soeharto, PDI terpecah

menja^H dua kubu, yaitu kubu Megawati dankubu Soerjadi.

(2) Di kota Medan massa PDI kubu Megawati (9 Juli1998) mengambil alih kantor DPD PDI dari

^.^angan PDI kubu Soerjadi. Menjelang Pemilu^ 1999, kubu Megawati akhirnya mendeklarasikan

nama baru PDI Perjuangan, yang akhirnyameraih suara terbanyak dalam pemilu.

(3) Pada 27 Maret 2000, muncul dua kelompok yangbersaing untuk memperebutkan posisi ketuaumum. Kelompok pertama menginginkanMegawati tetap memimpin partai, sedangkankelompok kedua menginginkan Megawati lebihberkonsentrasi sebagai wakil presiden saja.

c. Konflik Internal Partai PPP(1) Menjelang pemilu 1997 perebutan kursi calon

legislatif yang menjurus ke saling pecat di


berbagai daerah terjadi di Riau dan Sulawesi -Selatan.

(2) Semasa Habibie menjabat presiden banyak kadef^,PPP yang keluar dan mendirikan partai bamseperti PKB, PAN, Partai Keadilan, dan PBB

(3) Januari 2002 PPP, pecah, Zainuddin MZmendinkan Partai Persatuan PembangunanReformasi.

d. Konflik Internal PKB(1) Perseteruan antara Ketua Umum PKB Matori

Abdul Djalil dan Alwi Shihab mengenai sikappartai berhubungan dengan akandilengserkannya Presiden Wahid, yang juga ketuaDewan Syuro PKB. Akhimya Matori tetap hadirdalam sidang istimewa MPR, padahal DPP sudahmernutuskan untuk memboikot sidang itu.

Matori dipecat dari ketua umum PKB.(2) Setelah Matori menjadi menteri, ia menyatakan

^JJ"^sebagai ketua umum PKB yang syah (30 juli(3) Dalam muktamar luar biasa ya^g digelar di

Yo^akarta, 20 Januari 2002, akhimya Alwi•Shihab terpilih sebagai ketua umum PKB

e. Konflik Internal PAN

Sebanyak 16 anggota PAN, antara lain Faisal Basridan Bara Hasibuan, pada 21 Januari 2001, mundurdan p^.tai karena merasa PAN tidak lagi sesuaidengan platform partai.

f. Konflik Internal Partai Keadilan(1) Presiden PK Nurmahmudi Ismail 3 Mei 1999

mundur dari PK karena hendak bekeijasepenuhnya sebagai pegawai negeri. NamunMahmudi menolak biladikatakan mundur karenahendak bei^abung dengan PKB.

(2) Masa PK 10 November 2000 bemnjuk rasamemmta pengembalian dana sebesar Rp 2 8milyaryangdisimpandiBaitulMalwatTamwil. ' 4^

(Sumber: Litbang Komas, 2002)

^ I Pendidikan Kewarganegaraan

Latihan

a. Soal Uraian

(1) Uraikan periode perkembangan demokrasi diIndonesia!

(2) Diskripsikan garis besar sistem tata negara RIsebelum amandemen!

(3) Jelaskan garis besar sistem tata negara RI setelahamandemen!

(4) Uraikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia antsJi-atahun 1945-1950!

(5) Jelaskan pelaksanaan demokrasi liberal (1950-1959)! -

(6) Jelaskan pelaksanaan demokrasi terpimpin (1959-1966)!

(7) Diskripsikan pelaksanaan demokrasi Pancasila padaera Orde Baru!

(8) Diskripsikan pelaksanaan demokrasi pada erareformasi!.

(9) Bagimana menurut kamu citra DPR di mata rakyat?(10) Berikan beberapa contoh konflik" internal partai

politik di era reformasi ini! v

b. Tugas DiskusiBentuklah empat kelompok, masing-masing kelompok

membuat makalah sederhana dan dipresentasikan di depankelas. Adapun topik-topiknya sebagai berikut.

(1) Pelaks^aaxi demokrasi di Indonesia pada era ordelama.

(2) Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era ordebaru.

(3) Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era ordereformasi.

(4) Konflik internal partai politik di era orde reformasi.

D. Pengembangan Demokrasi di Indonesia MelaluiPelaksanaan Pemilu

1. Pemilu di Indonesia dari Waktu ke Waktu

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejsik pemilunasional pertama pada tahun 1955 sampai dengan pemilu


1999 telah menandai suatu tahapan penting dalam sejarahdemokratisasi di tanah air ini. Ada pasang surut pelibatanwarga negara dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu 1955-yang didasarkan pada UU No.7 Tahun 1953 berjalandemokratis serta relatif aman dan dam^. Salah satukuncinya adalah diwakilinya semua partai di dalam badanpenyelenggara pemilu. Walaupun secara formal, UU No.7yi953 sama sekali tidalc menyebut secara spesifikketerlibatan warga negara dalam badan penyelenggara danpengawas pemilu, tetapi warga negara lewat partai politikdapat mengimbangi pemaksaan kehendak oleh pejabatlokal, dengan usaha partai-partai lain yang melaporkannyakepada instansi yang lebih tinggi atau kepada wartawan(Sunarso, 2003:3).

Pemilu selama rezim Soeharto, yang dikenal denganistilah Pemerintahan Orde Baru, jauh sekali dari sistempolitik yang dianggap demokratis.. Selama enam kali (1971,1977, 1982, 1987, 1992, 1997) diselenggarakan pemilu olehrezim Soeharto, peluang untuk memberdayakan rakyatterbelenggu oleh perangkat perundang-undangan bidangpolitik. Lima paket UU bidang politik seperti UU Pemilu, UUPartai Politik, • UU tentang Susunan dan KedudukanDPR/DPRD dan MPR, UU tentang Referendum serta UUtentang Keormasan, semua disusun untuk mengendalikanhak-hak politik rakyat. Secara eksplisit Penjelasan UU No. 1Tahun ^9.85 tentang Pemilu menyebutkan bahwa, sampaidengan-Q'ga kali perubahan UU No. 15 Tahun 1969 "....padahakikatnya tidak mengubah dasar pikiran, tujuan, asas,dan sistem pemilihan umum dalam UU tersebut, tetapibertujuan untuk menyempurnakannya sesuai denganperkembangan keadaan" (Padmosugondo, 1988:27-28).Menurut Indria Samego, keberhasilan Pemerintah OrdeBaru sebagian besar disebabkan oleh begitu efektifnyaketentuan perundangan tersebut, sehingga baik kebebasansipil dan politik ral^at secara individual maupun partaipolitik tidak memiliki kemerdekaan untuk mengembangkanfungsinya. Pemilu selama periode 1971 hingga 1997 telahmenjadi sarana pelanggengan kekuasaan dan legitimasiPemerintah Orde Baru (Indria Samego: 1998:5).


Pemilu 1999 yang diselenggarakan setelah mundurnyaSoeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998membawa sejumlah harapan baru demokratisasi politik.Hanya dalam waktu kurang dari lima bulan sejak 21 Mei1998, telah lahir lebih dari 80 partai politik besaf dan kecil.Selain itu, rakyat pun seolah-olah mendapatkan kebebasanuntuk mengekpresikan kehendaknya yang selamalebih tigadasa warsa terjengkang di dalam rezim otoriter. Kare?hakebebasan tersebut, hampir setiap hari berbagai beritaunjuk rasa disuguhkan media massa. Tidak hanya diJakarta, masyarakat di daerah-daerah mulai menunjukkankeberaniannya terhadap praktik politik aparat negara yangmenurut mereka diwarnai oleh fenomena kolusi, korupsi,dan nepotisme. tttt tvt

Pemilu 1999 yang diselenggarakan berdasarkan UU inc.3 Tahun 1999 telah menandai babak baru perubahandalam mesin pemilu di Indonesia, yang berbeda denganpemilu masa orde baru. Pemilu 1999 telah menggeserdominasi pemerintah sebagai aparatur negara ke dalambentuk pemerataan partisipasi partai politik dan rakyat didalam penyelenggaraan pemilu. Berbeda dengan sistempemilu selama orde baru, di dalam sistem pemilu 1999partai politik mempunyai hak terlibat secara intensif dalamproses pemilu sejak Komisi Pemilihan Umum (KP )dibentuk, sehingga diharapkan mampu berfungsi sebagaiotoritas pengatur pemilu yang independen. Sebagaiperbandingan-, '̂Lembaga Pemilihan Umum (LPU) adalahsebuah tim y^g terdiri dari para menteri, yang selaluterbentur hambatan etis saat berusaha memperlihatkanprinsip-prinsip independensi dan keadilan. LPU tidakpernah mampu sebagai sebuah otoritas pemilu yangindependen, mengingat anggotanya semua adalah pegawainegeri yang selalu dibebani kewajiban untuk memenangkanGolongan Karya (Golkdr).

Pemilu 2004, yang ditetapkan pelaksanaannya pada 5April 2004, diselenggarakan untuk memilih anggota DPR,DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota (Pasal 3). Partisipasi masyarakat dalampenyelenggaraan pemilu 2004 diberikan peluang amatbesar. Hal ini ditandai dengan semakin terbukanya


masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu di dalamKPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal^lS).Cerminan bahwa KPU tidak boleh berasal dari un§urpemerintah atau partai politik antara lain tampak padapersyaratan bahwa seorang anggota KPU adalah orang yangtidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politikdan tidak sedang menduduki jabatan politik, Jabatanstruktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri(Pasal 18 butir i dan k).

Jika dicermati dari pemilu 1955, pemilu 1999, danpemilu 2004 yang diselenggarakan 5 April 2004, tampakada pergeseran pembangunan politik dan prosespelembagaan politik. Pada pemilu 1955 partai politikbersama-sama pemerintah menjadi badan penyelengarapemilu. Partai politik cukup kuat melakukan kontrol ataspenyelenggaraan pemilu. Pada pemilu sepanjang era ordebaru, keterlibatan masyarakat atau partai politik dalampenyelenggaraan pemilu sangat terbatas, bahkan hampirsama sekali tidak ada ruang untuk mengawasi jalannyapemilu. Pemilu menjadi alat legitimasi keiûasaan, melaluiGolkar. Barulah pada pemilu 1999, keterlibatan masyarakatmelûi partai politik dan organisasi pemantauan danpengawas independen pemilu diberikan porsi yang cukupbesar dalam aturan main pemilu tersebut. Meskipun adakendala di lapangan, ketika memantau kecuranganperhitungan suara dan pelanggaran lainnya, Pemilu 1999dianggap lebih baik daripada pemilu selama era orde baru.Penyelenggâan pemilu 2004 menjadi tantangan tersendiribagi masyarakat karena baik penyelenggara maupunpengawas pemilu berasal dari masyarakat (bukan daripartai politik maupun bukan dari birokrasi pemerintah).

2. Dasar Pemikiran Diadakannya PemiluNegara Republik Indonesia adsdah negara kesatuan yang

berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantumdalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakanprinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perludibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilanrakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan


umum yang dilaksan^an secara demokratis dantransparan (keterbukaan). Pemilihan umum merupakansarana demokrasi guna mewLijudkan sistem pemerintahan ^negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara ^yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yangberasal dari rakyat,- dijalankan sesuai dengan kehendakrakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Hanyakekuasaan pemerintahan negara yang memancarkankedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kiSatsebagai pemerintah yang amanah. Pemerintahan yangdibentuk melalui suatu pemilihan umum akan memilikiligitimasi yang-kuat.

3. Tujuan Pemilihan UmumUntuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana

dimaksud oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,periu diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umumbertujuan untuk memilih wakil ralQ^at untuk duduk didalam lembaga permusyawaratan /perwakilan rakyat,membentuk pemerintahan, melanjutkan \ perjuanganmengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhannegara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umumyang demokatis merilipakan sarana untuk menegakkankedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Olehkarena itu, pemilihan umum tidak boleh menyebabkanrusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara,

4. Asas Pemilihan Umum

Pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dantransparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum,bebas, dan rahasia. Asas itu didasarkan pada KetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorXIV/MPR 1998 tentang Perubahan dan Tambahan AtasKetetapan Majelis Permusyaaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor III/MPR/1988 tentang pemilihan umum.Masing-masing asas itu dapat dijelaskan sebagai berikut.


t*

a. Jujur *Dalam penyelenggaraan pemilihan umum,

penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partaipolitik peserta pemilihan umum, pengawas" danpemantau pemilihan umum, tergiasuk pemilih, sertasemua pihak yang terlibat secara tidak langsung,harus bersikap dan bertindak jujur sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku.

b. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiappemilih dan partai politik peserta pemilihan umummendapat perlakuan yang sama, serta bebas darikecurangan pihak manapun.

c. LangsungRakyat pemilih mempunyai hak untuk secara

langsung memberikan suaranya sesuai dengankehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

d. Umum %

Pada dasarnya semua warga negara yangmemenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu

"sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atautelah/pernah kawin berhak ikut memilih dalampemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur21 (duapuluh satu) tahun berhak dipilih. Jadipemilihan yang bersifat umum mengandung maknamenjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagisemua warga negara yang telah memenuhipersyaratan tertentu tanpa diskriminasi(pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras,golongan, jenis kelamin, kedaerahan-, dan statussosial.

e. • Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebasmenentukan pilihannya tanpa tekanan da^ paksaandari siapapun. Di dalam melaksanakan hakriya, Setiapwarga negara dijamin keamanannya, sehingga dapatmemilih sesuai dengan kehendak hati nurani dankepentingannya.


f. Rahasia

. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijaminbahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihsikmanapun dan dengan jalan apstpun.pemilihmemberikan sarannya pada surat suara dengan tidakdapat diketahui oleh orang lain kepada siapa

"suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berla^lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempatpemungutan suara dan secara su^a rela bersediamengungkapkan pilihannya kepada pihak mana pun.

5. Partisipasi dan Kualitas Pemilu Setelah ReformasiSebanyak apa pun kritik' yang diarahkan pada kurang

demokratis dan kurang berkualitasnya pemilu 1999, tidakdapat memungkiri bahwa pemilu 1999 adalah salah satutonggak sejarah politik Indonesia. Terselenggaranya pemilu1999 adalah sebuah bukti yang paling nyata atas penolakanbangsa ini terhadap berlakunya sistem lama di bawahkendali Soeharto. Sebab, dengan adanya pemilu 1999berarti semua hasil proses politik pada tahun 1997, yangseharusnya bam akan berakhir^ tahun 2002, sama sekalitidak diakui keabsahannya, baik secara legal formalmaupun substansi demokrasi.

Dengan adanya percepatan pemilu ini berarti bukanhanya ada pergantian total keanggotaan di MPR/DPR,melainkan juga harus segera digantinya pejabat Presidenyang. pada masa itu dipegang oleh BJ Habibie. Sebelumniejiyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintahmengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentangPemilu daji RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR dan DPRD. Ketiga draf UU ini disiapkan oleh sebuahtim Depdagri yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof.Dr. M. Ryaas Rasyid.

Setelah disyahkannya UU No. 2 tahun 1999 tentangPartai Politik, mulailah babak bam dalam dunia politik diIndonesia. Pada waktu itu sebanyak 141 partai politikterdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM ^angakhirnya yang dilegalisasi sebanyak 48 partai. Persiapai^pemilu ini relatif sangat singkat, yaitu selama 13 bulan.Singkatnya persiapan ini bukan dilihat dari rent^g waktu


yang ada melainkan dilihat dari berbagai gejolak sosialpolitik yang terjadi yang juga menghabisk^n konsentrasiseluruh elemen bangsa. '

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat,pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 1999 ini bisadilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 juni 1999. Tidak

- seperti yang diprediksikan dan dikhawafijrkan banyak pihaksebelumnya, ternyata pemilu 1999 bisa beijalan damai,tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapadaerah tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaanpemungutan suaranya terpaksa diundur satu pekan.Itupun karena adanya keterlambatan atas datangnyaperlengkapan pemungutan suara (Fadillah Putra, 2003:88).

Tidak seperti pada proses pemungutan suara yangberj^an lancar, tahap penghitungan suara dan pembagiankursi pada pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan.Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolakmenandatangani berita acara perhitungan suara dengandalih pemilu belum jurdil (jujur dan adil). Sikap penolakantersebut ditunjukkan dalam ^ebuah rapat pleno KPU. Ke-27partai tersebut adalah sebagai berikut: PK, PNU, PBI, PDI,Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKD, PAY,Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM,PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPI, PUMI, PSP, dan

, PARI (Fadillah Putra, 2003:88). Karena ada penolakan,dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPUkepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPUtersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (PanitiaPengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk menelitikeberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai diKPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslumemberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah.Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulismenyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudianjuga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil fmal pemilubaru diketahui masyarakat tanggal 26 Juli 1999,.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panit '̂ PethilihanIndonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Padatahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi diPPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan


kelompok kerja PPI menunjukkan bahwa partai Islam yangmelakukan stembus accoord (penggabungan sisa hasil ^uaradari beberapa partai yang platfomnya relatif samaj hanyamendapatkan 40 kursi. Sementara kelompok stembusaccoord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhakatas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya di^rahkankepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnyadiselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama,pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikansuara stembus accoord, sedangkan opsi kedua pembagiantanpa stembus accoord. Hanya 12 suara yang mendukungopsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua. 43

.suara. Lebih dari 8 partai walk out Ini berarti bahwapembagian kursi dilalmkan tanpa memperhitungkan lagistembus. accoord. Berbekal keputusan KPU tersebut, PPIakhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilupada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itumenunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPRatau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153kursi. Qolkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan205 kursi dibanding pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPPdengan ll.J2'9.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan58 kursi atali kehilangan 31 kursi dibanding pemilu 1997.PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen,mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yangmasih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursidibanding pemilu 1997 (Fadillah Putra, 2003:91).

Selengkapnya diliiar lima partai besar di atas PBB (13kursi), Partai keadilan (7 kursi), PKP (4 kursi), PNU (5kursi), PDKB (5 kursi), PBI (1 kursi), PDI (2 kursi), PP, PDR,PSII, PNI Front Marhaenis, PNI Masssa Marhaen, IPKI, PKU,Masyumi, PKD masing-masing satu kursi (FadillahPutra:91).


Sebaikhya Anda TahuDPR dan Fungsi Legislasinya ^

Kebiasaan titip tanda tangan pertanda Hadir bukanmonopoli mahasiswa yang sedang malas, tapi juga anggotaDPR- Lihatlah daftar hadir rapat paripurna pengesahan UUKetenaganukliran pada 26 Februari 1997. Tak kurang dari317 baris nama terbubuh tanda tangan. ^amun yang hadir

. secara fisik dalam rapat itu tak lebih dari 75 anggota.Begitu pula saat UU Tindak Pidana Pencucian Uangdisahkan tanggal 25 maret 2002, Sebanyak 260 dari 309

.anggota menyatakan kehadirannya hanya dengan tinta.Tindak kriminal atau perbuatan amoral telah berlangsungdi gedung parlemen, yaitu pemalsuan tanda tangan atauberbohong. Perilaku buruk ini sempat menyerap perhatianpublik. Tak mengherankan bila DPR dicap tak pernah bisa

• optimal menyalurkan aspirasi rakyat. Jajak pendapatKompas 10 juni 2002 mengungkapkan tingkatketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja DPR terusmenguat, Bila pada Agustus 2000 sekitar 52,5 persen dari1569 responden menyatakan tidak puas, pada Mei 2002tingkat ketidakpuasan naik menjadi 81,0 persen dengan830 responden.

Begit'U kekuasaan Soeharto berakhir, aktualisasi fungsiDPR bergeser. Bila pada masa orde baru lembaga ini taklebih dari tukang stempel pernerintah, kini DPR cenderungberkonsentrasi pada fungsinya sebagai pengawas kebijakan

-|>emerintah. Hal ini dipertontonkan kepada rakyat, melaluisiaran televisi dalam masa pemerintahan AbdurrahmanWahid. Rapat paripurna pengambilan keputusan untukmembentuk Pansus Bulog I pada 5 September 2000,misalnya, dijejali anggota yang antusias maupun yangmenentang. Konsentrasi pada fungsi pengawasan inimengendorkan fungsi lainnya. Salah satu adalah fungsilegislasi; fungsi membuat UU. Fakta ini barangkali bisamenjelaskan. Sejak tahun 1966 hingga 2001 terdapat 493undang-undang yang dihasilkan pemerintah da^ DPR.Rata-rata 13 sampai 14 undang-undang per tahun. Kumasa lalu. Tahun 2001 ditargetkan penetapan 30 undang-undang dan menyusun 40 RUU. Nyatanya hgmya 22 UUyang ditetapkan sepanjang tahun 2001. Dalam hal


^an. di dalam ccpr, pasal 21 dinyatakan bahwa...

Documents