analisis apbd kabupaten toba samosir
TRANSCRIPT
TUGAS KEBIJAKAN FISKAL
ANALISIS APBD DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
OLEH:
1.NOVITA SARI SETIAWAN 112101118
2.JUNITA AJIZAH 112101117
3.MENIK YUNI LESTARI 112101083
4.SRI LESTARI SIBUEA 112101082
JURUSAN:D3-KEUANGAN
GROUP:B
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI
TAHUN AJARAN 2013/2014
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita
ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat,
taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
makalah dengan judul ”ANALISIS APBD DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR”.
Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Kedua orang tua dan Dosen
Pembimbing mata kuliah kebijakan fiscal Pak Umar yang telah memberikan dukungan, kasih,
dan kepercayaan yang begitu besar. Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua
ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi.
Meskipun Saya berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu
ada yang kurang. Oleh karena itu, Saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar
Makalah ini dapat lebih baik lagi.
Akhir kata Saya berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.
Medan.Juni 2013
Novita Sari Setiawan
DAFTAR ISI
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG1.2 RUMUSAN MASALAH1.3 TUJUAN PENELITIAN1.4 MANFAAT PENELITIAN
BAB 2TINJAUAN PUSTAKA
II.1.1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan
II.1.2. KeuanganII.1.3. KomunikasiII.1.4 Keterlibatan Pelaku Bisnis
II.1.5. Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan
II.1.6. Monitoring dan Evaluasi
II.2.1. Sub Sektor Air Limbah
II.2.2. Sub Sektor Persampahan
II.2.3. Sub Sektor Drainase Lingkungan
II.2.4. Sektor Air Bersih
II.2.5. Aspek Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
BAB 3
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
Daftar Pustaka
BAB 1PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta.Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang di kenal dengan”Otonomi Daerah”.Walau pun istilah otonomi daerah bukan lah hal yang baru karena seiring dengan undanga undang dasar 1945. Otonomi daerah saat ini di kaitkan dengan undang undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah pusat daerah yang direvisi menjadi undang undang nomor 32 tahun 2004 dan undang undang no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah.Pemberlakuan kedua undang undang ini berkosekuensi pada perubahan pola pertanggung jawaban horizontal(horizontal accountability) kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Otonomi Daerah pada hakekat nya dalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi Daerah menuntut pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan sebaik-baik nya kepada masyarakat,salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel .Dalam konsep otonomi daerah maka di perlukan:
Pemberdayaan masyarakat Demokratisasi dalam arti pemberian tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Peluang untuk mempercepat perolehan kesejahteraan masyarakat secara merata Peningkatan mutu pelayanan birokrasi Peningkatan mutu pengawasan melalui legislative
Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah ,pemerintah kabupaten di tuntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemenrintahan,pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan nya.Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatan PAD yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelnggarakan dan mewujudkan otonomi daerah .Pada prinsip nya semakin besar sumbangan PAD terhadap anngaran pendaptan dan belanja daerah (APBD) akan menunjukan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan pada latar belakang,maka masalah yang hendak di teliti dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut: Kebijakan Daerah,Keterlibatan Pelaku Bisnis,Pemberdayaan Masyarakat,Aspek Gender dan kemiskinan,Monotoring dan Evaluasi,Aspek Teknis dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat,Sub Sektor Air Limbah,Persampahan Drainase Lingkungan,Sektor Air Bersih,Aspek Perilaku Hidup Bersih Sehat(PHBS) di Kabupaten Toba Samosir?/
1.3 Tujuan PenelitianBerdasarkan rumusan masalah di atas,maka tujuan penelitian ini adalah:Untuk
mengetahui apakh semua pengaruh dari pada Daerah Toba Samosir .
1.4 Manfaat PenelitianManfaat yang di harapkan dari peneltian ini adalah :
Bagi Peneliti,Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intekletual,mengembangkan wawasan berfikir yang di landasi konsep ilmiah khusus nya ilmu akuntasi sector public.
Bagi Praktisi,Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Toba Samosir dan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bagi Akademik,Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk menambah wacana dalam perkembangan Ilmu Akuntasi Sektor Publik
BAB 2TINJAUAN PUSTAKA
II.1.1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan
Dalam aspek kebijakan daerah dan kelembagaan, yang menjadi isu
strategis adalah:
1. Kebijakan Daerah
Belum adanya tatanan substansi Perda Kabupaten Toba Samosir yang secara
jelas dan tegas mengatur penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang baik
dan sehat serta kebijakan dasar yang memuat substansi yang tegas untuk
mengarahkan pola tindak seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah,
masyarakat maupun swasta. Kalaupun ada perda, hanya mengatur sektor
sanitasi secara parsial (tidak terpadu dan terintegrasi) misalnya Perda No. 7
Tahun 2001 tentang Retribusi Sampah dan Perda No. 49 tahun 1999 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
Saat ini Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum memiliki desain pola
kerjasama yang spesifik dengan pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan
pihak ketiga dalam pengelolaan layanan sanitasi di Kabupaten Toba Samosir.
2. Kelembagaan
Belum adanya SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
yang secara khusus menangani pengelolaan sanitasi sehingga pembangunan
sektor sanitasi masih ditangani secara parsial (tidak terintegrasi dan
terpadu) tersebar di beberapa SKPD, sehingga program pembangunan Sanitasi
yang dilakukan oleh SKPD masih kurang sinergis;
Pendistribusian tugas terkait sanitasi pada setiap SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir saat ini masih kurang jelas
dan tegas. Sebagai contoh kasus dapat diketahui dalam hal penanganan
persampahan dan air limbah sering terjadi tumpang tindih penanganannya
antara Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir
dengan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Toba Samosir;
Mekanisme dan prosedur layanan sanitasi yang diterapkan oleh masing-
masing SKPD penanggungjawab layanan sanitasi di Kabupaten Toba Samosir
saat ini masih minim dalam mendukung penyediaan layanan sanitasi yang
efektif dan efisien;
SKPD penanggungjawab layanan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Toba
Samosir saat ini masih berhadapan dengan masalah keterbatasan
personil/aparatur yang memiliki pengetahuan, dan keterampilan teknis serta
keterbatasan sarana dan prasarana sektor sanitasi. Adapun Badan/Dinas/
kantor/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang terkait
dengan pengelolaan pembangunan dan pengembangan sektor sanitasi terdiri
dari Bappeda yang didukung oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten melakukan fungsi tata kelola perencanaan, Koordinasi, Evaluasi
dan Monitoring secara manajerial; Dinas Pasar, kebersihan dan Pertamanan
(pengelola teknis kegiatan ) dibantu para camat, Badan Lingkungan Hidup dan
Pertambangan (pengelola teknis kegiatan) dibantu para camat, Dinas
Kesehatan (pengelola teknis kegiatan) dibantu para camat, Dinas Tata Ruang
dan Permukiman (pengelola teknis kegiatan) dibantu para camat, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata (pengelola teknis kegiatan) dibantu para camat,
Dinas Pendidikan (pengelola teknis kegiatan) dibantu para camat, Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (pengelola teknis
kegiatan keuangan) dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Toba Samosir sebagai
institusi pengawasan dan penilaian capaian pelaksanaan kegiatan;
Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 yang
dibentuk melalui Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 98 Tahun 2010,
merupakan kelompok adhoc dan saat ini masih berhadapan dengan masalah
keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tentang teknik pengelolaan
sanitasi.
Tantangan layanan sanitasi kabupaten pada sisi kebijakan daerah dan
kelembagaan:
Kurangnya perhatian selama ini terhadap pembangunan dan
pengembangan sektor sanitasi sehingga kebijakan daerah tentang
sanitasi masih sangat terbatas;
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda No. 7 Tahun 2001 tentang
Retribusi Sampah dan Perda No. 49 tahun 1999 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) secara umum masih rendah. Hal ini
dipengaruhi oleh masih rendahnya intensitas sosialisasi Perda dimaksud
dan masih terbatasnya jangkauan layanan sarana prasarana pendukung
pelaksanaan Perda dimaksud sehingga masyarakat merasakan jasa
pemerintah daerah;
II.1.2. Keuangan
Dalam aspek keuangan, yang menjadi isu strategis adalah:
Kemampuan APBD Kabupaten dalam membiayai pembangunan sanitasi masih
sangat terbatas;
Kurangnya inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD dari sektor layanan
sanitasi;
Penggunaan dana yang masih belum tepat sasaran;
Masih minimnya bantuan keuangan dari pemerintah daerah propinsi dan
pemerintah pada sektor sanitasi.
Adapun kondisi alokasi Anggaran untuk penataan sektor Sanitasi
(meliputi drainase, pemberdayaan masyarakat, persampahan dan penataan
lingkungan bersih dan sehat) di Kabupaten Toba Samosir dari APBD
Kabupaten Toba Samosir mulai dari TA 2008, 2009 dan 2010 yang tersebar
di Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang Permukiman, Badan Lingkungan
Hidup dan Pertambangan, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan serta
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:
Tabel II.1.
Alokasi Anggaran Penataan Sanitasi Dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Toba Samosir
KONDISI BELANJA
LANGSUNG APBD
KABUPATEN TOBA
PAGU (Rp)
SKPDT.A
TOTAL BELANJA
( Rp )
TOTAL BELANJA
LANGSUNG
TA 2008 TA 2009 TA 2010
2008 456.919.672.840
173.013.364.600
Dinas Kesehatan 2.440.784.000
- -
Dinas Tarukim 4.878.600.000
- -
Dinas Pasar 941.252.000
- -
Badan Lingkungan
Hidup &
P
ertambanga
1.692.300.344
- -
Dinas
Kebudayaan &
Pariwisata
200.000.000
- -
Total TA 2008 10.152.936.344 - -
2009 491.043.298.000
238.010.382.000
Dinas Kesehatan - 474.470.000
-
Dinas Tarukim - 5.697.900.000
-
Dinas Pasar - 1.096.983.000
-
Badan Lingkungan
Hidup &
P
ertambanga
- 1.224.510.200
-
Dinas
Kebudayaan &
Pariwisata
- 200.000.000
-
Total TA 2009 - 8.693.863.200 -
2010 456.919.672.840
173.013.364.600
Dinas Kesehatan - - 1.724.899.850
Dinas Tarukim - - 5.869.800.000
Dinas Pasar - - 615.000.000
Badan
Lingkungan
Hidup &
Pertambangan
- - 989.000.000
Dinas Kebudayaan &
Pariwisata
- - -
Total TA 2010 - - 9.198.699.850
Untuk melihat kondisi alokasi anggaran dari pos belanja APBD
Kabupaten Toba Samosir TA 2008, 2009 dan Tahun Anggaran yang sedang
berlangsung Tahun 2010 untuk penataan pembangunan sektor Sanitasi dilakukan
dengan perhitungan proporsi Total Belanja Langsung untuk sektor Sanitasi dari
setiap SKPD yang terlibat terhadap Total Belanja Langsung dari APBD
Kabupaten Toba Samosir. Dari tabel III.1 dapat diperoleh proporsi penataan
sektor sanitasi berturut–turut untuk TA 2008 sebesar 5,87%, TA 2009 sebesar
3,65% dan angka sementara TA. 2010 sebesar 5,32%.
Berdasarkan tabulasi perkembangan pendapatan dan belanja Kabupaten
Toba Samosir yang diuraikan dalam Tabel III.2, untuk menentukan kondisi
keuangan daerah dalam keadaan baik/tidak baik dapat ditentukan melalui
rasio/perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total
Pendapatan APBD dengan ketentuan apabila hasilnya ≥10%
menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah dalam keadaan baik. Maka merujuk
pada rasio PAD terhadap total pendapatan pada APBD Kabupaten periode
2005, 2006, 2007,
2008 dan 2009 berturut–turut sebesar 2,21%; 4,84%; 2,04%; 2,76% dan 2,13%.
Dengan demikian keadaan keuangan di Kabupaten Toba Samosir berada pada
posisi lemah/memerlukan bantuan/suntikan dana.
Tabel II.2Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba SamosirT.A Uraian Realisasi (Rp)
2005 Pendapatan Asli Daerah (PAD)1. Pendapatan Pajak Daerah 1.352.779.028,002. Retribusi Daerah 730.186.170,003. Hasil Perusahaan Milik Daerah & HasilPengelolaan Kekayaan Daerah
120.000.000,00
4. Lain-lain PAD yang sah 1.393.958.148,62
Jumlah PAD 3.596.923.346,62
Pendapatan Dana Perimbangan1. Bagian Daerah dari Bagi Hasil Pajak 15.012.448.282,002. Bagi Hasil Bukan Pajak 558.619.795,003. DAU 108.378.000.000,004. DAK 11.610.000.000,005. Bagi Hasil Pajak dan BantuanKeuangan dari Propinsi
9.236.792.102,00
Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan 144.795.860.179,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah1. Dana bantuan dari Pemerintah 14.635.626.877,92
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 14.635.626.877,92
Total Pendapatan T.A 2005 163.028.410.403,54
Belanja Tidak Langsung 91.531.897.976,00Belanja Pegawai/Personalia 77.376.030.836,00Belanja Barang dan Jasa 12.865.586.327,00Belanja Pemeliharaan 1.290.280.813,00
Belanja Langsung 65.506.164.524,69Belanja Aparatur 7.075.615.294,00
Belanja Operasi Pemeliharaan 5.972.653.823,00Belanja Pegawai/Personalia 2.498.356.000,00Belanja Barang dan Jasa 1.264.990.150,00Belanja Perjalanan Dinas 1.542.242.000,00
T.A Uraian Realisasi (Rp)Belanja Pemeliharaan 667.065.673,00Belanja Modal 1.102.961.471,00
Belanja Publik 47.531.503.004,69Belanja Operasi Pemeliharaan 31.154.695.291,50Belanja Pegawai/Personalia 4.912.021.800,00Belanja Barang dan Jasa 11.130.277.500,00Belanja Perjalanan Dinas 2.485.745.000,00Belanja Pemeliharaan 12.626.650.991,50Belanja Modal 16.376.807.713,19
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan 10.590.499.226,00
Belanja Tidak Tersangka 308.547.000,00
Total Belanja 157.038.062.500,69
Pembiayaan 17.135.428.227,28Penerimaan Pembiayaan 19.135.428.227,28Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunLalu
19.135.428.227,28
Pengeluaran Daerah 2.000.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) 2.000.000.000,00Pembayaran Hutang yang Jatuh Tempo 0,00
Jumlah Pembiayaan 17.135.428.227,28
2006 Pendapatan Asli Daerah (PAD)1. Pendapatan Pajak Daerah 1.661.771.736,00
2. Retribusi Daerah 1.206.532.558,003. Hasil Perusahaan Milik Daerah & HasilPengelolaan Kekayaan Daerah
1.216.056.214,00
4. Lain-lain PAD yang sah 9.503.733.066,54
Jumlah PAD 13.588.093.574,54
Pendapatan Dana Perimbangan1. Bagian Daerah dari Bagi Hasil Pajak 18.989.763.972,002. Bagi Hasil Bukan Pajak 528.073.001,003. DAU 210.442.000.000,004. DAK 26.656.526.809,00
T.A Uraian Realisasi (Rp)Belanja Pemeliharaan 667.065.673,00Belanja Modal 1.102.961.471,00
Belanja Publik 47.531.503.004,69Belanja Operasi Pemeliharaan 31.154.695.291,50Belanja Pegawai/Personalia 4.912.021.800,00Belanja Barang dan Jasa 11.130.277.500,00Belanja Perjalanan Dinas 2.485.745.000,00Belanja Pemeliharaan 12.626.650.991,50Belanja Modal 16.376.807.713,19
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan 10.590.499.226,00
Belanja Tidak Tersangka 308.547.000,00
Total Belanja 157.038.062.500,69
Pembiayaan 17.135.428.227,28Penerimaan Pembiayaan 19.135.428.227,28Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunLalu
19.135.428.227,28
Pengeluaran Daerah 2.000.000.000,00
2. Retribusi Daerah 1.206.532.558,003. Hasil Perusahaan Milik Daerah & HasilPengelolaan Kekayaan Daerah
1.216.056.214,00
4. Lain-lain PAD yang sah 9.503.733.066,54
Jumlah PAD 13.588.093.574,54
Pendapatan Dana Perimbangan1. Bagian Daerah dari Bagi Hasil Pajak 18.989.763.972,002. Bagi Hasil Bukan Pajak 528.073.001,003. DAU 210.442.000.000,004. DAK 26.656.526.809,00
Pembayaran Utang Pokok yang JatuhTempo
0,00
Pembiayaan Netto 19.904.591.012,22
2007 Pendapatan Asli Daerah (PAD)1. Pendapatan Pajak Daerah 2.005.834.236,002. Retribusi Daerah 1.435.382.972,003. Hasil Perusahaan Milik Daerah & HasilPengelolaan Kekayaan Daerah
980.840.264,50
4. Lain-lain PAD yang sah 2.846.392.246,00Jumlah PAD 7.268.449.718,50
Pendapatan Transfer1. Bagian Daerah dari Bagi Hasil Pajak 21.753.958.511,002. Bagian Daerah dari Bagi Hasil BukanPajak ( sumber daya alam )
614.116.417,00
3. DAU 239.982.000.000,004. DAK 54.552.000.000,005. Bagi Hasil Pajak 8.165.514.908,00Jumlah Pendapatan Transfer 325.067.589.836,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah1. Pendapatan Dana Darurat 8.000.000.000,002. Bantuan Keuangan dari Propinsi 5.078.476.500,00
3. Pendapatan lainnya 10.119.210.040,00Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 23.197.686.540,00
Total Pendapatan T.A 2007 355.533.726.094,50
Belanja 339.221.876.389,00Belanja Tidak Langsung 138.483.146.944,00Belanja Pegawai 124.611.557.744,00Belanja Bantuan Sosial 3.818.455.200,00Belanja Bantuan Keuangan KepadaPropinsi/
9.208.784.000,00
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesaBelanja Tidak Terduga 844.350.000,00
T.A Uraian Realisasi (Rp)6. Bagian Daerah dari Bagi Hasil Pajak 11.495.092.643,14Jumlah Pendapatan Transfer 356.577.281.624,14
Lain-lain Pendapatan yang Sah1. Bantuan keuangan dari Propinsi 6.259.446.796,002. Pendapatan Lainnya 7.996.276.089,94
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 14.255.722.885,94
Total Pendapatan T.A 2008 381.343.896.527,21
Belanja 400.570.675.521,69Belanja Operasi 299.976.027.387,60Belanja Pegawai 192.188.984.155,60Belanja Barang 86.139.075.232,00Belanja Bunga 0,00Belanja Subsidi 0,00Belanja Hibah 1.652.722.000,00Belanja Bantuan Sosial 7.771.362.000,00
Belanja Bantuan Keuangan 12.223.884.000,00
Belanja Modal 99.196.005.635,09Belanja Tanah 0,00Belanja Peralatan dan Mesin 27.838.462.796,00Belanja Gedung dan Bangunan 35.608.967.627,00Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan 35.514.775.612,09Belanja Aset Tetap Lainnya 233.799.600,00Belanja Aset Lainnya 0,00
Belanja Tidak Terduga 1.398.642.499,00Belanja Tidak Terduga 1.398.642.499,00
Jumlah Belanja T.A 2008 400.570.675.521,69
Surplus/(Defisit) (19.226.778.994,48)
Pembiayaan 49.590.366.829,17Penerimaan Daerah 49.590.366.829,17Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunLalu
49.590.366.829,17
T.A Uraian Realisasi (Rp)
Pencairan Dana Cadangan 0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00
Hasil Penjualan Asset Daerah yangDipisahkan
0,00
Pengeluaran Daerah 0,00
Pembentukan Dana Cadangan 0,00
Penyertaan Modal (Investasi) 0,00
Pembayaran Hutang Pokok yang JatuhTempo
0,00
Pembiayaan Netto 49.590.366.829,17
2009 Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
1. Pendapatan Pajak Daerah 2.828.191.424,00
2. Retribusi Daerah 2.668.493.980,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang dipisahkan
1.210.404.178,00
4. Lain - lain PAD yang sah 2.492.046.153,00
Jumlah PAD 9.199.135.735,00
Pendapatan Transfer
1. Bagian Daerah dari Bagi Hasil Pajak 23.021.176.051,00
2. Bagian Daerah dari Bagi Hasil BukanPajak ( sumber daya alam )
451.472.114,00
3. DAU 279.893.493.000,00
4. DAK 50.056.000.000,00
5. Bagi Hasil Pajak 9.895.076.755,28
Jumlah Pendapatan Transfer 363.317.217.920,28
Lain-lain Pendapatan yang Sah
1. Pendapatan Dana Darurat 34.455.466.000,00
2. Bantuan Keuangan dari Propinsi 6.881.834.000,00
3. Pendapatan lainnya 18.869.522.514,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah60.206.822.514,00
Total Pendapatan T.A 2009 432.723.176.169,28
Belanja 460.748.051.922,60
T.A Uraian Realisasi (Rp)Belanja Operasi 327.807.959.465,00Belanja Pegawai 237.704.684.600,00Belanja Barang 67.327.105.765,00Belanja Bunga 0,00Belanja Subsidi 0,00Belanja Hibah 1.409.932.000,00Belanja Bantuan Sosial 7.948.437.100,00Belanja Bantuan Keuangan 13.417.800.000,00
Belanja Modal 130.946.878.957,60Belanja Tanah 0,00Belanja Peralatan dan Mesin 12.857.828.490,00Belanja Gedung dan Bangunan 75.305.176.556,71Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan 42.719.071.840,89Belanja Aset Tetap Lainnya 64.802.070,00Belanja Aset Lainnya 0,00
Belanja Tidak Terduga 1.993.213.500,00Belanja Tidak Terduga 1.993.213.500,00
Jumlah Belanja T.A 2009 460.748.051.922,60
Surplus/(Defisit) -
Pembiayaan 30.363.587.834,69Penerimaan Daerah 30.363.587.834,69Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunLalu
30.363.587.834,69
Pencairan Dana Cadangan 0,00Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00Hasil Penjualan Asset Daerah yangDipisahkan
0,00
Pengeluaran Daerah 0,00Pembentukan Dana Cadangan 0,00Penyertaan Modal (Investasi) 0,00Pembayaran Hutang Pokok yang JatuhTempo
0,00
Pembiayaan Netto 30.363.587.834,69
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dapat dilakukan dengan membandingkan PAD perkapita terhadap
PDRB perkapita dengan ketentuan bahwa apabila nilai rasio PAD perkapita
terhadap PDRB perkapita ≥ 5% menunjukkan tingkat partisipasi yang baik. Maka
merujuk pada rasio PAD perkapita terhadap PDRB perkapita atas dasar harga
berlaku periode 2006, 2007, dan 2008 berturut–turut sebesar 6,40%; 3,01% dan
3,82%. Dengan demikian keadaan keuangan di Kabupaten Toba Samosir pada
tahun 2007 dan 2008 berada pada posisi tingkat partisipasi masyarakat yang
lemah/memerlukan bantuan/suntikan dana.
Tantangan layanan sanitasi kabupaten pada sisi keuangan:
1. Kurangnya perhatian selama ini terhadap pembangunan dan pengembangan
sektor sanitasi sehingga pengalokasian keuangan daerah masih belum
mendukung pembangunan dan pengembangan sektor sanitasi;
2. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia aparatur dalam
meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.
II.1.3. Komunikasi
Dalam aspek komunikasi, yang menjadi isu strategis adalah:
Advokasi isu sanitasi belum dilakukan secara terintegrasi (dilakukan secara
parsial/sektoral dan tidak terpadu) oleh SKPD terhadap seluruh pemangku
kepentingan;
Belum optimalnya perluasan jaringan, aliansi dan kemitraan dari berbagai
kelompok sasaran (media massa, sekolah, universitas, jaringan keagamaan,
posyandu) bagi percepatan pembangunan sanitasi skala kota di Kabupaten
Toba Samosir;
Belum terbangunnya sistem informasi sanitasi kabupaten sebagai wahana
bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) seperti adanya pertemuan
berkala yang berpotensi sebagai pemicu dan focal point dalam mendukung
percepatan pembangunan sanitasi.
Tantangan layanan sanitasi kabupaten pada sisi komunikasi:
1. Minimnya sarana dan prasarana pendukung penyebarluasan informasi
layanan sanitasi;
2. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia aparatur dalam
penyebarluasan informasi layanan sanitasi.
II.1.4 Keterlibatan Pelaku Bisnis
Dalam aspek keterlibatan pelaku bisnis, yang menjadi isu strategis adalah belum
adanya keterlibatan pelaku bisnis dalam mengelola sektor sanitasi.
Tantangan layanan sanitasi kabupaten pada sisi keterlibatan pelaku bisnis:
1. Tingginya ketergantungan pengelolaan sanitasi pada pemerintah;
2. Kurangnya kepedulian terhadap pengelolaan sanitasi.
II.1.5. Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan
Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, yang
menjadi isu strategis adalah:
Masyarakat belum berkontribusi/swadaya dalam pembangunan dan
pengelolaan sanitasi (air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan air
bersih);
Dukungan SKPD terkait sanitasi masih terbatas dalam melibatkan masyarakat;
Kurangnya kerelaan masyarakat dalam pelepasan lahan dan ketersediaan
lahan untuk pembangunan dan pengembangan sektor sanitasi.
Tantangan layanan sanitasi kabupaten pada sisi pemberdayaan masyarakat,
aspek jender dan kemiskinan:
1. Kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah;
2. Kesadaran masyarakat pada umumnya masih rendah.
II.1.6. Monitoring dan Evaluasi
Dalam aspek monitoring dan evaluasi, yang menjadi isu strategis adalah belum
adanya mekanisme pemantauan berkala dan evaluasi untuk mengukur
keberhasilan kegiatan sanitasi.
Tantangan layanan sanitasi kabupaten pada sisi monitoring dan evaluasi:
1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung;
2. Masih minimnya kemampuan sumber daya aparatur.
II.2. Aspek Teknis dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
A. Perencanaan Wilayah Kabupaten Toba Samosir
Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan strategi pengembangan
wilayah Kabupaten Toba Samosir ini adalah sebagai berikut:
1. Secara Lokal (Mikro) adalah pemecahan masalah ketidakseimbangan
perkembangan antara wilayah bagian utara dengan wilayah bagian selatan,
termasuk didalamnya masalah kegiatan yang merusak lingkungan.
2. Secara Regional dan Nasional (Makro) adalah meningkatkan peran
Kebupaten Toba Samosir terhadap wilayah sekitarnya baik secara ekonomi
maupun fisik dan ikut mendorong terciptanya kawasan andalan Tapanuli dan
sekitarnya (Unggulan kawasan pantai tengah (Toba Samosir) dan kawasan
Strategis Nasional Danau Toba dan Sekitarnya.
3. Secara Internasional (Makro) adalah meningkatkan peran Kabupaten Toba
Samosir dalam konteks perdagangan Internasional terutama dengan Negara-
negara di Kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan.
Adapun dasar-dasar dalam penentuan strategi pengembangan wilayah ini adalah
sebagai berikut:
1. Analisis kebijaksanaan pembangunan dalam Konstelasi Nasional, Pulau
Sumatera dan Provinsi Sumatera Utara;
2. Hasil perumusan Potensi dan Masalah Pengembangan Wilayah Kabupaten
Toba Samosir.Berdasarkan hal tersebut, maka strategi pengembangan ruang wilayah
Kabupaten Toba Samosir dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Mempertahankan kawasan yang berfungsi lindung
2. Mendorong pertumbuhan kawasan yang berfungsi budidaya yang terdiri dari:
Kawasan yang sangat perlu didorong pertumbuhannya
Kawasan yang perlu didorong pertumbuhannya
Kawasan yang didorong pertumbuhannya
3. Mengendalikan pertumbuhan kawasan yang berlokasi 100 meter dari pinggir
pantai dengan pertimbangan rawan bencana.
Kondisi fisik wilayah Kabupaten Toba Samosir yang cenderung linier
atau memanjang dari Utara ke Selatan, maka struktur pusat pengembangan yang
sesuai untuk wilayah ini adalah Pusat Jamak (Pusat lebih dari satu). Adapun dasar
pertimbangan dalam penyusunan rencana struktur pusat pengembangan wilayah
Kabupaten Toba Samosir adalah sebagai berikut:
1. Hasil analisis struktur ruang berdasarkan RTRW Nasional, RTRW Pulau
Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Utara;
2. Hasil analisis skalogram;
3. Hasil perumusan potensi dan masalah pengembangan wilayah;
4. Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Toba Samosir;
5. Kebijaksanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
(Visi, Misi, Arah Kebijakan Program Strategis).
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Struktur Pusat
Pengembangan Wilayah Kabupaten Toba Samosir dapat diuraikan sebagai
berikut:
A. Pusat Pengembangan Wilayah Hirarki I
Pusat Pengembangan Wilayah Hirarki I untuk melayani kegiatan dengan skala
Regional (Kabupaten Toba Samosir dengan Sekitarnya) dan Lokal
(Kabupaten Toba Samosir) serta Lingkungan (Kecamatan). Sedangkan
lokasi dari Pusat
Pengembangan Wilayah Hirarki I ini adalah di Pusat Kecamatan Balige
dengan pertimbangan:
Lokasi strategis dilalui oleh jaringan jalan Negara dan merupakan Ibukota
Kabupaten (Pusat Pemerintahan);
Sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Sumatera Utara dan Balige sebagai
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) type II/C/1;
Sesuai dengan potensi eksisting.
Adapun fungsi primer dari Pusat Pengembangan Balige ini adalah :
Pusat Pemerintahan Kabupaten & Kecamatan;
Pusat Kawasan Industri Kecil (industri pengolahan hasil
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri rumah tangga
lainnya);
Pusat Pendidikan umum dan Kejuruan (SD, SLTP, SLTA, PT/DIII);
Pusat perdagangan dan jasa (Pasar dan Bank);
Pusat Transportasi Danau.
B. Pusat Pengembangan Wilayah Hirarki II
Pusat Pengembangan Wilayah Hirarki II ini untuk melayani kegiatan
dengan skala Lokal (Kabupaten Toba Samosir) dan skala lingkungan kecamatan.
Sedangkan lokasi dari Pusat Pengembangan Wilayah Hirarki II ini adalah sebagai
berikut:
1. Pusat Kecamatan Porsea dengan pertimbangan:
Lokasi strategis dilalui oleh jaringan jalan Provinsi dan merupakan Ibukota
Kecamatan Sesuai dengan arahan RTRW Nasional untuk mendorong pertumbuhan
kawasan tertinggal, Porsea sebagai PKL (Perda RTRWP Usul Kabupaten)
Sesuai dengan potensi eksisting.
Adapun fungsi primer dari Pusat Pengembangan Porsea ini adalah:
Pusat Pemerintahan Kecamatan
Pusat Pertanian
Industri Kertas (Toba Pulp Lestari)2. Pusat Kecamatan Sigumpar dengan pertimbangan:
Lokasi strategis dilalui oleh jaringan jalan Provinsi dan merupakan ibukota
Kecamatan
Sesuai dengan arahan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Sumatera Utara
Sesuai dengan potensi eksisting.
Adapun fungsi primer dari Pusat Pengembangan Sigumpar ini adalah:
Pusat Pemerintahan Kecamatan
Pusat Pariwisata Rohani (Museum, Makam Nomensen)
Pusat Pendidikan Menengah.
3. Pusat Kecamatan Lumban Julu dengan pertimbangan:
Lokasi strategis dilalui oleh jaringan jalan Provinsi dan merupakan Ibukota
Kecamatan
Sesuai dengan potensi eksisting.
Adapun fungsi primer dari Pusat Pengembangan Lumban Julu ini adalah:
Pusat Pemerintahan Kecamatan
Pusat Pertanian dan pengolahan hasil pertanian
Pusat Agropolitan (Pengembangan Tanaman Jagung)
Pusat pendidikan menengah.
4. Pusat Kecamatan Habinsaran dengan pertimbangan:
Lokasi strategis dilalui oleh jaringan jalan Negara dan merupakan Ibukota
Kecamatan
Sesuai dengan potensi eksisting
Sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Sumatera Utara.
Adapun fungsi primer dari Pusat Pengembangan Habinsaran ini adalah :
Pusat Pemerintahan Kecamatan
Pusat Perkebunan (PTP IV Kebun Teh Sibosur)
Pusat Pertanian dan pengolahan hasil perkebunan
Pusat pendidikan menengah dan kejuruan.
C. Pusat Pengembangan Wilayah Hirarki III
Pusat Pengembangan Wilayah Hirarki III ini untuk kegiatan dengan skala
lingkungan Kecamatan. Dasar pertimbangan pemilihan lokasinya adalah sesuai
dengan potensi eksisting dan merupakan Ibukota Kecamatan. Adapun lokasi
tersebut terdiri dari:
1. Pusat Kecamatan Laguboti
2. Pusat Kecamatan Tampahan
3. Pusat Kecamatan Siantar Narumonda
4. Pusat Kecamatan Silaen
5. Pusat Kecamatan Uluan
6. Pusat Kecamatan Meranti Pintu Pohan
7. Pusat Kecamatan Ajibata
8. Pusat Kecamatan Borbor
9. Pusat Kecamatan Nassau
10. Pusat Kecamatan Parmaksian
11. Pusat Bonatua Lunasi
Pusat Kecamatan masing-masing dengan pertimbangan skala lingkungan:
Lokasi strategis skala lingkungan sebahagian wilayah dilalui oleh
jaringan jalan Provinsi dan jalan Kabupaten serta merupakan Ibukota
Kecamatan
Sesuai dengan potensi eksisting
Sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Sumatera Utara.
Adapun fungsi primer dari Pusat Pengembangan masing-masing kecamatan
adalah:
Pusat Pemerintahan Kecamatan
Pusat Perkebunan rakyat dan pengolahan hasil perkebunan rakyat
Pusat Pertanian dan pengolahan hasil pertanian
Pusat pendidikan menengah dan kejuruan.
Isu strategis aspek teknis ini memuat tentang isu strategis dan
tantangan layanan sanitasi sebagaimana berikut:
II.2.1. Sub Sektor Air Limbah
Adapun isu-isu strategis dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Toba
Samosir adalah sebagai berikut:
Sangat minimnya sarana prasarana pengelolaan air limbah;
Alokasi anggaran pengelolaan air limbah sangat terbatas;
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan tanah/aset untuk
kepentingan umum;
Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air
limbah.
Tantangan Layanan Sanitasi Kabupaten Pada Aspek Teknis Sub Sektor Air Limbah:
1. Minimnya ketersediaan data dan informasi kondisi lapangan (topografi,
hidrologis, demografi, dsb);
2. Keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
3. Kondisi jarak hunian penduduk relatif dekat;
4. Mindset masyarakat belum terarah ke pengelolaan air limbah, apalagi
dikemudian hari ada pungutan biaya untuk retribusi;
5. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata.
II.2.2. Sub Sektor Persampahan
Adapun isu-isu strategis dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Toba
Samosir adalah sebagai berikut:
Kesadaran masyarakat akan buang sampah dengan benar rendah;
Sarana dan Prasarana persampahan masih sangat kurang;
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan tanah/aset untuk
kepentingan umum;
Sangat terbatasnya alokasi anggaran pengelolaan persampahan;
Minimnya petugas kebersihan.
Tantangan layanan sanitasi kabupaten pada aspek teknis sub sektor
persampahan:
1. Tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata;
2. Minimnya ketersediaan data dan informasi tentang volume timbunan
sampah;
3. Keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan persampahan;
4. Mindset masyarakat belum terarah ke pengelolaan sampah, ditambah lagi
adanya pungutan biaya untuk retribusi sampah.
II.2.3. Sub Sektor Drainase Lingkungan
Adapun isu-isu strategis dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Toba Samosir
adalah sebagai berikut:
Rendahnya kesadaran masyarakat;
Alokasi anggaran terbatas;
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan tanah/aset untuk
kepentingan umum;
Kurangnya fasilitas sanitasi umum dan lingkungan permukiman.
Tantangan layanan sanitasi kabupaten pada aspek teknis sub sektor drainase:
1. Keterbatasan lahan dan tingkat kerelaan masyarakat dalam pelepasan lahan
masih minim;
2. Tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata;
3. Minimnya ketersediaan data dan informasi tentang kondisi lapangan
(topografi, sebaran permukiman, hidrologi, dsb);
4. Keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan drainase.
II.2.4. Sektor Air Bersih
Adapun isu-isu strategis dalam pengelolaan air bersih di Kabupaten Toba Samosir
adalah sebagai berikut:
Rendahnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan & pemeliharaan sarana
dan prasarana air bersih;
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan tanah/aset untuk
kepentingan umum;
Alokasi anggaran pengelolaan air bersih sangat terbatas;
Terbatasnya ketersedian dan keberfungsian sarana dan prasarana air bersih.
Tantangan layanan sanitasi kabupaten pada aspek teknis sub sektor air bersih:
1. Minimnya ketersediaan data dan informasi kondisi lapangan tentang sumber-
sumber air bersih;
2. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata;
3. Terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam hal penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi pengelolaan air bersih.
II.2.5. Aspek Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Adapun isu-isu strategis dalam pengelolaan PHBS di Kabupaten Toba
Samosir adalah sebagai berikut:
Kesadaran masyarakat tentang arti penting PHBS masih terbatas;
Alokasi anggaran sangat terbatas;
Sarana prasarana pendukung jangkauan layanan PHBS masih terbatas .
Tantangan layanan sanitasi kabupaten pada aspek teknis sub sektor PHBS adalah
tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata.
BAB 3
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan data dari analisis apbd di daerah toba samosir dapat di simpulkan sebagai berikut:
Dalam segi kebijakan daerah dan kelembagaan,Kabupaten Toba Samosir belum mempunyai sarana dan prasana yang mendukung untuk kebutuhan Daerah nya
Dari segi keuangan, Kemampuan APBD Kabupaten dalam membiayai pembangunan sanitasi masih sangat terbatas dan Masih minimnya bantuan keuangan dari pemerintah daerah propinsi dan pemerintah pada sektor sanitasi
Dari segi komunikasi, Advokasi isu sanitasi belum dilakukan secara terintegrasi (dilakukan secara parsial/sektoral dan tidak terpadu) oleh SKPD terhadap seluruh pemangku kepentingan dan Belum terbangunnya sistem informasi sanitasi kabupaten sebagai wahana bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) seperti adanya pertemuan berkala yang berpotensi sebagai pemicu dan focal point dalam mendukung percepatan pembangunan sanitasi.
Dari segi Keterilbatan Pelaku Bisnis,Tingginya ketergantungan pengelolaan sanitasi pada pemerintah d a n Kurangnya kepedulian terhadap pengelolaan sanitasi
Dari segi pemberdayaan masyarakat, Masyarakat belum berkontribusi/swadaya dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi (air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan air bersih)dan Kurangnya kerelaan masyarakat dalam pelepasan lahan dan ketersediaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan sektor sanitasi
Dari segi monitoring dan evaluasi, Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan Masih minimnya kemampuan sumber daya aparatur
3.2 SARANPerlu ada nya perubahan dari sector kebijakan daerah dan kelembagaan untuk kegiatan sarana dan prasana di daerah Toba Samosir termasuk Daerah yang cukup menghasilkan apbd yang cukup tinggi di Sumatera Utara di bandingkan Daerah lain karena Toba Samosir merupakan daerah yang banyak di kunjuingi para wisatawan untuk berwisata.Oleh karena Itu,Pemerintah harus tanggap dengan hal ini dan bisa menjadikan Kabupaten Toba Samosir sebagai Kabupaten yang memberikan anggaran paling tinggi di daerah Sumatera Utara.
DAFTAR PUSTAKA
Kuncoro,Mudrajad(2004).Otonomi Dan Pembangunan Daerah:Reformasi,Perencanaan,Strategi dan Peluang.Jakarta,Erlangga
Sidik,Machmud,DKK.(2002).Dana Alokasi Umum:Konsep ,Hambatan,dan Prospek di Era Otonomi Daerah.Jakarta:Kompas Media Nusantara
Syamsi,Ibnu.1994.Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara.Rineka Cipta.Jakarta
Yuwono,Sony.DKK.2005.Pengganggaran Sektor Publik Bayumedia Publising.Surabaya
Diknas.2007.Akuntasi Sektor Publik.Modul.Medan
Bappenas.(2003).Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah:Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang di Lakukan Daerah.Direktorar Pengembangan Otonomi Daerah
Hidayat,Paidi dan Sirojuzilam.(2006).Kajian Tentang Keuangan Daerah Kota Medan di Era Otonomi Daerah.Jurnal Wahana Hijau.Vol 2 dan No 1