analisis dana dekonsentrasi dan dana apbd sektor pendidikan di
TRANSCRIPT
ANALISIS DANA DEKONSENTRASI DAN
DANA APBD SEKTOR PENDIDIKAN DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2011
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro
Disusun oleh :
LEO HENDRA PERMANA
NIM. C2B008086
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013
ii
PERSETUJUAN SKRIPSI
Nama Penyusun : Leo Hendra Permana
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008086
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP
Judul Skripsi : “ANALISIS DANA DEKONSENTRASI
DAN DANA APBD SEKTOR
PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2003-2011”
Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E, M.Si
Semarang, 02 Juli 2013
Dosen Pembimbing,
(Evi Yulia Purwanti, S.E, M.Si)
NIP. 197107251997022001
iii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI
Nama Penyusun : Leo Hendra Permana
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008086
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP
Judul Skripsi : “ANALISIS DANA DEKONSENTRASI
DAN DANA APBD SEKTOR
PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2003-2011”
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal …………………..2013
Tim Penguji,
1. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si ( )
2. Prof. Dr. Miyasto., SU ( )
3. Dr. Nugroho SBM., M.SP ( )
Mengetahui,
Pembantu Dekan I
( Anis Chariri, M.Com., Ph.D)
NIP. 196708091992031001
iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Leo Hendra Permana menyatakan
bahwa skripsi dengan judul : ANALISIS DANA DEKONSENTRASI DAN
DANA APBD SEKTOR PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2003-2011, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara
menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang
menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya
akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau
keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang
lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.
Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di
atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi
yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti
bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain
seolaholah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah
diberikan oleh universitas batal saya terima.
Semarang, 02 Juli 2012
Yang membuat pernyataan,
( Leo Hendra Permana)
NIM. C2B008086
v
ABSTRAK
Dana Dekonsentrasi merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat kepada
daerah untuk membantu peningkatan program-program pemerintah daerah yang
masih menjadi perhatian pemerintah pusat yaitu pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, dan lain-lain. Dana dekonsentrasi merupakan bagian dari
pengeluaran pemerintah pusat, dimana dana dekonsentrasi terdiri dari belanja
pegawai, belanja barang, dan bantuan sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan
membuktikan secara empiris perbedaan dengan adanya dana dekonsentrasi dan
dana APBD terhadap angka putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Kajian dari
penelitian ini menggunakan data kuantitatif, dengan jenis time series data. Data
time series yang digunakan mulai periode 2003-2011. Alat analisis yang
digunakan adalah uji beda, untuk melihat perbedaan adanya dana dekonsentrasi
dan tidak adanya dana dekonsentrasi dengan dana APBD untuk pendidikan dan
perkembangan pendidikan dari tahun ke tahun.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dana dekonsentrasi dialokasikan ke
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini. Alokasi yang
terbesar pada pendidikan dasar sekitar 90%, hasil uji beda menunjukkan bahwa
adanya dana dekonsentrasi atau tidak adanya dana dekonsentrasi tidak memiliki
perbedaan dengan dana APBD terhadap angka putus sekolah di Provinsi Jawa
Tengah.
Kata kunci : Dana Dekonsentrasi, APBD, Angka Putus Sekolah, Jawa Tengah
vi
ABSTRACT
Deconcentration a grant from central government to the regions to help increase
local government programs are still a central concern: education, health,
infrastructure, and others. Deconcentration fund is part of central government
expenditure, which consists deconcentration of personnel expenditure, spending
on goods, and social assistance.
This study aims to analyze the allocation of deconcentration and demonstrate
empirically difference deconcentration funds and funds from the budget of the
school dropout rate in the province of Central Java. Study of this research uses
quantitative data, the type of time series data. Time series data are used from the
period 2003-2011. Analysis tools used are different test, to see the difference in
the concentration funds and the absence of deconcentration funds with funds from
the budget for education and educational development from year to year.
Results of the study showed that the concentration funds allocated to primary
education, secondary education, early childhood education. The largest
allocations to basic education about 90%, different test results indicate that the
presence or absence of deconcentration deconcentration has no difference with
funds from the province expenditure of the school dropout rate in the province of
Central Java.
Keywords: Deconcentration, Province expenditure, Dropouts education, Central
java
vii
KATA PENGANTAR
Salam Sejahtera,
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat,
perlindungan dan syukur sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “ANALISIS DANA DEKONSENTRASI DAN DANA
APBD SEKTOR PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2003-2011” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Sarjana Strata
1 (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
Semarang.
Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dari
berbagai pihak, baik berupa dukungan doa, semangat, material, maupun spiritual.
Oleh karena itu, terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :
1. Bapak Prof. Drs. Muhamad Nasir, M.Si, Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Hadi Sasana, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Johanna Maria Kodoatie SE.,MEc.,PhD selaku dosen pembimbing I
yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, serta arahan
kepada penulis.
4. Ibu Ibu Evi Yulia Purwanti, SE, M.Si selaku dosen pembimbing II yang
telah bersedia meluangkan waktu disela kesibukan, serta telah sabar
memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama
proses penelitian ini.
5. Ibu Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, M. Si selaku dosen wali mahasiswa
Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan angkatan 2008 Reg II.
viii
6. Keluargaku, papah, mamah, kakak, dan Margaretha Ega Rindu untuk
dorongan dan perhatian yang tidak pernah habis serta doa yang tidak
pernah putus.
7. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai
harganya selama belajar di Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro Semarang.
8. Bapak Jasman dan Bapak Kia Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
9. Teman-teman Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
angkatan 2008 Reg II : Muji, Ketut, Tito, Andi, Ocy, Isty, Wanti, Haniz,
Hera, Andika, Rekha, Iqbal, Bawang, Ryan, Gerhard, Berlian, Philip,
Adelino, Yanuar. Terimakasih sudah banyak membantu, meluangkan
waktu, memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berarti bagi
penulis.
10. Teman-teman Team 1 KKN 2012 Desa Paren, terimakasih atas doa dan
semangatnya.
11. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu
yang juga ikut serta memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis.
Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan
banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan
pihak yang membutuhkan.
Semarang, 02 Juli 2013
Penulis,
Leo Hendra Permana
ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN
Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan
menerimanya.
(Matius 21:22)
Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, kedua orang tua dan orang lain.
Hidup adalah sebuah proses, hidup adalah belajar, tanpa mengenal batas umur dan
tanpa mengenal kata tua.
Jatuh dalam keadaan apapun berdiri lagi, kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi,
dalam sebuah proses pasti ada halangan.
Never Give Up
Buah karya ini kupersembahkan untuk:
• Kedua Orang Tua
• Kepada Sahabat-Sahabat
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ . iii
PERNYATAAN ORISINILITAS ....................................................................... iv
ABSTRAK .......................................................................................................... v
ABSTRACT ........................................................................................................ vi
KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................... ix
DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv
DAFTAR DIAGRAM ........................................................................................ . xv
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................. xvi
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................ 13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................. 15
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................. 17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 18
2.1 Landasan Teori ............................................................................ 18
2.1.1 Pengeluaran Pemerintah ....................................................... 18
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah ............................................. 21
2.1.2.1 Kebijakan Fiskal ..................................................... 23
2.1.2.2 Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro .................. 25
xi
2.1.2.3 Pengeluaran Pemerintah Secara Makro................... 26
2.1.3 Gambaran Umum APBD ...................................................... 29
2.1.4 Gambaran Umum APBN ...................................................... 36
2.1.5 Anggaran Daerah ................................................................... 37
2.1.6 Pengertian Dana Dekonsentrasi ............................................ 39
2.1.7 Pendidikan Sebagai Investasi ............................................... 40
2.1.8 Putus Sekolah ....................................................................... 42
2.1.9 Penyebab Putus Sekolah ....................................................... 43
2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................... 45
2.3 Kerangka Pemikiran .................................................................... 51
2.4 Hipotesis ...................................................................................... 54
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 55
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel ................ 55
3.1.1 APBD .................................................................................... 55
3.1.2 Dekonsentrasi ........................................................................ 55
3.1.3 Angka Putus Sekolah ............................................................. 55
3.2 Jenis dan Sumber Data ................................................................ 56
3.3 Metode Pengumpulan Data ......................................................... 56
3.4 Metode Analisis ........................................................................... 56
3.4.1 Statistik Deskriptif ................................................................. 57
3.4.2 Uji Normalitas ....................................................................... 57
3.4.2 Uji Beda................................................................................. 59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 60
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian ......................................................... 60
4.1.1 Provinsi Jawa Tengah ........................................................... 60
xii
4.2 Statistik Deskriptif ....................................................................... 64
4.3 Dana Dekonsentrasi Terhadap Pendidikan .................................. 65
4.4 Hasil Hipotesis Penelitian ........................................................... 91
BAB V PENUTUP .......................................................................................... 94
5.1 Kesimpulan .................................................................................. 94
5.2 Keterbatasan ................................................................................ 96
5.3 Saran ............................................................................................ 96
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 98
LAMPIRAN – LAMPIRAN
xiii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Alokasi dana Dekonsentrasi pendidikan di Jawa Tengah ................ 8
Tabel 1.2 Jumlah Siswa Segala Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah
2007-2011.......................................................................................... 12
Tabel 1.3 Angka Putus Sekolah Dalam Segala Tingkat Pendidikan di Jawa
Tengah 2003-2011 ............................................................................ 12
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif ................................................................... 64
Tabel 4.2 Jumlah Total Dana Dekonsentrasi..................................................... 66
Tabel 4.3 Dana Dekonsentrasi Mengenai Belanja Pegawai ............................. 80
Tabel 4.4 Dana Dekonsentrasi Mengenai Belanja Barang ................................ 83
Tabel 4.5 Dana Dekonsentrasi Mengenai Bantuan Sosial ............................... 86
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov test Antara
Dana Dekonsentrasi dan Dana APBD ........................................... ... 91
Tabel 4.7 Hasil Uji Korelasi antara Dana APBD dan Dana Dekonsentrasi .... . 92
Tabel 4.8 Hasil Uji Wilcoxon Antara Dana APBD dan Dana Dekonsentrasi .. 93
xiv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner ................ 27
Gambar 2.2 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah .............................. 28
Gambar 4.1 Peta Jawa Tengah ............................................................................ 60
xv
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 4.1 Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar ........................... 68
Diagram 4.2 Data Dekonsentrasi Program Pendukung Pendidikan Dasar ......... 69
Diagram 4.3 Dana Dekonsentrasi Pendidikan Menengah ................................... 71
Diagram 4.4 Dana Dekonsentrasi Pendidikan Usia Dini .................................... 73
Diagram 4.5 Dana Dekonsentrasi Belanja Pegawai Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah ..................................................................... 76
Diagram 4.6 Belanja Barang Pendidikan Dasar .................................................. 82
Diagram 4.7 Belanja Barang Pendidikan Menengah .......................................... 83
Diagram 4.8 Bantuan Sosial Pendidikan Dasar .................................................. 86
Diagram 4.9 Bantuan Sosial Pendidikan Menengah ........................................... 87
xvi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 4.1 Share Dana Dekonasentrasi ............................................................... 73
Grafik 4.2 Share Belanja Barang Dana Dekonsentrasi ....................................... 82
Grafik 4.3 Share Bantuan Sosial Dana Dekonasentrasi ...................................... 89
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di ASIA,
mempunyai keanekaragaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang semua
dilandaskan pada asas bangsa Indonesia yaitu Pancasila. UUD 1945 merupakan
landasan pemerintah dalam mengatur kegiatan pemerintah dan untuk pengambilan
keputusan kebijakan. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa orde baru
merupakan sistem pemerintahan sentralistik. Pada saat itu pemerintah sedang
dilanda oleh konflik krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada saat itu diyakini
dengan sistem pemerintahan sentralistik akan dapat menangulangi keadaan dan
dengan dukungan pihak militer.
Sistem pemerintahan sentralistik adalah semua urusan pemerintah dikelola
oleh pemerintah pusat tanpa ada ikut campur dari daerah, walaupun pada saat itu
terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan. Sistem pemerintahan
sentralistik sebenarnya cukup menekan masyarakat. Masyarakat tidak diberikan
ruang untuk berkembang dalam kegiatan apapun dengan alasan untuk memelihara
stabilisasi.
Sistem pemerintahan sentralistik di Indonesia berjalan selama 32 Tahun.
Setelah runtuhnya orde baru muncul gagasan untuk mengubah pemerintahan
sentralistik menjadi desentralistik. Sistem ini mengacu pada pelimpahan
kewenangan ke daerah namun hanya beberapa bidang saja yang diserahkan
kepada daerah dan diatur melalui Undang-Undang.
2
Sejak ditetapkannya Otonomi Daerah atau pelimpahan kewenangan, Pada
tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagian
urusan pemerintahan telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, daerah diberikan dana perimbangan dan/atau hibah dari APBN
dan kewenangan untuk memungut dan mengelola perpajakan daerah (local taxing
power) serta kewenangan untuk melakukan pinjaman. Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004, sebagian urusan pemerintahan telah diserahkan kepada pemerintahan
daerah. Urusan utama pemerintahan yang terkait dengan perencanaan,
pembangunan, penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
telah dilimpahkan kepada pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi untuk
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan karateristik daerah (otonomi daerah).
Sementara pemerintah pusat hanya melaksanakan 6 (enam) urusan pemerintahan
yang bersifat mutlak, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal nasional, dan agama, serta beberapa urusan yang tidak
diserahkan kepada daerah. Pemerintah Pusat beranggapan dengan
penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan
tanggung jawab daerah dalam pembangunan perekonomian daerah. Pemerintah
Pusat meyakini secara administratif akan mampu meningkatkan kemampuan
daerah dalam hal perencanaan dan mengambil keputusan tentang
3
pertanggungjawaban publik yang tercantum pada Undang-Undang 32 Tahun
2004.
Bidang-bidang yang tercantum pada Undang-Undang tersebut tidak mudah
untuk diatasi terutama bidang-bidang publik yang mungkin akan membutuhkan
biaya yang tinggi seperti halnya di bidang pendidikan, pekerjaan umum dan
kesehatan yang bidang-bidang tersebut selalu dibutuhkan masyarakat umum.
Bidang yang penting untuk membuat kemajuan setiap daerah adalah bidang
pendidikan, dikarenakan sangat penting untuk SDM yang baik dalam
melaksanakan kegiatan apapun sehingga dapat mengikuti perkembangan setiap
tahun.
Undang-Undang 33 Tahun 2004, Sistem pendanaan atas urusan
pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasar prinsip (money follow functions),
pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung
jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Pembagian keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan
transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, karena
pemerintahan pada hakikatnya harus melaksanakan tiga fungsi utama yakni fungsi
distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi.
Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal
31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk
mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara
optimal. Dalam upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah
mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
4
Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem
pendidikan di Indonesia .
Visi Pendidikan Nasional adalah mewujudkan system pendidikan yang kuat
dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar
berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif
menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun langkah-langkah
kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain
(KEMENDIKNAS):
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat
nasional, regional maupun internasional.
3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan
tantangan global.
4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh
sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
5. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Lembaga Pendidikan.
6. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
5
Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan
langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan sistem pendidikan yang
meliputi (KEMENDIKNAS):
1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses
tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu
membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta
didik, Sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari
paradigma pengajaran ke-paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran
yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstranformasi pengetahuan
bergeser keparadigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak
kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya.
2) Perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia
sebagai sumberdya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai
subyek pembangunan secara utuh. Dalam rangka mewujudkan cita-cita
pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah masih dihadapakan dengan
berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun
eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar
mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta
terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain
factor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era
globalisasi pada abat ke- 21 ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber
Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan
6
bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa
akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global. Pada hal kita
tahu bahwa gambaran umum mutu Sumber Daya Manusia Indonesia
sebagaimana dilaporkan oleh UNDP setiap tahun menunjukkan tingkat
pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia ternyata masih
memprihatinkan, demikian juga peringkat Indeks Pertumbuhan Daya saing
Indonesia masih sangat rendah belum sesuai yang kita harapkan, kondisi ini
adalah sebuah realitas yang menjadi isyarat bahwa pemerintah dan
masyarakat Indonesia harus bekerja keras secara terus menerus dan
konsisten meningkatkan mutu pendidikan manusia dengan menempatkan
pendidikan sebagai salah satu wahana dalam pembangunan manusia
Indonesia yang cerdas, unggul dan berdaya saing ( Abdul Kadir Karding,
2008).
Pada kenyataannya Pemerintah Daerah tidak dapat mengelola sendiri
bidang-bidang tersebut terutama pada bidang pendidikan. Pembenahan bidang
pendidikan memang perlu biaya yang cukup tinggi apalagi pada tingkat Provinsi,
yang memiliki beberapa kota/kabupaten dengan pendapatan daerah berbeda-beda.
Sehingga masih memerlukan bantuan pemerintah pusat untuk membantu dalam
dana pendidikan di setiap daerah yang masih kurang dalam menangani bidang
pendidikan.
Tujuan pemerintah pusat tentang sekolah wajib 9 tahun tersebut memang
sangat perlu untuk memberi pengarahan kepada masyarakat bahwa pendidikan
sangat penting dalam kehidupan dan pembangunan daerah. Sehingga pemerintah
7
pusat memberikan perhatian terhadap pendidikan walaupun pemerintah daerah
sudah diberi kewenangan Otonomi Daerah. Namun pemerintah pusat tetap
membantu dengan dana APBN yang dikeluarkan untuk membantu bidang-bidang
publik yang sekiranya pemerintah daerah tidak dapat melakukan pengembangan
dengan dana APBD. Dana yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut antara lain
dana dekonsentrasi terutama dibidang pendidikan.
Dana dekonsentrasi dikeluarkan oleh pemerintah pusat namun semua
kegiatan tidak dilakukan oleh pemerintah pusat kewenangan pengaturan dan
pengelolaan semuanya dilimpahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa
Tengah sepenuhnya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang
menangani tentang bidang pendidikan. Namun untuk semua kegiatan tentang
pelaporan dana dekonsentrasi tetap dilaporkan pemerintah pusat untuk
mengetahui perkembangan apa yang sudah terjadi pada daerah.
Pada Provinsi Jawa Tengah dana dekonsentrasi dikelola dan disalurkan
melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah semua kegiatan, penyaluran dan
laporan semua dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dana
dekonsentrasi pendidikan di provinsi Jawa Tengah untuk membantu non fisik
(beasiswa siswa kurang mampu, pelatihan pendidik) selain membantu non fisik
alokasi dana dekonsentrasi apakah tersalur dengan lancar dan untuk kegiatan
apasaja sebab tidak diketahui alokasi dana dekonsentrasi untuk apasaja dan ada
perbedaan atau tidak dengan sebelum adanya dana dekonsentrasi dengan sesudah
adanya dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi untuk membantu perkembangan
8
mutu pada pendidikan di Jawa Tengah. Semua kegiatan dana dekonsentrasi dapat
dilihat pada tabel 1.1 Jumlah Total Dana Dekonsentrasi.
Dalam tabel dapat dilihat semua program yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan mutu pada pendidikan.
Dalam tabel dapat dilihat saluran dana dekonsentrasi dibagi menjadi 3 bagian
yaitu 1. Pendidikan Dasar; 2. Pendidikan Menengah; 3. Pendidikan Usia Dini,
setelah pembagian tersebut baru ada program ditentukan untuk meningkatkan
mutu pada masing-masing tingkat pendidikan tersebut.
9
Tabel 1.1
Alokasi Dana Dekonsentrasi Sektor Pendidikan di Jawa Tengah 2007-2011
2007 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth 2011 Growth
A Pendidikan Dasar 1.570.200.009.000 2.234.906.939.000 42% 2.198.043.867.000 -2% 2.056.254.853.000 -6% 1.127.190.370.000 -45%
beasiswa opersional sekolah 1.367.547.813.000 1.327.724.117.000 -3% 2.023.876.774.000 52% 2.000.188.214.000 -1% 1.058.570.667.000 -47%
perluasan dan peningkatan mutu SMP 86.597.507.000 32.626.788.000 -62% 21.108.180.000 -35% 19.441.832.000 -8% 52.036.155.000 168%
perluasan dan peningkatan mutu SD 104.395.800.000 119.614.438.000 15% 19.089.637.000 -84% 1.718.359.000 -91% 512.820.000 -70%
pembangunan SD-SMP satu atap - 13.600.000.000 - 9.904.823.000 -27% - - -
penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP - 39.936.960.000 - 58.622.400.000 47% 21.132.100.000 -64% 4.127.000.000 -80%
B Pendidikan Menengah 113.810.397.000 39.261.894.000 -66% 225.053.556.000 473% 181.397.342.000 -19% 388.448.348.000 114%
Perluasan Mutu SMA 53.127.359.000 30.681.528.000 -42% 33.128.482.000 8% 21.848.055.000 -34% 19.490.969.000 -11%
Perencanan peningkatan mutu dan evaluasi SMK 60.683.038.000 1.212.528.000 -98% 10.645.688.000 778% 1.243.440.000 -88% 7.940.064.000 539%
beasiswa untuk siswa miskin jenjang dikmen - 84.078.540.000 - 67.861.140.000 -19% 62.907.780.000 -7% 76.406.995.000 21%
rehab. Ruang kelas jenjang pendidikan menengah - 1.012.500.000 - 1.750.000.000 73% - - -
bantuan operasional manajemen Mutu (BOMM) SMA - 3.750.000.000 - 24.652.710.000 557% 33.279.660.000 35% 37.858.865.000 14%
bantuan operasional manajemen Mutu (BOMM) SMK - 35.534.741.000 - 62.845.635.000 77% 62.118.407.000 -1% 28.655.130.000 -54%
C Pendidikan Usia Dini 14.824.772.000 8.513.939.000 -43% 577.197.000 -93% 257.925.000 -55% 141.308.714 -45%
TahunNo Program
Sumber : Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah diolah
10
Tabel 1.1 menunjukkan pembagian dana dekonsentrasi diantara
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan usia dini serta program-
program yang disalurkan melalui dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi untuk
Provinsi Jawa Tengah memang tidak selalu menanjak. Pada tahun 2007-2011
memang ada kenaikan dan penurunan yang terjadi pada pemberian bantuan
tersebut.
Pada tahun 2007 Dana dekonsentrasi yang dikeluarkan sebesar Rp.
1.570.200.009.000,- untuk semua kegiatan pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan usia dini, pada tahun 2008 terjadi kenaikan yang cukup
tinggi mencapai 42% ( Rp. 2.234.906.939.000,-) dari dana yang didapatkan pada
tahun 2007. Tahun 2009 terjadi penurunan dana dekonsentrasi sebesar Rp.
2.198.043.867.000,- (2%) dari tahun 2008, penurunan tersebut dapat terlihat ada
perubahan pada program yang dilaksanakan pada tahun 2009 memang adanya
penurunan yang cukup pada program perluasan mutu SD. Dengan adanya
penurunan dana dekonsentrasi pada tahun 2009 tidak merubah semua program
yang dilaksanakan memang ada pengurangan pada peningkatan mutu SD namun
pemerintah melihat bahwa lebih penting dialokasikan ke dalam dana BOS
(Beasiswa Operasional Sekolah).
Pada tahun 2010-2011 selalu terjadi penurunan terus menerus terhadap
dana dekonsentrasi Jawa Tengah yang dialokasikan ke sektor pendidikan. Dinas
Pendidikan provinsi Jawa Tengah tetap menjalankan program yang telah
direncanakan dengan lancar walaupun ada penurunan dana dekonsentrasi.
Program yang dilaksanakan pada tabel 1.1 tersebut sesuai dengan kebutuhan atau
11
keadaan yang perlu dikembangkan pada tahun tersebut menurut daerah-daerah
yang membutuhkannya.
Pemerintah sudah berusaha memperbaiki mutu pendidikan melalui dana
dekonsentrasi pada provinsi Jawa Tengah, namun angka putus sekolah masih
tinggi dengan rata-rata 5000 hingga 2000 anak putus sekolah. Dapat dilihat pada
tabel 1.2 walaupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan
memberikan bantuan untuk semua kegiatan pendidikan, tetap saja tiap tahun
masih muncul angka putus sekolah yang cukup tinggi.
12
Tabel 1.2
Jumlah Siswa Segala Tingkat Pendidikan di Jawa Tengah 2007-2011
Pendidikan Jumlah Siswa
2007 2008 Growth 2009 Growth 2010 growth 2011 growth
SD 3.024.252 3.110.358 3% 3.297.612 6% 3.250.196 -1% 3.287.127 1%
SMP 1.175.991 1.186.213 1% 1.233.311 4% 1.236.413 0% 1.263.311 2%
SMA 387.268 388.485 0% 389.602 0% 393.246 1% 381.158 -3%
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Tabel 1.3
Angka Putus Sekolah Segala Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
No Pendidikan 2007 2008 Growth 2009 growth 2010 growth 2011 Growth
1 SD 7.603 7.506 -1% 7.446 -1% 4.658 -37% 5.142 10%
2 SMP 10.214 8.907 -13% 7.944 -11% 6.946 -13% 5.621 -19%
3 SMA 3.260 2.744 -16% 2.321 -15% 2.054 -12% 2.025 -1%
13
Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 menggambarkan bahwa masih banyak terdapat
angka putus sekolah. Pada tahun 2007 terdapat anak putus sekolah sebesar 7.603
anak dan jumlah siswa 3.024.252 anak pada tingkat SD, pada tingkat SMP 10.214
anak dan jumlah siswa 1.175.991 anak, pada tingkat SMA 3.260 anak dan jumlah
siswa 387.158 anak. Dengan melihat tabel tersebut memang sudah ada
perkembangan dengan adanya penurunan angka putus sekolah tiap tahun,
walaupun dengan skala yang tidak begitu besar.
Pada tahun 2008 terjadi penurunan angka putus sekolah, pada tingkat SD
7.506 anak (1%), pada tingkat SMP 8.907 anak (13%), pada tingkat SMA 2.744
(16%), dari jumlah siswa pada tingkat SD 3.110.358 anak, pada tingkat SMP
1.186.213 anak, dan pada tingkat SMA 388.485 anak. Penurunan tersebut juga
selalu terjadi pada tiap tahun yang cukup menggembirakan, sehingga bantuan
tersebut berjalan sesuai rencana apa yang diharapkan pemerintah daerah dan
pemerintah pusat.
Dengan kebijakan pemerintah pusat untuk membantu melalui dana
dekonsentrasi tersebut memang bagus pada bidang pendidikan, memang butuh
proses yang cukup lama untuk menuntaskan semua masalah yang ada pada bidang
pendidikan. Namun pemerintah daerah terutama Jawa Tengah akan tetap berusaha
membantu secara baik untuk meningkatkan mutu dan menuntaskan masalah
pendidikan seperti angka putus sekolah tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Pembangunan ekonomi pada suatu daerah dilihat bukan hanya pada
pendapatan pemerintah tetapi juga melihat beberapa aspek yang mempengaruhi
14
pembangunan sehingga bisa tercipta kondisi yang sejahtera pada masyarakat.
Salah satu faktor keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat pada
pendidikan.
Pendidikan merupakan sektor penting dalam perkonomian suatu daerah,
dengan mutu pendidikan yang cukup bagus maka secara tidak langsung
pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Pelaksana kegiatan
perokonomian merupakan masayarakat yang ada pada Provinsi Jawa Tengah.
Karena itu pemerintah memberikan kebijakan dana dekonsentrasi,
sehingga dana dekonsentrasi dialokasikan ke beberapa sektor pada aspek
beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah yang memadai dan lain-lain. Dengan
pengadaan tersebut pemerintah berharap untuk memperbaiki mutu dan
mengurangi angka putus sekolah yang selalu terjadi pada setiap tahun.
Studi yang pernah dilakukan bahwa dana dekonsentrasi dapat
meningkatkan sarana prasaranan, membantu dalam pembiayaan, meningkatkan
mutu sekolah terhadap pendidikan selama ini, namun masih saja ada masalah
muncul. Setiap tahun angka putus sekolah mengalami penurunn. Menurut Desi
Dwi Bastias (2010) dalam penelitiannya diungkapkan bahwa pengeluaran
pemerintah memiliki hubungan kuat dengan pertumbuhan ekonomi, terutama
jenis pengeluaran pemerintah yang pencapaian kesejahteraan masayarakat.
Pengeluaran tersebut adalah pengeluaran atas pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur. Dalam penelitian yang terdahulu juga menghasilkan kesimpulan
pengaruh pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tidak konsisten
bisa negatif dan positif.
15
Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa
pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana alokasi dana dekonsentrasi pada Provinsi Jawa Tengah
pada tahun 2007-2011?
2. Apakah ada pengaruh dana dekonsentrasi dengan angka putus
sekolah pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2011?
3. Adakah perbedaan sebelum adanya dana dekonsentrasi dan sesudah
adanya dana dekonsentrasi?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan
Adapun tujuan dalam penelitian secara umum ingin melihat
perkembangan pendidikan yang terjadi pada Jawa Tengah, namun yang
secara khusus adalah untuk :
1. Menganalisis alokasi dana dekonsentrasi terhadap pendidikan di
Jawa Tengah 2007-2011.
2. Menganalisis pengaruh dana dekonsentrasi dengan angka putus
sekolah di Jawa Tengah pada tahun 2007-2011.
3. Menganalisis perbedaan dengan sebelum adanya dana dekonsentrasi
dengan sesudah adanya dana dekonsentrasi.
1.3.2. Kegunaan
1. Hasil penelitian ini sebagai sumber masukan bagi permerintah Jawa
Tengah dalam pengambilan keputusan peningkatan pendidikan yang
akan datang.
16
2. Dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti yang lain dengan tipe
penelitian sejenis.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi
bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa khusunya.
1.4 Sistematika Penelitian
Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam
pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian
ini sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pengeluaran pemerintah dan
dana dekonsnetrasi yang mempengaruhi mutu pendidikan. Selanjutnya
dirumuskan masalah penelitian tentang bagaimana alokasi dan pengaruh dana
dekonsentrasi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan angka putus
sekolah di seluruh tingkatan pendidikan di Jawa Tengah. Berdasarkan perumusan
masalah tersebut maka dapat dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada
bagian akhir bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.
BAB II Telaah Pustaka
Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang
melandasi pengeluaran pemerintah, dana dekonsentrasi, dan putus sekolah.
Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka akan terbentuk suatu
kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal yang akan diuji.
17
BAB III Metode Penelitian
Bab ini berisi tentang variabel dan definisi variabel, jenis dan sumber data,
metode pengumpulan data, serta model analisi yang digunakan.
BAB IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskriptif
biografi Jawa Tengah, realisasi dan pertumbuhan dana dekonsentrasi,
pertumbuhan angka putus sekolah dan dilanjutkan dengan analisis data dan
pembahasan.
BAB V Penutup
Bab ini terdiri atas tiga bagian: bagian pertama merupakan kesimpulan
yang diperoleh dari hasil analisis, dan bagian kedua adalah keterbatasan dan
bagian ketiga adalah saran.
55
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
3.1.1 APBD Untuk Sektor Pendidikan
Anggaran daerah merupakan anggaran yang direncanakan pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan pengeluaran pemerintah
sektor pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam periode
tahunan dalam satuan rupiah.
3.1.2 Dekonsentrasi
Dekonsentrasi merupakan pengeluaran pemerintah pusat untuk
menumbuhkan perekonomian dan bidang-bidang lain, ada yang berpendapat
mereka menghubungkan antara perkembangan pengeluaran pemerintah
dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi dengan satuan Rupiah yang
dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.
3.1.3 Angka Putus sekolah
Angka Putus Sekolah merupakan petunjuk bahwa masih banyak orang
yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan
banyak faktor yang mempengaruhi. Angka Putus Sekolah juga sebagai
petunjuk bahwa SDM di Provinsi Jawa Tengah masih banyak yang kurang.
Dalam usaha ini pemerintah melakukan perbaikan dalam sektor pendidikan
terutama mengurangi angka putus sekolah yang masih tinggi.
56
3.2 Jenis dan Sumber Data
Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
bersumber dari Dinas Pendidikan provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat
Statistik, Kemenkeu, BPKP, BAPPENAS yaitu:
a. Dana dekonsentrasi Jawa Tengah tahun 2007-2011.
b. APBD Jawa Tengah sektor Pendidikan pada tahun 2003-2011.
c. Angka putus sekolah di semua sektor pendidikan mulai dari SD, SMP,
SMA yang terdapat di Jawa Tengah 2003-2011.
d. Undang-undang pengeluaran pemerintah yang mengatur dalam semua
kegiatan pemerintah daerah .
3.3 Metode Pengumpulan Data
Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi
pustaka. Studi pustaka merupakan tekhnik untuk mendapatkan informasi
melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang relevan dengan
penelitian ini. Data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari Dinas
Pendidikan Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, dan Bappenas.
Data yang diperoleh dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel.
3.4 Metode Analisis
Metode analisis data meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.
Analisis kualitatif, digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat
57
tertentu dimana dalam penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-angka dan
digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diolah.
Dalam analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah
uji T dependen yang digunakan untuk melihat hubungan antara dana
dekonsentrasi dan dana APBD terhadap angka putus sekolah.
3.4.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau
menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel
pada setiap hipotesis. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata
(mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan
adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi
khusus.
3.4.2 Uji Normalitas
Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi
normal. Seperti diketahui bahwa uji T mengasumsikan bahwa nilai
residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji
statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji
normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian
normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik
normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus
58
diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis
diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titk terbesar di
sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pada
prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data
(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histrogram
dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal atau grafik histrogramnya menunjukan pola distribusi
normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti
arah garis diagonal atau grafik histrogram tidak menunjukkan pola
distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi
normalitas (Ghozali, 2006). Uji statistik yang dapat digunakan untuk
menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik
Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogrov-Smirnov
menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual
terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov
menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual
terdistribusi tidak normal (Ghozali,2006).
Statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau
menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel
pada setiap hipotesis. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata
59
(mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan
adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi
khusus.
3.4.3 Uji Beda
Untuk pengujian perbedaan mean antara dua kelompok data yang
dependen. Uji ini banyak digunakan untuk penelitian eksperimen.
Syarat/asumsi yang harus dipenuhi:
Data berdistribusi normal atau simetris
Kedua kelompok dependen
Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik untuk variabel
dependen dan dikategorikan dengan hanya dua kelompok untuk
variabel independen
Hipotesis dalam uji beda adalah bila kita menyatakan perbedaan
sebenarnya pada populasi dengan:
Hipotesis = sebelum adanya dana dekonsentrasi – sesudah adanya dana
dekonsentrasi . Maka hipotesis dapat ditulis:
H0 = tidak ada beda angka putus sekolah antara sebelum dan sesudah
adanya dana dekonsentrasi
H1 = ada beda angka putus sekolah antara sebelum dan sesudah
adanya dana dekonsentrasi. Jika probabilitas (p) > 0.05 H0 diterima, jika
probabilitas (p) < 0.05 maka H1 diterima.
60
Dapat dibuktikan dengan rumus uji T :
d
T = -------------------
Sd_d / n
Df = n - 1
D = rata-rata deviasi/selisih nilai sesudah dengan sebelum
SD_d = standar deviasi dari nilai d/selisih sampel 1 dan sampel 2