analisis data pendidikan - lpmp dki jakarta

69

Upload: others

Post on 14-Nov-2021

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta
Page 2: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

Analisis Data Pendidikan

Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2018

Page 3: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

i

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya, sehingga penyusunan buku Analisis Data Pendidikan

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Buku ini menginformasikan tentang gambaran data pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 yang mencakup

data satuan pendidikan, data guru dan tenaga kependidikan, data peserta didik, dan data sarana pendukung. Sumber data

pendidikan yang digunakan dalam analisis ini merupakan data pokok pendidikan (DAPODIK) yang penjaringan datanya

dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

(PDSPK). Selain data pendidikan dari DAPODIK, digunakan juga data nonpendidikan yang bersumber pada Badan Pusat

Statistik.

Berdasarkan indikator pendidikan yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan misi

pendidikan 5K yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian dalam memperoleh

layanan Pendidikan maka dihasilkan kinerja pendidikan berdasarkan misi pendidikan 5K.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak

sehingga buku ini dapat disusun. Saran masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku

ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khusunya bagi stakeholder LPMP DKI Jakarta.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2018

Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si

NIP. 196107021988031002

Page 4: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

iii

Daftar Isi

Kata Pengantar _____________________________________________________ i

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang _____________________________________________ 1

1.2. Tujuan ___________________________________________________ 2

Bab 2. Metodologi Penulisan

2.1. Sumber Data ______________________________________________ 3

2.2. Konsepdandefinisi ________________________________________ 4

2.3. Metode analisis ___________________________________________ 5

Bab 3. Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

3.1. DemografiJakarta _________________________________________ 7

3.2. Jumlah dan Sebaran Satuan Pendidikan di

Provinsi DKI Jakarta ________________________________________10

3.3. Jumlah Guru ______________________________________________ 11

3.4. Tenaga Kependidikan ______________________________________14

3.5. Rasio Pendidikan __________________________________________18

3.6. Partisipasi Pendidikan ______________________________________21

3.7. Pemenuhan Sarana Pendukung _____________________________ 29

3.8. Pencapaian Mutu _________________________________________ 33

Bab 4. Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan

bagi penjaminan mutu pendidikan

4.1. Pemetaan Mutu Pendidikan ________________________________ 39

Bab 5. Penutup

Daftar Tabel

Tabel 3.2 Jumlah Unit Data Pokok Pendidikan Menurut

Jenjang dan Statusnya di Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2018 _________________________________________ 9

Tabel 3.3 Jumlah Satuan Pendidikan Menurut Jenjang

dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _________10

Tabel 3.4 Jumlah Pengawas Sekolah menurut Wilayah

dan Jenjang tahun 2018 ______________________________15

Tabel 3.5 Jumlah Sekolah Binaan menurut Wilayah dan

Jenjang tahun 2018 __________________________________15

Tabel 3.6 Perbandingan Jumlah Pengawas Sekolah dan

Sekolah Binaannya tahun 2018 ________________________16

Tabel 3.7 Jumlah tenaga kependidikan menurut

kualifikasipendidikandanwilayah ______________________18

Tabel 3.8 Rasio Kelas : Siswa menurut Jenjang dan wilayah _________19

Tabel 3.9 Rasio Sekolah : Rombel menurut Jenjang dan Wilayah ___ 20

Tabel 3.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang dan

Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ______________ 23

Tabel 3.11 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang dan

Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ______________ 27

Tabel 3.12 Kepemilikan perpustakaan jenjang SLB_________________ 29

Tabel 3.13 Kepemilikan perpustakaan jenjang SD _________________ 29

Tabel 3.14 Kepemilikan perpustakaan jenjang SMP ________________ 30

Tabel 3.15 Kepemilikan perpustakaan jenjang SMA _______________ 30

Tabel 3.16 Kepemilikan perpustakaan jenjang SMK _______________ 30

Tabel 3.17 Persentase Jumlah Sekolah menurut Akreditasi _________ 38

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Mekanisme pengelolaan data dan informasi dapodik ______ 3

Gambar 3.1 Pesertanse luas wilayah Provinsi DKI Jakarta

menurut Kabupaten/Kota ______________________________ 8

Gambar 3.2 Persentase Jumlah Sekolah Menurut Status dan Wilayah ___10

Gambar 3.3 Persentase Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin dan

Wilayah _____________________________________________ 11

Gambar 3.4 Persentase jumlah guru menurut status kepegawaian ______ 11

Gambar3.5 Persentasegurumenurutkualifikasipendidikan ___________12

Gambar 3.6 Sebaran guru berdasarkan kelompok usia ________________12

Gambar 3.7 Rasio guru per sekolah ____________________________ 13Gambar 3.8 Rasio siswa per guru __________________________________13

Page 5: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

iv

Gambar 3.9 Jumlah dan persentase tenaga kependidikan

menurut status satuan pendidikan dan wilayah ___________17

Gambar 3.10 Persentase jumlah tenaga kependidikan menurut

status kepegawaian ___________________________________17

Gambar 3.11 Jumlah siswa menurut jenjang dan wilayah provinsi

DKI Jakarta tahun 2018 ________________________________21

Gambar 3.12 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut

Jenjang Pendidikan Tahun 2016, 2017 ___________________ 23

Gambar 3.13 APK SD Menurut Wilayah Tahun 2017 __________________ 24

Gambar 3.14 APK SMP Menurut Wilayah Tahun 2017 ________________ 24

Gambar 3.15 APK SMA Menurut Wilayah Tahun 2017 ________________ 25

Gambar 3.16 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut

Jenjang Pendidikan Tahun 2016, 2017 ___________________ 26

Gambar 3.17 APM SD Menurut Wilayah Tahun 2017 _________________ 27

Gambar 3.18 APM SMP Menurut Wilayah Tahun 2017 ________________ 28

Gambar 3.19 APM SMA Menurut Wilayah Tahun 2017 _______________ 28

Gambar 3.20 Kepemilikan perpustakaan ____________________________ 30

Gambar 3.21 Persentase kepemilikan laboratorium komputer ___________31

Gambar 3.22 Persentase kepemilikan Laboratorium Komputer

menurut jenjang satuan pendidikan _____________________31

Gambar 3.23 Persentase kepemilikan Laboratorium IPA menurut wilayah 32

Gambar 3.24 Persentase kepemilikan Laboratorium Bahasa menurut

wilayah _____________________________________________ 32

Gambar 3.25 Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMP _________________ 34

Gambar 3.26 UN SMP per wilayah _________________________________ 34

Gambar 3.27 Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMK _________________ 35

Gambar 3.28 UN SMK per wilayah _________________________________ 35

Gambar 3.29 Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMA ________________ 36

Gambar 3.30 UN SMA per wilayah _________________________________ 36

Gambar 331 Persentase jumlah sekolah menurut jenjang dan

status akreditasi _____________________________________ 37

Gambar 3.32 Persentase akreditasi sekolah Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2018 _________________________________________ 38

Gambar 4.1 Pemetaan mutu tahun 2018 yang dilaksanakan oleh

LPMP DKI Jakarta ____________________________________ 40

Gambar 4.2 Rapor PMP Jenjang SD provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

dan 2017 ___________________________________________ 42

Gambar 4.3 Capaian Standar Mutu Jenjang SD _____________________ 42

Gambar 4.4 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SD _________________ 42

Gambar 4.5 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017

Jenjang SD __________________________________________ 42

Gambar 4.6 Rapor PMP Jenjang SMP provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

dan 2017 ___________________________________________ 43

Gambar 4.7 Capaian Standar Mutu Jenjang SMP ____________________ 43

Gambar 4.8 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SMP ________________ 43

Gambar 4.9 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017

Jenjang SMP ________________________________________ 43

Gambar 4.10 Rapor PMP Jenjang SMA provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

dan 2017 ___________________________________________ 44

Gambar 4.11 Capaian Standar Mutu Jenjang SMA ___________________ 44

Gambar 4.12 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SMA _______________ 44

Gambar 4.13 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017

Jenjang SMA Jenjang SMK ____________________________ 44

Gambar 4.14 Rapor PMP Jenjang SMK provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

dan 2017 ___________________________________________ 45

Gambar 4.15 Capaian Standar Mutu Jenjang SMK ____________________ 45

Gambar 4.16 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SMK________________ 45

Gambar 4.17 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 ____________ 45

Lampiran

Tabel 5.1 Jumlah penduduk menurut kelompok usia 3-18 tahun

dan wiayah tahun 2016 _______________________________ 49

Tabel 5.2 Jumlah penduduk menurut kelompok usia 3-18 tahun

dan wiayah tahun 2017 _______________________________ 49

Tabel 5.3 Jumlah satuan pendidikan menurut jenjang, akreditasi,

dan wilayah di provinsi DKI Jakarta tahun 2018 __________ 50

Tabel 5.4 Jumlah peserta didik aktif menurut jenjang, status,

dan wilayah di provinsi DKI Jakarta tahun 2018 __________ 50

Tabel 5.5 Jumlah ruang kelas menurut jenjang satuan pendidikan,

status, dan wilayah di provinsi DKI Jakarta

tahun 2018 ___________________________________________51

Tabel 5.6 Jumlah rombel sekolah menurut jenjang, status, dan

wilayah di provinsi DKI Jakarta tahun 2018 _______________51

Tabel 5.7 Jumlah keberadaan lab. komputer menurut jenjang

satuan pendidikan dan wilayah di provinsi DKI Jakarta

tahun 2018 __________________________________________ 52

Tabel 5.8 Jumlah keberadaan lab. bahasa menurut jenjang

satuan pendidikan dan wilayah di provinsi DKI Jakarta

tahun 2018 __________________________________________ 52

Tabel 5.9 Jumlah SMA dan SMK menurut Keberadaan Lab. Fisika

menurut Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _____ 53

Tabel 5.10 Jumlah Sekolah Yang Memiliki Lab. Biologi Jenjang SMA

dan SMK Menurut Wilayah di Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2018 _________________________________________ 53

Page 6: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

v

Tabel 5.11 Jumlah Guru menurut Jenjang, Status dan Wilayah di DKI

Jakarta Tahun 2018 __________________________________ 54

Tabel 5.12 Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian dan

Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _____________ 54

Tabel5.13 JumlahGurumenurutKualifikasiPendidikandan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _____________ 55

Tabel 5.14 Jumlah Guru menurut Jenjang, Jenis Kelamin, dan

Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _____________ 55

Tabel 5.15 Jumlah Guru PNS dan CPNS Menurut Golongan Ruang

dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _________ 56

Tabel 5.16 Jumlah Guru Menurut Kelompok Usia dan Wilayah di

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _______________________ 56

Tabel 5.17 Jumlah Tenaga Kependidikan (Tendik) Menurut Jenjang

dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018 ______ 57

Tabel 5.18 Jumlah Tendik Menurut Status Kepegawaian dan

Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018 __________ 57

Tabel5.19 JumlahTendikMenurutKualifikasiPendidikandan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018 __________ 58

Tabel 5.20 Jumlah Tendik Laki-laki dan Perempuan Menurut Jenjang

dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018 ______ 58

Tabel 5.21 Jumlah Tendik PNS dan CPNS Menurut Golongan dan

Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018 __________ 59

Tabel 5.22 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Rentang Usia

dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018 ______ 59

Page 7: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

Bab 1

Pendahuluan

Page 8: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

1

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Begitu pentingnya pendidikan dalam perkembangan

dan kelangsungan hidup bangsa, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menuangkannya dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea

IV “…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka …”

Selainmemberikontribusisecarasignifikanterhadappembangunanekonomi,pendidikanjugamenetaskansumberdayamanusiayangberkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, serta dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan

kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Kegagalan dalam membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial, seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan

narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Permasalahan pendidikan yang masih dihadapi oleh

bangsa Indonesia sampai saat ini disebabkan masih kurangnya pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, dan

efisiensidanefektivitasmanajemenpendidikan.

Untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam dunia pendidikan, pemerintah pun mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan

di Indonesia bisa berkembang dan maju. Untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang

bermutu, Negara menyelenggarakan program wajib belajar untuk pendidikan dasar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008

tentang Wajib Belajar menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan

minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Salah satu langkah pemerintah untuk mensinergikan program-program pendidikan agar tepat sasaran antara lain dengan adanya program

Pendidikan Untuk Semua (PUS). Sasaran program PUS antara lain adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pemberantasan

Buta Aksara, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Untuk mengukur dan menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dibidang pendidikan, saat ini, tidak hanya pemerintah di level

pusat saja tetapi juga pemerintah daerah sudah semakin membutuhkan data yang terkait dengan pendidikan seperti angka partisipasi

Bab 1

Pendahuluan

Page 9: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

2

LPMP DKI Jakarta

sekolah, angka partisipasi murni, angka melek huruf, dan lain-lain. Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran-ukuran kuantitif yang

lazim digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan. Konsekuensi dari globalisasi teknologi informasi yang semakin terbuka

dan serba cepat adalah semakin tingginya tuntutan terhadap kualitas data.

1.2. Tujuan

Maksud dan tujuan utama penyajian buku analisis data pendidikan Propinsi DKI Jakarta tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran

secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi data pendidikan di Provinsi DKI Jakarta baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kondisi dan perkembangan pendidikan dalam publikasi ini akan dilihat dari beberapa aspek yaitu : satuan pendidikan, sarana dan prasarana

pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data pendidikan yang sangat bermanfaat sebagai bahan pencerahan, monitor dan evaluasi

kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan. Dalam jangka pendek, informasi yang disajikan dalam publikasi ini

diharapkan dapat pula digunakan sebagai evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan target yang

tertuang dalam UUD Tahun 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bab 1

Pendahuluan

Page 10: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

Bab 2

Metodologi Penulisan

Page 11: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

3

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Bab 2. Metodologi Penulisan

2.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang merupakan sistem pengelolaan data

pendidikan dan kebudayaan yang terintegrasi untuk menunjang tata kelola data dan informasi yang terpadu.

Dapodik adalah suatu konsep pengelolaan data pendidikan yang bersifat relational dan longitudinal, sehingga program-program

pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan

pendidikan dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran.

Dapodik terdiri dari empat substansi pokok yaitu: PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan Substansi

Pendidikan.

Dapodik mempunyai alur data dan informasi

yang terkait dengan mekanisme pengelolaan

yang di gambarkan dalam gambar 2.1

berikut:

Di dalam alur data dan informasi tersebut,

data dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal

melalui Sekretariat masing-masing

kemudian diintegrasikan dan diverifikasioleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan

(PDSP), yang selanjutnya di gunakan oleh

unit yang terkait dalam menyusun program-

program pembinaan dan pembangunan

pendidikan.Gambar 2.1 Mekanisme pengelolaan data dan informasi dapodik

Bab 2

Metodologi Penulisan

Page 12: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

4

LPMP DKI Jakarta

g. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang

masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu

terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan

jenjang pendidikan tersebut.

h. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan

menengah yang meliputi Sekolah Menengah Pertama/

Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah

Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah

Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama

Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

(SMA/MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/

Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/Utama Widya

Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah

Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), Sekolah

Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas

Terbuka (SMAT), dan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK),

serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program

Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya.

i. Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK,

adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola

atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing

(LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga

Pendidikan di Indonesia (LPI) pada jalur formal dan nonformal

yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

j. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang

akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

2.2. Konsep dan definisi

a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/sederajat,

SMP/MTs/sederajat, SM/MA/sederajat.

b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur

dan berjenjang (Paket A/B/C).

c. Pendidikan formal maupun non formal yang dimaksud disini

adalah yang berada dibawah pengawasan Kementerian

Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian

lainnya.

d. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

e. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk

pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih

bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

f. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk

pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih

bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan

kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur

tersebut.

Bab 2

Metodologi Penulisan

Page 13: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

5

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Bab 2

Metodologi Penulisan

k. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut

USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa

yang dilakukan sekolah untuk seluruh mata pelajaran dengan

mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh

pengakuan atas prestasi belajar, kecuali mata pelajaran Muatan

Lokal (Mulok).

l. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan

pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran

tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar

Kompetensi Lulusan.

m. Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut

UNBK adalah ujian yang menggunakan komputer sebagai

media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya.

n. Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil yang selanjutnya

disebut UNKP adalah ujian nasional yang menggunakan naskah

soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) berbasis

kertas dan menggunakan pensil.

o. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah

nilai yang diperoleh peserta didik dari hasil UN yang telah

ditempuh.

2.3. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis

deskriptif satu atau dua sektor dengan penyajian data dalam bentuk

tabel,ulasansederhanadanvisualiasiberupagambar/grafikuntukmemudahkan pembaca dalam memahaminya.

Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk

melihat perbedaan pola serta gambaran antar wilayah kabupaten/

kota di propinsi DKI Jakarta. Selain itu disertakan juga analisis

tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai

perkembangan pendidikan selama beberapa periode waktu. Pada

akhir publikasi ini dilengkapi pula dengan tabel lampiran untuk

melihat data pada tingkat kabupaten/kota.

Page 14: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi

DKI Jakarta

Page 15: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

7

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Bab 3. Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

3.1. Demografi Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan propinsi terpadat di

Indonesia. Status provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara

dan pusat perekonomian Indonesia menjadi daya tarik bagi

banyak masyarakat untuk pindah dan menetap di provinsi

DKI Jakarta. Jumlah penduduk DKI Jakarta setiap tahunnya

mengalami peningkatan, baik akibat dari perpindahan

penduduk masuk ke DKI Jakarta maupun pertumbuhan alami.

Menurut proyeksi penduduk dari hasil sensus penduduk 2010,

jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2018 sebanyak

10,46 juta jiwa. Terjadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak

0,9 persen dari jumlah penduduk di tahun 2017.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 wilayah kota dan 1 kabupaten

administratif yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara,

Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur,

dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Lima wilayah di DKI Jakarta selain Kabupaten Kepulauan

Seribu memiliki jumlah penduduk diatas 900 ribu jiwa. Jakarta

Pusat yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis

di DKI Jakarta merupakan wilayah dengan jumlah penduduk

terendah yakni sebanyak 924.686 jiwa. Luas wilayah Jakarta

Pusat yang terkecil dibanding wilayah lain membuat Jakarta Pusat memiliki kepadatan penduduk tertinggi di DKI Jakarta dengan kepadatan

penduduk mencapai 19.212 jiwa per km2.

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 16: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

8

LPMP DKI Jakarta

“Mewujudkan pendidikan tuntas berkualitas untuk semua,” merupakan salah satu program prioritas yang tercantum dalam RPJMD DKI

Jakarta 2017-2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan pendidikan sebagai tujuan utama pembangunan manusia. Berbagai

program dan kebijakan pun dilaksanakan, antara lain peningkatan sarana prasarana untuk meningkatkan minat baca, peningkatan kualitas

laboratorium dan perpustakaan, training berkala bagi tenaga pendidik, dan lain-lainnya. Selain itu, dicanangkan program unggulan yaitu

Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk memperoleh berbagai fasilitas pendidikan dan penunjangnya

secara gratis.

Luas masing-masing wilayah digambarkan dalam diagram disamping.

Wilayah terluas adalah Kota Jakarta Timur yaitu sebesar 29% dari

seluruh wilayah DKI Jakarta atau sebesar 188.03 km2. Sedangkan

wilayah terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 8.7 km2

wilayah daratnya atau sebesar 1.31%. Untuk wilayah yang lain luas

wilayahnya berkisar 20 - 22% kecuali wilayah Jakarta Pusat yang hanya

seluas 48.13 km2 atau 7% dari keseluruhan wilayah.

Kepulauan

Seribu

1%

Jakarta Selatan

21%

Jakarta Timur

29%

Jakarta Pusat

7%

Jakarta Barat

20%

Jakarta Utara

22%

Gambar 3.1 Pesertanse luas wilayah Provinsi DKI Jakarta menurut Kabupaten/Kota

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 17: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

9

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 3.2 Jumlah Unit Data Pokok Pendidikan Menurut Jenjang dan Statusnya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Jenjang Pendidikan Sekolah Guru Siswa Rombel Ruang Kelas Tendik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

SLB 88 1,203 5,659 1,159 1,166 142

a. Negeri 9 345 1,687 312 268 39

b. Swasta 79 858 3,972 847 898 103

SD 2,358 39,611 790,854 28,166 25,860 6,002

a. Negeri 1,514 25,946 569,660 19,171 16,834 4,154

b. Swasta 844 13,665 221,194 8,995 9,026 1,848

SMP 1,014 19,154 351,826 11,140 11,413 4,401

a. Negeri 293 10,220 212,466 6,103 5,713 2,938

b. Swasta 721 8,934 139,360 5,037 5,700 1,463

SMA 449 11,177 160,638 5,323 5,758 2,678

a. Negeri 117 5,292 88,143 2,489 2,543 1,599

b. Swasta 332 5,885 72,495 2,834 3,215 1,079

SMK 580 11,832 225,201 7,316 7,396 2,671

a. Negeri 63 2,981 49,262 1,471 1,447 839

b. Swasta 517 8,851 175,939 5,845 5,949 1,832

Jumlah 4,489 82,977 1,534,178 53,104 51,593 15,894

a. Negeri 1,996 44,784 921,218 29,546 26,805 9,569

b. Swasta 2,493 38,193 612,960 23,558 24,788 6,325

sumber : DAPODIK Kemdikbud tahun 2018

Rangkuman data pokok pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta digambarkan dalam tabel diatas yang terdiri dari data satuan pendidikan,

data guru dan tenaga kependidikan, data siswa, data rombongan belajar, dan data ruang kelas yang tersedia.

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 18: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

10

LPMP DKI Jakarta

3.2. Jumlah dan Sebaran Satuan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta

Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak

manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertaqwa, sehat jasmani maupun rohani, memiliki pengetahuan dan

keterampilan, berkepribadian yang mantap serta mandiri.

Tabel 3.3 Jumlah Satuan Pendidikan Menurut Jenjang dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah

Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kab. Kepulauan Seribu - - 14 - 7 - 1 - 1 - 23 -

Kota Jakarta Barat 2 19 360 225 50 215 17 91 9 109 438 659

Kota Jakarta Pusat 1 7 186 96 36 72 13 40 14 46 250 261

Kota Jakarta Selatan 3 24 340 154 66 134 29 61 18 114 456 487

Kota Jakarta Timur 1 23 445 194 95 165 40 78 13 181 594 641

Kota Jakarta Utara 2 6 169 175 39 135 17 62 8 67 235 445

Jumlah 9 79 1,514 844 293 721 117 332 63 517 1,996 2,493

sumber : DAPODIK Kemdikbud tahun 2018

Jumlah sekolah di provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan berdasarkan

jenjang sekolah dasar (SD) berjumlah 2,358 sekolah, jenjang SMP

berjumlah 1,014 sekolah, jenjang SMA berjumlah 449 sekolah, jenjang

SMK berjumlah 580, jenjang SLB berjumlah 88 sekolah, baik berstatus

swasta maupun negeri dan tersebar di 6 wilayah.

Perbandingan jumlah sekolah negeri dan swasta digambarkan dalam

grafikdisamping.

Gambar 3.2 Persentase Jumlah Sekolah Menurut Status dan Wilayah

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 19: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

11

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

3.3. Jumlah Guru

Jumlah pendidik di provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 tercatat berjumlah 82.977 orang yang tersebar di 4.4.89 sekolah dari jenjang SD, SLB,

SMP, SMA, SMK yang terdiri dari guru PNS dan non PNS. Guru perempuan lebih banyak dengan persentase 64%.

Sebaran guru berdasarkan jenis kelamin per wilayah

Persentase guru perempuan di wilayah propinsi DKI Jakarta lebih besar dibanding

laki-laki. Perempuan 64% dan laki-laki 36%. Demikian pula komposisi di hampir

seluruh kabupaten dan kota di wilayah DKI Jakarta. Berikut persentase guru

laki-laki dan perempuan tiap wilayah.

Sebaran guru berdasarkan status kepegawaian per wilayah

Persentase guru Non PNS di wilayah propinsi DKI Jakarta lebih besar dibanding

PNS. Guru Non PNS 60% dan PNS 40%. Demikian pula komposisi di hampir

seluruh kabupaten dan kota di wilayah DKI Jakarta. Berikut persentase guru PNS

dan Non PNS tiap wilayah.

Gambar 3.3 Persentase Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah

Gambar 3.4 Persentase jumlah guru menurut status kepegawaian

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 20: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

12

LPMP DKI Jakarta

Guru berdasarkan Kualifikasi PendidikanPersentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 untuk jenjang SLB, SD, SMP, SMA, danSMK di provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 86% atau sebanyak 71.084 guru. Persentase

guruberdasarkankualifikasipendidikandapatdigambarkandengangrafikberikut:

Guru Menurut Kelompok Usia dan Wilayah

Sebanyak 25.071 (30%) orang guru di provinsi DKI Jakarta

untuk jenjang SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK telah berusia di

atas 50 tahun. Gambaran sebaran guru berdasarkan kelompok

usiadapatdigambarkandengangrafikberikut:

Gambar 3.5 Persentase guru menurut kualifikasi pendidikan

Gambar 3.6 Sebaran guru berdasarkan kelompok usia

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 21: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

13

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Rasio guru per sekolah

Rata-rata guru per sekolah di wilayah provinsi DKI Jakarta adalah 18

orang guru per sekolah. Rasio guru per sekolah tertinggi adalah wilayah

Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yaitu 20 guru per sekolah. Sedangkan

yang terendah adalah wilayah Kepulauan Seribu yaitu 15 guru per

sekolah. Secara lengkap rasio guru per sekolah di tiap wilayah kab./kota

dapatdisajikanpadagrafisberikut:

Rasio siswa per guru

Jumlah guru di provinsi DKI Jakarta jenjang SD, SLB, SMP, SMA, dan

SMK adalah 82.977 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah siswa

aktif yang mencapai 1.534.178 siswa, maka rasio guru dan murid 1

guru melayani 18 siswa. Rasio terbesar adalah wilayah Jakarta Utara,

Jakarta Barat, dan Jakarta Timur dimana tiap guru melayani 19 siswa.

Sedangkan yang terkecil adalah wilayah Kepulauan Seribu dimana tiap

guru melayani 12 siswa.

Gambar 3.7 Rasio guru per sekolah

Gambar 3.8 Rasio siswa per guru

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 22: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

14

LPMP DKI Jakarta

3.4. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga

laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah

anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugas dan fungsi tenaga

kependidikan berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pengawas

Mengacu pada SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, Keputusan bersama Mendikbud

nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan

fungsional pengawas serta Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas

sekolah dan angka kreditnya, dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah yang meliputi:

a. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA,

merujuk dari tugas pokok pada supervisi atau pengawasan manajerial

b. Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan

pendidikan, merujuk dari tugas pokok pada supervisi atau pengawasan akademik.

Tugas pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan, terasa begitu berat mengingat minimnya dukungan fasilitas dan biaya. Dengan

jumlah sekolah binaan idealnya adalah 7 sampai dengan 10 sekolah, serta pengawas mengunjungi dua sekolah binaan dalam satu hari.

Dengan tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah ini, maka data sebaran jumlah pengawas serta sekolah binaannya sangat

dibutuhkan. Data sebaran pengawas ini didapat dari operator sudin dan Pusdatikomdik Provinsi DKI Jakarta.

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 23: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

15

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 3.4 Jumlah Pengawas Sekolah menurut Wilayah dan Jenjang tahun 2018

Kabupaten/Kota Jumlah KecamatanJenjang

JumlahSLB SD SMP SMA SMK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kab. Kepulauan Seribu 2 0 1 1 0 0 2

Kota Jakarta Barat 8 2 45 16 8 7 78

Kota Jakarta Pusat 8 1 27 9 6 4 47

Kota Jakarta Selatan 10 0 52 13 8 8 81

Kota Jakarta Timur 10 2 69 27 10 9 117

Kota Jakarta Utara 6 1 27 16 3 2 49

Sumber data Pusdatikomdik DKI Jakarta

Tabel 3.5 Jumlah Sekolah Binaan menurut Wilayah dan Jenjang tahun 2018

Kabupaten/KotaSLB SD SMP SMA SMK

Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Kab. Kepulauan Seribu 0 0 14 0 7 0 1 0 1 0

Kota Jakarta Barat 2 20 358 238 53 219 14 105 9 110

Kota Jakarta Pusat 1 6 194 100 35 78 13 42 14 46

Kota Jakarta Selatan 3 21 344 134 65 158 13 90 16 115

Kota Jakarta Timur 0 12 441 202 94 172 39 83 13 179

Kota Jakarta Utara 1 6 177 197 38 153 7 43 5 33

Sumber data Pusdatikomdik DKI Jakarta

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 24: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

16

LPMP DKI Jakarta

Tabel 3.6 Perbandingan Jumlah Pengawas Sekolah dan Sekolah Binaannya tahun 2018

Kabupaten/Kota Jumlah KecamatanJenjang

SLB SD SMP SMA SMK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kab. Kepulauan Seribu 2 0 1:14 1:07 1:15 0

Kota Jakarta Barat 8 1:17 1:13 1:17 1:09 1:17

Kota Jakarta Pusat 8 1:07 1:11 1:13 1:13 1:15

Kota Jakarta Selatan 10 0 1:09 1:17 1:12 1:16

Kota Jakarta Timur 10 1:06 1:09 1:10 1:17 1:21

Kota Jakarta Utara 6 1:07 1:14 1:12 1:13 1:13

Sumber data Pusdatikomdik DKI Jakarta

Tenaga Kependidikan lainnya

Tenaga kependidikan di maksud ialah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan walaupun secara

tidak langsung dalam proses pendidikan, diantaranya:

a. Tata usaha, adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola

diantaranya: administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi

keuangan, administrasi inventaris dan lain-lain.

b. Laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium.

c. Pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan lainnya.

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 25: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

17

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Pada tahun 2018 berdasarkan DAPODIK tercatat jumlah tenaga

kependidikan di provinsi DKI Jakarta adalah 15.894 orang.

Berdasarkangrafikdisampingterlihatbahwadarijumlahtenagakependidikan lebih dari 50% bertugas di sekolah negeri di semua

wilayah di provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan berdasarkan status kepegawaian sebagian besar atau

61% (9.753) berstatus tenaga honorer baik honorer di sekolah

negeri maupun honorer di sekolah swasta. Sisanya 12% (1.898)

berstatus PNS dan 27% (4.243) berstatus pegawas tetap yayasan.

Hal tersebut tergambar dalam diagram disamping.

Gambar 3.9 Jumlah dan persentase tenaga kependidikan menurut status satuan pendidikan dan wilayah

Gambar 3.10 Persentase jumlah tenaga kependidikan menurut status kepegawaian

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 26: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

18

LPMP DKI Jakarta

BerdasarkankualifikasipendidikansebagianbesartenagakependidikandiprovinsiDKIJakartaadalahlulusankurangdariD3yaitusebesar11.027atau69%.Sebanyak1.188mempunyaikualifikasipendidikanD3,3.591berkualifikasipendidikanS1danselebihnyasebanyak88orangberkualifikasipendidikandiatasS1.Jumlahtenagakependidikanmenurutkualifikasipendidikannyadigambarkandalamtabeldibawah.

Tabel 3.7 Jumlah tenaga kependidikan menurut kualifikasi pendidikan dan wilayah

Wilayah < D3 D3 S1 S2 S3 Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kab. Kepulauan Seribu 70 2 24 96

Kota Jakarta Barat 2129 241 673 18 3061

Kota Jakarta Pusat 1278 162 403 11 1854

Kota Jakarta Selatan 2678 288 890 24 3880

Kota Jakarta Timur 3340 341 1096 21 4798

Kota Jakarta Utara 1532 154 505 13 1 2205

Jumlah 11027 1188 3591 87 1 15894

sumber : DAPODIK Kemdikbud tahun 2018

3.5. Rasio Pendidikan

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 pada pasal 24 yang membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan

Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK), atau juga bentuk lain yang sederajat.

Salah satu hal utama yang diatur dan dibahas dalam Permendikbud tersebut ialah mengenai jumlah peserta didik di dalam satu rombongan

belajar (rombel) dan juga jumlah rombel pada setiap sekolah.

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 27: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

19

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Sesuai dengan aturan yang di tetapkan dalam Permendikbud tersebut jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai

berikut:

a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

c. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

d. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

e. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan

f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling

banyak 8 (delapan) peserta didik.

Tabel 3.8 Rasio Kelas : Siswa menurut Jenjang dan wilayah

Wilayah SLB SD SMP SMA SMK

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kab. Kepulauan Seribu - 1 : 22 1 : 22 1 : 26 1 : 27

Kota Jakarta Barat 1 : 4 1 : 29 1 : 29 1 : 25 1 : 33

Kota Jakarta Pusat 1 : 4 1 : 28 1 : 31 1 : 28 1 : 32

Kota Jakarta Selatan 1 : 4 1 : 30 1 : 30 1 : 28 1 : 29

Kota Jakarta Timur 1 : 6 1 : 33 1 : 33 1 : 31 1 : 29

Kota Jakarta Utara 1 : 7 1 : 32 1 : 31 1 : 27 1 : 31

DKI Jakarta 1 : 5 1 : 31 1 : 31 1 : 28 1 : 30

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 28: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

20

LPMP DKI Jakarta

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar,

masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;

b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar,

masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

c. SMA atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar,

masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan

d. SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar,

masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

Tabel 3.9 Rasio Sekolah : Rombel menurut Jenjang dan Wilayah

Wilayah SLB SD SMP SMA SMK

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kab. Kepulauan Seribu - 1 : 8 1 : 6 1 : 17 1 : 14

Kota Jakarta Barat 1 : 11 1 : 11 1 : 9 1 : 10 1 : 13

Kota Jakarta Pusat 1 : 13 1 : 10 1 : 11 1 : 11 1 : 13

Kota Jakarta Selatan 1 : 16 1 : 12 1 : 12 1 : 14 1 : 13

Kota Jakarta Timur 1 : 12 1 : 13 1 : 13 1 : 14 1 : 12

Kota Jakarta Utara 1 : 13 1 : 12 1 : 10 1 : 10 1 : 13

DKI Jakarta 1 : 13 1 : 12 1 : 11 1 : 12 1 : 13

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 29: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

21

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

3.6. Partisipasi Pendidikan

Partisipasi pendidikan merupakan keterlibatan penduduk dalam mengakses layanan pendidikan. Indikator yang utama adalah jumlah siswa

dan rasio siswa dengan penduduk. Berikut data statistik pendidikan provinsi DKI Jakarta terkait dengan indikator partisipasi pendidikan

tahun 2018.

Jumlah Siswa

Jumlah siswa jenjang SLB provinsi DKI Jakarta

pada tahun 2018 terbanyak berada di wilayah

Jakarta Selatan yaitu sebesar 1,955 siswa atau

34.55% dari total siswa SLB di provinsi DKI

Jakarta yaitu sebesar 5,659 siswa.

Untuk jenjang yang lain yaitu SD, SMP, SMA,

dan SMK wilayah Jakarta Timur mendominasi

jumlah terbanyak. Hal ini sejalan dengan jumlah

satuan pendidikan dan luas wilayahnya.

Gambar 3.11 Jumlah siswa menurut jenjang dan wilayah provinsi DKI Jakarta tahun 2018

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 30: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

22

LPMP DKI Jakarta

APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) Provinsi DKI Jakarta

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara

meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka

kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase

penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk

mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam

persentase.

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap

jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai

jenjang pendidikannya. APK ini dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

APKjenjang

= (Siswajenjang

: Penduduk usiajenjang

) x 100

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia

sekolah.

APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih

dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah

pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang terlambat

bersekolah, atau pengulangan kelas. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang

diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 31: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

23

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Perkembangan APK berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. Gambar 3.12 memperlihatkan peningkatan APK pada jenjang SD, SMP,

dan SMA dari tahun 2016 hingga tahun 2017.

APK SD di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan dari tahun 2016

ke tahun 2017. Pada tahun 2016 APK SD sebesar 90,87 persen, dan

menjadi 91,19 persen pada tahun 2017. APK SMA pada tahun 2016

tercatat sebesar 91,57 persen, meningkat menjadi 97,71 persen pada

tahun 2017. Sementara pada jenjang pendidikan SMP cenderung

mengalami penurunan. APK SMP pada tahun 2016 tercatat sebesar

91,90 persen, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 89,72

persen.

Gambar 3.12 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016, 2017

Tabel 3.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Wilayah SD SMP SMA

(1) (2) (3) (4)

Kab. Kepulauan Seribu 89.43 73.47 102.72

Kota Jakarta Pusat 104.00 100.22 106.88

Kota Jakarta Utara 91.15 96.15 84.68

Kota Jakarta Barat 88.36 88.75 85.77

Kota Jakarta Selatan 87.43 85.35 104.47

Kota Jakarta Timur 91.89 87.05 106.19

DKI Jakarta 91.19 89.72 97.71

sumber : PDSPK Kemdikbud tahun 2017

Tabel 3.10 menyajikan APK menurut jenjang pendidikan dan wilayah pada tahun

2017. Tabel ini juga mencatat bahwa APK untuk SD, SMP, dan SMA di wilayah

Jakarta Pusat nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa murid

SD di wilayah Jakarta Pusat selain mencakup anak yang berusia 7-12 tahun juga

mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan juga lebih dari 12 tahun.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak anak yang terlambat masuk SD atau

sebaliknya sangat dini (belum cukup umur) untuk bersekolah SD, atau masih ada

murid SD yang tinggal kelas. Demikian juga murid jenjang SMP di wilayah Jakarta

Pusat selaian mencakup anak yang berusia 13-15 tahun juga anak yang berusia

kurang dari 13 tahun. Hal ini merupakan dampak dari anak yang berusia kurang dari

7 tahun dan sudah masuk SD sehingga pada saat meneruskan ke jenjang SMP usia

nya masih kurang dari 13 tahun. Demikian juga untuk akan berdampak ke jenjang

SMA.

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 32: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

24

LPMP DKI Jakarta

APK di wilayah Jakarta Pusat lebih tinggi dari 5 wilayah

lainnya di provinsi DKI Jakarta. Kesenjangan APK tersebut

merata di semua jenjang pendidikan. APK SD terendah di

wilayah Jakarta Selatan yaitu sebesar 87,43 persen, APK SMP

terendah di wilayah Kepulauan Seribu yaitu sebesar 73,47

persen, dan APK SMA terendah sebesar 84,68 persen di

wilayah Jakarta Utara.

Jika dilihat sebarannya menurut kabupaten/kota seperti yang

disajikan pada Gambar 3.13 terlihat bahwa APK SD tertinggi

di Jakarta Pusat (104,00 persen). Sedangkan APK terendah di

Jakarta Selatan (87,43 persen).

Gambar 3.14 APK jenjang pendidikan SMP secara umum

sudah di atas 80 persen kecuali wilayah Kepulauan Seribu

(73,47 persen) dengan APK tertinggi di Jakarta Pusat (100,22

persen).

Gambar 3.13 APK SD Menurut Wilayah Tahun 2017

Gambar 3.14 APK SMP Menurut Wilayah Tahun 2017

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 33: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

25

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Untuk Jenjang SMA digambarkan dalam gambar 3.15, sebagian

besar sudah di atas 100 persen kecuali wilayah Jakarta Barat

(85,77 persen) dan Jakarta Utara terendah (84,68 persen).

Gambar 3.15 APK SMA Menurut Wilayah Tahun 2017

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan

dalam persentase.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang

pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM dapat diperoleh

dengan rumus sebagai berikut:

APMjenjang

= (Siswa usia jenjang

: Penduduk usia jenjang

) x 100

Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya

100%.

APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau

melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 34: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

26

LPMP DKI Jakarta

APM akan mencapai 100 persen. Sebagai gambaran APM SD adalah proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah

seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk

di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Selama periode tahun 2016 sampai 2017, APM provinsi

DKI Jakarta mengalami penurunan pada jenjang pendidikan

SMP dan SMA. APM jenjang pendidikan SMA pada tahun

2016 sebesar 71,24 persen, turun menjadi 70,37 persen

pada tahun 2017. APM jenjang SMP tahun 2016 sebesar

84,25 persen, turun menjadi sebesar 71,24 persen tahun

2016. Pada jenjang pendidikan dasar terjadi peningkatan,

APM untuk tingkat SD tahun 2016 sebesar 84,05 persen,

meningkat menjadi 84,25 persen pada tahun 2017. Kenaikan

angka APM masih di kisaran nilai lebih dari 80 persen

penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI.

Gambar 3.16 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016, 2017

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 35: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

27

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 3.11 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Wilayah SD SMP SMA

(1) (2) (3) (4)

Kab. Kepulauan Seribu 75.72 54.92 62.32

Kota Jakarta Pusat 93.94 75.24 74.16

Kota Jakarta Utara 83.87 75.45 62.51

Kota Jakarta Barat 81.51 70.48 63.95

Kota Jakarta Selatan 81.02 67.11 76.29

Kota Jakarta Timur 85.81 68.75 79.03

DKI Jakarta 84.25 70.37 71.75

sumber : PDSPK Kemdikbud tahun 2017

Tabel 3.11 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 secara umum nilai APM

untuk semua jenjang pendidikan kurang dari 100 persen. APM pendidikan

cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang

pendidikan. APM pada jenjang SD sebesar 84,25 persen, sedangkan

pada jenjang di atasnya jauh lebih rendah. Secara berturut-turut APM

SMP sebesar 70,37 persen, APM SMA sebesar 71,75 persen.

Jika dilihat sebarannya menurut kabupaten/kota seperti yang

disajikan pada Gambar3.17 terlihat bahwa APK SD tertinggi

di Jakarta Pusat (93,94 persen). Sedangkan APK terendah di

Kepulauan Seribu (75,72 persen).

Gambar 3.17 APM SD Menurut Wilayah Tahun 2017

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 36: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

28

LPMP DKI Jakarta

Gambar 3.18 APM jenjang pendidikan SMP secara umum

di bawah 80 persen dengan APM tertinggi di Jakarta Utara

(75,45 persen) dan APM terendah di Kepualaun Seribu

(54,92 persen).

Untuk Jenjang SMA digambarkan dalam gambar 3.19, masih

belum ada yang melampaui 90 persen. Jakarta Timur (79,03

persen) mempunyai APM tertinggi sedangkan Kepulauan

Seribu mempunyai APM terendah (62,32 persen).

Gambar 3.18 APM SMP Menurut Wilayah Tahun 2017

Gambar 3.19 APM SMA Menurut Wilayah Tahun 2017

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 37: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

29

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

3.7. Pemenuhan Sarana Pendukung

Berbagai sarana dan prasarana sekolah sangatlah dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran di tiap satuan

pendidikan. Diantara sarana prasarana pendukung mutu antara lain perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, serta sarana

pendukung lainnya. Berikut potret kepemilikan berbagai sarana prasarana yang dimiliki satuan pendidikan berdasarkan data DAPODIK.

Ruang Perpustakaan

Pada jenjang SLB ruang perpustakaan yang dimiliki 52 ruang. Kepemilikan

ruang perpustakaan merupakan hal penting sebagai salah satu sarana

dalam peningkatan mutu pembelajaran. Tercatat baru 59% sekolah

jenjang SLB yang memiliki ruang perpustakaan. Secara terinci kepemilikan

perpustakaan adalah digambarkan dalam tabel disamping:

Jenjang SD yang memiliki ruang perpustakaan tercatat 1.823 ruang

atau sekitar 77% dari jumlah sekolah jenjang SD. Kepemilikan ruang

perpustakaan untuk jenjang SD digambarkan dalam tabel disamping:

Tabel 3.12 Kepemilikan perpustakaan jenjang SLB

No Ruang Perpustakaan Jumlah

1 Jumlah Sekolah 88

2 Kepemilikan ruang perpustakaan 52

3 % kepemilikan ruang perpustakaan 59%

4 Sekolah yang belum memiliki perpustakaan 36

Tabel 3.13 Kepemilikan perpustakaan jenjang SD

No Ruang Perpustakaan Jumlah

1 Jumlah Sekolah 2.358

2 Kepemilikan ruang perpustakaan 1.823

3 % kepemilikan ruang perpustakaan 77%

4 Sekolah yang belum memiliki perpustakaan 353

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 38: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

30

LPMP DKI Jakarta

Pada jenjang SMP ruang perpustakaan yang dimiliki 951

ruang. Tercatat sudah 94% sekolah jenjang SMP yang

memiliki ruang perpustakaan. Secara terinci kepemilikan

perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Kepemilikan perpustakaan jenjang SMP

No Ruang Perpustakaan Jumlah

1 Jumlah Sekolah 1.014

2 Kepemilikan ruang perpustakaan 951

3 % kepemilikan ruang perpustakaan 94%

4 Sekolah yang belum memiliki perpustakaan 63

Pada jenjang SMA ruang perpustakaan yang dimiliki 449

ruang. Tercatat sudah 96% sekolah jenjang SMA yang

memiliki ruang perpustakaan. Secara terinci kepemilikan

perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Kepemilikan perpustakaan jenjang SMA

No Ruang Perpustakaan Jumlah

1 Jumlah Sekolah 449

2 Kepemilikan ruang perpustakaan 433

3 % kepemilikan ruang perpustakaan 96%

4 Sekolah yang belum memiliki perpustakaan 16

Pada jenjang SMK ruang perpustakaan yang dimiliki 449 ruang.

Tercatat sudah 96% sekolah jenjang SMK yang memiliki ruang

perpustakaan. Secara terinci kepemilikan perpustakaan adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.16 Kepemilikan perpustakaan jenjang SMK

No Ruang Perpustakaan Jumlah

1 Jumlah Sekolah 580

2 Kepemilikan ruang perpustakaan 519

3 % kepemilikan ruang perpustakaan 89%

4 Sekolah yang belum memiliki perpustakaan 61

Secara keseluruhan jenjang SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK di provinsi

DKI Jakarta dari 4.489 sekolah tercatat sudah 84% atau 3.778

sekolah yang memiliki ruang perpustakaan. Seperti digambarkan

dalamgrafisberikut:

Gambar 3.20 Kepemilikan perpustakaan

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 39: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

31

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Laboratorium Komputer

Kepemilikan laboratorium komputer merupakan kondisi

yang penting bagi setiap sekolah mengingat kebutuhan akan

komputer sangat dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran

saat ini. Tercatat dari seluruh sekolah jenjang SLB, SD,

SMP, SMA, dan SMK di provinsi DKI Jakarta yang memiliki

laboratorium komputer baru 57% atau 2.554 sekolah. Hal

tersebutsepertidigambarkandalamgrafikberikut:

Gambar 3.21 Persentase kepemilikan laboratorium komputer

Secara rinci persentase kepemilikan laboratorium komputer

dapat digambarkan seperti gambar dibawah. Untuk jenjang SMP,

SMA, dan SMK kepemilikan laboratorium komputer sudah di atas

80% sedangkan untuk jenjang SD dan SLB masih di bawah 35%.

Gambar 3.22 Persentase kepemilikan Laboratorium Komputer menurut jenjang satuan pendidikan

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 40: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

32

LPMP DKI Jakarta

Laboratorium IPA

Laboratorium IPA merupakan fasilitas pendukung mutu yang

penting. Tahun 2018 tercatat 2.842 sekolah atau 63% dari

jumlah sekolah jenjang SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK di

provinsi DKI Jakarta memiliki laboratorium IPA. Persentase

kepemilikan laboratorium IPA terbesar di wilayah Kepulauan

Seribu yaitu sebesar 74% sedangkan untuk wilayah lain rata-

rata sudah di atas 60%. Persentase kepemlikian laboratirium

IPA dapat dilihat pada gambar 3.23.

Gambar 3.23 Persentase kepemilikan Laboratorium IPA menurut wilayah

Di beberapa sekolah terutama sekolah-sekolah jenjang

SLB, SD, dan SMP ruang laboratorium IPA hanya tersedia

laboratorium IPA saja sedangkan di sekolah-sekolah yang

lebih besar biasanya laboratorium IPA dipecah dalam bentuk

laboratorium Fisika, laboratorium Kimia, dan laboratorium

Biologi.

Ruang Bahasa

Ruang Bahasa adalah tempat aktivitas praktek pembelajaran

bahasa bagi seluruh siswa. Akan tetapi kepemilikan ruang bahasa

masih tergolong sedikit untuk provinsi DKI Jakarta, tercatat hanya

18% sekolah di DKI Jakarta yang memiliki ruang bahasa yaitu

sebanyak 806 sekolah. Persentase kepemilikan ruang bahasa

tertinggi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yaitu

sebesar 20% sedangkan wilayah lainnya masih di bawah 20%.

Gambar 3.24 Persentase kepemilikan Laboratorium Bahasa menurut wilayah

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 41: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

33

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

3.8. Pencapaian Mutu

Meningkatnya mutu pendidikan merupakan tujuan yang harus dicapai. Mutu pendidikan dicirikan dari perubahan perilaku peserta didik

dan pelaku pendidikan lain ke arah yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu indikator dari ukuran mutu pendidikan adalah hasil

ujian nasional. Selain itu juga dapat diukur proses pendidikan yang salah satu indikatornya adalah capaian akreditasi. Kualitas pendidikan

yangdapatdiukurdarijumlahdankualifikasinyajugamerupakansalahsatuindikatormutupendidikan.

Nilai Ujian Nasional

Ujian nasional (UN) merupakan kegiatan untuk mengukur capaian kompetensi siswa berdasar standar kompetensi lulusan. Selain itu

melalui UN juga diperoleh peta capaian kompetensi lulusan yang berguna untuk peningkatan mutu dan pembinaan.

Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut UNBK adalah ujian yang menggunakan komputer sebagai media untuk

menampilkan soal dan proses menjawabnya.

Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil yang selanjutnya disebut UNKP adalah ujian nasional yang menggunakan naskah soal dan

Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) berbasis kertas dan menggunakan pensil.

Kriteria pencapaian kompetensi lulusan berdasarkan hasil ujian nasional.

Nilai UN merupakan salah satu potret dari pencapaian mutu pendidikan. Makin tinggi nilai rata-rata yang dicapai, maka dapat diasumsikan

bahwa makin tinggi pula ketercapaian kompetensi lulusannya.

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 42: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

34

LPMP DKI Jakarta

Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMP di Provinsi DKI Jakarta

mengalami penurunan dalan 3 tahun terakhir. Penurunan tersebut

antara lain disebabkan:

a. Semakin banyak sekolah menggunakan UNBK sehingga

kemungkinan terjadinya kecurangan berkurang

b. Kisi-kisi UN yang tidak lagi rinci sehingga siswa harus menguasai

kompetensi

c. Peningkatan persentase soal kemampuan berpikir tingkat tinggi

(HOTs)

Secara rinci rata-rata capaian nilai UN tahun 2016, 2017,

dan 2018 jenjang SMP menurut wilayah dapat dilihat pada

gambar 3.26.

Gambar 3.25 Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMP

Gambar 3.26 UN SMP per wilayah

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 43: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

35

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMK di Provinsi DKI

Jakarta mengalami penurunan dalan 3 tahun terakhir.

Penurunan tersebut antara lain disebabkan:

a. Kisi-kisi UN yang tidak lagi rinci sehingga siswa harus

menguasai kompetensi

b. Peningkatan persentase soal kemampuan berpikir

tingkat tinggi (HOTs)

Gambar 3.27 Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMK

Gambar disamping ini menunjukkan secara rinci rata-rata

capaian nilai UN tahun 2016, 2017, dan 2018 jenjang SMK

menurut wilayah:

Gambar 3.28 UN SMK per wilayah

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 44: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

36

LPMP DKI Jakarta

Capaian rata-rata nilai UN jenjang SMA di Provinsi DKI

Jakarta mengalami sempat mengalami kenaikan yang

cukupsignifikanpadatahun2017dari63.01menjadi65.96.Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2018.

Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh: kisi-kisi

UN yang tidak lagi rinci sehingga siswa harus menguasai

kompetensi, peningkatan persentase soal kemampuan

berpikir tingkat tinggi (HOTs)

Gambar disamping menunjukkan secara rinci rata-rata

capaian nilai UN tahun 2016, 2017, dan 2018 jenjang SMA

menurut wilayah.

Gambar 3.29 Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMA

Gambar 3.30 UN SMA per wilayah

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 45: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

37

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Akreditasi Sekolah

Dari 4,489 satuan pendidikan yang berada

di wilayah propinsi DKI Jakarta sebanyak

62 persen sekolah atau 2,788 sekolah

sudah terakreditasi A, 920 sekolah atau

20 persen terakreditasi B, 33 sekolah

terakreditasi C, dan 748 sekolah atau

17 persen sekolah tidak atau belum

terakreditasi. Banyaknya sekolah yang

belum atau tidak terakreditasi disebabkan

oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

terdapatnya beberapa sekolah program

kerjasama (SPK) yang tidak sepenuhnya

menggunakan kurikulum yang berlaku di

Indonesia sehingga tidak bisa di akreditasi,

serta adanya sekolah-sekolah yang

sebenarnya sudah terakreditasi tetapi tidak

mengisi data akreditasinya pada DAPODIK

yang menyebabkan sekolah tersebut

tercatat belum atau tidak terakreditasi.

Presentase jumlah sekolah menurut

akreditasinya digambarkan dalam gambar

3.31.

Gambar 331 Persentase jumlah sekolah menurut jenjang dan status akreditasi

Persentase sekolah yang terakreditasi A terbesar pada jenjang SMA yaitu 77 persen atau

344 sekolah dari 499 sekolah jenjang SMA yang ada di provinsi DKI Jakarta. Sedangkan

jenjang SMK memiliki persentase sekolah terakreditasi terendah yaitu 11% atau 63

sekolah dari 580 sekolah jenjang SMK. Hal tersebut dikarenakan masih banyak SMK yang

tidak mengisi data status akreditasinya pada DAPODIK.

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 46: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

38

LPMP DKI Jakarta

Akreditasi sekolah merupakan salah satu indikasi mutu layanan. Tahun 2018 sebagian besar sekolah yaitu 83% (3.741 sekolah) telah

terakreditasi. Sebanyak 2.788 Sekolah (62%) telah terakreditasi dengan kategori A, 20% terakreditasi B, 1% terakreditasi C, dan 17% atau

748 sekolah belum melakukan akreditasi atau tidak mengisi status akreditasi di DAPODIK. Dengan demikian sudah 82% sekolah sudah

terakreditasi minimal B dari sekolah-sekolah jenjang SLB, SD, SMP, SMA, SMK yang ada di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.17 Persentase Jumlah Sekolah menurut Akreditasi

No Akreditasi Jumlah Sekolah %

1 A 2.788 62%

2 B 920 20%

3 C 33 1%

4 Belum terakreditasi 748 17%

sumber : DAPODIK Kemdikbud tahun 2017

Secaragrafishasilakreditasisekolahtahun2018diprovinsiDKIJakartadapat di gambarkan seperti gambar 3.32.

Gambar 3.32 Persentase akreditasi sekolah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Bab 3

Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Page 47: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

Bab 4

Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan

bagi Penjaminan Mutu Pendidikan

Page 48: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

39

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Bab 4. Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi penjaminan mutu pendidikan

4.1. Pemetaan Mutu Pendidikan

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan memiliki tugas berat dalam memenuhi mutu yang tercantum dalam Standar Nasional

Pendidikan. Sekolah senantiasa melaksanakan aktivitas pendidikan dengan jadwal yang sudah terencana dengan baik yang pada ujungnya

berupaya untuk memenuhi mutu sesuai standar yang telah ditetapkan. Tetapi seringkali sekolah kesulitan memberikan data yang lengkap

jika ditanyakan tentang seberapa capaian sekolah jika dihubungkan dengan pemenuhan mutu 8 SNP tersebut padahal seringkali sekolah

mengisi berbagai instrumen baik dari dinas pendidikan atau kementerian. Hal ini bisa jadi karena sekolah belum secara sadar melakukan

pemetaan mutu terkait implementasi standar mutu di sekolah.

Dilihat dari sistem secara utuh pemetaan mutu merupakan bagian yang tidak terlepas dari program Penjaminan mutu pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat sebagai sebuah siklus yang dimulai dari pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan

mutu, pelaksanaan rencana, dan monitoring/evaluasi pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses

penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.

Dalam upaya pemetaan mutu pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan program pemetaan mutu

satuan pendididikan yang pengumpulan datanya menggunakan aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) yang disinkronkan dengan

aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). LPMP DKI Jakarta sebagai lembaga penjaminan mutu yang berada di bawah Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah, mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan yang sistematis dan terarah untuk peningkatan mutu

pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam implementasi program pemetaan mutu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, LPMP berperan sebagai pelaksana

teknis di provinsi untuk mengkoordinasikan kegiatan pemetaan mutu dengan Dinas Pendidikan. Secara keseluruhan kegiatan pemetaan

mutu yang dilaksanakan oleh LPMP DKI Jakarta dapat digambarkan dalam gambar berikut dibawah ini:

Bab 4

Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan

Page 49: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

40

LPMP DKI Jakarta

Gambar 4.1 Pemetaan mutu tahun 2018 yang dilaksanakan oleh LPMP DKI Jakarta

Mengawali rangkaian kegiatan pemetaan mutu,

LPMP berkomitmen untuk menyiapkan SDM

internal maupun eksternal yang akan mengawal

kegiatan pemetaan mutu secara sistematis.

Untuk pengembangan kapasitas internal LPMP

melaksanakan kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah

yang menyiapkan fasilitator dari LPMP yang akan

mendampingi petugas pemetaan mutu untuk

memahami program pemetaan mutu. Sedangkan

untuk penguatan SDM eksternal LPMP melaksanakan

kegiatan pelatihan petugas pemetaan mutu yang

terdiri dari pengawas sekolah dan operator dapodik

yang akan mensosialisasikan program pemetaan

mutu ke satuan pendidikan

Sosialisasi pemetaan mutu selanjutnya dilakukan

oleh seluruh pengawas DKI Jakarta dan didampingi

operator dapodik yang sudah dilatih di LPMP ke

seluruh sekolah binaannya. Dengan demikian maka

sekolah di DKI Jakarta jenjang SD, SMP, SMA dan SMK

secara keseluruhan mengetahui program pemetaan

mutu ini dan mereka secara serempak melaksanakan

pemetaan mutu dengan menggunakan aplikasi PMP

yang terintegrasi dengan aplikasi dapodik.

Pemetaan mutu di sekolah menggunakan instrumen

PMP yang respondennya terdiri dari kepala sekolah,

perwakilan siswa, perwakilan guru, perwakilan

komite dan pengawas sekolah. Pengumpulan

data mutu di satuan pendidikan dengan pengisian

instrumen pada aplikasi PMP dan diunggah ke server

Bab 4

Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan

Page 50: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

41

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

PMP di Kemdikbud.

Dalam proses pengisian data PMP oleh satuan pendidikan, LPMP DKI melakukan monitoring dan evaluasi pemetaan mutu ke beberapa

sekolah sampel untuk memastikan bahwa proses pemetaan mutu yang dilakukan sekolah telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Sementarauntukprosesverifikasidanvalidasidatayangdiinputolehsekolahdilakukanolehpengawassekolahsebagaipembinadisekolahmasing-masing.

Data yang sudah dikirim sekolah melalui aplikasi PMP selanjutnya diolah oleh sistem di Kemdikbud dengan menggunakan berbagai sumber

data.

Data dari berbagai sumber tersebut selanjutnya diolah menjadi rapor mutu capaian SNP sekolah dan diagregasi menjadi peta mutu

pendidikan di provinsi dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta setiap jenjang baik SD, SMP, SMA dan SMK.

Sekolah selanjutnya memiliki akses untuk mengunduh rapor mutu sekolah masing-masing melalui web http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.

go.id. Rapor mutu sekolah tersebut dapat dimanfaatkan sekolah untuk dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja sekolah (RKS)

Sementara data peta mutu baik provinsi maupun kabupaten/kota di DKI Jakarta dianalisis menjadi data yang lebih bermakna untuk

mengetahui kekuatan dan kelemahan pada setiap standar dan memberikan rekomendasi peningkatan mutu baik oleh sekolah maupun

dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Adapun perbandingan peta mutu capaian SNP di provinsi maupun kabupaten/kota di DKI Jakarta antara tahun 2016 dan 2017 adalah

sebagai berikut:

Bab 4

Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan

Page 51: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

42

LPMP DKI Jakarta

Jenjang SD

Gambar 4.2 Rapor PMP Jenjang SD provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan 2017

Gambar 4.3 Capaian Standar Mutu Jenjang SD

Gambar 4.4 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SD

Gambar 4.5 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017 Jenjang SD

Bab 4

Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan

Page 52: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

43

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Jenjang SMP

Gambar 4.6 Rapor PMP Jenjang SMP provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan 2017

Gambar 4.7 Capaian Standar Mutu Jenjang SMP

Gambar 4.8 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SMP

Gambar 4.9 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017 Jenjang SMP

Bab 4

Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan

Page 53: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

44

LPMP DKI Jakarta

Jenjang SMA

Gambar 4.10 Rapor PMP Jenjang SMA provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan 2017

Gambar 4.11 Capaian Standar Mutu Jenjang SMA

Gambar 4.12 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SMA

Gambar 4.13 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017 Jenjang SMA

Bab 4

Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan

Page 54: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

45

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Jenjang SMK

Gambar 4.14 Rapor PMP Jenjang SMK provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan 2017

Gambar 4.15 Capaian Standar Mutu Jenjang SMK

Gambar 4.16 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SMK

Gambar 4.17 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017 Jenjang SMK

Bab 4

Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan

Page 55: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

Bab 5

Penutup

Page 56: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

47

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Bab 5. Penutup

Pengumpulan dan pengolahan data primer maupun data sekunder yang lengkap, sahih (valid), dapat dipercaya (reliable), relevan dan tepat

waktu sangat diperlukan dalam penyusunan program pendidikan.

Pelaksanaan analisis data pendidikan dapat dikelompokkan sebagai upaya pendayagunaan data untuk mengakomodir kebutuhan

tersedianya informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perencanaan program pendidikan.

Buku Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk penyediaan data dan

informasi bagi internal maupun eksternal, khususnya dalam mendeskripsikan proses terlaksananya program penjaminan mutu pendidikan

yang berbasis pengolahan data dan informasi yang tersedia.

Bab 5

Penutup

Page 57: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

Lampiran

Page 58: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

49

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Lampiran Tabel

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia 3-18 Tahun dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

WilayahKelompok Usia

3-6 Tahun 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun

(1) (2) (3) (4) (5)

Kab. Kepulauan Seribu 2,860 2,720 1,571 880 Kota Jakarta Pusat 55,550 78,290 38,525 43,983 Kota Jakarta Utara 129,351 153,189 60,892 67,136 Kota Jakarta Barat 158,084 213,198 86,932 95,377 Kota Jakarta Selatan 188,634 191,203 96,342 90,309 Kota Jakarta Timur 221,179 262,200 121,038 117,515

Jumlah 755,658 900,800 405,300 415,200

sumber : PDSPK – Kemdikbud tahun 2018

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia 3-18 Tahun dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

WilayahKelompok Usia

3-6 Tahun 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun

(1) (2) (3) (4) (5)

Kab. Kepulauan Seribu 2,915 2,772 1,617 881 Kota Jakarta Pusat 56,619 89,759 45,542 44,025 Kota Jakarta Utara 131,840 147,063 61,664 67,201 Kota Jakarta Barat 161,126 209,197 89,463 95,469 Kota Jakarta Selatan 192,264 196,790 96,252 90,396 Kota Jakarta Timur 225,436 272,119 127,562 117,628

Jumlah 770,200 917,700 422,100 415,600

sumber : PDSPK – Kemdikbud tahun 2018

Page 59: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

50

LPMP DKI Jakarta

Tabel 5.3 Jumlah Satuan Pendidikan Menurut Jenjang, Akreditasi dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah

A B C A B C A B C A B C A B C A B C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Kab. Kepulauan Seribu 9 5 3 4 1 1 14 9 - Kota Jakarta Barat 7 8 419 107 3 158 82 1 76 22 2 12 7 672 226 6 Kota Jakarta Pusat 2 3 184 81 7 72 35 46 6 7 1 311 126 7 Kota Jakarta Selatan 14 9 379 66 2 135 58 80 9 18 10 626 152 2 Kota Jakarta Timur 12 3 2 491 118 3 171 67 5 87 24 2 13 11 1 774 223 13 Kota Jakarta Utara 3 4 227 91 3 95 68 2 54 17 12 4 391 184 5

Jumlah 38 27 2 1,709 468 18 634 314 8 344 78 4 63 33 1 2,788 920 33

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Tabel 5.4 Jumlah Peserta Didik Aktif menurut Jenjang, Status, dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah

N S N S N S N S N S N S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kab. Kepulauan Seribu 2,545 1,023 473 372 4,413 - Kota Jakarta Barat 240 917 122,457 55,764 36,797 39,197 12,732 17,564 6,848 41,209 179,074 154,651 Kota Jakarta Pusat 177 322 58,854 20,419 23,236 14,969 8,785 9,285 10,381 14,874 101,433 59,869 Kota Jakarta Selatan 718 1,237 121,992 39,871 48,395 28,151 22,663 15,114 12,956 38,435 206,724 122,808 Kota Jakarta Timur 281 1,253 186,858 57,298 74,403 31,346 31,202 20,264 11,644 57,423 304,388 167,584 Kota Jakarta Utara 271 243 76,954 47,842 28,612 25,697 12,288 10,268 7,061 23,998 125,186 108,048

Jumlah 1,687 3,972 569,660 221,194 212,466 139,360 88,143 72,495 49,262 175,939 921,218 612,960

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Page 60: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

51

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 5.5 Jumlah Ruang Kelas Menurut Jenjang Satuan Pendidikan, Status, dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah

N S N S N S N S N S N S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kab. Kepulauan Seribu - - 117 - 47 - 18 - 14 - 14 -Kota Jakarta Barat 53 217 3,701 2,382 993 1,621 367 841 207 1,257 207 1,257 Kota Jakarta Pusat 36 87 1,990 880 642 597 250 390 310 488 310 488 Kota Jakarta Selatan 142 302 3,713 1,729 1,313 1,197 667 703 390 1,361 390 1,361 Kota Jakarta Timur 16 242 5,131 2,327 1,919 1,320 891 792 330 2,033 330 2,033 Kota Jakarta Utara 21 50 2,182 1,708 799 965 350 489 196 810 196 810

Jumlah 268 898 16,834 9,026 5,713 5,700 2,543 3,215 1,447 5,949 1,447 5,949

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Tabel 5.6 Jumlah Rombel Sekolah menurut Jenjang, Status, dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah

N S N S N S N S N S N S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kab. Kepulauan Seribu 0 0 117 0 42 0 17 0 14 0 190 0 Kota Jakarta Barat 50 184 4,079 2,332 1,050 1,431 360 733 206 1,315 5,745 5,995 Kota Jakarta Pusat 30 75 2,076 865 675 534 250 355 311 488 3,342 2,317 Kota Jakarta Selatan 137 288 4,220 1,686 1,388 1,017 634 582 387 1,294 6,766 4,867 Kota Jakarta Timur 52 237 6,176 2,334 2,122 1,147 882 727 338 1,967 9,570 6,412 Kota Jakarta Utara 43 63 2,503 1,778 826 908 346 437 215 781 3,933 3,967

Jumlah 312 847 19,171 8,995 6,103 5,037 2,489 2,834 1,471 5,845 29,546 23,558

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Page 61: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

52

LPMP DKI Jakarta

Tabel 5.7 Jumlah Keberadaan Lab. Komputer menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Wilayah SLB SD SMP SMA SMK

Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Kab. Kepulauan Seribu 1 13 3 4 1 1 Kota Jakarta Barat 4 17 168 417 219 46 93 15 93 25 Kota Jakarta Pusat 3 5 97 185 96 12 52 1 49 11 Kota Jakarta Selatan 12 15 179 315 168 32 83 7 117 15 Kota Jakarta Timur 6 18 252 387 217 43 97 21 167 27 Kota Jakarta Utara 2 6 99 245 147 27 68 11 61 14

Jumlah 27 61 796 1,562 850 164 394 55 487 93

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Tabel 5.8 Jumlah Keberadaaan Lab. Bahasa menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Wilayah SLB SD SMP SMA SMK

Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Kab. Kepulauan Seribu - - 2 12 1 6 - 1 1 -Kota Jakarta Barat - 21 26 559 68 197 54 54 19 99 Kota Jakarta Pusat - 8 6 276 31 77 29 24 17 43 Kota Jakarta Selatan 1 26 35 459 58 142 54 36 40 92 Kota Jakarta Timur - 24 42 597 79 181 60 58 65 129 Kota Jakarta Utara - 8 18 326 47 127 34 45 19 56

Jumlah 1 87 129 2,229 284 730 231 218 161 419

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Page 62: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

53

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 5.9 Jumlah SMA dan SMK menurut Keberadaan Lab. Fisika menurut Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Wilayah SMA SMK

Ada Tidak Ada Tidak

(1) (2) (3) (4) (5)

Kab. Kepulauan Seribu 1 1 Kota Jakarta Barat 70 38 2 116 Kota Jakarta Pusat 41 12 7 53 Kota Jakarta Selatan 69 21 1 131 Kota Jakarta Timur 69 49 10 184 Kota Jakarta Utara 47 32 6 69

Jumlah 296 153 26 554

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Tabel 5.10 Jumlah Sekolah Yang Memiliki Lab. Biologi Jenjang SMA dan SMK Menurut Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Wilayah SMA SMK

Ada Tidak Ada Tidak

(1) (2) (3) (4) (5)

Kab. Kepulauan Seribu 1 1

Kota Jakarta Barat 64 44 1 117 Kota Jakarta Pusat 39 14 1 59 Kota Jakarta Selatan 69 21 1 131 Kota Jakarta Timur 67 51 5 189 Kota Jakarta Utara 46 33 75

Jumlah 286 163 8 572

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Page 63: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

54

LPMP DKI Jakarta

Tabel 5.11 Jumlah Guru menurut Jenjang, Status dan Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2018

Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah

N S N S N S N S N S N S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kab. Kepulauan Seribu 195 93 34 32

Kota Jakarta Barat 57 214 5,427 3,360 1,727 2,521 734 1,455 407 1,759 407 1,759 Kota Jakarta Pusat 31 88 2,885 1,290 1,119 925 535 710 635 880 635 880 Kota Jakarta Selatan 157 294 5,829 2,873 2,264 1,861 1,345 1,272 749 2,079 749 2,079 Kota Jakarta Timur 58 218 8,233 3,696 3,666 2,083 1,939 1,523 724 2,948 724 2,948 Kota Jakarta Utara 42 44 3,377 2,446 1,351 1,544 705 925 434 1,185 434 1,185

Jumlah 345 858 25,946 13,665 10,220 8,934 5,292 5,885 2,981 8,851 2,981 8,851

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Tabel 5.12 Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Wilayah Status Kepegawaian Jumlah

PNS Dikbud PNS diluar

Dikbud

Honor

Daerah

Honor

Sekolah

GTY

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kab. Kepulauan Seribu 185 8 112 50 355 Kota Jakarta Barat 5,760 135 710 3,863 7,192 17,660 Kota Jakarta Pusat 3,653 69 363 2,247 2,766 9,098 Kota Jakarta Selatan 7,855 231 914 3,461 6,262 18,723 Kota Jakarta Timur 11,054 205 1,152 5,237 7,440 25,088 Kota Jakarta Utara 3,837 95 1,183 2,152 4,786 12,053

Jumlah 32,344 743 4,434 17,010 28,446 82,977

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Page 64: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

55

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 5.13 Jumlah Guru menurut Kualifikasi Pendidikan dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

WilayahKualifikasi

Jumlah < D3 D3 D4 S1 S2 S3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (6)

Kab. Kepulauan Seribu 9 - 3 333 9 - 354 Kota Jakarta Barat 862 277 20 15,251 1,243 8 17,661 Kota Jakarta Pusat 417 171 13 7,674 819 4 9,098 Kota Jakarta Selatan 705 249 21 15,847 1,880 21 18,723 Kota Jakarta Timur 801 381 34 21,526 2,325 21 25,088 Kota Jakarta Utara 547 207 18 10,344 929 8 12,053

Jumlah 3,341 1,285 109 70,975 7,205 62 82,977

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Tabel 5.14 Jumlah Guru menurut Jenjang, Jenis Kelamin, dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Wilayah

Jenjang JenjangJumlah

SLB SD SMP SMA SMK

L P L P L P L P L P L P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kab. Kepulauan Seribu - - 63 132 50 43 17 17 20 12 150 204Kota Jakarta Barat 84 187 2,667 6,120 1,876 2,372 986 1,203 1,071 1,095 6,684 10,977Kota Jakarta Pusat 23 96 1,154 3,021 784 1,260 509 736 692 823 3,162 5,936Kota Jakarta Selatan 148 303 2,731 5,971 1,676 2,449 1,150 1,467 1,299 1,529 7,004 11,719Kota Jakarta Timur 61 215 3,141 8,788 2,168 3,581 1,348 2,114 1,698 1,974 8,416 16,672Kota Jakarta Utara 21 65 1,572 4,251 1,202 1,693 726 904 817 802 4,338 7,715

Jumlah 337 866 11,328 28,283 7,756 11,398 4,736 6,441 5,597 6,235 29,754 53,223

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Page 65: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

56

LPMP DKI Jakarta

Tabel 5.15 Jumlah Guru PNS dan CPNS Menurut Golongan Ruang dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

WilayahGolongan Ruang

< III/a III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kab. Kepulauan Seribu 9 76 13 11 13 41 21 1 -Kota Jakarta Barat 214 1,731 518 174 333 2,125 660 4 1Kota Jakarta Pusat 168 1,246 285 88 174 1,410 279 2 1Kota Jakarta Selatan 235 2,264 413 184 362 3,210 1,178 9 -Kota Jakarta Timur 287 3,141 677 216 412 4,537 1,733 47 4Kota Jakarta Utara 115 1,241 328 117 178 1,573 283 2 -

Jumlah 1,028 9,699 2,234 790 1,472 12,896 4,154 65 6

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Tabel 5.16 Jumlah Guru Menurut Kelompok Usia dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

WilayahKelompok Usia

Jumlah <25 25 - 30 30 - 40 40 - 50 > 50

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kab. Kepulauan Seribu 13 30 123 111 77 354 Kota Jakarta Barat 816 2,879 4668 4,782 5,161 18,306 Kota Jakarta Pusat 405 1,259 2074 2,430 3,077 9,245 Kota Jakarta Selatan 763 2,572 4374 5,000 6,932 19,641 Kota Jakarta Timur 1,053 3,552 5444 6,053 9,136 25,238 Kota Jakarta Utara 540 2,068 3485 3,412 3,516 13,021

Jumlah 3,590 12,360 20,168 21,788 27,899 85,805

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Page 66: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

57

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 5.17 Jumlah Tenaga Kependidikan (Tendik) Menurut Jenjang dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018

Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah

Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kab. Kepulauan Seribu 31 41 12 12 96 - Kota Jakarta Barat 10 32 968 417 472 318 210 228 104 302 1,764 1,297 Kota Jakarta Pusat 5 17 452 182 333 176 153 162 176 198 1,119 735 Kota Jakarta Selatan 20 34 940 454 695 380 402 267 246 442 2,303 1,577 Kota Jakarta Timur 19 1,257 470 983 351 601 264 184 669 3,025 1,773 Kota Jakarta Utara 4 1 506 325 414 238 221 158 117 221 1,262 943

Jumlah 39 103 4,154 1,848 2,938 1,463 1,599 1,079 839 1,832 9,569 6,325

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Tabel 5.18 Jumlah Tendik Menurut Status Kepegawaian dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018

Wilayah

Status Kepegawaian

JumlahPNS

Dikbud

PNS diluar

Dikbud

Honor

Daerah

Honor

SekolahGTY

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kab. Kepulauan Seribu 24 - 40 32 - 96 Kota Jakarta Barat 288 - 311 1,592 870 3,061 Kota Jakarta Pusat 215 1 243 925 470 1,854 Kota Jakarta Selatan 526 1 591 1,657 1,105 3,880 Kota Jakarta Timur 666 - 659 2,354 1,119 4,798 Kota Jakarta Utara 177 - 596 753 679 2,205

Jumlah 1,896 2 2,440 7,313 4,243 15,894

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Page 67: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

58

LPMP DKI Jakarta

Tabel 5.19 Jumlah Tendik Menurut Kualifikasi Pendidikan dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018

Wilayah < D3 D3 D4 S1 S2 S3 Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kab. Kepulauan Seribu 70 2 24 96 Kota Jakarta Barat 2,129 241 5 668 18 3,061 Kota Jakarta Pusat 1,278 162 2 401 11 1,854 Kota Jakarta Selatan 2,678 288 4 886 24 3,880 Kota Jakarta Timur 3,340 341 3 1,093 21 4,798 Kota Jakarta Utara 1,532 154 2 503 13 1 2,205

Jumlah 11,027 1,188 16 3,575 87 1 15,894

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Tabel 5.20 Jumlah Tendik Laki-laki dan Perempuan Menurut Jenjang dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018

Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah

L P L P L P L P L P L P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kab. Kepulauan Seribu 25 6 29 12 7 5 8 4 69 27 Kota Jakarta Barat 25 17 965 420 516 274 284 154 249 157 2,039 1,022 Kota Jakarta Pusat 14 8 448 186 334 175 223 92 255 119 1,274 580 Kota Jakarta Selatan 36 18 1,047 347 740 335 498 171 477 211 2,798 1,082 Kota Jakarta Timur 8 11 1,280 447 901 433 599 266 538 315 3,326 1,472 Kota Jakarta Utara 3 2 585 246 421 231 255 124 219 119 1,483 722

Jumlah 86 56 4,350 1,652 2,941 1,460 1,866 812 1,746 925 10,989 4,905

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Page 68: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta

59

Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 5.21 Jumlah Tendik PNS dan CPNS Menurut Golongan dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018

Wilayah < II/a II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Kab. Kepulauan Seribu 2 5 3 1 6 4 2 0 0 0 1 24

Kota Jakarta Barat 40 56 13 27 16 28 72 15 13 6 2 288

Kota Jakarta Pusat 18 37 13 14 20 18 50 19 21 5 0 215

Kota Jakarta Selatan 62 124 29 33 21 51 129 30 36 9 2 526

Kota Jakarta Timur 73 131 32 56 59 62 165 32 41 15 0 666

Kota Jakarta Utara 14 35 6 7 12 19 51 14 12 5 2 177

Jumlah 209 388 96 138 134 182 469 110 123 40 7 1,896

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Tabel 5.22 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Rentang Usia dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018

Wilayah <25 25 - 30 30 - 40 40 - 50 > 50 Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kab. Kepulauan Seribu 4 11 38 29 14 96

Kota Jakarta Barat 267 417 1017 834 597 3,132

Kota Jakarta Pusat 133 234 609 472 426 1,874

Kota Jakarta Selatan 209 440 1185 1,143 996 3,973

Kota Jakarta Timur 332 516 1489 1,288 1,178 4,803

Kota Jakarta Utara 197 320 736 594 453 2,300

Jumlah 1,142 1,938 5,074 4,360 3,664 16,178

sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018

Page 69: Analisis Data Pendidikan - LPMP DKI Jakarta