ANALISIS FRAMING

BERITA HUKUMAN KEBIRI UNTUK PAEDOFIL

DI KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA ONLINE

Skripsi

Diajukan ke Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

SITI AISYAH

NIM : 1111051000068

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1438 H/2016 M

iv

ABSTRAK

SITI AISYAH

Analisis Framing Berita Hukuman Kebiri Untuk Paedofil di Kompas.com

dan Republika Online

Maraknya kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak, atau

paedofil di Indonesia nampaknya membawa kegeraman bagi sejumlah pihak.

Salah satunya adalah Komnas Perlindungan Anak yang kemudian mencetuskan

adanya hukuman kebiri sebagai hukuman terberat bagi para pelaku paedofil.

Namun karena belum ada Undang-Undang yang mengatur kebiri sebagai

hukuman, begitupun dalam hukum Islam, peresmian hukuman kebiri ini menuai

polemik. Diantaranya ialah mengenai Hak Asasi Manusia. Media pun ramai

memberitakan isu tersebut dan ikut mengutarakan mengenai pendapat yang

mereka dapat dari narasumber, diantaranya ialah Kompas.com dan Republika

Online. Kedua media yang memiliki sudut pandang yang berbeda ini mengemas

berita hukuman kebiri dengan berbeda pula.

Berdasarkan konteks diatas, maka rumusan masalah penelitiannya adalah

bagaimana Kompas.com dan Republika Online mengemas berita mengenai

hukuman kebiri untuk paedofil? Bagaimana perbandingan pemberitaan pada

Kompas.com dan Republika Online?

Penelitian ini berlandaskan pada paradigma konstruktivis dengan

pendekatan kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Analisis

Framing model Robert N. Entmann. Dengan framing model ini, akan terlihat

dengan mudah permasalahan apa yang ditunjukan oleh media, sumber masalah,

nilai moral yang terkait dengan isu serta penyelesaian yang disarankan oleh media

terkait wacana hukuman kebiri sebagai hukuman bagi paedofil.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Konstruksi Sosial

yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori ini

mengasumsikan bahwa realitas dilihat secara objektif namun sebenarnya

terbentuk secara subjektif melalui pemikiran-pemikiran setiap individu yang

berbeda. Begitupun dengan seluruh berita yang disajikan oleh media, sebelum

disampaikan kepada khalayak luas berita tersebut telah melalui proses konstruksi.

Kompas.com memandang kebiri tidak dapat dipraktekkan sebagai

hukuman paedofil, karena kebiri bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dari satu

aspek saja, sedangkan Republika Online memandang bahwa kebiri boleh saja

diterapkan sebagai hukuman paedofil asal jelas dan selektif dalam

pelaksanaannya.

Frame yang dibentuk oleh Kompas.com menempatkan dirinya sebagai

media yang tidak mendukung pengesahan hukuman kebiri sebagai hukuman. Hal

ini dapat dilihat dari pernyataan Kompas.com yakni bila kebiri ditetapkan maka

ada HAM yang dilanggar oleh pemerintah. Sedangkan Republika Online

menempatkan dirinya sebagai media yang mempersilahkan pemerintah

menjadikan kebiri sebagai sebuah hukuman bagi pelaku paedofil, dengan syarat

hukuman tersebut harus jelas prosedur dan sebagainya, serta selektif.

Keywords: kebiri, paedofil, hukuman, framing, konstruksi

v

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Allah SWT, karena

berkat rahmat serta limpahan karunia-Nya penulis dapat menempuh jenjang

pendidikan hingga saat ini dan dapat menyelesaikan karya ilmiah sebagai syarat

mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Shalawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda

Nabi Muhammad SAW, insan teladan sepanjang zaman yang senantiasa menjadi

contoh dan inspirasi hebat untuk umatnya. Atas pengorbanannya, umat manusia

dapat membedakan antara yang haq dan bathil.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis susun demi memenuhi

salah satu syarat dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Program Studi

Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bukan hal mudah dalam menyelesaikan karya ilmiah seperti ini dengan

segala keterbatasan yang dimiliki penulis. Penyelesaian skripsi ini pun hakekatnya

adalah berkat pertolongan Allah SWT, namun tentunya tidak lepas dari bantuan

berbagai pihak, memberikan dorongan, semangat, do’a serta bimbingan yang

sabar dan tak ternilai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. H. Arief Subhan,

M.Ag, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Suparto, M.Ed, Ph.D, Wakil

vi

Dekan II Bidang Administrasi Umum, Ibu Dr. Roudhonah, M.Ag, dan Wakil

Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Suhaimi, M.Si.

2. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Drs. Masran, M.Ag

beserta Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ibu Fita

Fathurokhmah, M.Si.

3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si, yang telah rela

menyediakan banyak waktu, membagi ilmunya, memberikan arahan yang sangat

berharga bagi penulis dan sabar dalam membimbing penulis selama ini, sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan terarah.

4. Ibu Bintan Humaira, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberikan arahan dari awal pengajuan judul hingga menjadi sebuah proposal

skripsi yang utuh.

5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

6. Segenap Staf Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan

Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah

menyediakan berbagai literasi dan bersedia meminjamkannya kepada penulis,

sehingga penulis tidak kesulitan mendapatkan referensi.

7. Media Kompas.com, khususnya Bapak Ubay dan Mas Heru Margianto serta

media Republika Online, khususnya Ka Imab dan Ka Esthi Maharani yang telah

menyempatkan waktunya untuk membantu penulis dan bersedia menjadi

narasumber di sela kesibukannya.

8. Kedua orangtua tercinta, Bapak Ujang Bobon dan Ibu Apong Yuniarti,

terimakasih telah selalu mengirimkan do’a yang tiada hentinya hingga saat ini,

harapan, tenaga, waktu, pikiran dan biaya sehingga penulis dapat menyelesaikan

vii

skripsi. Semoga Allah selalu menyehatkan Bapak dan Mamah, serta memberikan

Bapak dan Mamah hidup yang barokah. Aamiin.

9. Untuk adik-adik tercinta, Ade Tita Viorentika dan Ridho Rabbani yang selalu

memberikan cerita, semangat dan menjadi teman pelepas jenuh.

10. Kepada Mang Jumri, Mang Udin, Bi Sanah, Ka Dwi Angela dan seluruh keluarga

besar yang telah ikut bantu mendo’akan penulis dan memberikan semangat.

11. Kepada Partner penulis, Wahyudin, yang tidak bosan meluangkan waktunya

untuk menemani, memberikan semangat dan keyakinan, serta mendengarkan

keluh kesah penulis. Dan kepada Sahabat penulis, Resa Sri A. yang tidak bosan

menemani penulis kemanapun dan selalu bersedia mendengarkan cerita penulis.

12. Kepada Dewi Mauly Syahidah, Umamah Nisaul Jannah, Nofia Natasari,

Farihunnisa, Ahmad Maulana Sirojjudin, Ratna Ayu Wulandari, Wina Saputri,

Reza Fansuri, Setya Malik Kevin dan seluruh teman-teman KPI B 2011 lainnya,

terimakasih telah memberikan banyak bantuan, dukungan dan semangat kepada

penulis dari awal penulis merintis skripsi hingga skripsi ini selesai.

13. Kepada teman penulis, Anis Sholihah, Friella, Anetty, Sifha, Dhea, Bismi, Wilda,

Teh Risma, Teh Neng, Mudillah, Remaja Masjid Al-Muttaqin, Alumni Angkatan

ke 14 Tahun 2011 Pon-Pes Al-Amanah Al-Gontory, Keluarga Besar SDN

Keranggan, Keluarga Besar MTs. Rahmania dan Kelompok KKN Ambarawa 18.

14. Serta seluruh pihak dan teman-teman yang telah memberikan do’a dan

bantuannya kepada penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membutuhkan. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

viii

DAFTAR ISI

ABSTRAK.............................................................................................................iv

KATA PENGANTAR............................................................................................v

DAFTAR ISI.......................................................................................................viii

DAFTAR TABEL...................................................................................................x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang...........................................................................1

B. Batasan dan Rumusan Masalah.................................................6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..................................................7

D. Metodologi Penelitian...............................................................8

E. Tinjauan Pustaka.....................................................................12

F. Sistematika Penulisan..............................................................14

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori Konstruksi Sosial...........................................................15

B. Analisis Framing.....................................................................21

C. Media Online...........................................................................27

D. Berita.......................................................................................32

E. Kebiri dalam Perspektif Islam.................................................36

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Profil Kompas.com..................................................................41

1. Sejarah Singkat Kompas.com............................................41

2. Visi dan Misi Kompas.com ...............................................43

3. Manajemen dan Editor Kompas.com.................................44

4. Logo dan Tagline Kompas.com.........................................47

B. Profil Republika Online...........................................................48

1. Sejarah Singkat Republika Online......................................48

2. Visi dan Misi Republika Online.........................................49

3. Manajemen dan Redaksi Republika Online.......................50

ix

BAB IV KAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Analisis Framing Berita Hukuman Kebiri untuk Paedofil di

Republika Online.....................................................................51

B. Analisis Framing Berita Hukuman Kebiri untuk Paedofil di

Kompas.com............................................................................65

C. Analisis Perbandingan Framing Republika Online dan

Kompas.com............................................................................80

D. Interpretasi...............................................................................86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..............................................................................94

B. Saran........................................................................................95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Framing Model Robert N. Entman

Tabel 3.1 Kanal-kanal dalam Kompas.com

Tabel 3.2 Struktur Manajemen di Kompas.com

Tabel 3.3 Struktur Editorial di Kompas.com

Tabel 3.4 Struktur Manajemen dan Redaksi Republika Online

Tabel 4.1 Daftar Judul Berita Mengenai Kebiri di Republika Online dari

tanggal 12 Oktober – 26 November 2015

Tabel 4.2 Frame Berita dan Narasumber Berita

Tabel 4.3 Perangkat Framing Entman : Aher Setuju Paedofil Dikebiri, 12

Oktober 2015

Tabel 4.4 Perangkat Framing Entman: Din Syamsudin Setuju Hukum Kebiri

untuk Paedofil, 22 Oktober 2015

Tabel 4.5 Perangkat Framing Entman: Ini Pandangan Islam Soal Hukuman

Kebiri, 22 Oktober 2015

Tabel 4.6 Perangkat Framing Entman: Pengamat: Pengebirian Melanggar

Kodrat, 4 November 2015

Tabel 4.7 Daftar Judul Berita Mengenai Kebiri di Kompas.com dari tanggal 09

Oktober – 12 November 2015

Tabel 4.8 Frame Berita dan Narasumber Berita

Tabel 4.9 Perangkat Framing Entman: Ridwan Kamil: Pelaku Kekerasan Seks

Terhadap Anak Boleh Dikebiri Asal.., 12 Oktober 2015

Tabel 4.10 Perangkat Framing Entman: PBNU Dukung Hukuman Hukuman

Kebiri Bagi Pelaku Paedofil, 21 Oktober 2015

Tabel 4.11 Perangkat Framing Entman: Ketua MUI Lebak Tolak Wacana

Kebiri Bagi Paedofil, 28 Oktober 2015

Tabel 4.12 Perangkat Framing Entman: Kriminolog: Hukuman Kebiri Tidak

Menyelesaikan Masalah, 05 November 2015

Tabel 4.13 Perbandingan Framing Kompas.com dan Republika Online

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa merupakan salah satu saluran yang digunakan dalam

proses komunikasi. Namun berbeda dengan pandangan positivis, media

dilihat sebagai agen kontruksi pesan dalam pandangan konstruktivis.

Pernyataan ini tentu bertolak belakang dengan pandangan positivis yang

menggambarkan media seolah-olah hanya sebagai penyampai pesan. Berita

yang kita baca atau kita lihat bukan hanya menggambarkan realitas, tetapi

juga ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Contohnya

seperti pemberitaan mengenai demonstrasi yang diberitakan dengan

anarkisme, itu bukan semata-mata realitas yang sebenarnya, tapi ada

konstruksi yang dilakukan oleh media dalam berita tersebut. Karena bisa jadi

hanya peristiwa demostrasi itu saja yang diberitakan sedangkan demonstrasi

yang dilakukan dengan damai tidak diberitakan.1 Konstruksi berita pada

media ini tidak lain adalah untuk membentuk realitas khalayak sesuai dengan

yang dibentuk atau dikonstruksi oleh media.

Kita pernah melihat di televisi, mendengarkan berita di radio dan

membaca berita di koran atau media online, mengapa ada berita yang

ditonjolkan dan ada berita yang tidak ditonjolkan dan ada perbedaan makna di

masing-masing pemberitaan tersebut. Hal ini terjadi karena media tidak

menyaluran berita apa adanya, bukan saluran yang bebas, tidak

menggambarkan realitas yang sebenarnya terjadi. Media massa yang kita lihat

1 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS,

2002) h. 23

2

justru mengkonstruksi sedemikian rupa realitas tersebut. Karena itu tidak

mengherankan jika kita setiap hari secara terus menerus menyaksikan

bagaimana peristiwa yang sama dilakukan secara berbeda oleh media. Ada

yang menganggap penting, ada juga berita yang tidak dianggap penting

sehingga tidak diberitakan. Ada yang memberitakan, ada juga yang tidak

menganggapnya sebagai berita. Ada peristiwa yang dimaknai berbeda dengan

realitasnya, dengan wawancara dan orang yang berbeda pula. Semua itu

dipaparkan untuk memberikan ilustrasi bagaimana berita yang kita baca tiap

hari telah melalui proses konstruksi guna membentuk pemahaman realitas

yang baru.

Dewasa ini, media yang paling banyak diminati adalah media online.

Di samping beritanya yang dengan cepat dapat diperoleh, kemudahan

mengaksesnya menjadi salah satu alasan kuat mengapa media online menjadi

media paling banyak diminati saat ini. Selain dapat diakses melalui website

yang disediakan, kini tidak sedikit lahirnya aplikasi-aplikasi yang lebih

memudahkan para pengguna untuk mengakses informasi dari media online

tersebut.

Kemudahan ini yang kemudian juga melahirkan banyaknya opini

publik setelah mendapatkan konstruksi dari media. Opini publik tersebut

dapat berupa pro atau kontra terhadap pemberitaan yang terjadi. Salah satu

berita yang cukup mendapatkan pro kontra di masyarakat adalah wacana

hukuman kebiri bagi para paedofil yang hingga saat ini masih ramai

dibicarakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri (kastrasi) adalah

mengeluarkan kelenjar testis pada hewan jantan atau memotong ovarium pada

3

hewan betina. Penjelasan selanjutnya, kebiri juga dapat dilakukan pada

manusia, yang kemudian dapat diartikan sebagai memandulkan manusia. Hal

ini berhubungan dengan memberhentikan produksi mani karena kelenjar

testisnya dihilangkan. Kebiri terbagi menjadi dua jenis yakni kebiri fisik dan

kebiri kimia.2 Kebiri fisik merupakan kebiri yang dilakukan dengan

memotong penis secara utuh. Namun di era modern ini, kebiri fisik sudah

tidak lagi dilakukan. Kebiri yang dilakukan adalah kebiri kimia yakni dengan

pemberian pil atau suntikan hormon antiandrogen3 yang akan membuat pria

kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi memiliki dorongan

seksual.4 Dan menurut sejarahnya, kebiri telah lama dilakukan sebagai

hukuman bagi seseorang yang melakukan kekerasan seksual, dari sini lah

lahir wacana menjadikan kebiri sebagai hukuman bagi paedofi, yakni orang

yang mempunyai selera seksual terhadap anak kecil.

Berita ini mendapat banyak respon, selain karena banyak diberitakan,

juga karena maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan pada anak di

bawah umur atau yang lebih dikenal dengan paedofil di Indonesia. Bahkan

menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2012-2014, Indonesia

dikatakan sebagai surganya para paedofil, karena banyaknya paedofil yang

datang ke Indonesia dengan menggunakan kedok sebagai turis. Selain turis,

paedofil juga dilakukan oleh warga Indonesia itu sendiri. Beberapa kasus

2 Didi Danarkusumo. “Mengenal Kembali Istilah Kebiri” diakses pada 6 Januari 2016

dari http://www.selasar.com 3Antiandrogen adalah senyawa yang bekerja untuk menghalangi efek biologis dari

androgen, yakni hormon seks pada pria, dengan obsturksi atau persaingan untuk pengikat sel. 4 Dian Maharani, “Apa Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri?” diakses pada 6

Januari 2016 dari http://www.nationalgeographic.co.id

4

paedofil yang ramai diberitakan oleh media adalah5 peristiwa di sekolah elit

JIS (Jakarta Internasional School) yang kemudian menyeret 3 orang cleaning

service dan 2 orang negara asing yang merupakan guru sekolah tersebut ke

pengadilan, lalu peristiwa di Sukabumi yakni pelecehan seksual pada 47 anak

yang dilakukan oleh Emon, dan yang lebih mengenaskan lagi adalah berita

mengenai pelecehan seksual pada ratusan anak yang dilakukan Samai, buruh

serabutan di Tegal.

Berita ini kemudian membawa kekhawatiran yang cukup besar bagi

masyarakat luas karena ternyata paedofil tidak berada di tempat yang jauh,

tapi ada di sekitar kita. Maraknya kasus ini pun membawa kemurkaan

tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya Komisi Nasional

Perlindungan Anak (Komnas PA).

Munculah usulan para pelaku paedofil ini dikebiri agar jera dan tidak

melakukan hal tersebut lagi kedepannya, karena hukuman yang diberikan

oleh pemerintah selama ini dianggap belum membuat para paedofil ketakutan

untuk tidak melakukan hal tersebut. Bahkan Ketua Komnas PA, Arist

Merdeka Sirait mengatakan bahwa saat ini sudah diusulkan di Komisi VIII

DPR RI agar hukuman kejahatan seksual yang sebelumnya 15 tahun menjadi

seumur hidup, hukuman 5 tahun menjadi 20 tahun ditambah dengan hukuman

kebiri dengan cairan kimia.6 Usulan ini tentu tidak dapat langsung diterima

dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia mengingat belum adanya

Undang-Undang yang mengatur mengenai kebiri sebagai hukuman. Namun

5 Muchlisa Choiriyah, “Menyedihkan, anak-anak ini jadi korban kejahatan paedofil”

diakses pada 5 November 2015 dari http://www.merdeka.com/peristiwa 6 Dewi Divianta, “Komnas Anak Usul Penjahat Asusila Dikebiri” diakses pada 6

November 2015 dari http://www.liputan6.com

5

ternyata hukuman kebiri ini telah diterapkan oleh beberapa negara di dunia,

diantaranya ada Rusia, Inggris, Polandia dan Korea Selatan.

Meski diusulkan oleh Komnas PA, bukan berarti usulan mengenai

kebiri ini lantas kemudian diterima begitu saja oleh khalayak. Seperti yang

dijelaskan sebelumnya, media merupakan alat konstruksi sosial, pemahaman

masyarakat mengenai realitas yang terjadi bergantung pada konstruksi yang

dilakukan oleh media. Karenanya, masih ada yang kontra dengan usul yang

diajukan oleh banyak pihak ini.

Bagi media yang pro atau menyetujui usulan ini, tentu memberitakan

mengenai dukungan-dukungan yang diberikan oleh banyak pihak terhadap

hukuman ini dan terus memancing masyarakat agar mendukung hukuman ini

cepat terealisasikan dengan terus memberitakan kejahatan paedofil. Namun

bagi media yang kontra, maka akan memberitakan bagaimana efek samping

dari kebiri tersebut terhadap pelaku kedepannya, mempertanyakan apakah

kebiri ini mampu membuat pelaku jera atau tidak, mengatakan bahwa kebiri

merupakan pelanggaran HAM dan sebagainya.

Perbedaan pendapat mengenai suatu isu dalam sebuah media dapat

disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah persepsi atau latar

belakang pemikiran media tersebut. Seperti Republika Online dan

Kompas.com yang akan peneliti jadikan subjek, kedua media online ini

memiliki pandangan yang berbeda, Kompas.com memiliki pandangan

humanis, sedangkan Republika Online memiliki pandangan Islamis, jadi

sudut pandang mereka pun akan berbeda dalam menyikapi wacana kebiri ini.

Alasan lain mengapa Republika Online dan Kompas.com yang

dijadikan perbandingan media online dalam menanggapi isu ini adalah karena

6

paedofil, bila dipandang dari pandangan agama Islam jelas tidak boleh atau

dilarang, begitupun dalam pandangan humanism yang beranggapan bahwa

paedofil dapat merusak kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah anak kecil,

maka dalam pandangan humanism ini paedofil juga dianggap tidak baik.

Maka peneliti ingin melihat bagaimana kedua media ini menanggapi isu yang

secara pandangan mereka, meski pandangan mereka berbeda, itu tidak baik.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pemberitaan

hukuman kebiri untuk paedofil pada media online Kompas.com dan

Republika Online. Adapun alasan mengapa penelitian ini penting dan pantas

diteliti ialah, pertama maraknya berita mengenai kejahatan seksual terhadap

anak di Indonesia, mengakibatkan Indonesia mendapatkan julukan surganya

paedofil. Kedua baik hukum Negara ataupun hukum Islam, belum ada

penetapan kebiri sebagai sebuah hukuman. Dan ketiga meski belum

ditetapkan, hukuman kebiri dianggap menjadi hukuman yang dapat

memberikan rasa jera bagi para pelaku paedofil

Dengan demikian, untuk membahas masalah di atas, maka penulis

tuangkan dalam judul “Analisis Framing Berita Hukuman Kebiri untuk

Paedofil di Kompas.com dan Republika Online”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada berita mengenai Hukuman Kebiri

untuk Paedofil di Kompas.com dan Republika Online pada bulan Oktober

– November 2015. Berita yang diteliti dari tiap-tiap media ada 4 berita.

7

Untuk Republika Online, berita yang diteliti adalah berita pada tanggal 12

Oktober 2015 dengan judul “Aher Setuju Paedofil Dikebiri”, tanggal 22

Oktober 2015 dengan judul “Din Syamsudin Setuju Hukum Kebiri Untuk

Paedofil”, tanggal 22 Oktober 2015 dengan judul “Ini Pandangan Islam

Soal Hukuman Kebiri”, dan tanggal 4 November 2015 dengan judul

“Pengamat: Pengebirian Melanggar Kodrat”. Sedangkan berita yang

diteliti dari Kompas.com adalah berita pada tanggal 12 Oktober 2015

dengan judul “Ridwan Kamil: Pelaku Kekerasan Seks Terhadap Anak

Boleh Dikebiri Asal..”, tanggal 21 Oktober 2015 dengan judul “PBNU

Dukung Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Paedofil”, tanggal 28 Oktober 2015

dengan judul “Ketua MUI Lebak Tolak Wacana Kebiri Bagi Paedofil”,

dan tanggal 5 November 2015 dengan judul “Kriminolog: Hukuman

Kebiri Tidak Menyelesaikan Masalah”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

a. Bagaimana media Kompas.com dan Republika Online mengemas

berita mengenai hukuman kebiri untuk paedofil?

b. Bagaimana perbandingan pemberitaan pada Kompas.com dan

Republika Online?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

8

a. Untuk mengetahui bagaimana media Kompas.com dan Republika

Online mengemas berita mengenai hukuman kebiri untuk paedofil

b. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pemberitaan pada

Kompas.com dan Republika Online

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan kelak dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dalam

memperkaya ilmu pengetahuan mengenai framing media online

dalam membingkai sebuah berita dan mengenai hukuman kebiri.

Serta diharapkan dapat menjadi salah satu pendoman bagi peneliti

yang hendak meneliti mengenai framing dan hukuman kebiri.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami bagaimana media

mengemas atau membingkai sebuah berita, sehingga dapat

diketahui bahwa realitas yang ada bukan hanya dari pemahaman

individu tapi juga dari kontruksi media massa.

D. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma konstruktivis. Paradigma

konstruktivis mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media

dan teks berita yang dihasilkannya. Konstruktivis memandang realitas

kehidupan sosial bukanlah realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang

9

natural7, tetapi hasil konstruktivis adalah menemukan bagaimana peristiwa

atau realitas tersebut dikonstruksi dengan cara apa konstruksi itu dibentuk.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada

prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari

gejala-gejala sosial di dalam masyarakat8. Objek analisis dalam

pendekatan kualitatif adalah makna dari gejala-gejala sosial dan budaya

dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat bersangkutan untuk

memperoleh gambaran mengenai kategorisasi tertentu.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis framing Robert N. Entman.

Peneliti menganalisis pemberitaan mengenai hukuman kebiri untuk

paedofil pada media massa online Kompas.com dan Republika Online, dan

menyimpulkan hasil temuan dari analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini

bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana

Kompas.com dan Republika Online mengkonstruksi isu hukuman kebiri

bagi paedofil dalam pemberitaannya dan ideologi yang tercermin dari

berita tersebut.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek pada penelitian ini adalah media massa online

Kompas.com dan Republika Online. Sedangkan objek yang diteliti adalah

7 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS,

2002) h. 15 8 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi

Komunikasi di Masyarakat (Jakarta: Kencana, 2007) h. 302

10

pemberitaan mengenai hukuman kebiri bagi paedofil pada kedua media

massa online tersebut yang terbit pada bulan Oktober – November 2015.

5. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua:

a. Data primer: artikel atau berita mengenai hukuman kebiri bagi

paedofil pada media massa online Kompas.com dan Republika

Online

b. Data sekunder: data yang diperoleh dari litelatur yang mendukung

data primer, seperti wawancara, tinjauan pustaka dan data-data dari

internet yang berhubungan dengan penelitian

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan berikut:

a. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan kegiatan

mempelajari bahan-bahan bacaan atau dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan penelitian. Disini peneliti menjadikan studi

dokumentasi sebagai teknik utama dalam pengumpulan data,

karena penulis melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen

atau arsip-arsip media Kompas.com dan Republika Online

mengenai pemberitaan hukuman kebiri bagi paedofil.

b. Wawancara. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada

Esthi Maharani, yakni salah satu dari Tim Redaksi Republika

Online dan Heru Margianto, Asistan Manager Redaksi

Kompas.com mengenai berita hukuman kebiri untuk paedofil pada

kedua media online tersebut.

11

7. Teknik Analisis Data

Penelitian mengenai hukuman kebiri untuk paedofil pada Kompas.com

dan Republika Online memusatkan pada penelitian kualitatif yang

menggunakan teknik analisis framing model Robert N. Entman. Penelitian

ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Kompas.com dan Republika

Online mengemas berita mengenai hukuman kebiri untuk paedofil, serta

bagaimana kecenderungan kedua media ini dalam menyikapi hukuman

tersebut. Adapun data yang yang diperoleh diolah dengan mengacu pada

analisis framing model Robert N. Entman.

Untuk mempermudah pengolahan data, terlebih dahulu peneliti

memilih beberapa berita yang ditabulasikan kedalam tabel, kemudian

berita tersebut peneliti uraikan isi atau inti berita yang juga peneliti

tabulasikan ke dalam tabel.

Setelah ditabulasi sesuai dengan isi atau inti berita barulah peneliti

tabulasikan menggunakan analisis framing, yang menurut Entman

dilakukan dengan empat cara yakni9: pertama, pendefinisian masalah

(define problems) yaitu bagaimana atau sebagai apa suatu isu atau

peristiwa dilihat; kedua memperkirakan masalah atau sumber masalah

(diagnose causes) yaitu apa penyebab peristiwa atau isu tersebut, siapa

yang dianggap menjadi penyebab adanya masalah; membuat keputusan

moral (make moral judgement) yaitu nilai moral apa yang disajikan untuk

menjelaskan sebuah masalah; dan keempat menekankan penyelesaian

(treatment recommendation) yaitu penyelesaian seperti apa yang

ditawarkan untuk mengatasi isu tersebut.

9 Eriyanto, Analisis Framing, h. 188-189

12

8. Pedoman Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada buku pedoman penulisan

karya ilmiah (skripsi, thesis dan disertasi) karya Hamid Nasuhi dkk, yang

diterbitkan oleh CEQDA (Center for Quality Development And Assurance)

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

E. Tinjauan Pustaka

Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas

mengenai analisis framing, diantaranya yang kemudian peneliti jadikan acuan

adalah:

1. Analisis Framing Isu Pemberitaan Film Innocence of Muslim Pada

Republika Online dan Detik.com yang ditulis tahun 2013 oleh Suci

Dariah NIM 108051100029, Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan

Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peneliti memilih

skripsi tersebut karena ada kesamaan yakni membahas analisis

framing. Hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan

penelitian yang peneliti akan lakukan adalah penelitian terdahulu

menggunakan Detik.com sebagai salah satu subjeknya, sedangkan

penelitian ini menggunakan Kompas.com sebagai salah satu subjeknya.

Penelitian terdahulu menjadikan film Innocence of Muslim sebagai

objeknya, sedangkan penelitian ini menjadikan Berita Hukuman Kebiri

untuk Paedofil sebagai objek penelitiannya.

2. Konstruksi Realitas Sosial Larangan Khitan Perempuan di Media

Massa: Analisis Framing Berita Pro-Kontra Khitan Perempuan di

Kompas.com yang ditulis pada tahun 2014 oleh Ahmad Mursanih NIM

13

109051000245, Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peneliti memilih skripsi

tersebut karena ada kesamaan yakni membahas analisis framing. Hal

yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang

peneliti akan lakukan adalah penelitian terdahulu hanya menggunakan

Kompas.com sebagai subjeknya, sedangkan penelitian ini

menggunakan Kompas.com dan Republika Online sebagai subjeknya.

Penelitian terdahulu menjadikan berita Khitan Perempuan sebagai

objeknya, sedangkan penelitian ini menjadikan Berita Hukuman Kebiri

untuk Paedofil sebagai objek penelitiannya.

3. Framing Media Massa (Republika Online dan Detik.com) Terhadap

Berita Pembubaran FPI yang ditulis pada tahun 2012 oleh Rommy

Rahmandi Lesmana NIM 107051002688, Mahasiswa Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peneliti memilih skripsi tersebut karena ada kesamaan yakni

membahas analisis framing. Hal yang membedakan antara penelitian

terdahulu dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah

penelitian terdahulu menggunakan Detik.com sebagai subjeknya,

sedangkan penelitian ini menggunakan Kompas.com sebagai

subjeknya. Penelitian terdahulu menjadikan Berita Pembubaran FPI

sebagai objeknya, sedangkan penelitian ini menjadikan Berita

Hukuman Kebiri untuk Paedofil sebagai objek penelitiannya.

14

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti

membuat sistematika penulisan sesuai dengan masing-masing bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas Latar Belakang Masalah, Batasan dan Perumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjuan Pustaka,

Metodologi Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Membahas tentang Teori Konstruksi Sosial, Asumsi Dasar Teori

Konstruksi Sosial, Tahapan Konstruksi Sosial, Pengertian

Berita, Jenis-jenis Berita, Nilai Berita, Kategori Berita, Unsur

Layak Berita, Framing, dan Analisis Framing Entman, serta

Kebiri dalam Perspektif Islam

BAB III : GAMBARAN UMUM

Memaparkan mengenai sejarah, visi, misi serta struktur redaksi

pada Republika Online dan Kompas.com

BAB IV : KAJIAN DAN ANALISIS DATA

Membahas tentang berita terkait Hukuman Kebiri untuk

Paedofil di Kompas.com dan Republika Online pada bulan

Oktober-November 2015, Paparan singkat mengenai objek

penelitian, Analisis framing Entman di Kompas.com dan

Republika Online serta hasil temuan analisis mengenai Berita

Hukuman Kebiri untuk Paedofil.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran

15

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial media massa tidak akan lepas dari konstruksi

sosial atas realitas yang dikemukakan oleh Peter L. Beger dan Luckmann.

Konstruksi sosial media massa merupakan pengembangan dari konstruksi

sosial atas realitas. Dalam buku “The Social Construction of Reality, a

Treatise in The Sociologist of Knowledge”, Beger dan Luckmann

menjelaskan bahwa proses sosial tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan

melalui tindakan dan interaksi yang dilakukan oleh setiap individu.1 Apabila

realitas tersebut tidak diciptakan secara terus menerus oleh individu dan tidak

dialami langsung, maka proses sosial tidak terjadi. Karena proses sosial

terjadi ketika individu secara terus menerus menciptakan realitas yang

dimilikinya.

Dalam buku Sosiologi Komunikasi karya Burhan Bungin, Beger dan

Luckmann menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman

antara pengetahuan dengan kenyataan.2 Maksud kenyataan ialah segala

sesuatu yang sudah ada atau yang berasal dari Tuhan Sang Pencipta,

sedangkan pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang dimiliki individu

untuk menjelaskan apa yang ada dipikirannya. Atau dapat dipahami juga

yakni kenyataan itu memang sudah ada dari sananya, atau sudah tidak

dipungkiri lagi realitasnya, sedangkan pengetahuan adalah suatu yang

1 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi

Komunikasi di Masyarakat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 189 2 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, h. 193

16

digunakan seseorang untuk memberinya pemahaman atas apa yang ia

pikirkan.

Realitas tidak hadir dengan sendirinya secara objektif, tapi diketahui

melalui pengalaman yang dipengaruhi oleh bahasa. Selain sebagai alat

penggerak, bahasa juga dapat mewujudkan citra mengenai suatu peristiwa.

Sejauh ini ada tiga macam konstruktivisme, yaitu konstruktivisme radikal,

konstruktivisme hipotesis dan konstruktivisme biasa.

“Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk

oleh pikiran manusia. Kaum konstruktivisme radikal

mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan

sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak

merefleksikan suatu realitas ontologis objektif, namun sebagai sebuah

realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang.

Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang

mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif.

Karena itu, konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap

pengetahuan itu, sedangkan lingkungan adalah sarana terjadinya

konstruksi itu.”3

Ketika seorang individu memahami sebuah realitas yang ada,

tergantung dari cara pikir individu tersebut, cara berpikir individu itulah yang

mengkonstruksi pemahaman akan sebuah realitas yang baru (Rene Descartes:

Cogito Ergo Sum; aku berpikir maka aku ada). Pengetahuan merupakan

sesuatu yang dikonstruksi oleh individu yang mengalami dan tidak dapat

ditransfer pada individu lain yang pasif atau yang tidak mengalami hal

tersebut. Karenanya konstruksi harus dilakukan sendiri mengenai

pengetahuan tersebut, dan lingkungan menjadi sarana terbentuknya

konstruksi tersebut.

Konstruktivisme hipotesis memiliki pandangan bahwa pengetahuan

adalah sebuah realitas yang masih berbentuk hipotesis atau prediksi atau

3 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, h. 190

17

sebuah dugaan tapi mengarah kepada realitas yang hakiki.4 Semua realitas

yang terjadi dikaitkan atau didekatkan dengan hipotesis yang ada. Sedangkan

konstruktivisme biasa memahami pengetahuan sebagai sebuah gambaran atas

suatu realitas, apa yang dialami dan dirasakan direfleksikan sebagai sebuah

realitas.

Berger, dalam tesisnya mengatakan bahwa manusia dan masyarakat

adalah produk yang dialektis, dinamis dan plural secara terus menerus.

Manusia juga adalah hasil atau produk dari masyarakat. Seseorang baru

menjadi seorang pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal di dalam

masyarakatnya. Proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan yaitu

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi,5 yang oleh Berger disebut

momen.

Eksternalisasi ialah sebuah usaha ekspresi diri manusia ke dalam

dunia atau ketika menyesuaikan diri ke dalam dunia sosio-kulturalnya sebagai

bagian dari produk manusia, dimana terdapat produk sosial yang diciptakan

di dalam sosio-kultural tersebut.

“Tahap objektivasi produk sosial terjadi dalam dunia intersubyektif

masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap ini sebuah produk sosial

berada pada proses institusionalisasi, sedangkan individu oleh Berger

dan Luckmann (1990:49), dikatakan memanifestasikan diri dalam

produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsennya

maupun bagi orang lain sebagai unsur dari dunia bersama.......

Objektivasi bisa terjadi melalui penyebaran opini sebuah produk sosial

yang berkembang di masyarakat melalui diskursus opini masyarakat

tentang produk sosial, dan tanpa harus terjadi tatap muka antar

individu dan pencipta produk sosial tersebut.”6

4 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, h. 190

5 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS,

2002), h. 13-14 6 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, h. 194-195

18

Yang terpenting dalam tahapan objektivasi adalah membuat suatu

signifikasi dengan tanda yang dibuat oleh manusia. Setiap objektivasi

memiliki tanda-tanda yang berbeda karena tujuannya yang eksplisit untuk

digunakan sebagai isyarat atau pemaknaan subyektif. Selain melakukan

signifikasi, pemberian tanda bahasa dan simbolisasi terhadap benda yang

disignifikasi, pemberian tanda verbal maupun simbolisasi yang kompleks

terhadap kegiatan seseorang juga merupakan hal penting dalam tahap

objektivasi.

“....internalisasi; pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu

peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna, artinya sebagai

suatu manifestasi dari proses-proses subjektif orang lain, yang dengan

demikian, menjadi bermakna secara subjektif bagi individu sendiri.

Tidak peduli apakah subjektif orang lain itu bersesuaian dengan

subjektif individu tertentu. Karena bisa jadi individu memahami orang

lain secara keliru, karena sebenarnya, subjektivitas orang lain itu

tersedia secara objektif bagi individu dan menjadi bermakna baginya.

Kesesuaian sepenuhnya dari kedua makna subjektif dan pengetahuan

timbal balik mengenai kesesuaian itu, mengandaikan terbentuknya

pengertian bersama.

Dengan demikian, internalisasi dalam arti umum merupakan dasar

bagi pemahaman mengenai “sesama saya”, yaitu pemahaman individu

dan individu orang lain, serta pemahaman mengenai dunia sebagai

sesuatu yang maknawi dari kenyataan sosial.”7

Media massa dengan semua kekuatannya sering kali dijadikan suatu

substansi konstruksi sosial. Proses kelahiran konstruksi sosial media massa

tidak terjadi secara singkat, tetapi melalui tahapan. Adapun tahap-tahap

sebagai berikut:8

7 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, h. 197-198

8 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, h. 202-212

19

1. Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi

Tahapan ini menjadi tanggungjawab atau tugas redaksi di setiap

media massa. Masing-masing media massa memiliki redaksi yang

berbeda akan kebutuhan suatu berita yang sesuai dengan visi

media tersebut. Isu-isu penting setiap hari menjadi fokus media

massa, terutama yang berhubungan dengan kedudukan, harta,

perempuan, jabatan, pejabat, kinerja birokrasi serta layanan

publik. Isu yang berhubungan dengan emosional individu juga

menjadi salah satu fokus, seperti isu yang meresahkan masyarakat

atau penganut agama tertentu, atau bahkan isu yang berbau

sensualitas. Tahap penyiapan ini dibagi menjadi tiga, yakni:

a. Keberpihakan media massa pada kapitalisme, media massa

digunakan untuk kekuatan-kekuatan kapital untuk

menjadikan media massa sebagai mesin penciptaan uang dan

pelipat gandaan modal.

b. Keberpihakan semu kepada masyarakat. Bentuk dari

keberpihakan ini adalah dalam bentuk empati, simpati dan

berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-

ujungnya adalah juga untuk menjual berita dan menaikkan

rating untuk kepentingan kapitalis.

c. Keberpihakan kepada kepentingan umum.

2. Tahap Sebaran Konstruksi

Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi yang

dimiliki media massa, dengan prinsip real-time agar berita sampai

20

kepada pendengar. Dalam surat kabar real-time bisa dibentuk

harian, mingguan dan bulanan.

3. Pembentukan konstruksi realitas, yang dibagi menjadi dua yaitu:

a. Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas, yaitu terjadi

pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap:

1) Konstruksi realitas pemberitaan, sebagai suatu bentuk

konstruksi media yang terbangun di masyarakat yang

cenderung membenarkan apa saja yang ada di media

massa sebagai suatu realitas kebenaran.

2) Kesediaan dikonstruksi oleh media massa, pilihan

seseorang untuk menjadi pembaca dan pemirsa media

massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-

pikirannya dikonstruksi oleh media massa.

3) Menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan

konsumtif, dimana seseorang secara habit tergantung pada

media massa.

b. Pembentukan Konstruksi Citra. Pembentukan citra ini

merupakan sebuah bangunan yang dibangun oleh media massa,

terbentuk dalam dua model, yakni model good news, yaitu

sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu

pemberitaan sebagai berita yang baik, bahkan lebih baik dari

kebaikan sebenarnya pada objek tersebut, dan model bad news,

yaitu sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksikan

kejelekan dan keburukan sebuah objek agar terkesan buruk

21

bahkan lebih buruk, lebih jahat atau lebih jelek dari kejelekan

sebenarnya pada objek tersebut.

4. Tahap Konfirmasi

Tahapan ini terjadi ketika media massa atau pembaca atau

pemirsa memberikan respon, baik berupa argumentasi atau

keterlibatannya dalam pembentukan sebuah konstruksi.

B. Analisis Framing

Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada

dalam kategori penelitian konstruksionis. Beberapa definisi framing dari para

ahli ialah sebagai berikut:

1. Robert N. Entmann

“Konsep framing, oleh Entmann, digunakan untuk

menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu

dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai

penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas

sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada

isu yang lain.

.... Framing adalah pendekatan untuk mengetahui

bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh

wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita...”9

2. William A. Gamson dan Modigliani

“Gamson dan Modigliani menyebut cara pandang itu sebagai

kemasan (package). Menurut mereka, frame adalah cara bercerita

atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan

menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang

berkaitan dengan objek suatu wacana. Apakah yang dimaksud

dengan kemasan (package)? Kemasan (package) adalah

rangkaian ide-ide yang menunjukkan isu apa yang dibicarakan

dan peristiwa mana yang relevan. Pacckage adalah semacam

skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk

9 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, h. 186-187

22

mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta

untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.”10

3. Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

“Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih

menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain

sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut.”11

Jika ditarik kesimpulan dari pengertian framing menurut para ahli

seperti di atas, maka framing adalah proses pengemasan suatu berita atau isu

yang kemudian ditonjolkan oleh wartawan atau suatu media karena dianggap

isu tersebut penting atau menarik.

“... Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai

analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor,

kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut

tentu saja melalui proses konstruksi. Di sini realitas sosial dimaknai

dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Hasilnya, pemberitaan media

pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang-orang yang

tertentu.”12

“Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk

membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta.

Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan

fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti

atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesai

perspektifnya.”13

Pembingkaian tersebut melalui proses konstruksi. Di sini realitas

sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Hasilnya,

pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang-orang

tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknik jurnalistik,

tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan.

10

Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, h. 224 11

Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, h. 252 12

Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, h. 3 13

Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis

Semiotik dan Analisis Framing (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012) h. 162

23

Praktisnya, ia digunakan untuk melihat bagaimana aspek tertentu ditonjolkan

atau ditekankan oleh media.

Penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari realitas tersebut

haruslah dicermati lebih jauh. Karena penonjolan atau penekanan aspek

tertentu dari realitas tersebut akan membuat (hanya) bagian tertentu saja yang

lebih bermakna, lebih mudah diingat dan lebih mengena dalam pikiran

khalayak.

“Dalam analisis framing, yang kita lakukan pertama kali adalah

melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Peristiwa dipahami

bukan sesuatu yang taken for granted. Sebaliknya, wartawan dan

medialah yang secara aktif membentuk realitas. Jadi, kalau ada

realitas berupa koknflik Timur Tengah maka realitas tersebut harusnya

dipahami sebagai hasil konstruksi. Realitas tercipta dalam konsepsi

wartawan. Berbagai hal yang terjadi, fakta, orang, diabstraksikan

menjadi peristiwa yang kemudian hadir di hadapan khalayak. Jadi,

dalam penelitian framing, yang menjadi titik persoalan adalah

bagaimana realitas atau peristiwa dikonstruksi oleh media. Lebih

spesifik, bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi

tertentu. Sehingga yang menjadi titik perhatian bukan apakah media

memberikan negatif dan positif, melainkan bagaimana bingkai yang

dikembangkan oleh media.”14

Framing utamanya melihat bagaimana peran atau peristiwa

dikonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan

menyajikannya kepada khalayak pembaca.

Analisis framing memiliki beberapa model, salah satunya adalah

analisis framing Robert N. Entman. Konsep framing oleh Entman, digunakan

untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari

realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-

informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan

alokasi yang lebih besar dari isu yang lain.

14

Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS,

2008) h. 7

24

Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi

ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh

pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan untuk membuat

informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna atau lebih mudah diingat oleh

khalayak.

Robert N. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu

seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas

atau isu. Adapun seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari suatu

peristiwa yang terjadi, pada aspek ini selalu ada pemilihan aspek berita atau

isu mana yang dimasukkan (included), dan aspek isu atau berita mana yang

tidak dimasukkan (excluded) ke dalam suatu pengemasan berita tergantung

dari pilihan wartawan. Isu yang dipilih atau yang dimasukkan merupakan isu

atau berita yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Sedangkan penonjolan

aspek berhubungan dengan penulisan fakta. Penulisan yang dimaksudkan

adalah penggunaan kata, kalimat, gambar dan citra tertentu yang ditunjukkan

kepada khalayak ketika suatu aspek berita atau isu telah dipilih sebelumnya

oleh wartawan.15

Penonjolan ini bisa juga dilakukan dengan cara yang lebih

mecolok seperti menempatkannya menjadi headline di depan ataupun di

belakang, pengulangan, pemakaian grafik, pemakaian label untuk

memperkuat penonjolannya.16

Kata penonjolan sendiri merupakan proses

membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih

diingat oleh khalayak.

15

Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, h. 187 16

Megawati Agustini, “Analisis Framing Pemberitaan Penyadapan Presiden RI oleh

Australia dan Amerika di Merdeka.com” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,

Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015) h. 26

25

Model framing Robert N. Entman memiliki konsep dalam framing,

sebagai berikut:

Tabel 2.1

Framing Model Robert N. Entman17

Define problems

(Pendefinisian masalah)

Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat

dan didefinisikan? Sebagai apa atau sebagai

masalah apa?

Diagnose causes

(Memperkirakan masalah

atau sumber masalah)

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa?

Apa yang dianggap sebagai penyebab dari

suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap

sebagai penyebab masalah?

Make moral judgement

(Membuat keputusan moral)

Nilai moral apa yang disajikan untuk

menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang

dipakai untuk melegitimasi atau

mendelegitimasi suatu tindakan?

Treatment recommendation

(Menekankan penyelesaian)

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk

mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang

ditawarkan dan harus ditempuh untuk

mengatasi masalah?

Konsep model framing Entman tersebut menunjukkan secara luas

bagaimana sebuah peristiwa dimaknai dan ditandai oleh wartawan.18

Pendefinisian masalah (define problem) adalah elemen penting dalam model

framing ini. Ia menekankan bagaimana isu yang diangkat atau yang

ditonjolkan dilihat, dimaknai, dipandang atau dinilai oleh wartawan.

Penilaian tersebut tidak ada yang salah satu benar atau salah satu baik atau

keduanya yang salah, wartawan hanya menggambarkan apa pandangannya,

penilaiannya terhadap isu tersebut. Hal ini disebabkan karena perbedaan

pandangan dari setiap wartawan yang dipengaruhi oleh pengetahuan yang ia

miliki. Pengetahuan yang dimilikinya inilah yang kemudian mempengaruhi

pola pikirnya,

17

Eriyanto, Analisis Framing, h. 188-189 18

Eriyanto, Analisis Framing, h. 189

26

Memperkirakan penyebab masalah (diagnose causes) adalah elemen

dari model framing Entman yang digunakan untuk membingkai siapa yang

dianggap sebagai aktor atau apa yang menjadi penyebab dari suatu

peristiwa.19

Seperti dalam elemen define problems bahwa setiap peristiwa

yang sama dapat dipandang berbeda, karena bedanya pemikiran wartawan

yang meliput, penyebab peristiwa yang sama ini pun dapat juga dipandang

berbeda. Pendefinisian mengenai penyebab terjadinya peristiwa ini kemudian

memunculkan siapa atau apa yang dianggap sebagai pelaku serta siapa dan

apa yang dianggap menjadi korban.

Selanjutnya ialah membuat pilihan moral (made moral judgement).

Elemen ini digunakan untuk memberikan argumentasi atau pembenaran atas

pendefinisian suatu masalah atau isu yang diangkat.20

Ketika masalah sudah

didefinisikan, penyebabnya sudah dipahami siapa atau apa, dibutuhkanlah

argumentasi atau sebuah pembenaran untuk mendukung pemahaman tersebut.

Argumentasi yang dipilih oleh wartawan juga harus sesuai dengan definisi

masalah dan penyebab masalah yang sejak awal sudah ditetapkan oleh

pemikiran wartawan.

Elemen yang terakhir yaitu menekankan penyelesaian (treatment

recommendation) yakni untuk menilai apa maksud yang dikehendaki oleh

wartawan, atau jalan apa yang dikehendaki wartawan untuk menyelesaikan

masalah yang terjadi.21

Penyelesaian ini pun kembali melihat definisi

masalah, siapa atau apa yang menjadi penyebab masalah dan argumentasi

yang digunakan untuk membenarkan pemahaman tersebut.

19

Eriyanto, Analisis Framing, h. 190 20

Eriyanto, Analisis Framing, h. 191 21

Eriyanto, Analisis Framing, H. 191

27

C. Media Online

Media online dapat disamakan dengan pemanfaatan media dengan

menggunakan perangkat internet. Sekalipun kehadirannya belum terlalu lama,

media online sebagai salah satu jenis media massa, tergolong memiliki

pertumbuhan yang spektakuler. Bahkan saat ini, hampir sebagian besar

masyarakat mulai dan sedang menggemari media online. Sekalipun internet

tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk media massa, tetapi keberadaan media

online saat ini sudah diperhitungkan banyak orang sebagai alternatif dalam

memperoleh atau mengakses informasi dan berita.

Hal tersebut dapat diketahui dari data statistik yang peneliti dapatkan

mengenai penggunaan internet, khususnya di Asia.

Gambar 2.1

Statistik penggunaan internet di Asia22

22

Internet World Stats, “Asia Top Internet Countries” diakses pada 11 April 2016 dari

www.internetworldstats.com

28

Media online kini menjadi alternatif media yang paling mudah dalam

mendapat info atau berita. Teknologi internet menjadi basis terpenting dalam

pemanfaatan media online. Media online atau internet pun kini menjadi

sarana paling efektif untuk menerbitkan siaran pers bagi pengirim berita

individu maupun institusi.

Media online memiliki kekhasan tersendiri,23

yaitu keharusan

memiliki jaringan teknologi informasi dan perangkat komputer, disamping

pengetahuan mengenai penggunaan komputer untuk mengakses informasi

atau berita.

Keunggulan dari media online adalah informasinya yang bersifat up to

date, real dan praktis. Up to date disini berarti informasi yang disajikan selalu

baru, karena berita yang ada di media online yang disajikan secara sederhana

dan lebih mudah, dapat diupgrade atau diperbaharui dari waktu ke waktu.

Real time karena media online langsung dapat memberitakan suatu kejadian

tepat ketika peristiwa itu berlangsung, kapan saja dan dimana saja.24

Praktis

karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja, asalkan didukung adanya

internet. Keunggulan lain dari media online adalah adanya fasilitas

hyperlink,25

yakni sistem yang mengkoneksikan antara satu website dengan

website lain.

Sudah sangat banyak penggunaan website sebagai media penyampai

informasi. Word wide web atau www hadir sebagai sebuah fenomena besar

dalam teknologi internet dan menjadi sarana paling mudah dalam mengakses

informasi atau berita. Dari sini pula, media online hadir dan makin luas

23

Syarifudin Yunus, Jurnalistik Terapan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) h. 32 24 Syarifudin Yunus, Jurnalistik Terapan, h. 32 25

Syarifudin Yunus, Jurnalistik Terapan, h. 33

29

pengaruhnya. Kini, hampir semua media cetak dan media elektronik memiliki

media online sebagai penunjang dan basis dokumentasi penyajian informasi

dan berita yang disampaikannya. Setiap berita yang disampaikan baik melalui

media cetak ataupun media elektronik, kini dapat diakses melalui media

online atau melalui website masing-masing media.

Satu catatan dari media online bahwa pemanfaatan media berbasis

internet ini akan semakin berkembang pesat di masa yang akan datang.

Internet terbukti telah mampu menjadi sarana komunikasi yang paling muda

dan praktis. Oleh karena itu, media massa harus lebih jeli dalam menyikapi

keadaan media online untuk tetap mempertahankan eksistensinya di

masyarakat. Setiap wartawan dituntut untuk dapat menguasai materi

mengenai penggunaan komputer atau internet. Tidak hanya untuk

memperoleh informasi ataupun berita, internet pun dapat menjadi sarana

untuk mendokumentasikan tulisan atau artikel sebagai bahan kepustakaan,

disamping kapasitas akses informasinya yang mampu menjangkau jutaan

pembaca di seluruh dunia.26

Jika dilihat memang sangat besar perubahan yang terjadi pada media

massa saat ini. Media massa awal atau media massa tradisional seperti surat

kabar, majalah, film dan radio berkembang pesat hingga berubah bentuknya

menjadi yang kita ketahui sekarang, dengan perubahan utama pada skala dan

diverifikasi, ditambah dengan munculnya televisi di abad 20.27

Berbagai

media massa tersebut memiliki kemampuan untuk menjangkau seluruh

26

Syarifudin Yunus, Jurnalistik Terapan, h. 34 27

Fitri Hadiyani, “Media Online dan Ruang Publik Virtual (Studi Terhadap Kolom

Komentar di Kompas.com)” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Dakwah, Universitas

Islam Negeri Jakarta, 2013) h. 20

30

populasi dengan cepat melalui informasi, opini, dan hiburan yang sama dan

telah membawa perubahan dalam aspek komunikasi sampai pada saat ini.

Perubahan tersebut tidak lagi hanya dimiliki oleh media massa

tradisional. Namun media-media tersebut perlahan bergeser oleh media baru

yang juga dibawa pada saat yang bersamaan. Istilah „media baru‟ (new

media) telah digunakan sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat

teknologi komunikasi terapan yang semakin berkembang dan beragam.28

Sebutan „media baru‟ saat ini sering digunakan untuk menyebut media online

atau jurnalisme online. Perubahan yang terjadi terlihat pada perbedaan

karakter media baru yang lebih luas jangkauannya, kurang terstruktur dan

lebih bersifat interaktif.

Lima perbedaan karakter yang terjadi antara media baru atau

jurnalisme online dan media tradisional, menurut Rafaeli dan Newhagen

adalah sebagai berikut:29

1. Mengandalkan kemampuan internet untuk mengombinasikan

sejumlah media

2. Kurangnya tirani penulis atas pembaca

3. Tidak ada yang bisa mengendalikan perhatian khalayak

4. Internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung

sinambung

5. Kecepatan media baru atau jurnalisme online secara menyeluruh

28

Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail, Edisi Keenam. Penerjemah Putri

Iva Izzati(Jakarta: Salemba Humanika, 2011) h. 42 29

Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

2005) h. 137

31

Rice berpendapat bahwa keragaman kategori „media baru‟ dan sifat

mereka yang terus berubah memberikan batasan yang jelas bagi pembentukan

teori mengenai „dampak‟. Bentuk-bentuk teknologi berlipat ganda, tetapi

sering kali sifatnya sementara. Ciri-ciri media yang unik dari media baru atau

yang dapat berlaku untuk semua kategori. Fortunati menekankan karakteristik

kunci untuk membedakan media lama dan media baru dari perspektif

pengguna:30

1. Interaktivitas

2. Kehadiran sosial dialami pengguna

3. Kekayaan media

4. Otonomi

5. Unsur bermain-main

6. Privasi

Dalam kaitannya dengan nilai tambahan bagi suatu situs berita,

sangatlah penting untuk menekankan pada kapabilitas-kapabilitas internet,

dan bagaimana semua ini mengubah cara kerja jurnalisme. Ini akan sesuai

dengan perubahan menuju jurnalisme yang baru. Namun bagaimanapun,

perubahan ini tidak menghubungkan bahwa sifat alamiah jurnalisme sebagai

sebuah pembuatan kisah, penyuntingan, reportase dan lain-lain menjadi

kurang penting, namun cenderung kurang penting.

“Jelas, kemampuan untuk mengobservasi dan menulis secara

meyakinkan berdasarkan pengalaman, untuk menawarkan analisis dan

penggunaan keterampilan-keterampilan pemikiran kritis, untuk secara

jujur dan logis mengenali sudut pandang – sudut pandang berlawanan

mungkin menjadi lebih berharga. Dalam setiap peristiwa, salah satu

elemen esensial jurnalisme–untuk mencari dan mengutarakan

kebenaran–tidak akan berubah. Jurnalisme terbaik akan selalu

30

Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail, h. 157

32

diparafrasekan Fuller, yaitu menghubungkan “disiplin kebenaran

dalam jurnalisme dengan standar-standar tertinggi dalam perdebatan

ilmiah dan akademis...menghasilkan karya integritas intelektual asli”31

Sejarah media massa memperlihatkan bahwa teknologi yang baru

tidak akan menghilangkan teknologi lama, namun mensubtitusinya. Oleh

karena itu, media online atau jurnalisme online mungkin tidak akan bisa

menggantikan sepenuhnya bentuk-bentuk media lama. Melainkan tampaknya

menciptakan suatu cara yang unik untuk memproduksi berita dan

mendapatkan konsumen berita. Jurnalisme online tidak akan menghapuskan

jurnalisme tradisional, namun meningkatkan intensitasnya.

Dalam web atau jurnalisme online, pendekatan piramida terbalik

menjadi sangat penting. Para pengguna media online kerap hanya membaca

bagian atas dari sebuah tulisan, mereka tidak meneruskan bacaannya atau

yang oleh Nielsen‟s dalam Inverted Pyramids in Cyberspace Frames disebut

mereka tidak menggulung layar.32

Gulungan layar adalah istilah dari proses

internet meneruskan jaringan informasinya. Menghubungkan pengguna web

dengan situs-situs yang berkaitan melalui hyperlink.

D. Berita

Secara etimologis dalam bahasa Inggris, berita (news) berasal dari

kata new yang artinya baru.

“Paul De Massenner dalam buku Here’s The News: Unesco Associate

menyatakan, news atau berita adalah sebuah informasi yang penting

dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar. Charnley dan

James M. Neal menuturkan, berita adalah laporan tentang suatu

peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang

31

Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer, h. 138 32

Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer, h. 138

33

penting, menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan

kepada khalayak (Errol Jonathans dalam Mirza, 2000:68-69)

Doug Newsom dan James A. Wollert dalam Media Writing: News for

The Mass Media (1985:11) mengemukakan, dalam definisi sederhana,

berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih

luas lagi oleh masyarakat. Dengan melaporkan berita, media massa

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apa yang mereka

butuhkan.”33

Berdasarkan beberapa definisi dari beberapa pakar, maka berita atau

news adalah sebuah penyampaian informasi untuk menarik minat,

memberikan dampak, atau penting kepada masyarakat.

Berita memiliki beberapa klasifikasi. Berdasarkan kategori, berita

terbagi menjadi berita berat (hard news) yakni berita yang mengguncang

seperti berita tentang gempa bumi, kebakaran atau kerusuhan, dan berita

ringan (soft news) yakni berita yang cenderung menunjuk pada ketertarikan

manusiawi seperti pesta pernikahan bintang film. Lalu berdasarkan tempat

juga terbagi dua yakni di tempat terbuka dan di tempat tertutup. Berdasarkan

sifatnya, berita terbagi menjadi berita diduga atau berita tidak diduga.34

Berita

diduga adalah berita mengenai hal yang memang sudah diketahui sebelumnya

seperti pemilihan umum, pelantikan presiden, peringatan hari kemerdekaan.

Sedangkan berita tidak diduga adalah berita yang menginformasikan kejadian

atau peristiwa yang tidak diduga seperti bencana alam, terjadinya teror atau

ledakan bom di tengah Kota Jakarta, kasus bunuh diri yang dilakukan oleh

polisi.

Selain memiliki klasifikasi, berita juga memiliki jenis-jenisnya. Jenis-

jenis berita ialah sebagai berikut:

33

Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011) h.

64 34

Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia, h. 65-66

34

1. Straight news report adalah berita langsung yang melaporkan

suatu kejadian atau peristiwa. Berita jenis ini biasanya langsung

dilaporkan karena mengandung unsur penting dan menarik, tanpa

mengandung pemikiran subjektif. Berita yang dilaporkan harus

ringkas karena dilaporkan dalam waktu yang singkat, namun

tidak mengabaikan fakta yang objektif dan tetap sesuai dengan

kaidah 5W+1H.

2. Depth news report adalah laporan beserta fakta-fakta yang telah

dikumpulkan oleh wartawan untuk menjadi berita tambahan

mengenai kejadian atau peristiwa tersebut.

3. Comprehensive news merupakan laporan menyeluruh mengenai

suatu kejadian yang ditinjau dari berbagai aspek. Berita jenis ini,

merupakan berita menyeluruh yang kemudian menjawab setiap

kritik dan kelemahan yang ada pada straight news report, dan

menggabungkan setiap fakta yang ada hingga terciptalah

pemahaman yang utuh mengenai suatu kejadian.

4. Interpretative report merupakan laporan yang biasanya terfokus

pada isu atau masalah yang kontroversial. Namun berita jenis ini

sering kali dianggap opini bukan fakta karena pada jenis ini

menjawab pertanyaan why atau kenapa yang terdapat dalam

5W+1H. Jawaban terhadap why atau kenapa bergantung pada

siapa yang menjawab atau siapa yang menjadi narasumber, yang

kemudian menjadikan berita jenis ini dianggap sebagai laporan

opini, bukan fakta.

35

5. Feature story adalah jenis berita yang wartawan atau penulis

mencari fakta yang menarik minat pembaca, kemudian

menulisnya sesuai dengan style atau gaya menulis dan humor

daripada pentingnya informasi.

6. Depth reporting adalah laporan jurnalistik secara mendalam,

tajam, lengkap dan utuh mengenai suatu peristiwa yang aktual

sehingga orang akan mengetahui dan memahami lebih dalam

mengenai perkara yang sedang terjadi. Berita jenis ini

membutuhkan kerja tim yang disiapkan dengan matang,

membutuhkan biaya peliputan yang cukup besar dan memerlukan

beberapa hari atau minggu.

7. Investigative reporting, tidak berbeda jauh dengan interpretative

report yang berfokus pada isu atau peristiwa yang kontroversial.

Namun berita jenis ini melaporkan hasil penyelidikan fakta yang

tersembunyi demi suatu tujuan, biasanya laporan jenis ini sering

dilaksanakan secara tidak etis atau ilegal.

8. Editorial writing adalah berita yang disajikan dengan fakta dan

opini yang menafsirkan kejadian-kejadian penting dan

mempengaruhi pendapat umum. Sama halnya seperti petugas

yang menyampaikan informasi, penulis editorial mungkin akan

diberikan intruksi sebelum menulis.35

Tidak hanya memiliki klasifikasi ataupun jenis, berita juga memiliki

nilai. Nilai berita, menurut Brian S. Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen

dan Don Ranly dalam News Reporting and Editing, ada sembilan hal. Namun

35

Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia, h. 69-71

36

beberapa pakar lain menambahkan seks (sex) dan ketertarikan manusiawi

(humanity/ human interest). Haris Sumadiria dalam bukunya Jurnalistik

Indonesia, menyatukannya menjadi 11 nilai berita, sebagai berikut:

1. Keluarbiasaan (unusualness)

2. Kebaruan (newness)

3. Akibat (impact)

4. Aktual (timeliness)

Aktualitas berita terbagi dalam tiga kategori:

a. Aktualitas kalender.

b. Aktualitas waktu.

c. Aktualitas masalah.

5. Kedekatan (proximity)

Kedekatan ini mengandung dua arti, yaitu

a. Kedekatan geografis

b. Kedekatan psikologis

6. Informasi (information)

7. Konflik (conflict)

8. Orang penting (prominence)

9. Ketertarikan manusiawi (human interest)

10. Kejutan (suprising)

11. Seks (sex)

E. Kebiri dalam Perspektif Islam

Kebiri telah dikenal umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Seperti

pada umumnya, kebiri pada hewan juga dikaji dalam Islam. Hukum untuk

37

pengebirian hewan dalam Islam pun masih banyak perbedaan pendapat.

Sebagian ulama membolehkan seseorang berkurban dengan hewan yang

dikebiri, bahkan kebiri dianjurkan bila hewan tersebut lebih gemuk daripada

hewan lainnya. Meski demikian, gemuk secara alami dengan makan

dedaunan atau rerumputan lebih baik daripada gemuk karena dikebiri atau

disuntik. Kebolehan mengebiri hewan didasarkan pada firman Allah yang

berbunyi:

و م ني ع ظمش ع آئر اهللف ان ه امنت قو ىالقلوباذ {٢٣}لك

“Demikianlah (perintah Allah) dan barang siapa mengagungkan

syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati”

(QS. Al-Hajj: 32)

Ayat tersebut kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dalam Tafsir Ibnu

Katsir:

“Yaitu menggemukan hewan kurban, memperindah dan

membesarkannya”36

Hal demikian dikuatkan dengan perkataan Imam Qurtubi dalam

tafsirnya tentang Surat An-Nisa ayat 119 yaitu:

“Adapun mengebiri binatang ternak, sebagian ulama

membolehkannya, selama itu membawa manfaat, seperti bertambah

gemuk atau manfaat lainnya. Mayoritas ulama juga membolehkan

seseorang berkurban dengan hewan yang dikebiri, bahkan sebagian

dari mereka mengatakan hal itu baik jika memang menjadi lebih

gemuk dari hewan lainnya yang tidak dikebiri. Umar bin Abdul Aziz

juga membolehkan pengebirian kuda, Urwah bin Zubair pernah

mengebiri bighal (kuda atau keledai)nya, imam Malik membolehkan

pengebirian kambing jantan.

Semua itu dibolehkan karena tujuan dari pengebirian hewan itu

bukanlah untuk dipersembahkan kepada berhala yang disembah, dan

bukan pula kepada Rabb yang diesakan. Tetapi pengebirian itu

dimaksudkan agar daging yang akan dimakan itu lebih baik dan

36

Ismail Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Adzim: Tafsir Ibnu Katsir (Kairo: Dar al-

Ma‟rifah, 1978) h. 1273

38

pengebirian itu sendiri bisa menguatkan hewan jantan, karena ia

tidak pernah menghampiri hewan betina”37

Berbeda dengan kebiri terhadap hewan, para ulama klasik

mengharamkan adanya kebiri pada manusia. Para ulama tersebut adalah

Imam Ibnu Ahdil Bar dalam Al-Istidzkar, Imam Ibnu Hajar Al-Asyqalani

dalam Fathul Bari, Imam Badrufin Al-Aini dalam Umdatul Qari, Imam Al-

Qurtubi dalam al-Jami‟li al-Ahkam Al-Qur‟an, Imam Shan‟ani dalam

Subulus Salam. Adapun alasan kuat mengapa para ulama ini mengharamkan

adanya kebiri pada manusia ialah hadits dari Ibnu Mas‟ud RA yang

mengatakan :

“Dahulu kami berperang dengan Rasulullah sedangkan kami tidak

bersama istri-istri. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah “Bolehkah

kami melalukan pengebirian?” maka Rasulullah melarangnya” (HR.

Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibnu Hibban).

Bukan hanya para ulama klasik yang melarang pengebirian terhadap

manusia, beberapa ulama modern juga melarangnya seperti Majelis Tajrih

dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur,

Hizbut Tahrir dan sebagainya.38

Mereka berdalil kebiri berarti mengubah fisik

manusia, melanggar HAM dan melahirkan jenis hukum baru yang tidak

pernah dikenal dalam konsep jinayah islamiyah.

Meski pada hakikatnya kitab-kitab klasik Islam mayoritas melarang

kebiri, masih terdapat beberapa ulama yang setuju dengan hukuman jenis ini.

Karena mereka mengedepankan aspek mashlahat ketika hukuman kebiri

ditetapkan. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI,

37

Abu Abd Allah Al-Qurtubi, Al-Jami’li Al-Ahkam Al-Qur’an (Beirut: Mu‟assisah Ar-

Risalah, 2006) bab 14 h. 138 38

Bilal Ramadhan dan Hanan Putra, “Fatwa Hukuman Kebiri Dalam Tinjauan Syar‟i”

diakses pada 6 November 2015 dari www.khazanah.republika.co.id

39

Cholil Nafis berwacana bahwa pemberian hukuman kebiri pada terpidana

paedofil dapat memberikan efek jera.39

Seorang ulama klasik Imam Abu

Umar Ibnu Abdul Barr mengatakan:

“Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa mengebiri manusia

tidak halal dan tidak boleh, karena merupakan bentuk penyiksaan dan

merubah ciptaan Allah. Begitu juga tidak boleh memotong anggota

badan yang lainnya, jika itu bukan karena hukuman had atau

qishas.”40

Adapun had, menurut syar’i, adalah hukuman-hukuman kejahatan

yang telah ditetapkan oleh syara’ untuk mencegah dari terjerumusnya

seseorang kepada kejahatan yang sama.41

Hukum had ini merupakan

hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu bagi setiap hukum,

seperti dipotongnya tangan seseorang pencuri yang telah memenuhi syarat

pencurian. Had juga diartikan sebagai hukuman atas dilanggarnya hak Allah

SWT. Sedangkan qishas adalah merupakan hukuman atas dilanggarnya hak

manusia atau hak orang lain, seperti dipotongnya tangan pelaku kejahatan

akibat dia telah memotong tangan orang lain.

Hal ini menjelaskan bahwa jika hukuman kebiri untuk terpidana

paedofil boleh dilakukan bila beralasan hukuman had. Karena paedofil

cenderung melanggar hukum Allah. Ia melakukan hal yang jelas-jelas

dilarang oleh Allah yakni melakukan zina. Parahnya ia melakukannya pada

anak kecil yang kemudian menjadikan anak kecil itu mengalami trauma dan

bisa saja ketika dewasa ia memiliki dendam dan kemudian melakukan

39

Bilal Ramadhan dan Hanan Putra, “Fatwa Hukuman Kebiri Dalam Tinjauan Syar‟i”

dari www.khazanah.republika.co.id 40

Abu Abd Allah Al-Qurtubi Al-Jami’li Al-Ahkam Al-Qur’an, h. 140 41

Rika Rahmawati, “Antara Qishash dan Hudud” diakses pada 15 Januari 2016 dari

www.islampos.com

40

paedofil juga, seperti pengakuan para pelaku paedofil yang melakukan hal

tersebut karena pengalaman saat kecil.

Ketua Majelis Intektual dan Ulama Muda Indonesia, Hamid Fahmy

Zarkasyi mengatakan pemerintah boleh-boleh saja menjadikan kebiri sebagai

salah satu pilihan hukuman bagi terpidana paedofil. Ijtihad seorang hakimlah

yang sangat menentukan dalam penjatuhan hukuman ini. Tidak seluruh kasus

paedofil akan mendapatkan hukuman kebiri. Hakim bisa berijtihad dengan

kaidah fiqh “Ad-Dhoruratu Tubihu Al-Mahdhurat” atau keadaan mendesak

dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang.42

Maksudnya ialah

bila kondisinya sudah pada tahap mengancam jiwa, pelaku melakukan

tindakan pembunuhan atau penyiksaan secara sadis pada korban, atau ketika

bila hasratnya tidak terpenuhi maka ia bisa menghilangkan nyawa korban.

42 Bilal Ramadhan dan Hanan Putra, “Fatwa Hukuman Kebiri Dalam Tinjauan Syar‟i”

diakses pada 6 November 2015 dari www.khazanah.republika.co.id

41

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Kompas.com

1. Sejarah Singkat Kompas.com

Kompas adalah suatu media massa yang sudah mapan di Indonesia.

Kompas muncul tahun 1965 yang berasal dari ide Letjen Ahmad Yani.

Nama Kompas sendiri adalah nama pemberian dari Presiden RI pertama

yaitu Ir. Soekarno.1 Sedangkan Kompas.com dimulai pada tahun 1995

dengan nama Kompas Online. Kompas Online awalnya hanya berperan

sebagai edisi internet dari Harian Kompas. Kemudian tahun 1998,

Kompas Online bertransformasi menjadi Kompas.com dengan berfokus

pada pengembangan isi, desain, dan strategi pemasaran yang baru.

Kompas.com pun memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di

Indonesia.

Sepuluh tahun kemudian, di tahun 2008, Kompas.com tampil dengan

perubahan penampilan yang signifikan. Mengusung ide “Reborn”,

Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di

dalamnya. Menjadi lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya

tetap mengedepankan unsur user-friendly dan advertiser-friendly. Sinergi

ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi yang lengkap,

yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga

gambar, video, hingga live streaming.

1Ahmad Mursanih, “Konstruksi Realitas Sosial Larangan Khitan Perempuan di Media

Massa: Analisis Framing Berita Pro-Kontra Khitan Perempuan di Kompas.com” (Skripsi S1

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014) h. 44

42

Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif

Kompas.com di awal tahun 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif

per bulan, dan total 40 juta page views atau impression per bulan. Saat

ini, Kompas.com telah mencapai 120 juta page views per bulan.

Pada tahun tersebut juga mulai ditampilkan channel-channel atau

kanal-kanal di halaman depan Kompas.com. Kanal-kanal ini didesain

sesuai dengan tema berita dan membuat setiap pengelompokan berita

memiliki karakter. Kanal-kanal tersebut antara lain:

Tabel 3.1

Kanal-kanal dalam Kompas.com

Kompas Female Memuat informasi seputar dunia wanita, baik

itu info mengenai karir, kehamilan, trik

mengatur keuangan atau informasi belanja

Kompas Bola Memuat informasi yang akurat mengenai

update skor, berita seputar tim dan

pertandingan sepak bola

Kompas Health Memuat tips-tips dan artikel tentang

kesehatan, informasi medis terbaru dan fitur

informasi kesehatan secara interaktif

Kompas Tekno Memuat ulasan mengenai gadget-gadget

terbaru di pasaran, menampilkan review

produk dan beragam info teknologi

Kompas Entertaiment Memuat berita-berita mengenai selebriti,

ulasan film, musik dan hiburan baik di dalam

atau luar negeri

Kompas Otomotif Menampilkan berita-berita seputar kendaraan,

trend mobil dan motor terkini, serta tips

merawat kendaraan

Kompas Properti Memuat direktori lengkap tentang properti,

artikel tentang rumah, apartemen serta tempat

tinggal lainnya

Kompas Images Memuat foto-foto berita berkualitas dalam

resolusi yang tinggi hasil pilihan editor

Kompas.com

Kompas Karier Memuat direktori lowongan kerja dan sebagai

one-stop carier solution bagi para pencari

kerja maupun karyawan

43

Selain menyediakan kanal-kanal seperti di atas, Kompas.com juga

menyediakan Kompasiana, yakni komunitas yang disiapkan dengan

konsep citizen journalism. Setiap anggota dapat mewartakan peristiwa,

menyampaikan pendapat dan gagasan, serta dapat menyalurkan aspirasi

baik dalam bentuk tulisan, gambar, video maupun audio.2

2. Visi dan Misi Kompas.com

Dalam kiprahnya di industri pers, visi Kompas ialah berpartisipasi

membangun masyarakat Indonesia baru berdasarkan Pancasila melalui

prinsio humanisme dan masyarakat yang adil dan makmur. Secara lebih

spesifik dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka

b. Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu

baik politik, agama, sosial, golongan ataupun ekonomi

c. Kompas secara aktif membuka dialog dan interaktif positif dengan

segala kelompok

d. Kompas bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang

dikembangkan tetapi selalu memperhatikan struktur pemerintahan

dan kemasyarakatan yang menjadi lingkungan

Sedangkan misi dari Kompas adalah ikut berperan serta dalam

mencerdaskan bangsa, menjadi nomor satu dalam semua usaha diantara

usaha-usaha lain yang sejenis dalam kelas yang sama. Hal tersebut

dicapai melalui etika usaha bersih dengan melakukan kerja sama dengan

perusahaan-perusahaan lain. Hal ini dijabarkan dalam lima sasaran

operasional:

2 “Profil Kompas.com” diakses pada 25 April 2016 dari www.kompas.com

44

a. Kompas memberikan informasi yang berkualitas dengan ciri:

cepat, cermat, utuh, dan selalu mengandung makna

b. Kompas memiliki bobot jurnalistik yang tinggi dan terus

dikembangkan untuk mewujudkan aspirasi dan selera terhormat

yang dicerminkan dalam gaya kompak, komunikatif dan kaya

nuansa kehidupan dan kemanusiaan

c. Kualitas informasi dan bobot jurnalistik dicapai melalui intelektual

yang penuh empati dengan pendekatan rasional, memahami jalan

pikiran dan argumentasi pihak lain, selalu berusaha mendudukan

persoalan dengan penuh pertimbangan tetapi tetap kritis dan teguh

pada prinsip

d. Berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya dengan

meningkatkan tiras

e. Untuk dapat merealisasikan visi dan misi, Kompas harus

memperoleh keuntungan dan usaha. Namun keuntungan yang

dicaari bukan sekedar demi keuntungan itu sendiri, tetapi

menunjang kehidupan yang layak pada karyawan dan

pengembangan usaha sehingga mampu melaksanakan tanggung

jawab sosialnya sebagai perusahaan.3

3. Manajemen dan Editor Kompas.com

Berikut ini adalah struktur manajemen dan editor di Kompas.com.

3 Ahmad Mursanih, “Analisis Framing Berita Pro-Kontra Khitan Perempuan di

Kompas.com” h. 46-47

45

Tabel 3.2

Struktur Manajemen di Kompas.com4

Director Andy Budiman

Deputy Director Dhanang Radityo

GM HR & GA M. Trinovita

Editorial Editor in Chief Wisnu Nugroho

News Managing Editor Tri Wahono

News Assistant

Managing Editor Agustinus Wisnubrata

J. Heru Margianto

Amir Sodikin

Assistant Managing

Editor Moh. Latip

Video Manager Jerry Eddie Nurcahyo

Hadiprojo

Nextren.com Assistant

Managing Editor Wicaksono Surya Hidayat

Otomania.com

Assistant Managing

Editor

Aris Fertonny Harvenda

Juara.net Editor in

Chief Weshley Hutagalung

Juara.net Assistant

Managing Editor Firzie A. Idris

Jalu Wisnu Wirajati

Digital

Advertising

Division

Sales Manager Devie Emza

Sales Asst Manager Andrew H. Sinaga

Marketing

Communication Asst

Manager

Amalia Nuraini

Business

Development

Departement

Business Development

Asst Manager Tommy Nugroho

Kompas Karier

Departement

Kompas Karier

Manager

Naomi Octiva Corthyna

Naibaho

Finance

Departement Finance Asst Manager Holly Emaria

Technology

Division Technology Manager Ihwan Santoso

Technology Asst

Manager Murfi Abbas Hatumena

Yohanes Kartiko

Pambudi

MH Prio Agung

Wibowo

4 “Management” diakses pada 25 April 2016 dari www.kompas.com

46

Director's Staff Digital Media Business

Advisor Eberhard Nove Ojong

Product Management

Specialist Romi Dandiawan

Secretary to Director &

GM Anastasia Angeline K

Kompasiana Kompasiana Manager Pepih Nugraha

Kompasiana Sales

Manager V. Roro Sekar Wening

Kompasiana Asst

Manager Iskandar Zulkarnaen

Dan berikut ini adalah struktur editorial di Kompas.com.

Tabel 3.3

Struktur Editorial di Kompas.com5

Editor in Chief Wisnu Nugroho

News Managing Editor Tri Wahono

News Assistant Managing Editor Agustinus Wisnubrata

J. Heru Margianto

Amir Sodikin

Assistant Managing Editor Moh. Latip

Video Manager Jerry Eddie Nurcahyo Hadiprojo

Nextren.com Assistant Managing

Editor Wicaksono Surya Hidayat

Otomania.com Assistant Managing

Editor Aris Fertonny Harvenda

Juara.net Editor in Chief Weshley Hutagalung

Juara.net Assistant Managing

Editor Firzie A. Idris

Jalu Wisnu Wirajati

Photo Editor & Photographer Dino Oktaviano Sami Putra

Heribertus Kristianto Purnomo

Roderick Adrian Mozes

Ari Prasetyo

Language Editing Officer Erwin Kusuma Oloan Hutapea

Dimas Wahyu Trihardjanto

Eris Eka Jaya

Administrative & Secretary Tania Frederika Titaley

Ira Fauziah

Adinda Dwi Putri

5 “Editorial” diakses pada 25 April 2016 dari www.kompas.com

47

4. Logo dan Tagline Kompas.com

Logo yang saat ini digunakan oleh Kompas.com adalah logo yang

telah melalui proses perubahan pada tahun 2013.

Gambar 3.1

Logo dan Tagline Kompas.com

Konsep dari logo Kompas.com ini ialah:

a. Logo Mark. Kompas.com menggunakan simbol 2 segitiga yang

saling bertindihan sebagai bentuk representasi panah penunjuk arah

yang sejalan dengan nilai-nilai Kompas.com sebagai pedoman

berita bagi pembacanya. Adapun perbedaan sudut rotasi pada

kedua segitiga memiliki arti sebagai kebebasan dalam memilih

pandangan dan pendapat para pembacanya. Sementara 3 warna

dasar dan masing-masing turunannya menggambarkan beragamnya

individu pembaca Kompas.com

b. Logo type Kompas.com merupakan perpaduan dari “Kompas” dan

“.com”, yang dimana “Kompas” adalah simbol historis dan

merupakan bagian dari grup Kompas Gramedia, sedangkan “.com”

yang merupakan identitas bisnis perusahaan sekaligus alamat URL

dari portal berita tersebut.

48

c. Tagline “Rayakan Perbedaan” memiliki arti sebagai wujud

semangat menghargai perbedaan dan keberagaman dalam

memenuhi berita berbagai pembacanya.6

B. Profil Republika Online

1. Sejarah Singkat Republika Online

Republika yang terbit perdana pada tanggal 4 Januari 1993 adalah

koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas Muslim bagi

publik di Indonesia. Kehadiran media inii mampu memberikan manfaat

bagi berkembangnya media informasi di masyarakat. Penerbitan

Republika menjadi pelopor dan wadah umat muslim dan yang lainnya.

Di tahun 1995, Republika menyajikan layanan berita di situs web

internet, yang kemudian dianggap sebagai koran pertama di Indonesia

yang tampil di dunia internet, kemudian situs tersebut diberi nama

Republika Online atau disingkat ROL. Sebagai situs berita, saat itu

Republika Online berisikan muatan berupa duplikasi materi berita-berita

koran Republika secara lengkap. Tujuan utama penerbitan Republika

versi internet adalah untuk melayani pembaca yang tidak terjangkau

distribusi koran cetak dan untuk pembaca yang berada di luar negeri.

Pada fase berikutnya, Republika Online secara bertahap mulai

berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi

informasi. Desain dan berbagai layanan web dan materi beritanya pun

lebih diperbanyak. Sejak pertengahan 2008, Republika Online

mengalami perubahan besar, dari sekedar situs berita sederhana menjadi

6 “Logo & Guideliness” diakses pada 26 April 2016 dari www.kompas.com

49

web portal multimedia. Perubahan tersebut terjadi sebagai penyesuaian

atas munculnya tantangan industri media yang mulai memasuki era

konvergensi media. Republika sebagai institusi industri media, bertugas

untuk memiliki dan mendistribusikan konten medianya dalam format

cetak, online dan mobile.

Sesuai dengan falsafah dasar Republika, muatan Republika Online

tetap mengedepankan komunitas Muslim sebagai basis pengunjungnya.

Tampilan Republika Online terbaru saat ini yang diluncurkan kembali

pada 6 Februari 2008 dengan tema Reload.7

Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media,

Repunlika Online kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan

percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan

diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal,

menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya. Selain

menyajikan informasi, Republika Online juga menjadi rumah bagi

komunitas. Republika Online juga kini hadir dalam versi English.8

2. Visi dan Misi Republika Online

Adapun visi dari Republika Online adalah menjadikan Republika

sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai

universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas, dan profesional, namun

mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan Bangsa dan

7 Suci Dariah, “Analisis Framing Isu Pemberitaan Film Innocence of Muslim pada

Republika Online dan Detik.com” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,

Universitas Islam Negeri Jakarta, 2013) h. 32-33 8 “Profil” diakses pada 26 April 2016 dari www.republika.co.id

50

kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman Rahmatan Lil

Alamin.

Sedangkan misi dari Republika Online adalah menciptakan dan

menghidupkan sistem manajemen yang efisien dan efektif, serta mampu

dipertanggungjawabkan secara profesional.9

3. Manajemen dan Redaksi Republika Online

Berikut ini adalah struktur manajemen dan redaksi di Republika

Online.

Tabel 3.4

Struktur Manajemen dan Redaksi Republika Online10

Pemimpin Redaksi Nasihin Masha

Wakil Pemimpin Redaksi Irfan Junaidi

Redaktur Pelaksana ROL Maman Sudiaman

Wakil Redaktur Pelaksana Roll Joko Sadewo

Asisten Redaktur Pelaksana Roll Didi Purwadi

Djibril Muhammad

Muhammad Subarkah

Kepala Support dan GA Slamet Riyanto

Tim Support Firmansyah

Sekred Erna Indriyanti

Rolshop Riky Romadon

9 Suci Dariah “Analisis Framing Isu Pemberitaan Film Innocence of Muslim pada

Republika Online dan Detik.com” h. 34 10

“Manajemen & Redaksi” diakses pada 26 April 2016 dari www.republika.co.id

51

BAB IV

KAJIAN DAN ANALISIS DATA

Kasus paedofil atau pelecehan seksual pada anak di bawah umur di

Indonesia menjadi isu yang tidak henti-hentinya diberitakan oleh media. Akibat

ramainya pemberitaan mengenai paedofil ini, pemerintah dan masyarakat pun

geram, karenanya munculah wacana memberlakukan hukuman kebiri bagi para

pelaku paedofil agar memberikan efek jera.

Munculnya wacana hukuman kebiri yang diusulkan oleh pemerintah untuk

para pelaku paedofil mendapatkan tempat tersendiri dalam media. Secara

berkelanjutan, media memaparkan bagaimana perkembangan mengenai wacana

hukuman kebiri tersebut berserta informasi-informasi yang berkaitan.

Kebiri telah dijadikan hukuman bagi paedofil di beberapa negara, seperti

Rusia, Inggris, Polandia dan Korea Selatan. Namun bukan berarti lantas bisa

dipraktekan di Negara seperti Indonesia. Sebelumnya, belum pernah ada Undang-

Undang yang mengatur bahwa kebiri boleh dijadikan sebagai hukuman di

Indonesia. Selain itu, dalam Islam pun belum ada pembahasan mengenai kebiri

sebagai hukuman.

A. Analisis Framing Berita Hukuman Kebiri untuk Paedofil di Republika

Online

1. Republika Online menjadi salah satu media yang memberitakan

mengenai hukuman kebiri bagi paedofil. Jumlah berita yang disajikan

oleh media ini berjumlah 36 berita, terhitung dari tanggal 12 Oktober –

26 November 2015. Berita tersebut antara lain:

52

Tabel 4.1

Daftar judul berita mengenai kebiri di Republika Online dari tanggal

12 Oktober – 26 November 2015.

Tanggal Judul Narasumber

12/10/2015 Aher Setuju Paedofil Dikebiri Gubernur Jawa Barat,

Ahmad Heryawan atau

Aher

13/10/2015 Kompolnas Dukung Usulan

Hukuman Kebiri Untuk

Pelaku Pelecehan Seksual

Komisioner Komisi

Kepolisian Nasional,

Edi Saputra Hasibuan

13/10/2015 Pro Kontra Kebiri Kimia di

Dunia Kutipan dari NLCATP

13/10/2015 Begini Cara Rusia Terapkan

Kebiri Kimia untuk Paedofil Kutipan dari NLCATP

13/10/2015 Kebiri Kimia di Mata Ahli

Korea

Joo Young Lee dan

Kang Su Cho dalam

Journal of Korean

Medical Science

13/10/2015 Kebiri Kimia, Sebuah Pilihan

Terakhir

Adjunct Lecturer di

University Of New

South Wales, Magie

Hall

20/10/2015 Mensos: Presiden Setuju

Pelaku Paedofil Dikebiri

Menteri Sosial,

Khofifah Indar

21/10/2015 Presiden Jokowi Setuju

Pelaku Kejahatan Seksual

Anak Dikebiri

Komisi Perlindungan

Anak Indonesia,

Asrorun Niam

21/10/2015 Kapolri: Hukum Kebiri bagi

Paedofil Sedang Dibahas

Kapolri Jenderal

Badrodi Haiti

21/10/2015 Pemerintah Siap Kebiri

Pelaku Kekerasan Seksual

Pada Anak

Menteri Sosial,

Khofifah Indar

22/10/2015 Din Syamsudin Setuju Hukum

Kebiri Untuk Paedofil

Din Syamsudin,

Mantan Ketua PP

Muhammadiyah

22/10/2015 HNW: Kebiri atau Hukum

Mati untuk Pelaku Kekerasan

Terhadap Anak

Wakil MPR, Hidayat

Nur Wahid

22/10/2015 Mensos: Kebiri Syaraf Libido

untuk Lindungi Hak Anak

Menteri Sosial,

Khofifah Indar

22/10/2015 Hukuman Kebiri Paedofil

Sudah Diterapkan Banyak

Negara

Menteri Sosial,

Khofifah Indar

22/10/2015 Ini Pandangan Islam soal

Kebiri

Ketua Komisi Dakwah

dan Pengembangan

Masyarakat MUI, K.H.

Cholil Nafis

53

22/10/2015 Kebiri Dilakukan Berdasarkan

Putusan Pengadilan dan

Dokter

Ketua Umum Komnas

PA, Arist Merdeka

Sirait

22/10/2015 Eksekusi Hukuman Kebiri

dikhawatirkan Sulit

Diterapkan

Ketua Komisi VIII

DPR dari Fraksi PAN,

Saleh Partaonan

Daulay

22/10/2015 Hukuman Kebiri Dianggap

Tidak Memutus Organ

Seksual, Hanya Kendalikan

Libido

Ketua Komnas PA,

Arist Merdeka Sirait

23/10/2015 Ini Tanggapan Setya Novanto

Soal Hukuman Kebiri

Ketua DPR, Setya

Novanto

23/10/2015 KPAI: Hukuman Kebiri

Bukan yang Utama Ketua KPAI, Susanto

23/10/2015 Kowani Dukung Jokowi

Kebiri Pelaku Kejahatan

Seksual

Ketua Umum Kowani,

Giwo Rubianto

Wiyogo

23/10/2015 Suntik Kebiri Keluarkan

Biaya Tak Murah

Spesialis Urologi dari

Asriulogi Center, dr.

Arry Rodjani, SpU

23/10/2015 JK Nilai Perppu Kebiri Perlu

Dikaji

Wakil Presiden Jusuf

Kalla, Menteri Sosial

Khofifah Indar dan

Ketua Komnas PA

Arist Merdeka Sirait

24/10/2015 Selain Dikebiri, Foto Predatir

Anak Harus Dipublikasikan

Ketua Komnas PA,

Arist Merdeka Sirait

dan Ketua Kowani,

Giwo Rubianto

Wiyogo

24/10/2015 Mensos: Jangan Bicara HAM

Untuk Paedofil

Menteri Sosial,

Khofifah Indar

25/10/2015 Dikebiri pun Pelaku Paedofil

Bisa Menyalurkan Lewat Non

Persetubuhan

Ahli Psikologi

Forensik, Reza

Indragiri Amriel

27/10/2015 Segera Keluarkan Perppu

Kebiri'

Ketua Komite III DPR

RI, Fahira Idris

27/10/2015 Menkumham Targetkan

Hukum Kebiri Masuk

Prolegnas

Menkumham, Yasonna

H Laoly

27/10/2015 Perppu Kebiri Bukti

Keseriusan Pemerintah

Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak,

Yohana Yembise

54

28/10/2015 Fatwa Hukuman Kebiri

Dalam Tinjauan Syar'i

Ketua Majelis

Intelektual dan Ulama

Muda Indonesia,

Hamid Fahmi Zarkasyi

28/10/2015 Peradi: Pemberlakuan

Hukuman Kebiri Harus Miliki

Pijakan Konstitusi

Wakil Ketua Umum

Perhimpunan Advokat

Indonesia, Achiel

Suyanto

02/11/2015 Efektifkah kebiri untuk

menekan Pelecehan Seksual?

Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak,

Yohana Yembise

04/11/2015 Pengamat: Pengebirian

Melanggar Kodrat

Praktisi Hukum dan

Lembaga Bantuan

Hukum Banda Aceh

Pos Meulaboh, Kab.

Aceh Barat, Candra

Darusman, S.H, M.H

11/11/2015 Hukuman Kebiri masuk

dalam revisi KHUP?

Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak,

Yohana Yembise

26/11/2015 Perppu Kebiri akan

dilaunching awal Desember

Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak,

Yohana Yembise

2. Objek penelitian di Republika Online terkait pemberitaan mengenai

hukuman kebiri bagi paedofil

Seperti yang telah disebutkan di Bab I, penulis memilih 4 berita yang

menjadi objek penelitian. Berita-berita tersebut adalah berita pada

tanggal 12 Oktober 2015 dengan judul “Aher Setuju Paedofil Dikebiri”,

tanggal 22 Oktober 2015 dengan judul “Din Syamsudin Setuju Hukum

Kebiri Untuk Paedofil”, tanggal 22 Oktober 2015 dengan judul “Ini

Pandangan Islam Soal Hukuman Kebiri”, dan tanggal 4 November 2015

dengan judul “Pengamat: Pengebirian Melanggar Kodrat”. Berikut

penulis paparkan dalam tabel dibawah ini.

55

Tabel 4.2

Frame Berita dan Narasumber Berita

Tanggal Judul Isi Berita Narasumber

12/10/15 Aher Setuju

Paedofil

Dikebiri

Pelaku kejahatan dan

kekerasan terhadap

anak harus dihukum

berat seperti libidonya

dikebiri

Gubernur Jawa

Barat, Ahmad

Heryawan

22/10/15

Din

Syamsudin

Setuju

Hukum

Kebiri untuk

Paedofil

Menurutnya, hukum

kebiri untuk paedofil

bagus untuk diterapkan,

meski harus selektif

Mantan Ketua

PP

Muhammadiyah,

Din Syamsudin

22/10/15 Ini

Pandangan

Islam Soal

Hukuman

Kebiri

Kebiri dimasukkan

kedalam kategori

hukuman yang

digunakan untuk

membuat efek jera atau

yang disebut Zawajir,

dan sebagai hukuman

agar memberikan rasa

takut bagi pelaku lain

untuk melakukan

kejahatan yang sama

atau yang disebut

Mawani’

Ketua Komisi

Dakwah dan

Pengembangan

Masyarakat

MUI, KH.

Cholil Nafis

04/11/15 Pengamat:

Pengebirian

Melanggar

Kodrat

Hukuman pengebirian

syaraf libido merupakan

salah satu praktek

mengekangi kodrat

alamiah yang melekat

pada manusia

Praktisi Hukum

dari Lembaga

Bantuan Hukum

Banda Aceh Pos

Meulaboh, Kab.

Aceh Barat,

Candra

Darusman, S.H,

M.H

56

3. Framing Robert N. Entmann terkait pemberitaan hukuman kebiri untuk

paedofil di Republika Online

a. Republika Online : Senin, 12 Oktober 2015

Judul : Aher Setuju Paedofil dikebiri

Tabel 4.3

Perangkat Framing Entman

Problem Identification Pelaku kejahatan dan kekerasan

terhadap anak harus dihukum berat

seperti libidonya dikebiri

Causal Interpretation Maraknya kembali kasus kekerasan

seksual terhadap anak

Moral Evaluation Hukuman yang dibebankan kepada si

pelaku hendaklah membuatnya jera

Treatment Recomendation Mempersilahkan pemerintah

meresmikan kebiri sebagai hukuman

dan membentuk Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perlindungan

dan Anak (P2TP2A).

Problem Identification. Frame yang dikembangkan oleh

Republika Online dalam judul ini ialah Aher menyatakan bahwa

pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak harus dihukum berat

seperti libidonya dikebiri. Sebagaimana dalam berita:

“Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau Aher setuju

dengan usulan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa

yang menyatakan pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap

anak harus dihukum berat seperti saraf libidonya dikebiri.

“Kalau memang hukuman untuk membuat jera bagi pelaku

kejahatan anak itu dirumuskan dalam bentuk dikebiri,

mangga wae (silahkan saja),” kata Ahmad Heryawan, usai

upacara Pelantikan Sekda Provinsi Jawa Barat di Gedung

Sate Bandung, Senin (12/10).”

Dalam berita tersebut diungkapkan bahwa Gubernur Jawa

Barat, Ahmad Heryawan atau yang lebih akrab dipanggil Aher,

menyatakan persetujuannya terhadap usulan kebiri untuk paedofil

57

yang diajukan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa,

dimana kebiri untuk paedofil dianggap sebagai sebuah hukuman

yang berat. Namun Aher mempersilahkan bila hukuman tersebut

dirumuskan dapat membuat jera pelaku.

Causal Interpretation. Dalam berita ini, Republika Online

menilai maraknya kembali kasus kekerasan terhadap anak sebagai

penyebab masalah. Kondisi ini dinilai sangat membuat khawatir dan

prihatin. Oleh karena itu, pemerintah mencari upaya sebuah

hukuman yang kelak akan membuat pelaku jera.

Moral Evaluation. Maraknya kembali kasus paedofil atau

kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai penyebab

masalah oleh Republika Online dalam berita ini, maka penilaian

moral yang diambil adalah rumusan hukuman untuk pelaku paedofil

atau pelaku kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. Kebiri

dianggap sebagai hukuman yang mampu memberikan efek jera

untuk pelaku paedofil dan memberikan rasa takut bagi orang yang

hendak berbuat. Dan Aher selaku narasumber dalam berita ini

mempersilahkan pemerintah meresmikan kebiri sebagai hukuman

bila memang dirumuskan demikian.

Treatment Recomendation. Selain mempersilahkan

pemerintah meresmikan kebiri sebagai hukuman bagi paedofil, Aher

selaku narasumber mengatakan langkah lebih lanjut adalah

membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pusat pelayanan ini diwujudkan

58

dengan maksud untuk mencegah terjadinya kejahatan dan kekerasan

seksual. P2TP2A yang telah didirikan di Jawa Barat ini merupakan

salah satu bentuk keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam

menanggapi masalah kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak

atau paedofil.

b. Republika Online : Rabu, 21 Oktober 2015

Judul : Din Syamsuddin Setuju Hukum Kebiri

Untuk Paedofil

Tabel 4.4

Perangkat Framing Entmann

Problem Identification Kebiri adalah hukuman yang bagus,

tapi harus selektif dalam

pelaksanaannya

Causal Interpretation Bila paedofil tidak dikebiri maka akan

tercipta kerusakan-kerusakan yang

lebih parah lagi

Moral Evaluation Penegakan hukum harus tegas dan

berat bagi pelaku paedofil, karena

paedofil juga merupakan kejahatan

kemanusiaan

Treatment Recomendation Kalangan agamawan dan pendidik

harus tak bosan untuk menyadarkan

perilaku seks menyimpang itu dan

negara, dalam hal ini pemerintah,

harus memberikan hukuman yang

membuat jera, misalnya kebiri

Problem Identification. Dalam berita ini, Republika Online

mengembangkan frame bahwa Din Syamsuddin beranggapan kebiri

adalah hukuman yang bagus, tapi harus diterapkan secara selektif,

artinya tidak semua pelaku paedofil diberikan hukuman kebiri.

Seperti yang disebutkan dalam berita:

“Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin

mengatakan hukum kebiri untuk paedofil bagus. Tapi, harus

59

diterapkan secara selektif dengan melihat pelaku yang punya

hasrat seksual yang kuat terhadap anak-anak.

“Kebiri paedofil, saya belum mendalami, tapi secara common

sense agaknya bagus ya diterapkan walaupun harus secara

selektif,” ujarnya usai menjadi pembicara pada Seminar

Nasional Penelitian Pengabdian (SnaPP) kepada masyarakat

yang digelar Unisba, Kamis (22/10).”

Kutipan di atas menyebutkan, meski Din Syamsuddin belum

mendalami permasalahan mengenai hukuman kebiri yang diusulkan

Mensos bagi pelaku paedofil, ia memandang hukuman tersebut

bagus untuk dilakukan berdasarkan pemikiran dasar dari kebiri itu

sendiri. Tapi tidak semua pelaku akan dikebiri, hanya yang

mempunyai hasrat tinggi terhadap anak-anak saja.

Causal Interpretation. Dalam berita ini, yang dijadikan

penyebab masalah adalah akibat yang ditimbulkan bila kebiri tidak

diterapkan kepada paedofil. Din Syamsuddin menilai bila paedofil

tidak dikebiri maka akan tercipta kerusakan-kerusakan yang lebih

parah lagi, apalagi jika hal itu menular kepada yang lain, maka akan

menjadi sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan ini, mereka akan

bersekongkol dan memiliki kelompok tersendiri yang kemudian

kondisi ini akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi

masyarakat dan kemanusiaan.

Moral Evaluation. Penilaian moral yang dapat diambil dari

berita ini adalah penegakan hukum harus tegas dan berat bagi pelaku

paedofil, karena paedofil juga merupakan kejahatan kemanusiaan.

Din Syamsuddin menyayangkan, mengapa kasus seperti ini banyak

terjadi di Indonesia, karena kasus ini akan menciptakan masa depan

60

yang suram khususnya bagi korban yang kemudian akan

menimbulkan trauma.

Treatment Recomendation. Din Syamsuddin menyarankan

dua hal yang harus dilakukan sebagai pencegah maraknya kembali

kasus paedofil, yaitu pertama kalangan agamawan dan pendidik

harus tak bosan untuk menyadarkan perilaku seks menyimpang itu.

Meskipun mengaku tidak mengetahui darimana penyebab utama

adanya paedofil, tapi Din Syamsuddin mengatakan ada nafsu

syahwat yang biasanya ke lawan jenis ini justru hanya tertarik pada

anak-anak yang biasanya terjadi karena faktor lingkungan. Oleh

karena itu pentingnya terus mengingatkan bahwa perilaku seks

tersebut adalah menyimpang. Ditambah dengan kurangnya

pengawasan orang tua terhadap anak-anak yang kemudian

menimbulkan banyak korban. Kedua, dalam hal ini adalah tugas

pemerintah, yaitu harus melakukan tindakan hukum. Tinjauan

hukumnya harus yang membuat jera karena bila tidak jera maka

akan terulang lagi. Dan seperti yang tercantum di paragraf

sebelumnya, Din Syamsudin menilai kebiri cukup bagus

dilaksanakan meski harus selektif.

c. Republika Online : Kamis, 22 Oktober 2015

Judul : Ini Pandangan Islam Soal Hukuman Kebiri

Tabel 4.5

Perangkat Framing Entmann

Problem Identification Pandangan Islam mengenai hukuman

kebiri yang dilakukan kepada paedofil

61

Causal Interpretation Tidak semua kejahatan langsung

dapat ditentukan hukum Islamnya

selain pembunuhan dan perzinaan

Moral Evaluation Mengembalikan kepada kebijakan

hakim dan pemerintah untuk

berijtihad tentang hukuman yang pas

untuk paedofil

Treatment Recomendation Pemerintah perlu menggiatkan lebih

lanjut tentang pendidikan agama dan

pendidikan seksualitas, serta

memberikan pendamping psikologis

agar korban tidak menjadi pelaku

ketika sudah dewasa

Problem Identification. Pada berita ini, Republika Online

menilai masalahnya adalah bagaimana pandangan Islam mengenai

hukuman kebiri yang dilakukan kepada paedofil. Seperti yang

tertulis dalam berita sebagai beirkut:

“Hukuman kebiri atau kastrasi bagi pelaku kejahatan dan

kekerasan seksual pada anak atau paedofilia dianggap solusi

untuk menghentikan efek jangka panjang. Bagaimana dalam

pandangan Islam hukuman bagi pelaku paedoiflia atau

predatof anak ini?

Menurut Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Cholil Nafis dasar pemberlakuan kebiri atau kastrasi bagi

paedofilia bisa merujuk pada aspek pemberian efek jera bagi

pelaku atau Zawajir dan memberikan rasa takut untuk

melakukannya bagi pelaku lain atau Mawani‟.”

Berdasarkan berita diatas, dijelaskan bahwa hukuman kebiri

dasarnya belum ada peraturan dalam Islam yang menjelaskan

bagaimana hukumnya. Namun Ketua Komisi Dakwah dan

Pengembangan Masyarakat MUI, Cholil Nafis mengatakan bahwa

kebiri dapat dimasukkan kedalam kategori hukuman yang digunakan

untuk membuat efek jera atau yang disebut Zawajir, dan sebagai

62

hukuman agar memberikan rasa takut bagi pelaku lain untuk

melakukan kejahatan yang sama atau yang disebut Mawani’.

Causal Interpretation. Penyebab kenapa kebiri dikategorikan

sebagai hukum Zawajir atau Mawani’, menurut Cholil Nafis, tidak

semua kejahatan langsung dapat ditentukan hukumannya dalam

Islam, kecuali pembunuhan dan perzinaan.

“”Dalam Islam sendiri, setahu saya belum ada pemerintahan

Islam yang melakukan kebiri atau kastrasi. Namun, itu bukan

berarti sesuatu yang dilarang,” ujarnya kepada Republika,

Kamis (22/10).”

Moral Evaluation. Penilaian moral yang dapat diambil ialah,

melakukan hal lain dalam penentuan hukum Islam tentang hukuman

kebiri ini yaitu dengan mengembalikan keputusan hukuman kepada

kebijakan hakim dan pemerintah untuk berijtihad tentang hukuman

yang pas atas kejahatan tersebut. Sedangkan bila dilihat dari

pendekatan Zawajir dan Mawani’, hukuman kebiri bisa menjadi

alternatif untuk memberi aspek jera dan mengantisipasi perbuatan

tersebut menimpa orang lain.

Treatment Recomendation. Menurut Cholil Nafis, paedofil

bukan soal penyakit kelamin atau karena dorongan seksual belaka,

tetapi juga berkaitan dengan pikiran dan penyakit kejiwaan, karena

bisa saja meski sudah dikebiri pikiran jahat untuk melakukan hal

tersebut menggunakan organ lain masih ada. Maka penyelesaian

yang juga disarankan oleh Cholil Nafis adalah pemerintah perlu

menggiatkan lebih lanjut tentang pendidikan agama, memberikan

lebih baik pendidikan seksualitas dan pendampingan secara

63

psikologis bagi korban. Hal ini dianggap penting agar korban tidak

menjadi pelaku paedofil setelah ia dewasa.

d. Republika Online : Rabu, 4 November 2015

Judul : Pengamat: Pengebirian Melanggar Kodrat

Tabel 4.6

Perangkat Framing Entmann

Problem Identification Hukuman kebiri adalah salah satu

praktek pengekangan kodrat

Causal Interpretation Naluri syahwat adalah hal yang

alamiah

Moral Evaluation Setiap pelaku kejahatan harus

dihukum, namun apapun kejahatan

yang dilakukan, penghukuman yang

dilakukan tidak boleh merendahkan

martabat, tidak boleh merendahkan

nilai-nilai kemanusiaan dan tidak

boleh bertentangan dengan kodrat

serta prinsip-prinsip kemanusiaan

Treatment Recomendation Perbaikan sistem hukum yang ada,

karena tidak jarang ditemukan kasus

seperti ini diselesaikan secara damai

atau kekeluargaan dengan bantuan

pihak lain

Problem Identification. Menurut praktisi hukum dari

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Meulaboh,

Kabupaten Aceh Barat, Candra Darusman, hukuman pengebirian

syaraf libido bagi pelaku paedofil adalah salah satu praktek

mengekangi kodrat alamiah yang melekat pada setiap manusia. Hal

inilah yang kemudian diangkat oleh Republika Online dan dijadikan

masalah dalam framing berita ini.

Causal Interpretation. Penyebab mengapa kebiri dianggap

sebagai salah satu praktek mengekangi kodrat alamiah adalah karena

naluri syahwat adalah hal yang alamiah. Candra Darusman

64

menambahkan, orang-orang yang melakukan tindakan yang salah

dalam menyalurkan naluri alamiahnya itu memang harus dihukum,

tapi bukan dihukum dengan hukuman yang melanggar kodrat seperti

mengebiri syaraf libido.

Moral Evaluation. Candra Darusman melihat dalam konteks

Hak Asasi Manusia (HAM) setiap pelaku kejahatan harus dihukum,

namun apapun kejahatan yang dilakukan, penghukuman yang

dilakukan tidak boleh merendahkan martabat, tidak boleh

merendahkan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh bertentangan

dengan kodrat serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Disatu sisi, selain

karena dianggap melanggar kodrat, pengebirian terhadap pelaku

paedofil akan mengakibatkan efek secara psikologis. Pelaku akan

mendapatkan guncangan yang hebat yang mengakibatkan trauma,

dendam bahkan ada kemungkinan untuk melampiaskan kejahatan

tersebut dengan cara lain.

“Perilaku orang-orang di suntik kebiri syaraf libido tidak

akan menghilangkan sifat alami pada dirinya secara utuh,

malahan potensi untuk melakukan kekejaman dan kejahatan

kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dan sejenis

itu masih dapat dilakukan.”

Treatment Recomendation. Penyelesaian yang disarankan

oleh Candra Darusman adalah perbaikan sistem hukuman untuk

paedofil yang telah ada selama ini.

“”Tawaran kita adalah perberat hukumannya tapi tidak dalam

kontek pengebirian, karena setelah menerima hukuman

demikian tidak tertutup kemungkinan akan ada pelampiasan

dengan cara lain dengan alat umpamanya, kepada pihak yang

sudah menjadi korban ataupun pihak-pihak lain,” imbuhnya.”

65

Dari kutipan diatas dapat dikatakan bahwa bukan kebirilah

hukuman yang harus dilakukan untuk para pelaku paedofil, tapi

dengan memperberat hukuman yang ada. Narasumber pun

mengatakan hendaknya sistem hukum yang ada di negara ini yang

harus diperbaiki, karena tidak jarang ditemukan kasus paedofil

seperti ini diselesaikan secara damai atau kekeluargaan dengan ikut

campur pihak lain, seperti yang pernah ditangani oleh LBH Banda

Aceh Pos Meulaboh. Karena itulah kasus ini masih terus terjadi.

B. Analisis Framing Berita Hukuman Kebiri untuk Paedofil di Kompas.com

1. Berita dan artikel terkait mengenai hukuman kebiri untuk paedofil pada

Kompas.com terdapat 57 berita terhitung mulai Oktober hingga

November 2015. Adapun judul berita tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Daftar judul berita mengenai kebiri di Kompas.com dari tanggal 09

Oktober – 12 November 2015.

Tanggal Judul Narasumber

09/10/2015 Hukuman Kebiri Dinilai

Perlu Diterapkan Terhadap

Pelaku Kejahatan Seks Pada

Anak

Perwakilan Ikatan

Pelajar

Muhammadiyah, M.

Khoirul Huda

09/10/2015 Akan Diajukan, Hukuman

Kebiri Dan Mati Untuk

Pelaku Kejahatan Seks Pada

Anak

Ketua KPAI, Asrorun

Niam

11/10/2015 Ahok: Paedofil Sebaiknya

Dikebiri

Gubernur DKI Jakarta,

Basuki Tjahaja

Purnama atau Ahok

12/10/2015 Mensos Setuju Paedofil

Dikebiri Dan Fotonya

Disebar Di Tempat Umum

Menteri Sosial,

Khofifah Indar

66

12/10/2015 Ridwan Kamil: Pelaku

Kekerasan Seks Terhadap

Anak Boleh Dikebiri Asal..

Walikota Bandung,

Ridwan Kamil

20/10/2015 KPAI Sebut Presiden Dukung

Hukuman Kebiri

Ketua KPAI, Asrorun

Niam

20/10/2015 Setuju Kebiri Untuk Paedofil,

Presiden Jokowi Akan

Terbitkan Perppu

Menteri Sosial,

Khofifah Indar dan

Jaksa Agung, HM

Prasetyo

21/10/2015 Hukuman Kebiri Bagi

Paedofil Disarankan Diatur

KUHP

Guru Besar Hukum

Pidana Universitas

Jenderal Soedirman,

Hibnu Nugroho

21/10/2015 PBNU Dukung Hukuman

Kebiri Bagi Pelaku Paedofil

Sekretaris Jenderal

PBNU, Helmy Faishal

Zaini

21/10/2015 Kapolda: Hukuman Kebiri

Perlu Regulasi Baru

Kapolda Metro Jaya,

Inspektur Tito

Karravian

21/10/2015 Kata Pemerhati Anak Soal

Hukuman Kebiri Pelaku

Kejahatan Seksual

Pemerhati Anak, Seto

Mulyadi

21/10/2015 Pimpinan Komisi VIII

Dukung Rencana Hukuman

Kebiri Untuk Paedofil

Wakil Ketua Komisi

VIII DPR, Sodik

Mudjahid

21/10/2015 Nasdem: Kalau Tak Dikebiri,

Pelaku Akan Ulangi

Perbuatan

Ketua Fraksi Nasdem

Viktor Laiskodat

21/10/2015 Ahok: Kebiri Oke Oke Saja,

Potong Saja

Gubernur DKI Jakarta,

Basuki Tjahaja

Purnama atau Ahok

22/10/2015 Menkumham Kaji Hukuman

Kebiri Bagi Paedofil

Menkumham, Yassona

Laoly

22/10/2015 Yang Terjadi Bila Seseorang

Dihukum Kebiri

Ketua Bagian

Andrologi dan

Seksologi Fakultas

Kedokteran Universitas

Udayana Denpasar,

Wimpie Pangkahila

22/10/2015 Mensos: Banyak Negara

Terapkan Kebiri Bagi

Paedofil

Menteri Sosial,

Khofifah Indar

22/10/2015 Risma Setuju Hukuman

Kebiri Untuk Para Paedofil

Walikota Surabaya, Tri

Rismaharini

67

22/10/2015 Mensos Sebut Hukuman

Kebiri Untuk Lindungi Anak

Dari Kejahatan Seksual

Menteri Sosial,

Khofifah Indar

22/10/2015 Jika Diminta Pemerintah,

MUI Siap Lakukan Kajian

Fatwa Soal Hukuman Kebiri

Ketua MUI, Ma'aruf

Amin

22/10/2015 Selain Kebiri, Hidayat Nur

Wahid Usul Hukuman Mati

Bagi Paedofil

Wakil MPR, Hidayat

Nur Wahid

22/10/2015 Sanksi Kebiri Akan Menyulut

Dendam Terhadap Pelaku

Dewan Pembina

Komnas Anak, Seto

Mulyadi

22/10/2015 Seskab Pastikan Perppu

Kebiri Terbit Tahun Ini

Sekretaris Kabinet,

Pramono Agung

22/10/2015 Peggy Melati Sukma Setuju

Jika Pelaku Kekerasan

Seksual Terhadap Anak Atau

Paedofil Dihukum Kebiri

Artis Peggy Melati

Sukma

22/10/2015 Kebiri Tak Jamin Pelaku

Kejahatan Seksual Jera

Kriminolog UI, Yogo

Tri Hendiarto

23/10/2015 Soal Wacana Kebiri Paedofil,

Ini Komentar Ketua DPR

Ketua DPR, Setya

Novanto

23/10/2015 Ini Kata Menkes Soal

Hukuman Kebiri Untuk

Paedofil

Menteri Kesehatan,

Nila F Moeloek

23/10/2015 Pimpinan Baleg DPR Tertawa

Sikapi Wacana Penerbitan

Perppu Soal Kebiri Paedofil

Wakil Ketua Badan

Legislasi DPR RI,

Firman Soebagyo

23/10/2015 Apakah Kebiri Hilangkan

Dorongan Seks Permanen?

Ketua Bagian

Andrologi dan

Seksologi Fakultas

Kedokteran Universitas

Udayana Denpasar,

Wimpie Pangkahila

23/10/2015 Politisi Hanura Nilai Paedofil

Perlu Dikebiri Dengan Suntik

Kimiawi

Sekretaris Fraksi

Hanura, Dadang

Rusdiana

23/10/2015 Daftar Negara Yang Memiliki

Hukuman Kebiri

Dikutip dari Strait

Time

23/10/2015 Suntik Kebiri Bisa Mengubah

Wujud Pria Ketua Bagian

Andrologi & Seksologi

Fak. Kedokteran Univ

Udayana Denpasar,

Wimpie Pangkahila

23/10/2015 Kebiri Pelaku Kejahatan

Seksual, Ini Pandangan

Wapres

Wakil Presiden, Jusuf

Kalla

25/10/2015 Sejumlah Pertanyaan Terkait Ketua Komisi VIII

68

Hukuman Kebiri DPR, Saleh Daulay

27/10/2015 Menkumham Bicara Soal

Hukuman Berat Dan Kebiri

Untuk Pelaku Paedofil

Menkumham, Yassona

Laoly

27/10/2015 Menkumham: Hukuman

Kebiri Akan Masuk Prolegnas

Menkumham, Yassona

Laoly

28/10/2015 Ketua MUI Lebak Tolak

Wacana Kebiri Bagi Paedofil

Ketua Komisi Fatwa

MUI Kabupaten Lebak,

K.H. Baidjuri

29/10/2015 Komnas PA Sangat Dukung

Paedofil Dikebiri

Ketua Komnas PA,

Arist Merdeka Sirait

30/10/2015 Hukum Kebiri, Paedofil

Dunia Akan Takut Ke

Indonesia

Ketua Komite III DPD,

Fahira Idris

30/10/2015 Hukuman Kebiri Diragukan

Mampu Kurangi Kasus

Kekerasan Seksual Pada Anak

Peneliti Institute for

Criminal Justice

Reform (ICJR),

Anggara

31/10/2015 Anggota DPR RI Asal Aceh

Setuju Hukuman Kebiri Bagi

Paedofil

Anggota DPR RI asal

Aceh, Sudirman

02/11/2015 Diberitahu Soal Hukuman

Kebiri, Begini Reaksi

Pencabul Anak

Tersangka Pencabulan

Anak, Maskur

02/11/2015 Meski Telah Disetujui,

Penetapan Hukuman Kebiri

Perlu Melalui Kajian Ilmiah

Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak,

Yohana Yembise

02/11/2015 Menteri Yohana Siap Buat

Daftar Pencabul Untuk

Dihukum Kebiri

Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak,

Yohana Yembise

02/11/2015 Kementerian Dan Lembaga

Terkait Akan Gelar Seminar

Soal Hukuman Kebiri Bagi

Paedofil

Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak,

Yohana Yembise

02/11/2015 Ini Dia Penyebab Kejahatan

Seksual Terhadap Anak Versi

Menteri Yohana

Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak,

Yohana Yembise

02/11/2015 Masih Dikaji, Hukuman

Kebiri Dengan Cara Disuntik

Atau Operasi

Pengarusutamaan

Deputi Gender Bidang

Politik, Sosial dan

Hukum, Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak,

Heru Prasetyo

69

03/11/2015 Ancaman Bagi Pemerkosa

Anak

Dosen Pascasarjana

FISIP Universitas

Airlangga, Bagong

Suyanto

05/11/2015 Kriminolog: Hukuman Kebiri

Tidak Menyelesaikan

Masalah

Kriminolog UI, Prof.

Muhammad Mustofa

05/11/2015 Dikaji, Pendampingan Mental

Bagi Pelaku Kejahatan Yang

Terancam Dikebiri

Asisten Deputi

Penanganan Kekerasan

Terhadap Anak,

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak,

Agustina Erni

05/11/2015 Apakah Hukuman Kebiri

Melanggar HAM, Ini

Penjelasan KPAI

Wakil KPAI, Susanto

11/11/2015 Hukuman Kebiri, Aspek

Moral Dan Etika Kedokteran

Ketua Komite Etik dan

Hukum RS

Ciptomangunkusumo,

Dosen Etika, Logika

dan Filsafat

Kedokteran

Pascasarjana UI,

Daldiyono

12/11/2015 Hukuman Kebiri Bukan Satu-

Satunya Upaya Penghapusan

Kekerasan Seksual Anak

Deputi Bidang

Perlindungan Anak,

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak,

Pribudiarta Nur Sitepu

12/11/2015 Psikolog UI Sebut Kebiri Bisa

Salah Arah

Psikolog Klinis

Fakultas Psikologi UI,

Kristi Poerwandari

12/11/2015 Psikolog UI: Wacana

Hukuman Kebiri Sangat

Emosional

Psikolog Klinis

Fakultas Psikologi UI,

Kristi Poerwandari

12/11/2015 Alasan Kebiri Kimiawi

Dianggap Efektif Kendalikan

Angka Kekerasan Seksual

Guru Besar Fakultas

Kedokteran UI, Agus

Purwadianto

12/11/2015 Hukuman Kebiri

Dikhawatirkan Salah Sasaran

Dan Jadi Bumerang

Guru Besar Hukum

Pidana Fakultas

Hukum UI, Harkristuti

Harkrisnowo

70

2. Objek penelitian di Kompas.com terkait pemberitaan mengenai hukuman

kebiri bagi paedofil

Seperti yang telah disebutkan di Bab I, penulis memilih 4 berita yang

menjadi objek penelitian. Berita-berita tersebut adalah berita pada

tanggal 12 Oktober 2015 dengan judul “Ridwan Kamil: Pelaku

Kekerasan Seks Terhadap Anak Boleh Dikebiri Asal..”, tanggal 21

Oktober 2015 dengan judul “PBNU Dukung Hukuman Kebiri Bagi

Pelaku Paedofil”, tanggal 28 Oktober 2015 dengan judul “Ketua MUI

Lebak Tolak Wacana Kebiri Bagi Paedofil”, dan tanggal 5 November

2015 dengan judul “Kriminolog: Hukuman Kebiri Tidak Menyelesaikan

Masalah”. Berikut penulis paparkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.8

Frame Berita dan Narasumber Berita

Tanggal Judul Isi Berita Narasumber

12/10/15 Ridwan Kamil:

Pelaku

Kekerasan

Terhadap

Anak Boleh

Dikebiri Asal..

Hukuman kebiri bisa

dilakukan bila punya

dasar hukum yang

kuat dan perlu ada

pembuktian bila

hukum yang sudah

ada memang tidak

membuat jera

Walikota

Bandung,

Ridwan Kamil

21/10/15

PBNU Dukung

Hukuman

Kebiri Bagi

Pelaku

Paedofil

PBNU mendukung

rencana pemerintah

untuk menghukum

kebiri pelaku paedofil,

karena harus ada

hukum yang berat

bagi pelaku kejahatan

seksual terhadap anak

Sekretaris

Jenderal

PBNU, Helmy

Faishal Zainy

28/10/15 Ketua MUI

Lebak Tolak

Wacana Kebiri

Bagi Paedofil

Ketua MUI Lebak

mengatakan hukuman

kebiri melalui obat

antiandrogen bagi

paedofil adalah tidak

tepat, karena hukuman

tersebut tidak bisa

Ketua Komisi

Fatwa MUI

Kabupaten

Lebak, KH.

Baidjuri

71

memutus mata rantai

kejahatan seksual dan

akan merusak salah

satu organ manusia

05/11/15 Kriminolog:

Hukuman

Kebiri Tidak

Menyelesaikan

Masalah

Hukuman kebiri tidak

menyelesaikan

masalah kejahatan

seksual karena

kejahatan itu berkaitan

dengan tingkah laku

seksual biologis yang

alamiah. Dan secara

empiris belum ada

hukuman yang benar-

benar membuat pelaku

jera

Kriminolog

UI, Prof.

Muhammad

Mustofa

3. Framing Robert N. Entmann terkait pemberitaan hukuman kebiri untuk

paedofil di Kompas.com

a. Kompas.com : Senin, 12 Oktober 2015

Judul : Ridwan Kamil: Pelaku Kekerasan Seks Terhadap

Anak Boleh Dikebiri Asal...

Tabel 4.9

Perangkat Framing Entman

Problem Identification Dasar hukum atau regulasi yang kuat

untuk menjadikan kebiri sebagai

hukuman bagi pelaku paedofil

Causal Interpretation Belum adanya bukti secara statistik

mengenai hasil dari hukum formal yag

sudah ada

Moral Evaluation Hukuman kebiri bukan masalah setuju

atau tidak setuju, tapi perlu ada kajian

mendalam mengenai HAM, karena

secara kelelakian kebiri sulit

dibayangkan

Treatment Recomendation Melihat terlebih dahulu hasil atau

pengaruh dari hukum formal yang

ada, bila statistiknya menunjukkan

berhasil maka kebiri dirasa tidak

perlu, namun bila tidak ada perubahan

maka upaya lain dapat

dipertimbangkan, misalnya kebiri

72

Problem Identification. Pada berita ini, Kompas.com menilai

yang menjadi masalah adalah ada atau tidaknya dasar hukum yang

kuat untuk menjadikan kebiri sebagai hukuman bagi pelaku paedofil.

Kebiri sebelum dijadikan sebuah hukum mestilah memiliki regulasi

yang jelas, bila regulasinya ada tentu tidak masalah bila kemudian

hukuman kebiri dijadikan hukuman untuk pelaku paedofil.

Causal Interpretation. Perlunya regulasi atau dasar yang kuat

untuk penetapan kebiri sebagai hukuman untuk para pelaku paedofil

adalah karena belum adanya bukti statistik mengenai hukuman formal

yang telah ada berhasil atau tidak dalam menekan angka kasus

paedofil, menimbulkan efek jera atau menimbulkan dampak. Bila

hasil statistik mengenai hukum formal yang ada tidak menimbulkan

dampak yang diharapkan atau kasus yang sama terulang kembali,

barulah kemudian upaya lain dilakukan seperti gagasan hukuman

kebiri untuk para pelaku paedofil.

Moral Evaluation. Sebagai narasumber, Ridwan Kamil atau

yang akrab dipanggil Emil mengatakan hukuman kebiri bisa saja

diterapkan bila ada bukti statistik hasil penerapan hukuman formal

yang telah ada sebelumnya. Bila hasil menunjukkan bahwa hukuman

yang ada tidak menghasilkan efek jera, maka upaya lain seperti

hukuman kebiri bisa dipraktekan meski secara pemikiran kelelakian

kebiri sulit untuk dibayangkan. Ridwal Kamil pun menambahkan

persoalan pemberatan hukuman kebiri untuk paedofil bukan masalah

73

setuju atau tidak setuju, tapi perlu dikaji lebih lanjut khususnya

masalah hak asasi manusia (HAM). Ridwan Kamil mengatakan

demikian karena ia memiliki asumsi bagaimana jika pelaku kemudian

bertaubat atau insaf dalam suatu waktu hidupnya dan sudah

melaksanakan hukuman formal yang ada, artinya hukuman kebiri

tidak perlu diterapkan.

Treatment Recomendation. Seperti yang dijelaskan diatas,

Ridwan Kamil menegaskan bahwa hendaknya membuktikan secara

statistik terlebih dahulu hasil dari hukuman formal yang telah ada,

baru menentukan kemudian hukuman kebiri ini pantas untuk

diterapkan atau tidak.

“”Kalau tiba-tiba suatu waktu manusia itu insaf dalam suatu

waktu hidupnya dan sudah menjalani hukuman-hukuman

gimana? Dilihat dulu pengaruh hukum formalnya. Kalau

berhasil membuat jera, saya kira tidak perlu. Kalau statistik

menyatakan tidak ada perubahan, wacana lain perlu

dipertimbangkan, jadi bukan setuju nggak setuju,” Emil

menegaskan.”

Kutipan diatas kembali menjelaskan penegasan dari Ridwan

Kamil terkait pembuktian statistik mengenai hukum formal yang ada,

sekaligus menyatakan bahwa wacana hukuman kebiri yang sedang

ramai diperdebatkan bukan mengenai setuju atau tidak setuju, tapi

apakah hukuman formal yang telah ada memberikan efek atau dampak

yang diharapkan atau tidak, baru kemudian hukuman lain

dipertimbangkan, salah satunya hukuman kebiri.

b. Kompas.com : Rabu, 21 Oktober 2015

74

Judul : PBNU Dukung Hukuman Kebiri Bagi Pelaku

Paedofil

Tabel 4.10

Perangkat Framing Entman

Problem Identification PBNU mendukung rencana

pemerintah untuk memberlakukan

kebiri sebagai hukuman bagi paedofil

Causal Interpretation PBNU menilai harus ada hukuman

yang berat untuk pelaku kejahatan

seksual terhadap anak, serta berasumsi

bahwa UU harus memiliki hukuman

yang dapat membuat jera pelaku

Moral Evaluation Agar setiap orang menyadari bahwa

paedofil termasuk dalam kategori

kejahatan yang luar biasa dan

pelakunya terancam mendapatkan

hukuman yang luar biasa juga

Treatment Recomendation Selain dikebiri, pelaku juga harus

diberi sanksi sosial yakni stigma

negatif di masyarakat agar masyarakat

dapat mewaspadai pelaku

Problem Identification. Dalam berita ini, yang dinilai menjadi

masalah adalah PBNU mendukung rencana pemerintah mengenai

hukuman kebiri. Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini

selaku narasumber mengatakan bahwa PBNU mendukung rencana

pemerintah untuk memberlakukan kebiri sebagai hukuman bagi para

pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau paedofil.

Causal Interpretation. Dukungan yang diberikan PBNU

terhadap wacana hukuman kebiri ini bukan hanya beralasan karena

rencana ini adalah usulan dari pemerintah, melainkan PBNU menilai

harus ada hukuman berat untuk kejahatan seksual terhadap anak ini.

“”Harus ada hukuman. Prinsipnya, undang-undang harus

bisa memberikan efek jera terhadap pelakunya,” ujar Sekretaris

Jenderal Helmy Faishal Zaini saat dihubungi, Rabu

(21/10/2015).”

75

Dapat ditarik kesimpulan bahwa PBNU mendukung wacana

hukuman kebiri untuk paedofil, selain karena menilai pelaku

kejahatan seksual anak harus mendapatkan hukuman yang berat,

PBNU juga menilai hendaknya Undang-Undang yang mengatur

hukum-hukum di negara ini menyediakan hukuman yang dapat

memberikan efek jera bagi pelaku. Kebiri disini dianggap mampu

memberikan efek jera.

Moral Evaluation. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,

bahwa PBNU menilai Undang-Undang harusnya memiliki hukum

yang dapat membuat pelaku jera. Bahkan Helmy menambahkan

kejahatan seksual terhadap anak harus dihukum dengan hukuman

berat baik dengan hukum pidana ataupun hukum agama. Hal ini

bertujuan agar setiap orang menyadari bahwa paedofil atau kejahatan

seksual terhadap anak bukanlah kejahatan biasa, tapi termasuk dalam

kategori kejahatan yang luar biasa dan pelakunya terancam

mendapatkan hukuman yang luar biasa juga. Sehingga diharapkan

adanya efek jera bagi pelaku agar tidak melakukannya lagi dan

memberikan efek takut bagi pelaku yang memiliki niat untuk

melakukan kejahatan tersebut.

Treatment Recomendation. Selain mendukung langkah

pemerintah untuk memberlakukan hukuman kebiri sebagai hukuman

bagi pelaku paedofil, Helmy Faishal Zaini juga menyarankan agar

pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau paedofil diberikan juga

sanksi sosial. Adapun sanksi sosial yang dimaksud adalah pelaku

76

diberikan stigma negatif di masyarakat atau lingkungannya. Hal ini

bertujuan agar orang-orang disekelilingnya mengetahui bahwa ada di

sekitarnya pelaku paedofil dan bisa mewaspadai orang tersebut.

c. Kompas.com : Rabu, 28 Oktober 2015

Judul : Ketua MUI Lebak Tolak Wacana Kebiri Bagi

Paedofil

Tabel 4.11

Perangkat Framing Entman

Problem Identification Hukuman kebiri melalui suntik

antiandrogen untuk pelaku paedofil

adalah hal yang tidak tepat

Causal Interpretation Hukuman berat lainnya, seperti

hukuman mati atau dihukum seumur

hidup masih bisa diterapkan. Kebiri

juga tidak dapat memutuskan mata

rantai paedofil, serta praktek kebiri

dapat merusak salah satu organ tubuh

manusia

Moral Evaluation Kebutuhan biologis dari organ tubuh

yang rusak tersebut merupakan

kepentingan dasar manusia. Hukuman

suntik kebiri juga melanggar hak asasi

manusia (HAM)

Treatment Recomendation Ketua MUI Lebak mendukung

hukuman berat lain seperti hukuman

mati atau dihukum seumur hidup,

selain itu pelaku juga hendaknya

diberikan pembinaan mengenai

keagamaan dan kultural masyarakat

Problem Identification. Pada berita ini, yang dinilai menjadi

masalah adalah hukuman kebiri tidak tepat untuk pelaku paedofil.

Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Lebak, KH. Baidjuri, selaku

narasumber, mengatakan hukuman kebiri yang dipraktekan dengan

suntik obat antiandrogen untuk paedofil adalah tidak tepat. KH.

77

Baidjuri pun mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap wacana

hukuman kebiri ini.

Causal Interpretation. Alasan mengapa MUI Lebak tidak

menyetujui wacana hukuman kebiri ini adalah karena hukuman berat

dengan cara lain masih bisa diterapkan, seperti hukuman mati atau

hukuman seumur hidup. Selain itu kebiri dianggap tidak bisa memutus

mata rantai kejahatan seksual terhadap anak. Dan KH. Baidjuri

menambahkan pemberlakuan kebiri melalui suntikan antiandrogen

dapat merusak salah satu organ tubuh sehingga tidak dapat berfungsi.

Moral Evaluation. Menurut KH. Baidjuri, dengan

diterapkannya kebiri sebagai sebuah hukuman melalui suntikan, maka

itu akan merusak salah satu organ tubuh. Sementara menurutnya,

kebutuhan biologis dari organ tubuh yang rusak tersebut merupakan

kepentingan dasar manusia. Dan ia menambahkan, hukuman suntik

kebiri melanggar hak asasi manusia (HAM) karena hukuman tersebut

memaksa seorang manusia untuk kehilangan hasrat seksualnya.

Treatment Recomendation. Ketua MUI Lebak mengatakan

mendukung hukuman berat untuk pelaku paedofil, tapi bukan

hukuman kebiri melainkan hukuman berat lainnya seperti hukuman

mati atau dihukum seumur hidup. Selain hukuman berat, semestinya

para pelaku juga mendapat pembinaan secara berkelanjutan, yakni

pendekatan agama atau kultural masyarakat. Karena penyebab adanya

kasus paedofil ini menurutnya disebabkan oleh dua hal, pertama hasrat

libido yang tidak tersampaikan karena tidak memiliki istri atau

78

pasangan, kedua faktor ekonomi juga bisa menjadi penyebab karena

korban diiming-imingi mendapatkan uang.

“Semestinya, selain hukuman berat, kata dia, pelaku mendapat

pembinaan secara berkelanjutan, termasuk pendekatan agama

atau kultural masyarakat.

Sebab, pelaku kekerasan seksual pada anak dilatarbelakangi

dua penyebab. Pertama, hasrat syaraf libidonya tidak

tersalurkan karena tak memiliki istri atau pasangan.

Kedua, kata dia, faktor ekonomi juga bisa menyumbangkan

perbuatan kejahatan seksial karena korban diiming-imingi

mendapatkan uang.

“Kami mendukung hukuman berat bagi pelaku kejahatan

seksual terhadap anak agar memberi efek jera. Bila perlu,

(pelaku) dihukum seumur hidup atau hukuman mati,” kata

Baidjuri.”

d. Kompas.com : Kamis, 05 November 2015

Judul : Kriminolog: Hukuman Kebiri Tidak Menyelesaikan

Masalah

Tabel 4.12

Perangkat Framing Entman

Problem Identification Hukuman kebiri tidak menyelesaikan

masalah kejahatan seksual

Causal Interpretation Belum ada bukti secara empiris

penghukuman dalam bentuk apapun

menimbulkan efek jera dan rasa takut

atau gentar bagi orang lain

Moral Evaluation Pemahaman atau norma yang ada di

masyarakat bahwa hasrat seksual

adalah alamiah, tapi bila membiarkan

tersalur dengan cara yang salah maka

yang terjadi adalah ketidakteraturan

Treatment Recomendation Masyarakat baik secara komunitas

ataupun suku bangsa, dari generasi ke

ke generasi, perlu membangun nilai

dan norma mengenai tingkah laku

seksual yang baik

Problem Identification. Dalam berita ini, dapat dinilai yang

menjadi sebuah masalah adalah hukuman kebiri tidak menyelesaikan

79

masalah kejahatan seksual. Hal ini dikatakan oleh Kriminolog

Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Mustofa.

Causal Interpretation. Alasan mengapa kebiri dianggap tidak

menyelesaikan masalah kejahatan seksual adalah karena kebiri

merupakan suatu kebijakan paradoksal, karena kekerasan dilawan

kekerasan. Paedofil atau kejahatan seksual terhadap anak adalah

kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban, dilawan dengan

kebiri yang merupakan kekerasan pemerintah terhadap pelaku. Selain

itu, Kriminolog UI ini juga mengatakan bahwa tidak pernah ada bukti

secara empiris penghukuman dalam bentuk apapun dapat

menghasilkan efek jera dan rasa takut atau gentar bagi orang lain yang

ingin melakukan kejahatan yang serupa.

Moral Evaluation. Menurut Muhammad Mustofa, paedofil

atau kejahatan seksual ini berkaitan dengan tingkah laku seksual

biologis yang bersifat alamiah.

“”Tingkah laku seksual adalah gejala biologis yang normal

dari seseorang yang dilahirkan norma, bahwa unbiologis yang

tidak bisa dihindari. Tapi masyarakat menyadari ketika

dorongan biologis atau tingkah laku seksual itu dibiarkan

adalah hasilnya ketidakteraturan,” kata Mustofa.”

Dari kutipan diatas dapat diambil keterangan, bahwa norma

yang ada di masyarakat saat ini adalah hasrat seksual adalah hal

alamiah atau wajar, yang tidak wajar justru yang tidak memiliki

hasarat tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan biologis yang

ada atau tidak alamiah. Namun, masyarakat juga menyadari ketika

hasrat seksual tersebut dibiarkan tersalur dengan cara yang salah,

maka yang terjadi adalah ketidakteraturan dan kekacauan.

80

Treatment Recomendation. Setelah menarik keputusan moral

diatas, yakni pemahaman masyarakat bahwa hasrat seksual adalah

alamiah, tapi bila membiarkan tersalur dengan cara yang salah maka

yang terjadi adalah ketidakteraturan, Muhammad Mustofa

menyarankan agar setiap komunitas yang ada atau suku bangsa di

Indonesia perlu membangun nilai-nilai dan norma-norma mengenai

hasrat seksual. Norma dan nilai yang dimaksud adalah mengenai

bagaimana mengatasi tingkah laku seksual, apa yang boleh dilakukan

dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan hal ini, menurut Mustofa,

hendaknya disosialisasikan dari generasi tua ke generasi muda.

C. Analisis Perbandingan Framing Republika Online dan Kompas.com

Dari hasil temuan penulis menggunakan perangkat framing Robert N.

Entmann, penulis menemukan adanya sudut pandang yang sedikit berbeda

diantara Republika Online dan Kompas.com terkait isu pemberitaan wacana

hukuman kebiri untuk paedofil.

Mengenai isu ini, Republika Online memandang bahwa bila hukuman

kebiri memang bisa menjadikan pelaku jera, maka boleh saja diterapkan

sebagai hukuman berat bagi para pelaku paedofil. Seperti yang Republika

Online kutip dari penilaian Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau

Aher:

“Ia menilai jika rumusan hukum bagi paedofilia (pelaku kejahatan dan

kekerasan seksual terhadap anak) yang membuat jera pelaku dan

orang yang hendak berbuat adalah kebiri, maka hal tersebut adalah hal

yang tepat”

81

Namun, pemberlakuan hukuman kebiri ini juga tidak semata-mata

langsung diberlakukan kepada seluruh pelaku paedofil yang telah ditetapkan

sebagai tersangka. Ada penyelektifan tertentu yang mesti dilakukan oleh

aparat yang melakukan pengebirian. Penyelektifan bagi pelaku yang akan

dikebiri ini dikutip dari pernyataan Din Syamsudin sebagai salah satu

narasumber yang dipilih Republika Online.

“Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan,

hukum kebiri untuk paedofil bagus. Tapi, harus diterapkan secara

selektif dengan melihat pelaku yang punya hasrat seksual yang kuat

terhadap anak-anak.”

Pernyataan mengenai penyelektifan pelaku paedofil untuk dikebiri ini

juga dipertegas oleh Redaktur Republika Online, Esthi Maharani:

“Menurutku sih sah saja kebiri diterapkan. Dengan catatan harus

benar-benar diperhitungkan dengan matang. Mulai dari kriteria orang

yang „pantas‟ dikebiri, apakah jumlah korbannya lebih dari 10, usia

korbannya, diberlakukan wajib lapor, sampai ekses hukuman kebiri

bagi pelaku.”1

Penyeleksian ini dilakukan salah satunya adalah karena masih

banyaknya individu atau bahkan kelompok yang menentang pemberlakuan

hukuman kebiri dengan alasan Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti yang

dikutip oleh Republika Online dari praktisi hukum Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Candra

Darusman. Menurutnya, memang pelaku paedofil harus dihukum, tapi bukan

dengan hukuman yang merendahkan martabat, merendahkan nilai-nilai

kemanusiaan, serta tidak boleh bertentangan dengan kodrat dan prinsip

kemanusiaan.

1 Wawancara Pribadi dengan salah satu Tim Redaksi Republika Online, Esthi Maharani,

Jakarta Selatan, 29 September 2016

82

Meski demikian, Republika Online kemudian mengambil kutipan

dari Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Cholil Nafis, yang

mengatakan bahwa hukuman kebiri dikembalikan kepada kebijakan dan

ijtihad pemerintah dalam mempertegas sebuah hukuman kejahatan. Hal ini

mengingat bahwa dalam Islam belum pernah menjadikan kebiri sebagai suatu

hukuman, tapi bukan artinya kebiri itu merupakan sesuatu yang dilarang.

Jadi diresmikannya hukuman kebiri dan diterapkannya hukuman

tersebut ataupun tidak, menjadi ijtihad dan keputusan pemerintah. Adapun

bila kemudian diresmikan dan akan diterapkan, maka penerapannya harus

dengan selektif.

Sedikit berbeda dengan Republika Online, Kompas.com menilai

bahwa hukuman kebiri tersebut akan sulit diterapkan bagi pelaku paedofil di

Indonesia. Seperti yang dikutip dari pernyataan Kriminolog Universitas

Indonesia, Profesor Muhammad Mustofa, kebiri tidak akan menyelesaikan

permasalah paedofil yang ada di Indonesia. Karena menurutnya, kekerasan

dilawan dengan kekerasan adalah suatu kebijakan paradoksal. Selain itu

kejahatan seksual berkaitan dengan tingkah laku seksual biologis yang

bersifat alamiah.

Pernyataan ini kemudian diperkuat dengan pernyataan dari Asisten

Manager Redaksi Kompas.com, Heru Margianto:

“Konteks permasalahan paedofil sebenarnya adalah pemerkosaan.

Lalu apakah dengan dikebiri pemerkosaan itu selesai? Pemerkosaan

(paedofil) bukan sekedar persoalan hasrat yang tidak terkelola dengan

baik, tapi di dalamnya ada persoalan pendidikan, persoalan karakter,

persoalan perspektif gender. Jadi persoalannya kompleks, ada sosial,

budaya dan kultur masyarakat.”2

2 Wawancara Pribadi dengan Asistan Manager Redaksi Kompas.com, J. Heru Margianto,

Jakarta Barat, 20 September 2016

83

Kutipan diatas menjelaskan bahwa nyatanya kebiri tidak dapat

dipandang dari satu sisi saja, ada aspek lain yang mesti diperhatikan untuk

menerapkan kebiri sebagai suatu hukuman. Diantaranya ada kultur

masyarakat yang menjadikan kebiri ini bila dipikir secara kelelakian sulit

untuk membayangkan, seperti yang dikutip oleh Kompas.com dari Wali Kota

Bandung, Ridwan Kamil.

Selain karena tidak bisa dipandang dari satu sisi saja, kebiri juga

dianggap akan melanggar Hak Asasi Manusia bila diterapkan. Seperti yang

dikutip dari pernyataan ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kabupaten Lebak, K.H. Baidjuri3, bahwa kebiri akan melanggar HAM karena

dapat merusak salah satu organ tubuh sehingga tidak berfungsi dan memaksa

seseorang manusia untuk kehilangan hasrat seksualnya.

Heru Margianto pun menambahkan, selain HAM, hukuman kebiri

ini juga menjadikan adanya unsur kodrati yang diintervensi, yang sebenarnya

tidak pas dilakukan oleh pemerintah karena tidak menyelesaikan masalah4,

dalam hal ini menyelesaikan permasalahan paedofil.

Meski demikian, Kompas.com tidak memungkiri adanya individu atau

kelompok yang mendukung hukuman kebiri ini menjadi solusi dari maraknya

kejahatan seksual terhadap anak atau paedofil. Seperti yang dikutip dari

pernyataan dari Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy

Faishal Zaini:

3 Sandro Gatra, “Ketua MUI Lebak Tolak Wacana Kebiri Bagi Paedofil” diakses pada 29

September 2016 dari http://www.kompas.com 4 Wawancara Pribadi dengan Asistan Manager Redaksi Kompas.com, J. Heru Margianto,

Jakarta Barat, 20 September 2016

84

“Menurut Helmy, baik secara hukum pidana maupun hukum agama,

pelaku kejahatan seksual terhadap anak perlu mendapat hukuman

berat.

Tujuannya, agar setiap orang menyadari bahwa paedofil merupakan

kejahatan luar biasa yang pelakunya terancam dengan hukuman yang

berat.”

Kompas.com pun ikut memberikan saran penyelesaian mengenai

masalah paedofil ini. Seperti yang dikutip dari Ketua MUI Kabupaten Lebak,

K.H. Baidjuri, selain hukuman berat, hendaknya para pelaku paedofil

mendapatkan binaan secara berkelanjutan, baik dari segi agama maupun

kultural masyarakat.5 Begitupun Kriminolog UI yang memberikan saran,

hendaknya setiap komunitas atau suku bangsa yang ada di Indonesia perlu

membangun lebih lanjut tentang nilai dan norma bagaimana tingkah laku

seksual yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya nilai

dan norma ini disosialisasikan dari generasi ke generasi.6

Heru Margianto pun memberikan saran yang cukup selaras, yakni

memberikan pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan nilai yang

selama ini tidak pernah tersentuh sama sekali di bangku pendidikan.

“Hukum harus ditegakkan, langkah pendeknya ketika ada masalah

maka langsung diselesaikan. Tapi ada masalah yang membutuhkan

jangka waktu yang lebih lama, yaitu masalah mindset, masalah cara

pandang, masalah kesetaraan gender yang harus diinternalisasikan

lewat proses pendidikan kita.”7

5 Sandro Gatra, “Ketua MUI Lebak Tolak Wacana Kebiri Bagi Paedofil” diakses pada 29

September 2016 dari http://www.kompas.com 6 Kahfi Dirga Cahya dan Fidel Ali, “Kriminolog: Hukuman Kebiri Tidak Menyelesaikan

Masalah” diakses pada 23 September 2016 dari http://www.kompas.com 7 Wawancara Pribadi dengan Asistan Manager Redaksi Kompas.com, J. Heru Margianto,

Jakarta Barat, 20 September 2016

85

Tabel 4.13

Perbandingan Framing Kompas.com dan Republika Online

Elemen Framing Kompas.com Republika Online

Problem

Identification

Kebiri bukan masalah

yang bisa dipandang dari

satu sisi saja, ada banyak

aspek yang mesti

diperhatian baik dari sisi

sosial, budaya dan kultur

masyarakat

Kebiri bisa menjadi hukuman

berat yang dapat membuat

pelaku jera, tapi

pelaksanaannya harus selektif

Causal

Interpretation

Paedofil dasarnya adalah

perkosaan, dan perkosaan

tidak bisa langsung

diselesaikan dengan

kebiri. Kebiri pun secara

kultur masyarakat,

khususnya secara

kelelakian, sulit untuk

dibayangkan

Masih adanya individu atau

kelompok yang kurang setuju

dan berasumsi hukuman tidak

boleh merendahkan martabat,

merendahkan nilai-nilai

kemanusiaan, serta tidak

boleh bertentangan dengan

kodrat dan prinsip

kemanusiaan, namun

pemerintah harus tegas

menghadapi masalah paedofil

Moral Evaluation Kebiri dapat melanggar

HAM, yakni dapat

merusak salah satu organ

tubuh hingga tidak

berfungsi dan memaksa

seseorang kehilangan

hasrat seksual, melawan

kodrat alamiah yang

memang bersifat biologis

Paedofil bila dibiarkan akan

menciptakan kerusakan yang

lebih besar, apalagi bila

menular dan menjadi

kebiasaan, bahkan adanya

kemungkinan mereka

membuat kelompok tersendiri

yang kemudian malah

menjadi ancaman bagi

masyarakat

Treatment

Recommendation

Pelaku paedofil

mendapatkan binaan

secara berkelanjutan,

baik dari segi agama

maupun kultural

masyarakat, setiap

komunitas atau suku

bangsa yang ada di

Indonesia perlu

membangun lebih lanjut

tentang nilai dan norma

bagaimana tingkah laku

seksual yang boleh

dilakukan dan tidak

boleh dilakukan dan

disosialisasikan dari

generasi ke generasi

Diresmikannya hukuman

kebiri dan diterapkannya

hukuman tersebut ataupun

tidak, menjadi ijtihad dan

keputusan pemerintah.

Adapun bila kemudian

diresmikan dan akan

diterapkan, maka

penerapannya harus dengan

selektif.

86

D. Interpretasi

Berita hukuman kebiri memang masih menjadi perdebatan yang

panjang hingga saat ini. Terbukti meski wacana hukuman berita ini sudah

lebih dari setahun diberitakan, hingga saat ini masih cukup banyak media

yang menyajikan info terkait isu tersebut.

Kekhawatiran akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan efek

samping lainnya dari praktek kebirilah yang masih menjadikan hukum ini

seakan menimbulkan banyak pro-kontra. Pernyataan serupa pun dinyatakan

oleh Heru Margianto selaku perwakilan dari Kompas.com. Ia mengatakan

hukuman kebiri ini tidak bisa dipandang dari satu sisi saja, banyak aspek

yang mesti diperhatikan. Diantaranya ada aspek sosial, budaya dan kultur

masyarakat. Menurutnya, bukan kebirilah solusi tepat bagi kejahatan seksual

terhadap anak ini, tetapi mindset masyarakat itu sendiri8. Pendidikan

mengenai karakter, moral, gender dan seksual tidak diajarkan pada

masyarakat secara resmi di bangku pendidikan, yang kemudian menimbulkan

persepsi yang salah mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh

dilakukan dalam menyalurkan hasrat seksual.

Kompas.com memberitakan, setelah penandatanganan Presiden Joko

Widodo mengenai hukuman kebiri pada 25 Mei 2016, DPR belum bisa

langsung mengesahkan keputusan tersebut. Disebutlah ada 3 Fraksi Partai

Politik yang menolak keras Perppu kebiri ini, yakni Fraksi Partai Keadilan

Sosial, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra.9 Masih banyaknya

8 Wawancara pribadi dengan Asisten Manager Redaksi Kompas.com, J. Heru Margianto,

Jakarta Barat, 20 September 2016 9 Nabilla Tashandra dan Sandro Gatra, “DPR Tunda Pengesahan Perppu Kebiri Jadi UU”

diakses pada 3 September 2016 dari http://www.kompas.com

87

pertanyaan mengenai praktek hukuman kebiri inilah yang kemudian membuat

DPR menunda pengesahan Perppu kebiri menjadi Undang-Undang,

diantaranya ialah bagaimana kelanjutan pelaku paedofil yang dikebiri setelah

keluar lapas? Apakah ia akan berkeliaran di masyarakat atau di tempat

rehabilitas? Berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap dosis kebiri

kimia yang diberikan? Bagaimana pemerintah menjamin chip yang

ditanamkan untuk memantau pelaku tidak dikeluarkan secara paksa oleh

pelaku itu sendiri?

Meski demikian, pada tanggal 12 Oktober 2016, DPR telah

mengesahkan Perppu kebiri menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini tidak

semata-mata tanpa adanya kesepakatan dari Fraksi Partai Politik di DPR.10

Kesempakatan yang terjadi ialah adanya catatan dari Fraksi Partai Keadilan

Sosial. Adapun catatan yang dimaksud diantaranya adalah data yang menjadi

landasan penetapan Perppu kebiri dari pemerintah belum jelas. Ketua Fraksi

Partai Keadilan Sosial, Jazuli Juwaini, menambahkan bahwa bila memang

seluruh elemen harus setuju dengan pengesahan Perppu kebiri menjadi

Undang-Undang, maka hal yang terpenting adalah Perppu ini akan direvisi,

kemudian membuat Undang-Undang yang lebih komprehensif dan bisa

menjawab persoalan bangsa khususnya persoalan perempuan dan anak, dalam

hal ini pemerkosaan dan paedofil.

Perbedaan pendapat yang terjadi di kursi DPR juga terjadi dalam

bentuk pemberitaan media. Salah satunya adalah pemberitaan yang dilakukan

oleh Republika Online dan Kompas.com. Perbedaan yang terjadi ini dianggap

10

Nabilla Tashandra dan Sandro Gatra, “Perppu Kebiri Disahkan DPR, Ini Aturan

Barunya” diakses pada 13 Oktober 2016 dari http://www.kompas.com

88

hal yang biasa karena dapat dilihat kedua media tersebut memiliki prinsip

yang berbeda. Republika Online yang merupakan „anak‟ dari Republika

Penerbit dianggap memiliki pandangan yang sama, yakni setiap isu dan

pemberitaan diberitakan dengan berbasis agama Islam. Berbeda dengan

Kompas.com yang memiliki prinsip media berbasis Nasionalis Kebangsaan

dan Netral. Keduanya memberikan pemberitaan sesuai dengan prinsip yang

melekat pada mereka, namun tetap berusaha menetralkan diri.

Perbedaan prinsip ini mempengaruhi bagaimana media mengemas dan

memberitakan isu tersebut sehingga dapat mengkonstruksi khalayak

khususnya pembaca media tersebut. Dalam teori konstruksi sosial,11

konstruksi atas realitas terjadi secara simultan melalui proses dialektika, dan

bangunan realitas yang tercipta dari proses ini ialah objektif, subjektif dan

simbolis.

Konstruksi yang terjadi pada media massa menggunakan bahasa,

simbol dan subjektifitas.12

Bahasa yang digunakan media bukan hanya

sebagai alat untuk menggambarkan sebuah realitas saja, tapi juga untuk

menentukan makna citra dari suatu realitas yang akan muncul di benak

masyarakat.

Hal ini kemudian ditampilkan oleh Republika Online dan

Kompas.com dalam penggunaan bahasa yang mengguatkan bingkai berita

masing-masing media. Republika Online membingkai berita wacana

hukuman kebiri untuk paedofil ini dengan mengacu kepada pendapat atau

11

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 85 12

Arfian Fahri,”Analisis Framing Isu Tentang Kondisi Partai Islam pada Surat Kabar

Nasional Media Indonesia dan Republika”, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2013), h. 96

89

gagasan narasumber terkait isu tersebut, yakni mengatakan bahwa hukuman

kebiri bisa saja dilakukan asal selektif, karena dalam Islam sendiri hukuman

ini belum pernah dipraktekan sebagai sebuah hukuman.

Disatu sisi Republika Online menegaskan bahwa paedofil kini

semakin marak dan paedofil adalah kejahatan yang bila tidak diselesaikan

maka akan menciptakan kerusakan-kerusakan lainnya. Hal ini menunjukkan

bahwa Republika Online, yang diketahui oleh masyarakat sebagai media

berbasis Islam, ketika dalam Islam hukuman tersebut belum pernah dilakukan

maka keputusannya ada pada tangan pemerintah, tapi ia pun memaparkan bila

pemerintah tidak menjadikan kebiri sebuah hukuman maka hal-hal yang

dikhawatirkan tadi akan terjadi. Selain itu, Republika Online, melalui Esthi

Maharani, juga meminta pemerintah untuk memikirkan nasib korban

kejahatan paedofil.

“Kita harus mikirin korbannya, gimana hidup orang yang sudah

dijadikan korban kejahatan seksual. Oke misalkan pelakunya

dihukum, terus korban ini kehidupannya piye? Kehidupan kedepannya

gimana? Udah hancur, malu, takut, trauma dan akan berakibat juga ke

lingkungan pekerjaannya nanti. Ini ekses-ekses yang sebenarnya

enggak kepikiran tapi kita tidak boleh tinggalin dan harus dikasih

perhatian lebih”.13

Disisi lain, Kompas.com membingkai berita wacana hukuman kebiri

untuk paedofil dengan mengacu kepada pendapat atau gagasan dari

narasumber, mengatakan bahwa kebiri paedofil dianggap tidak

menyelesaikan masalah. Hal ini dikarenakan bila kebiri diterapkan maka yang

terjadi adalah kebijakan paradoksal, kekerasan dilawan dengan kekerasan.

Selain itu, kebiri dianggap melanggar kodrat alamiah biologis seseorang

13

Wawancara pribadi dengan Tim Redaksi Republika Online, Esthi Maharani, Jakarta

Selatan, 29 September 2016

90

dengan merusak salah satu organ tubuhnya hingga tidak berfungsi. Disini

terlihat bahwa secara bahasa dan simbol, Republika Online dan Kompas.com

menonjolkan pemilihan realitas yang berbeda.

Selain penggunaan bahasa dan simbol, proses konstruksi media massa

ini juga terjadi karena adanya prinsip-prinsip yang dipegang oleh masing-

masing media. Republika Online dan Kompas.com merupakan media yang

sama-sama berpandangan nasionalis. Namun sebagaimana yang sudah

disebutkan sebelumnya, Republika Online merupakan satu kesatuan dengan

Republika cetak yang beraliran Islami, karena Republika adalah koran Islam

yang berasosiasi dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Maka opini publik yang terbentuk adalah Republika Online merupakan media

online yang beraliran Islami. Dan ini terlihat jelas perbedaan antara kedua

media tersebut, dimana Kompas.com merupakan media yang masih konsisten

dengan pandangannya yakni berbasis nasionalis.14

Perbedaan prinsip baik

kedua media online inilah, secara subjektif atau kelompok, yang kemudian

menghadirkan konstruksi yang berbeda.

Seperti asumsi pada teori hirarki pengaruh, salah satu yang

mempengaruhi pengemasan sebuah media adalah faktor subjektifitas atau

atasan atau struktur level yang lebih tinggi di dalam susunan struktur

organisasi media tersebut. Jadi pemberitaaan media bukanlah hasil kerja yang

bersifat perseorang, melainkan kerjasama tim dan pengaruh dari level

tertinggi untuk memproduksi konten yang berkualitas, melayani publik,

14

Setya Malik Kevin Turangga, “Analisis Framing Instruksi Gubernur DKI Jakarta

Tentang Pelarangan Penyembelihan Hewan Kurban di Sembarang Tempat oleh Kompas.com dan

Republika Online” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam

Negeri Jakarta, 2016) h. 113

91

sesuai dengan human interest, mendapat pengakuan profesional yang

kemudian untuk mencari keuntungan bagi media itu sendiri.

Dalam Islam, para ulama klasik mengharamkan adanya kebiri pada

manusia. Para ulama tersebut adalah Imam Ibnu Ahdil Bar dalam Al-

Istidzkar, Imam Ibnu Hajar Al-Asyqalani dalam Fathul Bari, Imam Badrufin

Al-Aini dalam Umdatul Qari, Imam Al-Qurtubi dalam al-Jami‟li al-Ahkam

Al-Qur‟an, Imam Shan‟ani dalam Subulus Salam. Adapun alasan kuat

mengapa para ulama ini mengharamkan adanya kebiri pada manusia ialah

hadits dari Ibnu Mas‟ud RA yang mengatakan :

“Dahulu kami berperang dengan Rasulullah sedangkan kami tidak

bersama istri-istri. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah “Bolehkah

kami melalukan pengebirian?” maka Rasulullah melarangnya” (HR.

Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibnu Hibban).

Bukan hanya para ulama klasik yang melarang pengebirian terhadap

manusia, beberapa ulama modern juga melarangnya seperti Majelis Tajrih

dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur,

Hizbut Tahrir dan sebagainya.15

Mereka berdalil kebiri berarti mengubah fisik

manusia, melanggar HAM dan melahirkan jenis hukum baru yang tidak

pernah dikenal dalam konsep jinayah islamiyah.

Meski pada hakikatnya kitab-kitab dan para ulama klasik Islam

mayoritas melarang kebiri, masih terdapat beberapa ulama yang setuju

dengan hukuman jenis ini. Karena mereka mengedepankan aspek mashlahat

ketika hukuman kebiri ditetapkan. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan

Masyarakat MUI, Cholil Nafis berwacana bahwa pemberian hukuman kebiri

15

Bilal Ramadhan dan Hanan Putra, “Fatwa Hukuman Kebiri Dalam Tinjauan Syar‟i”

diakses pada 6 November 2015 dari www.khazanah.republika.co.id

92

pada terpidana paedofil dapat memberikan efek jera.16

Seorang ulama klasik

Imam Abu Umar Ibnu Abdul Barr mengatakan:

“Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa mengebiri manusia

tidak halal dan tidak boleh, karena merupakan bentuk penyiksaan dan

merubah ciptaan Allah. Begitu juga tidak boleh memotong anggota

badan yang lainnya, jika itu bukan karena hukuman had atau

qishas.”17

Adapun had, menurut syar’i,18

adalah hukuman-hukuman kejahatan

yang telah ditetapkan oleh syara’ untuk mencegah dari terjerumusnya

seseorang kepada kejahatan yang sama. Hukum had ini merupakan hukuman

yang maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu bagi setiap hukum, seperti

dipotongnya tangan seseorang pencuri yang telah memenuhi syarat pencurian.

Had juga diartikan sebagai hukuman atas dilanggarnya hak Allah SWT.

Sedangkan qishas adalah merupakan hukuman atas dilanggarnya hak manusia

atau hak orang lain, seperti dipotongnya tangan pelaku kejahatan akibat dia

telah memotong tangan orang lain.

Hal ini menjelaskan bahwa jika hukuman kebiri untuk terpidana

paedofil boleh dilakukan bila beralasan hukuman had. Karena paedofil

cenderung melanggar hukum Allah. Ia melakukan hal yang jelas-jelas

dilarang oleh Allah yakni melakukan zina. Parahnya ia melakukannya pada

anak kecil yang kemudian menjadikan anak kecil itu mengalami trauma dan

bisa saja ketika dewasa ia memiliki dendam dan kemudian melakukan

paedofil juga, seperti pengakuan para pelaku paedofil yang melakukan hal

tersebut karena pengalaman saat kecil.

16

Bilal Ramadhan dan Hanan Putra, “Fatwa Hukuman Kebiri Dalam Tinjauan Syar‟i”

diakses pada 6 November 2015 dari www.khazanah.republika.co.id 17

Abu Abd Allah Al-Qurtubi Al-Jami’li Al-Ahkam Al-Qur’an, h. 251 18

Rika Rahmawati, “Antara Qishash dan Hudud” diakses pada 15 Januari 2016 dari

www.islampos.com

93

Ketua Majelis Intektual dan Ulama Muda Indonesia, Hamid Fahmy

Zarkasyi mengatakan pemerintah boleh-boleh saja menjadikan kebiri sebagai

salah satu pilihan hukuman bagi terpidana paedofil. Ijtihad seorang hakimlah

yang sangat menentukan dalam penjatuhan hukuman ini. Tidak seluruh kasus

paedofil akan mendapatkan hukuman kebiri. Hakim bisa berijtihad dengan

kaidah fiqh “Ad-Dhoruratu Tubihu Al-Mahdhurat” atau keadaan mendesak

dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang.19

Maksudnya ialah

bila kondisinya sudah pada tahap mengancam jiwa, pelaku melakukan

tindakan pembunuhan atau penyiksaan secara sadis pada korban, atau ketika

bila hasratnya tidak terpenuhi maka ia bisa menghilangkan nyawa korban.

19

Bilal Ramadhan dan Hanan Putra, “Fatwa Hukuman Kebiri Dalam Tinjauan Syar‟i”

diakses pada 6 November 2015 dari www.khazanah.republika.co.id

94

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengemasan berita mengenai hukuman kebiri untuk paedofil pada

Kompas.com dan Republika Online cukup berbeda. Kompas.com

memandang kebiri tidak dapat dipraktekkan sebagai hukuman paedofil,

karena masalah kebiri bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dari satu aspek

saja, ada banyak aspek yang mesti diperhatikan diantaranya budaya,

kultur masyarakat dan kehidupan sosial. Sedangkan Republika Online

beranggapan kebiri bisa dijadikan hukuman berat bagi pelaku paedofil

meski pelaksanaannya harus jelas dan selektif.

2. Adapun perbandingan pemberitaan dari kedua media tersebut bisa dilihat

dari argumen masing-masing media yang diwakili oleh salah satu Tim

Redaksi. Kompas.com yang diwakili oleh J. Heru Margianto, Asistan

Manager Redaksi, mengatakan bahwa paedofil dasarnya adalah

perkosaan, dan perkosaan tidak bisa langsung diselesaikan dengan kebiri.

Kebiri pun secara kultur masyarakat, khususnya secara kelelakian, sulit

untuk dibayangkan. Oleh karena itu Kompas.com mengatakan bahwa

kebiri dapat melanggar HAM dengan merusak salah satu organ tubuh

serta melawan kodrat alamiah yang bersifat biologis. Dari argumen

tersebut, Kompas.com kemudian memberikan saran sebaiknya pelaku

paedofil mendapatkan binaan berkelanjutan baik dari segi agama, atau

kultural masyarakat, dan membangun kembali norma-norma tentang

95

bagaimana tingkah laku seksual yang boleh dilakukan dan tidak boleh

dilakukan, yang kemudian disosialisasikan kembali ke masyarakat.

Sedangkan Republika Online yang diwakili oleh Esthi Maharani,

salah satu Redaktur dari Tim Redaksi Republika Online, mengatakan

bahwa kebiri bisa menjadi hukuman berat yang akan membuat jera

pelaku, tapi pelaksanaanya harus selektif. Selektifitas ini bukan lain

karena masih adanya pihak yang kurang setuju dengan diberlakukannya

hukum kebiri. Namun bila paedofil dibiarkan, maka akan tercipta

kerusakan yang lebih besar, apalagi bila menular dan menjadi kebiasaan.

Dari argumen tersebut, Republika Online mempersilahkan pemerintah

untuk berijtihad dalam mengesahkan hukuman kebiri sebagai hukuman

paedofil. Jikalau ternyata hukuman kebiri jadi disahkan, maka

penerapannya harus selektif dan prosedurnya harus jelas.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Kepada media Republika Online dan Kompas.com agar lebih objektif

dalam memberitakan sebuah berita. Hendaknya kedua media ini tetap

memegang teguh pedoman jurnalistik, dan tidak menjadi provokasi atas

suatu permasalahan, karena media massa khususnya media online saat ini

sudah menjadi salah satu konsumsi pengetahuan masyarakat sebagai

sebuah sumber informasi aktual yang disajikan setiap harinya.

2. Kepada masyarakat secara umum agar lebih berhati-hati dalam mengikuti

pemberitaan, lebih bijaksana dan berpikir kritis terhadap setiap berita

yang dikeluarkan oleh media massa. Dan terkait isu yang diangkat,

96

diharapkan seluruh elemen masyarakat ikut turut andil dalam mengurangi

tingkat kejahatan paedofil yang ada di Indonesia ini, dengan lebih

menjaga anak-anak dan kaum perempuan. Karena permasalahan ini

bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai masyarakat

sosial yang saling hidup berdampingan untuk saling menjaga satu sama

lain.

3. Kepada akademisi agar dapat lebih kritis dan jeli melihat berbagai

permasalahan yang sedang menjadi perbincangan publik akibat dari

konstruksi yang dilakukan media.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Qurtubi, Abu Abd Allah. Al-Jami’li al-Ahkam al-Quran. Beirut: Dar Ihya al-

Turath al-A’rabi. 1965.

Bungin, Burhan. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Kencana, 2011.

_____________. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus

Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana, 2007.

Eriyanto. Analisis Framing: Kosntruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta:

LkiS, 2002.

Ibn Katsir, Ismail. Tafsir al-Quran al-Adzim: Tafsir Ibnu Katsir. Kairo: Dar al-

Ma’rifah. 1978.

Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana, 2006.

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. Jurnalistik: Teori dan

Praktik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

McQuail, Dennis. Teori Komunikasi Massa McQuail: Edisi Keenam. Jakarta:

Salemba Humanika, 2011.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2000

Morissan, dkk. Teori Komunikasi Massa. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Santana K, Septiawan. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 2005.

Sumadiria, Haris. Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature, Panduan

Praktis Jurnalis Profesional. Bandung: Simbiosa Rekatama Media

Sobur, Alex. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana,

Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2012.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial.

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009

Yunus, Syarifudin. Jurnalistik Terapan. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Karya Ilmiah:

Agustini, Megawati. “Analisis Framing Pemberitaan Penyadapan Presiden RI oleh

Australia dan Amerika di Merdeka.com”. Skripsi S1 Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. 2015.

Dariah, Suci. “Analisis Framing Isu Pemberitaan Film Innocence of Muslim pada

Republika Online dan Detik.com”. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan

Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2013.

Fahri, Arfian. “Analisis Framing Isu Tentang Kondisi Partai Islam pada Surat

Kabar Nasional Media Indonesia dan Republika”. Skripsi S1 Fakultas

Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. 2013.

Hadiyani, Fitri. “Media Online dan Ruang Publik Virtual: Studi Terhadap Kolom

Komentar di Kompas.com”. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2013.

Mursanih, Ahmad. “Konstruksi Realitas Sosial Larangan Khitan Perempuan di

Media Massa: Analisis Framing Berita Pro-Kontra Khitan Perempuan di

Kompas.com”. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.

Turangga, Setya Malik Kevin. “Analisis Framing Instruksi Gubernur DKI Jakarta

Tentang Larangan Penyembelihan Hewan Kurban di Sembarang Tempat

oleh Kompas.com dan Republika Online”. Skripsi S1 Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. 2016.

Sumber lain:

Cahya, Kahfi Dirga dan Fidel Ali. “Kriminolog: Hukuman Kebiri Tidak

Menyelesaikan Masalah” diakses dari www.kompas.com

Choiriyah, Muchlisa. “Menyedihkan, Anak-anak Ini Jadi Korban Kejahatan

Paedofil” diakses dari www.merdeka.com

Danarkusumo, Didi. “Mengenal Kembali Istilah Kebiri” diakses dari

www.selasar.com

Divianta, Dewi. “Komnas Anak Usul Penjahat Asusila Dikebiri” diakses dari

www.liputan6.com

Gatra, Sandro. “Ketua MUI Lebak Tolak Wacana Hukuman Kebiri bagi Paedofil”

diakses dari www.kompas.com

Internet World Stats. “Asia Top Internet Countries” diakses dari

www.internetworldstats.com

Maharani, Dian. “Apa Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri” diakses dari

www.nationalgeographic.com

Rahmawati, Rika. “Antara Qishah dan Hudud” diakses dari www.islampos.com

Ramadhan, Bilal dan Hanan Putra. “Fatwa Hukuman Kebiri dalam Tinjauan

Syar’i” diakses dari www.khazanah.republika.co.id

Tashandra, Nabila dan Sandro Gatra. “DPR Tunda Pengesahan Perppu Kebiri Jadi

UU” diakses dari www.kompas.com

Tashandra, Nabila dan Sandro Gatra. “Perppu Kebiri Disahkan DPR, Ini Aturan

Barunya” diakses dari www.kompas.com

Wawancara Pribadi dengan Asisten Manager Redaksi Kompas.com, J. Heru

Margianto. Jakarta Barat, 20 September 2016.

Wawancara Pribadi dengan Redaktur Republika Online, Esthi Maharani. Jakarta

Selatan, 29 September 2016.

LAMPIRAN

KOMPAS.COM

Ridwan Kamil: Pelaku Kekerasan Seks terhadap

Anak Boleh Dikebiri asal...

Senin, 12 Oktober 2015 | 16:17 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

mengajukan usulan pemberatan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap

anak ke Mahkamah Agung. Pemberatan hukuman itu mulai dari kebiri hingga

hukuman mati.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil angkat bicara soal wacana tersebut. Dia

menilai, pemberatan hukuman, seperti kebiri, bisa dilakukan jika punya dasar

hukum yang kuat. "Ada regulasinya tidak, kalau ada regulasinya, tentunya tidak

ada masalah juga kalau hukum formal tidak bikin kapok," ucap Ridwan Kamil di

Balai Kota Bandung, Senin (12/10/2015).

Meski begitu, pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan, perlu ada pembuktian

jika hukuman formal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak memang tak

membuat efek jera.

"Jadi, menurut saya, perlu ada pembuktian kalau hukum formal untuk tipe

kriminal seperti itu berhasil atau tidak. Kalau statistik menyatakan hukum formal

tidak berdampak, berulang, ya upaya lain bisa saja, termasuk gagasan itu,

walaupun secara kelelakian sulit membayangkan," tuturnya.

Dia menambahkan, persoalan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual

terhadap anak bukan masalah setuju atau tidak. Namun, perlu ada kajian

mendalam, terutama soal hak asasi manusia.

"Kalau tiba-tiba suatu waktu manusia itu insaf dalam suatu waktu hidupnya dan

sudah menjalani hukuman hukuman gimana? Dilihat dulu pengaruh hukum

formalnya. Kalau berhasil membuat jera, saya kira tidak perlu. Kalau statistik

menyatakan tidak ada perubahan, wacana lain perlu dipertimbangkan, jadi bukan

setuju nggak setuju," Emil menegaskan.

Penulis : Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani

Editor : Ervan Hardoko

PBNU Dukung Hukuman Kebiri bagi Pelaku

Paedofil

Rabu, 21 Oktober 2015 | 15:16 WIB

SHUTTERSTOCK ILUSTRASI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

mendukung rencana pemerintah untuk memberlakukan hukuman kebiri bagi

pelaku paedofil. PBNU menilai harus ada hukuman berat bagi pelaku kejahatan

seksual terhadap anak.

"Harus ada hukuman. Prinsipnya, undang-undang harus bisa memberikan efek

jera terhadap pelakunya," ujar Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini saat

dihubungi, Rabu (21/10/2015).

Menurut Helmy, baik secara hukum pidana maupun hukum agama, pelaku

kejahatan seksual terhadap anak perlu mendapat hukuman berat. (baca: Hukuman

Kebiri bagi Paedofil Disarankan Diatur dalam KUHP)

Tujuannya, agar setiap orang menyadari bahwa paedofil merupakan kejahatan luar

biasa yang pelakunya terancam dengan hukuman yang berat.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pelaku paedofil diberikan sanksi sosial.

Menurut dia, pelaku harus diberikan stigma negatif di masyarakat.

"Biar orang di sekelilingnya tahu dan bisa mewaspadai pelaku paedofil," kata

Helmy.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan mendapat tambahan hukuman yang

berat. Selain ancaman hukuman penjara, pelaku kekerasan seksual itu juga akan

disuntik sebagai proses kebiri.

Pemerintah kini tengah menyusun draf peraturan pemerintah pengganti undang-

undang untuk merealisasikan aturan itu. (Baca: Setuju Kebiri untuk Paedofil,

Presiden Jokowi Akan Terbitkan Perppu)

Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya mengatakan bahwa kekerasan terhadap

anak telah menimbulkan efek yang luar biasa dalam diri si anak. Karena itu,

hukuman berat harus diberikan kepada para pelakunya.

Prasetyo berharap, hukuman itu akan membuat paedofil jera dan berpikir 1.000

kali jika ingin menyakiti anak-anak. Aturan pemberlakuan hukuman kebiri itu

juga mendapat dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Penulis : Abba Gabrillin

Editor : Sandro Gatra

Ketua MUI Lebak Tolak Wacana Kebiri bagi

Paedofil

Rabu, 28 Oktober 2015 | 11:08 WIB

SHUTTERSTOCK ILUSTRASI

LEBAK, KOMPAS.com — Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Kabupaten Lebak KH Baidjuri menyatakan, hukuman suntik kebiri melalui

obat antiandrogen bagi paedofil pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak

tepat.

"Kami tidak setuju penerapan hukuman suntik kebiri itu," kata Baidjuri di Lebak,

Rabu (28/10/2015), seperti dikutip Antara.

Baidjuri mengatakan, hukuman dengan cara lain bisa diterapkan, seperti hukuman

berat, hukuman seumur hidup, atau hukuman mati.

Penerapan hukuman suntik kebiri, kata dia, tidak bisa memutus mata rantai

kejahatan seksual terhadap anak. (Baca: Apakah Kebiri Hilangkan Dorongan Seks

Permanen?)

Karena itu, MUI Lebak tidak setuju dengan penerapan hukuman suntik kebiri bagi

pelaku kejahatan seks terhadap anak.

"Kami mendukung hukuman berat bagi kejahatan seksual pada anak sehingga

dapat memberikan efek jera bagi pelaku lainnya," katanya.

Ia menambahkan, penyuntikan kebiri merusak salah satu organ tubuh sehingga

tidak berfungsi. Sementara itu, kebutuhan biologis merupakan kepentingan dasar

manusia. (Baca: Daftar Negara yang Memiliki Hukuman Kebiri)

Semestinya, selain hukuman berat, kata dia, pelaku mendapat pembinaan secara

berkelanjutan, termasuk pendekatan agama ataupun kultural masyarakat.

Sebab, pelaku kekerasan seksual pada anak dilatarbelakangi dua penyebab.

Pertama, hasrat saraf libidonya tidak tersalurkan karena tak memiliki istri atau

pasangan. (Baca: Kebiri Tak Jamin Pelaku Kejahatan Seksual Jera)

Kedua, kata dia, faktor ekonomi juga bisa menyumbangkan perbuatan kejahatan

seksual karena korban diiming-imingi mendapatkan uang.

"Kami mendukung hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak

agar memberi efek jera. Bila perlu, (pelaku) dihukum seumur hidup atau hukuman

mati," kata Baidjuri.

"Saya kira hukuman suntik kebiri melanggar HAM karena memaksa seorang

manusia kehilangan hasrat seksualnya," tambah Baidjuri. (Baca: Seskab Pastikan

Perppu Kebiri Terbit Tahun Ini)

Pemerintah tengah menyusun draf perppu untuk merealisasikan aturan yang

memberikan hukuman berat kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Selain ancaman hukuman penjara, pelaku kejahatan seksual juga akan disuntik

kebiri.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan,

pihaknya tengah lakukan kajian bersama instansi terkait lainnya mengenai wacana

pemberian hukuman kebiri bagi paedofil. (Baca: Menkumham Kaji Hukuman

Kebiri bagi Paedofil)

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sudah banyak negara

menerapkan hukuman kebiri saraf libido kepada pelaku kekerasan seksual

terhadap anak. Langkah itu dinilai memberi efek jera. (Baca: Mensos: Banyak

Negara Terapkan Kebiri bagi Paedofil)

Editor : Sandro Gatra

Sumber : Antara

Kriminolog: Hukuman Kebiri Tidak

Menyelesaikan Masalah

Kamis, 5 November 2015 | 15:31 WIB

Kompas Ilustrasi kejahatan seksual terhadap anak-anak

DEPOK, KOMPAS.com - Kriminolog Universitas Indonesia Profesor

Muhammad Mustofa mengatakan hukuman kebiri tidak menyelesaikan masalah

kejahatan seksual. Hukuman kebiri diwacanakan oleh pemerintah kepada para

pelaku kejahatan seksual.

"Kebiri bahkan suatu kebijakan paradoksal. Kekerasan dilawan dengan

kekerasan," kata Guru Besar Kriminologi Univesitas Indonesia di Depok, Jawa

Barat, Kamis (5/11/2015).

Secara empiris, kata Mustofa, tidak pernah ditemukan bukti penghukuman dalam

bentuk apa pun dapat membuat pelaku jera. Termasuk membuat orang yang

belum melakukan kejahatan menjadi gentar untuk melakukan.

Kejahatan seksual sendiri berkaitan dengan tingkah laku seksual biologis yang

bersifat alamiah.

"Tingkah laku seksual adalah gejala biologis yang normal dari seseorang yang

dilahirkan norma, bahwa unbiologis yang tidak bisa dihindari. Tapi masyarakat

menyadari ketika dorongan biologis atau tingkah laku seksual itu dibiarkan adalah

hasilnya ketidakteraturan," kata Mustofa.

Mustofa menambahkan setiap komunitas atau suku bangsa perlu membangun nilai

dan norma bagaimana tingkah laku seksual. Norma tersebut berkaitan dengan apa

yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan.

"Itu disosialisaikan dari generasi tua ke generasi muda," kata Mustofa.

Penulis : Kahfi Dirga Cahya

Editor : Fidel Ali

REPUBLIKA ONLINE

Senin, 12 Oktober 2015, 12:31 WIB

Aher Setuju Pedofil Dikebiri

Red: Esthi Maharani

blogspot.com

pedofilia - ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

atau Aher setuju dengan usulan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa yang

menyatakan pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak harus dihukum berat

seperti saraf libidonya dikebiri.

"Kalau memang hukuman untuk membuat jera bagi pelaku kejahatan anak itu

dirumuskan dalam bentuk dikebiri, mangga wae (silakan saja)," kata Ahmad

Heryawan, usai upacara Pelantikan Sekda Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate

Bandung, Senin (12/10).

Ia mengaku prihatin dengan maraknya kembali kasus kekerasan seksual yang

menimpa anak-anak saat ini.

"Tentunya prihatin sekali ya, jadi hukumannya memang harus yang benar-benar

membuat jera si pelaku," kata dia.

Ia menilai jika rumusan hukum bagi pedofilia (pelaku kejahatan dan kekerasan

seksual terhadap anak) yang membuat jera pelaku dan orang yang hendak berbuat

adalah kebiri, maka hal tersebut adalah langkah yang tepat.

Lebih lanjut ia mengatakan bentuk keseriusan Provinsi Jawa Barat dalam

mencegah kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak diwujudkan dengan

dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan

dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat.

"Di Jawa Barat sudah ada satgas perlindungan anak kemudian P2TP2A. Sudah

banyak yang hal yang kita lakukan, yang asalnya jabar sebagai pusat trafficking,

sekarang sudah tidak lagi," kata dia.

Selain itu, kata Aher, saat ini Jawa Barat juga telah memiliki perjanjian dengan

seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia untuk pencegahan perdagangan

manusia.

"Dan alhamdulillah, sekarang banyak daerah belajar ke Jabar mengenai hal ini

(trafficking), walaupun masih ada lagi. Tapi kita terus optimalkan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan prihatin

terkait maraknya kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Mensos menyatakan pelaku kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak harus

dihukum berat seperti dengan mengebiri syaraf libido pelaku.

Sumber : antara

Thursday, 22 October 2015, 15:31 WIB

Din Syamsudin Setuju Hukum Kebiri untuk

Pedofil

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Bayu Hermawan

ROL/Fian Firatmaja

Din Syamsuddin (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wacana pemberlakuan hukum kebiri untuk

pedofil disambut baik oleh banyak pihak. Sebab, saat ini jumlah anak-anak yang

menjadi korban semakin banyak.

Mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, hukum kebiri

untuk pedofil bagus. Tapi, harus diterapkan secara selektif dengan melihat pelaku

yang punya hasrat seksual yang kuat terhadap anak-anak.

"Kebiri pedofil, saya belum mendalami, tapi secara common sense agaknya bagus

ya diterapkan walaupun harus secara selektif," ujarnya usai menjadi Pembicara

pada Seminar Nasional Penelitian Pengabdian (SNaPP) Kepada Masyarakat yang

digelar Unisba, Kamis (22/10).

Din menilai, kalau pedofil tak dikebiri akan menciptakan kerusakan-kerusakan

yang lebih parah lagi. Apalagi, jika itu menular ke yang lain akan menjadi sebuah

kebiasaan. Akhirnya, mereka bersekongkol punya kelompok sendiri. Kondisi itu

menjadi ancaman bagi masyarakat dan kemanusiaan.

"Jika ada pedekatan lain sebelum pengebirian ya bisa dilakukan. Penegakan

hukum harus tegas dan berat karena itu kejahatan kemanusiaan," jelasnya.

Ia prihatin dengan jumlah kasus kekerasan seksual anak yang menjadi wabah

dunia dan mengapa di negara Indonesia juga terjadi. Kasus yang jumlahnya

banyak itu akan menciptakan masa depan yang suram bagi anak-anak terutama

korban.

"Saya kira, trauma healing itu tak mudah dilakukan," ucapnya.

Din melanjutkan, Ia tidak tahu persis penyebab utama adanya pedofil. Tapi, dalam

diri manusia ada nafsu syahwat yang biasanya ke lawan jenis ini mereka hanya

tertarik ke anak-anak. Ini terjadi karena faktor lingkungan.

"Pelaku juga sebagian orang asing karena ada ketersediaan lingkungan yang

kondusif untuk itu," katanya.

Selain itu, kata dia, pengawasan orang tua terhadap anak-anak juga kurang,

sehingga menimbulkan banyak korban. Din menilai, ada dua hal yang harus

dilakukan.

Pertama, kalangan agamawan dan pendidik harus tak bosan untuk menyadarkan

perilaku seks menyimpang itu. Kedua, negara, dalam hal ini pemerintah, harus

melakukan tindakan hukum.

Din mengaku, tak tahu persis ada pasal hukum yang bisa menjerat dalam pelaku

pedofil tersebut dalam KUHP atau tidak. Kalau ada, harus ditinjau hukumnya

lebih berat. Masalah penegakan hukum itu, harus menimbulkan efek jera.

"Sering korupsi, pembunuhan, mengulangi lagi karena tak ada efek jera,"

ucapnya.

Kamis, 22 Oktober 2015, 16:30 WIB

Ini Pandangan Islam Soal Hukuman Kebiri

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bilal Ramadhan

Torange

Hukuman kebiri kimia ini sudah diadopsi beberapa negara di dunia, seperti Korea

Selatan, Rusia, dan Polandia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hukuman kebiri atau kastrasi bagi pelaku

kejahatan dan kekerasan seksual pada anak atau pedofilia dianggap solusi untuk

menghentikan efek jangka panjang. Bagaimana dalam pandangan Islam hukuman

bagi pelaku pedofilia atau predator anak ini?

Menurut Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Cholil Nafis dasar

perlakuan hukuman kebiri atau kastrasi bagi pedofilia bisa merujuk pada aspek

pemberian efek jera bagi pelaku atau Zawajir dan memberi rasa takut untuk

melakukannya bagi pelaku lain atau Mawani'.

Karena, terang dia, tidak semua kejahatan yang langsung ditentukan hukumannya

dalam Islam, kecuali pembunuhan dan perzinaan. Maka, hal yang lainnya bisa

dikembalikan pada kebijakan hakim atau pemerintah untuk berijtihad tentang

hukuman yang pas atas kejahatan itu.

"Dalam Islam sendiri, setahu saya belum ada pemerintahan Islam yang melakukan

kebiri atau kastrasi. Namun, itu bukan berarti sesuatu yang dilarang," ujarnya

kepada Republika, Kamis (22/10).

Dari pendekatan Zawajir dan Mawani' itu, menurut dia, hukuman kebiri bisa

sebagai alternatif untuk memberi aspek jera dan mengantisipasi perbuatan tersebut

menimpa kepada orang lain. Namun, ia mengakui, tentunya Kebiri bukan menjadi

penyelesaian masalah secara utuh karena tetap membutuhkan pendekatan

keagamaan bagi pelaku dan korban.

Hal ini dikarenakan pedofilia itu bukan soal penyakit kelamin atau karna

dorongan seksual belaka, tetapi juga berkaitan dengan pikiran dan penyakit

kejiwaan. Bisa jadi, organ seksualnya tidak berfungsi, tetapi pikiran kejahatannya

tetap ada dan bisa melakukan kejahatan seksual lain dengan organ tubuh lain.

Karena itu, solusi lain adalah pemerintah perlu menggiatkan lebih lanjut tentang

pendidikan agama, memberikan lebih baik pendidikan seksualitas dan

pendampingan secara psikologis. Ini penting, khususnya bagi korban dari pelaku

pedofilia agar ia tidak menjadi predator setelah dewasa.

Rabu, 04 November 2015, 13:25 WIB

Pengamat: Pengebirian Melanggar Kodrat

Red: Bilal Ramadhan

al arabiya

Kebiri kimia (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH -- Praktisi hukum dari Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Candra

Darusman, SH, MH mengatakan, hukuman pengebirian syaraf libido merupakan

salah satu praktek mengekangi kodrat alamiah yang melekat pada setiap manusia.

"Naluri syahwat adalah alamiah dan orang-orang melakukan tindakan yang salah

dalam menyalurkan naluri alamiahnya itu harus dihukum juga dengan hukuman

tidak melanggar kodrat," katanya di Meulaboh, Rabu (4/11).

Candra mengatakan, dalam konteks Hak Asazi Manusia (HAM), setiap pelaku

kejahatan harus dihukum, namun apapun kejahatan dilakukan penghukuman tidak

boleh yang merendahkan martabat, tidak boleh merendahkan nilai-nilai

kemanusiaan, tidak boleh bertentangan dengan kodrat serta prinsip-prinsip

kemanusiaan.

Perilaku orang-orang di suntik kebiri syaraf libido tidak akan menghilangkan sifat

alami pada dirinya secara utuh, malahan potensi untuk melakukan kekejaman dan

kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dan sejenis itu masih

dapat dilakukan.

Menurut Candra, orang-orang yang mendapat perlakuan hukuman kebiri secara

sikologis akan mengalami guncangan yang hebat sehingga dia akan trauma,

dendam dan akan ada kemungkinan melampiaskan kejahatan demikian dengan

cara-cara lain.

"Tawaran kita adalah perberat hukumannya tapi tidak dalam kontek pengkibrian,

karena setelah menerima hukuman demikian tidak tertutup kemungkinan akan ada

pelampiasan dengan cara lain dengan alat umpamanya, kepada pihak yang sudah

menjadi korban ataupun pihak-pihak lain," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, apabila memang hukuman selama ini diterapkan

pemerintah terhadap pelaku tindak asusila terhadap anak dibawah umur belum

mampu menimbulkan efek jera, maka sistem tersebut yang harus diperbaiki.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi karena tidak jarang

ditemukan diselesaikan secara damai/kekeluargaan dengan ikut campur pihak lain,

sebagaimana terjadi di Kabupaten Aceh Barat dalam kasus kekerasan seksual

terhadap anak yang pernah ditangani LBH Banda Aceh Pos Meulaboh.

Sumber : Antara

DOKUMEN WAWANCARA

Gambar 1.1. Peneliti sedang

melakukan wawancara dengan

narasumber dari Kompas.com, J.

Heru Margianto. Jakarta barat, 20

September 2016.

Gambar 1.2. Peneliti dan

Narasumber, J. Heru Margianto,

di ruang Matrix Kompas.com

sesuai wawancara. Jakarta Barat,

20 September 2016.

Gambar 2.1. Peneliti sedang

menyimak penjelasan dari

narasumber Republika Online,

Esthi Maharani. Jakarta

Selatan, 29 September 2016.

Gambar 2.2 Peneliti dan

Narasumber, Esthi Maharani seusai

wawancara di Kantor Republika.

Jakarta Selatan, 29 September

2016.

REKAPITULASI WAWANCARA DENGAN KOMPAS.COM

1. Bagaimana tanggapan Kompas.com mengenai hukuman kebiri untuk paedofil?

Kita memberitakan berbagai macam sudut pandang kebiri. Ada dari

kriminolog, ada dari PBNU, ada dari MUI. Ya dari berbagai macam

perspektif, kenapa begitu? Supaya persoalan kebiri dapat terlihat secara utuh,

secara objektif dari berbagai macam pandangan itu sehingga kita sama sekali

tidak menggiring, arah pemberitaan untuk setuju atau tidak setuju tapi kita

sediakan ruang bagi seluruh komponen masyarakat untuk berbicara soal kebiri

itu. Dan secara umum kita berpandangan sebenernya kebiri enggak

menyelesaikan persoalan.

Konteks masalahnya kan pemerkosaan, apakah dengan dikebiri pemerkosaan

selesai. Nah itu mungkin yang tadinya memperkosa tidak memperkosa lagi

karena dikebiri. Tapi kan persoalannya apakah kemudian masyarakat yang lain

yang tidak dikebiri tidak akan memperkosa? Itu kan pertanyaannya, dan kita

melihat enggak sesederhana itu. Maslaah perkosaan itu bukan sekedar

perasaan hasrat yang tidak terkelola dengan baik, tapi di dalamnya ada

persoalan pendidikan, persoalan karakter, persoalan perspektf gender. Jadi

persoalannya kompleks, sosial, budaya, culture masyarakat gitu. sepanjang

masyarakat ini memandang wanita sebagai objek, perkosaan akan selalu

terjadi.

Lalu kenapa masyarakat memandang wanita sebagai objek? Persoalan culture.

Itu lalu menyangkut dimana tuh problematikanya? di pendidikan. Jadi gak

sesederhana orang perkosa lalu dikebiri masalah selesai.

2. Menurut Kompas.com, apa yang dianggap menjadi penyebab masalah dalam

pemberitaan hukuman kebiri untuk paedofil ini?

Kalau dibilang karena hukuman yang ada itu tidak membuat jera sih kayaknya

engga, penegakan hukum sih selama ini, jalan yah kayaknya, artinya setiap

ada kasus tuh selalu terjadi menurutku masalah utama, masalah perspektif

masyarakat terhadap persoalan-persoalan itu. Meskipun juga dinegara-negara

maju yang apa yang dibilang baik perspektifnya, itu juga kejadian juga yang

kayak-kayak gitu. Tapi apakah dengan kebiri lalu masalah selesai? Enggak

juga gitu, PRnya juga panjang karena masalahnya memang ada banyak

aspeknya.

3. Menurut Kompas.com ada atau tidak nilai moral yang dilanggar bila hukuman kebiri

jadi diterapkan sebagai hukuman untuk paedofil?

Nilai moral apa yah? Ya ada unsur kodrati yang lalu diintervensi di sana ya,

yang kita lihat kurang pas dilakukan oleh negara karena pokok

permasalahannya tidak terselesaikan

4. Apa solusi atau saran yang ditawarkan Kompas.com terkait isu ini?

Hukum harus ditegakan lalu kedua yaitu kan langkah yang paling pendek yah

karena berbagai masalah harus segera diselesaikan tapi ada masalah jangka

panjang yang membutuhkan waktu lebih lama, itu, masalah mindset, masalah

cara pandang, masalah kesetaraan gender yang harus diinternalisasikan lewat

proses pendidikan kita. Pendidikan kita itu kan selalu berbicara soal angka

sehingga mahasiswa, pelajar dan semuanya itu kalo kuliah-sekolah tujuannya

itu dapat angka yang baik. Itu enggak esensial banget gitu. Yang enggak

tersentuh adalah pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan moral, itu

sama sekali enggak kesentuh. Bagaimana menjadi pribadi yang baik?

Bagaimana menjadi pribadi yang dewasa? Bagaimana menjadi pribadi yang

punya pandangan yang luas? Bagaimana menjadi pribadi pandangan yang

matang? Beretika? sama sekali enggak kesentuh.

Nah pokok permasalahannya menurut saya, ada di situ. Ada sistem pendidikan

yang perlu diubah secara lengkap. Kalo orang sekolah, kuliah, atau apapun

mengejar nilai yang terjadi adalah kesuksesan semata-mata diukur dari

seberapa banyak dapat ijasah. Padahal kalau orientasinya itu, orang bisa

malsuin skripsi, orang bisa nyontek, orang bisa bikin ijazah palsu, kan gitu.

Mindset cara berpikir kita tentang pendidikan itu yang harus diubah.

Indikasinya ada pada proses pendidikan dari SD, SMP, SMA, itu yang

sistemnya harus diubah. Di sana harus dimasukin misalnya mata kuliah atau

mata pelajaran soal gender, soal kesetaraan manusia, soal hak asasi manusia.

Bagian-bagian itu kan enggak ada kan kayaknya. Sehingga persoalannya

panjang, masalahnya kompleks menyangkut di situ dasarnya.

REKAPITULASI WAWANCARA DENGAN REPUBLIKA ONLINE

1. Bagaimana tanggapan Republika Online mengenai hukuman kebiri untuk paedofil?

Kebiri ya, mungkin karena dulu di penjara tapi ga jera, jadilah dicari hukuman

yang bisa bikin korban ga semakin banyak. Kalau dari segi setuju atau engga

setuju ini masih perdebatan, karena kan kebiri ini belum secara rinci diatur

oleh pemerintah, siapa yang mengebiri, terus kebiri kimia itu kayak gimana,

ya kayak semacam teknisnya lah ya. Karena dengan jumlah manusia sebanyak

ini, memangnya kita tau siapa yang paedofil atau bukan? Pelaku memang

harus dihukum, tapi persoalannya adalah jenis hukuman yang layak diterapkan

ke penjahat kelamin kayak mereka. Misalnya, bisa saja ada opsi kebiri sampai

hukuman mati. Atau apakah kebiri itu hukuman yang paling tinggi kastanya

untuk kasus seperti paedofil atau ada hukuman lain. Menurutku sih sah saja

kebiri diterapkan, dengan catatan harus benar-benar diperhitungkan dengan

matang. Mulai dari kriteria orang yang ‘pantas’ dikebiri, apakah harus yang

jumlah korbannya lebih dari 10? Atau berdasarkan usia korban? Lalu nantinya

diberlakukan wajib lapor, sampai ekses hukuman kebiri bagi pelaku.

Semua narasumber harus ditanyain, mulai dari pelaku, korban, aparat

hukumnya, sama pembuat kebijakan yaitu pemerintah. Dan ada segi yang

dilihat juga dilihat yakni dari segi agama gimana? Karena masih banyak yang

belum paham kebiri itu prosedurnya gimana. Kita juga sebagai redaktur,

redaksi, teman-teman di lapangan juga sambil belajar, ini baiknya gimana, kita

fokus ke pelaku yang mau dikebiri atau kita mikirin korbannya nih yang harus

diperhatikan.

2. Menurut Republika Online, apa yang dianggap menjadi penyebab masalah dalam

pemberitaan hukuman kebiri untuk paedofil ini?

Jadi dulu tuh kan memang awalnya banyak kasus, mulai dari hal hal sepele

yang terjadi di daerah-daerah. Tindakan kriminal yang engga tau harus diapain

hukumannya, dan ternyata itu jadi semacam puncak gunung es, yang ternyata

korbannya tuh rata-rata anak-anak dan bukan Cuma satu atau dua, dan ini

harus ada tindakan dari aspek hukum, dan sebagai media juga punya peran nih

untuk mendorong pemerintah ini melakukan sesuatu terhadap kejahatan

kriminal seperti ini. Dan harus bisa nangkap kalau masyarakat itu

berkembang, kejahatan juga berkembang, mereka harus sigap lah ya,

menangkap ini tuh harus diapain, dan harus diselesaikan

3. Bagaimana sudut pandang Repubika Online melihat isu ini secara keseluruhan?

Kalau aku pribadi sih lebih ke kita harus mikirin korban. Gimana sih orang

yang udah dilecehkan secara seksual? Oke misalkan pelakunya dikebiri, terus

korban nih hidupnya piye? Hidupnya gimana? Pelaku mau dikebiri, kebiri deh,

tapi korbannya jangan ditinggalin, diurus juga.

4. Menurut Republika Online ada atau tidak nilai moral yang dilanggar bila hukuman

kebiri jadi diterapkan sebagai hukuman untuk paedofil?

Nilai moral ya? Sebenarnya masih bingung sih karena hukuman ini juga masih

belum gol di DPR, masih ada beberapa Fraksi yang belum setuju karena

belum ada kejelasan tentang hukuman kebiri tersebut, karena katakanlah kebiri

itu bisa menghilangkan separuh hidup. Karena hukuman juga jangan sampai

bias, jangann sampai disalah artikan, jangan sampai hak si pelaku yaitu hak

dia hidup, hak dia buat punya asas praduga tak bersalah dan tetap harus

dihormati

5. Apa solusi atau saran lain yang ditawarkan Republika Online terkait isu ini?

Pertama harus dikasih tau kalau kejahatan paedofil atau kejahatan seksual itu

memang ada, dan trendnya cenderung meningkat, dan itu orang-orang yang

sama sekali tidak kita duga, kayak orang-orang dekat, tetangga, terus

lingkungan terdekat si korban, dan mereka harus lebih waspada dan protektif

terhadap keluarga, terhadap dirinya sendiri. Jangan mudah percaya sama

orang. Kedua, yang dari segi pelaku, pelaku ini kan ternyata sebelum adanya

usulan kebiri banyak sekali muncul pelaku yang korbannya puluhan, itu kan

gila, itu yang ketauan, yang lapor, yang enggak ketauan apa kabar? Dan yang

terakhir itu memang kewaspadaan, kepedulian orang lain juga sama

lingkungan sekitarnya. Misal ada orang mencurigakan, ya jangan diam aja.

Ada saran juga sih dari psikolog kalau korban jangan ditinggallin karena

mereka tau korban dan pelaku sama-sama harus disadarkan, kalau sebagai

korban jangan sampai dia melakukan yang sama kepada orang lain, siklus

kekerasan ini engga akan berhenti. Maka dari itu sering ada yang mengarahan

ini penyelesaiannya bukan hanya dipenjara atau dikebiri, tapi juga dari segi

psikologis jadi biar mereka sadar.