analisis kedudukan kpi sebagai lembaga negara independen .../analisis...ketatanegaraan republik...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM

KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Alby Prilia Anggana

NIM. E0008008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)




Oleh

Alby Prilia Anggana

NIM. E0008008

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 27 November 2012

Pembimbing I Pembimbing II

M. Madalina, S.H., M.Hum Isharyanto, S.H., M.Hum

NIP. 1960102419860220011 NIP. 197805012003121002


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)




Alby Prilia Anggana

NIM. E0008008

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa Tanggal : 27 November 2012

DEWAN PENGUJI

1. Sugeng Praptono, S.H., M.H

Ketua

2. Aminah, S.H., M.H Sekretaris

3. M. Madalina, S.H., M.Hum Anggota

Mengetahui

Dekan,

(Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum)

NIP. 195702031985032001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Alby Prilia Anggana

NIM :E0008008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :



KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA adalah betul-betul karya

sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi

tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti

pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa

pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan

hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan

Alby Prilia Anggana

NIM. E0008008


commit to user

v

ABSTRAK

Alby Prilia Anggana, E0008008. 2012. ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui fungsi KPI dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi dokumen dengan teknik analisis berupa metode logika deduktif.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa KPI memenuhi karakteristik lembaga negara independen. Terdapat hubungan check and balances antara KPI dengan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. KPI ditinjau menurut fungsi kelembagaan merupakan lembaga penunjang yang menjalankan fungsi administratif dan fungsi legislatif. Ditinjau menurut hierarki kelembagaan, KPI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, secara hierarki KPI termasuk ke dalam kategori organ lapis dua kelompok kedua. Fungsi KPI sebagai penyusun dan pengawas berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara masyarakat, lembaga penyiaran dan pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya KPI berkoordinasi dengan lembaga penyiaran dan pemerintah, sebagai upaya menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran.

Kata Kunci : Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Negara Independen, Sistem Ketata Negaraan Republik Indonesia


commit to user

vi

ABSTRACT

Alby Prilia Anggana, E0008008. 2012. AN ANALYSIS ON THE POSITION OF INDONESIAN BROADCASTING COMMISSION AS AN INDEPENDENT INSTITUTION IN REPUBLIC OF INDONESIA STATE GOVERNANCE SYSTEM, Faculty of Law of Sebelas Maret University

The objective of research is to study and to answer the problems of the

Indonesian Broadcasting Commission (KPI) existence as an independent institution in Republic of Indonesia state governance system. In addition, it also aims to find out the function of KPI in broadcasting organization in Indonesia.

This study was a normative legal research that was descriptive in nature using statute and conceptual approaches. The material sources used were primary law materials and secondary law materials. Technique of collecting law material used was document study with deductive logic method as the technique of analysis.

The result of research showed that KPI had met the characteristics of independent state institution. There were check and balances conection between KPI and the executive, legislative, and judicative powers. KPI, viewed from institutional function, is the supporting one performing the administrative and legislative functions. Viewed from institutional hierarchy, when found based on the Act Number 32 of 2002 about Broadcasting, it belonged to the second group of second-layer organ category. The function of KPI was as broadcasting regulation maker and supervisor connecting the people (society), broadcasting agency, and government. In performing its function, KPI coordinated with the broadcasting agency and government, as the attempt of bridging the society interest with the governmental institution and broadcasting agency. Keywords: Indonesian Broadcasting Commission, Independent State Institution, Republic of Indonesia State Governance System.


commit to user

vii

MOTTO

Talk less, do more

Tanda kecerdasan sejati bukanlah pengetahuan tapi imajinasi.

-Albert Einstein-

Hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.

-Albert Einstein-

Jadilah bagian dari perubahan yang ingin kamu saksikan di dunia ini.

-Adolf Hitler-


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk :

Allah SWT

Terima kasih untuk memberikan limpahan rahmat, karunia, dan hidayahMu

Mama dan Papa tercinta

Terima kasih untuk doa, dukungan, perhatian, cinta dan kasih sayang yang

mengalir tiada henti

Kakakku dan Adik-adiku tersayang

Terimakasih untuk dukungan, motivasi, doa, semangat dan keceriaan

Ibu M. Madalina, S.H., M.Hum

Bapak Isharyanto, S.H., M.Hum

Terimakasih telah membimbing dengan sabar dan pemberian ilmu yang ikhlas

hingga penulisan hukum ini selesai

Teman-teman dekat dan sahabat

Terimakasih untuk dukungan, motivasi, dan berbagi pengalaman dalam suka dan

duka


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan

Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum

(skripsi) yang berjudul ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PENYIARAN

INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM

engan lancar

tanpa halangan yang berarti. Penulisan hukum ini diajukan sebagai persyaratan

untuk memperoleh derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan

terselesaikan dengan lancar dan baik tanpa dukungan dan kerjasama dari semua

pihak. Untuk alasan itulah penulis merasa perlu mengucapakan terima kasih

kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

UNS sekaligus sebagai Pembimbng Akademis yang telah memberikan

bimbingan dan petuah selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas

Hukum Universitas sebelas Maret Surakarta.

2. Ibu M. Madalina, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I penulisan hukum

(skripsi) yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing

penulis serta telah memberikan bantuan dan arahan kepada penulis sehingga,

penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

3. Bapak Isharyanto, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II penulisan hukum

(skripsi) yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing

penulis serta memberikan bantuan dan arahan kepada penulis, sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

4. Bapak S. Rahmat M. Arifin, S.Si, selaku ketua Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan ilmu selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas


commit to user

x

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang semoga dapat menjadi ilmu

yang bermanfaat bagi penulis.

6. Mama dan Papa, Kakakku serta adik-adikku dan seluruh keluarga besar yang

senantiasa memberikan motivasi, semangat, kasih sayang serta doa untuk

menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Teman-teman Kos yang selalu memberikan canda, tawa dan dukungan

kepada penulis.

8. Teman-teman DPR Army (Dibawah Pohon Rindang) yang selalu memberikan

canda, tawa dan dukungan kepada penulis.

9. Teman-teman di BEM FH UNS, untuk setiap ilmu dan pengalaman untuk

bekal penulis.

10. Teman-teman di Fakultas Hukum UNS terutama angkatan 2008 yang telah

memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.

11. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang

telah memberikan pelayanan kepada penulis selama berada di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

12. Semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat

disebutkan satu persatu.

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada

semua pihak, baik untuk akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.


Penulis


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................. iii

HALAMAN PERNYATAAN............................................................................. iv

ABSTRAK............................................................................................................ v

ABSTRACT......................................................................................................... vi

MOTTO................................................................................................................ vii

HALAMAN PERSEMBAHAN.......................................................................... viii

KATA PENGANTAR......................................................................................... ix

DAFTAR ISI........................................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang................................................................................ 1

B. Perumusan Masalah........................................................................ 4

C. Tujuan Penelitian............................................................................ 4

D. Manfaat Penelitian.......................................................................... 5

E. Metode Penelitian........................................................................... 6

F. Sistematika Penulisan Hukum........................................................ 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

11

1. Tinjauan tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia................... 11

a. Pengertian Sistem Ketatanegaraan Indonesia......................... 11

b. Prinsip Check and Balances 13

2. Tinjauan tentang Lembaga Negara............................................ 16

a. Pengertian Lembaga Negara 16

b. Pembedaan Lembaga Negara 18

1) Dari segi Hierarki 18

2) Dari segi Fungsinya................. 20


commit to user

xii

c. Pengertian Lembaga Negara Independen 21

3. Tinjauan tentang Penyiaran......................................................... 25

a. Pengertian Penyiaran 26

b. Pengertian Sistem Penyiaran 26

c. Hukum Penyiaran 27

d. Lembaga Penyiaran 28

1) Lembaga Penyiaran Publik 28

2) Lembaga Penyiaran Swasta 29

3) Lembaga Penyiaran Komunitas 29

4) Lembaga Penyiaran Berlangganan 30

4. Tinjauan tentang 30

a. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 30

b. Visi dan Misi KPI 31

c. Wewenang KPI 32

d. Tugas dan Kewajiban KPI 32

e. Keanggotaan KPI 33

B. Kerangka Pemikiran 34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara

Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia 36

1. Independensi Kelembagaan KPI 36

2. Check and Balances KPI terhadap cabang kekuasaan Eksekutif,

Legislatif dan Yudikatif dalam konteks ketatanegaraan Republik

Indonesia 39

a. Check and balances antara KPI dengan cabang kekuasaan

Eksekutif 41

1) Cabang kekuasaan Eksekutif terhadap KPI 42

2) KPI terhadap Cabang kekuasaan Eksekutif 42

b. Check and balances antara KPI dengan cabang kekuasaan

Legislatif 44

1) Cabang kekuasaan Legislatif terhadap KPI 45


commit to user

xiii

2) KPI terhadap Cabang kekuasaan Legislatif 46

c. Check and balances antara KPI dengan cabang kekuasaan

Yudikatif 47

1) Cabang kekuasaan Yudikatif terhadap KPI 47

2) KPI terhadap Cabang kekuasaan Yudikatif 49

3. KPI ditinjau Menurut Fungsi Kelembagaan 49

a. Kekuasaan Eksekutif 50

b. Kekuasaan Legislatif 51

c. Kekuasaan Yudikatif 52

4. KPI ditinjau Menurut Hierarki Kelembagaan 53

B. Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara

Independen Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Indonesia 54

1. Wewenang KPI Dalam Penyelenggaraan Penyiaran di

Indonesia 54

a. Menetapkan standar program siaran 54

b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku

penyiaran 55

c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku

penyiaran serta standar program siaran 57

d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan

pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran 58

e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-

rintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat 58

2. Tugas dan Kewajiban KPI Dalam Penyelenggaraan Penyiaran di

Indonesia 59

a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang

layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia 59

b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran 60

c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga

penyiaran dan industri terkait 60


commit to user

xiv

d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan

seimbang 61

e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-

gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-

lenggara 61

f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia

yang menjamin profesionalitas di bidang

penyiaran 62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. 65

DAFTAR PUSTAKA 66


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945), telah mengubah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan berubah

menjadi lembaga tinggi negara yang kedudukannya sederajat dengan Presiden,

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga cabang

kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif tersebut sama-sama sederajat dan

saling mengontrol satu sama lain dengan prinsip check and balances. Selain itu

amandemen UUD 1945 telah melahirkan beberapa lembaga demokrasi baru

seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial

serta diwarnai dengan munculnya lembaga-lembaga atau komisi-komisi

independen yang membantu, mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan

(Jimly Asshiddiqie, 2010: 2).

Perubahan yang tercermin dalam Amandemen UUD 1945 berlangsung

dalam skala yang sangat luas dan mendasar, adanya prinsip check and balances

bertujuan mengatur dengan sebaik-baiknya dan membatasi kekuasaan sehingga

penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara yang bersangkutan

dapat dicegah dan ditangulangi. Berkembangnya demikian banyak lembaga yang

bersifat independen tersebut mencerminkan adanya kebutuhan untuk

mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi ataupun oleh aparat

penyelenggara negara yang pada masa sebelumnya terkonsentrasi. Sebagai akibat

tuntutan perkembangan yang semakin kompleks, fungsi-fungsi kekuasaan yang

biasanya melekat dalam fungsi-fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan

yudikatif dialihkan menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat independen.

Pesatnya pembentukan lembaga-lembaga Negara baru, sebagian besar

merupakan gejala mendunia yang disebabkan karena adanya berbagai perubahan

sosial dan ekonomi. Hal ini memaksa banyak Negara melakukan eksperimentasi


commit to user

2

kelembagaan melalui pembentukan berbagai organ Negara yang dinilai lebih

efektif, efisien, powerfull, dan tentu saja akomodatif terhadap tuntutan rakyat.

Pada konteks Indonesia, perubahan ekonomi dimaksud adalah inflasi harga yang

tidak terkendali, dan rendahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang asing,

terutama dolar Amerika Serikat, sedangkan perubahan sosial sebagaimana

diuraikan sebelumnya adalah gerakan reformasi. Gerakan reformasi merupakan

kesepakatan luhur bangsa, yang menjadi pijakan amandemen UUD 1945, dan

rahim bagi pembentukan komisi negara independen (Gunawan A. Tauda, 2012 :

88).

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik

dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan

sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan

publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran

harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Dasar dari

fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu prinsip

keberagaman isi (Diversity of Content) dan prinsip keberagaman kepemilikan

(Diversity of Ownership). Pelayanan informasi yang sehat yaitu berdasarkan

prinsip keberagaman isi (Diversity of Content) adalah tersedianya informasi yang

beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program.

Sedangkan prinsip keberagaman kepemilikan (Diversity of Ownership) adalah

jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan

dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja (Komisi Penyiaran Indonesia,

http://www.kpi.go.id/tentang-kpi/kelembagaan/dasar-pembentukan).

Penempatan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran

merupakan salah satu perwujudan demokrasi guna memberikan pelayanan

informasi publik yang sehat bagi masyarakat serta menjamin masyarakat dalam

memperoleh informasi yang benar sesuai dengan hak asasi manusia, seperti yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Adanya prinsip keberagaman kepemilikan (Diversity of Ownership) juga


commit to user

3

memberikan jaminan iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa

dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan

dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya

adalah pengelolaan sistem penyiaran harus dikelola oleh sebuah badan independen

yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda

dengan semangat dalam undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh

negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah",

menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen

kekuasaan yang semata-mata digunakan bagi kepentingan pemerintah. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat

utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai

kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-

besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan

entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran

berjaringan (Komisi Penyiaran Indonesia, http://www.kpi.go.id/tentang-

kpi/kelembagaan/dasar-pembentukan)

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, terjadi

perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia.

Perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-Undang tersebut yaitu,

lahirnya sebuah badan pengatur independen yang bernama Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa

pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh

sebuah badan yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan

kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih

berada ditangan pemerintah (pada waktu itu rejim Orde Baru), sistem penyiaran

sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan

digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat

independen yang fungsi utamanya mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan


commit to user

4

berperan dalam mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat, yang

merupakan wujud peran serta masyarakat akan penyiaran serta mendapatkan

kewenangan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 untuk menyusun

peraturan dan melakukan pengawasan dalam hal penyiaran. Selain harus

mempunyai fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan penyiaran di

Indonesia, perlu diketahui secara jelas mengenai kedudukan KPI dalam sistem

ketatanegaraan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ANALISIS

KEDUDUKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA

NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian, diperluan untuk memberikan

kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya,

sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban

sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar

belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara

independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

2. Apakah fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam penyelenggaraan penyiaran

di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh

penulis. Tujuan ini tidak dilepas dari permasalahan yang telah dirumuskan

sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :


commit to user

5

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mendeskripsikan eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai

lembaga negara independen dalam dalam sistem Ketatanegaraan Republik

Indonesia.

b. Untuk mendeskripsikan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai

lembaga negara independen dalam penyelenggaraan penyiaran di

Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan bagi penulis di bidang

Hukum Tata Negara khususnya berkaitan dengan kedudukan Komisi

Penyiaran Indonesia.

b. Untuk melengkapi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana

dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta .

c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh

agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan

masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis

maupun pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu

pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara

pada khususnya.

b. Dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan hukum

sebagai bahan untuk mengadakan penelitian bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.


commit to user

6

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan sumber tambahan pengetahuan yang diharapkan dapat

digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak lain yang

membutuhkan terutama hal-hal yang berkaitan dengan Komisi Penyiaran

Indonesia.

b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir penulis

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi,penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35).

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan

masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan, menyusun data guna

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya

dituangkan dalam penulisan ilmiah (skripsi). Adapun metode penelitian dalam

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan

hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

normatifnya (Jhonny Ibrahim, 2008: 57). Penelitian ini dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka (library based) yang fokusnya pada membaca dan

mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan tersebut

kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan

dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai kedudukan


commit to user

7

Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesis, agar dapat

membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka

menyusun teori-teori baru. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

memberikan gambaran secara lengkap dan sistematif terhadap obyek yang

diteliti (Soerjono Soekanto,2010 : 10).

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach),

pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual

(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 93). Dari keempat

pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini

adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan

konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang yang dimaksud

adalah menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum

yang diangkat, dalam hal ini yang di maksud lebih mengarah pada Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sedangkan pendekatan

konseptual dipilih untuk membantu peneliti memahami filosofi aturan hukum

dari masing-masing ahli hukum serta memahami dasar suatu konsep yang

melandasi suatu aturan hukum, untuk selanjutnya penelitian ini menganalisis

kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen

dalan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a. Bahan Hukum Primer


commit to user

8

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang bersifat autoritatif,

artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan

perundang-undangan dan putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2010 :

141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam pemelitian ini adalah :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

3) Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan KPI.

4) Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku

Penyiaran .

5) Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai Bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki,

2010 : 141). Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, meliputi

buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum yang

mendukung penulisan hukum ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan

hukum sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan

ilmiah, dokumen resmi, serta pengumpulan data melalui media internet yang

erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Dari data tersebut kemudian

dipelajari, diklasifikasikan, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai

dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode penalaran yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah

metode penalaran deduktif, yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan

premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua

premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud


commit to user

9

Marzuki, 2010 : 47). Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah didapatkan

penulis, kemudian diolah dan dianalisa untuk ditarik suatu kesimpulan terkait

dengan eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara

independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta fungsi

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam penyelenggaraan penyiaran.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka

penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-

sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kajian

pustaka dan landasan teori dari para ahli maupun doktrin hukum

berdasarkan literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang

diteliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang sistem

ketatanegaraan, tinjauan tentang penyiaran, tinjauan tentang Komisi

Penyiaran Indonesia . Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur

berfikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan kerangka

pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


commit to user

10

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian

dan pembahasan sebagai jawaban perumusan masalah. Terdapat dua

pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini, yaitu:

1. Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia dalam sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara

independen dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran

dari penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia

a. Pengertian Sistem Ketatanegaraan Indonesia

ra

perangkat unsur yg secara teratur saling

pandangan, teori, asas, dsb: pemerintahan negara (demokrasi, totaliter,

a negara diartikan seperangkat

prinsip dasar yg mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk negara,

Sistem ketatanegaraan suatu negara terdiri dari ketentuan-ketentuan

mengenai bentuk negara (kesatuan atau federal), bentuk pemerintahan

(republic atau kerajaan), sistem pemerintahan (parlementer atau

presidensiil), jabatan-jabatan negara atau lembaga-lembaga negara yang

meliputi cara mengisi jabatan negara, hubungan antara jabatan-jabatan

negara, wewenang jabatan negara, hubungan antara rakyat dengan negara

dan satuan-satuan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

Setiap sistem ketatanegaraan mengandung dua aspek yakni aspek utama

yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta

hubungannya satu sama lain diantara lembaga-lembaga negara tersebut,

dan aspek hubungan antara lembaga negara dengan warga negara (Lukman

Hakim, 2010 : 42).

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud di sini adalah

seperangkat prinsip dasar dan aturan yang mengenai susunan negara atau

pemerintahan, bentuk negara atau pemerintahan, hubungan tata kerja antar

lembaga negara atau pemerintahan dan sebagainya yang menjadi dasar

pengaturan negara atau pemerintahan di Indonesia. Dengan pengertian


commit to user

12

sistem ketatanegaraan Indonesia yang demikian ini, maka pada hakikatnya

esensi sistem ketatanegaraan Indonesia ini adalah Hukum Tata Negara

Indonesia, yang meliputi hukum konstitusi dan konvensi ketatanegaraan

(the Law of the Constitution dan the Convention of the Constitution)

(Widodo Ekatjahjana, 2008 : 20).

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan sebagai suatu Negara Hukum

(Rechtsstaat

desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah

dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang

hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat

dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara

hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara

Hukum. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen

kelembagaan (elemen institusional), (2) elemen kaedah aturan (elemen

instrumental), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang

menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu

(elemen subjektif dan kultural). (Jimly Asshiddiqie, 2006: 1).

adalah di tangan rakyat dan dilakukan berdasar Undang-

sesungguhnya telah cukup mengisyaratkan Indonesia adalah negara

demokrasi meski tidak ekplisit dinyatakan demikian. Hanya ditegaskan

(rechtstaat). Menurut

Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Budiyanto, ada empat prinsip

yang menjadi ciri dari negara hukum, yaitu :

1) Pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia

2) Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia

3) Legalitas pemerintahan (pemerintahan berdasarkan hukum)

4) Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat

pelanggaran hak asasi manusia (Budiyanto, 2003: 51).


commit to user

13

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie ada 12 (dua belas) prinsip

negara hukum modern (rechtsstaat), yaitu:

1) Supremasi hukum (Supremacy of Law)

2) Persamaan dalam hukum (Equality before the law)

3) Asas Legalitas (Due process of law)

4) Pembatasan kekuasaan

5) Organ-organ eksekutif independen

6) Peradilan bebas dan tidak memihak

7) Peradilan tata usaha negara

8) Peradilan tata negara

9) Perlindungan HAM

10) Bersifat demokratis (Democratische Rechsstaat)

11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare

Rechtsstaat)

12) Transparansi dan kontrol sosial (Jimly Asshiddiqie,

www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indon

esia.pdf).

Berdasarkan ciri-ciri di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia

merupakan negara hukum. Selain itu telah disebutkan juga Pembukaan dan

Batang Tubuh UUD 1945 menjamin akan terpenuhinya hak-hak warga

negara. Di antaranya dalam Pembukaan alenia I menegaskan bahwa

kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Sedangkan dalam Batang Tubuh

UUD 1945 terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31. Ciri yang

menyangkut peradilan yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi

oleh kekuatan apapun dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

merupakan kekuasaan

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

b. Prinsip Check and Balances

Tujuan bernegara yang dipandang paling sesuai dengan semangat

masyarakat modern adalah melindungi hak asasi manusia dan memajukan


commit to user

14

kesejahteraan umum. Di sisi lain, negara dihadapkan pada hukum besi

kekuasaan yang sudah diakui dan terjadi sepanjang sejarah, yaitu power

tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, seperti yang pernah

dinyatakan Lord Acton. Untuk itu, berbagai sistem ketatanegaraan telah

dikembangkan, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Salah satu sistem

tersebut adalah diterapkannya prinsip check and balances, atau prinsip

saling mengawasi dan mengimbangi. Prinsip check and balances dapat

dilacak awal mulanya dari teori pemisahan kekuasaan. Prinsip ini lahir

agar dalam pemisahan kekuasaan tidak terjadi kebuntuan hubungan

antarcabang kekuasaan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan

Politics

menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara dibagi menjadi tiga bagian,

yaitu pertama, kekuasaan untuk mengadakan peraturan-peraturan berupa

prinsip-prinsip yang harus ditaati warga negara, yang disebut kekuasaan

legislatif. Kedua, kekuasaan untuk melaksanakan peraturan-peraturan,

yang disebut kekuasaan eksekutif. Ketiga, kekuasaan untuk menyatakan

apakah anggota masyarakat bertingkah laku sesuai dengan peraturan

legislatif dan apakah kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan peraturan

legislatif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada, yang disebut

kekuasaan yudikatif (Uni Sosial Demokrat, Janedjri M Jafar. Konstitusi

Indonesia Checks and Balances

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7826&coid=3&caid=21

&gid=3).

Ketika gerakan reformasi berhasil menjebol tembok sakralisasi

UUD 1945, banyak hal yang dikemukakan oleh masyarakat, terutama

kalangan akademisi, berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki UUD

1945 agar ia mampu membangun sistem ketataanegaraan dan sistem

politik yang demokratis. Salah satu gagasan perubahan yang ketika itu

ditawarkan adalah usulan tentang sistem dan mekanisme check and

balances di dalam sistem ketatanegaraan dan sistem politik. Usulan ini

penting artinya karena selama era dua orde sebelumya dapat dikatakan


commit to user

15

bahwa check and balances itu tidak ada. Dalam pembuatan undang-

undang misalnya, seluruhnya didominasi oleh eksekutif, baik proses

inisiatifnya maupun pengesahannya.Itulah sebabnya, ketika reformasi

membuka pintu peluang bagi dilakukannya Amandemen atas UUD 1945,

maka yang cukup menonjol disuarakan adalah memasukan sistem check

and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga yudikatif.

Dalam hal hubungan antara Presiden dan DPR, maka dominasi Presiden

dalam proses legislasi digeser ke DPR (Mahfud MD,2010 :66-67).

Dengan adanya perubahan kekuasaan pembentukan undang-undang

yang semula dimiliki oleh Presiden menjadi dimiliki oleh DPR

berdasarkan hasil Perubahan UUD 1945, terutama Pasal 5 ayat (1) dan

Pasal 20 ayat (1), maka yang disebut sebagai lembaga legislatif utama

adalah DPR, sedangkan lembaga eksekutif adalah Presiden. Walaupun

dalam proses pembuatan suatu undang-undang dibutuhkan persetujuan

Presiden, namun fungsi Presiden dalam hal ini adalah sebagai co-

legislator, bukan sebagai legislator utama. Sedangkan kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh MA (dan badan-badan peradilan di bawahnya)

dan MK berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hubungan antara

kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, kekuasaan legislatif

oleh DPR dan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh MA dan MK

merupakan perwujudan sistem check and balances. Sistem check and

balances dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang

dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga

pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan

antarlembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu

ada peran lembaga lain (Jimly Asshiddiqie, 2010: 22).

UUD 1945 hasil amandemen, menentukan prinsip kedaulatan rakyat

yang dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation

of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi

lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu

sama lain berdasarkan prinsip check and balances. Cabang kekuasaan


commit to user

16

legislatif tetap berada di MPR, tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga

perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk

melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, disamping lembaga

legislatif dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan

eksekutif berada ditangan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk

memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden,

dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung. Sedangkan cabang kekuasaan

kehakiman dipegang oleh MA dan MK. MPR tetap merupakan rumah

penjelmaan seluruh rakyat yang strukturnya dikembangkan dalam dua

kamar, yaitu DPR dan DPRD. Prinsip perwakilan daerah dalam DPRD

harus dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat dalam DPR.

Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat

dijelmakan ke dalam MPR yang terdiri dari dua pintu. Kedudukan MPR

yang terdiri dari dua lembaga perwakilan itu itu adalah sederajad dengan

Presiden dan MA dan MK. Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif,

dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama

lain sesuai dengan prinsip check and balances. Dengan adanya prinsip

check and balances, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan

bahkan dikontrol dengan sesebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan

kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang

kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang

bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya (

Jimly Asshiddiqie, 2003: 6).

2. Tinjauan tentang Lembaga Negara

a. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga Negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki

istilah tunggal dan seragam. Di dalam literatur Inggris, lembaga negara

disebut dengan istilah political institution, sedangkan dalam bahasa

Belanda dikenal dengan istilah staat organen atau staatsorgaan untuk

mengartikan lembaga negara (Firmansyah Arifin dkk, 2005: 29).


commit to user

17

Sementara di Indonesia sendiri, secara baku digunakan istilah lembaga

negara, badan negara atau organ negara (Jimly Asshiddiqie, 2006:31).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata lembaga antara lain

diartikan

badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari

perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang

biasa disebut Organisasi Non Pemerintah yang dalam bahasa Inggris

disebut Non Government Organization

apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut

sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah

legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran (Jimly

Asshiddiqie, 2006: 31).

Bentuk-bentuk organisasi negara baik pada tingkat nasional maupun

daerah, dewasa ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, berdasarkan

gagasan Montesquieu yang terkenal dengan doktrin trias politica, sulit

melepaskan diri dari pengertian bahwa lembaga negara itu selalu terkait

dengan tiga cabang alat-alat perlengkapan negara, yaitu legislatif,

eksekutif, dan yudikatif. Hingga konsep lembaga negara juga selalu harus

terkait dengan pengertian ketiga cabang kekuasaan itu (Jimly Asshiddiqie,

2006: 33).

Organisasi negara memiliki dua unsur pokok yang saling berkaitan,

yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk dan wadahnya, sedangkan

functie adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: form,

jerman: vorm), sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud

pembentukannya. Dalam naskah UUD 1945, organ-organ yang dimaksud,

ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan

eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut

bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur

dengan peraturan yang lebih rendah (Cornelis Lay, 2006: 21).


commit to user

18

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga

pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen. Ada yang dibentuk

berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD 1945, ada pula yang

dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan bahkan

ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki

atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat

pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD 1945 merupakan

organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang

merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk

berdasarkan keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan

derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya (Jimly


b. Pembedaan Lembaga Negara

1) Dari segi Hierarki

Pembedaan lembaga negara berdasarkan hierarki antar

lembaga negara itu penting untuk ditentukan, karena harus ada

pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang

menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi

dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata

tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap

para pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai yaitu,

kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan

kewenangannya dan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau

penunjang dalam sistem kekuasaan negara (Jimly Asshiddiqie, 2006:

105). Dari segi hierarkinya dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

(a) Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara,

yaitu:

(1) Presiden dan Wakil Presiden;

(2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

(3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);


commit to user

19

(4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

(5) Mahkamah Konstitusi (MK);

(6) Mahkamah Agung (MA);

(7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(b) Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja, Ada yang

mendapatkan kewenangannya dari UUD 1945, dan ada pula yang

mendapatkan kewenangannya dari undang-undang. Yang

mendapatkan kewenangan dari UUD 1945, misalnya, adalah:

(1) Menteri Negara;

(2) Tentara Nasional Indonesia;

(3) Kepolisian Negara;

(4) Komisi Yudisial;

(5) Komisi pemilihan umum;

(6) Bank sentral.

Dari keenam lembaga atau organ negara tersebut di atas, yang

secara tegas ditentukan nama dan kewenangannya dalam UUD 1945

adalah Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi Pemilihan Umum hanya

disebutkan kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga

penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi, nama

lembaganya apa, tidak secara tegas disebut, karena perkataan komisi

pemilihan umum tidak disebut dengan huruf besar (Jimly Asshiddiqie,

2006: 106).

Selain itu, nama dan kewenangan bank sentral juga tidak

tercantum eksplisit dalam UUD 1945. Ketentuan Pasal 23D UUD 1945

hanya menyatakan,

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, Tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Bahwa bank sentral itu diberi nama seperti yang sudah dikenal selama


commit to user

20

undang-undang. Demikian pula dengan kewenangan bank sentral itu,

menurut Pasal 23D tersebut, akan diatur dengan Undang-Undang.

Kemudian lembaga negara yang dibentuk dan mendapat

kewenangan dari Undang-Undang, yaitu:

(1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi;

(3) Komisi Penyiaran Indonesia;

(4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

(5) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

(6) Komisi Kedokteran Indonesia, dan lain-lain sebagainya.

(c) Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori

lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari

regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.

Misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman

Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden belaka.

Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas

kebijakan presiden. Jika presiden hendak membubarkannya lagi,

maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya

sepenuhnya tergantung kepada kebijakan presiden (Jimly


2) Dari segi Fungsinya

Berdasarkan pembedaan tersebut ada lembaga negara yang

dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (primary

constitutional organs), dan ada pula yang merupakan organ pendukung

atau penunjang (auxiliary state organs). Untuk memahami perbedaan

di antara keduanya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan

dalam tiga ranah, yaitu ranah kekuasaan eksekutif atau pelaksana,

kekuasaan legislatif atau fungsi pengawasan dan kekuasaan kehakiman

atau fungsi yudisial (Jimly Asshiddiqie, 2006: 112).


commit to user

21

c. Pengertian Lembaga Negara Independen

Lembaga Negara pada tiga dasarwasa terakhir abad ke-20

mengalami perkembangan yang pesat. Dalam perkembangannya sebagian

besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang

mempunyai fungsi pembantu, bukan yang berfungsi utama. Lembaga-

lembaga baru tersebut diantaranya, state auxiliary institutions, atau state

auxiliary organ yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia

berarti institusi negara penunjang atau organ negara penunjang. Para ahli

hukum tata negara Indonesia tidak memiliki padanan kata yang sama

untuk menyebut lembaga ini. Banyak istilah untuk menyebut jenis-jenis

lembaga tersebut, diantaranya adalah lembaga negara independen,

lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara

melayani dan lembaga negara mandiri. Pada dasarnya, pembentukan

lembaga-lembaga negara mandiri atau apa pun namanya di Indonesia

dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat

memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika

tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan

munculnya era demokrasi (T.M. Luthfi Yazid, 2004: 2).

Secara lebih lengkap, pembentukan lembaga-lembaga negara

mandiri di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting. Pertama, tidak

adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat

adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan

sulit untuk diberantas. Kedua, tidak independennya lembaga-lembaga

negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu

kekuasaan tertentu. Ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara

yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam

masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun

eksternal. Keempat, adanya pengaruh global yang menunukkan adanya

kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga

negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (independent

bodies) atau lembaga pengawas yang dianggap sebagai suatu kebutuhan


commit to user

22

dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi

bagian dari sistem yang harus diperbaiki. Kelima, adanya pengaruh dari

lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga

tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi (Patrialis

Akbar, Dinamika Lembaga-lembaga Negara Mandiri di Indonesia Pasca

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945,

http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/658-dinamika-lembaga-

lembaga-negara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-

dasar-1945.html , diakses pada Jumat, 15 Juni 2012 pukul 20.00 WIB).

Lembaga negara independen sekilas memang menyerupai organisasi

non pemerintah atau non governmental organization (NGO) karena berada

di luar struktur pemerintahan eksekutif. Akan tetapi, keberadaannya yang

bersifat publik, sumber pendanaan yang berasal dari publik, serta bertujuan

untuk kepentingan publik, membuatnya tidak dapat disebut sebagai NGO

dalam arti sebenarnya. Sebagian ahli tetap mengelompokkan lembaga

independen semacam ini dalam lingkup kekuasaan eksekutif, namun

terdapat pula beberapa sarjana yang menempatkannya secara tersendiri

sebagai cabang keempat dalam kekuasaan pemerintahan. Secara teoritis,

lembaga negara bantu bermula dari kehendak negara untuk membuat

lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-

negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus

menjadi pegawai negara. Gagasan lembaga negara independen sebenarnya

berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan

dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, ia

diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan

akuntabilitas horizontal. Munculnya lembaga negara independen

dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya

prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan

melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya (Fariz

pradipta, Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Hukum


commit to user

23

Ketatanegaraan Indonesia,

http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/12/kedudukan-lembaga-negara-

bantu-didalam.html, diakses pada Jumat, 15 Juni 2012 pukul 21.00 WIB).

Lembaga-lembaga independen itu sebagian lebih dekat ke fungsi

legislatif dan regulatif, sebagian lagi lebih dekat ke fungsi administratif-

eksekutif, dan bahkan ada juga yang lebih dekat kepada cabang kekuasaan

yudikatif kadang-kadang lembaga-lembaga baru tersebut menjalankan

fungsi yang bersifat campuran, dan bersifat independen (independent

bodies). Misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia fungsinya lebih

dekat ke fungsi perjuangan aspirasi seperti DPR tetapi sekaligus dekat

dengan fungsi pengadilan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas

hubungannya sangat dekat dengan fungsi pengawasan oleh DPR.

Meskipun demikian, substansi tugas BPK itu sebenarnya juga mempunyai

sifat quasi atau semi peradilan (Jimly Asshiddiqie, 2006: 23).

Komisi Yudisial jelas lebih dekat ke cabang kekuasaan kehakiman.

Di samping itu, ada pula organ Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM), dan sebagainya. Berbeda dari Komisi Yudisial yang

tercantum eksplisit dalam Pasal 24B UUD 1945, ketiga lembaga terakhir

ini belum diatur dalam UUD 1945, melainkan hanya diatur dalam undang-

undang. Namun, pengaturan mengenai hal ini terkait erat dengan delegasi

pengaturan yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang

menyatakan,

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Karena itu, ketiga lembaga tersebut dapat dikatakan memiliki

constitutional importance yang setara dengan lembaga lain yang secara

eksplisit diatur dalam UUD 1945, seperti TNI, Kepolisian, dan Komisi

Yudisial. Dalam sistem demokrasi dan negara hukum, kita tidak mungkin

menganggap Kepolisian lebih penting daripada Kejaksaan Agung hanya

karena Kepolisian diatur keberadaannya dalam UUD 1945 sedangkan

Kejaksaan Agung sama sekali belum ditentukan keberadaannya dalam


commit to user

24

UUD 1945. Demikian pula dengan lembaga-lembaga seperti Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU), dan lain sebagainya yang dibentuk berdasarkan

ketentuan undang-undang. Pada umumnya lembaga-lembaga ini bersifat

independen dan mempunyai fungsi campuran Antara sifat legislatif,

eksekutif, dan/atau sekaligus yudikatif (Jimly Asshiddiqie, 2006: 24).

Pembentukan lembaga-lembaga negara bantu tersebut juga harus memiliki

landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas. Dengan demikian,

keberadaannya dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik pada

umumnya serta bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya.

dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, mengatakan bahwa

aspek kuantitas lembaga-lembaga tersebut tidak menjadi masalah asalkan

keberadaan dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsip sebagai

berikut:

1) Prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah gagasan yang

menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan

pemerintahan yang ada dapat dibatasi. Pembatasan tersebut dapat

diperkuat sehingga menjadi suatu mekanisme yang tetap. Dengan

demikian, pembentukan lembaga-lembaga negara bantu ditujukan

untuk menegaskan dan memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme

agar hak-hak dasar warga negara semakin terjamin serta demokrasi

dapat terjaga.

2) Prinsip checks and balances. Ketiadaan mekanisme checks and

balances dalam sistem bernegara merupakan salah satu penyebab

banyaknya penyimpangan di masa lalu. Supremasi MPR dan dominasi

kekuatan eksekutif dalam praktik pemerintahan pada masa

prareformasi telah menghambat proses demokrasi secara sehat.

Ketiadaan mekanisme saling kontrol antar cabang kekuasaan tersebut

mengakibatkan pemerintahan yang totaliter serta munculnya praktik


commit to user

25

penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Prinsip checks and

balances menjadi roh bagi pembangunan dan pengembangan

demokrasi. Pembentukan organ-organ kelembagaan negara harus

bertolak dari kerangka dasar sistem UUD Negara RI Tahun 1945 untuk

menciptakan mekanisme checks and balances.

3) Prinsip integrasi. Selain harus mempunyai fungsi dan kewenangan

yang jelas, konsep kelembagaan negara juga harus membentuk suatu

kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsinya. Pembentukan

suatu lembaga negara tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan

harus dikaitkan keberadaannya dengan lembaga-lembaga lain yang

telah eksis. Proses pembentukan lembaga-lembaga negara yang tidak

integral dapat mengakibatkan tumpang-tindihnya kewenangan antar

lembaga yang ada sehingga menimbulkan tidak efektifnya

penyelenggaraan pemerintahan.

4) Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat. Pada dasarnya, pembentukan

lembaga negara ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan warganya

serta menjamin hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam

konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan serta

pembentukan lembaga-lembaga politik dan hukum harus mengacu

kepada prinsip pemerintahan, yaitu harus dijalankan untuk kepentingan

umum dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan serta tetap

memelihara hak-

67).

3. Tinjauan tentang Penyiaran

a. Pengertian Penyiaran

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang

Penyiaran memberikan pengertian mengenai penyiaran, yaitu pada Pasal 1

angka 2 yang berbunyi:

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui


commit to user

26

udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Penyiaran dipahami sebagai pemancarluasan rangkaian pesan dalam

bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis,

karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima

melalui perangkat penerima siaran, sebagai cara untuk menciptakan

pengalaman bersama bagi jutaan orang yang tinggal bersama dalam

komunitas atau negara. Dengan demikian akan tercipta dampak berupa

dorongan sosial dan terciptanya proses adaptasi sosial (Geof Mulgan,

1995: 136). Penggunaan istilah penyiaran secara makro mengacu pada

media elektronik radio dan televisi. Menurut peneliti media dari Mudoch

University, Krishna Sen, media penyiaran televisi adalah kehidupan

pribadi dari sebuah negara bangsa (the private life of the nation state). Hal

ini menyangkut kepentingan pribadi dan ruang publik sehingga di banyak

negara media penyiaran diatur oleh badan khusus yang dibentuk oleh

negara (Krishna Sen, 1997 : 11).

b. Pengertian Sistem Penyiaran

Sistem Penyiaran adalah rangkaian penyelenggaraan penyiaran yang

teratur dan menggambarkan interaksi berbagai elemen di dalamnya seperti

tata nilai, institusi, individu, broadcaster, dan program siaran. Sistem

penyiaran melengkapi pula prosedur dan klasifikasi yang tersimpul dalam

aturan main, seperti undang-undang. Ruang lingkup lahirnya wacana

sistem penyiaran berita semakin luas dan kompleks karena adanya

pendanaan dan pengawasan publik atas media siaran radio dan televisi

(masduki, 2007: 3). Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun

2002 tentang Penyiaran, mendefinisikan mengenai sistem penyiaran

nasional, pada Pasal 1 angka 10 :

Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana


commit to user

27

tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Hukum Penyiaran

Hukum Penyiaran merupakan bagian terkecil dari kajian Hukum

Telekomunikasi. Hukum Telekomunikasi sendiri adalah hukum khusus

atau lex specialis yang mengkaji dan mengatur hal-hal yang berkenaan

dengan telekomunikasi. Hukum telekomunikasi bersandar pada konvensi-

konvensi, perjanjian-perjanjian internasional, dan kebiasaan internasional

(international costumary law) yang sejak awal komunikasi terpelihara dan

terus berkembang hingga saat ini. Disamping itu setelah ditetapkannya

International Telecommunication Union (ITU) sebagai organ khusus PBB

yang mengatur masalah telekomunikasi, peraturan-peraturan internasional

seperti konvensi, konstitusi, dan resolusi ITU menjadi pedoman utama

dalam pembentukan aturan nasional. Akan tetapi, mengingat eksklusifitas

kedaulatan negara, maka setiap negara berhak untuk membuat

peraturannya sendiri berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi

(domain reserve). Hal ini diakui dalam pramble ITU Constitution bahwa

...fully recognizing the sovereign right of each State to regulate its

telecommunication... -4). Berdasarkan itu untuk

mengkaji perihal penyiaran, akan terdapat empat substansi hukum yang

berbeda, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu :

5) Aspek Hukum Teknis

Substansi yang pertama ialah persoalan teknikal atau aspek

teknologi (Technology aspect). Tergolong dalam substansi hukum

pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknik operasional

lembaga penyiaran, seperti penggunaan spektrum frekuensi, sampai

dengan digitalisasi penyiaran. Dalam hal ini, pranata hukum nasional

dengan pranata hukum internasional saling terkait.

6) Aspek Hukum Perizinan

Aspek hukum perizinan penyiaran di Indonesia, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan


commit to user

28

peraturan pelaksana lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah paparan

tentang sistem stasiun jaringan dan prediksi tentang mekanisme

perizinan sistem penyiaran digitalisasi.

7) Aspek Hukum Program Siaran

Aspek hukum program siaran meliputi aturan tentang boleh dan

tidak boleh suatu program siaran untuk disiarkan, standar program dan

isi siaran, serta aturan-aturan hukum lain yang harus dipatuhi oleh

praktisi penyiaran. Dalam konteks ini, hanya akan berkaitan dengan

sistem hukum nasional Indonesia, karena ITU sendiri tidak mengatur

secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan konten. Hal tersebut

dapat dipahami mengingat adanya perbedaan antar sistem hukum dan

yang terutama budaya suatu negara dengan negara lainnya.

8) Aspek Hukum Pidana Dalam Penyiaran

Ketentuan-ketentuan pidana yang dipaparkan tidak hanya

bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tetapi

ketentuan pidana lainya yang berkaitan erat atau dapat dikenakan

kepada praktik penyiaran yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan yang lainnya ( judhariksawan, 2010 :6-7).

d. Lembaga Penyiaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah

membagi lembaga penyiaran kedalam empat jenis yaitu:

1) Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang

berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat

independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan

untuk kepentingan masyarakat. LPP terdiri atas Radio Republik

Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat

penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Di daerah

provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran

Publik lokal, dengan catatan tidak atau belum dilayani oleh RRI

maupun TVRI setempat. Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat


commit to user

29

diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan

Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran

Publik berasal dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan

masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan

penyelenggaraan penyiaran.

2) Lembaga Penyiaran Swasta

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang

bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang

usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran

televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran

dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

LPS adalah lembaga yang bersifat profit oriented atau bisnis murni,

dengan modal awal dan pemegang sahamnya harus bersumber dari

modal dalam negeri.

3) Lembaga Penyiaran Komunitas

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran

yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas

tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar

rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani

kepentingan komunitasnya. LPK diselenggarakan tidak untuk mencari

laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang

mencari keuntungan semata. Dimaksudkan untuk mendidik dan

memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan

melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan

informasi yang menggambarkan identitas bangsa. LPK merupakan

komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya tidak mewakili

organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional,

tidak terkait dengan organisasi terlarang, dan tidak untuk kepentingan


commit to user

30

propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu. Dari sisi

pembiayaan , LPK didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi

komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.

4) Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) adalah lembaga

penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya

hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib

terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran

berlangganan. LPB diselenggarakan berdasarkan klasifikasi: Lembaga

Penyiaran Berlangganan melalui satelit, Lembaga Penyiaran

Berlangganan melalui kabel, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan

melalui terestrial. Dalam menyelenggarakan siarannya, LPB harus

mempunyai izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran

melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan

disiarkan atau disalurkan, menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per

seratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari

lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta, dan

menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri

berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1

(satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri. Pembiayaan

Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari iuran berlangganan, dan

usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

4. Tinjauan tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

a. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan sebuah lembaga

independen di Indonesia yang berfungsi sebagai regulator

penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, kedudukannya setingkat dengan

lembaga negara lainnya. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan

undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang

Penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi).


commit to user

31

Anggota KPI Pusat terdiri dari 9 anggota komisioner yang dipilih oleh

Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan KPI Daerah terdiri dari 7 anggota

komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain

itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN dan KPI

Daerah dibiayai oleh APBD (Komisi Penyiaran Indonesia,

http://www.kpi.go.id/tentang-kpi/kelembagaan/profil-kpi).

KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri

dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI

merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi

serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, dengan

mengembangkan program-program kerja dan memperhatikan tujuan yang

diamanatkan sesuai Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3, yang

berbunyi:

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga

bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi

siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar

kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan

KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan

bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani

pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media

(Komisi Penyiaran Indonesia, http://www.kpi.go.id/tentang-

kpi/kelembagaan/profil-kpi).

b. Visi dan Misi KPI

Visi dan misi merupakan dua hal yang menentukan arah bagi setiap

lembaga, atau bahkan individu, yang di dalamnya terdapat cita-cita.


commit to user

32

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), merupakan sebuah lembaga yang

diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan penyiaran , dalam situs resmi

KPI, disebutkan visi dan misi KPI adalah sebagai berikut:

1) Visi : Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

2) Misi : a) Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan

pengembangan isi siaran; b) Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan

terhadap struktur sistem siaran dan profesionalisme penyiaran; c) Membangun kelembagaan KPI dan pastisipasi masyarakat

terhadap penyelenggaraan penyiaran; d) Meningkatkan kapasitas sekretariat KPI (Komisi Penyiaran

Indonesia, http://www.kpi.go.id/tentang-kpi/kelembagaan/visi-dan-misi).

c. Wewenang KPI

Disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun

2002 tentang Penyiaran, dalam menjalankan fungsinya, KPI berwenang :

1) menetapkan standar program siaran;menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;

2) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

3) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

4) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

d. Tugas dan Kewajiban KPI

Selain wewenang di atas, menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI mempunyai tugas dan

kewajiban, yaitu :

1) menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;

2) ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; 3) ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga

penyiaran dan industri terkait; 4) memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan

seimbang;


commit to user

33

5) menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan

6) menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

e. Keanggotaan KPI

Secara organisatoris, dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, anggota KPI pusat berjumlah

sembilan orang dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang dipilih

dari dan oleh anggota, sedangkan KPI daerah berjumlah tujuh orang yang

pimpinannya juga terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua yang dipilih

dengan cara yang sama. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI

pusat dan KPI daerah, selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali hanya

untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sebagai lembaga negara KPI

dibiayai oleh negara, untuk KPI pusat dibiayai dari APBN, KPI daerah

dibiayai dari APBD.

Dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor

32 tahun 2002 tentang Penyiaran, anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, KPI Daerah anggotanya dipilih

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat

melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Anggota KPI Pusat

secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia, untuk anggota KPI Daerah secara

administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi.


commit to user

34

B. Kerangka Pemikiran

Keterangan Kerangka Pemikiran :

Kerangka pemikiran dalam bentuk skema diatas menjelaskan alur

pemikiran penulis dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah dan

menjabarkan serta menemukan jawaban atas kedudukan Komisi Penyiaran

Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan

Republik Indonesia.

Setelah dilakukan empat perubahan dalam amandemen UUD 1945,

memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara serta munculnya

berbagai lembaga negara independen yang bersifat sebagai penunjang (auxiliary

state organs) dari lembaga-lembaga negara utama sebagai bentuk eksperimentasi

kelembagaan. Salah satunya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yaitu

lembaga negara yang diedialkan independen dalam artian bebas dari campur

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Lembaga Negara Independen

Fungsi KPI dalam penyelenggaraan penyiaran di

Indonesia

Eksistensi KPI sebagai Lembaga Negara Independen dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia

Kedudukan KPI sebagai Lembaga Negara Independen dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia


commit to user

35

tangan cabang kekuasaan manapun, dan karenanya berada di luar ranah kekuasaan

eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran, terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di

Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-Undang tersebut

yaitu, lahirnya sebuah lembaga negara independen yang bernama KPI. KPI

berperan dalam mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat, yang

merupakan wujud peran serta masyarakat akan penyiaran serta mendapatkan

kewenangan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, menarik untuk dikaji mengenai

bagaimana eksistensi KPI sebagai lembaga negara independen dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia, dan apa saja fungsi KPI dalam

penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, sehingga kedudukan KPI sebagai

lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

dapat terjawab.


commit to user

36

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA

NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA

KPI merupakan lembaga negara yang independen, maka sebelum

dibahas lebih lanjut mengenai eksistensi KPI sebagai lembaga negara independen

dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia perlu diketahui dan dipahami

lebih jauh mengenai independensi Kelembagaan KPI, terlebih dahulu Penulis

menguraikan beberapa karakteristik kelembagaan, ciri dan sifat komisi negara

independen menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Independensi Kelembagaan KPI

a. Wiliam F. Funk, & Richard H. Seamon, menguraikan karakteristik komisi

negara independen sebagai berikut :

1) Pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan

berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang

pembentukan komisi yang bersangkutan (mekanisme hukum).

2) Kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pimpinan.

3) Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai

politik tertentu (non partisan).

4) Masa jabatan para pimpinan komisi tidak habis secara bersamaan,

tetapi bergantian (staggered terms).

b. Wiliam F. Fox Jr., secara ringkas menjelaskan bahwa :

1) Suatu komisi negara adalah independen bila dinyatakan secara tegas

oleh parlemen dalam undang-undang komisi tersebut (syarat normatif).

2) Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (discretionary

decision) pemberhentian sang pimpinan komisi.


commit to user

37

c. Milakovich dan Gordon, secara rinci menentukan karakteristik komisi

negara independen sebagai berikut :

1) Komisi ini memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolegial,

sehingga keputusan-keputusan diambil secara kolektif.

2) Anggota atau para komisioner lembaga ini tidak menjalani apa yang

menjadi keinginan presiden sebagaimana jabatan yang dipilih oleh

presiden lainnya.

3) Masa jabatan para komisioner ini biasanya definitif dan cukup

panjang.

4) Periode jabatannya bersifat staggered. Artinya, setiap tahun setiap

komisioner berganti secara bertahap dan oleh karena itu seorang

presiden tidak bisa menguasai secara penuh kepemimpinan lembaga-

lembaga terkait.

5) Jumlah anggota atau komisioner ini bersifat ganjil dan keputusan

diambil secara mayoritas suara.

6) Keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan

yang bersifat partisan.

Guna kepentingan identifikasi apakah KPI merupakan sebuah lembaga

negara yang independen maka penulis merangkum atau mengintegrasikan

keseluruhan karakteristik yang berfungsi sebagai pisau analisis, yang penulis

dasarkan pada pendapat: a Wiliam F. Funk, & Richard H. Seamon, b Wiliam

F. Fox Jr., c Milakovich dan Gordon, sebagaimana diuraikan sebelumnya,

mengingat banyaknya kesamaan pendapat di antara para ahli tersebut :

1) Independensi komisi dinyatakan secara tegas oleh pembentuk undang-

undang dalam undang-undang komisi tersebut. Karakteristik ini,

penulis kategorikan sebagaai syarat normatif.

2) Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun

control dari cabang eksekutif. Karakteristik ini, penulis kategorikan

sebagai syarat yang harus ada (conditio sine qua non) apabila suatu

lembaga negara dikategorikan sebagai komisi negara independen.


commit to user

38

3) Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan

mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata

berdasarkan kehendak Presiden (political appointee). Mekanisme

tertentu yang diatur khusus ini berarti pengangkatan atau perekrutan

anggota komisi dilakukan melalui tahapan atau cara pemilihan yang

diatur dan ditentukan khusus dalam peraturan perundang-ndangan

yang berlaku. Sedangkan pemberhentian anggota komisi dilakukan

melalui mekanisme tersendiri, termasuk karena alasan pelanggaran

hukum.

4) Kepemimpinan kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner

bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.

5) Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai

politik tertentu.

6) Masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan,

tetapi bergantian (staggered terms).

7) Keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan

yang bersifat nonpartisan. Istilah non partisan mengacu pada artian

keanggotaan yang bukan berasal dari partai, atau berhenti dari

keanggotaan partai politik.

Independensi kelembagaan KPI tercermin dalam Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa

-hal

kekuasaan lain. Pasal ini juga menunjukan bahwa KPI merupakan sebuah

lembaga negara, pen

amanat dari undang-undang.

Pemberhentian dan pengangkatan anggota KPI menggunakan

mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan

kehendak Presiden. Mekanisme dimaksud, pengangkatan diatur dalam Pasal 9

ayat (2), dan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sedangkan


commit to user

39

pemberhentian diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11. Kepemimpinan

KPI bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota KPI Pusat 9 (Sembilan) orang

dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang. Masa jabatan para pemimpin KPI

definitif, dan habis secara bersamaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 9 ayat

Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1

KPI hanya memenuhi karakteristik masa jabatan pimpinan definitif, namun

tidak menggunakan penggantian secara bertahap (staggered terms).

Independensi dari KPI juga dapat dilihat dari independensi

keanggotaan KPI. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut, bukan anggota

l

Keanggotaan KPI tidak ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan

yang bersifat nonpartisan. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1), yang tidak

ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisan.

Berdasarkan analisis diatas, tampak jelas bahwa KPI memenuhi

karakteristik syarat normatif dan syarat teoritis dengan catatan tidak

menggunakan penggantian secara bertahap (staggered terms). Dengan

demikian, KPI merupakan komisi negara independen.

2. Check and Balances KPI terhadap cabang kekuasaan Eksekutif,

Legislatif Dan Yudikatif dalam konteks ketatanegaraan Republik

Indonesia

Meninjau keberadaan KPI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

menurut konsep pembagian kekuasaan pada prinsipnya KPI berperan sebagai

lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap

penyelenggaraan penyiaran di Negara Indonesia. Prinsip pembagian

kekuasaan yang dianut Negara Indonesia adalah pembagian kekuasaan

(separation of power) yang sesuai dengan prinsip check and balances. Teori


commit to user

40

pembagian kekuasaan mempunyai tujuan agar kekuasaan negara tidak berada

dalam satu tangan, melainkan tersebar dalam cabang-cabang kekuasaan negara

yang diwujudkan dalam pembentukan lembaga negara. Kekuasaan lembaga-

lembaga negara masih dapat saling bersentuhan antara satu sama lain yang

dibagi secara horisontal. Negara Indonesia sendiri tidak menganut teori

pembagian kekuasaan Trias Politica dari Montesque secara mutlak. Dalam

tatanan nasional maupun daerah, organisasi-organisasi negara yang dibentuk

lebih bervariasi untuk mencerminkan tiga ranah kekuasaan penyelenggara

negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam praktik ketatanegaraan

Indonesia, pemegang tiga cabang kekuasaan negara tersebut tidak hanya tiga

organ saja, tetapi tersebar dalam beberapa organ negara baik yang berfungsi di

ranah legislatif, eksekutif, yudikatif. Organisasi tersebut tidak murni

mencerminkan Teori Trias Politica karena sudah tidak relevan bagi

perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan pada pendekatan bahwa UUD 1945 telah menganut

sistem distribusi kewenangan antara lembaga negara secara fungsional

(functionally distributed system), Harjono menjelaskan, UUD 1945

menetapkan fungsi-fungsi tertentu untuk menyelenggarakan ketatanegaraan.

Fungsi-fungsi tersebut berupa penetapan dan pengubahan undang-undang

dasar, pembuat undang-undang, pelaksanaan pemerintahan, pelaksana

peradilan, dan fungsi lain untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan agar tercipta good corporate governance. Dengan demikian,

dapat dikatakan pada dasarnya check and balances komisi negara independen

terhadap tiga poros kekuasaan asli bertujuan untuk mewujudkan good

corporate governance, dan mempertahankan negara demokrasi yang

berdasarkan atas hukum ataupun negara hukum yang demokratis. Komisi

negara independen yang memiliki constitutional importance (KPK,

KOMNAS HAM) maupun yang dibentuk berdasarkan undang-undang

(PPATK, KPPU, KPI), merupakan lembaga negara yang melaksanakan fungsi

lain untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, agar tercipta

tercipta good corporate governance (Gunawan A. Tauda, 2012: 150)


commit to user

41

Lebih lanjut, rincian bentuk-bentuk check and balances antara KPI dan

tiga poros kekuasaan asli yaitu eksekutif , legislatif, dan yudikatif, penulis

uraikan pada subtopik selanjutnya. Guna kepentingan praktis penelitian,

penelusuran terkait dititikberatkan pada konstitusi Republik Indonesia, dan

dasar hukum pembentukannya saja, adapun penerapan dan penggunaan

produk-produk hukum tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada

dasarnya, bentuk-bentuk check and balances ini bersifat normatif, dalam

artian penulis dasarkan hanya pada hukum positif ( UUD1945 dan undang-

undang), uraian-uraian teoritik akan digunakan sebagai penunjang yang

penggunaanya disesuaikan kebutuhan.

a. Check and balances antara KPI dengan cabang kekuasaan Eksekutif

Penyelenggaraan penyiaran idealnya harus bebas dari kepentingan

politik dan pemodal, masing-masing negara harus menemukan cara sendiri

bercita-cita untuk mencapai tujuan ini, tantangannya adalah untuk

menciptakan sebuah regulasi yang tepat berdasarkan pemahaman jelas

mengenai pentingnya kebebasan penyelenggaraan penyiaran dari pengaruh

dan kontrol penguasa. Pada konteks ketatanegaraan kontemporer,

bertujuan mempertahankan cita negara hukum yang demokratis (Toby

Mendel and Eve Salomon, 2011: 15).

Cabang kekuasaan eksekutif merupakan sasaran utama dari komisi

negara independen untuk pelaksanaan pembatasan dan penyeimbangan

yang merupakan perwujudan dari check and balances, mengingat sebagian

besar kewenangan komisi negara independen tadinya berada pada

eksekutif. Latar belakang pembentukan KPI dilandasi semangat, salah

satunya, agar tidak terjadi campur tangan kekuasaan eksekutif dalam

penyelenggaraan penyiaran dan menghindari adanya propaganda bagi

rezim yang sedang berkuasa. Hal ini dilakukan guna membatasi dan

mengendalikan kekuasaan presiden, mengingat begitu potensialnya

lembaga eksekutif ini menyalahgunakan kekuasaannya untuk bertindak


commit to user

42

sewenang-wenang dan melanggengkan kekuasaan menuju pemerintahan

yang koruptif, uniformistik, sentralistik, ataupun totaliter.

1) Cabang kekuasaan Eksekutif terhadap KPI

Sebagai pemegang kekuasaan administratif tertinggi, kepala

negara, dan co-legislator yang powerful, bentuk check and balances

Presiden terhadap KPI dapat dirinci sebagai berikut :

a) Membentuk dan meniadakan KPI melalui (1) undang-undang

bersama DPR, dan (2) peraturan pemerintah pengganti undang-

undang yang finalisasinya tergantung pada political will DPR.

b) Menentukan besarnya anggaran yang dibutuhkan KPI, melalui

pembahasan dan persetujuan atas rancangan undang-undang

APBN.

c) Menetapkan, menambahkan, dan mengurangi kewenangan-

kewenangan pada KPI untuk melaksanakan tugas dan fungsi

tertentu melalui undang-undang, bersama-sama DPR.

d) Mengesahkan (validasi), melakukan pengangkatan dan

pemberhentian komisioner KPI selaku kepala negara, Presiden

menetapkan anggota KPI Pusat atas usul DPR RI dan anggota KPI

Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul

DPRD Provinsi.

2) KPI terhadap Cabang kekuasaan Eksekutif

menetapkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan mengarahkan kebijakan-

kebijakan, baik menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai gantinya

KPI dapat menetapkan peraturan baik yang bersifat internal maupun

yang bersifat eksternal kelembagaan (self regulatory body), untuk

menjelaskan undang-undang tertentu sebagaimana mestinya.


commit to user

43

Adapun bentuk-bentuk check and balances komisi negara

independen terhadap cabang kekuasaan eksekutif, sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan penyiaran di era Orde Baru (PraAmandemen

UUD 1945) dikendalikan dan diketuai oleh Menteri Penerangan,

yang secara struktural merupakan pembantu Presiden. Oleh sebab

itu, pada masa Orde Baru belum ada sebuah lembaga legal yang

independen yang mengatur mengenai penyelenggaraan penyiaran,

menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian

dari instrumen kekuasaan yang semata-mata digunakan bagi

kepentingan pemerintah. Lahirnya KPI menjadi syarat dasar

terlaksananya sebuah sistem penyiaran dimana menempatan publik

sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran sebagai

salah satu perwujudan demokrasi guna memberikan pelayanan

informasi publik yang sehat bagi masyarakat, seperti yang tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

b) Melakukan koordinasi, pengawasan, penindakan , dan pencegahan

atas campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Alasan utama dibentuknya KPI dikarenakan sistem penyiaran

merupakan alat strategis yang rawan dari kooptasi negara yang

dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan. Perlu

ditambahkan pula pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari

berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik

dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

c) Melakukan monitoring atas penyelenggaraan sistem penyiaran oleh

KPI. Pengawasan KPI bertujuan untuk menciptakan sistem

penyiaran yang bebas dari campur tangan pemodal maupun

kepentingan kekuasaan, menunjukan bahwa KPI merupakan satu-

satunya komisi negara independen yang memiliki kewenngan

monitoring terhadap penyelenggaraan penyiaran.

d) Perlindungan dan penegakan HAM warga negara salah satunya

oleh KPI yaitu, menjamin masyarakat dalam memperoleh


commit to user

44

informasi yang benar sesuai dengan hak asasi manusia, seperti

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran. Adanya prinsip keberagaman kepemilikan

(Diversity of Ownership) juga memberikan jaminan iklim

persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia

penyiaran di Indonesia. Kendati demikian, perlindungan,

pemajuan, penegakan, dan pemenuhanHAM terutama menjadi

tanggung jawab pemerintah.

b. Check and balances antara KPI dengan cabang kekuasaan Legislatif

Check and balances merupakan suatu prinsip saling mengimbangi

dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang lainnya. Tujuan

konsepsi ini adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuatan pada

check check and balances,

sebagai suatu pengontrolan, pengawasan, atau pembatasan yang satu

dengan yang lain agar pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-

bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Sedangkan

balance -

masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga

menimbulkan tirani. Adapun operasionalisasi dari teori check and

balances dilakukan melalui Pemberian kewenangan terhadap suatu

tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan, Pemberian

kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang

pemerintahan, Upaya hukum impeachment dari cabang pemerintahan satu

terhadap cabang pemerintahan lainnya, Pengawasan langsung dari satu

cabang pemerintahan satu terhadap yang lainnya, Pemberian wewenang

kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir jika ada pertikaian antara

badan eksekutif dan legislatif (Munir Fuady, 2009:124).

Kajian ini berpijak pada anggapan dasar bahwa KPI dalam konteks

ketatanegaraan modern, termasuk didalamnya Republik Indonesia,

merupakan cabang kekuasaan tersendiri di luar konsepsi trias politica


commit to user

45

Montesquieu, yang dapat dimaknai sebagai bagian dari teori the new

separation of power, ataupun the fourth branch of government. Sehingga

bentuk-bentuk check and balances antara KPI dan tiga poros kekuasaan

asli memiliki landasan konseptual untuk diuraikan. Dengan demikian,

berdasarkan cara-cara operasionalisasi teori check and balances yang telah

dikemukakan diatas, berikut dikemukakan bentuk-bentuk check and

balances antara KPI dengan tiga poros kekuasaan asli (Munir Fuady,

2009:125).

1) Cabang kekuasaan Legislatif terhadap KPI

DPR sebagai lembaga negara legislatif memegang kekuasaan

untuk membentuk undang-undang. Selain itu, dalam melaksanakan

fungsinya, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak

menyatakan pendapat, serta hak-hak lain yang ditentukan konstitusi

maupun undang-undang. Berdasarkan fungsi dan hak DPR ini, bentuk

check and balances DPR tehadap KPI dapat dirinci sebagai berikut :

a) Membentuk dan meniadakan KPI melalui konstitusi (bersama DPD

dalam wadah MPR) dan undang-undang.

b) Menyediakan dan menentukan besarnya anggaran yang dibutuhkan

KPI, melalui pembahasan dan persetujuan atas rancangan undang-

undang APBN.

c) Menetapkan, menambahkan, dan mengurangi kewenangan-

kewenangan pada KPI untuk melaksanakan tugas dan fungsi

tertentu melalui undang-undang. Hal ini terkait erat dengan doktrin

delegasi kewenangan (delegation doctrine), bahwa KPI dibentuk

oleh parlemen untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu saja.

Guna mempermudah KPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

parlemen atas nama rakyat mendelegasikan kewenangan kepada

KPI, yang biasanya terbatas pada urusan-urusan yang diberikan.

Kewenangan-kewenangan ini secara garis besar berupa quasi


commit to user

46

legislatif, misalnya, menciptakan aturan-aturan yang mengikat dan

berlaku untuk umum, sebagai contoh peraturan KPI mengenai

pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

d) Melakukan pengawasan terhadap KPI, dikarenakan hampir semua

komisi negara independen bertanggung jawab kepada publik, dan

-hak

lainnya yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang.

Pengawasan oleh DPR, merupakan hal yang logis, dikarenakan

komisi negara independen berdasarkan delegation doctrine,

dibentuk oleh legislator, dan pada dasarnya merupakan

perpanjangan tangan dari parlemen itu sendiri.

e) Menyetujui (verifikasi) pengangkatan dan pemberhentian pimpinan

(komisioner) KPI. Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI dan

KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat

melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Anggota KPI

Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR

RI dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh

Gubernur atas usul DPRD Provinsi.

2) KPI terhadap cabang kekuasaan Legislatif

Check and balances KPI terhadap cabang kekuasaan legislatif

hampir sama sekali tidak ada. Keterbatasan check and balances ini

merupakan kewajaran, dikarenakan komisi negara independen

berdasarkan delegation doctrine, dibentuk oleh legislator, dan pada

dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari parlemen itu sendiri.

MPR, dan DPD) sebagai

perwujudan dari kedaulatan rakyat tidak dapat dibatasi dan diimbangi


commit to user

47

c. Check and Balances antara KPI dengan cabang kekuasaan Yudikatif

Cabang kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD1945,

dilakukan MA dan MK serta badan peradilan yang berada dibawahnya.

MA dan MK dalam menjalankan fungsinya ditunjang oleh badan-badan

lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Artinya

selain MA dan MK, serta KY dan Kepolisian Negara yang sudah diatur

dalam UUD 1945, masih ada badan-badan lain yang jumlahnya lebih dari

satu yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Lembaga-lembaga dimaksud misalnya, Kejaksaan Agung, Komnas

HAM, KPK, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut,

seluas apapun kewenangan quasi yudikatif komisi negara independen,

tidak dapat menggantikan kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga

pelaksana kekuasaan yang telah ada (MA dan MK).

1) Cabang Kekuasaan Yudikatif terhadap KPI

Cabang kekuasaan yudikatif yang dimaksud dalam penelitian

ini tentunya MA dan MK, yang keduanya memiliki fungsi dan

kewenangan yang berbeda. MA adalah puncak dari kekuasaan

kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,

peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mengutip Jimly

Asshidiqie, MA pada pokoknya merupakan pengawal undang-undang.

Sedangkan MK, merupakan pengawal UUD 1945. Di samping

berfungsi sebagai pengawal konstitusi, MK juga biasa disebut lembaga

yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945

(Jimly Asshiddiqie, 2006: 152-153).

Sebagai the guardian of Indonesian law, bentuk check and

balances MA terhadap KPI dapat diuraikan sebagai berikut:


commit to user

48

a) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) UUD

1945. Produk hukum dimaksud adalah peraturan yang dibentuk

oleh KPI sebagai self regulatory body, yang diajukan judicial

review ke MA. Tingkatan dan kekuatan hukum mengikat peraturan

KPI mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 20

ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman. Judicial review ini dapat

dikategorikan sebagai bentuk pembatasan dan penyeimbangan MA

terhadap KPI. Kendati bersifat self regulatory body, KPI tidak

dapat sekehendak hati membentuk peraturan yang mengikat dan

belaku umum, dikarenakan KPI dibatasi terutama oleh kewenangan

tertentu yang ditentukan pada dasar hukum pembentukannya dan

tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, apabila diminta ataupun tidak

diminta, MA dapat memberikan fatwa (pertimbangan, keterangan,

nasihat) atas permasalahan hukum kepada lembaga negara dan

lembaga pemerintahan, yang termasuk didalamnya lembaga negara

independen salah satunya KPI.

Sebagai the guardian of constitution, bentuk check and

balances MK terhadap KPI dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945

sesuai yang termaktub dalam Pasal 24C UUD 1945. Undang-

undang yang dimaksud adalah undang-undang yang menjadi dasar

hukum pembentukan, ataupun undang-undang yang berkaitan

secara langsung maupun tidak langsung dengan KPI dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada tatanan praktik

ketatanegaraan, telah merubah, menambah, mengurangi, atau

membatalkan pasal dan atau ayat tertentu dari undang-undang yang


commit to user

49

menjadi dasar hukum pembentukan, ataupun undang-undang yang

berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan KPI

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang diajukan

konstitusionalnya ke MK.

b) Kewenangan MK untuk memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 Pasal 24C,

sebagai missal, Putusan MK Nomor 30/SKLN-IV/2006, yang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada

tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara

mengenai sengketa kewenangan antar lembaga negara antara

pemohon yaitu KPI dengan Presiden qq. Menteri Komunikasi dan

Informasi selaku termohon, dengan keputusan, menyatakan

permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

2) KPI terhadap Cabang Kekuasaan Yudikatif

Tampaknya, Cabang kekuasaan yudikatif sama sekali tidak

tersentuh check and balances KPI. Keterbatasan check and balances

ini merupakan kewajaran, dikarenakan kekuasaan kehakiman bukan

merupakan cakupan dari KPI sehingga tidak dapat dibatasi dan

diimbangi oleh KPI.

3. KPI ditinjau Menurut Fungsi Kelembagaan

Lembaga negara independen dianggap penting untuk menjamin

tegaknya demokrasi, oleh karena itu, lembaga negara independen merupakan

lembaga negara yang diedialkan independen dalam artian bebas dari campur

tangan cabang kekuasaan manapun, dan karenanya berada di luar ranah

kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Namun pada saat yang sama,

komisi negara independen memiliki fungsi dan karakter yang bersifat

gabungan diantara ketiganya. Dalam bahasa Funk dan Seamon, komisi Negara

independen tidak jarang mempunyai kekuasaan quasi legislative, quasi


commit to user

50

executive dan quasi judicial power ( wiliam F. Funk,& Richard H. Seamon,

2001: 23-24).

Menurut teori kelembagaan dari Jimly Asshiddiqie berdasarkan

pembedaan dari segi fungsinya lembaga-lembaga negara dapat dikategorikan

sebagai organ utama atau organ primer (primary constitutional organs) dan

ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (auxiliary state

organs). Untuk memahami perbedaan diantara keduanya, lembaga-lembaga

negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah: a) kekuasaan eksekutif atau

pelaksana ( administrator, bestuurzorg); b) kekuasaan legislatif dan fungsi

pengawasan; c) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial (Jimly Asshiddiqie,

2006: 113).

a. Kekuasaan Eksekutif

KPI merupakan lembaga negara penunjang yang menjalankan

program dan kegiatan baik teknis maupun administrasi terkait

penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, jika dihubungkan dengan teori

tentang kelembagaan negara yang menyebutkan bahwa lembaga negara

dapat dibedakan menurut fungsinya, KPI termasuk lembaga negara

penunjang yang menjalankan fungsi eksekutif (pelaksana administratif),

hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang

Penyiaran Pasal 8 ayat (3), ketentuan tersebut menjelaskan bahwa KPI

memiliki tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh

informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut

membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, memelihara tatanan

informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang serta menyusun

perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin

profesionalitas di bidang penyiaran. Dalam menjalankan fungsi,

wewenang ,tugas dan kewajibannya, KPI Pusat bertanggung jawab kepada

Presiden dan menyampaikan laporan kepada DPR, sesuai dengan

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang

Penyiaran.


commit to user

51

b. Kekuasaan Legislatif

Sistem pengawasan dan kekuasaan legislatif ketatanegaraan

Indonesia dipegang oleh tiga lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jika dikaitkan dengan fungsi

pengawasan dan pelaksanaan kekuasaan legislatif, KPI menjalankan fungsi

legislasi (pembuat peraturan perundang-undangan), yaitu dalam

menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang menyusun peraturan

dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, kewenangan tersebut

dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32

tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain fungsi legislasi KPI juga memiliki

fungsi pengawasan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPI adalah

mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta

standar program siaran, kewenangan tersebut dinyatakan dalam Pasal 8

ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

KPI bukanlah cabang dari MPR, DPR, atau DPD. Menurut Pasal 2

UUD 1945 menyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota

DPD yang dipilih melalui pemilu. Jadi lembaga-lembaga yang

menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan menurut UUD 1945 ada tiga

yaitu MPR, DPR dan DPD, dalam arti KPI bukan cabang dari kekuasaan

ketiga lembaga tesebut. KPI menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan

sesuai dengan kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun

2002 tentang Penyiaran.

KPI merupkan salah satu unsur pengawas masyarakat. Dalam sistem

pemerintahan Indonesia pengawasan dapat dilakukan lembaga-lembaga

diluar organ pemerintahan (pengawasan eksternal) dan dapat pula

dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan pemerintahan itu

sendiri (pengawasan internal). KPI bertindak sebagai pengawas eksternal

pemerintahan. Subjek yang diawasi oleh KPI yaitu lembaga atau

perseorangan yang tugas pokoknya berkaitan dengan dengan


commit to user

52

penyelengaraan penyiaran, antara lain Lembaga Penyiaran Publik (LPP),

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK),

Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Mengenai kedudukan KPI

dalam sistem pengawasan masyarakat, menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa KPI

merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi

serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, dalam melakukan

fungsi pengawasan, KPI bertugas menerima laporan atas aduan, sanggahan

serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran,

kemudian menampung, meneliti dan menindaklanjuti laporan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa KPI

menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislasi dan pengawas, maka

dapat disimpulkan bahwa KPI merupakan lembaga penunjang ( auxiliary

state organ) yang memiliki fungsi legislatif.

c. Kekuasaan Yudikatif

Lembaga pelaksana atau pelaku dalam bidang kekuasaan kehakiman

ada dua yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, disamping keduanya ada pula Komisi Yudisial

sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim.

KPI tidak termasuk kategori lembaga penunjang (auxiliary state

organs) yang berada dalam ranah kekuasaan kehakiman, meskipun KPI

mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya penyelenggaraan

penyiaran, namun KPI tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana

maupun perdata. Dengan demikian KPI bukanlah lembaga peradilan,

kedudukan KPI lebih merupakan lembaga administratif karena

kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif,

sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif. sehingga


commit to user

53

dapat disimpulkan bahwa KPI bukan merupakan lembaga yang memiliki

fungsi yudikatif.

4. KPI ditinjau Menurut Hierarki Kelembagaan

Beberapa lembaga negara independen adalah organ konstitusi

(constitusional organs), yang berarti eksistensi dan fungsinya diatur dalam

konstitusi. Keberadaan lembaga negara dalam konstitusinya yang meliputi

kewenangan, tugas, keanggotaan, hubungan kerja dengan lembaga lain, dan

sebagainya, sehingga keberadaannya sangat tegas dan tidak menimbulkan

kontrovesi di dalam struktur ketatanegaraan (Denny Indrayana, 2008 : 266).

Dari segi hierarkinya, lembaga negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis.

Organ pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis

kedua disebut sebagai lembaga negara saja, ada yang mendapatkan

kewenangan dari UUD 1945, dan ada pula yang mendapatkan

kewenangannya dari undang-undang. Organ lapis tiga adalah organ konstitusi

yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal

dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah undang-undang. Misalnya

Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden.

Organ lapis dua ini terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan

kewenangan, yaitu dari UUD 1945 dan undang-undang. Lembaga yang

mendapatkan kewenangan dari UUD 1945, misalnya adalah Menteri Negara,

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. KPI

pada saat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002

tentang Penyiaran, dari dasar pembentukan berupa undang-undang ini, maka

secara hierarki KPI termasuk dalam kategori organ lapis dua kelompok kedua.

KPI dapat disebandingkan dengan lembaga-lembaga negara (organ lapis dua)

yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 atau undang-undang, misalnya Menteri

Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial,

Komisi Pemilihan Umum, Bank sentral, Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan


commit to user

54

Usaha, dan komisi atau lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-

undang lainnya.

B. FUNGSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA

NEGARA INDEPENDEN DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN

DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah

memberikan landasan usaha dalam menciptakan sistem penyiaran nasional untuk

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat

serta industri penyiaran Indonesia. Landasan hukum tersebut telah memberikan

rekomendasi kepada KPI untuk dapat mewujudkan tatanan informasi nasional

yang adil, merata dan seimbang melalui penciptaan infrastruktur yang tertib dan

teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah antar wilayah

di Indonesia juga antara Indonesia dan dunia Internasional. Dalam rangka

menjalankan fungsi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, KPI memiliki

kewenangan, tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Untuk menjelaskan fungsi KPI sebagai

lembaga negara independen dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia,

Penulis menguraikan kewenangan, tugas dan kewajiban KPI, sebagai berikut :

1. Wewenang KPI Dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia

a. Menetapkan Standar Program Siaran

Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi

tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran,

serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh

KPI. SPS ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya

sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan

pemersatu bangsa. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan KPI Nomor

02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, SPS bertujuan untuk:

1) memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa

yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam


commit to user

55

rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan

sejahtera;

2) mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi

masyarakat; dan

3) mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penyusunan SPS di inisiatifkan oleh KPI dengan melibatkan anggota

staf ahli dari KPI serta mengundang ketua dan beberapa anggota

komisioner KPID yang dianggap potensial untuk membuat rancangan SPS,

setelah rancangan SPS tersusun, kemudian dibahas dalam Sidang Rapat

Koordinasi Nasional (RAKORNAS) yang merupakan forum tertinggi

antara KPI dengan KPID. Dalam Sidang RAKORNAS apabila rancangan

SPS telah disepakati, rancangan tersebut di rekomendasikan kepada Tim

Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan KPI Bidang Isi Siaran

kemudian ditetapkan oleh ketua KPI untuk selanjutnya berlaku sebagai

SPS. SPS secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan

perubahan Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia,

peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang

berlaku, serta pandangan umum dari masyarakat.

b. Menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi

lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia

sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan

pengawasan penyiaran nasional. Dasar dan tujuan P3 dijelaskan dalam

Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai

agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode

Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kemanfaatan, asas

keadilan, asas kepastian hukum, asas kebebasan dan tanggung jawab, asas


commit to user

56

keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika

1) menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2) meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

3) menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan

budaya bangsa yang multikultural.

4) menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh

peraturan perundang-undangan;

5) menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;

6) menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

7) menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;

8) menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;

9) menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok

masyarakat tertentu; dan

10) menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

Penyusunan P3 oleh KPI dilakukan dengan melibatkan anggota staf

ahli dari KPI serta mengikutsertakan ketua dan beberapa anggota

komisioner KPID yang dianggap potensial untuk membuat rancangan P3,

setelah rancangan P3 tersusun, kemudian dibahas dalam Sidang Rapat

Koordinasi Nasional (RAKORNAS) yang merupakan forum tertinggi

antara KPI dengan KPID. Dalam Sidang RAKORNAS apabila rancangan

P3 telah disepakati, rancangan tersebut di rekomendasikan kepada Tim

Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan KPI Bidang Isi Siaran

kemudian ditetapkan oleh ketua KPI untuk selanjutnya berlaku sebagai P3.

P3 secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan perubahan

peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang

berlaku serta pandangan dari masyarakat.


commit to user

57

c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran

serta standar program siaran

Pengawasan KPI Pusat terkonsentrasi penyiaran nasional, KPID

terkonsentrasi penyiaran lokal/daerah. Pengawasan isi siaran KPI

dilakukan melalui dual side. Pertama, melalui pemantauan aktif selama 24

jam menggunakan alat perekam program siaran dan kedua, melalui

fasilitasi pengaduan oleh masyarakat. Pemantauan aktif dilakukan untuk

program siaran televisi nasional meliputi 10 lembaga penyiaran swasta

(RCTI, TPI, SCTV, INDOSIAR, TRANSTV, GLOBAL TV, TRANS7,

ANTV, METRO TV, TV ONE) 1 lembaga penyiaran publik (TVRI) dan

program siaran televisi lokal/daerah bagi KPID. Proses pengawasan isi

siaran televisi dan radio meliputi kegiatan-kegiatan yang dimulai dari

perekaman, pemilahan, editing, analisis, dan hasil rekapitulasi. Untuk

sampai pada satu bentuk perlakuan terhadap pelanggaran isi siaran,

KPI/KPID bersama tim ahli melakukan analisis mendalam dan cermat. Hal

ini dimaksudkan agar kepentingan publik terselamatkan dan sebaliknya

lembaga penyiaran dan industri penyiaran menjadi sehat dan berkualitas

(KPID KALBAR, http://kpid-kalbar.org/?menu=pengawasanpenyiaran).

Pengawasan oleh KPI pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk

menghindari adanya kemungkinan pelanggaran terhadap P3 dan SPS.

Melalui pengawasan diharapkan KPI mampu mengakomodir kepentingan

masyarakat sebagai penikmat isi siaran. Penghormatan terhadap nilai-nilai

keagamaaan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya anak dan

perempuan, adalah dasar P3 dan SPS. Sehingga melalui pengawasan

tercipta isi siaran yang sehat dan berkualitas dengan tidak mengabaikan

fungsi hiburan dan informasi.


commit to user

58

d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan dan Pedoman

perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran

Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar

P3 dan SPS dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI, berdasarkan Pasal 75

ayat (2) sanksi administratif dapat berupa :

1) teguran tertulis;

2) penghentian sementara mata acara setelah melalui tahap-tahap tertentu;

3) pembatasan durasi dan waktu siaran;

4) denda administratif;

5) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

6) tidak diberi perpanjangan izin penyiaran;

7) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran

akan tercatat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan KPI

berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang

bersangkutan. Bila KPI menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh

lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran tersebut kepada

publik.

e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, lembaga

penyiaran, dan masyarakat

Bentuk koordinasi dan kerjasama KPI dengan Pemerintah, sebagai

contoh KPI bekerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika

dalam pemberian izin siaran dan izin frekuensi siaran stasiun televisi,

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.

28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang tata cara dan persyaratan perizinan

penyelenggaraan penyiaran menegaskan bahwa masa berlaku izin televisi

adalah 10 tahun sekali. Setelah itu, pengelola frekuensi televisi harus

kembali mengajukan perpanjangan izin siaran ke KPI dan izin penggunaan

frekuensi ke Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.


commit to user

59

KPI juga membuat perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman

dengan beberapa lembaga pemerintah dan masyarakat, misalnya nota

kesepahaman KPI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

tentang penegakan hukum pidana di bidang penyiaran, nota kesepahaman

KPI dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) tentang

penanganan laporan pelanggaran kampanye pemilihan umum melaui

media massa elektronik, nota kesepahaman KPI dengan Lembaga Sensor

Film (LSF) tentang penyensoran dan pengawasan tayangan televisi, nota

kesepahaman KPI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Literasi

dan pemantauan siaran. Ruang lingkup kesepahaman dan kesepakatan

tersebut meliputi tukar menukar informasi secara berkesinambungan,

Pemberian bantuan teknis dalam pelaksanaan tugas masing-masing bidang,

dan melakukan sosialisasi bersama. Koordinasi antara KPI dengan

Lembaga Penyiaran dilakukan, salah satunya dengan cara mengundang

lembaga penyiaran dalam Rapat Forum Bersama (RFB). Bentuk

Koordinasi KPI dengan masyarakat dilakukan dengan kegiatan diskusi

publik, evaluasi dengar pendapat, sosialisasi, dan menyediakan pusat

layanan pengaduan.

2. Tugas dan Kewajiban KPI Dalam Penyelenggaraan Penyiaran di

Indonesia

a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan

benar sesuai dengan hak asasi manusia

KPI sebagai lembaga independen mendapatkan kewenangan dari

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran untuk

menyusun peraturan (P3 dan SPS) dan melakukan pengawasan dalam hal

penyiaran, dengan adanya kewenangan tersebut artinya lembaga penyiaran

berkewajiban mentaati peraturan yang telah dibuat oleh KPI dan

menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Pelayanan

informasi yang sehat yang dimaksud adalah terjaminnya hak warga negara

mendapatkan informasi yang beragam baik berdasarkan jenis program


commit to user

60

maupun isi program dan program siaran yang tidak bertentangan dengan

nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran

Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio

dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang

terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien,

tercapai suatu efisiensi infrastruktur yang baik akan menjamin meratanya

penerimaan siaran bagi masyarakat Untuk mewujudkan keteraturan

penggunaan spektrum frekuensi diperlukan infrastruktur penyiaran yang

memadahi pula, maka KPI sebagai lembaga yang mengatur hal-hal

mengenai penyiaran bersama Pemerintah terkait saling berkoordinasi

dalam pengaturan infrastruktur penyiaran. Yang termasuk infrastruktur

penyiaran yaitu menara pemancar, antena, saluran transmisi, dan

sebagainya.

c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga

penyiaran dan industri terkait

Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi

masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 5 huruf g

prinsip keberagaman kepemilikan (Diversity of Ownership) dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan

jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada tidak terpusat dan

dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja, sehingga dapat

mewujudkan iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa

dalam dunia penyiaran di Indonesia.

KPI bersama dengan pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 18

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mengatur

mengenai pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga

Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu


commit to user

61

wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran. Membatasi

kepemilikan silang antara lembaga penyiaran swasta yang

menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan lembaga penyiaran swasta

yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara lembaga penyiaran

swasta dan perusahaan media cetak, serta antara lembaga penyiaran swasta

dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung

maupun tidak langsung. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi lembaga

penyiaran berlangganan.

d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan

seimbang

Lembaga Penyiaran merupakan penyedia informasi sekaligus

berperan sebagai dinamisator masyarakat yang bertujuan untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Informasi telah menjadi kebutuhan

pokok bagi masyarakat dan sebagai komoditas penting dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. KPI sebagai lembaga yang

mengatur hal-hal mengenai penyiaran bertugas menciptakan kondisi

informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus

informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah,

antarwilayah di Indonesia, serta mengembangkan pola jaringan yang adil

dan terpadu dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Yang

dimaksud dengan pola jaringan yang adil dan terpadu adalah pencerminan

adanya keseimbangan informasi antar daerah serta antara daerah dan pusat.

e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta

kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran

KPI menyediakan fasilitas untuk memudahkan masyarakat dalam

melakukan pengaduan berupa layanan pengaduan melalui pesan singkat

(sms), jejaring sosial (facebook, twitter) email dan Website. Penyedian

fasilitas tersebut sebagai upaya memberdayakan masyarakat untuk

melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran

nasional, sehingga pengembangan penyiaran mengarah pada terciptanya

siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan


commit to user

62

aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya

tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing. Data

mengenai aduan masyarakat yang masuk ke KPI akan dilakukan tindak

lanjut dengan meneliti, melakukan analisis mendalam dan cermat terhadap

laporan dari masyarakat tersebut, apabila isi siaran atau lembaga penyiaran

dimaksud terbukti melanggar P3 dan SPS, KPI memberikan peringatan

berupa surat klarifikasi dan teguran kepada lembaga penyiaran yang

bersangkutan.

f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang

menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

KPI memiliki tugas dan kewajiban dalam mengembangkan sumber

daya manusia di bidang penyiaran, hal ini diwujudkan dengan memberikan

sosialisasi (seminar, lokakarya, diskusi dan kegiatan literasi) dan pelatihan

kepada masyarakat umum, masyarakat yang bekerja di bidang penyiaran,

dan lembaga penyiaran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan

sikap kritis masyarakat, terbinanya jati diri bangsa yang beriman dan

bertakwa, membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, serta

menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.


commit to user

63

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasakan uraian-uraian pada bab sebelumnya mengenai analisis

kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen

dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi KPI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat Penulis

uraikan beberapa hal penting sebagai berikut :

a) Independensi kelembagaan KPI tercermin dalam Undang-Undang Nomor

merupakan lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal

b) Bentuk check and balances antara KPI dengan cabang kekuasaan

Eksekutif, antara lain Presiden dapat membentuk dan meniadakan KPI

melalui undang-undang bersama DPR, menentukan besarnya anggaran

yang dibutuhkan KPI melalui rancangan undang-undang APBN, bersama

DPR menetapkan kewenangan-kewenangan pada KPI melalui undang-

undang, Mengesahkan (validasi), melantik komisioner. Bentuk check and

balances antara KPI dengan cabang kekuasaan Legislatif, antara lain

membentuk dan meniadakan KPI melalui konstitusi dan undang-undang,

melakukan pengawasan terhadap KPI, menyetujui (verifikasi)

pengangkatan dan pemberhentian komisioner KPI. Bentuk checks and

balances antara KPI dengan cabang kekuasaan Yudikatif, antara lain MA

berwenangan untuk menguji peraturan yang dibentuk oleh KPI terhadap

undang-undang sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, MK

berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945

dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara sesuai yang

termaktub dalam Pasal 24C UUD 1945.


commit to user

64

c) KPI ditinjau menurut fungsi kelembagaan, termasuk lembaga negara

penunjang yang menjalankan fungsi eksekutif (pelaksana administratif)

dan fungsi legislatif.

d) Ditinjau menurut hierarki kelembagaan, KPI pada saat dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran,

dari dasar pembentukan berupa undang-undang ini, secara hierarki KPI

termasuk dalam kategori organ lapis dua kelompok kedua. KPI dapat

disebandingkan dengan lembaga-lembaga negara (organ lapis dua) yang

dibentuk berdasarkan UUD 1945 atau undang-undang.

2. KPI dalam rangka menjalankan fungsinya memiliki kewenangan menyusun

dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara

lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan tersebut

mencakup semua proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian,

operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. KPI memiliki tugas dan

kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan

benar, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran dan

membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran,

memelihara tatanan informasi nasional, KPI juga berhubungan dengan

masyarakat dalam menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan,

sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan

penyiaran sebagai upaya menjembatani kepentingan masyarakat dengan

institusi pemerintah dan lembaga penyiaran. Dalam menjalankan tugas dan

kewajiban tersebut, KPI berkoordinasi dengan lembaga penyiaran dan

pemerintah, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan.


commit to user

65

B. Saran

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab

sebelumnya Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kedudukan KPI dalam sistem ketatanegraan Republik Indonesia adalah

sebagai lembaga negara penunjang. Dalam praktek ketatanegaraan Republik

Indonesia suatu lembaga negara dapat diakui atau disejajarkan dengan

lembaga negara lain jika nama dan kewenanganya tersebut tercantum dalam

UUD 1945. Saran dari Penulis agar KPI dapat disejajarkan dengan lembaga-

lembaga negara lain, maka kewenangannya perlu diatur secara tegas dalam

UUD1945.

2. Perlu adanya peningkatan efektifitas fungsi bagi KPI, sehingga fungsi KPI

tidak sebatas memberikan rekomendasi, yang tentunya dapat dijalankan atau

tidak oleh lembaga penerima rekomendasi. Patut dipahami pula bahwa

independensi fungsi KPI terciderai apabila suatu rekomendasi tidak

dijalankan.

analisis kedudukan kpi sebagai lembaga negara independen .../analisis...ketatanegaraan republik...

Documents