analisis kontrak pengadaan alat-alat kesehatan …digilib.unila.ac.id/56651/3/skripsi tanpa bab...

ANALISIS KONTRAK PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN

(COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNER SINGLE SLICE) ANTARA

RUMAH SAKIT GRAHA HUSADA LAMPUNG BEKERJA SAMA

DENGAN PT GARDENA MAS LESTARI

(Skripsi)

Oleh

BIATON NARDO SIMARMATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

ABSTRAK


(COMPUTEDTOMOGRAPHY SCANNER SINGLE SLICE) ANTARARUMAH

SAKIT GRAHA HUSADA LAMPUNG BEKERJASAMA DENGAN PT.

GARDENA MAS LESTARI.

Oleh


Kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga didalam

menjalankan pembangunan manusia sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini

masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain, maka dari itu peran

dari pemerintah menjadi sebuah kewajiban untuk membuat regulasi yang jelas

tentang capaian dan standar tersendiri,oleh karenaitu diadakanlah kegiatan pengadaan

alat-alat kesehatan oleh salah satu Rumah Sakit Swasta di Lampung yaitu Rumah

Sakit Graha Husada Lampung (pengguna barang) yang melibatkan pihak kedua PT

Gardena Mas Lestari (penyedia barang) yang dutuangkan ke dalam Studi Surat

Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Graha

Husada Lampung Nomor: 001/RSGH-KSO/VIII/2017. Kontrak pengadaan sarana

dan prasarana Rumah Sakit tersebut serta melibatkan pihak lainseperti penyedia

barang dan jasa, dalam pelaksanaan perlu adanya suatu kontrak, salah satu bentuk

kontrak itu adalah kontrak pengadaan barang dan jasa.Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis apakah pelaksanaan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan antara

Rumah Sakit Graha Husada Lampung dengan PT Gardena Mas Lestari telah

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan adakah hambatan yang ditemui,

sertaapakah akibat hukum jika syarat-syarat dalam prosedur tersebut tidak terpenuhi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif

empiris dengan tipe penelitian deskriptif.Pendekatan masalah yang digunakan adalah

pendekatan normatif terapan.Data yang digunakan adalah data primer serta data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier.Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan

wawancara.Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi

data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara

kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan antara Rumah

Sakit Graha Husada Lampung dengan PT Gardena Mas Lestari belum seutuhnya

memenuhi dasar hukumyaitu Pasal 1313KUHPerdata yang mengatur perjanjian

sebagai suatu perbuatan hukum sehingga telah terjadinya pelaksanaan kontrak.

Seperti halnya perjanjian jual-beli, kontrak pengadaan alat kesehatan ini berlaku

sama, dimana jika terpenuhinya kewajiban (barang) maka terpenuhi hak (harga) yang

mencakup subjek hukum, objek hukum, dan hubungan hukum antara para pihak.

Apabila Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan tidak terpenuhi maka diadakan evaluasi

ulang terhadap kontrak dan disesuaikan dengan ketentuan addendum.Penyelesaian

permasalahan dapat dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan Asas

Pancasila.Sebisa mungkin penyelesaian maslah dilakukan diluar pengadilan sehingga

para pihak mendapatkan win-win solution.

Kata Kunci: Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Sakit


(COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNER SINGLE SLICE) ANTARA

RUMAH SAKIT GRAHA HUSADA LAMPUNG BEKERJA SAMA

DENGAN PT. GARDENA MAS LESTARI

Oleh:


Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

vi

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Biaton Nardo Simarmata dilahirkan di

Bandung pada tanggal 27 Maret 1996 anak ke empat dari

delapan bersaudara dari pasangan Ir. Lerman Simarmata dan

Magdalena Sinurat.Pendidikan formal yang ditempuh penulis,

TK Yos Sudarso Purwakarta diselesaikan pada tahun 2002,

Sekolah Dasar Yos Sudarso Purwakarta diselesaikan pada tahun 2008.SMP Negeri 1

Purwakarta diselesaikan pada tahun 2011, dan SMA Negeri 1 Purwakarta

diselesaikan pada tahun 2014.

Pada tahun yang sama penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung

melalui jalur Seleksi Nasioanal Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis

telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2017 di Desa Bandar Putih Tua,

Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama mahasiswa penulis aktif dalam kegiatan mahasiswa diantarannya sebagai

Sekretaris Fungsi Pendidikan Kader dan Kerohanian Gerakan Mahasiswa Kristen

Indonesia Cabang Bandarlampung 2014-2016, Ketua Bidang Pendidikan Kader dan

Kerohanian Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bandarlampung 2016-

2018.Penulis Juga Aktif mengikuti Kegiatan Organisasi dan menjadi

vi

DelegasiProvinsi Lampung dalam ToT (Training of Trainers) Pemahaman Hak

Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Oranisasi Kepemudaan

Lintas Agama oleh Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. (Ketua Mahkamah Konstitusi)

viii

MOTTO

“Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan, ya Tuhan? KepadaMulah aku

berharap.”

(Mazmur 39 : 8)

"Karmanye Vadhikaraste ma Phaleshu Kada Chana"

(Prabu Kresna)

“Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya

harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya.”

(Ir. Soekarno)

"Politik bukan alat kekuasaan, tetapi etika untuk melayani”

(Dr. Johannes Leimena)

“Yang mesti kita cari adalah titik temu, bukan titik beda. Mencari titik temu

mewujudkan perdamaian dan harmoni.”

(Prof. Dr. M Quraish Shihab, M.A., Ph.D)

“Ut Omnes Unum Sint”

(Gerakan Mahasiwa Kristen Indonesia)

ix

PERSEMBAHAN

Kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Bapa (Ir.Lerman Simarmata) dan Mama (Magdalena Sinurat) tercinta.

Terimakasih atas segala kasih sayang,pengorbanan, doa dan dukungan dalam setiap langkah

yang kuambil

.

Alamamater tercinta Universitas Lampung.

Tempatku menimba ilmu dan mendaptkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak

langkahku menuju kesuksesan.

x

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang

berjudul “Analisis Kontrak Pegadaan Alat-Alat Kesehatan (Computed

Tomography Scanner Single Slice) Antara Rumah Sakit Graha Husada

Lampung Bekerjasama dengan PT Gardena Mas Lestari” sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari

berbagai pihak lain.

Saya sebagai penulis telah melakukan yang terbaik, namun saya sadar kemungkinan

adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saya sangat

mengharapkan segala saran, kritik dan masukan yang membangun dari seluruh pihak

demi pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapatkan ilmu pengetahuan,

bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

x

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Melly Aida, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan

pengarahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

4. Ibu Nila Nargis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan

waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan

penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah

berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan

masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik.

6. Dr. M. Fakih, S.H, M.S.,selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran,

masukan-masukan dan pengarahan yang bermanfaat selama proses penulisan

skripsi ini.

7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.,selaku Dosen Pembahas II yang juga

telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang bermanfaat

selama proses penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas

Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber

mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang

bermanfaat, motivasi dan pengalaman yang berharga bagi penulis, serta segala

kemudahan dan bantuannya kepada penulis untuk terus berkembang maju.

x

9. Teman-teman Hukum Keperdataan Angkatan 2014, Darwin Y. Manalu, Dedi

Putera, Frans Pakpahan,Ibnu Alwan, M Syarifful Hadi, dan teman-teman lainnya

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, dan

kerjasamanya. Semoga kita semuanya sukses.

10. Teman-teman Seperjuangan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)

Romario Sihaloho, Novelin Silalahi, Erland Simamora, Melky Nababan,

Fernandus Manurung, Bulbul Orariri, Timothy Hutapea, Dewi Hany Tobing,

Derick Huliselan.

11. Teman-teman dan adik-adik Komisariat Hukum Ekonomi Sosial Politik

(HEKSOSPOL) Universitas Lampung dan Forum Mahasiswa Hukum Kristen

(FORMAHKRIS), terima kasih atas dukungannya selama ini baik secara moral

maupun semangat kalian semua.

12. Temen-temen DJAKOM Universitas Lampung, Fuad Abdullah, Daniel Jordy

Fikri Hadyan, Roy Hutagaol, Eka Wahyudin, Josua Edward, Yoga Aji, Rizky

Damara

13. Tim Cicak Mafia Lampung, Abangda Laikmen Sipayung, S.E., M.Si., Abangda

Melki Samosir S.P., Abangda Hery Doni, S.Pt., Abangda David Simanjuntak,

S.H., Abangda Mori, Candra Taripar Silaban, beserta Adinda Dwiki Simbolon&

Mariono Sitorus.

14. Khusus untuk almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang

telah menjadi saksi bisu dari perjalanan pendidikanku sehingga menuntunku

menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir.

x

15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu

penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua doa, bantuan dan

dukungannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan jasa balas budi kepada setiap

pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini dan kemuliaan

sertahikmat dilipat gandakan atas segala kebaikannya yang telah diberikan kepada

penulis dan semua pihak yang membantu serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi

yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan

mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 16 April2019

Penulis,

Biaton Nardo Simarmata

xiv

DAFTAR ISI

ABSTRAK ................................................................................................. i

HALAMAN JUDUL ................................................................................ ii

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN ................................................................... v

RIWAYAT HIDUP ................................................................................... vi

MOTTO ..................................................................................................... viii

PERSEMBAHAN ...................................................................................... ix

SANWACANA .......................................................................................... x

DAFTAR ISI .............................................................................................. xiv

I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang .............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 11

C. Ruang Lingkup ............................................................................. 11

D. Tujuan Penelitian ......................................................................... 11

E. Kegunaan Penelitian .................................................................... 12

II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 14

A. Pengertiandan Asas Hukum Kontrak ............................................ 14

B. Syarat Sah Suatu Kontrak ............................................................. 22

C. Jenis Kontrak ................................................................................ 30

D. Akibat Hukum Suatu Kontrak ...................................................... 35

E. Berakhirnya Suatu Kontrak ........................................................... 39

F. Penyelesaian Sengketa .................................................................. 42

G. Kerangka Pikir .............................................................................. 49

III. METODE PENELITIAN .................................................................. 51

A. Jenis Penelitian.............................................................................. 52

B. Tipe Penelitian .............................................................................. 52

C. Pendekatan Masalah...................................................................... 52

D. Sumber Data.................................................................................. 53

E. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 54

F. Analisis Data ................................................................................. 55

xiv

IV. PEMBAHASAN ................................................................................. 56

A. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah

Sakit Graha Husada Lampung ......................................................... 56

B. Akibat Hukum dan Penyelesaian Sengketa terhadap Kontrak

yang bermasalah .............................................................................. 72

V. PENUTUP........................................................................................... 87

A. Simpulan ........................................................................................ 87

B. Saran .............................................................................................. 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia

seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka tercermin

bahwa manusia lah yang menjadi tujuan utama pembangunan selain berperan

sebagai pembangun itu sendiri, dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut

pembangunan nasional diselenggarakan di semua bidang kehidupan yang

berkesinambungan dan merupakan rangkaian pembangunan yang meyeluruh dan

salah satunya ialah pembangunan bidang kesehatan yang diarahkan guna

tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap

penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Tugas utama Pemerintah Republik Indonesia adalah untuk memajukan

kesejahteraan umum termasuk pelayanan kesehatan rakyat, Pemerintah

memandang perlu menetapkan dasar hukum untuk usaha kesejahteraan rakyat

dalam bidang kesehatan.

Kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan

kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyusunan

masyarakat adil, makmur dan sejahtera, karena kesejahteraan umum termasuk

kesehatan, maka harus lah diusahakan pelaksanaan cita-cita Bangsa Indonesia

2

yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan

suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan

Pancasila. Bagi suatu masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera,

kesehatan merupakan suatu unsur yang sangat penting, sehubungan dengan itu

maka perlu ditetapkan suatu undang-undang tentang pokok-pokok kesehatan yang

sesuai dengan dasar-dasar negara kita serta sesuai dengan kemajuan ilmu

pengetahuan.

Peraturan yang sampai sekarang berlaku, yakni “Het Reglement op de Dienst der

Volksgezondheid” dengan peraturan- peraturan pelaksanaanya, yang tidak sesuai

lagi dengan alam kemerdekaan dan hasrat pembangunan bangsa Indonesia, perlu

segera diganti dengan suatu undang-undang pokok sebagai landasan bagi

peraturan-peraturan kesehatan selanjutnya.1

Dilihat dari aspek hukumnya dengan dikembangkannya sistem kesehatan nasional

sudah tiba saatnya untuk melengkapi peraturan perundang-undangan dengan

mengeluarkan produk hukum yang lebih sesuai dan dapat memuat sanksi hukum

yang sepadan, sehingga setiap pelanggar dapat ditindak sebagaimana mestinya,

serta mengganti produk hukum yang tidak sesuai dengan situasi, kondisi, yang

dapat pula mengatur kewenangan dan tanggung jawab serta dapat memberikan

perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi pelayanan jasa kesehatan dan

yang lebih utama yaitu mengatur kewenangan dan tanggung jawab pembiayaan

1 CST. Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta 1991,

hlm. 4-5.

3

upaya kesehatan mengingat negara kita masih tergolong negara berkembang yang

otomatis masyarakatnya masih ada yang masuk dalam garis kemiskinan.2

Tujuan nasional pembangunan yang berkesinambungan merupakan suatu

rangkaian menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan

kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia, oleh karena itu

setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif,

perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi sumber daya

manusia, namun sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum

menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di

dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini

masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain, maka dari itu peran

dari pemerintah yang menjadi sebuah kewajiban untuk membuat regulasi yang

jelas tentang capaian dan standar seperti yang tertera pada definisi kesehatan

dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 yaitu “Kesehatan adalah

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis” 3

Pembangunan nasional khususnya dalam bidang kesehatan termasuk hal yang

penting. hal tersebut juga mendukung kinerja sumber daya manusia dalam suatu

negara untuk mencapai hal tersebut, maka harus tersedia sarana dan prasarana

kesehatan yang lengkap dan mutakhir namun dalam pelaksanaannya pemerintah

2 Maskawati, Hukum Kesehatan (dimensi etis dan yuridis tanggunjawab pelayanan

kesehatan), Litera, Yogyakarta 2018, hlm 27. 3 Pasal 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

4

tidak dapat melaksanakannya sendiri, oleh karena itu setiap pembangunan ataupun

proyek pemerintah melibatkan pihak lain, seperti penyedia barang dan jasa, dalam

pelaksanaan pembangunan ini antara pihak-pihak yang melaksanakannya perlu

adanya suatu kontrak, salah satu bentuk kontrak itu adalah kontrak pengadaan

barang dan jasa.4

Kontrak pengadaan barang yang diadakan antara pengguna barang dengan

penyedia barang harus dilaksanakan sesuai dengan substansi kontrak dan asas

itikad baik. Asas ini menghendaki bahwa para pihak harus melaksanakan

substansi kontrak sesuai dengan kemauan dan kehendak baik para pihak, Namun

dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang tidak jarang menimbulkan

persoalan, baik pada tahap prakontraktual, kontraktual maupun pascakontraktual.5

Barang/Jasa Publik adalah barang yang pengunaannya terkait dengan kepentingan

masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan

barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau

kelompok tertentu, berdasarkan penggolongan ini maka suatu barang atau jasa

dapat saja dikategorikan atas barang publik tapi dapat juga dikategorikan atas

barang privat tergantung pada penggunaannya.6

Pengadaan Barang/Jasa mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan

pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan

perekonomian nasional daerah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang

4 Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya

Manusia, Rineka Cipta, Jakarta 1996, hlm. 1. 5 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta 2006, hlm. 291. 6Senator Nur Bahagia, Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hlm. 12.

5

sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan

produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha

menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa Publik (Public procurement) menjadi semakin penting

bukan hanya di negara berkembang seperti di Indonesia tetapi juga di berbagai

negara maju seperti di Amerika dan negara yang tergabung dalam Komunitas

Eropa, sampai saat ini belum ada rumusan maupun panduan dan pedoman baku

terkait dengan bagaimana penyelenggaraan public procurement yang dapat

digunakan oleh setiap negara, mengingat kondisi di setiap negara berbeda-beda,

bahkan pemahaman terhadap batasan dan ruang lingkup public procurement juga

masih belum ada keseragaman, yang ada dan telah disepakati adalah prinsip dasar

dan etika pengadaan.7

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik maka

dikategorikan sebagai public procurement, namun jika dilakukan oleh institusi

privat (swasta) maka dikategorikan sebagai private procurement, dalam hal ini

jika institusi privat maka istilah pengadaan swasta (private procurement) akan

lebih sesuai.8 Disaat menjalankan bisnis seringkali orang melupakan betapa

pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan di

kemudian hari, seperti yang kita ketahui bahwa budaya (culture) tiap bangsa

dalam menjalankan bisnis memang diakui berbeda-beda.

7 Senator Nur Bahagia, Op.Cit, hlm. 9. 8 Senator Nur Bahagia, Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hlm.12.

6

Bangsa-bangsa lain cenderung senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa

secara lisan, namun ada pula bangsa yang senang dengan cara tertulis, namun

kecenderungan sekarang ini, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional,

kerja sama bisnis antara para pihak/bangsa dirasakan lebih mempunyai kepastian

hukum bisa diadakan dengan suatu kontrak secara tertulis. Sebelum kontrak

dibuat, biasanya akan didahului dengan suatu pembicaraan pendahuluan serta

pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya (negosiasi/komunikasi) untuk

mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga kontrak yang

akan ditandatangani telah betul-betul matang (lengkap dan jelas), dengan

demikian sekalipun selengkap-lengkapnya suatu kontrak (perjanjian), selalu saja

ada kekurangan-kekurangan di sana-sini sehingga ada ungkapan nobody is perfect

(tidak ada seorangpun yang sempurna) demikian pula halnya dengan si pembuat

kontrak, selalu ada pihak-pihak yang beritikad baik, to goeder trouw yang

mengakibatkan terjadinya sengketa para pihak yang membuat kontrak.

Sengketa dalam bisnis tentunya harus diselesaikan dengan segera, agar bisnis

yang telah berjalan tidak mengalami kerugian besar. Menurut jalur hukum, ada 2

(dua) kemungkinan/cara yang dapat ditempuh untuk meyelesaikannya, yaitu

pertama, jalur pengadilan, dan kedua jalur arbitrase (perwasitan). Namun ada pula

yang menambahkan cara penyelesaian sengketa dengan cara yang ketiga, yaitu

melalui jalur negosiasi (perundingan). Kedua jalur hukum ini sudah sering

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu pun cara negosiasi seperti yang

lazim dipergunakan.9 Menurut hemat penulis, yang diartikan dengan kontrak

pengadaan barang adalah kontrak yang dibuat antara pengguna barang dengan

9 Salim HS, Op.Cit, hlm. 33.

7

penyedia barang dimana pengguna barang berhak atas prestasi yang dilakukan

oleh penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, yaitu

pengadaan barang sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Subjek hukum dalam kontrak pengadaan barang adalah pengguna barang dan

penyedia barang. Pengguna barang adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin

proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik

pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dalam

lingkungan unit kerja/proyek tertentu. Penyedia barang adalah badan usaha atau

orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang. Objek kontrak

ini adalah kegiatan pengadaan barang.10

Ironisnya penyelewengan yang paling sering terjadi justru dalam kegiatan

pengadaan tersebut. Kontrak yang tidak sesuai ketentuan, proses tender yang tidak

benar, mark-up harga dengan besaran yang tidak masuk akal, pejabat pembuat

komitmen yang nakal, tidak maksimalnya hasil kerja penyedia, serta berbagai

kasus lainnya, merupakan bentuk-bentuk penyelewengan yang pada akhirnya

membuat kegiatan pengadaan menjadi sebuah kegiatan pemborosan anggaran.

Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan

jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata cara pemerintahan yang baik

(good governance), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta

penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dan

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.11

10 Ibid. hlm. 258-259. 11 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalannya,

Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 3.

8

Pengadaan barang/jasa tersebut diselenggarakan oleh pihak swasta yaitu Rumah

Sakit Graha Husada Lampung dengan PT Gardena Mas Lestari yang mengadakan

perjanjian kerjasama Rumah sakit merupakan organisasi pelayanan jasa dimana

produk yang dihasilkan sifatnya tidak berwujud dan mempunyai kespesifikan

dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan yang dipakai.

Menurut Undang-Undang Rumah sakit nomor 44 tahun 2009 bahwa Sumber

daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan

kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan

dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan

yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Banyaknya sumber daya di rumah sakit karena rumah sakit adalah institusi

pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang

dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan

teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap

mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh

masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.

Rumah sakit adalah bagian integral dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan

yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan, sehingga

pengembangan rumah sakit pada saat ini tentu tidak dapat dilepaskan dari

kebijaksanaan pembangunan kesehatan, sistem kesehatan nasional, rencana

pembangunan di bidang kesehatan serta peraturan perundang- undangan lainnya.

Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tentunya rumah sakit mempunyai

perencanaan yang banyak, salah satunya adalah pengadaan baik obat-obatan,

9

peralatan medis, bahan makanan pasien, jasa maupun alat penunjang lain, yang

sering kita sebut dengan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan syarat-syarat untuk mendirikan rumah sakit sesuai dengan ketentuan

undang-undang No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit salah satu diantaranya ialah

adanya peralatan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) yaitu persyaratan peralatan

meliputi peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan,

persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai, sehingga yang di

maksud dengan alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, serta

implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,

mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit

serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan

memperbaiki fungsi tubuh, begitupun dengan objek dari pengadaan barang dan

jasa yang dimaksud dalam kontrak tersebut ialah Computed tomography scanner

single slice yang merupakan alat kesehatan yang dimiliki oleh Rumah Graha

Husada Lampung.12 CT Scanner single slice adalah alat yang digunakan untuk

mendapatkan gambaran dari berbagai sudut kecil dari tulang tengkorak dan otak,

tujuan penggunaan CT Scan ialah menemukan patologi otak dan medulla spinalis

dengan teknik scanning/pemeriksaan tanpa radioisotope. CT Scan dapat

digunakan untuk menilai semua organ dalam tubuh, bahkan di luar negeri sudah

digunakan alat skrining menggantikan foto rontgen dan ultrasonografi. Computer

Tomography (CT) Scanner merupakan alat diagnostik dengan teknik radiografi

yang menghasilkan gambar potongan tubuh secara melintang berdasarkan

penyerapan sinar-x pada irisan tubuh yang ditampilkan pada layar monitor tv

12 Undang-undang No 44 Tahun 2009 Pasal 16 dan17

10

hitam putih. Alat ini pada umumnya digunakan dalam dunia kedokteran sebagai

alat diagnostik dan sebagai pemandu untuk interventional prosedur.13

Rumah Sakit Graha Husada merupakan Rumah Sakit Swasta di bawah

pengelolaan atau manajemen PT Graha Husada, yaitu suatu Perseroan Terbatas

yang didirikan keenam dokter spesialis yang terdiri dari seorang dokter spesialis

bedah, seorang dokter spesialis anak, seorang dokter spesialis penyakit dalam,

dan tiga orang dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Rumah Sakit yang

bernama Rumah Sakit Graha Husada yang terletak di Jalan Gajah Mada, No 6

GH. Sesuai dengan Akte Notaris Marudin Pasaribu, SH No. 2 tanggal 4 Oktober

2001 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI

berdasarkan Keputusan Nomor: C-II.876.HT.0.01 Tahun 2001 Tanggal 30

Oktober 2001, Serta Surat Izin penyelenggaraan Rumah Sakit, keputusan Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. HK.07.06/III/2091/09. Berdasarkan latar

belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai aturan yang

dapat memastikan bahwa pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang dibutuhkan,

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyerahan sampai dengan pelaporan dan

pertanggung jawaban kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kesehatan

tersebut dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul “Analisis Kontrak

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Computed Tomography Scanner Single

Slice) Antara Rumah Sakit Graha Husada Lampung bekerja sama dengan

PT Gardena Mas Lestari”

13 https://www.academia.edu/32801365/CT_Scanku

11

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka

permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

a. Apakah Perjanjian antara Rumah Sakit Graha Husada Lampung dengan PT

Gardena Mas Lestari sudah sesuai dengan Hukum perjanjian?

b. Bagaimanakah Akibat hukum terhadap perjanjian antara Rumah Sakit Graha

Husada Lampung dengan PT Gardena Mas Lestari?

2. Ruang Lingkup

Lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu.

Lingkup pembahasan ini yaitu mengenai aturan yang dapat memastikan bahwa

kontrak pengadaan barang/ jasa sesuai dengan yang dibutuhkan, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, penyerahan sampai dengan pelaporan dan pertanggung

jawaban kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kesehatan tersebut, dan

untuk lingkup bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas dalam mencapai

gelar “Sarjana Hukum” bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas

Lampung, serta:

12

a. Mengetahui dan memahami serta menganalisis pelaksanaan kontrak

pengadaan alat-alat kesehatan antara Rumah Sakit Graha Husada Lampung

dengan PT Gardena Mas Lestari.

b. Mengetahui dan memahami serta menganalisis akibat hukum yang terjadi

terhadap perjanjian antara Rumah Sakit Graha Husada Lampung dengn PT

Gardena Mas Lestari.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari rencana penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1) Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya.

2) Guna memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang

pengadaan barang dan jasa, terlebih pengadaan alat-alat kesehatan pada

Rumah Sakit Graha Husada Lampung.

3) Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-

penulisan sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan

pemecahan masalah. Kegunaan praktis dari rencana penulisan ini sebagai berikut:

Sebagai upaya bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk

pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan

ilmu yang diperoleh. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi

13

masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan

permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan

memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya

hukum perdata dalam hal pengadaan alat-alat kesehatan.

14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Asas Hukum Kontrak

1. Pengertian Kontrak

Istilah kontrak berasal dari Bahasa inggris, yaitu contract, sedangkan dalam

bahasa Belanda, disebut dengan overeenkomst (perjanjian). Pengertian perjanjian

atau kontrak diatur Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi;

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313

KUHPerdata ini adalah:

a. Tidak jelas, Karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,

b. Tidak tampak asas konsesualisme, dan

c. Bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan

perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan

perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin.

Jadi, menurut doktrin yang disebut perjanjian adalah Perbuatan hukum

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.14

14 Salim HS, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik penyusunan kontrak) Sinar Grafika, Jakarta

2004, hlm. 25.

15

Menurut subekti, perjanjian adalah suatu perisitiwa dimana seorang berjanji

kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu

hal, dalam definisi ini yang dimaksud suatu hal adalah sesuatu yang menjadi

kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan bagi kedua belah pihak yang

mengadakannya. Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar

perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu

perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua

bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak

yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah

perjanjian tersebut dibuat tertulis mapun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan

sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini

memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.15

Ada fenomena bahwa hukum kontrak dianggap sebagai “keranjang sampah”

(catch all). Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara

lain. Yang dimaksud dengan fenomena hukum kontrak sebagai keranjang sampah

adalah bahwa banyak hal tentang dan sekitar kontrak tidak diatur baik dalam

undang-undang ataupun dalam yurisprudensi. Kalaupun diatur tidak selamanya

bersifat hukum memaksa, dalam arti para pihak dapat mengenyampingkannya

dengan aturan yang dibuatnya sendiri oleh para pihak.

Pengaturannya sendiri oleh para pihak ini dituangkan dalam kontrak tersebut

berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, serta pengaturan sendiri dalam kontrak

tersebut sama kekuatannya dengan ketentuan dari undang-undang. Para pihak

15 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2000 hlm. 225.

16

dapat mengatur apa pun dalam kontrak tersebut, sebatas yang tidak dilarang oleh

undang-undang, yurisprudensi atau kepatutan (Pasal 1338 ayat 1) KUHPerdata. 16

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan

dirinya terdapat orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau

prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak)

lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan

konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di

mana satu pihak adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan

dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu

atau lebih badan hukum.17

Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan

perjanjian adalah Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan

kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya

melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya

atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut

teori baru, yaitu:

a. Tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;

b. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para

pihak;

16 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya Bakti,

Bandung 2001, hlm. 3. 17 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm.92.

17

c. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian

Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang

bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan

yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu

perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum. Kontrak

atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji

kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu.18

2. Asas Hukum Kontrak.

Asas-asas dalam Kontrak, Setidaknya terdapat 5 (lima) asas yang perlu mendapat

perhatian, yaitu asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas

konsensualisme (consensualism), asas kepastian hukum (pacta sun servanda),

asas itikad baik (good faith), asas kepribadian (personality). Berikut

penjelasannya:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam

hukum kontrak, kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya

didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang

membuatnya, demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata

yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak


18

memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam

beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;

2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;

3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;

4. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan denga peraturan

perundang-undangan. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) ini

merupakan refleksi dari sistem terbuka (open system) dari hukum kontrak

tersebut.19

b. Asas Konsensualisme (consensualism)

Asas konsensualisme muncul dan di ilhami dari hukum Romawi dan hukum

Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang

dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu

perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat).

Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah

ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta bawah

tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis literis dan

contractus innominate. Artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi

bentuk yang telah ditetapkan.20

Asas Konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk

lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas

19 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 28. 20 Salim HS, Op.Cit, hlm. 10.

19

konsesualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya

kesepakatan, dengan demikian apabila tercapai kesepakatan antara para pihak

lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum bisa dilaksanakan pada saat itu. Hal

ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak

dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah

bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi

kontrak tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini

hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal

dan kontrak materiel tidak berlaku.21 Akan tetapi terhadap beberapa jenis kontrak

diisyaratkan harus dibuat dalam bentuk tertulis, atau bahkan harus dibuat oleh

atau di hadapan pejabat tertentu, sehingga disebut dengan kontrak formal. Ini

adalah merupakan perkecualian dari prinsip umum tentang asas konsensual

tersebut.

Contoh dari kontrak yang harus dibuat secara tertulis (perkecualian dari asas

konsensual) adalah:

1) Kontrak Perdamaian

2) Kontrak Pertanggungan

3) Kontrak Penghibahan.22

c. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

21 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

2007, hlm. 3. 22 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 31.

20

Setiap orang yang membuak kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut

karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji

tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini

dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya.23

Asas pacta sun servanda pada mulanya dikenal dalam hukum gereja, di dalam

hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada

kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah, ini mengandung

makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan

perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam

perkembangannya asas pacta sun servanda diberi arti pactum, yang berarti

sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya,

sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja.24

d. Asas Itikad Baik (good faith)

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.

Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sementara itu, Arrest

H.R. di negeri belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam

tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik,

bukan lagi pada teori kehendak.

23 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 4. 24 Salim HS, Salim HS, Op.Cit, hlm. 10.

21

Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan

atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu

hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini

membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan

mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk

mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan

sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh

perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.25

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik

mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang

nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilainnya terletak pada akal sehat

dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak

memihak) menurut norma-norma yang objektif.26

e. Asas Kepribadian (Personalitiy)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan

atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat

dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata

berbunyi; Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau

perjanjian selain untuk dirinya sendiri, Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang

25 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

2007, hlm. 5. 26 Salim HS, Op.Cit, hlm. 10.

22

mengadakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bahwa

seseorang dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi; Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang

membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang di

introdusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yang berbunyi; dapat pula perjanjian

diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk

diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat

semacam itu. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan

perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan,

sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian

untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-

orang yang memperoleh hak dari padanya.27

B. Syarat Sah Suatu Kontrak

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan

syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian yang sah dan

mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (legally concluded contract).

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Setiap perjanjian selalu memiliki

empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Undang.28, di dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur

dalam Pasal 1320 KUHPerdata atau Pasal 1365 Buku IV KUHPerdata

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,

27 Salim HS, Op.Cit, hlm. 12. 28 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung 1986, hlm. 93.

23

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,

3. Adanya objek, dan

4. Adanya kausa yang halal.29

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdata tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut,

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak.

Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting

adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk

terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun

dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak

bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan adalah:

1. dengan cara tertulis;

2. dengan cara lisan;

3. dengan simbol-simbol tertentu; bahkan

4. dengan berdiam diri.

Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik

dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik. Akta di bawah tangan

merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang

berwenang membuat akta seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi

wewenang untuk itu. Berbeda dari akta di bawah tangan yang tidak melibatkan

pihak berwenang dalam pembuatan akta, akta autentik adalah akta yang dibuat

oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Berdasarkan pengertian akta

autentik di atas dapat diketahui bahwa akta autentik ada dua macam, yaitu akta


24

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan akta yang dibuat di hadapan

pejabat berwenang.

Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta autentik adalah jika

pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta di bawah tangan selalu dianggap

palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta autentik selalu

dianggap asli, kecuali terbukti kepalsuannya, artinya jika suatu akta dibawah

tangan di sangkal oleh pihak lain, pemegang akta di bawah tangan (diuntungkan

oleh akta di bawah tangan tersebut) dibebani untuk membuktikan keaslian akta

autentik tersebut tetapi pihak yang menyangkal yang harus membuktikan bahwa

akta autentik tersebut adalah palsu, Oleh karena itu pembuktian akta di bawah

tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta autentik adalah

pembuktian kepalsuan.30

Salah satu syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana yang dimaksudkan dalam

Pasal 1320 KUHPerdata adalah bahwa para pihak dalam kontrak yang

bersangkutan haruslah dalam keadaan cakap berbuat (bevoegd).31 Kecakapan

bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.

Orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan

hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap

dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah

dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

30 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 5. 31 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 30.

25

1. Anak di bawah umur (minderjarig);

2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan

3. Istri (Pasal 133 KUHPerdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat

melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU

Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.32

Dari isi pasal 1330 KUHPerdata tersebut dapat ditafsirkan secara a contrario

bahwa yang cakap membuat perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang sudah dewasa,

2. Orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan,

3. Orang orang perempuan dalam hal-hal tidak ditetapkan oleh Undang-Undang,

4. Orang-orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.

Dikatakan dewasa juga dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdata

yang menyatakan; ”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur

genap dua puluh satu tahun (21), dan tidak lebih dahulu telah kawin, apabila

perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka, tidak kembali lagi dalam

kedudukan belum dewasa.”, mereka yang tidak dibawah pengampuan dapat

ditafsirkan secara a contrario dari isi Pasal 433 KUHPerdata yang menyatakan

bahwa: “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak

atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika kadang-kadang

cakap mempergunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah

pengampuan karena keborosannya.”


26

Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdata dapat diketahui bahwa dalam pasal ini ada dua

kelompok orang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kelompok

pertama adalah orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang,

dan kelompok kedua adalah semua orang yang dilarang Undang-Undang untuk

membuat perjanjian. Orang-orang perempuan ditetapkan oleh Undang-Undang

sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam ketentuan ini adalah istri.

Dasar pemikiran diberlakukannya pasal ini adalah tanggapan bahwa suami

sebagai kepala rumah tangga, sehingga seorang istri kedudukannya menjadi di

bawah suami, dan karenanya seorang istri menjadi tidak cakap melakukan

perbuatan hukum, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 yang mengatur:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan-pergaulan hidup bersama dalam

masyarakat.

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian ketidakmampuan istri untuk melakukan perbuatan hukum telah

dihapuskan oleh ketentuan sejajar dengan KUHPerdata.33 Adanya objek tertentu

di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian

adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban

debitur dan apa yang menjadi hak debitur dan apa yang menjadi hak kreditur34

Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

1. Memberikan sesuatu;

33 CST Kansil, Modul Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta 2006, hlm. 88. 34 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian Alumni 1982, Jakarta 1986 hlm. 10.

27

2. Berbuat sesuatu; dan

3. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).35

Menemukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai

cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu,

untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu

pihak. Untuk menentukan tentang hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu

juga harus dijelaskan dalam kontak seperti berjanji untuk tidak saling membuat

pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga.36

Pengetian sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa Latin causa) ini dimaksudkan

tiada lain dari pada isi perjanjian, dengan segera harus dihilangkan suatu

kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan

seseorang membuat perjanjian yang termaksud, bukan itu yang dimaksudkan oleh

Undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan

seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu

perjanjian pada asasnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.

Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan

seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang, yang diperhatikan oleh hukum

atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat jadi yang

dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian

itu sendiri, dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah; Pihak yang satu

menghendaki uang dalam perjanjian sewa-menyewa: Satu pihak mengingini

kenikmatan sesuatu barang, pihak yang lain menghendaki uang, dengan demikian,

35 Salim HS, Op.Cit, hlm. 34. 36 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 27.

28

kalau seseorang membeli pisau dengan maksud tidak untuk membunuh orang

dengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau causa yang

halal.37

Pasal 1336 KUHPerdata “jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tetapi ada suatu

sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan,

perjanjiannya namun demikian adalah sah”. Keabsahan suatu perjanjian

digantungkan pada sebab yang halal, walaupun hal itu tidak dicantumkan secara

jelas dalam perjanjian. Pasal 1337 KUHPerdata “suatu sebab adalah terlarang,

apabila dilarang oleh udang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan

baik atau ketertiban umum”. Suatu sebab dinyatakan terlarang atau biasa disebut

sebab tidak halal apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan

ketertiban umum.38

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang

berkembang, digolongkan ke dalam:

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan

perjanjian (unsur subjektif); dan

2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek

perjanjian (unsur objektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak

yang berjanji, dan kecakapan dari para pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian,

sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang

37 Subekti R, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta 1996,

hlm. 19. 38 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 77.

29

merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi

yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang

atau diperkenankan menurut hukum.39

Mengenai syarat-syarat dalam suatu akta perjanjian dapat dibagi menjadi 3 (tiga)

syarat, yaitu:

1. Syarat Esensialia;

2. Syarat Naturalia; dan

3. Syarat Aksidentalia.

Syarat esensialia adalah syarat yang harus ada dalam perjanjian, bilamana syarat

ini tidak ada, maka perjanjian tersebut cacat (tidak sempurna), artinya tidak

mengikat para pihak. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa di atas, syarat

esensialianya adalah syarat tentang barang dan harga sewa, bilamana dalam akta

tidak dirumuskan barangnya, artinya tidak ada yang disewakan, maka tidak ada

perjanjian sewa-menyewa, demikian pula jika dirumuskan barangnya tetapi tidak

ada harga sewa, maka tetap tidak ada perjanjian sewa-menyewa. Contoh lain

misalnya dalam perjanjian jual beli, esensialianya adalah syarat tentang barang

dan syarat tentang harga. Pada perjanjian kerja, esensialianya adalah syarat harga.

Pada perjanjian kerja, esensialianya adalah syarat pekerjaan dan upah. Pada

perjanjian kerja sama, esensialianya adalah syarat tentang objek kerja sama,

modal yang dimasukkan masing-masing dan pembagian keuntungan dan rugi.

Mengenai syarat naturalia adalah syarat yang biasa dicantumkan dalam perjanjian.

Apabila syarat ini tidak ada maka perjanjian tidak akan cacat tapi tetap sah. Syarat

39 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm.92.

30

naturalia mengenai suatu perjanjian terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan kebiasaan, oleh sebab itu kalau para pihak tidak mengatur syarat

naturalia dalam perjanjian, maka yang berlaku ialah yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan atau kebiasaan. Tanpa ada syarat naturalia dalam perjanjian,

perjanjian itu tetap sah dan tidak bercatat. Misalnya dalam perjanjian sewa-

menyewa di atas, bila tidak diatur syarat bahwa menyewa memasang pompa air

listrik ia boleh mengambil pompa air jika ia meninggalkan rumah setelah masa

sewa berakhir, tetapi dalam hal ini berlaku Pasal 1567 KUHPerdata yang

mengatur bahwa pompa air boleh dibongkar dan dibawa penyewa, sedangkan

mengenai syarat aksidentalia adalah merupakan syarat-syarat yang bersifat

khusus. Syarat aksidentalia ini biasanya tidak mutlak dan tidak biasa, tetapi

apabila para pihak menganggap bagian tersebut perlu dimuat dalam akta bisa

dicantumkan dalam akta, dalam contoh kontrak diatas, syarat aksidentalia

misalnya dapat dilihat pada Pasal 14 dan Pasal 15 KUHPerdata. 40

C. Jenis Kontrak

Jenis kontrak dapat dibagi berdasarkan sumber hukumnya, namanya, bentuknya,

aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya. Berikut jenis kontrak

berdasarkan pembagiannya:

1. Kontrak menurut sumber hukumnya. Ada beberapa jenis kontrak (perjanjian)

dari sumbernya antara lain:

a. yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;

b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan

dengan Perjanjian peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;

40 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 31.

31

c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;

d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan

bewijsovereenkomst;

e. Perjanjian yang bersumber dari hukum public, yang disebut dengan

publieckechtelijke overeenkomst.

2. Kontrak menurut namanya, penggolongan berdasarkan pada nama perjanjian

yang tercantum di dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu kontrak nominaat

(bernama). Sedangkan kontrak innominaat adalah kontak yang timbul, tumbuh

dan berkembang di dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal di

KUHPerdata seperti sewa-menyewa, Suharnoko mengatakan bahwa beli-sewa

adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata akan tetapi karena Buku III KUHPerdata menganut

sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur

secara khusus dalam KUHPerdata.41

3. Kontrak menurut bentuknya, dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan

dan kontrak tulisan. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat

oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320

KUHPerdata). Kontrak tertulis adalah kontrak yang dibuat para pihak dalam

bentuk tulisan. Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu akta dibawah

tangan adalah akta yang cukup dibuat dibawah tangan oleh para pihak.

Sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris

(pejabat).

41 Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Kencana. Jakarta 2004. hlm 43.

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata

32

4. Kontrak timbal balik, ialah perjanjian yang dilakukan para pihak

menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian ini dibagi 2 yaitu:

a. Kontrak timbal balik tidak sempurna, menimbulkan kewajiban pokok bagi

satu pihak sedangkan yang lainnya wajib melakukan sesuatu.

b. Perjanjian sepihak, merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah

menimbulkan kewajiaban-kewajiban hanya bagi satu pihak.

5. Perjanjian cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebaninya, perjanjian

cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah

menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Sedangkan perjanjian dengan

alas hak yang membebani merupakan perjanjian, disamping pihak yang satu

senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang menurut hukum saling

berkaitan.

6. Perjanjian berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian

kebendaaan (zakelijke overeenkomst) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian

kebendaan adalah suatu perjanjian, yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah

atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan, sedangkan

perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari

para pihak.

7. Perjanjian dari Aspek Larangan, merupakan penggolongan perjanjian dari

aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang

bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, ketertiban umum. Ini

33

disebabpan perjanjian tersebut mengandung praktik monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat.42

Terdapat beberapa jenis kontrak dalam pengadaan barnag/jasa, kontrak tersebut

dibedakan atas:

1. Berdasarkan bentuk imbalan:

a. Kontrak Lump Sum, adalah kontrak pengadaan barang/ jasa atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah

harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam

proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya di tanggung oleh penyedia

barang/ jasa.

b. Kontrak Harga Satuan, adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan

harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan unsur pekerjaan

dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih

bersifat pekerjaan sementara, sedangkan pembayaran didasarkan pada

hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah

dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

c. Kontrak Gabungan Lump Sum dengan harga satuan, adalah kontrak yang

merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam suatu pekerjaan

yang di perjanjikan.

d. Kontrak Terima Jadi (turn key), adalah kontrak pengadaan barang/jasa

pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu

42 Salim HS, Op.Cit. hlm. 27-30.

34

tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan /

kontruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat

berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

e. Kontrak Presentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi dibidang

konstuksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang

bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari

nilai pekerjaan fisik kontruksi / pemborongan tersebut.

2. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:

a. Kontrak Tahun Tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang

mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.

b. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang

mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggran yang

dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang

dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota, untuk pengadaan yang dibiayai

APBD Kabupaten/ Kota.

3. Berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:

a. Kontrak Pengadaan Tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu

proyek dengan penyedia barang/ jasa tertentu untuk menyelesaikan

pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

b. Kontrak Pengadaan Bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja

atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk

menyelesaikan pekerjaan tertentu dan waktu tertentu sesuai dengan

35

kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan

bersama yang dituangkan dalam kesempatan bersama.

Hampir setiap hari kita mendengar adanya kegiatan bisnis dan melakukan

transaksi yang dilakukan oleh para usahawan baik itu yang dilakukan di dalam

satu negara maupun yang dilakukan antar negara. Kegiatan bisnis ini tentunya

diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan asas

kesepakatan, dalam hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak

tentunya akan mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya

(Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata), namun demikian apa yang telah mereka sepakati

itu, kerapkali menimbulkan sengketa yang tentunya akan mendatangkan kerugian

salah satu pihak, untuk menegakkan hak-hak para pihak tersebut, maka dua jalan

yang dapat ditempuh, yaitu melalui jalur pengadilan atau melalui jalur

musyawarah, tetapi ilmu hukum mempunyai alternatif lain yaitu melalui suatu

Lembaga yang dinamakan Arbitrase (Perwasitan).

Bila kita melakukan suatu bisnis dengan melakukan suatu transaksi dengan pihak

lain atau dalam suatu kontrak yang telah ditandatangani bersama, maka dalam

kontrak yang telah ditandatangani bersama itu biasanya selalu ada disebutkan

dalam suatu pasal tersendiri yang menyatakan cara bagaimana melakukan suatu

penyelesaian atas suatu perselisihan atau sengketa yang timbul.

D. Akibat Hukum Suatu Kontrak

Kontrak sebagai instrument pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat

berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak.

36

Terutama pada kontrak komersial, baik pada tahap pra kontraktual, pembentukan

kontrak maupun pelaksanaannya, asas proposionalitas mempunyai daya kerja

menciptakan aturan main pertukaran hak dan kewajiban. Aturan main pertukaran

ini menjadi domain para pihak, kecuali dalam batas-batas tertentu muncul

intervensi, baik dari Undang-Undang yang bersifat memaksa, maupun dari

otoritas tertentu (hakim), namun sifat intervensi ini, lebih ditujukan untuk

menjaga proses pertukaran hak dan kewajiban berlangsung secara fair.

Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan

hubungan kontraktual para pihak. Untuk memuaskan, prospek bisnis cerah kadang

kala dapat berubah merugi dan memutus hubungan bisnis para pihak. “siapa yang

dapat memastikan hujan esok hari”, demikian pula dengan kontrak. Para pihak

yang berkontrak senantiasa berharap kontraknya berakhir dengan “happy ending”,

namun tidak menutup kemungkinan kontrak dimaksud menemui hambatan

bahkan berujung pada kegagalan kontrak. Terkait dengan kegagalan kontrak,

dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang

berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan, dalam pembahasan

berikut beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan

pemenuhan kewajiban kontraktual, meliputi:

1. Wanprestasi;

2. Keadaan Memaksa (force majeure/ Over macht);

3. Keadaan Sulit.43

43 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak

Komersial, Jakarta 2010, hlm. 262.

37

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi

adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dalam

restatement of the law of contracts (Amerika serikat), wanprestasi atau breach of

contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu total breachts dan partial

breachts. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan,

sedangkan partial breachts artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk

dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah

diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita.

Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita.

Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa

persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah

debitur wanprestasi atau tidak.44 Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan

apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Alpha atau

“lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila Ia melakukan atau

berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Kata wanprestasi berasal dari

bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (wanbeheer yang berarti pengurusan

buruk, wandaad perbuatan buruk).

1. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat

macam:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;


38

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.45

2. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

Jika dalam kontrak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak

maka akibatnya terhadap perjanjian itu adalah:

a. Perikatan tetap ada, Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur

pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi, disamping

itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan

melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat

keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243

KUHPerdata), namun tidak semua wanprestasi lahir karena kelalaian

debitur bisa pula jadi karena keadaan memaksa (force majeur) ketentuan

ini diatur pada Pasal 1244-1245 KUHPerdata, dalam hal ini debitur tidak

wajib mengganti kerugian.

c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul

setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan

besar dari pihak kreditur, Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk

berpegangan pada keadaan memaksa. Mengenai risiko ini diatur pada

Pasal 1237, 1460, 1545, 1553 ayat (1) KUHPerdata.

45 Subekti R, Op.Cit, hlm. 23.

39

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan

menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.46

Berkaitan dengan akibat hukum, menurut Pasal 1339 KUHPerdata suatu

perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang ditegaskan dalam perjanjian,

tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan

(diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang.47

E. Berakhirnya Suatu Kontrak

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat

antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak

kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan

debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal

yang bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bisa

jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, dan lain-lain, di dalam Rancangan

Undang-Undang Kontrak telah ditentukan tentang berakhirnya kontrak. Terdapat

5 (lima) hal yang diatur, yaitu:

1. Hak untuk mengakhiri kontrak,

2. Pemberitahuan pengakhiran,

3. Ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi,

4. Jaminan yang memadai dari ketidakpelaksanaan tersebut, dan

46 Salim HS, Op.Cit, hlm. 103. 47 Ibid, hlm. 105.

40

5. Pengaruh dari pengakhiran secara umum.48

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara

hapusnya suatu perikatan. Cara-cara tersebut adalah:

1. Pembayaran, pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah

pembayaran yang digunakan dalam percakapan sehari-hari karena pembayaran

dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan menyerahkan uang

sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai

pembayaran, tetapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah

segala bentuk pemenuhan prestasi.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,

Apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur,

debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika

kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di

pengadilan. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang atau

barang di pengadilan, membebaskan debitur dan berlaku baginya pembayaran

asal penawaran itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang, dan apa yang

dititipkan itu merupakan atas tanggungan kreditur.

3. Pembaharuan utang (Novasi), Pembaharuan utang pada merupakan

penggantian objek atau subjek kontrak lama dengan objek atau subjek kontrak

yang baru.

4. Perjumpaan utang atau kompensasi, Perjumpaan utang atau kompensasi ini

terjadi jika antar dua pihak saling berutang antara satu dengan yang lain

sehingga apabila utang tersebut masing-masing diperhitungkan dan sama

48 Ibid, hlm. 163.

41

nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya. Perjumpaan utang ini

terjadi secara hukum walaupun hal itu tidak diketahui oleh debitur.

Perjumpaan utang hanya dapat terjadi jika utang tersebut berupa uang atau

barang habis karena pemakaian yang sama jenisnya serta dapat ditetapkan dan

jatuh tempo.

5. Percampuran utang (Konfusio), Apabila kedudukan kreditur dan debitur

berkumpul pada satu orang, utang tersebut hapus demi hukum. Dengan

demikian percampuran utang tersebut juga dengan sendirinya menghapuskan

tanggung jawab penanggungan utang. Namun, sebaliknya, apabila

percampuran utang terjadi pada penanggung utang, tidak dengan sendirinya

menghapuskan utang pokok. Demikian pula percampuran utang terhadap salah

seorang piutang tanggung menanggung tersebut tidak dengan sendirinya

menghapus utang kawan-kawan berutangnya.

6. Pembebasan utang, Pembebasan utang adalah suatu perbuatan yang dilakukan

oleh kreditur yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk memenuhi

prestasi atau utang berdasarkan pada perikatanya kepada kreditur tersebut.

Pembebasan utang menghapuskan perikatan yang melahirkan utang yang

sedianya harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh debitur tersebut.

7. Musnahnya barang yang terutang, Jika suatu barang tertentu yang dijadikan

objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang,

hapuslah perikatannya, kecuali kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan

debitur telah lalai menyerahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

8. Batal atau pembatalan, Perjanjian-perjanjian pembatalan oleh orang tua atau

wali dari pihak yang tidak cakap itu atau oleh pihak yang memberikan

42

perizinannya secara tidak bebas karena menderita paksaan atau yang

kekurangan syarat objektifnya (sepakat atau kecakapan) dapat dimintakan

karena khilaf atau ditipu.

9. Berlakunya suatu syarat batal, Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh

berlakunya syarat batal berlaku jika kontrak yang dibuat oleh para pihak

dibuat dengan syarat tangguh atau syarat batal karena apabila kontrak tersebut

dibuat dengan syarat tangguh dan ternyata syarat yang dijadikan syarat

penangguhan tersebut tidak terpenuhi, kontrak tersebut dengan sendirinya

batal, demikian pula kontrak yang dibuat dengan syarat batal, apabila syarat

batal tersebut terpenuhi, kontrak tersebut dengan sendirinya batal.

10. Lewatnya waktu (kadaluwarsa), Kadaluarsa atau lewat waktu juga dapat

mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak. Hal ini diatur pada Pasal

1967 KUHPerdata dan seterusnya.49

F. Penyelesaian Sengketa

1. Jalur Pengadilan

Hubungan yang terjadi diantara para pihak di dalam bisnis, termasuk dalam ikatan

hubungan perdata, oleh karena itu apabila terjadi sengketa dari sebuah kontrak

(breach of contract), akan diselesaikan secara perdata. Penyelesaian kasus ini

tentunya harus didahului dengan adanya surat gugatan ke pengadilan di wilayah

hukum tergugat berada. Proses di pengadilan ini pada umumnya akan diselesaikan

melalui usaha perdamaian oleh Hakim Pengadilan Perdata.

49 Subekti, R, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta 2001, hlm 65.

43

Perdamaian bisa dilakukan diluar pengadilan, bilamana hal ini penggugat dengan

atau tanpa persetujuan tergugat, tetapi perdamaian pun dapat diselesaikan di muka

pengadilan, kemungkinan ini diadakan atas anjuran hakim, bilamana damai dapat

diselesaikan para pihak, maka sewaktu sidang berjalan akan dibuatkan akta

perdamaian, dalam hal mana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati

persetujuan yang dibuat.

Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu vonis

hakim, apabila jalan perdamaian tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, proses

penyelesaian selanjutnya biasanya akan memakan waktu yang panjang, sebab tiga

tingkatan proses pengadilan minimal akan dijalani untuk sampai pada proses final,

yaitu mulai dari gugatan ke Pengadilan Negeri, proses banding ke Pengadilan

Tinggi dan terakhir proses kasasi ke Mahkamah Agung. Kondisi demikian saat ini

masih sering terjadi di Indonesia. Artinya proses pengadilan yang diharapkan

menurut Undang-Undang dilaksanakan secara sederhana, ringan dan cepat, belum

dapat terwujud.

2. Jalur Arbitrase

Alternatif lain yang biasanya dan sering dilakukan oleh kalangan pengusaha untuk

meyelesaikan sengketa yang terjadi saat ini adalah melalui Lembaga Arbitrase,

sebab penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase ini mempunyai karakteristik

sendiri, yang bagi dunia usaha sangat dibutuhkan keberadaannya, tetapi banyak

pula kaum usahawan yang belum mengetahui seluk-beluk pemakaian Lembaga

Arbitrase, padahal menurut sejarahnya arbitrase dibentuk oleh kalangan usahawan

sendiri untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa yang timbul.

44

Arbitrare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut

kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud tidaklah berarti tidak

mengindahkan norma-norma hukum dan semata-mata hanya bersandarkan

kebijaksanaan saja. Lembaga Arbitrase tidak lain merupakan suatu jalur

musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya, dengan perkataan

lain, Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak

ketiga, bukan hakim, walaupun dalam pelaksanaan putusannya harus dengan

bantuan hakim.

Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam bukunya how arbitration works, 1974,

telah mendefinisikan Arbitrase sebagai berikut: “arbitration is a simple

preceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an

impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits

of the case, they agreed in advanced to accept as final and binding,” dengan kata

lain, arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang

hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk

kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka

pilih atau tunjuk, dari definisi di atas jelas bahwa dasar hukum arbitrase adalah

bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila dua orang atau pihak yang terlibat

dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan dan mereka menunjuk seorang

pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa.

Mereka pun berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak

ketiga tersebut, apabila salah satu pihak kemudian enggan memberikan

bantuannya untuk pengambilan keputusan atau tidak mentaati keputusan yang

telah diambil oleh orang yang mereka berikan wewenang untuk sengketa tersebut,

45

pihak itu dianggap melakukan breach of contract atau melanggar perjanjian.

Landasan hukum mengapa menggunakan Lembaga Arbitrase, dapat dilihat dalam

Pasal 615 s.d Pasal 651 RV (Reglement op de Rechtsvordering) = Peraturan

Hukum Acara Perdata) dan dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal

615 RV menyebutkan bahwa diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam

suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaanya untuk

melepaskannya, untuk meyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang

atau beberapa orang wasit.

Memori penjelasan Pasal 3 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa,

“Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit

(arbitrase) tetap diperbolehkan”. Tidak semua sengketa yang terjadi dapat

diselesaikan melalui arbitrase, karena hanya sengketa dalam dunia bisnis saja

yang termasuk dalam ruang lingkup penyelesaian oleh arbitrase seperti, masalah

perdagangan, perindustrian dan keuangan, sedangkan sengketa perdata lainnya

seperti, masalah warisan, pengangkatan anak, perumahan, perburuhan, dan lain-

lain, tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase.

Para pihak dalam perjanjian yang menghendaki agar penyelesaian sengketa yang

timbul akan diselesaikan dengan arbitrase, dapat mempergunakan salah satu dari

dua cara yang dapat membuka jalan timbulnya perwasitan yaitu dengan:

a. Mencantumkan klausul dalam perjanjian pokok, yang berisi bahwa

penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan

peradilan wasit. Cara ini disebut dengan “pictum compromittendo”.

46

b. Suatu perjanjian tersendiri, diliuar perjanjian pokok. Perjanjian ini dibuat

secara khusus bila telah timbul sengketa dalam melaksanakan perjanjian

pokok. Surat perjanjian semacam ini disebut “akta kompromis”, seperti

dimaksudkan Pasal 618 RV. Akta kompromis ini ditulis dalam suatu akta dan

ditandatangani oleh para pihak. Kalau para pihak tidak dapat menandatangani,

akta kompromis itu harus dibuat dimuka notaris dan saksi-saksi. Akta

kompromis tersebut berisi pokok-pokok dari perselisihan, Nama dan tempat

tinggal para pihak, demikian pula nama dan tempat tinggal wasit atau para

wasit, yang jumlahnya selalu ganjil.

Bila menggunakan Lembaga Arbitrase dalam penyelesaian suatu sengketa,

minimal ada 3 (tiga) keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu:

a. Waktu yang cepat

Bagi dunia bisnis, waktu untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa

merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sedangkan jalan melalui pengadilan

sangat tidak menguntungkan, karena menggugat dimuka Pengadilan Perdata

merupakan jalan yang sangat Panjang. Putusan dari Pengadilan Negeri belum

merupakan kekuatan hukum yang mengikat, sebab masih ada tingkatan

banding ke Pengadilan Tinggi serta kasasi bagi mereka yang belum merasa

belum puas atas putusan tingkat Pengadilan Negeri.

Proses ini tentunya akan memakan waktu yang lama sekali. Belum lagi adanya

tunggakan perkara, yang menyebabkan semakin lamanya proses penyelesaian

perkara di pengadilan, oleh karena itu alternatif Lembaga Arbitrase

merupakan suatu sarana yang sesuai bagi dunia bisnis.

47

b. Adanya orang-orang yang ahli

Melalui Lembaga Arbitrase, para pihak dapat menunjuk ahli-ahli (experts)

yang serba mengetahui tentang masalah yang menjadi sengketa, dengan

demikian putusan yang akan diambilnya akan didukung oleh pengetahuan

yang mendalam tentang hal-hal yang dipersengketakan, dalam arbitrase, selain

ahli-ahli hukum, juga selalu terdapat ahli lain dalam berbagai bidang;

misalnya ahli perbankan asuransi, pemborongan, perkapalan, perburuhan dan

lain-lain.

c. Rahasia para pihak terjamin

Bahwa pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase

selalu dilakukan dengan pintu tertutup, sehingga rahasia para pihak yang

bersengketa akan tersimpan baik-baik dan tidak akan diketahui umum. Bila

suatu perusahaan diketahui oleh masyarakat bahwa perusahaan tersebut

mempunyai banyak utang dan dituntut dimuka pengadilan, akan merugikan

nama baik putusan tersebut. Selain itu, berlainan dengan putusan badan

pengadilan, putusan arbitrase tidak pernah dipublikasikan dalam majalah,

dalam prakteknya ada dua macam arbitrase, yaitu arbitrase Ad-Hoc/Voluntair

dan arbitrase sebagai permanent body arbitration. Arbitrase Ad-Hoc/Voluntair

adalah suatu majelis wasit (arbiter) atau wasit tunggal yang di dalam

menjalankan tugasnya hanya sekali saja, setelah itu tidak mempunyai

peraturan atau prosedur tentang tata cara pengangkatan arbiter, mereka juga

tidak mempunyai peraturan atau prosedur yang mengatur bagaimana tata cara

pemeriksaan sengketa.

48

Arbitrase sebagai permanent body arbitration, adalah suatu badan arbitrase yang

mempunyai peraturan atau prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa,

contohnya adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia; London

Arbitration, American Arbitration, ICC Arbitration (international Chamber of

Commerce Arbitration), dan lain-lain.

Mengingat begitu pentingnya lembaga arbitrase, para pengusaha kita pun tidak

mau ketinggalan di dalam memanfaatkan lembaga arbitrase ini, apalagi setelah

pemerintah Indonesia meratifikasi Convention on The Recognition and

Enforcement of Foreign Arbitrase Awards (Suatu konvensi tentang pengakuan

dan pelaksanaan putusan-putusan perwasitan asing yang telah dikenal dengan

sebutan New York Convention 1958) dengan Keppres No. 34 tahun 1981 tanggal

5 Agustus 1981, dan Convention on the Settlement Disputes between States and

National of other state (suatu konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara

negara dengan warga negara asing mengenai penanaman modal, yang lebih

dikenal dengan sebutan World Bank Convention).

Konvensi ini telah disetujui oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1968. Pada pengusaha Indonesia pun yang menjalin kerjasama hubungan

bisnis dengan pihak asing tersitimewa dalam rangka menarik penanaman modal

asing masuk ke Indonesia, telah berusaha memanfaatkan lembaga ini, sebagai

tambahan bahwa New York Convention 1958 sejak ratifikasi tersebut juga

memakai asas reciprocity (asas timbal balik), artinya putusan arbitrase asing ini

49

dapat dilaksanakan oleh Indonesia bila di negara contracting state lainnya hal

serupa juga dapat dilaksanakan.50

G. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahakan

permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan

sampai pencapain tujuan.

50 Salim HS, Hukum kontrak (Teori dan penyusunan kontrak), Sinar Grafika, Jakarta

2004, hlm.52.

PT. Gardena

Mas Lestarri

Rumah Sakit

Graha Husada

Lampung

Mekanisme Pelaksanaan kontrak

pengadaan alat-alat kesehatan

Akibat Hukum Pelaksanaan kontrak

alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit

Garaha Husada Lampung

Bandarlampung

PERJANJIAN BELI - SEWA

ALAT-ALAT KESEHATAN

50

Berdasarkan sekema di atas dapat dijelaskan bahwa:

Terjadi proses jual beli dalam bentuk perjanjian tertentu dan telah disepakati oleh

kedua belah pihak, dari proses tersebut menyebabkan hubungan hukum yaitu hak

dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu Rumah Sakit Graha Husada

Lampung dengan pihak swasta yang telah ditunjuk berdasarkan kriteria dan

prosedur tertentu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yaitu PT Gardena Mas

Lestari, setelah pihak swasta yang ditunjuk untuk mengadakan alat-alat kesehatan

tersebut terpilih maka timbulah suatu kontrak dengan Rumah Sakit agar dapat

berjalan baik sesuai aturan yang berlaku, nantinya perusahaan/pihak swasta yang

ditunjuk tersebut haruslah menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah

disepakati sesuai kebutuhan dan berkesesuaian dengan yang tercantum dalam

kontrak, maka kebutuhan dari rumah sakit haruslah terpenuhi untuk kepentingan

masyarakat dalam hal ini pasien, sehingga dari pada itu penulis mencoba

memaparkan bagaimana mekanisme pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan

dan bagaimana perlindungan hukum terhadap persyaratan serta standar kualitas

yang diberikan begitu pun akibat hukum pelaksanaan kontrak bila tidak

berkesesuaian dengan aturan-aturan yang berlaku.

51

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak dan berpikir

logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau

fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksikan

guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.51 Berpikir

logis adalah berpikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu

pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna

mengungkapkan kebenaran. Metodis adalah berpikir dan berbuat menurut metode

tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sistematis adalah berpikir

dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun berurutan, dan tidak tumpang tindih.52

Kegiatan penelitian hukum harus dilakukan guna untuk mengungkap fakta

maupun kebenaran dalam peristiwa hukum sebagai fakta empiris yang menjadi

objek penelitian hukum. Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode

pengumpulan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

Bertujuan agar tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan nilai ilmiahnya, maka

diusahakan memperoleh dan mengumpulkan data dengan mempergunakan metode

sebagai berikut:

51 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

2004, hlm. 2. 52 Ibid. hlm. 3.

52

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normative empiris.

Penelitian normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum

utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, kepustakaan, asas-asas

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

ini, serta dapat berupa pendapat sarjana. Penelitian empiris yaitu cara prosedur

yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan

penelitian terhadap data primer di lapangan dan Data yang diperoleh berasal dari

observasi, dengan melakukan penelitian pada Rumah Sakit Graha Husada

Lampung.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini digunakan

untuk menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai hukum kontrak

pengadaan alat-alat kesehatan di Bandar lampung, kemudian diadakan suatu

analisis dan dipaparkan secara lengkap, rinci dan sistematis sebagai karya ilmiah.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

normatif-terapan.53 Penelitian ini mengkaji Surat perjanjian pekerjaan (kontrak)

53 Ibid, hlm 150

53

pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Graha Husada Lampung Nomor:

001/RSGH-KSO/VIII/2017

D. Data dan Sumber Data

Penyusunan skripsi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan

kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari observasi

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak

dipublikasikan. Data sekunder mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu

KUHPerdata dan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit Graha Husada Lampung Nomor: 001/RSGH-

KSO/VIII/2017.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelesan mengenai hukum

primer dengan menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Seperti

buku, jurnal, teori-teori dan pendapat sarjana.

c. Bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia.

2. Data Primer

Metode pengumpulan data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau

pertama. Sumber data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari

54

pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait dengan objek yang diteliti secara

langsung yaitu melalui wawancara dengan responden.

E. Metode Pengumpulan Data & Metode Pengolahan Data.

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan untuk

pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka

dan wawancara

1. Studi Pustaka yaitu pengumpulan data utuk memperoleh data sekunder dengan

melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan,

membaca/mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta

menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang

tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

2. Studi lapangan yaitu pengumpulan data untuk memperoleh data primer yang

dilakukan dengan cara wawancara atau interview dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang bersifat terbuka. Dimana wawancara ini menggunakan dan

menentukan responden atau narasumber yang akan diwawancara berkaitan

dengan objek penelitian dengan wawancara kepada narasumber atau

responden yang memahami objek penelitian dan permasalahan yang dihadapi

tentunnya sesuai substansi dari penelitian yaitu lingkungan Rumah Sakit

Graha Husada Lampung.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang

diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan

data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

55

1. Pemeriksaan Data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah

data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau

relevan, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk

menjawab permasalahan dengan penelitian ini.

2. Rekonstruksi Data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun ulang data secara

teratur, berurutan, logis sehingga mudah untuk dipahami dan di

interpretasikan.

3. Sistematis Data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap

pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

F. Analisis Data

Data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif dengan menganalisa

keseluruhan data baik primer dan data sekunder serta menguraikan data secara

bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak

tumpang tindih dan efektif dan disusun secara sistematis, dikategorisasikan,

dihubungkan dan selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang

akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dan dideskripsikan dalam skripsi.

87

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis, maka

dapat disimpulkan bahwa ada 3 (Tiga) hal pokok dalam pelaksanaan kontrak

antara Rumah Sakit Graha Husada dengan PT Gardena Mas Lestari, sebagai

berikut:

1. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu

kontrak, Prestasi pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata

tersebut dapat berwujud:

a. Menyerahkan sesuatu (benda);

b. Berbuat Sesuatu (tenaga atau keahlian);

c. Tidak berbuat sesuatu.

2. Wanprestasi,

Wanprestasi dapat berupa:

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;

c. Terlambat memenuhi prestasi;

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

V. PENUTUP

88

Kesimpulannya ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang

dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak, namun jika dua

kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat

dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Pembatalan kontrak saja;

b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;

c. Pemenuhan kontrak saja;

d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

3. Pembelaan debitur yang dituduh wanprestasi (lalai)

Pihak yang dituduh wanprestasi pada umumnya adalah debitur, tangkisan atau

pembelaan tersebut dapat berupa:

a. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa

(overmacht);

b. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga

wanprestasi (exceptio non adimpleti contractus);

c. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah

melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Maka dari itu penulis dapat mencermati dan menguraikan bahwa terdapat

beberapa kesalahan dalam mengklasifikasikan perjanjian yang dibuat sehingga isi

dari perjanjian antara Pihak Rumah Sakit Graha Husada Lampung dengan PT

Gardena Mas Lestari menjadi kurang tepat, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk dapat merevisi atau membuat ulang perjanjian dikarenakan isi kontrak

tidak sinkron atau bertolak belakang dengan jenis perjanjian tersebut, dalam

hal ini pinjam pakai yang sesuai KUHPerdata Pasal 1740 yaitu suatu perjanjian

89

dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan

cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima

barang itu memakainya setelah lewat waktu yang ditentukan, akan

mengembalikan barang itu. Berlainan dengan isi perjanjian tersebut yang

merupakan sistem atau unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian beli-

sewa, bila Pihak I telah selesai melakukan pembayaran maka hak kepemilikan

dari alat-alat kesehatan pun ikut berpindah menjadi milih Rumah Sakit Graha

Husada Lampung secara seutuhnya. Sesuai isi perjanjian Pasal 21 yang

mengharuskan segera mungkin menyelesaikan permasalahan akibat dari

pelaksanaan kerja sama ini sehingga perjanjian bisa tetap diberlangsukan

sampai pada tanggal 15 Agustus 2022.

2. Untuk memperhatikan serta merubah konteks atau jenis perjanjian dari

perjanjian pinjam pakai beralih konteks perjanjian atau jenis perjanjian ke

perjanjian beli-sewa sehingga secara legal untuk adanya kegiatan beli-sewa

alat kesehatan tersebut dapat dilakukan sesuai isi yang berlaku dan sedang

berlangsung dari tanggal 15 Agustus 2017 sampai 15 Agustus 2022.

Penulis memperoleh data bahwa ada tahap yang umumnya tidak dilakukan atau

sebagian dilakukan tetapi tidak sesuai/penyimpangan dengan ketentuan yang

berlaku dalam hal ini tahap Pra Kontraktual yang tidak sempurna dilakukan oleh

kedua Pihak yaitu pada saat membuat draft kontrak maupun memberikan draft

kontrak untuk dikoreksi, berikut beberapa hal prosedur yang dilewati atau

diabaikan:

90

a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun dan dibuat menyesuaikan atau

didasarkan pada penawaran dari calon penyedia barang/jasa;

b. Surat Permintaan Penawaran langsung dikirim oleh Rekanan/calon Penyedia

Barang/Jasa tanpa didahului prosedur pengambilan dokumen pelelangan dan

penjelasan; Prosedur prakualifikasi dilaksanakan bersamaan dengan pemasukan

surat penawaran;

c. Barang atau jasa telah dikirim/dikerjakan oleh penyedia barang dan jasa tanpa

terlebih dahulu melakukan prosedur tahapan Pra Kontrak/Perjanjian Pendahuluan

yang artinya barang/jasa dikirim/dikerjakan lebih dahulu dan untuk proses

administrasi Pra Kontraknya dilakukan kemudian.

Dengan tidak dilaksanakannya sebagian prosedur dalam tahap Pra

Kontrak/perjanjian pendahuluan dan/dalam melaksanakannya tidak sesuai atau

dalam hal ini kaitannya dengan syarat-syarat sahnya kontrak/perjanjian seperti

diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, maka ini jelas menyangkut syarat adanya

suatu sebab yang halal, dengan kata lain bahwa dengan tidak dilaksanakannya

prosedur dalam tahap Pra Kontrak/Perjanjian Pendahuluan dan dalam

melaksanakannya tidak sesuai/melanggar ketentuan Undang-Undang itu adalah

bentuk tidak dipenuhinya syarat adanya suatu sebab yang halal, yaitu harus tidak

melanggar Undang-Undang ketertiban umum serta kesusilaan, karena adanya

unsur pelanggaran maka sebagai konsekuensi hukumnya menurut KUHPerdata

adalah batal demi hukum, dan atau dapat dimintakan pembatalan perjanjian,

terutama oleh para calon penyedia barang/jasa lainnya yang menjadi peserta atau

salah satu pihak pada saat dilaksanakannya tahapan Pra Kontrak.

91

Di dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Pinjam Pakai Peralatan CT Scan

(computed tomography scanner single slice) Nomor: 001/RSGH/-KSO/VIII/2017

pada Pasal 21, kedua belah pihak yaitu Pihak Penyedia barang/jasa dan Pihak

Rumah sakit sepakat menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah

mufakat sesuai dengan azas pancasila, bilamana dalam hal ini juga tidak bisa

tercapai maka alternatif lain dalam sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa

biasanya melakukan penyelesaian sengketa dengan arbitrase, dapat juga

diselesaikan melaui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Penjelasan Pasal

3 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan atas

dasar perdamaian atau arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbitrase

hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau pemerintah

untuk eksekusi (executoir) dari pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi dalam kontrak biasanya dihadapkan

dengan kecenderungan lalainya sumber daya manusia yang menjadi subjek

hukum, sehingga mengakibatkan kerugian bagi beberapa pihak, adapun dalam

penulisan skripsi ini penulis menyarankan agar adanya suatu kesepakatan yang

baku, jelas dan sempurna pada perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa swasta

(Private Procurement) dikarenakan tuntutan zaman yang memaksa Negara kita

harus mengikuti pasar bebas, maka dari itu menjadi suatu bagian penting bahwa

perlu adanya keseragaman dan pemahaman melalui rumusan maupun panduan

serta pedoman baku terkait bagaimana penyelenggaran pengadaan barang dan jasa

92

yang memang pada saat ini setiap negara-negara yang ada, masih dalam tahap

menyepakati prinsip dasar dan etika pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Djumialdji, 1996. Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan

Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap Y, 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Jakarta: Alumni

Hernoko Agus Yudha, 2010. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam

Kontrak Komersial. Jakarta:

Kansil, 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Kansil, 2006. Modul Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.

Marzuki Peter Mahmud, 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Maskawati, 2018. Hukum Kesehatan (dimensi etis dan yuridis tanggunjawab

pelayanan kesehatan), Yogyakarta. Litera.

Miru Ahmad, 2007. Hukum Kontrak Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Muhammad Abdulkadir, 1986. Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Alumni.

Muhammad Abdulkadir, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya

Bakti.

Munir Fuady, 2001. Hukum Kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis).

Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

Salim H.S, 2004. Hukum Kontrak (Teori dan Teknik penyusunan kontrak) Jakarta:

Sinar Grafika.

Salim HS, 2006. Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada.

Subekti R, 1996. Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradnya

Paramita.

Subekti, R, 2001. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.

Sutedi Adrian, 2008. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai

Permasalannya, Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaya Gunawan & Kartini Muljadi, 2002. Hapusnya Perikatan. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

B. Jurnal

Senator Nur Bahagia, Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

https://www.academia.edu/32801365/CT_Scanku.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-undang No 44Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

D. Surat Perjanjian

Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Graha Husada Lampung Nomor: 001/RSGH-KSO/VIII/2017.

E. Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1993. Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

analisis kontrak pengadaan alat-alat kesehatan …digilib.unila.ac.id/56651/3/skripsi tanpa bab...

Documents