ANALISIS PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI DANMOBILISASI SOSIAL DALAM PENGENDALIAN

TUBERKULOSIS DI DINAS KESEHATANKOTA PADANG

TAHUN 2011

JURNAL

Oleh :

Hary BudimanBP 0821219022

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKATPASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

2012

Analisis Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam PengendalianTuberkulosis di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2011

Oleh: Hary Budiman( Di bawah Bimbingan Dr. Zulkarnain Agus,MP h,MSc,SpGK dan Dr. Wihardi Triman,MQIH )

ABSTRAK

Indonesia menduduki peringkat ke -5 negara dengan jumlah penderita

Tuberkulosis terbanyak di dunia. Adanya dukungan berbagai pihak, perubahan

perilaku masyarakat dan memberdayakan masyarakat dalam pengendal ian

Tuberkulosis sangat diharapkan sehingga keberhasilan program Pengendalian

Tuberkulosis dapat tercapai di Kota Padang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Advokasi,

Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam Pengendalian Tuberkulosis di DKK Padang.

Jenis penelitian adalah kualitatif, teknik pengumpulan data dengan

wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan telaah dokumen. Pengambilan

sampel secara Purposive Sampling. Data dianalisis dengan teknik analisis isi (content

analysis).

Hasil penelitian ditemukan pelaksanaan advokasi dan pelaksanaan strategi

komunikasi belum mengacu kepada rencana aksi nasional AKMS seperti

pengembangan media promosi, kampanye Tuberkulosis melalui media massa baik

media cetak (Koran, majalah, poster) maupun media elektronik (TV local, radio

local), pelatihan konseling dan komunikasi interpersonal bagi petugas kesehatan di

puskesmas dan kader. Mobilisasi sosial di tingkat puskesmas belum berjalan

maksimal seperti belum adanya menyusun pedoman mobilisa si sosial pengendalian

Tuberkulosis, mereview pedoman pelaksanaan layanan Tuberkulosis dan membuat

perumusan kebijakan yang mendukung implementasi integrasi layanan yang

terintegrasi dengan UKBM, sosialisasi piagam hak dan kewajiban pasien.

Perlunya pelatihan khusus kepada pimpinan puskesmas, pemegang program

Tuberkulosis, pemegang program promkes dan kader tentang Advokasi, Komunikasi

dan Mobilisasi Sosial, untuk program jangka panjang lebih ditingkatkan kebijakan

perencanaan kesehatan yang bersifat bottom up dan program P2TB yang berdasarkan

evidence based serta mengoptimalkan menjalin kemitraan dengan RS swasta, LSM,

sektor swasta dan perguruan tinggi yang ada di Kota Padang seperti kampanye,

lokakarya, seminar pada momen hari TB. meningkatkan inova si dalam modifikasi

strategi AKMS dengan pelatihan character building bagi nakes di puskesmas

contohnya seperti mengadakan ceramah agama yang bertemakan kesehatan secara

kontinu minimal 1 x sebulan dan lain - lain

Kata Kunci : AKMS, TuberkulosisDaftar Bacaan : 40 (2003-2011)

Analysis of Implementation of Advocacy. Communication and Social Mobilization in the Controlof Tuberculosis in Padang City Health Department in 2011

By: Hary Budiman(Under the Guidance of Dr.. Zulkarnain Agus, MPH, MSc, SpGK and

Dr. Wihardi Triman, MQIH)

ABSTRACT

Indonesia was ranked the fifth country with the largest number of tuberculosissufferers in the world. The support of various parties, changes people's behavior andempower communities in TB control is desirable so that the Tuberculosis Controlprogram's success can be achieved in the city of Padang.

The purpose of this study was to determine the implementation of theAdvocacy, Communication and Social Mobilization in the Control of Tuberculosis inDKK Padang.

This type of research is a qualitative data collection techniques with in-depthinterviews, focus groups, and document review. Sampling is purposive sampling.Data were analyzed with content analysis techniques (content analysis).

The study found the implementation of advocacy and implementation ofcommunication strategies have not been referring to the national action plan AKMSas promotional media development, Tuberculosis campaigns through the mass mediaboth print media (newspapers, magazines, posters) and electronic media (local TV,local radio), training, counseling and interpersonal communication for health workersin health centers and cadres. Social mobilization at the health center has not gone upas the absence of social mobilization guidelines set control Tuberculosis,Tuberculosis review guidelines for implementation of the service and make theformulation of policies that support the implementation of the integration service thatintegrates with UKBM in Padang, the socialization of the charter of rights andobligations of the patient.

The need for specialized training to the leadership centers, Tuberculosisprogram holders, holders of health promotion programs and cadres of the Advocacy,Communication and Social Mobilization.

PENDAHULUAN

Indonesia menduduki peringkat ke -5 negara dengan jumlah penderita TB

terbanyak di dunia. Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu diantara 17 provinsi

yang mempunyai prevalensi TB diatas prevalensi nasional dengan CDR berkisar 48%

sampai 54%. Di Kota Padang prevalens TB sekitar 43,3% sampai 62%. Adanya

dukungan berbagai pihak, perubahan perilaku masyarakat dan memberdayakan

masyarakat dalam pengendalian TB sangat diharapkan sehingga keberhasilan

program Pengendalian TB dapat tercapai di Kota Padang. Upaya tersebut dikenal

sebagai AKMS (advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial). Berdasarkan hal

tersebut maka dilakukanlah penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Advokasi,

Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam Pengendalian TB di DKK Padang Tahun

2011 ditinjau dari pendekatan system. Input diperoleh tentang kajian ( Kebijakan,

sumber daya manusia, ketersediaan dana, buku pedoman, media promosi, metode,

monitoring dan evaluasi ) dari segi proses ( pelaksanaan advokasi, komunik asi,

mobilisasi social ) dan output ( cakupan suspek tuberculosis ) dalam pengendalian

tuberculosis di dinas kesehatan Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kualitatif, Penelitian ini dilaksanakan di Dinas

Kesehatan Kota Padang pada Bulan Januari s/d Desember tahun 2011. Teknik

pengumpulan data dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan

telaah dokumen. Informan adalah dari badan pelaksana di DKK (Kabid PMK, Wasor

TB dan Kasie Promkes) dari penyedia pelayanan kesehatan (pi mpinan Puskesmas

Kuranji dan Puskesmas Lubuk Kilangan, Petugas Promkes, Pemegang Program TB).

dari organisasi masyarakat (kader PPTI). Pengambilan sampel secara Purposive

Sampling. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan data reduction, data display,

conclusion drawing, analisis data primer maupun data sekunder yang telah

dikumpulkan dilakukan dengan metode triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Informan

Informan yang memberikan informasi melalui wawancara mendalam

sebanyak 15 orang, terdiri dari Wasor TB 1 orang, Kabid PMK 1 orang, Kasie

Promkes 1 orang, 2 orang Kepala Puskesmas, 2 orang Pemegang Promkes

Puskesmas dan 2 orang Pemegang Program TB.

Tabel 5. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur, Masa Kerja, Masa Kerja Jabatan

dan Pendidikan di Dinas Kesehatan Kota Padang

No Informan Umur Masa kerja Masa kerja jabatan Pendidikan1 Kabid PMK (If 1) 46 19 5 S1 FK2 Wasor TB (If 2) 52 32 14 SPK3 Kasie Promkes (If 3) 41 12 8 bulan S2 Kesmas4 Kepala Puskesmas Luki (

If 4)32 3.8 2 S1

5 Kepala PuskesmasKuranji (If 5)

48 2 1.5 S2

6 Pemegang Program TBPusk Luki (If 6)

37 5 4 Prog.Pend Bidan

7 Pemegang Program TBPusk Kuranji (If 7)

46 7 7 SPK

8 Pemegang Prog PromkesPusk Luki (If 8)

38 14 5 S I kes.masy

9 Pemegang Prog PromkesPusk Kuranji (If 9)

33 6.5 3 DIII Kebidanan

Sumber Data Primer

Dari tabel 5 karakteristik pendidikan yaitu SPK, DIII Kebidanan, S1

Kedokteran, S1 Kesehatan Masyarakat dan S2 Kesehatan Masyarakat Masa kerja dan

masa kerja jabatan bervariasi antara 3 tahun 8 bulan sampai 14 tahun.

Tabel 6. Karakteristik Informan Peserta FGD Kelompok Kader PPTI

di Dinas Kesehatan Kota Padang

No Informan Umur(th)

MasaKerja(th)

MasaKerjaJabatan(th)

PendidikanTerakhir

1 FI 42 12 2 SKKP2 F2 46 1 1 SMA3 F3 40 2 2 MAN4 F4 38 1 1 SMA5 F5 48 1 1 SMKI6 F6 28 1 1 SMASumber data primer

Pada tabel 6 Focus Group Discussion dari kelompok kader PPTI sebanyak 6

orang dengan karakteristik pendidikan SKKP dan SLTA dan karakteristik usia antara

28 tahun sampai 48 tahun.

Tabel 7 Faktor Input, proses dan Output Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi

dan Mobilisasi Sosial dalam Pengendalian Tuberkulosis di Kota Padang .

Variabel Hasil Penelitian

A. KomponenInputKebijakan

Wawancara mendalam : Kebijakan sesuai denganstrategiDOTS,melaluijejaringpuskesmas,pustu,posyandu,DPS,kader Aisyah dan PPTI, penjaringan dilakukan dari penderita ygdatang ke ruang BP lalu jika ada gejala TB dianjurkanpemeriksaan lab jika positif langsung diberikan penyuluhankepada pasien. Sebaiknya penyuluhan aktif ke kelompok berisikodi lapangan juga dilakukan namun terkendala karena tenagakader tidak ada, dan Usulan Perencanaan kegiatan P2TB dipuskesmas bersifat top down karena ketentuan kegiatan apa yangharus dijalankan sudah ditetapkan oleh G lobal FundPenelitian Dokumen : Belum ada SK Tim TB khusus KotaPadang, struktur organisasi dan peraturan daerah tentang TB.

B. Sosialisasi Wawancara mendalam : Sosialisasi dilakukan melalui puskesmas,RS pemerintah dan RS swasta dan DPS, BP4, BLK, dan Kade rseperti di daerah Kuranji Aisyiyah dan kader PPTI.Penelitian dokumen : ada namun belum maksimal

C. SDM Wawancara mendalam : Kuantitas cukup,namun masihditemukan pencatatan dan pelaporan oleh petugas di puskesmasyang kurang lengkap dan sering terjadi tur n over

Dokumentasi : ada sertifikat pelatihanD. Dana Wawancara mendalam : sumber dana terbesar berasal dari Global

fund, dukungan pemko unk keberlangsungan prog TB perluditingkatkan, Untuk kegiatan pokok mencukupi, untukpeningkatan gizi penderita tidak ad aDokumentasi : ada

E. BukuPedoman

Wawancara mendalam : Sebagian besar Ada di masingpuskesmas, namun masih ada puskesmas yang tidak punya bukupedomanDokumentasi : ada

F. MediaPromosi

Wawancara mendalam : Pemanfaatan media cetak terbatasleaflet, pengemb media cetak (majalah,Koran,baliho dll) danelektronik spt TV lokal, radio lokal belum ada, selama ini mediapromosi melalui mobil puskelDokumentasi : ada

G. Metode Wawancara mendalam : Belum semua puskesmas melkpenemuan secara pasif dilanjutkan ke penyulu han secara aktifpada kelompok masyarakat yang berisiko, kerjasama puskesmasdengan melibatkan kader PPTI dalam penjaringan suspek TB

H. Monev Wawancara mendalam : melalui Lokmin dan dari laporanpencapaian target beberapa kegiatan spt CDR,cure rate,conversion rate, error rate

I. ProsesAdvokasi

Wawancara mendalam : Pengembangan media advokasi Kit TBdan Pelatihan khusus ttg AKMS pada tenaga kesehatan yangterkait dalam P2TB di Dinas Kesehatan Kota Padang belum adadilakukan.

J. Komunikasi Wawancara mendalam : belum ada pelatihan komunikasi sepertikonseling dan komunikasi interpersonal, maupun kegiatankampanye TB ke media massa di tingkat puskesmas. Prosesintegrasi dalam kegiatan Passive Promotive Case Finding hanyadilakukan dengan lintas program yaitu promo si kesehatan dalambentuk penyuluhan di dalam gedung dan luar gedung

MobilisasiSosial

Wawancara mendalam : belum adanya menyusun pedomanmobilisasi sosial pengendalian TB, belum adanya mereviewpedoman pelaksanaan layanan TB dan belum adanya membuatperumusan kebijakan yang mendukung implementasi integrasilayanan yang terintegrasi dengan UKBM di Kota Padang, belumterlaksananya kegiatan sosialisasi piagam hak dan kewajibanpasien.

Kebijakan pengendalian TB di Kota Padang dilaksanakan dengan

menggunakan strategi DOTS. Pelaksanaan strategi DOTS dilakukan di Unit

Pelayanan Kesehatan (UPK) antara lain : melibatkan berbagai pihak seperti rumah

sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas, BP4, Balai Laboratorium Kesehatan, dokter

praktek swasta, kader Aisyah dan P PTI. Penjaringan dilakukan dari penderita yang

datang ke ruang balai pengobatan. Jika ditemui gejala TB, petugas puskesmas

menganjurkan pemeriksaan laboratorium jika hasil laboratorium menunjukkan BTA

positif petugas puskesmas langsung diberikan penyuluh an (penyuluhan pasif) pada

penderita. Penyuluhan secara pasif tersebut seharusnya didukung dengan penyuluhan

secara aktif, Namun masih ada petugas puskesmas belum melakukan penyuluhan

aktif untuk pemantauan tindak lanjut di lapangan ke penderita hal ini d isebabkan

karena tenaga kader tidak ada.

Disamping itu untuk perencanaan kegiatan suatu program sangat dibutuhkan

data dan informasi yang tepat dan akurat, sementara data Tuberkulosis yang dimiliki

Dinas Kesehatan Kota Padang akan lebih baik bila memanfa atkan optimalisasi data

yang telah ada. Meskipun kebijakan bersifat top down , tapi pemanfaatan optimalisasi

data untuk memperkuat kegiatan program Tuberkulosis bukanlah hal yang keliru

dilakukan.

Usulan perencanaan kegiatan P2TB di puskesmas bersifat top down karena

ketentuan kegiatan apa yang harus dijalankan sudah ditetapkan oleh Global Fund

tanpa melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan daerah Kota Padang. Jika

timbul permasalahan atau kendala dalam kegiatan pengendalian Tuberkulosis di

tingkat puskesmas tidak dapat melakukan modifikasi kegiatan.

Secara politis program kesehatan termasuk dalam tiga besar prioritas

pembangunan yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Seharusnya Dinas

Kesehatan Kota Padang dan puskesmas, dengan adanya dukungan kebija kan dari

pusat melalui diberlakukannya Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 dan 25

tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan cukup besar

kepada kabupaten / kota untuk mengatur sistem kesehatannya dan mengembangkan

berbagai sumber daya kesehatan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah

setempat. UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU no 44 tahun 2009 tentang

rumah sakit, UU no 4 tahun 1984 tentang penanganan wabah, mewajibkan semua

fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta wa jib melaporkan penyakit menular yang

masuk dalam daftar prioritas. Kemudian Adanya SOTK puskesmas dan Kepmenkes

RI no.128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar puskesmas yang ditetapkan

oleh peraturan daerah dan Permenkes RI no 565/Menkes/Per/III/2011 tentang Strategi

Nasional Pengendalian Tuberkulosis tahun 2011 -2014. Permenkes no.

741/Menkes/PER/VII/2008 tentang standar pelayanan mutu di kabupaten / kota,

Kemenkes RI no.228/2002 tentang standar pelayanan mutu di rumah sakit, dan

undang – undang praktek kedokteran secara khusus menyatakan semua dokter wajib

menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan mutu.

Banyaknya sekolah kesehatan di Kota Padang yang memungkinkan untuk

melatih sejumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat,

Akademi Perawat, Akademi Kebidanan dan akademi kesehatan lainnya. Berdasarkan

Undang – Undang dan peraturan tersebut sebenarnya peluang bagi Dinas Kesehatan

Kota Padang mengembangkan peraturan lebih lanjut dengan tujuan meningkatkan

status derajat kesehatan masyarakat khususnya dalam keberhasilan pengendalian

Tuberkulosis di Kota Padang.

Pemerintah daerah Kota Padang dapat membuat kebijakan untuk melakukan

upaya pengendalian TB di Kota Padang seperti dengan membuat SK khusus dan

struktur organisasi dari Tim pengendalian TB Kota Padang, peraturan daerah di Kota

Padang.

Dalam SK khusus Tim P2TB Kota Padang tersebut dapat menjelaskan

bagaimana peran dan tanggung jawab dari pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota untuk melaksanaka n perencanaan di tingkat kabupaten/kota,

mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia,

membantu pengadaan dan distribusi obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

lainnya yang diperlukan, koordinasi dan kemitraan kegiatan pengen dalian

tuberkulosis dengan institusi terkait, monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis

kegiatan pengendalian tuberkulosis, koordinasi dan kemitraan kegiatan pengendalian

tuberkulosis dengan antar program dan institusi terkait, pemantapan mutu

laboratorium tuberkulosis dan pencatatan dan pelaporan.

Dampak dari kebijakan pengendalian TB dalam perencanaan di Kota Padang

yang belum berbasis lokal berakibat pada belum tercapainya target CDR (54,34 %) di

Kota Padang, hal ini ditunjukkan dari laporan Dinas Kese hatan Kota Padang tahun

2011 bahwa masih adanya puskesmas dengan cakupan Case Detection Ratenya di

bawah target nasional (min 70%) seperti pada Puskesmas Lubuk Kilangan CDR

yakni 20,2%, Padang Pasir CDR yakni 13,7%, Air Tawar CDR yakni 22,4 %.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kuranji bersama kader Aisyah

dalam mencapai target CDR antara lain dengan penjemputan dahak ke rumah suspek

penderita Tuberkulosis yang dilakukan teratur, dan adanya pencatatan identitas dari

penderita Tuberkulosis untuk men emukan suspek penderita sedini mungkin dan

mencegah meluasnya penularan penyakit Tuberkulosis dilaksanakan dengan

penelusuran sumber penularan yang biasanya tidak terlalu jauh dari rumah penderita

Tuberkulosis yang positif dan dilaksanakan penyuluhan akt if pada kelompok yang

berisiko tinggi dan berisiko pada penularan TB , hal tersebut merupakan penerapan

strategi DOTS yang dilakukan secara pasive aktif case finding.

Kepala puskesmas hendaknya mengusulkan petugas terkait P2TB yang belum

dilatih kepada Wasor TB atau Kasie P2P agar dapat diikutsertakan dalam pelatihan.

Kepala puskesmas juga harus konsisten dengan surat pernyataan yang dibuat petugas

sebelum melaksanakan pelatihan, bahwa yang bersangkutan selama 3 tahun ke depan

akan tetap melaksanakan tugasn ya dalam P2TB pada puskesmas yang sama.

Berdasarkan surat pernyataan itu, dalam kurun waktu 3 tahun diharapkan tidak terjadi

mutasi / turn over, melanjutkan pendidikan ataupun penggantian pemegang program

TB.

Wasor TB maupun Kasie P2P hendaknya memantau k etenagaan setiap

tahunnya sehingga tidak terjadi kesenjangan dokter umum yang belum dilatih.

Pengembangan pengetahuan manajemen dalam institusi pelayanan kesehatan perlu

dilakukan misal dengan pelatihan dalam menggunakan sistem informasi yang sudah

dikembangkan sehingga semua informasi, bahan atau materi yang terkait dengan

program TB dapat disimpan dan diakses dengan mudah oleh petugas TB yang baru

yang menggantikan petugas TB yang lama.

Dari hasil penelitian ini jika dianalisis dari analisis faktor intern al ( kekuatan

dan kelemahan ) dan faktor eksternal ( peluang dan ancaman/tantangan ) yang ada di

Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas, analisis SWOT ini memungkinkan

Dinas Kesehatan Kota Padang menentukan bagaimana memaksimalkan faktor

kekuatan dan memanfaatkan peluang untuk meminimalisasi kelemahan organisasi

dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi dalam pengendalian

Tuberkulosis di Dinas Kesehatan Kota Padang .

Faktor kekuatan dan faktor peluang antara lain : Puskesmas yang diperk uat

dengan puskesmas pembantu serta puskel dan ditunjang oleh UKBM (posyandu,

polindes, poskeskel), adanya pedoman nasional dan Permenkes no

565/Menkes/Per/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian TB tahun 2011 -

2014, UU otonomi daerah no.32 tahun 20 04 tentang pemda memberi peluang yang

besar bagi puskesmas untuk memperbaiki sistem, rencana strategik dan rencana

operasional, mengembangkan program dan kegiatan puskesmas secara mandiri sesuai

kebutuhan masyarakat dan potensi yang tersedia.

Secara politis program kesehatan termasuk dalam tiga besar prioritas

pembangunan yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi, pemerintah daerah dapat

membuat kebijakan untuk melakukan upaya pengendalian TB di Kota Padang seperti

SK, peraturan yang bertujuan memberantas TB di Kota Padang. Adanya SOTK

puskesmas dan Kepmenkes RI no.128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar

puskesmas yang ditetapkan oleh peraturan daerah, Adanya prosedur tetap pelayanan

kesehatan, Adanya sistem informasi manajemen puskesmas yang bersumber dari

sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas.

Sumber daya manusia tenaga kesehatan di Dinas Kota Padang yang memadai

dengan latar belakang pendidikan kesehatan dan kehidupan masyarakat yang agamais

merupakan peluang dilakukannya pendekatan keagamaan dala m pembangunan

bidang kesehatan, Petugas Kesehatan seperti dokter, pemegang program TB dan

petugas laboratorium di tingkat puskesmas telah mendapatkan pelatihan TB -DOTS.

Pelaksanaan telah dilakukan di tingkat puskesmas, unit pelaksana kesehatan, BP4,

rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah, DPS dan banyaknya sekolah

kesehatan yang tersebar di Kota Padang yang dapat menjadi mitra dukungan dalam

upaya pengendalian TB di Kota Padang.

Kemitraan di luar pemerintah merupakan kekuatan yang besar yang dapat

membantu pemerintah daerah untuk mendukung program -programnya, yang disebut

sebagai kekuatan Social Capital. Social Capital adalah institusions, relationship,

attitudes dan values yang menggerakkan interaksi antar orang dan memberikan

kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Social Capital merupakan

potensi masyarakat yang dapat membuat dan memungkinkan upaya peningkatan

derajat kesehatan masyarakat menjadi efisien dan optimal.

Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini yaitu DKK meminta buku pedoma n

kepada Dinkes Provinsi untuk masing -masing UPK minimal 1 buah buku. Buku

tersebut merupakan inventaris UPK dan pemegang program Tuberkulosis

bertanggung jawab untuk hal itu, Pengembangan sistem informasi / ICT yang terpadu

dapat menjadi solusi lain menga tasi permasalahan diatas, sehingga semua informasi

dapat di akses oleh semua pihak, bahan materi yang terkait dengan program

Tuberkulosis dapat di simpan dan di akses dengan mudah oleh petugas Tuberkulosis

baru yang menggantikan petugas Tuberkulosis lama.

Alasan yang yang dapat menjelaskan dari hasil wawancara mendalam

mengapa Dinas Kesehatan Kota Padang belum maksimal melaksanakan

pengembangan media advokasi ke media cetak dan media elektronik padahal Dinas

Kesehatan Kota Padang telah mendapatkan pelatih an advokasi, komunikasi dan

mobilisasi sosial namun di tingkat puskesmas belum pernah mendapat pelatihan

AKMS karena alokasi APBD untuk pengendalian Tuberkulosis rendah, dikarenakan

tingginya pendanaan dari donor internasional (Global Fund) dan banyaknya m asalah

kesehatan masyarakat lainnya yang juga perlu didanai.

Dampak masalah yang ditimbulkan dari masalah Tuberkulosis untuk jangka

panjang akibat rendahnya komitmen politis dalam alokasi dana APBD merupakan

ancaman bagi kesinambungan program pengendalian Tuberkulosis di Kota Padang.

Dalam pendanaan perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola program dalam

menyusun perencanaan anggaran sebagai dasar advokasi tersebut agar APBD Kota

Padang memberikan porsi yang cukup besar untuk pembiayaan program TB d i Kota

Padang.

Meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program

yang didanai oleh lembaga donor, bukan justru mengurangi anggaran atau alokasi

sumber daya untuk program TB tsb. Oleh karena itu, kemampuan advokasi pada level

pusat dan daerah Kota Padang perlu ditingkatkan misal dengan melakukan pertemuan

– pertemuan untuk berbagi best practices yang dicapai oleh daerah – daerah yang

mampu mendorong pemerintah daerah tetap memberikan komitmen untuk program

TB, selain itu prasyarat untuk menciptakan advokasi yang baik juga perlu dipenuhi.

Alasan yang menjelaskan mengapa puskesmas dalam membuat perencanaan

program yang berkualitas belum berdasarkan evidence based karena puskesmas

terbiasa dengan kebijakan yang bersifat top down, dan belum dipahaminya langkah –

langkah proses perencanaan berdasarkan pedoman program serta tidak adanya

inisiatif untuk akselerasi pengendalian Tuberkulosis di Kota Padang.

Peneliti berpendapat bahwa dalam melakukan advokasi tidak hanya dilakukan

oleh hanya seorang individu saja, melainkan dapat juga melalui jejaring atau

mengembangkan kemitraan dengan pihak yang potensial di Kota Padang,

pengembangan jejaring yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota seperti kemitraan

dengan kader PPTI dan rumah sakit swasta dan pemerintah harus dilakukan terus

menerus mengembangkan kemitraan tersebut dengan pihak lainnya seperti mitra

dengan bank pemerintah dan bank swasta, perusahaan dan BUMN yang ada di Kota

Padang. Dalam melakukan advokasi Dinas Kesehatan perlu menyiapkan dat a atau

informasi yang cukup serta bahan pendukung lainnya yang sesuai agar dapat

meyakinkan dalam memberikan dukungan pada penegndalian Tuberkulosis di Kota

Padang, untuk itu perlu perencanaan yang matang dalam perencanaan advokasi,

komunikasi dan mobilisasi masyarakat.

Melalui pelatihan tenaga kesehatan seperti pemegang program promosi

kesehatan di puskesmas Kota Padang dalam upaya pengendalian penyakit menular

dan masalah kesehatan khususnya tuberculosis dapat dilakukan melalui

pengembangan media komunikasi kesehatan seperti melalui media visual fotografi,

poster dan cerita bergambar, komik dengan bahasa dan slogan yang merakyat,

disamping upaya tersebut diatas pentingnya dinas kesehatan menjalin mitra dengan

instansi terkait, swasta dan masyarakat sepe rti dengan stasiun radio yang berbasis

masyarakat, media TV lokal dan media cetak, dimana media cetak menggambarkan

berita secara detail, sementara media TV lokal dengan penempatan iklan

Tuberkulosis yang tepat misalnya pada program – program yang di sukai penonton

memiliki kekuatan untuk menampilkan kesan kepada pemirsanya . Untuk media yang

menggunakan audio (TV dan radio) penggunaan jingle sangat bagus dalam

mendukung suasana dan dapat mengikat emosi penonton sekaligus mempengaruhinya

untuk berperilaku sehat.

Berdasarkan hasil focus group discussion dengan kader PPTI didapatkan

bahwa permasalahan yang pada masyarakat antara lain adalah kesadaran untuk

berobat ke unit pelayanan kesehatan masih belum optimal serta masalah adanya

sebagian masyarakat beranggapan bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit

guna-guna sehingga penderita Tuberkulosis malu dan berusaha menyembunyikan

penyakitnya. Pemahaman tentang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi serta

mendapatkan bimbingan konseling sukarela mulai da ri diagnosis sampai selesai

pengobatan menjadi tantangan tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Padang.

Pemahaman dan pelaksanaan isi piagam hak dan kewajiban pasien

Tuberkulosis tersebut akan membantu pemberdayaan pasien dan masyarakat serta

membangun terjalinnya hubungan menguntungkan antara pasien dan masyarakat

dengan petugas kesehatan, Piagam tersebut disusun mengacu pada Undang – Undang

Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan sesuai dengan Kerangka Kerja

Strategi Nasional Pengendalian Tuberk ulosis dengan pendekatan keberpihakan pada

pasien.

Prinsip untuk sebanyak mungkin melibatkan pasien Tuberkulosis,

memastikan pemberdayaan pasien untuk menjembatani kerjasama yang efektif antara

pasien dengan petugas kesehatan. Keterlibatan pasien sangat p enting untuk

penanggulangan Tuberkulosis. Piagam ini diperuntukkan bagi komunitas

Tuberkulosis di seluruh Indonesia seperti pasien, masyarakat, petugas kesehatan

organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan.

Dalam membangun kemitraan yang efe ktif dan efisien perlu kejelasan misi

kerjasama, bagaimana hirarki dalam kerjasama tersebut, proses kerja yang dibutuhkan

dalam kemitraan yang dilengkapi dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas,

sistem reward dan keterampilan serta pola pikir yang m endukung kemitraan tersebut.

Kemitraan tersebut akan mempengaruhi efektivitas dan keberlangsungan kemitraan

yang terjalin.

Keterlibatan dan peran serta dari berbagai sektor menentukan terhadap

keberhasilan pengendalian Tuberkulosis di Kota Padang. Program pengendalian

Tuberkulosis berbasis masyarakat merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam

pengendalian Tuberkulosis. Keaktifan kader dalam program community TB Care

merupakan ujung tombak di lapangan. Dalam mobilisasi masyarakat harus ada tokoh

lokal yang dapat menjadi penarik massa

Kesimpulan dan saran

Di Tingkat nasional AKMS dalam pengendalian Tuberkulosis sudah dirasakan

manfaat dan pentingnya untuk menggerakkan semua sektor, termasuk swasta dan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian TB. Dari hasil penelitian yang

dilakukan di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pengendalian

Tuberkulosis di puskesmas masih bersifat top down, puskesmas belum maksimal

melaksanakan pengendalian Tuberkulosis sesuai dengan rencana aksi nasional

Advokasi, Komunikasi Mobilisasi sosial dalam pengendalian Tuberkulosis 2011 –

2014 di Kota Padang :

1. Kebijakan pengendalian TB di Kota Padang dilaksanakan dengan menggunakan

strategi DOTS, dalam pelaksanaannya dilakukan di Unit Pelayanan Kesehatan

(UPK) antara lain : melibatkan berbagai pihak spt RS pemerintah dan swasta,

Puskesmas, BP4, Balai Laboratorium Kesehatan, DPS, kader Aisyah dan PPTI,

dalam hal Perencanaan kegiatan P2TB di puskesmas bersifat top down hal ini

karena ketentuan kegiatan apa yang harus di jalankan sudah ditetapkan oleh Global

Fund.

2. Pelaksanaan pengendalian Tuberkulosis dari aspek sumber daya manusia tenaga

kesehatan segi kuantitas cukup memadai, namun segi kualitas masih terdapat

kekurangan terutama dalam kelengkapan pencatatan dan pelapora n dan turn over

tenaga dokter. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan manajerial

program petugas pemegang program di puskesmas dan adanya tenaga dokter yang

telah mendapatkan pelatihan TB kemudian mengikuti pendidikan lanjutan.

3. Pelaksanaan pengendalian Tuberkulosis dari aspek ketersediaan dana sudah

memadai, sumber dana terbesar berasal dari dana Global Fund. Kontribusi Global

Fund sangat signifikan terhadap berjalannya kegiatan pengendalian TB di Kota

Padang, sedangkan sumber dana dari pemerintah Kota sangat minim hal ini

dikarenakan pemerintah daerah Kota Padang menganggap dana untuk kegiatan

program TB sudah cukup besar dalam upaya pengendalian Tuberkulosis di Kota

Padang.

4. Pelaksanaan pengendalian Tuberkulosis dari aspek ketersediaan buku pedoman di

puskesmas cukup memadai

5. Pelaksanaan pengendalian Tuberkulosis dari aspek pemanfaatan dan

pengembangan media promosi media cetak (Koran,majalah,komik) dan elektronik

(radio local, TV local, video) masih belum maksimal dalam pelaksanaannya hal ini

karena alokasi pendanaan APBD Kota Padang masih terbatas untuk P2TB.

6. Pelaksanaan pengendalian Tuberkulosis dari aspek metode penjaringan suspek

penderita TB secara passive case finding sudah dilaksanakan namun penyuluhan

secara aktif belum maksimal dilaksanak an. Hal ini karena tidak tersedianya dana

untuk turun kelapangan dalam melakukan penyuluhan tuberculosis.

7. Pelaksanaan pengendalian Tuberkulosis pada aspek kualitas monitoring dan

evaluasi belum optimal . Masih ditemukan Pemegang program TB di puskesmas

yang belum memahami arti penting indikator sebagai alat monitoring dan evaluasi

kegiatan P2TB.

8. Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi program pengendalian TB belum maksimal

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Hal ini disebabkan karena

kurangnya dukungan alokasi dana P2TB oleh pemerintah Kota Padang

9. Pelaksanaan strategi komunikasi belum mengacu kepada rencana aksi nasional

AKMS seperti belum terlaksananya kegiatan pengembangan media promosi

pengendalian TB, belum dilakukan kampanye TB melalui media mas sa baik media

cetak maupun media elektronik, belum terlaksananya pelatihan konseling dan

komunikasi interpersonal bagi petugas kesehatan di puskesmas dan kader

10. Pelaksanaan mobilisasi sosial di tingkat puskesmas belum berjalan maksimal

dan belum mengacu kepada rencana aksi nasional AKMS, seperti belum adanya

menyusun pedoman mobilisasi sosial pengendalian TB, belum adanya mereview

pedoman pelaksanaan layanan TB dan belum adanya membuat perumusan

kebijakan yang mendukung implementasi integrasi layanan yang t erintegrasi

dengan UKBM di Kota Padang, belum terlaksananya kegiatan sosialisasi piagam

hak dan kewajiban pasien.

11. Dari masukan dan proses yang telah dijalankan, keluaran yaitu CDR masih

rendah, sebesar 39,9% dibandingkan target CDR nasional yaitu 70%.

Saran

Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang

1. Diharapkan lebih meningkatkan inovasi dalam modifikasi strategi AKMS dengan

pendekatan karakter building tenaga kesehatan di puskesmas contohnya seperti

mengadakan ceramah agama yang bertemakan kesehatan secara kontinu m inimal 1

x sebulan

2. Diharapkan untuk program jangka panjang lebih ditingkatkan kebijakan

perencanaan kesehatan yang bersifat bottom up dan program P2TB yang

berdasarkan evidence based serta mengoptimalkan menjalin kemitraan dengan RS

swasta, LSM, sektor swasta dan perguruan tinggi yang ada di Kota Padang.

3. Perlunya meningkatkan kualitas SDM (dokter, pemegang program TB dan

kader) yang bertugas dalam pengendalian Tuberkulosis melalui keterampilan dan

pengembangan pengetahuan manajemen yang menggunakan sist em informasi

program TB sehingga semua informasi, bahan / materi yang terkait dengan

program TB dapat disimpan dan diakses dengan mudah oleh petugas TB yang

baru, disamping itu upaya lain dengan Training of Trainer (TOT) pada tenaga

kesehatan (pemegang prog.TB,Pemegang prog.promkes, dokter, dan kader) yg

terkait dalam melakukan deteksi dini pada TB, meningkatkan perhatian terhadap

perawatan dan pengobatan yang berkesinambungan dan dapat melakukan advokasi

terhadap strategi DOTS di unit pelayanan kesehatan.

4. Diharapkan keberlangsungan program pengendalian TB untuk jangka panjang

perlu komitmen dan alokasi pendanaan dari pemerintah daerah Kota Padang

khususnya dana operasional.

5. Diharapkan lebih mengoptimalkan pemanfaatkan media elektonik seperti radio

lokal dan televisi daerah contohnya dalam acara dialog interaktif , iklan dan media

tradisional seperti seni pertunjukan daerah dan menjalin kerjasama dengan koran

daerah dalam pengendalian penyakit TB di Kota Padang secara

berkesinambungan.

6. Diperlukan peningkatan penanganan yang lebih terpadu dan komprehensif dari

lintas sektor spt tokoh agama, melibatkan perguruan tinggi dll dalam upaya

promotif dan preventif terhadap penjaringan kasus baru, sehingga angka kasus TB

bisa ditekan.

7. Diharapkan adanya tindak lanjut setelah dilakukan monitoring dan evaluasi

seperti memberikan pembinaan terhadap pengetahuan dan keterampilan tenaga

kesehatan di puskesmas dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat

meningkatkan motivasi dalam bertugas.

8. Perlunya dilaksanakan pelatihan khu sus kepada tenaga kesehatan (pimpinan

puskesmas, dokter, pemegang program TB, pemegang program promkes) dan

kader (PPTI dan Aisyah) tentang Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial

terutama di tingkat puskesmas

9. Perlunya ditingkatkan pelaksanaan advokasi dapat menghasilkan kebijakan yang

mendukung upaya pengendalian TB, kebijakan disini dapat berupa Surat

Keputusan Gubernur, Walikota, peraturan daerah, peraturan kelurahan melibatkan

LSM, media serta tokoh masyarakat dan lain sebagainya .

10. Perlunya ditingkatkan strategi komunikasi oleh tenaga kesehatan dan kader

seperti kampanye TB melalui media cetak (majalah, koran, poster dll) dan

elektronik (radio local, TV local), konseling dll tentang cara pencegahan TB paru

11. Perlunya peningkatan keterlibatan dan peran s erta dari berbagai sektor dalam

pengendalian TB berbasis masyarakat dan meningkatkan peran aktif kader dalam

program community TB Care yang merupakan ujung tombak di lapangan. Seperti

mengadakan gerakan masyarakat secara serentak oleh ormas pada momentum

hari kesehatan, menjalin kerja sama dengan pihak swasta -industri untuk

mengarahkan program CSR perusahaan tersebut pada sektor kesehatan

khususnya program TB seperti dukungan dana dari Bank pemerintah dan Bank

swasta di Kota Padang serta PT Semen Padang, Su cofindo dll.

12. Perlunya memberikan penghargaan prestasi bagi kelurahan yang termasuk

kelurahan bebas TB untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam

pengendalian penyakit TB.

Saran Bagi Puskesmas Kota Padang1 Diharapkan lebih meningkatkan metode penyuluhan secara aktif dan lebih tepat

sasaran dengan memperhatikan kepada karakteristik kelompok populasi yang

berisiko tinggi dan populasi yang berisiko seperti faktor umur, pendidikan, jenis

kelamin dll agar metode penyuluhan lebih tepat sasaran

2 Perlu peningkatan sosialisasi kebijakan Tuberkulosis di tingkat puskesmas kepada

lintas sektor seperti pada pemegang program promkes, pemegang program

kesling dll, masyarakat (kader, PKK), dan menjalin kerjasama atau kemitraan

dengan DPS di wilayah kerjanya untuk meningkatkan penemuan penderita.

Puskesmas perlu membuat perhitungan indikator dalam Tuberkulosis sebagai

sistem monitoring dan evaluasi.

3 Puskesmas hendaknya mengikuti rangkaian kegiatan perencanaan dan

menggunakan pola Bottom up planning , perlu struktur organisasi dan uraian

tugas untuk pengorganisasian program TB. Pelaksanaan fungsi manajemen

terhadap kegiatan penyuluhan dibawah arahan kepala puskesmas dan perlu

penerapan strategi lain untuk peningkatan cakupan maupun peningkatan kualitas.

Pengawasan dan Pengendalian perlu kerjasama antara Wasor TB, kepala

puskesmas dan petugas terkait program Tuberkulosis. Kepala puskesmas

diharapkan mencari inovasi dalam mengatasi permasalahan program berdasarkan

analisis situasi setempat / evidence based

4 Diharapkan adanya peningkatan pencapaian dari indikator kesehatan lingkungan

ini melalui kegiatan kelembagaan Pamsimas dan S anitasi Total Berbasis

Masyarakat di tingkat kelurahan

Bagi peneliti lanjutan

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang keterlibatan pemerintah daerah

dalam pembiayaan kesehatan khususnya dalam upaya pengendalian TB

2. Perlu penelitian yang mendalam tentang Passive Promotive Case Finding

dalam pengendalian TB di tempat kerja / public private

Daftar Referensi

1. Adisasmito,W. 2007. Sistem Kesehatan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta2. Afifuddin. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. CV. Pustaka Setia.

Bandung3. Armini, Luh Putu Sri,2007. Dampak Kemitraan Swasta Terhadap

Keterlambatan dan Biaya Penanganan Tuberkulosis di Kota Denp asar – Bali.http://www. scholar Respirologi.Org

4. Antoni, Syafrizal.2009. Implementasi Penemuan Suspek Tuberkulosis diPuskesmas Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal KMPK -UGM. http://www.scholar Respirologi.Org

5. Danim, Sudarwan. 2005. Pengantar Studi Penelitia n Kebijakan. PT BumiAksara. Jakarta

6. Daymon, Christine. 2008. Riset Kualitatif dalam Public Realtions &Marketing Communications. Benteng Pustaka. Yogyakarta

7. Depkes RI, 2008. Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberculosis, Jakarta8. Dinas Kesehatan Kota Padang, 2011. Profil Kesehatan Kota Padang Tahun

20109. Emzir, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Rajawali Pers.

Jakarta10. Etylusfina, 2008. Evaluasi Supervisi Program Pemberantasan Penyakit

AIDS/HIV, Tuberkulosis, Malaria. http://www. Jurnal Res pirologi.Org11. Fitriani, Sinta, 2011. Promosi Kesehatan. Graha Ilmu. Yogyakarta12. Gerdunas.2010. Riset Operasional Tuberkulosis -Studi Implikasi Survei

Tuberkulin Penelusuran Anak dengan Mantoux (+) terhadap Kejadian SakitTuberkulosis di Tiga Daerah Sumatera Barat.Dinkes Prov Sumbar-FKUnand

13. Haryanto Wigati, 2006. Penanganan dan Pengobatan Penderita TuberkulosisParu di Banjarnegara. http://www. scholar Respirologi.Org

14. Haris, Abdul. 2004, Efektifitas Pelaksanaan Community Based TuberkulosisControl Program dalam Peningkatan Cakupan Penemuan Penderita, KonversiSputum dan Kesembuhan Penderita di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.http://www. Jurnal Respirologi.Org

15. Hodmatura Siregar,Julahir (2006), Perencanaan Kegiatan Intervensi untukPemecahan Masalah Kesehatan (Penyakit Tuberkulosis Paru).http://www.Jurnal Respirologi.Org

16. Kemenkes RI,2011. Rencana Aksi Nasional Advokasi Komunikasi danMobilisasi Sosial Pengendalian Tuberkulosis -Indonesia 2011-2011. DirektoratJendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkun gan.

17. Kemenkes RI, 2011. Rencana Aksi Nasional Pengembangan SDMPengendalian Tuberkulosis 2011 -2014. Direktorat Jendral PengendalianPenyakit dan Penyehatan Lingkungan.

18. Kemenkes RI, 2011. Rencana Aksi Nasional Publik Private Mix PengendalianTuberkulosis 2011-2014. Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan.

19. Kemenkes RI, 2011. Rencana Aksi Nasional Strategi Nasional PengendalianTuberkulosis 2011-2014. Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan

20. Notoatmodjo, S. 2005, Promosi Kesehatan- Teori dan Aplikasi. RinekaCipta. Jakarta

21. Rikesdas, 2010. Tuberkulosis. http://www.tbcindonesia.or.id22. Rizanda, Machmud. 2009. Bagaimana Agar Penderita Tuberkulosis Tidak

Lolos ? Upaya Dalam Peningkatan Case Detection Rate. Jurnal KesehatanMasyarakat. FK-Unand. Padang

23. Rizanda, Machmud 2010. Strategi Dalam Meningkatkan Derajat KesehatanMasyarakat di Sumatera Barat. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam BidangIlmu Kesehatan Masyarakat. FK-Unand. Padang

24. Syafrizal, 2008. Pengelolaan Penanganan Pengobatan Tuberkulosis diRS.Dr.M.Djamil Padang. http://www.Jurnal Respirologi.Org

25. Sovianti, Riena. 2010. Analisis Pelaksanaan Passive Promotive Case FindingUntuk Penemuan Penderita Tuberkulosis Paru di Puskesmas KotaPadang.Tesis. Program Studi Kesehatan Masyarakat – Pasca Sarjana Unand