analisis pengaruh dana alokasi umum (dau) dan dana alokasi …

i

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM

(DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TERHADAP BELANJA LANGSUNG

PEMERINTAH KABUPATEN

SIMEULUE

SKRIPSI

OLEH :

MUSKARIA ADAMI

NIM :10C20101110

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

2016

ii

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM

(DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TERHADAP BELANJA LANGSUNG

PEMERINTAH KABUPATEN

SIMEULUE

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Teuku Umar Meulaboh

Oleh :

MUSKARIA ADAMI

NIM :10C20101110

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI


MEULABOH, ACEH BARAT

2016

iii

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


FAKULTAS EKONOMI MEULABOH-ACEH BARAT

Website : www.utu.ac.id Email: fekon [email protected] Telp. (0655) 7018513 Kode Pos 23615

Meulaboh, 10 Februari 2016

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Jenjang : S1 Ekonomi

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :

Nama : MUSKARIA ADAMI

Nim : 10C20101110

Dengan judul :

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja

Langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh

gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

Meulaboh.

Mengesahkan :

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. Moenawar IHA, MM

NIDN: 01-1206-5202

TM. Haiqal, SE.M.Si

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Ishak Hasan, M.Si

NIDN.00-0312-6416

Ketua Program Studi

Fakultas Ekonomi

Yasrizal. S.Pd, M.Si,

NIDN.0005028802

iv

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


FAKULTAS EKONOMI MEULABOH-ACEH BARAT

Website : www.utu.ac.id Email: fekon [email protected] Telp. (0655) 7018513 Kode Pos 23615


Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Jenjang : S1 Ekonomi

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :


Nim : 10C20101110

Dengan judul :

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja

Langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada Tanggal 10 Februari 2016

Mengetahui

Komisi Ujian :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Ishak Hasan, M.Si …….....………………...........

Sekretaris : Drs. Moenawar, IHA., MM ………………………………

Anggota : TM. Haiqal, SE., M.Si …………………………........

Anggota : Zainal Putra,, SE, M.Si ……………………………....

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Fakultas Ekonomi

Yasrizal. S.Pd, M.Si,

NIDN.0005028802

v

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nim : 10C20101110

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil

karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari

skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa

saya sebutkan sumbernya yang dapat di pandang sebagai tindakan penjiplakan.

Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah

karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian

yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk

dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di

pergunakan seperlunya.


Saya yang membuat pernyataan,

Nama : Muskaria Adami

Nim : 10C20101110

Materai 6000

vi

PERSEMBAHAN

vii

MOTO

viii

RIWAYAT HIDUP

ix

ABSTRAK

Muskaria Adami. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten

Simeulue. Di Bawah Bimbingan Moenawar IHA dan TM. Haiqal.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap

belanja langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue”.

Penelitian ini dilaksanakan di Beberapa Instansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Simeulue diantaranya adalah Dinas Pengelola Keuangan dan

Kekayaan Daerah (DPKKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue. Pelaksanaan

penelitian dimulai pada Bulan Juni 2015 sampai dengan selesai.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis

telah dapat mengetahui dapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum dan Dana

Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Simeulue. Hal ini

dibuktikan hasil analisis terhadap variable bebas yakni dengan nilai Dana Alokasi

Umum 5,333; Dana Alokasi Khusus 2,532. Sehingga dapat diartikan bahwa Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja

Langsung. Dengan demikian, hal ini juga menandakan bahwa hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini dapat diterima.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja

Langsung.

x

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas kuasanya yang

telah memberikan nikmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga skripsi ini

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungsajikan

kepada baginda Rasulullah SAW ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pemerintah

Kabupaten Simeulue” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar

dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas

Ekonomi di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula penulis dengan kerendahan hati yang amat

dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih terutama kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis

persembahkan untuk ayahanda Kamidin dan Ibunda Tercinta Musawani serta

Kakak (Yeni Mulyana) dan Abang (Musliadin) adik-adikku Andika Syahputra,

Wandri Ikhwansyah, dan Rusdial Ma’adani yang telah memberikan segala

bentuk pengorbanan, nasehat, kasih sayang tiada batas dan doa tulusnya demi

keberhasilan penulis.

2. Bapak Drs. Moenawar IHA, MM, dan Bapak TM. Haiqal, SE., M.Si, selaku

Dosen Pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah

xi

menjadi orang tua kedua yang membimbing memberi arahan, memotivasi, dan

bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si, selaku Dekan Fakltas Ekonomi Pembangunan

Universitas Teuku Umar di Meulaboh.

4. Bapak Yasrizal. S.Pd, M.Si, dan Bapak Fajri Hadi, SE, M.Si selaku Ketua dan

Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi

Universitas Teuku Umar.

5. Dan seterusnya yang dianggap perlu dan patut menyampaikan penghargaan dan

terima kasih.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik

langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu

persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan dari Allah

SWT. dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan ini ada

manfaatnya. Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Meulaboh, Februari 2016

Penulis,

(Muskaria Adami)

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

HALAMAN TUJUAN ....................................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .............................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iv

PERNYATAAN ................................................................................................. v

PERSEMBAHAN ............................................................................................... vi

MOTO ................................................................................................................. vii

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... viii

ABSTRAK .......................................................................................................... ix

KATA PENGANTAR ....................................................................................... x

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah................................................................................... 5

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 5

1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................. 5

1.4.1 Manfaat Teoritis ............................................................................. 6

1.4.2 Manfaat Praktis ............................................................................. 6

1.5 Sistematika Pembahasan ........................................................................ 6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Belanja Daerah ....................................................................................... 8

2.2 Dana Perimbangan ................................................................................. 9

2.3 Pendapatan Asli Daerah ......................................................................... 18

2.4 Dana Alokasi Umum .............................................................................. 31

2.5 Dana Alokasi Khusus ............................................................................. 32

2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ........................................... 33

2.7 Perumusan Hipotesis .............................................................................. 35

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian ................................................................................... 36

3.2 Ruang Lingkup Penelitian ...................................................................... 36

3.3 Sumber Data dan jenis data .................................................................... 36

3.4 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 37

3.5 Model Analisa Data ................................................................................ 39

3.6 Definisi Operasional ............................................................................... 41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Profil Daerah Penelitian ........................................................................ 42

4.2 Pengujian Data ........................................................................................ 45

4.3 Analisis Kuantitatif ................................................................................. 46

xiii

V. SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan ................................................................................................ 52

5.2 Saran ........................................................................................................ 52

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 53

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... 55

xiv

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

1. Jenis Pengeluaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten

Simeulue Tahun 2014…………………………………………….

4

2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue Tahun

Anggaran 2013……………………………………………………

30

3. Uji Normalitas…………………………………………………..... 40

4. Jumlah Kecamatan, Gampong dan Dusun yang Terdapat di

Kabupaten Simeulue Tahun 2015………………………………...

43

5. Realisasi Dana Alokasi Umum 10 Tahun Terakhir ……………... 43

6. Realisasi Dana Alokasi Khusus 10 Tahun Terakhir …………….. 44

7. Realisasi Total dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus 10 Tahun Terakhir……………………………………….

44

8. Realisasi Belanja Langsung 10 Tahun Terakhir ………………… 45

9. TESTS OF NORMALITY………………………………………. 46

10. Analisis Regresi………………………………………………….. 46

11. Pengujian Koefisien Regresi dengan Uji R2................................... 47

12. Hasil Pengujian Koefisien Regresi dengan Uji F (simultan) 48

13. Pengujian Koefisien Regresi Dengan Uji F……………………… 49

xv

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

1. Output Kolmogorov Smirnov Descrivtives…………………... 55

2. Tests Of Normality…………………………………................ 55

3. Data 10 Tahun Terakhir Tentang Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja

Langsung………………………………………………………

56

4. Surat Keterangan dari BPS Simeulue………………………… 57

5. Surat Keterangan dari BPKKD Simeulue……………………. 58

6. Surat Keterangan dari BAPPEDA Simeulue…………………. 59

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

tidak dapat lepas dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom daerah

mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan

masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Otonomi daerah adalah hasil dari

kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Hal ini harus dipahami sebagai sebuah

proses untuk membuka ruang bagi lahirnya pemerintahan daerah yang dipilih

secara demokratisasi, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan

pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara

suatu pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik

(Koswara 2001, h.35).

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, yang mulai

dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang

dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan

yang sesungguhnya (Suparmoko 2002, h.65).

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan

kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana

perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan

sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah

1

2

mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD),

pembiayaan, dan Iain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana

tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari

pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah

daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan

dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Pemerintah

dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi

persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang

cukup besar. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi

umum (Undang-Undang RI, 2004).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah,

adanya konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang secara leluasa dapat

menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada

masyarakat (Halim dan Theresia 2007, h.45).

Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan

penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam

membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam menjalankan

otonomi daerah kabupaten/kota di X dituntut untuk mampu meningkatkan PAD

3

yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam

menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah (Mardiasmo dan Akhmad

2000, h.34).

Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang

berada di Wilayah Barat Indoneia. Aceh merupakan salah satu provinsi yang

mendapatkan status otonomi khusus yang dikarenakan sejarah terbentuknya

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Aceh yang membawahi beberapa

kabupaten kota di Aceh memiliki kebijakan yang telah diatur dalam undang-

undang maupun peraturan daerah yang menangani terkait kebijakan di daerah baik

APBD maupun terkait dengan Dana Alokasi khusus dan Dana Alokasi Umum

serta dana perimbangan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten yang ada di

Aceh.

Kabupaten Simeulue Merupakan salah satu kabupaten yang berada di

wilayah Provinsi Aceh. Kabupaten berdiri sejak Tahun 2002 sampai dengan

sekarang. Dana Alokasi Umum per Tahunnya adalah sebesar

Rp.345.242.688.000.00. Sedangkan Dana Alokasi Khususnya adalah sebesar

Rp.69.202.430.000.00. Potensi laut dan sumber daya alam lainnya yang dimiliki

oleh Kabupaten terluar Aceh ini menunjukkan eksistensinya sebagai kabupaten

yang terbilang masih muda (BPS, Simeulue 2014 diakses Desember 2014).

Di samping potensi laut, Kabupaten Simeulue juga memiliki potensi di

bidang pertanian dan perkebunan, sehingga secara Pendapatan Asli Daerah untuk

menopang APBD di wilayah ini perlu ditingkatkan lagi, namun demikian, perlu

4

adanya perhatian khusus terkait dengan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi

Umum untuk melanjutkan kesinambungan.

Realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue berjumlah

Rp.471.687.594.568,00 yang terdiri atas pada belanja tidak langsung (belanja

pegawai, belanja bunga, belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan ke

provinsi atau pemerintah kabupaten / kota / desa, dan belanja tak terduga) sebesar

Rp.223.296.532.017,00. Sedangkan belanja langsung (belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, dan belanja modal) sebesar Rp.248.391.142.551,00. Secara rinci

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel. 1.

Jenis Pengeluaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Simeulue

Tahun 2014.

Jenis Pengeluaran Realisasi

Belanja Daerah 471.678.594.568.00

Belanja Tidak Langsung 223.296.352.017.00

A. Belanja Pegawai 200.334.159.879.00

B. Belanja Bunga 899.497.160.00

C. Belanja Hibah 13.176.690.000.00

D. Belanja Bantuan Sosial 4.227.000.000.00

E. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /

Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

4.129.977.978.00

F. Belanja Tak Terduga 529.027.000.00

Belanja Langsung 248.391.242.551.00

A. Belanja Pegawai 60.084.124.182.00

B. Belanja Barang dan Jasa 105.111.917.591.00

C. Belanja Modal 83.195.200.778.00

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah

Kabupaten Simeulue.

5

Berdasarkan penjelasan pada uraian di atas, maka penulis merasa tertarik

untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pemerintah

Kabupaten Simeulue”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan

permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja

langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue?

2. Bagaimanakah pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja

langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja

langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue.

2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja

langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai

berikut.

6

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penulis

Dapat dijadikan sebagai wahana bagi peneliti dalam penerapan dan

pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan yang dimiliki dengan kenyataan

yang ada di lapangan.

2. Lingkungan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi dan

bacaan bagi Mahasiswa Universitas Teuku Umar, khususnya Mahasiswa Program

Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berisikan

tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue.

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain, yang akan melakukan penelitian

berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah pada Bagian

Pertama pendahuluan yang berisi tentang pokok – pokok pembahasan mengenai

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, serta

sistematika pembahasan.

Bagian Kedua Tinjauan Pustaka meliputi belanja daerah, Dana Alokasi

Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus. Perumusan Hipotesis.

7

Bagian Ketiga Metode Penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel,

sumber dan teknik pengumpulan data, model analisis data, serta definisi

operasional variabel.

Bagian Keempat merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri

dari Hasil Penelitian dan Pembahasan dari kegiatan penelitian yang telah

dilakukan.

Bagian Kelima merupakan Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari

kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi beberapa pihak.

8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Belanja Daerah

Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran bersangkutan (Kemendagri 2002, h.4).

Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa belanja

daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat didanai dan dari atas beban APBN (Undang-Undang RI, 2004).

Belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri 13/

2006 terbagi atas : di dalam struktur Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak

Langsung (BTL) terdapat apa yang di namakan dengan Belanja Pegawai.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak lagsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara

lain ; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,

bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Ada juga yang menyatakan bahwa belanja tidak langsung adalah

belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan

organisasi. Contohnya Belanja Pegawai : Gaji.

8

9

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain ;

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Selanjutnya belanja langsung : Belanja yang terkait langsung dengan

produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi.

Contohnya Belanja Pegawai : Honor : merupakan sesuatu yang harus

dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai, tetapi apabila pegawai tidak

melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. (dia bekerja/

produktivitas dan berkaitan dengan tujuan oraganisasi).

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah

dihitung menggunakan rumus :

BD = BTL + BL

Keterangan :

BD = Belanja Daerah

BTL = Belanja tidak langsung

BL = Belanja langsung

2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terbagi dari dana bagi hasil

pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan

dana perimbangan dari propinsi. Namun pada Tahun 2007 dan Tahun 2008 dana

10

perimbangan dari propinsi tersebut masuk ke dalam sumber penerimaan

daerah lainnya (Undang – Undang No. 33 Tahun 2004).

Sumber dana perimbangan terdiri dari :

1. Bagi Hasil Pajak

2. Bagi Hasil Bukan Pajak

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, atau dalam arti yang

sempit sering disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan

salah satu bentuk dari sekian bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan

daerah. Hubungan ini timbul karena adanya penyelenggaraan pemerintahan

didaerah pada hakekatnya selalu berpegang teguh pada asas desentralisasi,

dekonsentralisasi dan tugas pembantuan yang pada prinsipnya diatur dan

dikendalikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan ketiga asas tersebut, hubungan

pemerintah pusat dan daerah dalam bidang keuangan memerlukan aturan yang

jelas dan pengolahannya harus transparan. Menurut Kavanagh sebagaimana

dikutip oleh SH Surandajang dalam bukunya “Arus Balik kekuasaan Pusat ke

Daerah” mengemukakan ada dua model utama dalam hubungan pemerintah pusat

dan daerah yakni egency model dan partnership model. Agency model, pemerintah

daerah semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh pemerintah pusat.

Kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas, seluruhnya kebijakan ditetapkan

oleh pemerintah pusat tanpa perlu mengikutsertakan pemerintah daerah dalam

11

perumusannya. Partnership model, pemerintah daerah memiliki tingkat

kewenangan yang besar untuk melakukan pemilijan kebijakan ditingkat

daerahnya. Disini pemerintah daerah tidak lagi sebagai pelaksana semata tetapi

dianggap sebagai mitra kerja. Namun tetaplah daerah tidak setara dengan tingkat

pusat.

Elmi (2002, h.54), juga memberikan beberapa penjelasan mengenai tujuan

ideal adanya kebijakan pembentukan dana perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu dalam rangka pemberdayaan

(empowerment) masyarakat dan pemerintah daerah yang selama ini tertinggal

dibidang pembangunan.

Menyadari akan pentingnya keharmonisan hubungan antara pusat dan

daerah ini, selanjutnya pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah. Pada pasal 1 Undang-undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

adalah suatu sistem keuangan pemerintahan dalam Negara kesatuan, yang

mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi,

kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban, pembagian keweangan

dan tanggungjawab serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Elmi (2002, h.55), juga

mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan yang mengatur mengenai

perimbangan keuangan lebih adil dan rasional. Artin.ya bagi daerah-daerah yang

12

memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan

dengan jumlah yang lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan

mengutamakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK). Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 yang menjelaskan dana perimbangan terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus

Mardiasmo (2002, h.141), memberikan perincian bahwa pembagian dana

perimbangan antara pusat dan pemerintah daerah sumber pendapatannya berasal

dari :

1. Penerimaan dari Pajak dan Bukan Pajak. Penerimaan dari pajak hanya

diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pungutan dan bea

perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selanjutnya penerimaan

bukan pajak adalah penerimaan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya

alam, seperti sumber daya hutan, pertambangan umum, perikanan, dan

khususnya pengambilan minyak bumi dan gas.

2. Dana Alokasi umum. Dana Alokasi umum yang berasal dari Pemerintah Pusat

yang sebelumnya dinamakan dana subsidi.

3. Dana Alokasi khusus. Dana Alokasi Khusus berasal dari APBN dan

dialokasikan ke Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang

bersifat khusus, tertanggung pada tersedianya dana dalam APBN.

13

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 160 tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak

terdiri atas :

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan,

pertambangan serta kelautan.

2) Bea perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan,

perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kelautan.

3) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang

pribadi dalam Negeri.

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri atas :

1. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH),

Provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi yang dihasilkan dari

wilayah daerah yang bersangkutan.

2. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan

penerimaan iuran eksploitasi dan iuran ekspoitasi yang dihasilkan dari wilayah

daerah yang bersangkutan

3. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dan

penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil

perikanan.

4. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang

bersangkutan.

14

5. Penerimaan pertambangan gas yang dihasilkan dari wilayah daerah yang

bersangkutan.

6. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran

bagian pemerintah, iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang

bersangkutan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN

yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang pemanfaatannya

diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Sehingga dengan demikian daerah mampu

mengelola kebutuhan masyarakatnya secara umum.

Dana Alokasi Umum, dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Ahmad

Yani 2002, h.110).

Dana Alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan

daerah. Termasuk didalam penertian tersebut adalah jaminan kesinambungan

penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan

pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan

penerimaan umum APBD. (Dedy dan Dadang 2002, h.183).

Sedangkan Dana Alokasi Umum menurut Rahardjo (2011, h.96),

Pendanaan Pemerintah Daerah) yaitu sebagai pengganti dan transfer utama dari

pusat kepada daerah yang selama ini ada yakni Subsidi Daerah Otonom (SDO)

dan Instruksi Presiden (Inpes).

15

Dari pengertian dan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi

Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk

provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan

antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan

potensi daerah.

DAU disalurkan dengan cara pemindahan dari rekening kas umum Negara

ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan

masing-masing sebesar 1/12 dari Alokasi DAU daerah yang bersangkutan yang

diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana

Perimbangan sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk

membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah

daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian

16

DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran DAK

tidak dapat dipastikan setiap tahun.

DAK bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan

daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan

perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu, khususnya dalam upaya

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Yani (2008, h.172), menyatakan bahwa DAK dialokasikan untuk

membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang

merupakan prioritas nasional dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan,

irigasi dan air bersih) kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan

daerah, serta lingkungan hidup.

6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah

yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah. Yani (2008, h.211)

menyatakan bahwa cakupan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :

1. Hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya,

badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/

perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

2. Dana Darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan

bencana alam.

3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kabupaten/Kota.

4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

5. Bantuan keuangan dan provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

17

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 164 tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Lain-lain Pendapatan yang Sah

merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang

meliputi Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan

pemerintah.

7. Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 adalah

semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang

menjadi beban daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Belanja

Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah (basis

kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi

ekuitas dana lancar periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah (basis akrual)

adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih. Halim (2007, h.322), menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua

pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri

dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

18

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59

Tahun 2007, Belanja menurut kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari Belanja pegawai, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan Keuangan dan

belanja tidak terduga. sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

terdiri dari Belanja pegawai, (artinya untuk pengeluaran honorarium/upah dalam

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah), Belanja Barang dan

Jasa dan Belanja Modal.

Didalam ketentuan umum Undang-undang No.17 Tahun 2003 pada pasal 1

ayat 16 disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Selanjutnya dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 58 2005 Pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa

belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) meliputi semua

pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana

lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Pendapatan Asli

Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

19

1. Sumber Pendapatan Daerah

Kusumayoni (2004, h.65), Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan

salah satu komponen penerimaan/pendapatan daerah disamping dana perimbangan

maupun lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri

dari:

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Mardiasmo (2002, h.132), “Pendapatan asli daerah adalah

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut Yuwono (2005, h.107), menyatakan bahwa pendapatan daerah

adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai

penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah.

Lebih Lanjut Halim (2007, h.96), menyatakan bahwa pendapatan asli

daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber

ekonomi asli daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, apabila kebutuhan

pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari

pusat, dan nyata-nyata kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut

20

sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah ini masih

sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan sebagaimana yang

tertuang dalam APBD merupakan bukti kekurangmampuan daerah dalam

mengelola sumber daya perekonomian terutama sumber-sumber pendapatannya.

Irwan Taufiq Ritonga, (2010, h.85), untuk Penambahan uang pemerintah

daerah bersumber dari :

a. Pendapatan Daerah, antara lain PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain

Pendapatan yang sah;

b. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah

c. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunassan

piutang; dan

d. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga

Pengurangan uang pemerintah daerah diakibatkan oleh :

a. Belanja Daerah

b. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penertaan

modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman.

c. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 26 dapat dikelompokan pendapatan asli daerah dibagi

21

menurut jenis pendapatan yaitu pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib bagi orang pribadi atau badan daerah

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah daerah.

Pengertian pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Halim (2007, h.96), menyatakan Pajak Daerah merupakan

Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak. Lebih Lanjut Rahardjo Adisasmita

(2011, h.77), menyatakan Perpajakan Daerah yaitu kewajiban penduduk

masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu

keadaan, kejadian atau perbauatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi

bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman. Perpajakan Daerah tersebut dapat

diartikan sebagai :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah itu

sendiri.

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya

dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

22

3. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil

pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan atau dibebani pungutan

tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

Syarat pajak daerah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pajak daerah tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijakan

pemerintah pusat

2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya

3. Biaya administrasinya harus rendah

4. Jangan mencampuri sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang

ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2, jenis pajak

kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1) Pajak hotel, yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;

2) Pajak hiburan, yang ditetapkan paling tinggi 35%;

3) Pajak restoran, yang ditetapkan paling tinggi 10%;

4) Pajak reklame, yang ditetapkan paling tinggi 25%;

5) Pajak penerangan jalan, yang ditetapkan paling tinggi 10%;

6) Pajak pengambilan bahan galian golongaan C, ditetapkan paling tinggi 20%;

7) Pajak parkir, yang ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

Mardiasmo dkk, (2002, h.146) bahwa untuk mengurangi ketergantungan

terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan

otonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan untuk

23

meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah menghitung potensi penerimaan

pajak daerah yang rill yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui

peningkatan kapasitas pajak (tax capacity) daerah. Peningkatan kapasitas pajak

pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal

pemungutan retribusi dianut asas manfaat (benefit principles), yang mana

besarnya pungutan yang dilakukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh

penerima manfaat pelayanan yang diberikan pemerintah (Halim dan Theresia

2007, h.209).

Ahmad Yani (2002, h.55), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan.

Darwin (2010, h.165), retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh

pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan

menurut Simanjuntak (2003, h.34), retribusi daerah adalah iuran rakyat kepada

pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

mendapat jasa balik atau kontra prestasi dari pemerintah yang secara ditunjuk.

24

Undang-Undang 34 Tahun 2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan.

Penggolongan Retribusi Atas Dasar Objek Retribusi di atur dalam UU No.

34 Tahun 2000, Pasal 21 dan pada Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001

tentang Retribusi Daerah dan jenis-jenis retribusi daerah yang dapat dijabarkan

secara garis besar sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi ini berdasarkan pada kebijakan daerah dengan

mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat dan aspek keadilan sebagai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif.

Jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu :

a) Retribusi pelayanan kesehatan

b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil

d) Retribusi pelayanan pemekaman dan penguburan mayat

e) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

f) Retribusi pelayanan pasar

g) Retribusi pelayanan air bersih

h) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

i) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

j) Retribusi penggantian biaya cetak peta

25

k) Retribusi pengujian kapal perikanan

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi ini berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang

layak sebagai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif.

Jenis-jenis retribusi Jasa Usaha antara lain:

a) Retribusi Pemakaian kekayaan daerah

b) Retribusi Pasar grosir dan atau pertokoan

c) Retribusi Terminal

d) Retribusi tempat khusus parker

e) Retribusi tempat penitipan anak

f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa

g) Retribusi penyedotan kakus

h) Retribusi rumah potong hewan

i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

j) Retribusi tempat pendaratan kapal

k) Retribusi Penyeberangan di atas air

l) Retribusi Pengelolaan limbah cair

m) Retribusi Penjualan pruduk usaha daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi ini berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau

seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sebagai sasaran

dalam penentuan tarif.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu ini antra lain:

26

a) Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah

b) Retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB)

c) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

d) Retribusi izin gangguan

e) Retribusi izin trayek

f) Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

Intinya bahwa reribusi daerah ini merupakan salah satu komponen sumber

PAD yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpul dana bagi pemerintah daerah

dalam rangka menutup anggaran belanja, membiayai pengeluaran pembangunan

serta penyediaan jasa dan pelayanan pada masyarakat.

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, retribusi daerah mempunyai manfaat

untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian dari pemerintah daerah, dan

mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah. Oleh karenanya

pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memberikan hasil

yang optimal bagi pembangunan ekonomi dari suatu daerah.

Meskipun penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sampai saat ini

masih relative kecil namun pemerintah daerah harus berupaya seoptimal mungkin

untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber

pembiayaan otonomi daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah

dan retribusi daerah misalnya (Rahardjo 2011, h.117) :

1. Melakukan pendapatan secara lengkap dan akurat.

2. Peningkatan kemampuan SDM pengelola dan pelaksana dibidang keuangan

daerah melalui pendidikan dan pelatihan.

27

3. Meningkatkan koordinasi eksternal (antar instansi terkait) dan koordinasi

internal (antar bagian/unit dalam instansi).

4. Memperbaiki sistem pengelolaan selain tunggu bola harus pula secara aktif

jemput bola.

5. Memberi hadih kepada wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah

terbesar dan yang melunasi pajaknya sebelum batas waktu yang telah

ditetapkan.

6. Penguatan kelembagaan

7. Meningkatkan rasio cakpan (coverage ratio) mendekati potensi

8. Meningkatkan sarana dan prasarana penagihan

9. Peningkatan pengawasan melekat, fungsional dan masyarakat

10. Pemberian insentif (perangsang) bagi petugas pemungut yang berprestasi.

11. Pemberian sanksi pada petugas penagih pajak dan retribusi yang melakukan

kesalahan

12. Melakukan kampanye, antara lain melalui spanduk dan pamphlet

13. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan

sosialisasi manfaat pajak dan retribusi bagi masyarakat.

14. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi lain untuk

memudahkan dalam penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan

Menurut Halim (2004, h.68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan

28

daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan. Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan

berikut : 1) bagian laba perusahaan milik daerah, 2) bagian laba lembaga

keuangan Bank, 3) bagian laba lembaga keuangan, 4) bagian laba atas penyertaan

modal/investasi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 84 diatur bahwa daerah

dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dan pembentukan diatur dengan Peraturan Daerah

(PERDA). Sesuai dengan kewenangan setiap Pemerintah Daerah wajib

menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada,

masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya. Upaya dan usaha yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah semata-mata hanya kegiatan yang tidak

dapat dilakukan oleh Swasta atau masyarakat.

Perusahaan daerah yang di maksud adalah perusahaan yang modalnya

sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan dan

bertujuan mendukung pembangunan daerah dengan mengutamakan pemberian

jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta menambah

penghasilan daerah. Ketentuan mengenai perusahaan milik daerah dan

pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan sebagaimana di maksud

diatas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa diantaranya

seperti bagian laba usaha, deviden dan penjualan saham milik daerah.

29

d. Lain-lain Pendapatan yang sah

Jenis lain-lain Pendapatan yang sah menurut Undang-undang No. 33

Tahun 2004 disediakan untuk menganggarakan penerimaan daerah yang tidak

termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara

lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau

cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian

daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari

penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan

dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sumbangan pihak ketiga

atau bagi hasil dengan pihak ketiga.

Semua sumber-sumber PAD merupakan sarana untuk membiayai segala

kegiatan yang dicerminkan dengan APBN setiap daerah kabupaten/kota. Berbagai

kebijaksanaan keuangan daerah yang di tempuh, diarahkan semakin

meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

2. Rumus Menghitung Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pendapatan Asli Daerah

dihitung menggunakan rumus :

PAD = PD + RD + HPKDP + LPADS

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PD = Pajak Daerah

30

RD = Retribusi Daerah

HPKDP = Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

LPADS = Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Tabel 2. Berikut ini adalah contoh Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Simeulue Tahun 2013.

Tabel 2.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue

Tahun Anggaran 2013.

Sumber Pendapatan Realisasi

Pendapatan Daerah 473.751.916.788.49

Pendapatan Asli Daerah 14.080.970.727.46

A. Pajak Daerah 3.128.535.806.96

B. Retribusi Daerah 6.634.006.880.00

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 2.533.417.384.62

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.785.010.655.88

Dana Perimbangan 438.317.013.484.00

A. Bagi Hasil Pajak 5.702.672.961.00

B. Bagi Hasil Pajak 18.169.222.523.00

C. DAU 345.242.688.000.00

D. DAK 69.202.430.000.00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 21.353.932.577.00

A. Pendapatan Hibah 3.818.000.000.00

B. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda

Lainnya

6.411.853.077.00

C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 11.124.079.500.00

D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kabupaten Simeulue, Tahun 2013.

31

2.4 Dana Alokasi Umum

DAU merupakan dana hibah murni (grants) yang kewenangan

penggunaanya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah penerima. UU No. 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

memberikan pengertian bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. DAU merupakan sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan

keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan

kebutuhan dan potensi daerahnya. Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada

daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah dimana daerah tersebut belum

mampu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya dikarenakan suatu hal. Untuk

daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapat jumlah DAU

yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal

antar daerah dalam menjalani era otonomi sekarang (Maulinda 2007, h.44).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi

Umum dihitung dengan menggunakan rumus :

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

Keterangan :

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

32

Dimana :

Celah Fiskal (CF)

CF = KbF – KpF (selisih kebutuhan fiscal dan kapasitas fiskal)

Keterangan :

TBR (total belanja rata – rata APBD)

IP (indeks jumlah penduduk)

IW (indeks luas wilayah)

IPM (indeks pembangunan manusia)

IKK (indeks kemahalan konstruksi)

IPDRB/kap (indeks produk domestik regional bruto per kapita

α (bobot indeks)

Kapasitas Fiskal (KpF)

Keterangan :

PAD (pendapatan asli daerah)

DBH Pajak (dana bagi hasil penerimaan pajak)

DBH SDA (dana bagi hasil penerimaan sumber daya alam)

2.5 Dana Alokasi Khusus

Menurut Maulinda (2007, h.25), Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk

membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Disamping itu, untuk

KbF = TBR (α1IP + α2IW + α3IPM +α4IKK + α5IPDRB/kap)

KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA

33

menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam kepada daerah dapat

dialokasikan dana darurat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Dana Alokasi Khusus dihitung

dengan menggunakan rumus :

DAK = PU APBD – Belanja Pegawai Daerah

Keterangan :

DAK = Dana Alokasi Khusus

PU APBD = Penerimaan umum APBD (PAD+DAU + (DBH-DBHDR)

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun

2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menerangkan bahwa :

a. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, terma

suk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangkaAnggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD,

adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah tentang APBD.

34

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah

yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku diberi

kewenangan tertentu dalamkerangka pengelolaah keuangan daerah.

d. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala

Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban

menyampaikan pertanggung jawaban alas pelaksanaan kewenangan tersebut

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

e. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh

PemegangKekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola

penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan

Daerah lainnya.

f. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan

anggaranBelanja Daerah.

g. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan

oleh Bendahara UmumDaerah.

h. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas

melaksanakan kegiatankebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD

disetiap unit kerja Pengguna Anggaran.

i. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi

melaksanakanfungsi keuangan. tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada

Satuan. Pemegang Kas dalamrangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja

Pengguna Anggaran.

35

j. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang

terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-

masing fungsi keuangan daerah.

k. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah Unit Pembantu Satuan Pemegang Kas

yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga

teknis Daerah.

2.7 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan paparan di atas, di duga bahwa dana alokasi umum (DAU)

dan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja langsung

Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Ho : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Langsung


Ha : Dana Alokasi Umum Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Langsung


Ho : Dana Alokasi Khsusus Berpengaruh Terhadap Belanja Langsung


Ha : Dana Alokasi Khusus Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Langsung


36

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian pada

perhitungan nilai yang ditunjukkan dengan nilai berupa angka dari suatu hasil

penelitian .

Menindak lanjuti pernyataan tersebut, metode yang peneliti gunakan

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif.

Dengan demikian, Penelitian ini diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Beberapa Instansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Simeulue diantaranya adalah Dinas Pengelola Keuangan dan

Kekayaan Daerah (DPKKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue. Pelaksanaan

penelitian dimulai pada Bulan Juni 2015 sampai dengan selesai.

3.3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari sumber pertama.

Data primer ini diperoleh melalui wawancara. Dalam kaitannya dengan

37

penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati langsung di lapangan

terhadap Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue.

yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peroleh dari studi kepustakaan (Library

research), dimana sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya

ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah

maupun sumber tertulis lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 macam teknik pengumpulan

data, lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan lagsung merupakan salah satu teknik

pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai partisipan

atau nonpartisipan. Dengan teknik observasi, peneliti dapat memperoleh

gambaran langsung dan mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di

lapangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti akan mengobservasi hal-hal atau

unsur-unsur yang berkaitan Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten

Simeulue.

37

38

2. Wawancara Mendalam (Indept interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) atau yang mengajukan

pertanyaan, dan yang diwawancarai (informan) atau yang memberikan jawaban

atas pertanyaan itu (Moleong 2006, h.115). Informan adalah orang yang

memberikan informasi dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan

sama dengan responden apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh

pihak peneliti. Istilah-istilah informan ini banyak digunakan dalam penelitian

kualitatif.

Sejalan dengan pernyataan di atas, maka yang akan peneliti wawancarai

adalah menyangkut dengan Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten

Simeulue. Informan yang akan di wawancara ini ditetapkan secara sengaja

(Purposive Sampling). Purposive Sampling adalah prosedur pengambilan atau

penetapan orang atau responden yang akan diwawancarai secara sengaja .

Responden dari kata asal ‘respon’ (penanggap) yaitu orang yang menanggapi.

Dalam penelitian responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan

tentang sesuatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam

bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab wawancara.

Perihal yang akan diwawancarai misalnya : Bagaimanakah Analisis

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue.

39

Beberapa pihak (Stake Holder) yang akan menjadi informan dalam

penelitian ini adalah para pihak yang memahami atau berkompetensi di bidang

DAU dan DAK. Diantaranya adalah Kepala DPKKD, Kepala Bappeda, dan

Kepala BPS.

3. Dokumentasi

Studi pustaka dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan

menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia pada lembaga tertentu baik berupa

literatur, Jurnal Harian, maupun Laporan Kegiatan Ilmiah dan lain sebagainya.

3.5 Model Analisis Data

Hasil data yang telah diperoleh, selanjutnya diolah dan dianalisis lebih

mendalam dalam bentuk tabel dan uraian. Data yang akan di analisis ditabulasikan

dalam bentuk tabelis, sesuai dengan kebutuhan analisis. Analisis yang akan

digunakan adalah model Regresi Linier Berganda ( Sudjana 2002, h.37 ).

Y = a0 + a1X1 +a2X2 +e

Dimana :

Y = Belanja Langsung

X1 = Dana Alokasi Umum

X2 = Dana Alokasi Khusus

a0 = Konstanta

a1, a2 = Koefisien Regresi

e = error (Kesalahan)

1. Uji Normalitas

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data yang

gunakan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik

40

VAR00001

N

Normal Parameters a,b Mean

Std. Deviation

Most Extreme Absolute

Differences Positive

Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

10

3,0833

1,37895

,164

,117

-,164

,567

,905

parametrik (statistik inferensial). Cara yang biasa dipakai untuk

menghitung masalah ini adalah Chi Square. Akan tetapi karena tes ini

memiliki kelemahan, maka yang kita pakai adalah Kolmogorov-Smirnov.

Kedua tes dinamakan masuk dalam kategori Goodness Of Fit Tes.

Chi Square membandingkan distribusi teoritik dan distribusi

empirik (observasi) berdasarkan kategori-kategori, kalau KS berdasakan

frekuensi kumulatif. Jadi yang dibandingkan adalah frekuensi kumulatif

distribusi teoritik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik.

Tabel 3.

Uji Normalitas

Berdasarkan penjelasan di atas, selanjutnya apabila sebaran data

(distribusi data) berjalan normal, maka dapat dilanjutkan dengan analisis

selanjutnya (Uji t dan Uji F). Karena tujuan uji normalitas bertujuan untuk

menyamakan data sesuai yang diharapkan dalam analisis selanjutnya (Uji t dan

Uji F).

2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Jika

41

probabilitas atau signifikan α > 0,05 maka variabel bebas secara individu tidak

berpengaruh terhadap Belanja Modal, jika α < 0,05 maka variabel bebas secara

individual berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

3. Uji F-test

Yaitu untuk menguji tingkat signifikan secara bersama-sama parameter

dari variabel yang diukur (independent) terhadap variabel dependen, apakah

dapat diterima secara statistik dengan cara membandingkan antara

F hitung dengan F tabel.

Untuk mengetahui apakah semua variabel independent yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel dependen (Imam 2005, h.84).

3.6. Definisi Operasional

1. Dana Alokasi Umum adalah merupakan dana hibah murni (grants) yang

kewenangan penggunaanya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah

penerima yang diukur dengan rupiah.

2. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang diperuntukkan secara khusus bagi

suatu daerah yang diukur dengan rupiah.

3. Belanja Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain ;

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang diukur dengan

rupiah.

42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Daerah Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Sinabang merupakan Ibukota Kabupaten Simeulue dan sebagai salah satu

Kabupaten yang terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Aceh, berjarak 105 Mil

laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan,

Kabupaten Aceh Selatan, serta berada pada koordinat 2015-2

055 Lintang Utara

dan 95040-96

030 Bujur Timur.

Batas-batas wilayah Kabupaten Simeulue berdasarkan secara dapat adalah

sebagai berikut:

o Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Indonesia

o Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

o Sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Indonesia

o Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia

4.1.2 Jumlah Kecamatan, Gampong dan Dusun

Berdasarkan wilayah administrasinya, Kabupaten Simeulue terdiri dari 10

Kecamatan, dengan Gampong sebanyak 138 dan jumlah dusun sebanyak 415.

Dari jumlah tersebut, membentuk satu kesatuan wilayah di Kabupaten tersebut.

Secara lebih rinci terkait dengan jumlah kecamatan, gampong dan dusun yang

terdapat di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada uraian Tabel 3 berikut ini.

42

43

Tabel 4.

Jumlah Kecamatan, Gampong dan Dusun yang Terdapat

di Kabupaten Simeulue Tahun 2015

No Nama Kecamatan Luas Areal

(Km2)

Jumlah

Gampong

Jumlah

Dusun

1. Teupah Selatan 222,24 19 54

2. Simeulue Timur 175,97 17 51

3. Teupah Barat 146,73 18 52

4. Teupah Tengah 83,695 12 35

5. Simeulue Tengah 112,48 16 46

6. Teluk Dalam 224,68 10 26

7. Simeulue Cut 35,399 8 29

8. Salang 198,96 16 44

9. Simeulue Barat 446,07 14 50

10. Alafan 191,87 8 28

Jumlah 1838,09 138 415

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue, Tahun 2015.

4.1.3 Jumlah Realisasi Dana Alokasi Umum Selama 10 Tahun Terakhir

Tabel 5.

Realisasi Dana Alokasi Umum

10 Tahun Terakhir

No Tahun

Anggaran

Dana Alokasi Umum

(DAU)

Jumlah (Rp.) Selisih Biaya Per

Tahun (%)

1 2006 143.563.605.584 10.003.099.084 5,54

2 2007 159.515.117.316 15.951.511.732 6,15

3 2008 177.239.019.240 33.675.413.656 6,83

4 2009 196.932.243.600 53.368.638.016 7,59

5 2010 218.813.604.000 75.249.998.415 8,44

6 2011 260.339.630.000 116.776.024.416 10,04

7 2012 309.799.056.000 166.235.450.416 11,95

8 2013 345.242.688.000 201.679.082.416 13,31

9 2014 378.859.516.000 235.295.910.416 14,61

10 2015 403.115.791.000 259.552.185.416 15,54

Jumlah 2.593.420.270.740 1.167.787.313.983 100

Rata-Rata 259.342.027.074 116.778.731.398

Sumber Data : Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pusat Statistik

(BPS) Kabupaten Simeulue.

44

4.1.4 Jumlah Realisasi Dana Alokasi Khusus Selama 10 Tahun Terakhir

Tabel 6.

Realisasi Dana Alokasi Khusus 10 Tahun Terakhir

No. Tahun

Anggaran

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah (Rp.) Selisih Per Tahun (%)

1 2006 22.173.227.550 4.899.975.850 4,90

2 2007 24.636.919.500 2.463.691.950 5,44

3 2008 27.374.355.000 5.201.127.450 6,04

4 2009 30.451.950.000 8.278.722.450 6,72

5 2010 33.835.500.000 11.662.272.450 7,47

6 2011 50.019.800.000 27.846.572.450 11,04

7 2012 42.234.930.000 20.061.702.450 9,33

8 2013 69.202.430.000 47.029.202.450 15,28

9 2014 67.027.470.000 44.854.242.450 14,80

10 2015 85.956.720.000 63.783.492.450 18,98

Jumlah 452.913.302.050 236.081.002.400 100

Rata-Rata 45.292.280.205 23.608.100.240




4.1.5 Jumlah Realisasi Total Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Selama 10 Tahun Terakhir

Tabel 7.

Realisasi Total dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 10 Tahun Terakhir

No. Tahun

Anggaran

DAU + DAK

Jumlah (Rp.) Selisih Per Tahun (%)

1 2006 165.736.833.134 14.903.074.934 5,44

2 2007 184.152.036.816 18.415.203.682 6,05

3 2008 204.613.374.240 38.876.541.106 6,72

4 2009 227.384.193.600 61.647.360.466 7,47

5 2010 252.649.104.000 86.912.270.866 8,30

6 2011 310.359.430.000 144.622.596.866 10,17

7 2012 352.033.986.000 186.297.152.866 11,56

8 2013 414.445.118.000 248.718.284.866 13,60

9 2014 445.886.696.000 280.149.862.866 14,64

10 2015 489.072.511.000 323.335.677.866 16,05

Jumlah 3.046.342.782.790 1.403.878.026.384 100

Rata-Rata 304.634.278.279 140.387.802.638




45

4.1.5 Jumlah Realisasi Belanja Langsung Selama 10 Tahun Terakhir

Tabel 8.

Realisasi Belanja Langsung 10 Tahun Terakhir

No

.

Tahun

Anggaran

Belanja Langsung

Jumlah (Rp.) Biaya Selisih

Per Tahun (%)

1 2006 98.615.018.028 10.094.847.778 5,02

2 2007 109.572.242.253 10.957.224.225 5,58

3 2008 121.746.935.837 23.131.917.809 6,24

4 2009 135.274.373.152 38.659.355.124 6,89

5 2010 150.304.859.058 51.689.841.030 7,65

6 2011 136.016.380.715 37.401.362.687 6,93

7 2012 188.966.817.840 90.351.799.812 9,62

8 2013 268.836.140.941 170.221.122.913 13,69

9 2014 343.242.032.964 244.627.014.936 17,49

10 2015 410.108.108.143 311.493.090.115 20,89

Jumlah 1.962.682.908.931 988.627.576.429 100

Rata-Rata 196.268.290.893 98.862.757.643




4.2 Pengujian Data

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel bebas

yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), serta satu

variabel terikat yaitu Belanja Langsung (Y). Data-data dari variabel ini digali

dengan menggunakan wawancara sebagai instrumennya.

Hasil wawancara dari masing-masing variabel dengan menggunakan

analisis deskriptif prosentase. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian

berikut ini.

46

4.3 Analisis Kuantitatif

4.3.1 Uji Normalitas

Tabel 9

TESTS OF NORMALITY

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sign. Statistic Df Sign.

DAU

DAK

,110

,088

82

82

,015

,177

,937

,982

82

82

,001

,310

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan penjelasan data di atas, dapat diketahui bahwa sebaran

maupun distribusi data berjalan secara normal, sehingga dapat dilakukan analisis

lebih lanjut secara lebih mendalam

4.3.2 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis regresi digunakan untuk menganalisa apakah ada

pengaruh dari faktor-faktor Dana Alokasi Umum terhadap belanja langsung, dan

pengaruh yang lebih dominan dari belanja langsung tersebut.

Berdasarkan dari analisis regresi antara variabel dependen (belanja

langsung) dengan variabel independen (dana alokasi umum dan dana alokasi

khusus) dengan program SPSS 20.0 yang telah dilakukan terlihat pada Tabel 10 di

bawah ini.

Tabel 10.

Analisis Regresi Coefficients

a

Model

Unstandardized

Coefficients

Unstandardized

Coefficients Sig

B Std. Error Beta T

1 (constant )

DAU

DAK

-460

.311

.083

1.405

.058

033

.789

264

-328

5.333

2.489

.744

.000

.016

a. Dependent Variabel : Belanja Langsung

47

Berdasarkan uraian Tabel 10 di atas, diperoleh suatu persamaan regresi

sebagai berikut:

Y = 0,460 +0,311 (X1) + 0,083 (X2)

= 0,460, artinya jika Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus

sama dengan nol, maka nilai Belanja Langsung sebesar 0,460

rupiah.

1=0,311, koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,311,

menyatakan setiap terjadi kenaikan 1 rupiah Dana Alokasi

Umum (X1), maka akan menaikkan Belanja Langsung (Y)

sebesar 0,311 rupiah. Dengan asumsi Dana Alokasi Khusus.

2= 0,083, koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,083,

menyatakan setiap terjadi kenaikan 1 rupiah Dana Alokasi

Khusus (X2), maka akan menaikkan Belanja Langsung sebesar

0,083 rupiah. Dengan asumsi Dana Alokasi Umum (X1).

4.3.3 Pengujian Koefisien Regresi dengan R2

Tabel 11.

Pengujian Koefisien Regresi dengan Uji R2

Model Summary

Model R R Square Adjusted Std Error of

the Estimate

1 .647a .418 .365 .559

a. Predictors : (Constant), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

Besarnya persentase semua variabel independen dapat menjelaskan

terhadap nilai variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien

determinasi (R2). Pada hasil perhitungan dengan program SPSS 20.0 terlihat pada

48

Tabel 10 diperoleh besarnya koefisien determinasi (R2/Rsquare) adalah 0,418. Hal

ini menyatakan 41,8% Belanja Langsung dapat dijelaskan oleh variabel Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sisanya 58,2% disebabkan oleh

variabel lain yang tidak termasuk diluar model.

4.3.4 Pengujian Koefisien Regresi dengan Uji F

Uji simultan ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus. Secara bersama-sama dapat mempengaruhi

variabel Belanja Langsung. Uji simultan dilakukan dengan membandingkan

antara nilai Fhitung dengan Ftabel yaitu:

- Jika Dana Alokasi Umum Fhitung> Ftabel maka menolak Ho, sebaliknya

- Jika Dana Alokasi Umum Fhitung< Ftabel maka menerima Ho.

Tabel 12.

Hasil Pengujian Koefisien Regresi dengan Uji F (simultan)

Anovab

Model Sum of

Square

df Mean Square F Sig

1. Regression

Residual

Total

12.129

16.854

28.983

5

54

59

2.426

.312

7.773

.000a

a. Predictors : (Constant) Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

b. Dependen Variabel : Belanja Langsung

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS terlihat pada Tabel 12

diperoleh besarnya Fhitung adalah 7,773 sedangkan nilai Ftabel digunakan taraf

signifikan 5% dengan df: n – k – 1 = 10 – 5 – 1 = 4, sehingga diperoleh hasil Ftabel

= finv (0.05,5,10) sebesar 2,368.

49

Kurva Normal Penentuan Daerah Penerimaan Uji F

Dengan demikian Fhitung: 7,773> Ftabel: 2,368. Sehingga dapat ditarik

kesimpulan variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara

bersama-sama dapat mempengaruhi variabel Belanja Langsung.

Tabel 13.

Pengujian Koefisien Regresi Dengan Uji F

Coefficients a

Model

Unstandardized

Coefficients

Unstandardized

Coefficients Sig

B Std. Error Beta T

1 (constant )

DAU

DAK

-460

.311

.083

1.405

.058

033

.789

264

-328

5.333

2.489

.744

.000

.016

a. Dependent Variabel : Belanja Langsung

4.3.5 Pengujian Koefsien Regresi dengan Uji t

Uji koefisien regresi untuk β1 (Dana Alokasi Umum) Pengujian

terhadap nilai β1 dapat diartikan sebagai pengujian signifikan-tidaknya pengaruh

antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung. Rumusan hipotesis Ho:

β1 = 0, Ho: β1 ≠ 0, dengan kriteria pengujian : thitung> ttabel, Ho ditolak, sebaliknya

thitung< ttabel, Ho diterima. Dari hasil analisis didapat nilai thitung sebesar 3,182

sedangkan nilai t table digunakan taraf signifikan 5% dengan df: n – k – 1 = 10 – 5

– 1 = 4, sehingga diperoleh hasil ttable = thitung (0.05,10) sebesar 2,368.

Ftabel 2,368 Fhitung 7,,773

Daerah penerimaan Ho Daerah penolakan

Ho

50

Kurva Normal Daerah Penerimaan Koefisien β1 (Dana Alokasi Umum)

Dengan demikian thitung sebesar 5,333> ttabel 2,368, dari hasil tersebut

keputusannya yang dapat diambil yaitu menolak Ho dan menerima Ha, maka Dana

Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung, yang artinya jika Dana

Alokasi Umum meningkat, maka akan di ikuti dengan tingginya Belanja

Langsung yang didapat.

Uji koefisien regresi untuk β2 (Dana Alokasi Khusus). Pengujian

terhadap nilai β2 dapat diartikan sebagai pengujian signifikan-tidaknya pengaruh

Dana Alokasi Khsusus terhadap Belanja Langsung. Rumusan hipotesis Ho : β2 = 0,

Ho : β2 ≠ 0, dengan kriteria pengujian: thitung> ttabel, Ho ditolak, sebaliknya thitung<

ttabel, Ho diterima. Dari penujian nilai thitung sebesar 2,532 sedangkan nilai ttabel

digunakan taraf signifikan 5% dengan df: n – k – 1 = 10 – 5 – 1 = 4, sehingga

diperoleh hasilTtabel=tinv(0.05,10) sebesar 2,368.

Kurva Normal Daerah Penerimaan Koefisien β2 (Dana Alokasi Khusus)

ttabel 2,368 < thitung 5,333

Daerah penerimaan Ho Daerah penolakan Ho

- thitung 5,333 > - ttabel 2,368

Daerah penolakan Ho

ttabel 2,368 < thitung 2,532

Daerah penerimaan Ho Daerah penolakan Ho

- thitung 2,532 > - ttabel 2,368

Daerah penolakan Ho

51

Dengan demikian thitung sebesar 2,532> ttabel 2,368. dari hasil tersebut

keputusannya yang dapat diambil yaitu menolak Ho dan menerima Ha, maka Dana

Alokasi Khusus juga berpengaruh terhadap Belanja Langsung, yang artinya jika

Dana Alokasi Khusus Tinggi, maka akan di ikuti dengan tingginya tingkat Belanja

Langsung yang di dapat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.

52

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis

telah dapat mengetahui pengaruh antara Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Simeulue, bahwa :

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum sebesar 5,333, Sehingga dapat diartikan

bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus 2,532. Sehingga dapat diartikan bahwa

Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Langsung.

3. Dengan demikian, hal ini juga menandakan bahwa hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini dapat diterima.

5.2 Saran

1. Bagi Para Pemangku Kebijakan di Pemerintahan Daerah Kabupaten

Simeulue terus dapat bersemangat dalam meningkatkan dan

memanfaatkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap

Belanja Langsung sehingga dapat meningkatkan belanja langsung pada

akhirnya dapat memajukan Daerah di Kabupaten Simeulue.

2. Bagi Mahasiswa diharapkan dapat memberikan atau menyumbangkan

ilmunya bagi kemajuan Instansi terkait di Kabupaten Simeulue.

52

53

DAFTAR PUSTAKA

Ani Sri Rahayu, 2010, Pengantar Kebijakan Fiskal, Penerbit PT. Bumi Aksara,

Jakarta.

Darwin, 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mitra Wacana Media.

Jakarta.

Elmi, Bahrul 2002, “Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia”, UI

Press- Jakarta.

Halim Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

Halim Abdul dan Theresia Damayanti, 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah.

UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Imam Ghozali, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Badan

Penerbit Universitas Diponegoro.

Irwan Taufiq Ritonga, 2010. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Sekolah

Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Koswara, E 2001. Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat.

Yayasan Pariba. Jakarta.

Kusumayoni. 2004. Analisis kemampuan Keuangan Daerah dalam Membiayai

Pengeluaran Daerah di Kab. Klungkung. Tesis S2 PPS UNPAD. Bandung

(tidak dipublikasikan).

Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. 2000. Perhitungan Pajak dan Retribusi

Daerah di Kabupaten Magelang. Laporan Akhir Kerjasama PEMDA

Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM.

Maulinda, Novi Pratiwi, 2007. Pengaruh Dana Alokasi Uumum (DAU) dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah. Tesis

S2 UII Yogyakarta.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

……………………., Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

……………………., Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

54

……………………., Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sudjana. 2002. Teknis Analisis Regresi dan Korelasi. Tarsita. Bandung.

Sugiono. 2001. Statistik Non Parametrik untuk Penelitian. Penerbit Alfebeta.

Bandung.

Suparmoko. 2002. Ekonomika Publik untuk Keuangan dan Pembangunan

Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Trihendradi, C. SPSS 18. Analisis Data Statistik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Yuwono, Sony. 2005. Penganggaran Sektor Publik. Bayumedia Publising

Surabaya.

Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di

Indonesia. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

55

OUTPUT KOLMOGOROV SMIRNOV

DESCRIVTIVES

Statistic Std Error

DAU Mean 95% Confidence Interval Lower Bound For Mean Upper Bound

5% Trimmed Mean Median Variance Std. Devilation

Minimum Maximum

Range Interquartille Range Skewness Kurtosis

9,5732 8,0384

11,1080

9,1287

9,0000 48,791

6,98505 ,00

29,00

29,00 9,2500

,834 ,357

DAK Mean 95% Confidence Interval Lower Bound For Mean Upper Bound

5% Trimmed Mean Median Variance Std. Devilation

Minimum Maximum

Range Interquartille Range Skewness Kurtosis

105,5366 103,2176 107,8556

105,6233

106,0000 111,388

10,55403 75,00

131,00

56,00 13,0000

-,199 ,639

TESTS OF NORMALITY

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sign. Statistic df Sign.

DAU

DAK

,110

,088

82

82

,015

,177

,937

,982

82

82

,001

,310

a. Lilliefors Significance Correction

analisis pengaruh dana alokasi umum (dau) dan dana alokasi …

Documents