analisis pengaruh ldr, npl, roa dan roe terhadap car pada bpr

8/18/2019 Analisis Pengaruh Ldr, Npl, Roa Dan Roe Terhadap Car Pada Bpr

1/25

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang mengenai perbankan. Jika dibandingkan dengan

proses bisnis Bank Konvensional, BPR memiliki proses bisnis yang lebih

sederhana. Kesederhanaan proses bisnis ini dikarenakan tujuan dari

pembentukan BPR sendiri dikarenakan tujuannya yang lebih berfokus

kepada pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta

pemberian akses perbankan kepada masyarakat kelas menengah dan

kebawah. Walaupun Bank Konvensional juga berpartisipasi dalam pasar

pembiayaan mikro, jangkauan mereka terhadap masyarakat menengah

dan ke bawah serta UMKM tetap terbatas (Hamada, 2009). BPR mengambil

peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan UMKM (Nasution,

2010).

Gubernur Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa BPR, sesuai

dengan Undang-Undang Perbankan, adalah bank yang memiliki kegiatan

usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana, meliputi penghimpunan

dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta penyaluran kredit.

Keterbatasan ini diberikan kepada BPR terkait dengan tujuan pelayanan

utama BPR kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat

Dikomentari [TW1]: Peraturan perbankan

Dikomentari [TW2]: Pedoman Akuntansi BPR, hal iii


2/25

2

sekitar (Bank Indonesia, 2010). Keterbatasan proses bisnis BPR ini justru

dapat menjadi sebuah kelebihan BPR itu sendiri, yaitu:

- cakupan usaha yang lebih sempit memungkinkan BPR

mengenali usahanya dengan lebih baik,

- kegiatan yang terbatas menjadikan BPR lebih fokus dengan

kegiatan yang lebih sempit dan membangun suatu keahlian pada

bidang usaha tertentu,

- bentuk yang lebih kecil memungkinkan lebih uggul dalam

segmen pemberian kredit kecil atau kredit UMKM (Njotoprajitno,

2012).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dikeluarkan

oleh Bank Indonesia (BI, 2016), jumlah BPR pada tahun 2015 adalah 1.669

(seribu enam ratus enam puluh sembilan) atau bertambah 32 (tiga puluh

dua) BPR dalam jangka waktu lima tahun dihitung dari tahun 2011.

Pertumbuhan jumlah BPR ini melebihi pertumbuhan dari jumlah Bank

Umum yang hanya bertambah 2 (dua) bank dalam jangka yang sama. Aset

BPR tumbuh menjadi Rp 101.713 Milyar pada tahun 2015 dari Rp 55.799

Milyar pada tahun 2011. Penyaluran dana BPR juga naik dari Rp 53.534

Milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 98.289 Milyar pada tahun 2015.

Perkembangan BPR, yang lebih ke pembiayaan UMKM, tentunya

tentunya akan sejajar dengan perkembangan UMKM itu sendiri.

Pembentukan pembiayaan mikro diharapkan dapat memperluas ekspansi

kredit dan mempercepat pembiayaan mikro karena yang paling penting

Dikomentari [TW3]: Peraturan Akuntansi BPR

Dikomentari [TW4]: Pengembangan dan Pemberdayaan

BPR

Dikomentari [TW5]: Statistik Perbankan Indonesia,


3/25

3

dalam pembiayaan mikro adalah kemudahan pembiayaan dan mobilisasi

dana (Hamada, 2009).

Usaha Mikro, Kecil dan Menenganah (UMKM) mengalami

perkembangan yang begitu pesat. UMKM sangat berperan dalam

pertumbuhan perekonomian Indonesia. UMKM menjadi sektor yang begitu

kuat disaat perekonomian secara makro memburuk bahkan di saat krisis.

Pada saat itu, usaha-usaha skala besar berjatuhan dan bangkrut karena

meningkatnya harga bahan baku yang sebagian besar adalah berasal dari

impor sehingga tidak dapat berproduksi. Hutang-hutang perusahaan-

perusahaan besar meningkat dikarenakan menurunnya nilai tukar rupiah

(Widyanto, 2015). UMKM terbukti menjadi sektor yang bertahan pada saat

terjadinya krisis pada tahun 1998 (Brodjonegoro, 2015). Bahkan jumlah

UMKM kian bertambah. Pertumbuhan UMKM ini meningkatkan kebutuhan

akan pembiayaan terhadap UMKM tersebut untuk mengembangkan

usahanya. Seiring dengan berkembangnya usaha mikro, pembiayaan untuk

pengembangan usaha menjadi penting (Hamada, 2009).

BPR juga memilik keunggulan-keunggulan yang memberikan daya

saing tersendiri dibandingkan dengan Bank Konvensional. BPR mempunyai

kelebihan dengan kemudahan dalam memperoleh pinjaman/kredit. Herli

(2013:4) menyatakan bahwa prinsip kerja BPR sangat mengandalkan

kecepatan dan kemudahan, bahkan debitur bank umum sering menutup

kebutuhan kas yang bersifat mendadak dengan datang ke BPR. Prosedur

BPR dapat lebih cepat dan mudah karena struktur BPR jauh lebih ramping

Dikomentari [TW6]: Peran UMKM dlm perekonomian

Indonesia

https://unitafisip.files.wordpress.com/2015/09/p-ishworo-

1.pdf

Dikomentari [TW7]: http://www.kemenkeu.go.id/Berita/peran-penting-ukm-dorong-perekonomian-indonesia

Dikomentari [TW8]: commercialization of microfinance

in indonesia

https://unitafisip.files.wordpress.com/2015/09/p-ishworo-1.pdfhttps://unitafisip.files.wordpress.com/2015/09/p-ishworo-1.pdfhttps://unitafisip.files.wordpress.com/2015/09/p-ishworo-1.pdfhttp://www.kemenkeu.go.id/Berita/peran-penting-ukm-dorong-perekonomian-indonesiahttp://www.kemenkeu.go.id/Berita/peran-penting-ukm-dorong-perekonomian-indonesiahttp://www.kemenkeu.go.id/Berita/peran-penting-ukm-dorong-perekonomian-indonesiahttp://www.kemenkeu.go.id/Berita/peran-penting-ukm-dorong-perekonomian-indonesiahttp://www.kemenkeu.go.id/Berita/peran-penting-ukm-dorong-perekonomian-indonesiahttp://www.kemenkeu.go.id/Berita/peran-penting-ukm-dorong-perekonomian-indonesiahttps://unitafisip.files.wordpress.com/2015/09/p-ishworo-1.pdfhttps://unitafisip.files.wordpress.com/2015/09/p-ishworo-1.pdf


4/25

4

dan pendek daripada bank umum. Persetujuan permohonan kas dapat

dipenuhi dalam satu hari karena tidak terdapat layer yang berlapis-lapis

sebagaimana bank umum. Kecepatan dalam memutuskan permohonan

kredit menjadi daya saing utama usaha BPR. Pelayanan langsung

menjemput pelanggan juga menjadi salah satu keunggulan dari BPR

(Njotoprajitno, 2012). Dana masyarakat yang tersimpan di BPR juga sudah

dijamin oleh LPS.

Sebagaimana Bank Konvensional, modal (capital) mempunyai peran

penting untuk menjalankan proses bisnis BPR. Dengan memiliki modal

yang cukup, dapat memberi kesempatan bagi BPR, antara lain:

1. memberikan sumber daya pertumbuhan perusahaan,

2. sebagai dasar pertimbangan ekspansi bisnis,

3. cadangan jika terjadi kerugian yang tidak terduga yang mungkin

dihadapi serta menutupi kerugian-kerugian yang terjadi dari

berbagai resiko bisnis BPR.

4. Menaikkan kepercayaan publik terhadap manajemen bank

Sedikitnya kenaikan modal bank, menimbulkan pertanyaan tentang

ketidakpastian di mata para depositor (Al-Mamun, 2013:15).

Kecukupan modal (capital adequacy) telah menjadi topik

perbincangan pada tahun 1974. Dengan modal yang cukup, diharapkan

bank dapat mempertahankan modal untuk proses bisnis sehari-hari dari

langkah-langkah operasional bank yang beresiko. Pada krisis keuangan

tahun 2007, bank-bank di dunia tetap bermasalah dengan permodalan. Hal

Dikomentari [TW9]: determinant of capital ratio using

panel data analysis on state owned bank in indonesia

Dikomentari [TW10]: capital adequacy and the valuationof large commercial banking organization


5/25

5

ini mengingatkan kembali akan pentingnya pembahasan yang tepat tentang

kecukupan modal bagi bank. Standar internasional menyarankan agar

terdapat sebuah regulasi untuk mengatur rasio kecukupan modal minimum

untuk memastikan bahwa bank dapat bertahan pada tingkat kerugian

tertentu sebelum benar-benar tidak dapat melakukan proses bisnisnya lagi

(Al-Mamun, 2013:15).

Institusi penerbit regulasi-regulasi perbankan, BI sebagai bank

sentral Indoensia, menerbitkan peraturan-peraturan terkait permodalan

meningkatkan kualitas dan kuantitas modal bank, termasuk BPR.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/18/PBI/2006 tentang

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Perkreditan Rakyat

(BPR), BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan

perseratus) dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Regulasi

mengenai KPMM adalah dalam rangka mewujudkan Bank Perkreditan

Rakyat yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing, diperlukan

penguatan terhadap permodalan. Penguatan permodalan BPR dilakukan

antara lain melalui penyesuaian terhadap komponen modal dan bobot

risiko, sesuai dengan praktik dan perkembangan kegiatan perbankan. Bagi

BPR yang tidak memenuhi ketentuan KPMM ini, atau disebut juga Rasio

Kecukupan Modal - Capital Adequacy Ratio (CAR), tentunya akan

mendapat sanksi, karena selain menyalahi peraturan dari regulator bank,

hal ini juga menandakan bahwa BPR mengalami suatu keadaan dibawah


6/25

6

standar permodalan yang aman untuk mengantisipasi resiko-resiko bisnis

dalam menjalankan usahanya.

Mengingat pentingya kecukupan modal bagi BPR, perlu untuk

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telah banyak penelitian

yang membahas rasio kinerja yang mempengaruhi kecukupan modal bank

baik di tingkat nasional maupun internasional. Akan tetapi, sepanjang

pengetahuan penulis, masih sedikit sekali penelitian yang membahas rasio

kinerja yang mempengaruhi kecukupan modal pada BPR karena

kebanyakan yang diteliti adalah Bank Konvensional. Dalam penelitian yang

membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan modal, masih

terdapat kontradiksi pengaruh dari faktor-faktor yang diteliti dari penelitian

yang satu dan penelitian lainnya.

Oleh karena pentingnya kecukupan modal bagi keberlangsungan

proses bisnis BPR, dan masih sedikitnya penelitian yang meneliti rasio

mempengaruhi kecukupan modal BPR serta kontradiksi pengaruh rasio

kinerja tersebut terhadap kecukupan modal, maka perlu dilakukan analisis

pengaruh rasio kinerja terhadap rasio kecukupan modal pada BPR.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Kecukupan modal sangat penting bagi keberlangsungan proses

bisnis BPR. BI sebagai pengatur regulasi bank di Indonesia pun

mensyaratkan agar BPR mempunyai KPMM atau CAR sebanyak 8%

(delapan perseratus) dari ATMR. Oleh karena itu, perlu diteliti determinan

CAR terutama dari rasio-rasio kinerja BPR. Rasio kinerja yang dimaksud


7/25

7

adalah rasio kinerja yang tertera pada Statistik Perbankan Indonesia yang

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Loan to Deposit Ratio

(LDR), Non Performing Loan (NPL), Return on Asset (ROA), dan Return on

Equity (ROE). Penelitian-penelitian terdahulu, menghasilkan pengaruh

rasio kinerja terhadap rasio kecukupan modal (CAR) yang berbeda-beda.

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian yang meneliti pengaruh

rasio kinerja terhadap rasio kecukupan modal BPR masih sedikit. Penelitan-

penelitian lebih banyak meneliti pengaruh rasio-rasio kinerja terhadap rasio

kecukupan modal pada selain BPR, baik bank umum, bank pemerintah,

ataupun bank syariah.

Berdasarka latar belakang yang dikemukakan tersebut, penulis

merumuskan masalah sebagai dasar kajian penelitian yang akan dilakukan

sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh LDR secara parsial terhadap CAR?

2. Apakah terdapat pengaruh NPL secara parsial terhadap CAR?

3. Apakah terdapat pengaruh ROA secara parsial terhadap CAR?

4. Apakah terdapat pengaruh ROE secara parsial terhadap CAR?

5. Apakah terdapat pengaruh LDR, NPL, ROA dan ROE secara

simultan terhadap CAR?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan penelitian, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh LDR secara parsial terhadap CAR.


8/25

8

2. Untuk menganalisis pengaruh NPL secara parsial terhadap CAR.

3. Untuk menganalisis pengaruh ROA secara parsial terhadap

CAR.

4. Untuk menganalisis pengaruh ROE secara parsial terhadap

CAR.

5. Untuk menganalisis pengaruh LDR, NPL, ROA, dan ROE secara

simultan terhadap CAR.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap

ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi tentang pengaruh rasio

kinerja yang didefinikan dalam LDR, NPL, ROA dan ROE terhadap

CAR pada BPR.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan

manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis sehingga dapat

menjaga kecukupan modal dan memenuhi KPMM sebagaimana

disyaratkan oleh BI.


9/25

9

BAB II. TELAAH PUSTAKA

II.1. KONSEP-KONSEP DASAR

Pengertian Bank

Pengertian Bank, menurut Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun

1992 tentang Perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut jenisnya bank dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Bank Umum

dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang dapat

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank

Umum meliputi:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit;

c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank

yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan

dalam perdagangan suratsurat dimaksud;


10/25

10

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan

surat-surat dimaksud;

3. kertas perbendaharaaa negara dan surat jaminan pemerintah;

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

5. obligasi;

6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai

dengan 1 (satu) tahun;

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah;

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana

lainnya;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu kontrak; melakukan penempatan dana dari

nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang

tidak tercatat di bursa efek;


11/25

11

j. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian

dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank,

dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan

secepatnya;

k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan

wali amanat;

l. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah;

m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang

tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Selain hal tersebut di atas, Bank Umum juga dapat melakukan

kegiatan sebagai berikut:

a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan

lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,

perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi

akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali


12/25

12

penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia; dan

d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

dana pensiun yang berlaku.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian BPR dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992

tentang Perbankan yaitu:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan

hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Pengertian BPR, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yaitu:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan”.

Usaha BPR, dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang

Perbankan, yaitu:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit;


13/25

13

c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah;

d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada

bank lain.

Kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR meliputi:

a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas

pembayaran;

b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

c. melakukan penyertaan modal;

d. melakukan usaha perasuransian; melakukan usaha lain di luar

kegiatan usaha.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006

tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, BPR

wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia paling

lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah proses menggali informasi dari

laporan keuangan agar lebih memahami kondisi keuangan saat ini dan

yang akan datang (Easton, 2015). Analisis laporan keuangan adalah bagian

integral dan penting yang merupakan pengembangan dari proses penilaian

Dikomentari [TW11]: Financial Statement Analysis n

Valuation hal 1-3


14/25

14

prospek ekonomi dan resiko suatu perusahaan dengan menggunakan

tehnik dan alat analisis (Subramanyam, 2009). Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah proses untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi suatu

perusahaan menggunakan tehnik dan alat analisis tertentu.

Porter et al., (2011:2) menyatakan tentang beberapa informasi

penting yang didapatkan dalam penilaian dan analisis laporan keuangan

yaitu:

1. untuk dapat memperlihatkan bagaimana menghubungkan tingkat

ekonomi suatu industri, strategi perusahaan, dan laporan keuangan

mereka, serta mendapatkan informasi penting secara lebih

mendalam tentang seberapa menguntungkan dan beresikonya

suatu perusahaan.

2. Untuk menambah pengetahuan tentang metode dan prinsip

akuntansi untuk mengukur dan melaporkan tentang pembiayaan,

investasi dan aktivitas operasi dalam suatu laporan keuangan dan

penyesuaiannya yang digunakan oleh para analis laporan keuangan

untuk menambah relevansi dan reliabilitas laporan keuangan

tersebut.

3. untuk dapat memperlihatkan tentang bagaimana data laporan

keuangan digunakan untuk memperkirakan laporan keuangan masa

datang.

Dikomentari [TW12]: Financial Statement Analysis – John

Wild 10th – hal 3

Dikomentari [TW13]: Using Financial Information –

porter – hal 736


15/25

15

Tehnik dalam menganalisis laporan keuangan dapat dengan 2 (dua)

cara, yaitu analisis horizontal (comparatif) dan analisis vertical (common-

size) (Porter, 2011). Analsis horizontal adalah cara menganalisis dengan

cara membandingkan item-item pada laporan keuangan antar periode

laporan keuangan. Dengan memperhatikan item-item antar beberapa

periode laporan keuangan, hal ini yang disebut dengan analisis tren, yang

dapat sangat berguna dalam melakukan sebuah analsis.

Analisis Ras io Keuangan

Analisis vertical adalah cara menganalisis suatu laporan keuangan

dengan cara memperhatikan ukuran dan komposisi relatif dari berbagai

item pada suatu laporan keuangan dalam 1 (satu) periode akuntansi.

Analisis vertikal ini sering menggunakan rasio-rasio keuangan. Analisis

rasio merupakan salah satu jenis analisis yang digunakan untuk menggali

informasi lebih dalam suatu laporan keuangan (Porter, 2011). Rasio

keuangan dapat memberikan peringatan dini terhadap resiko potensial

yang dapat terjadi di masa mendatang yang dapat berujung kepada

kebangkrutan jika tidak ditangani dengan baik (Maricica dan Georgeta,

2012).

Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan

jasa keuangan di sektor perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

sejak tanggal 31 Desember 2013. OJK menerbitkan media publikasi setiap

bulan yang menyediakan data statistik perbankan di Indonesia dengan

nama Statistik Perbankan Indoensia (SPI) yang diterbitkan secara bulanan.

Dikomentari [TW14]: Using Financial Information –

Porter – hal 732

Dikomentari [TW15]: Business failure risk analysis using

financial ratio – hal 5


16/25

16

SPI diterbitkan oleh Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

dengan tujuan memberikan gambaran perkembangan perbankan di

Indonesia. Data yang digunakan dalam publikasi SPI bersumber dari

Laporan Bulanan Bank Konvensional, dan Laporan Bulanan BPR. Salah

satu informasi mengenai BPR dalam SPI adalah data Kinerja BPR. Dalam

publikasi SPI, kinerja BPR dinyatakan dalam 4 (empat) rasio keuangan,

yaitu Loan to Deposit Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL), Return on

Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE).


17/25

17

BAB III. METODE PENELITIAN DAN TEHNIK ANALISIS DATA

A. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif, menurut Uma Sekaran (Mastuti F., 2013) yaitu penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan

karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan penelitian

deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk

menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian

dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya yang

kemudian penelitian ini membantu peneliti untuk memberikan gagasan

untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut atau membuat keputusan

tertentu yang sederhana (Uma Sekaran, 2009). Penulis memilih jenis

penelitian ini karena penulis ingin mendeskripsikan hasil analisis laporan

keuangan BPR di Wilayah Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap

dan Kebumen (Masbarlingcakeb).

Obyek dari penelitian ini adalah BPR di wilayah Banyumas,

Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen (Masbarlingcakeb).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa laporan neraca dan

laporan laba rugi tahun 2010 s.d. 2014.

Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan Modified

DuPont Model.


18/25

18

B. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan adalah:

1. Mengumpulkan data BPR yang dinyatakan dilikuidasi pada tahun

2014.

2. Mengumpulkan data Laporan Keuangan BPR yang dinyatakan

dilikuidasi pada tahun 2014 untuk periode laporan keuangan

2010 s.d. 2014.

3. Melakukan analisis terhadap data Laporan Keuangan BPR yang

dinyatakan dilikuidasi tahun 2014 dari tahun 2010 s.d. 2014

menggunakan Modified Dupont Model. Analisis yang dilakukan

adalah dengan mengidentifikasi komponen-komponen rasio

keuangan yang digunakan dalam Modified Dupont Model.

4. Menganalisis tren yang terjadi dari komponen-komponen

Modified Dupont Model tersebut pada poin 3. Analisis tren disini

dimaksudkan untuk mengetahui tren apa yang terjadi pada 5

(lima) tahun terakhir sehingga menyebabkan BPR dinyatakan

dilikuidasi pada tahun 2014.

5. Mengumpulkan data Laporan Keuangan BPR di wilayah

Masbarlingcakeb untuk periode 2010-2014.

6. Melakukan analisis terhadap data Laporan Keuangan BPR di

wilayah Masbarlingcakeb tahun 2014 dari tahun 2010 s.d. 2014

menggunakan Modified Dupont Model.


19/25

19

7. Menganalisis tren yang terjadi dari komponen-komponen

Modified Dupont Model tersebut pada poin 6.

8. Menganalisis dan membandingkan tren Laporan Keuangan

periode tahun 2010 s.d. 2014 antara BPR yang dinyatakan

dilikuidasi tahun 2014.

9. Membuat simpulan tentang hasil analisis dan pembandingan

pada poin 8.

C. Jadwal dan Target Waktu Penelitian

No. Kegiatan Bulan Ke-

1 2 3 4 5 6

1 Seminar proposal skripsi

2 Revisi proposal skripsi dan persetujuan skripsi

3 Pengumpulan dan pengolahan data

4 Proses bimbingan untuk menyelesaikan skripsi

5 Ujian skripsi dan pendadaran

6 Revisi Skripsi dan persetujuan skripsi


20/25

20

DAFTAR PUSTAKA

Aurelija Mažintienė, D. B. (2012). The Need of Bankruptcy Prediction in TheCompany. 7th International Scientific Conference, “Business andManagement 2012” May 10 -11, 2012 (p. 138). Vilnius: VilniusGediminas Technical University.

Bank-Indonesia, D. K. (2010). Pedoman Akuntansi Bank PerkreditanRakyat. Jakarta: Bank Indonesia.

Brojonegoro, B. (2015, Juli 1). Peran Penting UKM Dorong PerekonomianIndonesia. Retrieved from Kemenkeu RI:http://www.kemenkeu.go.id/Berita/peran-penting-ukm-dorong-perekonomian-indonesia

Hamada, M. (2010). Commercialization of Microfinance in Indonesia: TheShorage of Fund and Linkage Program. The Developing Economies48, no. 1 (March 2010), 156.

Herli, A. S. (2013). Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga KeuanganPembiayaan Mikro. Yogyakarta: Andi Offset.

K. R. Subramanyam, J. J. (2009). Financial Statement Analysis 10th ed. New York: McGraw-Hill Companies Inc.

Kyriazopoulos Georgios, H. G. (2002). Du Pont Analysis of a Bank Mergerand Acquisition between Laiki Bank from Cyprus and MarfinInvestment Group from Greece. MIBES Transactions, Vol 5, Issue 2,30-49.

LPS. (2016). Lembaga Penjamin Simpanan. Retrieved fromhttp://www.lps.go.id/bank-yang-telah-selesai-proses-likuidasinya

LPS. (2016). Lembaga Penjamin Simpanan. Retrieved fromhttp://www.lps.go.id/bank-yang-sedang-dalam-proses-likuidasi

Mastuti, F. (2013). ALTMAN Z-SCORE SEBAGAI SALAH SATU METODEDALAM MENGANALISIS ESTIMASI KEBANGKRUTANPERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Plastik dan Kemasan yang

Terdaftar (Listing) di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010sampai dengan 2012). Jurnal Administrasi Bisnis.

Moscalu Maricica, V. G. (2012). Business failure risk analysis using financialratios. Social and Behavioral Sciences 62, 732.

Njotoprajitno, R. S. (2012). Pengembangan dan Pemberdayaan BPR dalamUpaya Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Retrieved from academia.edu:


21/25

21

https://www.academia.edu/11284887/PENGEMBANGAN_DAN_PEMBERDAYAAN_BPR_DALAM_UPAYA_PENINGKATAN_USAHA_KECIL_DAN_MENENGAH_DI_INDONESIA_BPR_Development_and_Empowerment_to_Improve_Small_and_Medium_Businesses_in_Indonesia

OJK. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014tentang Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015, Desember Vol. 14 No. 1). Otoritas Jasa

Keuangan. Retrieved fromhttp://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2015/SPI%20Des%202015.pdf

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang TransparansiKondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. (2006, Oktober 5).Jakarta.

Peter D. Easton, M. L.-J. (2015). Financial Statement Analysis andValuation. Cambridge: Cambridge Business Publishers.

Porter, G. A., & Norton, C. L. (2011). Using Financial AccountingInformation. Ohio: South-Western Cengage Learning.

Prendergast, P. (2006). How a "Modified DuPont Approach" to Ratio Analysis Can be Used to Drill Down to The True Cause of FinancialProblems. Financial Manajement, 49.

Sekaran, U. (2009). Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara.

Soliman, M. T. (2008). The Use of DuPont Analysis by Market Participants.THE ACCOUNTING REVIEW Vol. 83, No. 3, 823.

Stanley F. Slater, E. M. (September-October 2009). A Value BasedManagement System. Business Horizons, 49.

Thomas J. Liesz, S. J. (2008). Ratio Analysis Featuring DuPont Method.Small Business Institute Journal Volume I, 22-25.

TRICorporation. (2009). Key Financial Metrics - The Dupont Model. CriticalEquation for Business Leader .

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (1992). Jakarta: RepublikIndonesia.


22/25


23/25

23

DAFTAR BPR DI WILAYAH BANYUMAS, BANJARNEGARA,

PURBALINGGA, CILACAP DAN KEBUMEN (MASBARLINGCAKEB)

BPR DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

1. PT. BPR Artha Mekar Sokaraja

2. PD BPR BKK Purwokerto

3. PT. BPR Gunung Simping Artha

4. PT. BPR Dana Mitra Sakti

5. PT. BPR Tirta Danarta

6. PT. BPR Mitra Gema Mandiri

7. PT. BPR Soka Panca Artha

BPR DI WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA

1. PT. BPR Surya Y. Kencana

2. PD. BPR BKK Mandiraja

BPR DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA

1. PT. BPR Artha Perwira

2. PD. BPR BKK Purbalingga

BPR DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

1. PT. BPR Gunung Slamet

2. PT. BPR Citanduy Artha

3. PT. BPR Kroya Bangunartha

4. PD. BPR BKK Cilacap

5. PT. BPR Artha Rahayu

6. PT. BPR Banyu Arthacitra

Lampiran 1


24/25

24

7. PT. BPR Ukabima Sejahtera

BPR DI WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

1. PT. BPR Araya Arta d/h Gunung Merapi Kebumen

2. PD. BPR Kebumen

3. PD. BPR BKK Kebumen

4. PT. BPR Danamitra Sejahtera

5. PT. BPR Sinararta Sejahtera


25/25

25

No Nama Bank Dalam Liku idasi Posisi

1 PT BPR Mutiara Artha Pratama (DL) Proses Likuidasi

2 PT BPR Cahaya Nagari (DL) Proses Likuidasi

3 PT BPR Cakra Dharma Artamandiri (DL) Proses Likuidasi

4 PT BPR Kujang Artha Sembada (DL) Proses Likuidasi

5 PT BPR Cinere Artha Raya (DL) Proses Likuidasi

6 PT BPR Mitra Danagung (DL) Proses Likuidasi

7 PT BPR Kapital Metropolitan (DL) Selesai

8 PT BPR Berok Gunung Pangilun (DL) Proses Likuidasi

9 PT BPR Sukowati Jaya (DL) selesai

10 BPR LPN Mudik Air (DL) Proses Likuidasi

11 PT. BPR Artha Nagari Madani (DL) Proses Likuidasi

12 PD. BPR LPK Bojongpicung (DL) Selesai Likuidasi

13 PT. BPR Sadayana Artha (DL) Selesai Likuidasi

14 PT BPR Dharma Bhakti SMAdang Proses Likuidasi

15 PT. BPR Mustika Utama Raha (DL) Selesai Likuidasi

16 PT. BPR Iswara Artha (DL) Selesai Likuidasi

17 PT. BPR Syariah Syarif Hidayatullah (DL) Selesai Likudasi

18 PT. BPR Dharma Bhakti SMAdang (DL) Proses Likuidasi

19 PT. BPR Indomitra Mandiri Ciputat (DL) Selesai Likuidasi

20 PT. BPR Pundi Artha Sejahtera Selesai Likuidasi

21 PD. BPR LPK Sukamandi Selesai Likuidasi

22 PD. BPR LPK Pabuaran Selesai

23 PD. BPR LPK Talegong Selesai Likuidasi

24 PD. BPR LPK Samarang Selesai Likuidasi

Lampiran 2