analisis penggalian potensi pajak penghasilan dan pajak ... · analisis penggalian potensi pajak...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user i
ANALISIS PENGGALIAN POTENSI PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO
STUDI KASUS TAHUN 2009-2010
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan
Oleh :
TONI WURYANTO S 4209145
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN SURAKARTA TAHUN 2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user v
MOTTO
“kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau”
(Amsal 2 : 11)
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan
canang yang gemerincing.
Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan
tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia
tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.Ia tidak bersukacita karena
ketidakadilan, tetapi karena kebenaran
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang
paling besar di antaranya ialah kasih.
(1 Kor 13)
Karya kecil ini saya persembahkan untuk:
l Allah Bapaku yang penuh kasih
l Ayah dan Ibu sebagai tanda baktiku
l Istri dan Anakku sebagai tanda cintaku
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user vi
ABSTRAK
ANALISIS PENGGALIAN POTENSI PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO
STUDI KASUS TAHUN 2009-2010
Untuk menyelenggarakan Pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang relatif besar, salah satu sumber dana yang dimiliki pemerintah adalah dari pemungutan pajak. Pajak dalam pengertian ekonomis merupakan pengalihan sumber ekonomis dari sektor swasta ke sektor pemerintah sedangkan secara yuridis sesuai dengan Undang-Undang Dasar pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio sesuai dengan yang diharapkan. Optimalisasi penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan PDB dalam sebuah rasio yang disebut tax ratio. Tax Ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan besarnya Produk Domestik Bruto dari suatu negara. Rata-rata rasio pajak yang dimiliki Indonesia semenjak 1985-1999 adalah 11,31%, jauh di bawah Singapura (22,24%), Malaysia (20,17%), Thailand (17,28%) dan Filipina (14%). Tax ratio kita pada 2010 diperkirakan mencapai 12,4 persen terhadap PDB. Tax ratio 2010 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 12 persen, tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 13,3 persen. Masih rendahnya tax ratio ini tentunya menjadi catatan tersendiri. Pada 2007, pemerintah pernah membuat target tax ratio pada akhir 2009 mencapai 16 persen. Berkaitan dengan pemakaian indikator Tax Ratio untuk mengetahui tingkat ukuran kinerja perpajakan sudah sejak lama mendapat kritikan dari beberapa pengamat ekonomi. Tidak validnya tax ratio sebagai ukuran kinerja penerimaan pajak kemudian memunculkan usulan untuk melihat kinerja penerimaan pajak melalui beberapa indikator lain, antara lain Tax Coverage Ratio. Tax Coverage ratio atau perbandingan antara penerimaan pajak dibanding potensi pajak yang sebenarnya ada. Hasil penelitian penggalian potensi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Sukoharjo dituangkan dalam matrik potensi. Dimana penelitian dilakukan atas dasar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan tingkat kontribusinya terhadap penerimaan pajak per Klasifikasi Lapangan Usaha. Dalam penelitian ini matrik potensi penerimaan pajak dibagi menjadi empat area yaitu daerah prima, daerah potensial, daerah berkembang dan daerah terbelakang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemetaan (mapping) dari matrik potensi tadi sehingga dapat ditentukan langkah-langkah optimalisasi pengamanan penerimaan pajak baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Kata kunci : Potensi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user vii
ABSTRACT
MINING ANALYSIS OF THE POTENTIAL INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX IN CASE STUDY KPP PRATAMA SUKOHARJO YEAR
2009-2010
To carry out general administration and implementation of development required a relatively large fund, one government-owned funding source is from tax. Taxation in economical terms is a transfer of economic resources from the private sector into the government sector while juridically in accordance with the Constitution of the tax is a contribution that can be imposed The problem faced by Indonesia is the increase in tax revenue every year is not followed by the tax ratio increase as expected. Optimization of tax revenue is always associated with the GDP in a ratio called the tax ratio. Tax Ratio is the ratio between the amount of tax revenue to Gross Domestic Product of a country. Average tax ratio is owned by Indonesia since the 1985-1999 is 11.31%, well below Singapore (22.24%), Malaysia (20.17%), Thailand (17.28%) and Philippines (14%) . Our tax ratio in 2010 is estimated to reach 12.4 percent of GDP. Tax ratio of 2010 was higher than in 2009 which reached 12 percent, but lower than in 2008 which reached 13.3 percent. The low tax ratio is of course a separate note. In 2007, the government never makes the target tax ratio at the end of 2009 reached 16 percent. In connection with the use of Tax Ratio indicator to determine the level of performance measures of taxation has long been criticized by some economists. Not valid tax ratio as a measure of the performance of tax revenue then bring the proposal to see the performance of tax revenue through some other indicators, such as Tax Coverage Ratio. Tax Coverage ratio or the ratio between tax revenues compared to the actual potential of existing taxes. Results of research potential exploration of Income Tax and Value Added Tax in Sukoharjo STO set forth in the matrix potential. Where research is conducted on the basis of tax revenue growth rates and levels of contribution to tax revenue per Industrial Classification. In this study the matrix of potential tax revenue is divided into four areas, namely prime areas, potential areas, developed areas and underdeveloped regions. The conclusion of this study was mapping (mapping) of the matrix potential can be determined earlier that the optimization of the security measures of tax revenue either through extensification and intensification of tax.
Keywords: Potential Income Tax and Value Added Tax.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user viii
KATA PENGANTAR
Berkat Tuhan Allah Bapa di Surga penulis persembahkan sebab dengan kekuatannya dan
cinta kasih yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang
berjudul :
“ANALISIS PENGGALIAN POTENSI PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO STUDI KASUS
TAHUN 2009-2010”
Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program
Studi Magister Ekonomi dan Sudi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat segala
keterbatasan kemampuan, pengetahuan maupun literatur yang digunakan. Karena itu
penulis sungguh mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu
sampai selesainya tesis ini. Dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak DR.J.J. Sarungu, MS selaku Ketua Program Magister Ekonomi dan Studi
Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak DR Guntur Riyanto, MS selaku Dosen Pembimbing Tesis.
3. Bapak Drs Kresno Saroso Pribadi, MSi selaku Dosen Pembimbing Tesis.
4. Bapak Drs Yusron Purbatin Hadi, MSi selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sukoharjo.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user ix
5. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan doa dan harapan terbaik buat
saya.
6. Istri dan anakku tercinta yang setiap waktu mendampingi dalam suka dan duka.
7. Saudaraku dan sahabat-sahabatku yang memberikan dukungan moril dan doa.
8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam
kesempatan yang terbatas ini
Sebagai akhir kata penulis hanya bisa berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak pihak yang memerlukannya. Semoga
Allah Bapa di Surga senantiasa memberkati kita semua.
Klaten, Juli 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN............................................................................... ii
HALAMAN PERNYATAAN............................................................................... iv
MOTTO & PERSEMBAHAN............................................................................ v
ABSTRAK ............................................................................................................ vi
ABSTRACT.......................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR.......................................................................................... viii
DAFTAR ISI......................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR............................................................................................ xii
DAFTAR TABEL................................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah..................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 5
C. Tujuan Penelitian .............................................................................................. 7
D. Manfaat Penelitian ............................................................................................ 8
E. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................................ 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 9
A. Pengertian Pajak................................................................................................ 9
B. Fungsi Pajak..................................................................................................... 11
C. Penggolongan Jenis Pajak................................................................................ 13
D. Asas Pemungutan Pajak .................................................................................. 15
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xi
E. Sistem Pemungutan Pajak .............................................................................. 18
F. Pajak Penghasilan .......................................................................................... 19
G. Subyek Pajak Penghasilan ............................................................................. 21
H. Obyek Pajak Penghasilan .............................................................................. 22
I. Jenis Pajak Penghasilan .................................................................................. 21
J. Pajak Pertambahan Nilai ................................................................................. 32
K. Obyek Pajak Pertambahan Nilai .................................................................... 33
L. Mekanisme dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai ............................................. 35
M. Hasil Penelitian Terdahulu ............................................................................ 36
N. Kerangka Pemikiran ...................................................................................... 37
O. Hipotesis ........................................................................................................ 38
BAB III METODE PENELITIAN.................................................................. 39
A. Metode Pendekatan ....................................................................................... 39
B. Lokasi Penelitian ........................................................................................... 39
C. Jenis dan Sumber Data................................................................................... 39
D. Definisi Operasional Variabel........................................................................ 40
E. Tehnik Analisis Data....................................................................................... 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ 44
A. Gambaran penerimaan pajak nasional............................................................ 47
B. Gambaran penerimaan pajak KPP Pratama Sukoharjo................................... 53
C. Gambaran Organisasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Sukoharjo............... 55
D. Gambaran Kabupaten Sukoharjo.................................................................... 59
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xii
E. Gambaran Kabupaten Wonogiri..................................................................... 61
F. Analisis penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo...................................... 62
BAB V PENUTUP............................................................................................. 100
1. Kesimpulan ................................................................................................... 100
2. Saran ............................................................................................................. 101
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 103
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar : 3.1 Matrik Potensi................................................................................ 44
Gambar : 4.1 Grafik Penerimaan Pajak dan Tax Ratio Tahun 2005-2010........... 48
Gambar : 4.2 Bagan organisasi KPP Pratama Sukoharjo.................................... 58
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xiv
DAFTAR TABEL
Tabel : 4.1 Perkembangan penerimaan PPh Migas dan Non Migas ................... 50
Tabel : 4.2 Perkembangan PPh Non Migas Sektoral........................................... 51
Tabel : 4.3 Perkembangan PPN dan PPnBM 2005-2010..................................... 53
Tabel : 4.4 Penerimaan pajak per KLU KPP Pratama Sukoharjo 2010.............. 54
Tabel : 4.5 Penerimaan pajak per KLU KPP Pratama Sukoharjo 2009............... 55
Tabel : 4.6 Data PDB Kabupaten Sukoharjo ...................................................... 60
Tabel : 4.7 APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009........................................... 62
Tabel : 4.8 Benchmark tingkat pertumbuhan dan kontribusi per KLU............... 62
Tabel : 4.9 Perkembangan penerimaan PPh KLU Pertanian, Peternakan.............
Kehutanan dan Perikanan Tahun 2008-2010........................................ 64
Tabel : 4.10 Perkembangan penerimaan PPN KLU Pertanian, Peternakan..........
Kehutanan dan Perikanan Tahun 2008-2010....................................... 65
Tabel : 4.11 Perkembangan penerimaan PPh KLU Penggalian dan ....................
Pertambangan Tahun 2008-2010........................................................ 67
Tabel : 4.12 Perkembangan penerimaan PPN KLU Penggalian dan ...................
Pertambangan Tahun 2008-2010........................................................ 68
Tabel : 4.13 Perkembangan penerimaan PPh KLU Industri pengolahan .............
Tahun 2008-2010.............................................................................. 70
Tabel : 4.14 Perkembangan penerimaan PPN KLU Industri pengolahan ...........
Tahun 2008-2010.............................................................................. 71
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xv
Tabel : 4.15 Perkembangan penerimaan PPh KLU Listrik, Gas dan Air ............
Tahun 2008-2010.............................................................................. 73
Tabel : 4.16 Perkembangan penerimaan PPN KLU Listrik, Gas dan Air ...........
Tahun 2008-2010.............................................................................. 74
Tabel : 4.17 Perkembangan penerimaan PPh KLU Konstruksi ...........................
Tahun 2008-2010.............................................................................. 76
Tabel : 4.18 Perkembangan penerimaan PPN KLU Konstruksi ..........................
Tahun 2008-2010.............................................................................. 77
Tabel : 4.19 Perkembangan penerimaan PPh KLU Perdagangan, Hotel .............
dan Restoran Tahun 2008-2010........................................................ 79
Tabel : 4.20 Perkembangan penerimaan PPN KLU Perdagangan, Hotel ............
dan Restoran Tahun 2008-2010........................................................ 80
Tabel : 4.21 Perkembangan penerimaan PPh KLU Pengangkutan dan ...............
Telekomunikasi Tahun 2008-2010................................................... 82
Tabel : 4.22 Perkembangan penerimaan PPN KLU Pengangkutan dan ..............
Telekomunikasi Tahun 2008-2010................................................... 83
Tabel : 4.23 Perkembangan penerimaan PPh KLU Keuangan, Real Estate ........
dan Jasa Perusahaan Tahun 2008-2010............................................ 85
Tabel : 4.24 Perkembangan penerimaan PPN KLU Keuangan, Real Estate .......
dan Jasa Perusahaan Tahun 2008-2010............................................ 86
Tabel : 4.25 Perkembangan penerimaan PPh KLU Jasa Lainnya .....................
Tahun 2008-2010................................................................................ 88
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xvi
Tabel : 4.26 Perkembangan penerimaan PPN KLU Jasa Lainnya ....................
Tahun 2008-2010................................................................................ 89
Tabel : 4.27 Perkembangan penerimaan PPh KLU Kegiatan yang belum ........
Jelas Batasannya Tahun 2008-2010.................................................... 91
Tabel : 4.28 Perkembangan penerimaan PPN KLU Kegiatan yang belum .........
Jelas Batasannya Tahun 2008-2010.................................................... 92
Tabel : 4.29 Matrik potensi penerimaan PPh per KLU........................................ 94
Tabel : 4.30 Matrik potensi penerimaan PPN per KLU....................................... 96
Tabel : 4.31 Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Triwulan Tahun 2008............ 97
Tabel : 4.32 Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Triwulan Tahun 2009............ 98
Tabel : 4.33 Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Triwulan Tahun 2010............ 98
Tabel : 4.34 Proyeksi penerimaan Pajak Seluruhnya per KLU.......................... 99
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Untuk menyelenggarakan Pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan
diperlukan dana yang relatif besar, salah satu sumber dana yang dimiliki pemerintah
adalah dari pemungutan pajak. Pajak dalam pengertian ekonomis merupakan pengalihan
sumber ekonomis dari sektor swasta ke sektor pemerintah sedangkan secara yuridis
sesuai dengan Undang-Undang Dasar pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan karakteristik pajak merupakan :
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan
perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi "pajak
dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam
undang-undang."
2. Pembayaran pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi
perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung dalam arti bahwa
pembayar pajak tidak bisa langsung menikmati hasil dari pembayarannya. Hasil
pembayaran pajak baru bisa dinikmati oleh masayarakat ketika negara
mendistribusikan lewat pembangunan fasilitas fasilitas masayarakat.
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan mengandung
maksud bahwa apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Menurut data APBN penerimaan pajak merupakan sumber utama dari pembiayan
negara selain sektor migas. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara
yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Secara umum pajak
memiliki beberapa fungsi :
1. Fungsi anggaran (budgetair) yaitu pajak sebagai sumber pendapatan negara,
pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi mengatur (regulator) mengandung maksud bahwa dengan Pajak
pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai instrumen untuk
mencapai tujuan negara.
3. Fungsi stabilitas (Stabilisator) artinya dengan adanya pajak, pemerintah
memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas
harga (Kebijakan Fiskal).
4. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan
digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.
Pajak memiliki peran yang vital dalam perekonomian suatu negara tak terkecuali di
Indonesia, hal ini bisa dilihat dari persentase penerimaan negara dalam APBN dari tahun
ke tahun yang terbesar adalah dari sektor penerimaan pajak. Tidak hanya karena
kontribusinya yang tinggi bagi penerimaan APBN, tetapi pajak juga bisa menjadi
instrumen kebijakan fiskal yang efektif dan efisien dalam mengarahkan kebijakan
perekonomian. Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan
pajak tahun 2009 yang dikelola Ditjen Pajak (termasuk PPh Migas) hingga 31 Desember
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
2009 mencapai Rp 565,77 triliun. Sementara itu, target penerimaan pajak Ditjen Pajak
dalam APBN 2009 mencapai Rp 577,4 triliun, berarti masih kurang (Shortfall) Rp 11,6
triliun. Total target penerimaan perpajakan (termasuk penerimaan perpajakan dari Ditjen
Bea Cukai) pada APBN 2009 mencapai Rp 652 triliun atau sekitar 75 persen dari
Penerimaan Dalam Negeri atau sekitar 65,2 persen dari volume APBN 2009.
Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap
tahun tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio sesuai dengan yang diharapkan. Dalam
menghitung penerimaan pajak faktor yang tidak bisa lepas adalah besarnya produk
domestik bruto (PDB) dari negara. Optimalisasi penerimaan pajak selalu dikaitkan
dengan PDB dalam sebuah rasio yang disebut tax ratio. Tax Ratio adalah perbandingan
antara penerimaan pajak dengan besarnya Produk Domestik Bruto dari suatu negara. Tax
Ratio juga bisa menjadi parameter untuk melihat seberapa produktif sistem perpajakan
suatu negara dalam mengumpulkan penerimaan negara, dimana semakin tinggi atau
rendah nilai tax ratio, menjadi tolok ukur semakin maju atau rendah sistem perpajakan
negara tersebut. Idealnya, setiap peningkatan PDB atau adanya pertumbuhan ekonomi,
penerimaan pajak juga harus meningkat. Saat ini Indonesia memiliki rasio pajak
terendah kedua setelah Myanmar diantara negara-negara Asean. Rata-rata rasio pajak
yang dimiliki Indonesia semenjak 1985-1999 adalah 11,31%, jauh di bawah Singapura
(22,24%), Malaysia (20,17%), Thailand (17,28%) dan Filipina (14%). Tax ratio pada
2010 diperkirakan mencapai 12,4 persen terhadap PDB. Tax ratio 2010 ini lebih tinggi
dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 12 persen, tetapi lebih rendah dibandingkan
tahun 2008 yang mencapai 13,3 persen. Masih rendahnya tax ratio ini tentunya menjadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
catatan tersendiri. Pada 2007, pemerintah pernah membuat target tax ratio pada akhir
2009 mencapai 16 persen. Berkaitan dengan pemakaian indikator Tax Ratio untuk
mengetahui tingkat ukuran kinerja perpajakan sudah sejak lama mendapat kritikan dari
beberapa pengamat ekonomi salah satunya Iman Sugema (Majalah Tempo, 7 September
2004), dimana Iman Sugema mempertanyakan ukuran keberhasilan ini bila hanya
berdasarkan angka penerimaan pajak. Karena menurut Iman Sugema, hal itu tak
diimbangi pertumbuhan tax ratio yang relatif konstan pada kisaran 13% dari PDB.
Sugema (2004) juga mempertanyakan penerimaan pajak yang tinggi tetapi berorientasi
terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa selama
masa Orde Baru, tax ratio sebesar 7,4 persen namun pertumbuhan ekonomi mencapai
6,1 persen. Saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid rasio pajak mencapai 10,7
persen dari PDB dan pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4,8 persen. Pada saat
pemerintahan Presiden Megawati, saat rasio pajak mencapai 13,5 persen, pertumbuhan
ekonomi justru terus turun mencapai 4,2 persen. Tidak validnya tax ratio sebagai ukuran
kinerja penerimaan pajak kemudian memunculkan usulan untuk melihat kinerja
penerimaan pajak melalui beberapa indikator lain, antara lain Tax Coverage Ratio. Tax
Coverage ratio atau perbandingan antara penerimaan pajak dibanding potensi pajak
yang sebenarnya ada, menggambarkan tingkat kejujuran wajib pajak dalam menjalankan
kewajibannya. Rendahnya nilai tax coverage ratio mengindikasikan adanya banyak
kewajiban pajak yang lolos dari penjaringan pajak. Dalam tesis ini hanya berkonsentrasi
pada penggalian potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) karena untuk Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan
dilimpahkan ke Pemerintah Daerah sebagai Pajak Daerah.
Berawal dari masalah ini maka penelitian ini mengambil judul “ ANALISIS
PENGGALIAN POTENSI PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO STUDI KASUS
TAHUN 2009-2010 “
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan kewenangan pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu
Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
1. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada
pemerintah pusat. Yang termasuk dalam pajak pusat adalah : Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan
Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Materai,
Cukai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB).
2. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada
pemerintah daerah. Pajak Daerah ini dibedakan menjadi 2 (dua) lagi yaitu pajak
daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah tingkat II (kabupaten). Yang
termasuk pajak daerah tingkat I (propinsi) adalah Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
KBm) dan Kendaraan diatas air dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam
pajak daerah tingkat II (kabupaten) adalah Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak
Reklame, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain.
Kewenangan pemungutan pajak pusat dilakukan oleh pemerintah pusat melalui
Departemen Keuangan yang dilaksanakan secara teknis oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Sebagai institusi yang menangani pemungutan
pajak pusat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo memilki kewenangan melakukan
pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PpnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea
Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). Dalam
melaksanakan kewajiban pemungutan pajak KPP Pratama Sukoharjo mempunyai target
penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Pajak. Untuk
mencapai target penerimaan pajak perlu dilakukan penggalian seluruh potensi pajak yang
ada di wilayah kerja KPP Pratama Sukoharjo. Penggalian potensi pajak dalam penelitian
ini dilakukan dengan meneliti potensi potensi pajak berdasarkan Klasifikasi Lapangan
Usaha (KLU). Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam
tesis ini adalah :
1. Bagaimana melakukan pemetaan (mapping) potensi Pajak Penghasilan (PPh)
dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
dalam setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) di KPP Pratama Sukoharjo
guna meningkatkan penerimaan pajak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
2. Seberapa besar potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai
dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam setiap Klasifikasi Lapangan
Usaha (KLU) yang belum tergali oleh KPP Pratama Sukoharjo dan hambatan
hambatan apa yang timbul sehingga ditemukan solusi yang tepat guna
meningkatkan penerimaan pajak
3. Bagaimana proyeksi penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
di KPP Pratama Sukoharjo di masa mendatang.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai :
1. Untuk mengetahui potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai
dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam setiap Klasifikasi Lapangan
Usaha (KLU) yang ada di wilayah KPP Pratama melalui mapping potensi dengan
analisis tingkat pertumbuhan dan tingkat kontribusi pajak.
2. Untuk mengetahui matrik potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam setiap
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdiri dari empat daerah yaitu daerah
prima, daerah potensial, daerah berkembang dan daerah terbelakang.
3. Untuk mengetahui proyeksi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) di masa mendatang setiap Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU) di KPP Pratama Sukoharjo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat :
1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi KPP Pratama Sukoharjo mengenai
potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) dalam setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).
2. Sebagai informasi terhadap KPP Pratama Sukoharjo mengenai apakah masih
terdapat potensi potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai
dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam setiap Klasifikasi Lapangan
Usaha (KLU) yang belum dilakukan sehingga dapat dibuat proyeksi penerimaan
pajak di tahun-tahun mendatang
E. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penulisan ini hanya berkonsentrasi pada penggalian potensi Pajak
Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) karena untuk Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan atau Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah
sebagai Pajak Daerah .
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pajak
Sejak masa penjajahan kolonial Belanda masyarakat kita sudah mengenal pajak
sebagai contoh dahulu terdapat pajak tanah, pajak hasil bumi, pajak perseroan dan lain
lain. Seiring perkembangan sejarah Bangsa Indonesia peranan pajak dalam membiayai
pengeluaran negara semakin besar sehingga diperlukan Undang Undang dan peraturan
pelaksanaannya.
Sebenarnya apakah definisi dari pajak? berbagai ahli hukum mencoba
menggambarkan definisi pajak antara lain Adriani (1989) menyatakan :
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Adriani adalah seorang guru besar yang mengajar hukum pajak di Universitas
Amsterdam dan Pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation. Soemitro
(1992) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, yang terdapat
juga dalam bukunya Brotodiharjo (1989) yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Pajak
memberikan pengertian pajak sebagai berikut:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan artinya: bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan;
terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukan jasa timbal balik tertentu, seperti
halnya dengan retribusi.
Menurut Anderson, WH yang disampaikan oleh Anshari Setia Negara (2006) dalam
Pengantar Hukum Pajak memberikan pengertian tentang pajak adalah sebagai berikut :
Tax is compulsory contribution, levied by the state (in the broad sense) upon person’s property income and privileges for purposes of defraying the expenses of government”. (Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada Negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah)
sedangkan pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Dari pengertian definisi diatas dapat dijelaskan bahwaterdapat karakteristik dari
Pajak antara lain :
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan
perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi :
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dalam undang-undang.
2. Pembayaran pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi
perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung dalam arti bahwa
pembayar pajak tidak bisa langsung menikmati hasil dari pembayarannya. Hasil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
pembayaran pajak baru bisa dinikmati oleh masayarakat ketika negara
mendistribusikan lewat pembangunan fasilitas fasilitas masayarakat.
3. Pemungutan pajak bersifat memaksa. Pajak dapat dipaksakan mengandung
maksud bahwa apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan
4. Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Dalam arti uang hasil pajak yang terkumpul digunakan pemerintah untuk
membiayai pembangunan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, sarana
dan prasarana, subsidi dan membiayai gaji pegawai dan lain sebagainya.
B. Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan
karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak
mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
1. Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin negara dan
melaksanakan pembangunan, Negara. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan
pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja
pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan
pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan
dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang
semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
2. Fungsi mengatur (regulator)
Dengan Pajak pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai
instrumen untuk mencapai tujuan negara. Misalnya dalam rangka menciptakan
penanaman modal asing dan dalam negeri dapat diberikan berbagai macam
fasilitas keringanan pajak, stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, kebijakan tarif dan peraturan rangka melindungi produksi dalam
negeri, penetapan bea masuk dan cukai.
3. Fungsi stabilitas (Stabilisator)
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan
yang berhubungan dengan stabilitas harga (Kebijakan Fiskal) sehingga inflasi
dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif
dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua
kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga
dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
5. Fungsi Demokrasi
Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari nilainilai demokrasi dimana
menyangkut hak dan kewajiban dari negara dan warga negara. Pajak memberikan
kesempatan bagi warga negara untuk turut berpartisipasi dalam membangun
bangsa sefdangkan pemerintah berperan dalam memberikan kemakmuran rakyat.
C. Penggolongan Jenis Pajak
Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, pajak pajak
tersebut dapat digolongkan menurut berbagai macam klasifikasi. Berdasarkan
kewenangan pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan
Pajak Daerah.
1. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada
pemerintah pusat. Yang termasuk dalam pajak pusat adalah : Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan
Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Materai,
Cukai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB).
2. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada
pemerintah daerah. Pajak Daerah ini dibedakan menjadi 2 (dua) lagi yaitu pajak
daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah tingkat II (kabupaten). Yang
termasuk pajak daerah tingkat I (propinsi) adalah Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
KBm) dan Kendaraan diatas air dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam
pajak daerah tingkat II (kabupaten) adalah Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak
Reklame, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain.
Berdasarkan titik berat pengenaannya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Subyektif
dan Pajak Obyektif
1. Pajak Subyektif
Adalah pajak yang pengenaannya menitikberatkan pada pertimbangan diri orang
atau badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subyektif dimulai dengan
menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat obyektifnya.
Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Obyektif
Adalah pajak yang pengenaannya menitikberatkan pada pertimbangan obyek
yang dikenakan Pajak. Pajak Obyektif dilakukan dengan menetapkan obyeknya
baru kemudian dicari subyektifnya (Wajib Pajak). Contohnya adalah Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah
(PPN dan PPn BM).
Berdasarkan sifat pemungutannya pengenaannya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak
Langsung dan Pajak Tak Langsung
1. Pajak Langsung
Adalah pajak yang pengenaannya dilakukan secara langsung kepada Wajib Pajak
dimana kewajiban pajaknya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
2. Pajak Tak Langsung
Adalah pajak yang pengenaannya bisa dilakukan tidak langsung kepada Wajib
Pajak dimana kewajiban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain
D. Asas Pemungutan Pajak
Demi tercapainya pemungutan pajak yang efektif, efisien dan berkeadilan maka
pemungutan pajak harus memperhatikan asas asas yang memiliki dasar dan landasan
pemungutan pajak. Beberapa ahli mengemukakan teori tentang asas pemungutan pajak
antara lain Adam Smith dalam bukunya yang terkenal dengan judul The Wealth of
Nations mengemukakan asas asa pemungutan pajak yaitu :
1. Asas equality
yang berarti asas keseimbangan dengan kemampuan atas asas keadilan
pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan
dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap
wajib pajak.
2. Asas Certainty
Mengandung arti asas kepastian hukum dimana semua pungutan pajak harus
berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai
sanksi hukum.
3. Asas Convenience of payment
Yaitu asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan
mengandung arti pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau
saat yang paling baik misalnya saat wajib pajak menerima penghasilan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
4. Asas Efficiency
Yaitu asas efisien atau asas ekonomis dimana biaya yang dikeluarkan untuk
pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya
pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
5. Asas Certainty mengandung arti asas kepastian hukum dimana semua pungutan
pajak harus berdasarkan Undang- Undang sehingga bagi yang melanggar akan
dapat dikenai sanksi hukum. Asas Certainty mengandung arti asas kepastian
hukum dimana semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang- Undang
sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
Menurut Langen (1975) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :
1. Asas daya pikul
Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya
penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak
yang dibebankan.
2. Asas manfaat
Pajak yang dipungut oleh negara harus dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan
yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas Kesejahteraan
Pajak yang dipungut oleh negara harus dapat digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
4. Asas kesamaan
Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang
lain harus mendapat perlakuan yang sama atau dikenakan pajak yang sama.
5. Asas beban yang sekecil-kecilnya
Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika
dibandinglan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib
pajak.
Dilihat dari kewenangan negara dalam memungut pajak terhadap warga negara terdapat
beberapa asas yang dapat dipakai sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk
mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang
paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:
1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan
Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang
diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan
perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di
negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.
Dimana tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu
berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem
pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili
(kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang
diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
2. Asas sumber
Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila
penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang
pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara
itu. Dimana tidak melihat status dari orang atau badan yang memperoleh
penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek
pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas (nationality/citizenship principle).
Dalam asas ini landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari
orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Tidak dilihat dari mana
penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Sistem pengenaan pajak
berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas
nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.
E. Sistem Pemungutan Pajak
Secara garis besar sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 cara
yaitu :
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Karakteristuk official assessment system adalah wewenang untuk menentukan
besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System
Self assessment terdiri dari kata self yang artinya sendiri dan to assess yang
artinya menilai, menghitung, manaksir, dengan demikian self assessment berarti
menghitung sendiri dalam hal ini adalah kewajiban perpajakannya. Self
assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kewajiban
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak.
F. Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dasar hukum
pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
tahun 2008. Pajak penghasilan (PPh) adalah termasuk dalam jenis pajak pusat, pajak
langsung dan pajak subyektif. Sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan
(UU PPh) dikatakan bahwa yang menjadi Subyek pajak adalah :
1. a. Orang pribadi;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak;
2. badan;
3. bentuk usaha tetap
Berdasarkan pasal 1 butir 3 UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan yang dikenal sebagai UU KUP pengertian Badan didefinisikan
sebagai sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa,organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Sedangkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
1. tempat kedudukan manajemen;
2. cabang perusahaan;
3. kantor perwakilan;
4. gedung kantor;
5. pabrik;
6. bengkel;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
7. gudang;
8. ruang untuk promosi dan penjualan;
9. pertambangan dan penggalian sumber alam;
10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
11. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan;
12. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
13. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang
dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan;
14.orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
15.agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di
Indonesia; dan
16.komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan
oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui
internet.
G. Subyek Pajak Penghasilan
Menurut pasal 2 ayat (2) UU PPh subyek pajak dibedakan menjadi subyek pajak
dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subyek pajak dalam
negeri adalah :
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak
berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Sedangkan yang dimaksud dengan subyek pajak luar negeri adalah :
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk
usaha tetap di Indonesia;
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia.
H. Obyek Pajak Penghasilan
Pengertian penghasilan menurut pasal 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan dirumuskan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh wajib pajak, penghasilan ini diartikan dalam arti yang sangat luas meliputi
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang dimaksud antara lain :
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-undang ;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan
dalam bentuk apa pun;
d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-
pihak yang bersangkutan; dan
e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan
dalam perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan
pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian
utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.
Dari definisi penghasilan yang dirumuskan dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 36
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan tersebut pengertian penghasilan adalah sangat luas sekali,
artinya tidak mempermasalahkan dari mana penghasilan itu diterima atau diperoleh,
apapun nama dan bentuk penghasilan sepanjang menambah kemampuan ekonomis
tercakup dalam pengertian penghasilan. Namun tidak semua penghasilan tersebut
menjadi obyek pajak penghasilan, karena ada beberapa penghasilan menurut ketentuan
pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat
atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dikecualikan dari
obyek pajak pajak penghasilan, yaitu :
1. a. bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para
penerima zakat yang berhak;
b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social
atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau ebagai pengganti
penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau
pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai
wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan
Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
b. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan
yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen)
dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar
kepemilikan saham tersebut;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun
pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana
dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,
firma, dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5
(lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
14. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan
dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan; dan
b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
I. Jenis Pajak Penghasilan
1. Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU Pajak Penghasilan PPh pasal 21 adalah pajak
yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak
orang pribadi dalam negeri. Dalam hal ini pemberi kerja, bendaharawan
pemerintah, dana pensiun atau badan lain, badan, penyelenggara kegiatan yang
membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, uang pensiun, dan lain-lain, dibebani kewajiban
untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah
mereka potong. Pemotongan PPh pasal 21 ini bagi penerima penghasilan atau
pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan
dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun
pajak. Tetrdapat juga penghasilan-penghasilan tertentu pemotongan PPh pasal 21
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
merupakan pemotongan PPh yang bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung
kembali dan diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun
pajak.
2. Pajak Penghasilan Pasal 22
Berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU PPh yang dimaksud PPh pasal 22 adalah pajak
yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran
atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu sehubungan dengan kegiatan
dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dalam hal ini bendaharawan
pemerintah, badan-badan tertentu tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan
pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka pungut.
Pemungutan PPh pasal 22 ini bagi pihak yang dipungut pada umumnya
merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan
dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk transaksi-transaksi
tertentu pemungutan PPh pasal 22 merupakan pemungutan PPh yang bersifat
final, artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dan diperhitungkan dalam
menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23
Berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 23
adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty,
hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud
dalam pasal 21 ayat (1) huruf e, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh
badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib
pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam hal ini pihak yang wajib
membayarkan penghasilan tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan
pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong.
Terdapat pengecualian bahwa tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atas
penghasilan-penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (4).
Pemotongan PPh pasal 23 dalam obyek tertentu ada yang bersifat final.
4. Pajak Penghasilan Pasal 24
Berdasarkan pasal 24 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 24
adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar
negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.
5. Pajak Penghasilan Pasal 25
Berdasarkan pasal 25 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 25
adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh
wajib pajak setiap bulan, yang secara umum dihitung atas dasar PPh yang
terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh
yang telah dipotong (PPh pasal 21, PPh pasal 23) dan atau dipungut (PPh pasal
22) dan PPh yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
bulan dalam bagian tahun pajak.
6. Pajak Penghasilan Pasal 26
Berdasarkan pasal 26 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 26
adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen; bunga termasuk
premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang; royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang
dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar
negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di
Indonesia. Dalam hal ini pihak yang wajib membayarkan penghasilan tersebut
dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan
pajak yang telah mereka potong.
7. Pajak Penghasilan Pasal 29
Berdasarkan pasal 29 UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 29 adalah pajak
kurang dibayar yaitu apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih
besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) UU
PPh, dan harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan
ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT Tahunan disampaikan.
8. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 4 ayat
(2) adalah PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan
lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sukuritas lainnya di bursa efek,
penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta
penghasilan tertentu lainnya, yang pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan
Pemerintah
9. Pajak Penghasilan Pasal 15 Berdasarkan pasal 15 UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 15 adalah pajak
bagi wajib pajak tertentu yang penghasilan netonya dihitung dengan norma
penghitungan khusus yang ditetapkan Menteri Keuangan
J. Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan
Penjualan Atas Barang Mewah pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak
atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang
dilakukan di dalam Daerah Pabean. Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang yang tergolong mewah
dan impor barang yang tergolong mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah. Penggolongan barang yang tergolong mewah
beserta tarif pajaknya ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Peraturan Menteri Keuangan. Ditinjau dari penggolongan pajak PPN dan PPnBM
merupakan pajak obyektif dan pajak tidak langsung.
K. Obyek Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan
Penjualan Atas Barang Mewah yang menjadi obyek PPN adalah :
1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
2. impor Barang Kena Pajak;
3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean;
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari
luar Daerah Pabean. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Pengusaha yang melakukan
penyerahan yang termasuk obyek PPN kecuali pengusaha kecil yang batasannya
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Yang
termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP adalah :
1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut
ketentuan dapat dikreditkan;
6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar
cabang;
7. Penyerahan BKP secara konsinyasi.
Dasar Pengenaan PPN adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung
Pajak yang terutang, dapat berupa Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor,
atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
L. Mekanisme dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Mekanisme penghitungan PPN adalah melalui penghitungan Pajak Keluaran dan
Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Sedangkan Pajak Masukan
adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena
Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena
Pajak. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam
masa pajak yang sama apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar
daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus
disetor oleh Pengusaha Kena Pajak namun apabila dalam suatu masa pajak, Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya
merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau
dikembalikan (Restitusi). Dalam melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak Wajib
Pajak wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi dan pemungutan PPN.
Mekanisme pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu)
kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha
yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
Penggolongan barang yang tergolong mewah beserta tarif pajaknya ditentukan oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
pemerintah melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.
Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian,
mengingat UU PPN menganut azas destination principle dalam pengenaan pajaknya
maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor BKP
adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN.
1. Tarif PPN 10% untuk:
a. Impor BKP;
b. Penyerahan BKP dan atau JKP;
c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean
di Dalam Daerah Pabean.
2. Tarif PPN 0 % untuk ekspor BKP
Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh
persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Ketentuan kelompok dan jenis
barang yang tergolong mewah beserta tarif pajaknya ditentukan oleh pemerintah melalui
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.
M. Hasil Penelitian Terdahulu
Mulyanto (2002) dalam penelitian yang berjudul Potensi Pajak dan Retribusi
Daerah di Kawasan Subasuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah menggunakan analisis
matrik potensi. Haning dan Radianto (2005) dalam risetnya mengenai Potensi Pajak
Daerah di Kota Yogyakarta, menggunakan suatu matrik yang menghubungkan tingkat
pertumbuhan dan kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah. Matriks yang sama juga
digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Hari Adi (2009) dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
penelitian yang berjudul Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil
Terhadap Pendapatan Daerah. Dalam peneltian penggalian potensi Pajak Penghasilan
dan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Sukoharjo ini menggunakan ukuran
tingkat pertumbuhan penerimaan dan tingkat kontribusi penerimaan pajak untuk
dibandingkan dengan benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak. Benchmarking yang diteapkan tadi berupa Benchmarking tingkat
pertumbuhan penerimaan dan Benchmarking tingkat kontribusi penerimaan pajak. Per
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Dari hasil perbandingan dengan Benchmarking
tadi dapat ditentukan matrik potensi berupa kuadran yang terdiri dari daerah prima,
daerah potensial, daerah berkembang dan daerah terbelakang.
N. Kerangka Pemikiran
Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap
tahun tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio sesuai dengan yang diharapkan. Tax Ratio
adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan besarnya Produk Domestik Bruto
dari suatu negara. Saat ini Indonesia memiliki rasio pajak terendah kedua setelah
Myanmar diantara negara-negara Asean. Rendahnya nilai tax ratio ini menunjukkan
bahwa masih banyak potensi potensi pajak yang masih belum tergali. Kondisi ini
mungkin terjadi juga di KPP Pratama Sukoharjo dimana masih ada potensi-potensi
pajak yang belum tergali. Analisis penggalian potensi dalam penelitian ini
menggunakan benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak. Dalam analisis ini potensi penerimaan pajak digali dengan mencari
tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan tingkat kontribusi penerimaan pajak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dalam penelitian ini adalah tingkat
pertumbuhan penerimaan pajak per KLU tahun 2010 yaitu dari perbandingan dengan
tahun sebelumnya dalam prosentase.
Tingkat kontribusi penerimaan pajak dalam penelitian ini adalah tingkat
kontribusi penerimaan pajak per KLU tahun 2010 yaitu prosentase kontribusi
penerimaan pajak per KLU dibandingkan penerimaan pajak seluruhnya.
O. Hipotesis
Hipotesis yang ditegakkan dalam penelitian ini adalah :
1. Diduga melalui penelitian pemetaan (mapping) masih terdapat potensi Pajak
Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam tiap Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU) yang belum tergali di KPP Pratama Sukoharjo.
2. Diduga melalui penelitian matrik potensi Pajak Penghasilan dan Pajak
Pertambahan Nilai dalam tiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) di KPP
Pratama Sukoharjo belum mencapai standar benchmarking seperti yang telah
ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
3. Diduga trend penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai tiap
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) di KPP Pratama Sukoharjo mengalami
kenaikan setiap tahun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan
Dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis
untuk melakukan analisis dari data sekunder yang sudah ada di lapangan. Penelitian
kepustakaan juga dipergunakan untuk melengkapi dan sebagai sumber data yang sangat
membantu untuk melakukan analisis data. Metode yang dilakukan untuk analisis
penggalian potensi pajak dengan menggunakan bencmarking penerimaan per klasifikasi
lapangan usaha yang telah dibentuk oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo yang
beralamat di Jalan Kopral Sayom Ring Road Klaten. Disamping itu juga dilakukan
penelitian lapangan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo untuk
mengetahui kondisi geografis, kependudukan, kegiatan industri, dan kegiatan
perekonomian lainnya.
C. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data
penerimaan pajak dalam setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang bersumber dari
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) KPP Pratama Sukoharjo.
Penerimaan pajak difokuskan pada penerimaan jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
penerimaan PBB maupun BPhTB tidak dilakukan penelitian lebih lanjut karena
berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah akan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah sebagai Pajak Daerah. Data penerimaan
pajak diperoleh dari sistem adminitrasi pajak di KPP Pratama Sukoharjo melalui sistem
Modul Penerimaan Negara (MPN), selanjutnya data tersebut diklasifikasikan
berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan berdasarkan jenis pajak sehingga
dapat diketahui potensi masing masing sektor usaha.
D. Definisi operasional variabel
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Klasifikasi
Lapangan Usaha (KLU), Tingkat Penerimaan Pajak dan Tingkat Kontribusi Penerimaan
Pajak, bencmarking dan matrik potensi penerimaan pajak. Dari variabel-variabel ini
dapat digunakan untuk menentukan matrik potensi penerimaan pajak dalam setiap
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Klasifiksi Lapangan Usaha (KLU)
Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2003 Tanggal 14 Pebruari
2003 pengelompokan KLU dibagi menurut kategori, golongan pokok, golongan,
subgolongan dan kelompok dengan menggunakan kode 5 digit angka.
Berdasarkan Keputusan Dirjen tersebut pengelompokan KLU dibagi menjadi 18
golongan, selanjutnya dari 18 golongan tadi dibagi lagi menjadi beberapa sub
golongan, sektor dan subsektor. 18 golongan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
itu terdiri dari :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
a. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
b. Perikanan
c. Pertambangan dan Penggalian
d. Industri Pengolahan
e. Listrik, Gas dan Air
f. Konstruksi
g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta
Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga
h. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
i. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
j. Perantara Keuangan
k. Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
l. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
m. Jasa Pendidikan
n. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
o. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya
p. Jasa Perorangan
q. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
r. Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya/Tidak Tercakup Dalam Kategori
Dalam perkembangan selanjutnya terdapat beberapa karakteristik yang sama
dalam KLU tersebut sehingga Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan
perencanaan penerimaan penggolongan KLU tersebut hanya dilakukan dalam 10
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
kelompok yaitu :
a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
b. Pertambangan dan Penggalian
c. Industri Pengolahan
d. Listrik, Gas dan Air
e. Konstruksi
f. Perdagangan, Hotel dan Restauran
g. Pengangkutan dan Komunikasi
h. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
i. Jasa Lainnya
j. Kegiatan yang belum jelas batasannya
2. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dalam penelitian ini adalah tingkat
pertumbuhan penerimaan pajak per KLU tahun 2010 yaitu dari perbandingan
dengan tahun sebelumnya dalam prosentase.
3. Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak
Tingkat kontribusi penerimaan pajak dalam penelitian ini adalah tingkat
kontribusi penerimaan pajak per KLU tahun 2010 yaitu prosentase kontribusi
penerimaan pajak per KLU dibandingkan penerimaan pajak seluruhnya
4. Benchmarking
Benchmarking dalam penelitian ini adalah Benchmarking tingkat pertumbuhan
penerimaan pajak dan Benchmarking tingkat kontribusi penerimaan pajak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Benchmarking ini merupakan acuan yang telah diteapkan oleh kantor pusat
Direktorat Jenderal Pajak.
5. Matrik Potensi Penerimaan Pajak
Matrik potensi dalam penelitian ini adalah matrik potensi penerimaan Pajak
Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai berupa kuadran matrik potensi yang
terbagi menjadi empat daerah yaitu daerah prima, daerah potensial, daerah
berkembang dan daerah terbelakang.
E. Tehnik Analisis Data
Dalam penelitian ini dari data penerimaan pajak yang diperoleh dari KPP Pratama
Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yakni
penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai per Klasifikasi Lapangan
Usaha (KLU) lalu dibandingkan dengan standar bencmarking tingkat pertumbuhan dan
bencmarking tingkat kontribusi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak akan diperoleh daerah matrik potensi dari penerimaan pajak berupa
kuadran yang terdiri dari daerah prima, potensial, berkembang dan terbelakang.
1. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan
penerimaan pajak per KLU tahun 2010 yaitu dari perbandingan dengan tahun
sebelumnya dalam prosentase yang dianalisis dengan formula :
Penerimaan Pajak KLU tahun ini - Penerimaan Pajak KLU tahun sebelumnya X 100% Penerimaan Pajak KLU tahun ini
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
2. Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak
Untuk menghitung besarnya kontribusi penerimaan pajak per KLU dengan penerimaan
pajak seluruhya, secara sistematis dianalisis dengan rumus sebagai berikut :
Penerimaan Pajak per KLU X 100% Penerimaan pajak seluruhnya
3. Matrik Potensi Penerimaan Pajak
Matrik potensi penerimaan dianalisis dengan membandingkan tingkat pertumbuhan
penerimaan pajak dan tingkat kontribusi penerimaan pajak dengan standar bencmarking
yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dari perbandingan
tersebut akan diperoleh matrik potensi dari penerimaan pajak berupa kuadran yang
terdiri dari daerah prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Adapun matrik
tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar berikut :
Gambar 3.1 Matrik potensi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Keterangan:
a. Daerah prima (I), apabila tingkat pertumbuhan di atas benchmarking dan tingkat
kontribusinya juga di atas benchmarking. Hal ini berarti bahwa komponen
penerimaan pajak dari KLU tersebut mengalami kemajuan dan berkembang
cepat. Ini merupakan andalan bagi KPP Pratama Sukoharjo karena memberikan
kontribusi yang besar dan pertumbuhannya cenderung stabil. Oleh karena itu
perlu mempertahankan pengelolaannya seperti yang telah dilakukan bahkan
kalau bisa lebih ditingkatkan lagi.
b. Daerah Potensial (II), apabila tingkat pertumbuhan di bawah benchmarking
namun tingkat kontribusinya di atas benchmarking. Komponen penerimaan
pajak dari KLU tersebut berpeluang menjadi andalan bagi pemerintah daerah
karena memberi kontribusi yang besar, namun karena pengelolaan yang kurang
baik maka pertumbuhannya tidak stabil. Untuk itu perlu dilakukan intensifikasi
dan pengeloaan yang lebih giat lagi dari Kantor Pelayanan Pajak.
c. Daerah Berkembang (III), apabila tingkat pertumbuhan di atas benchmarking
namun kontribusinya tidak potensial (di bawah benchmarking). Komponen
penerimaan pajak dari KLU ini bukan merupakan sektor andalan karena
memberikan kontribusi yang sedikit meskipun pertumbuhannya cenderung
tinggi atau meningkat. Melihat pertumbuhannya yang tinggi menunjukkan ada
aktifitas ekonomi yang meningkat dalam area KLU ini sehingga kalau dilakukan
pengelolaan yang strategis dalam area ini mungkin bia menjadi area yang
potensial.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
d. Daerah Terbelakang (IV), apabila tingkat pertumbuhan di bawah benchmarking
dan kontribusinya tidak potensial (di bawah benchmarking). Komponen
penerimaan pajak dari KLU dalam area terbelakang relatif tertinggal jika
dibandingkan KLU yang lain. Perlu penanganan yang lebih efektif untuk
memberdayakan penerimaan dari area ini bisa melalui penciptaan struktur dan
infrastruktur perekonomian atau stimulus usaha dari pemerintah.
4. Proyeksi Penerimaan Pajak
Proyeksi penerimaan pajak dianalisis dengan menggunakan trend pertumbuhan
penerimaan pajak dari Tahun 2008 sampai Tahun 2010. Pertumbuhan penerimaan pajak
tersebut dianalisis dalam tiap triwulan dalam setahun sehingga dapat diketahui trend
pertumbuhan dalam setiap KLU.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Penerimaan Pajak Nasional
Penerimaan sektor pajak secara nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 15,6
persen dalam periode 2005–2009. Beberapa faktor utama yang mendukung
meningkatnya penerimaan perpajakan adalah terciptanya kondisi fundamental
makroekonomi yang cukup stabil dan pelaksanaan kebijakan modernisasi perpajakan,
kepabeanan dan cukai. Dilihat dari sumbernya, penerimaan perpajakan dapat
dikategorikan ke dalam penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan
internasional. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri atas penerimaan pajak penghasilan
(PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan
PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB), cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri
atas bea masuk dan bea keluar. Dalam periode 2005–2009, penerimaan pajak dalam
negeri mengalami pertumbuhan rata-rata 16,0 persen, sedangkan pajak perdagangan
internasional tumbuh rata-rata 5,2 persen.
Penerimaan dari sektor pajak semakin tumbuh dan mampu memberikan
kontribusi yang dominan terhadap penerimaan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan
negara. Dalam tahun 2005 kontribusi penerimaan perpajakan adalah 70,3 persen
menjadi 64,3 persen pada tahun 2006, kemudian 69,5 persen pada tahun 2007 menjadi
67,3 persen pada tahun 2008, dan selanjutnya menjadi 73,2 persen pada tahun 2009.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
Semakin tingginya kontribusi penerimaan perpajakan tersebut menunjukkan bahwa
peranan penerimaan perpajakan menjadi sangat strategis sebagai sumber pendanaan
pembangunan.
Gambar 4.1
Grafik Penerimaan Pajak dan Tax Ratio Tahun 2005-2010
Pemerintah telah melakukan reformasi di sektor perpajakan nasional melalui tiga bidang
yaitu Reformasi Administrasi Pajak, Reformasi Peraturan Perundang-undangan dan
Reformasi Bidang Pengawasan dan Penggalian Potensi.
Reformasi di bidang administrasi yang telah dilakukan adalah pembentukan 331
Kantor Pelayanan Pajak Modern yang terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Untuk
selajutnya dilakukan reformasi sampai jilid III yang difokuskan pada peningkatan
sumber daya manusia yang meliputi peningkatan integritas, profesionalisme, teamwork
dan inovasi. Sedangkan dalam sektor pelayanan kepada Wajib Pajak diluncurkan
program Project For Indonesia Tax Administration Reform (PINTAR) yang bertujuan
untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan melaksanakan good
governance melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jenderal
Pajak.
Reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan dilakukan melalui
amendemen tiga undang-undang di bidang perpajakan, yaitu: (1) Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2) Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi dilakukan melalui
pembangunan suatu metode pengawasan dan penggalian potensi penerimaan pajak yang
terstruktur, terukur, sistematis, standar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode
tersebut dikembangkan sejak awal tahun 2007 mencakup kegiatan mapping, profiling,
dan benchmarking.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) mengalami pertumbuhan rata-rata 16,0
persen dalam periode 2005−2009. Dalam periode tersebut, nominal penerimaan PPh
meningkat dari Rp175,5 triliun menjadi Rp317,6 triliun. Dilihat dari komposisinya,
penerimaan PPh migas memberikan kontribusi rata-rata sebesar 19,7 persen, sedangkan
PPh nonmigas 80,3 persen. Penerimaan PPh migas selama tahun 2005−2009 mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 9,2 persen sedangkan realisasi penerimaan PPh nonmigas
mengalami pertumbuhan rata-rata 17,5 persen.
Tabel 4.1 Perkembangan penerimaan PPh Migas dan Non Migas Tahun 2005-2010
Sumber : Kementerian Keuangan RI
Selama periode 2005–2009, realisasi penerimaan PPh nonmigas didominasi oleh sektor
keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, serta sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebagai kontributor utama dengan rata-rata kontribusi
masing-masing sebesar 28,9 persen, 25,1 persen dan 9,9 persen. Pertumbuhan rata-rata
dalam kurun waktu 2005–2009 untuk sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan
adalah 17,3 persen, untuk sektor industri pengolahan 16,6 persen, dan sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,0 persen.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
Tabel 4.2 Perkembangan PPh Non Migas Sektoral Tahun 2003-2010
Sumber : Kementerian Keuangan RI
Dalam Tahun 2010 sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan
diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 8,9, penurunan tersebut terutama
disebabkan oleh turunnya suku bunga Bank Indonesia yang mengakibatkan net interest
margin (NIM) bank mengalami penurunan. Rata-rata suku bunga untuk semester I tahun
2010 adalah 6,5 persen, atau menurun jika dibandingkan dengan rata-rata suku bunga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
pada semester I tahun 2009 sebesar 7,75 persen. Sementara itu, pada tahun 2010, sektor
industri pengolahan diperkirakan akan meningkat sebesar 29,7 persen bila dibandingkan
dengan nilainya pada tahun 2009. Kenaikan ini terutama didukung oleh pertumbuhan
sektor industri pengolahan. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran
diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 18,5 persen dibandingkan tahun 2009.
Penerimaaan PPN dan PPnBM selama periode 2005–2009 mengalami
pertumbuhan rata-rata 17,5 persen. Secara komposisi, PPN dan PPnBM dalam negeri
tumbuh rata-rata 23,8 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan PPN dan PPnBM
impor yang tumbuh rata-rata 8,8 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009,
target pada tahun 2010 tersebut meningkat Rp 69,9 triliun atau 36,2 persen. Peningkatan
terutama terjadi pada PPN dan PPnBM impor dengan pertumbuhan 50,4 persen, jauh
lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan negatif.
Secara umum, peningkatan PPN dan PPnBM impor tersebut sejalan dengan
meningkatnya volume perdagangan dunia, yang berimbas pada meningkatnya kegiatan
ekspor-impor Indonesia. Di sisi lain, penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri
mengalami pertumbuhan sebesar 28,8 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun
sebelumnya. Salah satu faktor yang mengakibatkan melemahnya pertumbuhan PPN dan
PPnBM dalam negeri ini adalah rendahnya konsumsi pemerintah. Pada periode yang
sama tahun sebelumnya, realisasi konsumsi Pemerintah cukup tinggi sebagai akibat
dilaksanakannya kegiatan Pemilu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Tabel 4.3 Perkembangan PPN dan PPnBM Tahun 2005-2010
B. Gambaran Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo
Sebagai institusi pengelola pajak dibawah Kementerian Keuangan dan Direktorat
Jenderal Pajak KPP Pratama Sukoharjo mengemban kewajiban untuk memenuhi target
penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KPP Pratama Sukoharjo secara
resmi mulai beroperasi pada tanggal 30 Oktober 2007 setelah dilakukan reformasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
birokrasi di dalam Kementerian Keuangan, dimana merupakan hasil pemecahan
organisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Klaten. Dalam penelitian ini data penerimaan
pajak yang dilakukan penelitian adalah Tahun 2009 dan Tahun 2010. Gambaran
penerimaan pajak KPP Pratama Sukoharjo berdasarkan KLU selama Tahun 2009 dan
Tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Per KLU KPP Pratama Sukoharjo Tahun 2010
KATEGORI KETERANGAN JUMLAH PAJAKA Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 99,138,172B Perikanan 0C Pertambangan dan Penggalian 69,875,682D Industri Pengolahan 181,829,196,430E Listrik, Gas dan Air 1,428,047,349F Konstruksi 21,004,875,939G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang 32,730,347,647
Keperluan Pribadi dan Rumah TanggaH Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 463,541,658I Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 18,233,698,417J Perantara Keuangan 30,502,154,894K Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan 16,675,074,340L Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 51,904,160,233M Jasa Pendidikan 2,196,899,249N Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,751,898,820O Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya 1,418,015,396P Jasa Perorangan 0Q Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya 2,602,493,010X Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya/Tidak Tercakup Dalam Kategori 20,582,696,169
TOTAL 386,492,113,405
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Tabel 4.5 Penerimaan Pajak Per KLU KPP Pratama Sukoharjo Tahun 2009
C. Gambaran Organisasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Sukoharjo
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo berdiri berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 Tanggal 31 Mei 2007 jo Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor 141/PJ/2007 Tanggal 3 Oktober 2007. Pendirian KPP
Pratama Sukoharjo merupakan hasil pemecahan organisasi dari Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Klaten adalah implikasi dari penerapan sistem administrasi pajak modern
sebagai bagian dari reformasi birokrasi sektor keuangan. Wilayah kerja KPP Pratama
KATEGORI KETERANGAN JUMLAH PAJAKA Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 103,694,638B Perikanan 0C Pertambangan dan Penggalian 95,631,229D Industri Pengolahan 154,376,838,375E Listrik, Gas dan Air 1,180,376,320F Konstruksi 22,495,493,162G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang 27,548,012,203
Keperluan Pribadi dan Rumah TanggaH Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 591,638,094I Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 20,574,980,049J Perantara Keuangan 29,794,313,144K Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan 15,062,547,966L Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 32,080,684,665M Jasa Pendidikan 1,487,229,898N Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,506,567,133O Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya 545,841,259P Jasa Perorangan 1,604,402,754Q Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya 0X Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya/Tidak Tercakup Dalam Kategori 14,148,308,673
TOTAL 326,196,559,562
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Sukoharjo meliputi Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Dalam struktur
organisasi di KPP Pratama Sukoharjo terdiri dari beberapa seksi dan bagian yang dibagi
berdasarkan fungsinya yaitu :
a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Melakukan pengawasan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak serta
memberikan advise (konsultasi) yang diperlukan Wajib Pajak dalam melakukan
kewajiban pajaknya. Di dalam seksi pengawasan dan konsultasi ini terdiri darai
para Account Representative (AR) yang melakukan tugas sebagai pembimbing
wajib pajak sekaligus memberikan pelayanan semua kebutuhan wajib pajak.
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Merupakan pusat data base dari Wajib Pajak yang mengelola data dan alat
keterangan yang terintegrasi melalui sistem informasi pajak yang disimpan
menjadi master file Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi
Pengolahan Data dan Informasi dibekali dengan sistem komputerisasi (IT) yang
modern dan terkoneksi dengan kantor pusat Ditjen Pajak serta Bank Persepsi
untuk mengawasi pembayaran pajak.
c. Seksi Ekstensifikasi
Melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dengan memanfaatkan data
internal maupun data eksternal dan melaksanakan administrasi pendataan dan
penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
d. Seksi Pelayanan
Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
yang menerima pelaporan SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, melayani
pendaftaran NPWP, Pelayanan PBB maupun pelayanan lainnya kepada Wajib
Pajak. Seksi Pelayanan merupakan representasi dari kantor yang bersangkutan
sehingga dalam melayani wajib pajak senantiasa harus bersikap ramah, santun
dan profesional.
e. Seksi Penagihan
Bertugas melakukan administrasi tunggakan Wajib Pajak dan secara aktif
melakukan tindakan pencairan atas ketetapan pajak yang harus di bayar Wajib
Pajak. Dalam seksi penagihan ini terdapat juru sita pajak Negara yang
berwenang melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa sampai
dengan tindakan melakukan pelelangan.
f. Seksi Pemeriksaan
Melaksanakan administrasi atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan
sesuai kriteria yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak
g. Sub Bagian Umum
Melaksanakan fungsi internal untuk mendukung kinerja kantor berupa layanan
kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor.
h. Fungsional Pemeriksa
Fungsional Pemeriksa merupakan jabatan fungsional yang bertugas melakukan
pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
Secara grafis bagan struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo
dapat dilihat sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
Gambar 4.2 Bagan organisasi KPP Pratama Sukoharjo
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
↓KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II
↓KPP PRATAMA SUKOHARJO
SUB BAGIAN UMUM
SEKSI PELAYANAN SEKSI EKSTENSIFIKASI
SEKSI PENGOLAHAN DATA SEKSI PENGAWASAN
DAN INFORMASI DAN KONSULTASI I
SEKSI PENAGIHANSEKSI PENGAWASAN
DAN KONSULTASI II
SEKSI PENYULUHAN DAN SEKSI PEMERIKSAAN
KONSULTASI PERPAJAKAN
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
D. Gambaran Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Sukoharjo terletak di bagian tenggara propinsi Jawa Tengah dengan
luas wilayah 446,666 ha , yang secara geografis terletak antara 110.42’06,79″-110.
57’33,7″ Bujur Timur dan 7'32’17″-7'49’32″ Lintang Selatan. Keadaan topografi/geologi
berupa daerah yang datar teretak di ketinggian 80-125m diatas permukaan laut. Secara
administratif mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Surakarta,
sebelah timur dengan Karanganyar, sebelah barat dengan Wonogiri dan Klaten dan
sebelah selatan dengan DIY.
pada tahun 2005 jumlah penduduknya tercatat 821.213 jiwa yang terdiri dari
405.831 penduduk laki-laki dan 415.382 penduduk perempuan. Kabupaten Sukoharjo
merupakan wilayah agraris sektor pertanian tanaman pangan yang sedang bergerak ke
sector industri dan perdagangan ,sehingga penyediaan lapangan kerja terbesar terdapat
disektor pertanian ,industri dan perdagangan. Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12
Kecamatan yaitu Kecamatan Weru, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Kartasuro,
Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Langenharjo, Kecamatan Bulu,
Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Gatak dan
Kecamatan Sukoharjo. Produk Domestik Bruto Kabupaten Sukoharjo dari Tahun 2004
sampai dengan Tahun 2009 selalu mengalami peningkatan. PDB terbesar disumbang dari
sektor industri pengolahan, disusul sektor perdagangan, hotel dan restauran serta sektor
pertanian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
Tabel 4.6 Data PDB Kabupaten Sukoharjo (Sumber BPS)
2004 2005 2006 2007 2008* 2009**Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008* 2009**
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 329,125 364,169 433,223 541,932 716,065 858,252a. Tanaman Bahan Makanan 165,558 181,332 214,346 265,091 349,795 418,964b. Tanaman Perkebunan 49,631 56,434 63,401 81,664 105,969 112,522c. Peternakan 40,635 44,203 51,075 61,325 82,676 104,040d. Kehutanan 20,290 22,562 30,066 36,154 40,375 44,952e. Perikanan 53,011 59,639 74,335 97,697 137,250 177,774
2. Pertambangan & Penggalian 205,252 309,014 366,521 440,610 540,605 591,532a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 118,485 177,606 200,082 234,162 282,120 253,223b. Pertambangan Bukan Migas 65,122 104,599 130,716 160,267 195,659 254,764c. Penggalian 21,645 26,809 35,723 46,180 62,826 83,545
3. Industri Pengolahan 644,343 760,361 919,539 1,068,654 1,380,713 1,480,905a. Industri Migas 94,263 138,441 172,095 182,324 242,043 213,7071). Pengilangan Miyak Bumi 59,062 89,630 117,952 122,118 148,564 132,1452). Gas Alam Cair (LNG) 35,201 48,811 54,143 60,206 93,479 81,562b. Industri Bukan Migas 550,079 621,920 747,444 886,330 1,138,670 1,267,1991). Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 163,554 177,753 212,738 264,101 346,186 420,6292). Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 71,474 77,087 90,117 93,598 104,830 116,4833). Industri Kayu dan Produk Lainnya 31,226 35,248 44,603 54,881 73,196 80,1354). Industri Produk Kertas dan Percetakan 31,036 33,899 39,637 45,403 51,912 61,1105). Industri Produk Ppuk, Kimia dan Karet 64,013 76,214 94,079 110,770 154,117 162,6586). Industri Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam 21,588 24,589 29,013 32,814 40,179 43,4827). Industri Logam Dasar Besi dan Baja 16,155 18,383 20,687 22,908 29,213 26,7338). Industri Peralatan, Mesin dan PerlengkapanTransportasi 145,971 172,957 209,460 254,278 329,912 346,1579). Produk Industri Pengolahan Lainnya 5,062 5,791 7,111 7,577 9,126 9,812
4. Listrik, Gas & Air Bersih 23,730 26,694 30,355 34,724 40,846 46,823a. Listrik 17,503 19,175 21,204 23,052 25,774 28,085b. Gas 3,092 3,898 5,036 6,912 9,882 13,130c. Air Bersih 3,135 3,621 4,115 4,760 5,190 5,609
5. Konstruksi 151,248 195,111 251,132 304,997 419,642 554,982
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 368,556 431,620 501,542 592,304 691,495 750,605a. Perdagangan Besar dan Eceran 287,554 338,667 393,047 468,734 551,351 592,878b. Hotel 12,685 14,147 16,074 17,320 18,900 20,199c. Restoran 68,317 78,806 92,421 106,249 121,244 137,528
7. Pengangkutan dan Komunikasi 142,292 180,585 231,524 264,263 312,190 352,407a. Pengangkutan 88,310 110,157 142,770 149,974 171,247 181,6161). Angkutan Rel 1,219 1,238 1,355 1,398 1,650 1,6162). Angkutan Jalan Raya 43,162 58,133 81,271 85,183 100,500 103,5283). Angkutan Laut 12,328 13,974 16,106 16,043 16,019 15,3444). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan 3,233 3,882 4,488 4,656 5,570 6,2145). Angkutan Udara 9,728 11,979 14,669 16,547 19,666 24,2496). Jasa Penunjang Angkutan 18,640 20,951 24,881 26,146 27,841 30,666b. Komunikasi 53,982 70,428 88,754 114,290 140,943 170,791
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 194,411 230,523 269,121 305,214 368,130 404,116a. Bank 78,534 88,287 95,708 105,537 125,515 132,186b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank 16,647 20,809 26,779 32,582 41,753 47,959c. Jasa Penunjang Keuangan 1,286 1,581 2,011 2,490 2,807 3,231d. Real Estat 66,107 81,474 97,397 110,240 132,024 145,261e. Jasa Perusahaan 31,837 38,371 47,226 54,365 66,030 75,480
9. Jasa-jasa 236,870 276,204 336,259 398,197 481,670 573,819a. Pemerintahan Umum 121,129 135,133 167,800 205,344 257,548 318,5811). Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 75,272 83,796 103,509 124,760 157,727 195,1302). Jasa Pemerintahan Lainnya 45,858 51,337 64,291 80,584 99,821 123,451b. Swasta 115,741 141,071 168,459 192,853 224,122 255,2381). Jasa Sosial Kemasyarakatan 38,852 48,679 58,183 69,969 83,605 97,1962). Jasa Hiburan dan Rekreasi 7,605 8,739 10,172 11,293 13,079 14,9123). Jasa Perorangan dan Rumah tangga 69,283 83,654 100,104 111,591 127,438 143,129
Produk Domestik Bruto 2,295,826 2,774,281 3,339,217 3,950,893 4,951,357 5,613,442Produk Domestik Bruto Tanpa Migas 2,083,078 2,458,234 2,967,040 3,534,407 4,427,193 5,146,512
Keterangan : * Angka Sementara** Angka sangat sementara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
E. Gambaran Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Wonogiri, dengan luas wilayah 182.236,02 Ha secara geografis
terletak pada garis lintang 7 0 32' sampai 8 0 15' dan garis bujur 110 0 41' sampai 111 0
18' dengan batas-batas sebelah utara dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar,
sebelah selatan dengan Kaupaten Pacitan dan Samudera Hindia, sebelah timur dengan
Kabupaten Karanganyar dan Ponorogo, dan sebelah barat dengan DIY dan Kabupaten
Klaten. Dengan topografi daerah yang tidak rata, perbedaan antara satu kawasan dengan
kawasan lain membuat kondisi sumber daya alam juga saling berbeda. Di Wonogiri
hampir sebagian besar tanahnya tidak terlalu subur untuk pertanian, berbatuan dan
kering membuat penduduknya lebih banyak merantau. Kabupaten Wonogiri mempunyai
Waduk buatan yaitu Gajah Mungkur yang selain menjadi sumber mata pencaharian
petani nelayan dan sumber irigasi persawahan juga merupakan aset wisata yang telah
banyak dikunjungi oleh para wisatawan domestik. Disamping itu Kabupaten Wonogiri
juga mempunyai 2 (dua) pantai yaitu Pantai Sembukan dan Pantai Nampu yang
mempunyai pasir putih yang sangat tebal dan cocok untuk berwisata. PDRB perkapita
Kabupaten Wonogiri atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 sebesar Rp.4.740.084,93
atau naik sebesar 7,81% dari tahun 2008 sebesar Rp. 4.396.683,95. Sedangkan
pendapatan perkapita penduduk atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2009
sebesar Rp.2.375.809,54 atau naik sebesar 2,76% dari tahun 2008 sebesar Rp.
2.311.917,76..(Sumber www.wonogirikab.go.id).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Tabel 4.7 APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009
F. Analisis Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo Dalam tahun pajak 2010 formula benchmarking tingkat pertumbuhan penerimaan
pajak dan tingkat kontribusinya yang ditetapkan sebagai acuan adalah sebagai berikut :
Tabel 4.8 Benchmark tingkat pertumbuhan dan kontribusi per KLU Tahun 2010
Sumber : Kementerian Keuangan RI
BENCMARKNO URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA PPH PPN & PPnBM
Tk Pertumbuhan (%) Tk Kontribusi (%) Tk Pertumbuhan (%) Tk Kontribusi (%)
1 PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN DAN PERIKANAN 21.40 4.30 4.90 1.30 2 PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN 11.63 15.00 34.63 24.50 3 INDUSTRI PENGOLAHAN 9.60 24.20 19.20 28.20 4 LISTRIK, GAS, DAN AIR 7.00 2.30 20.40 0.70 5 KONSTRUKSI 8.80 2.50 27.30 9.10 6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 17.90 13.30 19.80 16.50 7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 2.90 6.50 7.80 5.60 8 KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN (22.50) 25.40 6.10 6.50 9 JASA LAINNYA 7.10 5.20 15.60 1.70 10 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 83.10 1.30 44.30 6.00
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
Dari data penerimaan pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yakni
penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas
Barang Mewah (PPN dan PPnBM) per Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) selanjutnya
dibandingkan dengan standar bencmarking tingkat pertumbuhan dan bencmarking
tingkat kontribusi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
akan diperoleh daerah matrik potensi dari penerimaan pajak.
1. Analisis Penerimaan Pajak KLU Pertanian ,Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
a. Analisis Pajak Penghasilan
KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terdiri dari berbagai
macam sub sektor yang sebagian besar bergerak dalam bidang pengolahan hasil
pertanian, peternakan, hasil hutan, dan perikanan yang bersumber dari alam yang
bersifat agraris. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama
Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat
pertumbuhan untuk KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan ini sebesar -
36,14 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 0,03 %. Angka ini berada dibawah
benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut masuk dalam daerah
terbelakang. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di sektor ini dapat dilihat melalui
tabel berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
Tabel 4.9 Perkembangan penerimaan PPh KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan perikanan
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009
mengalami peningkatan 106% namun di tahun selanjutnya pada Tahun 2010 mengalami
penurunan sebesar 36,14%. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh
sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279.716,- sedangkan dari sektor Pertanian,
Peternakan, Kehutanan dan perikanan mancapai Rp 60.955.104,- Penerimaan pajak
penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 0.03 % dari total penerimaan PPh.
Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi
terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 25 Orang pribadi sebesar 69,6 %, disusul PPh
Pasal 22 sebesar 13,8 % dan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri sebesar 9 %
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN 46,164,924 106.77% 95,456,959 -36.14% 60,955,104 35.31%DAN PERIKANAN
46,164,924 106.77% 95,456,959 -36.14% 60,955,104
KLU PERTANIAN, PETERNAKAN 2010 % 2009 % GrowthKEHUTANAN DAN PERIKANAN
1 PPH PS 21 3,044,250 4.994% - 0.000% - 2 PPH PS 22 DN 8,452,787 13.867% 19,379,690 20.302% - 3 PPH PS 22 IMPOR - 0.000% - 0.000% - 4 PPH PS 23 855,127 1.403% 499,240 0.523% 71.29 5 PPH PS 25 OP 42,435,612 69.618% 53,539,004 56.087% (20.74)6 PPH PS 25 BDN 667,328 1.095% 539,025 0.565% 23.80 7 PPH PS 26 - 0.000% - 0.000% - 8 PPH FINAL & FLN 5,500,000 9.023% 21,500,000 22.523% - 9 PPH NON MIGAS - 0.000% - 0.000% -
60,955,104 95,456,959 (36.14)Total penerimaan PPh 212,962,279,716 0.03 162,743,326,095 0.06 Benchmark Pertumbuhan 21,4 %Benchmark Kontribusi 4,3 %
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
b. Analisis Pajak Pertambahan Nilai
Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo
melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat
pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 363,5 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar
0.02 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini jauh berada di atas benchmarking sebesar
4,9 % namun tingkat kontribusinya dibawah benchmarking sebesar 1,3 % sehingga
dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah berkembang. Realisasi
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel
berikut :
Tabel 4.10 Perkembangan penerimaan PPN KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN 773,000 965.68% 8,237,679 363.52% 38,183,068 664.60%DAN PERIKANAN
773,000 965.68% 8,237,679 363.52% 38,183,068
KLU PERTANIAN, PETERNAKAN DLL 2010 % 2009 % Growth1 PPN DN 38,183,068 100.000% 8,237,679 100.000% 363.52 2 PPN IMPOR - 0.000% - 0.000% - 3 PPn BM DN - 0.000% - 0.000% - 4 PPn BM IMPOR - 0.000% - 0.000% - 5 PPN/PPnBM LAINYA - 0.000% - 0.000% - 6 PAJAK LAINYA - 0.000% - 0.000% -
38,183,068 8,237,679 363.52 Total penerimaan PPN 173,529,833,689 0.02 163,453,233,467 0.01 Benchmark Pertumbuhan 4,9 %Benchmark Kontribusi 1,3 %
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini mengalami kenaikan setiap tahun
dengan pertumbuhan rata rata sebesar 664 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata dari
sektor ini masih diatas benchmarking sebesar 4,9 %. Realisasi penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp
173.529.833.689,- sedangkan dari sektor KLU ini mencapai Rp 38.183.068,-
Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 0.02 % dari
total penerimaan PPN.
2. Analisis Penerimaan Pajak KLU Penggalian dan Pertambangan
a. Pajak Penghasilan
KLU Penggalian dan pertambangan terdiri dari berbagai macam sub sektor yang
meliputi usaha penggalian batubara, bijih logam dan timah, bijih besi, tambang batubara,
nikel, timah, bouksit, aluminium, tanah liat, penggalian batu batuan dan pasir serta
penambangan mineral dan bahan kimia lainnya. Dari data yang diperoleh dari Data
Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal
Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 214,75 %
sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 0,01 %. Angka tingkat pertumbuhannya ini
berada diatas benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak sebesar 11,63 % namun tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking
sebesar 15 % sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut masuk
dalam daerah berkembang. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di sektor ini dapat
dilihat melalui tabel berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
Tabel 4.11
Perkembangan penerimaan PPh KLU Penggalian dan Pertambangan
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009
mengalami pertumbuhan negatif 30.45 % namun di tahun selanjutnya pada Tahun 2010
mengalami peningkatan sebesar 214,75 %. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan
(PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279.716,- sedangkan dari
sektor Penggalian dan Pertambangan mencapai Rp 15.430.752,- Penerimaan pajak
penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 0.01 % dari total penerimaan PPh.
Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi
terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 25 Badan sebesar 58,46 %, disusul PPh Pasal 21
sebesar 41,05 % dan PPh Pasal 25 Orang Pribadi sebesar 0,4 %.
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN 7,048,711 -30.45% 4,902,543 214.75% 15,430,752 92.15%
7,048,711 -30.45% 4,902,543 214.75% 15,430,752
KLU PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN 2010 % 2009 % Growth1 PPH PS 21 6,335,605 41.058% 282,325 5.759% 2,144.08 2 PPH PS 22 DN - 0.000% - 0.000% - 3 PPH PS 22 IMPOR - 0.000% - 0.000% - 4 PPH PS 23 - 0.000% - 0.000% - 5 PPH PS 25 OP 74,000 0.480% 74,000 1.509% - 6 PPH PS 25 BDN 9,021,147 58.462% 4,546,218 92.732% 98.43 7 PPH PS 26 - 0.000% - 0.000% - 8 PPH FINAL & FLN - 0.000% - 0.000% - 9 PPH NON MIGAS - 0.000% - 0.000% -
15,430,752 4,902,543 214.75 Total penerimaan PPh 212,962,279,716 0.01 162,743,326,095 0.003Benchmark Pertumbuhan 11,63 %Benchmark Kontribusi 15 %
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
b. Pajak Pertambahan Nilai
Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo
melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat
pertumbuhan untuk KLU ini sebesar -39,99 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar
0.03 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini jauh berada di bawah benchmarking sebesar
34,63 % dan tingkat kontribusinya juga dibawah benchmarking sebesar 24,4 % sehingga
dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah terbelakang. Realisasi
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel
berikut :
Tabel 4.12 Perkembangan penerimaan PPN KLU Penggalian dan Pertambangan
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini mengalami kenaikan dalam Tahun
KLU PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN 2010 % 2009 % Growth1 PPN DN 54,444,930 100.000% 90,728,686 100.000% (39.99)2 PPN IMPOR - 0.000% - 0.000% - 3 PPn BM DN - 0.000% - 0.000% - 4 PPn BM IMPOR - 0.000% - 0.000% - 5 PPN/PPnBM LAINYA - 0.000% - 0.000% - 6 PAJAK LAINYA - 0.000% - 0.000% -
54,444,930 90,728,686 (39.99)Total penerimaan PPN 173,529,833,689 0.03 163,453,233,467 0.06 Benchmark Pertumbuhan 34,63%Benchmark Kontribusi 24,4 %
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN 46,485,685 95.18% 90,728,686 -39.99% 54,444,930 27.59%
46,485,685 95.18% 90,728,686 -39.99% 54,444,930
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
2009 sebesar 95 % namun ke Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 39,9 % dimana
tingkat pertumbuhan rata rata dari sektor ini sebesar 27,59 masih dibawah benchmarking
sebesar 34,63 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seluruh sektor
pada Tahun 2010 mencapai Rp 173.529.833.689,- sedangkan dari sektor KLU ini
mencapai Rp 54.444.930,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki
kontribusi sebesar 0.03 % dari total penerimaan PPN.
3. Analisis Penerimaan Pajak KLU Industri Pengolahan
a. Pajak Penghasilan
KLU industri pengolahan terdiri dari berbagai macam industri seperti Industri
pengolahan barang dari kayu, industri tekstil, industri furniture, industri pengolahan
makanan, industri barang dari logam, industri farmasi dan sebagainya. Sektor ini
merupakan jenis kegiatan padat karya sehingga banyak menampung tenaga kerja di
sekitar wilayah industri tersebut. Beberapa perusahaan besar yang masuk dalam sektor
ini antara lain PT KONIMEX, PT Batik Keris, PT Sritex, PT Deltomed Laboratories
selain itu banyak juga industri industri kecil yang merupakan supplier dari perusahaan
eksportir seperti kayu dan rotan. Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk KLU ini
sebesar 9,6 % dan untuk tingkat kontribusi sebesar 24,2 %. Dari data yang diperoleh dari
Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat
Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 40,4 %
sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 38,93 %. Angka ini berada diatas benchmarking
yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan
Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut masuk dalam daerah Prima. Realisasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
penerimaan Pajak Penghasilan di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :
Tabel 4.13 Perkembangan penerimaan PPh KLU Industri Pengolahan
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini mengalami kenaikan setiap tahun dengan
pertumbuhan rata rata sebesar 26,02 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata dari sektor
ini masih diatas benchmarking sebesar 9,6 %. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan
(PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279.716,- sedangkan dari
sektor industri pengolahan mancapai Rp 82.907.098.369,- Penerimaan pajak penghasilan
dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 38,9 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan
Pajak Penghasilan dari KLU Industri Pengolahan ini kalau dilihat dari per jenis pajak
kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 25 Badan sebesar 59,6 %, disusul PPh
Pasal 21 sebesar 16,9 % dan PPh Pasal 22 Impor sebesar 13 %.
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 INDUSTRI PENGOLAHAN 52,895,100,376 11.64% 59,049,865,841 40.40% 82,907,098,369 26.02%
52,895,100,376 11.64% 59,049,865,841 40.40% 82,907,098,369
KLU INDUSTRI PENGOLAHAN 2010 % 2009 % Growth1 PPH PS 21 14,032,947,666 16.926% 15,355,712,288 26.005% (8.61)2 PPH PS 22 DN 761,716,738 0.919% 239,099,694 0.405% 218.58 3 PPH PS 22 IMPOR 10,794,071,454 13.019% 10,409,762,580 17.629% 3.69 4 PPH PS 23 3,167,236,254 3.820% 5,110,357,849 8.654% (38.02)5 PPH PS 25 OP 348,587,749 0.420% 279,840,176 0.474% 24.57 6 PPH PS 25 BDN 49,417,320,805 59.606% 24,080,694,356 40.780% 105.22 7 PPH PS 26 3,115,993,704 3.758% 1,930,920,723 3.270% 61.37 8 PPH FINAL & FLN 1,267,036,242 1.528% 1,643,478,175 2.783% (22.91)9 PPH NON MIGAS 2,187,757 0.003% - 0.000% -
82,907,098,369 59,049,865,841 40.40 Total penerimaan PPh 212,962,279,716 38.93 162,743,326,095 36.28 Benchmark Pertumbuhan 9,6 %Benchmark Kontribusi 24,2 %
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
b. Pajak Pertambahan Nilai
Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo
melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat
pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 3,77 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar
57,01 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada dibawah benchmarking sebesar 19,2
% namun tingkat kontribusinya jauh diatas benchmarking sebesar 28,2 % sehingga
dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah potensial. Penerimaan PPN dari
KLU ini memiliki kontribusi yang sangat besar dimana separuh lebih penerimaan PPN
seluruhnya berasal dari KLU ini. Hal ini sangat wajar karena banyak industri industri
besar yang menyumbang peran pembayaran PPN. Realisasi penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :
Tabel 4.14 Perkembangan penerimaan PPN KLU Industri Pengolahan
KLU INDUSTRI PENGOLAHAN 2010 % 2009 % Growth1 PPN DN 70,174,671,419 70.939% 63,072,421,430 66.164% 11.26 2 PPN IMPOR 28,251,523,512 28.559% 32,216,689,831 33.796% (12.31)3 PPn BM DN - 0.000% - 0.000% - 4 PPn BM IMPOR 479,848,266 0.485% - 0.000% - 5 PPN/PPnBM LAINYA 461,364 0.000% - 0.000% - 6 PAJAK LAINYA 15,593,500 0.016% 37,861,273 0.040% (58.81)
98,922,098,061 95,326,972,534 3.77 Total penerimaan PPN 173,529,833,689 57.01 163,453,233,467 58.32 Benchmark Pertumbuhan 19,2 %Benchmark Kontribusi 28,2 %
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 INDUSTRI PENGOLAHAN 74,277,736,093 28.34% 95,326,972,534 3.77% 98,922,098,061 16.05%
74,277,736,093 28.34% 95,326,972,534 3.77% 98,922,098,061
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini mengalami kenaikan setiap tahun
dengan pertumbuhan rata rata sebesar 16,05 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata
dari sektor ini masih diatas benchmarking sebesar 9,6 %. Realisasi penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp
173.529.833.689,- sedangkan dari sektor industri pengolahan mencapai Rp
98.922.098.061,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi
sebesar 57,01 % dari total penerimaan PPN.
4. Analisis Penerimaan Pajak KLU Listrik, Gas dan Air
a. Pajak Penghasilan
KLU Listrik, Gas dan Air terdiri dari berbagai macam kegiatan seperti
pengadaan, penyaluran dan penyediaan pembangkit listrik, gas maupun air bersih.
Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 7 % dan untuk tingkat
kontribusi sebesar 2,3 %. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP
Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)
diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 10,07 % sedangkan tingkat
kontribusinya sebesar 0,58 %. Angka tingkat pertumbuhan ini berada diatas
benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak namun
tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah
dicapai tersebut masuk dalam daerah berkembang. Realisasi penerimaan Pajak
Penghasilan di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
Tabel 4.15 Perkembangan penerimaan PPh KLU Listrik, Gas dan Air Tahun 2008-2010
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini mengalami kenaikan setiap tahun dengan
pertumbuhan rata rata sebesar 1,97 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata dari sektor
ini masih diatas benchmarking sebesar 10,7 %. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan
(PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279.716,- sedangkan dari
sektor industri pengolahan mancapai Rp 1.244.077.778,- Penerimaan pajak penghasilan
dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 0.58 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan
Pajak Penghasilan dari KLU Listrik, Gas dan Air ini kalau dilihat dari per jenis pajak
kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 21 sebesar 76,7 %, disusul PPh 25
Badan sebesar 12,8 % dan PPh Pasal 23 sebesar 9,5 %.
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 LISTRIK, GAS DAN AIR 1,204,038,769 -6.12% 1,130,295,440 10.07% 1,244,077,778 1.97%
KLU LISTRIK, GAS DAN AIR 2010 % 2009 % Growth1 PPH PS 21 954,541,247 76.727% 819,899,653 72.539% 16.42 2 PPH PS 22 DN 10,148,857 0.816% 2,371,508 0.210% 327.95 3 PPH PS 22 IMPOR - 0.000% - 0.000% - 4 PPH PS 23 119,285,097 9.588% 110,122,524 9.743% 8.32 5 PPH PS 25 OP - 0.000% - 0.000% - 6 PPH PS 25 BDN 159,281,312 12.803% 197,901,755 17.509% (19.51)7 PPH PS 26 - 0.000% - 0.000% - 8 PPH FINAL & FLN 821,265 0.066% - 0.000% - 9 PPH NON MIGAS - 0.000% - 0.000% -
1,244,077,778 1,130,295,440 10.07 Total penerimaan PPh 212,962,279,716 0.58 162,743,326,095 0.69 Benchmark Pertumbuhan 7 %Benchmark Kontribusi 2,3 %
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
b. Pajak Pertambahan Nilai
Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo
melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat
pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 267,3 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar
0,1 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada diatas benchmarking sebesar 20.4 %
namun tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking sebesar 0,11 % sehingga
dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah berkembang. Realisasi
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel
berikut :
Tabel 4.16 Perkembangan penerimaan PPN KLU Listrik, Gas dan Air Tahun 2008-2010
KLU LISTRIK, GAS DAN AIR 2010 % 2009 % Growth1 PPN DN 183,969,571 100.000% 50,080,880 100.000% 267.34 2 PPN IMPOR - 0.000% - 0.000% - 3 PPn BM DN - 0.000% - 0.000% - 4 PPn BM IMPOR - 0.000% - 0.000% - 5 PPN/PPnBM LAINYA - 0.000% - 0.000% - 6 PAJAK LAINYA - 0.000% - 0.000% -
183,969,571 50,080,880 267.34 Total penerimaan PPN 173,529,833,689 0.11 Benchmark Pertumbuhan 20,4 %Benchmark Kontribusi 0,7 %
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 LISTRIK, GAS DAN AIR 113,993,150 -56.07% 50,080,880 267.34% 183,969,571 105.64%
113,993,150 -56.07% 50,080,880 267.34% 183,969,571
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini mengalami kenaikan setiap tahun
dengan pertumbuhan rata rata sebesar 105,6 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata
dari sektor ini masih diatas benchmarking sebesar 20,4 %. Realisasi penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp
173.529.833.689,- sedangkan dari sektor Listrik, Gas dan Air mencapai Rp 183.969.571,-
Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 0,11 % dari
total penerimaan PPN.
5. Analisis Penerimaan Pajak KLU Konstruksi
a. Pajak Penghasilan
KLU Konstruksi terdiri dari berbagai macam kegiatan seperti konstruksi lahan,
konstruksi gedung dan bangunan sipil, konstruksi elektrikal dan komunikasi dan
konstruksi instalasi. Keseluruhan kegistan terdiri dari asapek jasa perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan konstruksi . Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk
KLU ini sebesar 8,8 % dan untuk tingkat kontribusi sebesar 2,5 %. Dari data yang
diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU Konstruksi
ini sebesar -24,12 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 1,41 %. Angka tingkat
pertumbuhan dan tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking yang telah
ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak
Penghasilan yang telah dicapai tersebut dalam matrik potensi masuk dalam daerah
terbelakang. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di sektor ini dapat dilihat melalui
tabel berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
Tabel 4.17 Perkembangan penerimaan PPh KLU Konstruksi Tahun 2008-2010
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini mengalami kenaikan setiap tahun dengan
pertumbuhan rata rata sebesar -30,19 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata dari sektor
ini berada dibawah benchmarking sebesar 8,8 %. Realisasi penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279.716,-
sedangkan dari sektor konstruksi mancapai Rp 2.944.031.603,- Penerimaan pajak
penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 1,41 % dari total penerimaan PPh.
Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Konstruksi ini kalau dilihat dari per jenis pajak
kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Final sebesar 73,5 %, disusul PPh 22 sebesar
13,8 % dan PPh Pasal 23 sebesar 4,7 %.
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 KONSTRUKSI 6,339,080,460 -37.76% 3,945,618,642 -24.12% 2,994,031,603 -30.94%
KLU KONSTRUKSI 2010 % 2009 % Growth1 PPH PS 21 131,411,256 4.389% 342,533,035 8.681% (61.64)2 PPH PS 22 DN 414,637,097 13.849% 917,115,243 23.244% (54.79)3 PPH PS 22 IMPOR - 0.000% 6,305,717 0.160% (100.00)4 PPH PS 23 140,889,040 4.706% 470,087,231 11.914% (70.03)5 PPH PS 25 OP 1,680,190 0.056% 1,848,000 0.047% (9.08)6 PPH PS 25 BDN 102,972,780 3.439% 231,691,735 5.872% (55.56)7 PPH PS 26 1,700 0.000% - 0.000% - 8 PPH FINAL & FLN 2,202,439,540 73.561% 1,976,037,681 50.082% 11.46 9 PPH NON MIGAS - 0.000% - 0.000% -
2,994,031,603 3,945,618,642 (24.12)Total penerimaan PPh 212,962,279,716 1.41 Benchmark Pertumbuhan 8,8 %Benchmark Kontribusi 2,5 %
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
b. Pajak Pertambahan Nilai
Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo
melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat
pertumbuhan untuk KLU Konstruksi ini sebesar -2,91 % sedangkan tingkat
kontribusinya sebesar 10,38 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada dibawah
benchmarking sebesar 27.3 % namun tingkat kontribusinya berada diatas benchmarking
sebesar 9,1 % sehingga dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah
potensial. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat
dilihat melalui tabel berikut :
Tabel 4.18 Perkembangan penerimaan PPN KLU Konstruksi Tahun 2008-2010
KLU KONSTRUKSI 2010 % 2009 % Growth1 PPN DN 18,009,779,672 99.994% 18,549,874,520 100.000% (2.91)2 PPN IMPOR - 0.000% - 0.000% - 3 PPn BM DN 1,064,664 0.006% - 0.000% - 4 PPn BM IMPOR - 0.000% - 0.000% - 5 PPN/PPnBM LAINYA - 0.000% - 0.000% - 6 PAJAK LAINYA - 0.000% - 0.000% -
18,010,844,336 18,549,874,520 (2.91)Total penerimaan PPN 173,529,833,689 10.38 Benchmark Pertumbuhan 27,3 %Benchmark Kontribusi 9,1 %
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 KONSTRUKSI 31,252,954,662 -40.65% 18,549,874,520 -2.91% 18,010,844,336 -21.78%
31,252,954,662 -40.65% 18,549,874,520 -2.91% 18,010,844,336
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini mengalami pertumbuhan yang
negatif dengan pertumbuhan rata rata sebesar -21,78 %. Realisasi penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp
173.529.833.689,- sedangkan dari sektor konstruksi mencapai Rp 18.010.844.366,-
Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 10,38 % dari
total penerimaan PPN.
6. Analisis Penerimaan Pajak KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran
a. Pajak Penghasilan
KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran terdiri dari berbagai macam kegiatan
seperti perdagangan besar maupun eceran dari berbagai macam barang, perdagangan
ekspor dan impor serta penyediaan akomodasi maupun makan minum di hotel dan
restoran. Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 17,9 % dan untuk
tingkat kontribusi sebesar 13,3 %. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak
KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)
diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar -0,93 % sedangkan tingkat
kontribusinya sebesar 5,78 %. Baik angka tingkat pertumbuhan dan tingkat kontribusi
dari KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran ini berada dibawah benchmarking yang
telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak
Penghasilan yang telah dicapai tersebut dalam matrik potensi masuk dalam daerah
terbelakang. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Perdagangan, Hotel dan
Restoran ini dapat dilihat melalui tabel berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
Tabel 4.19 Perkembangan penerimaan PPh KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran Tahun 2008-2010
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009
mengalami pertumbuhan 46,34 % namun di tahun selanjutnya pada Tahun 2010
mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,93 %.. Realisasi penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279.716,-
sedangkan dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mancapai Rp 12.302.537.138,-
Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 5,78 % dari
total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU ini kalau dilihat dari per
jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 25 Badan sebesar 31,66 %,
disusul PPh 21 sebesar 19,14 % dan PPh Pasal 22 sebesar 17,6 %.
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 PERDAGANGAN, HOTEL 8,485,516,590 46.34% 12,417,665,411 -0.93% 12,302,537,138 22.71%DAN RESTORAN
KLU PERDAGANGAN, HOTEL 2010 % 2009 % GrowthDAN RESTORAN
1 PPH PS 21 2,354,874,943 19.141% 2,515,283,228 20.256% (6.38)2 PPH PS 22 DN 2,167,943,634 17.622% 1,166,147,409 9.391% 85.91 3 PPH PS 22 IMPOR 216,185,671 1.757% 685,354,124 5.519% (68.46)4 PPH PS 23 619,972,737 5.039% 480,412,826 3.869% 29.05 5 PPH PS 25 OP 1,378,057,026 11.201% 1,186,566,349 9.555% 16.14 6 PPH PS 25 BDN 3,895,340,806 31.663% 3,499,693,699 28.183% 11.31 7 PPH PS 26 10,490,168 0.085% - 0.000% - 8 PPH FINAL & FLN 1,659,263,652 13.487% 2,883,399,471 23.220% (42.45)9 PPH NON MIGAS 408,501 0.003% 808,305 0.007% (49.46)
12,302,537,138 12,417,665,411 (0.93)Total penerimaan PPh 212,962,279,716 5.78 Benchmark Pertumbuhan 17,9 %Benchmark Kontribusi 13,3 %
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
b. Pajak Pertambahan Nilai
Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo
melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat
pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 32,88 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar
12,04 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada diatas benchmarking sebesar 19,8 %
namun tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking sebesar 16,5 % sehingga
dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah berkembang. Realisasi
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel
berikut :
Tabel 4.20 Perkembangan penerimaan PPN KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran Tahun 2008-2010
KLU PERDAGANGAN, HOTEL 2010 % 2009 % GrowthDAN RESTORAN
1 PPN DN 19,996,756,839 95.718% 15,103,035,420 96.063% 32.40 2 PPN IMPOR 893,970,464 4.279% 601,635,508 3.827% 48.59 3 PPn BM DN 136,364 0.001% 416,055 0.003% (67.22)4 PPn BM IMPOR 488,500 0.002% 509,181 0.003% (4.06)5 PPN/PPnBM LAINYA - 0.000% 16,308,674 0.104% (100.00)6 PAJAK LAINYA - 0.000% 80,048 0.001% (100.00)
20,891,352,167 15,721,984,886 32.88 Total penerimaan PPN 173,529,833,689 12.04 Benchmark Pertumbuhan 19,8 %Benchmark Kontribusi 16,5 %
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 PERDAGANGAN, HOTEL 15,771,142,042 -0.31% 15,721,984,886 32.88% 20,891,352,167 16.28%DAN RESTORAN
15,771,142,042 -0.31% 15,721,984,886 32.88% 20,891,352,167
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini Tahun 2008-2009 mengalami
pertumbuhan yang negatif 0,31 % sedangkan Tahun 2009-2010 pertumbuhan mencapai
32,88 % dengan pertumbuhan rata rata sebesar 16,28 %. Realisasi penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp
173.529.833.689,- sedangkan dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mencapai Rp
20.891.352.167,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi
sebesar 12,04 % dari total penerimaan PPN.
7. Analisis Penerimaan Pajak KLU Pengangkutan dan Komunikasi
a. Pajak Penghasilan
KLU Pengangkutan dan Komunikasi terdiri dari berbagai macam kegiatan seperti
jasa pengangkutan barang maupun orang yang dilakukan di darat, laut dan udara, jasa
pergudangan dan ekspedisi serta jasa pos dan telekomunikasi. Benchmarking tingkat
pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 2,9 % dan untuk tingkat kontribusi sebesar 6,5 %.
Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan
untuk KLU ini sebesar -20,87 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 4,52 %. Baik
angka tingkat pertumbuhan dan tingkat kontribusi dari KLU Pengangkutan dan
Telekomunikasi ini berada dibawah benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah
dicapai tersebut dalam matrik potensi masuk dalam daerah terbelakang. Realisasi
penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Pengangkutan dan Telekomunikasi ini dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
dilihat melalui tabel berikut :
Tabel 4.21 Perkembangan penerimaan PPh KLU Pengangkutan dan Telekomunikasi Tahun 2008-2010
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009
mengalami pertumbuhan negatif 29,25 % dan di tahun selanjutnya pada Tahun 2010 juga
mengalami pertumbuhan negatif sebesar 20,87 %.. Realisasi penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279,-
sedangkan dari sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi mencapai Rp 9.619.241.022,-
Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 4,52 % dari
total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU ini kalau dilihat dari per
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 PENGANGKUTAN DAN 17,180,853,700 -29.25% 12,155,582,562 -20.87% 9,619,241,022 -25.06%TELEKOMUNIKASI
KLU PENGANGKUTAN DAN 2010 % 2009 % GrowthTELEKOMUNIKASI
1 PPH PS 21 8,784,979,162 91.327% 11,336,092,227 93.258% (22.50)2 PPH PS 22 DN 331,005,554 3.441% 308,162,183 2.535% 7.41 3 PPH PS 22 IMPOR 6,328,562 0.066% 6,648,570 0.055% (4.81)4 PPH PS 23 119,508,003 1.242% 107,826,852 0.887% 10.83 5 PPH PS 25 OP 159,994,094 1.663% 173,094,458 1.424% (7.57)6 PPH PS 25 BDN 48,305,811 0.502% 35,826,007 0.295% 34.83 7 PPH PS 26 - 0.000% - 0.000% - 8 PPH FINAL & FLN 167,178,900 1.738% 187,136,752 1.540% (10.66)9 PPH NON MIGAS 1,940,936 0.020% 795,513 0.007% 143.99
9,619,241,022 12,155,582,562 (20.87)Total penerimaan PPh 212,962,279,716 4.52 Benchmark Pertumbuhan 2,9 %Benchmark Kontribusi 6,5 %
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 21 sebesar 91,3 %, disusul
PPh 22 sebesar 3,44 % dan PPh Final sebesar 1,73 %.
b. Pajak Pertamnbahan Nilai
Dari data yang diperoleh melalui Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo
melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat
pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 2,32 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar
4,96 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada dibawah benchmarking sebesar 7,8 %
begitu juga tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking sebesar 5,6 % sehingga
dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah terbelakang. Realisasi
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel
berikut :
Tabel 4.22 Perkembangan penerimaan PPN KLU Pengangkutan dan Telekomunikasi Tahun 2008-2010
KLU PENGANGKUTAN DAN 2010 % 2009 % GrowthTELEKOMUNIKASI
1 PPN DN 990,635,292 11.500% 1,433,391,097 17.025% (30.89)2 PPN IMPOR 7,514,221 0.087% 10,844,341 0.129% (30.71)3 PPn BM DN 18,746,857 0.218% 14,064,322 0.167% 33.29 4 PPn BM IMPOR 188,422 0.002% 47,727 0.001% 294.79 5 PPN/PPnBM LAINYA 2,157,100 0.025% - 0.000% - 6 PAJAK LAINYA 7,595,215,503 88.168% 6,961,050,000 82.679% 9.11
8,614,457,395 8,419,397,487 2.32 Total penerimaan PPN 173,529,833,689 4.96 Benchmark Pertumbuhan 7,8 %Benchmark Kontribusi 5,6 %
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 KLU PENGANGKUTAN DAN 8,874,499,629 -5.13% 8,419,397,487 2.32% 8,614,457,395 -1.41%TELEKOMUNIKASI
8,874,499,629 -5.13% 8,419,397,487 2.32% 8,614,457,395
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini Tahun 2008-2009 mengalami
pertumbuhan yang negatif 5,13 % sedangkan Tahun 2009-2010 pertumbuhan mencapai
2,32 % dengan pertumbuhan rata rata sebesar -1,41 %. Realisasi penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp
173.529.833.689,- sedangkan dari sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi mencapai Rp
8.614.457.395,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar
4,96 % dari total penerimaan PPN.
8. Analisis Penerimaan Pajak KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
a. Pajak Penghasilan
KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan terdiri dari berbagai macam
kegiatan seperti jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, real estate dan jasa
perusahaan lainnya. Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 22,5 %
dan untuk tingkat kontribusi sebesar 25,4 %. Dari data yang diperoleh melalui Data
Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal
Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 7,25 % sedangkan
tingkat kontribusinya sebesar 16,93 %. Angka tingkat pertumbuhan berada diatas
benchmarking sedangkan tingkat kontribusi dari KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa
Perusahaan ini berada dibawah benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai
tersebut dalam matrik potensi masuk dalam daerah berkembang. Realisasi penerimaan
Pajak Penghasilan dari KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan ini dapat dilihat
melalui tabel berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
Tabel 4.23 Perkembangan penerimaan PPh KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
Tahun 2008-2010
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009
mengalami pertumbuhan 25,4 % dan pada Tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar
7,25 %.. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010
mencapai Rp 212.962.279,- sedangkan dari sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi
mencapai Rp 36.063.659.088,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki
kontribusi sebesar 16,93 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan
dari KLU ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis
PPh Final & FLN sebesar 57,63 %, disusul PPh 21 sebesar 24,8 % dan PPh Pasal 25
Badan sebesar 14,5 %.
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 KEUANGAN, REAL ESTATE 26,815,023,149 25.40% 33,625,223,074 7.25% 36,063,659,088 16.32%DAN JASA PERUSAHAAN
KLU KEUANGAN, REAL ESTATE 2010 % 2009 % GrowthDAN JASA PERUSAHAAN
1 PPH PS 21 8,958,685,031 24.841% 9,999,882,711 29.739% (10.41)2 PPH PS 22 DN 65,397,930 0.181% 123,214,953 0.366% (46.92)3 PPH PS 22 IMPOR 3,065,632 0.009% 448,000 0.001% 584.29 4 PPH PS 23 948,747,674 2.631% 1,191,043,036 3.542% (20.34)5 PPH PS 25 OP 65,898,231 0.183% 60,853,648 0.181% 8.29 6 PPH PS 25 BDN 5,234,282,355 14.514% 5,426,594,376 16.138% (3.54)7 PPH PS 26 - 0.000% 163,204 0.000% (100.00)8 PPH FINAL & FLN 20,784,967,445 57.634% 16,823,023,146 50.031% 23.55 9 PPH NON MIGAS 2,614,790 0.007% - 0.000% -
36,063,659,088 33,625,223,074 7.25 Total penerimaan PPh 212,962,279,716 16.93 Benchmark Pertumbuhan (22,5) %Benchmark Kontribusi 25,4 %
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
b. Pajak Pertambahan Nilai
Dari data yang diperoleh melalui Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo
melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat
pertumbuhan untuk KLU ini sebesar -1,05 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar
6,4 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada dibawah benchmarking sebesar 6,1 %
begitu juga tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking sebesar 6,5 % sehingga
dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah terbelakang. Realisasi
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel
berikut :
Tabel 4.24 Perkembangan penerimaan PPN KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
Tahun 2008-2010
KLU KEUANGAN, REAL ESTATE 2010 % 2009 % GrowthDAN JASA PERUSAHAAN
1 PPN DN 11,112,477,186 99.990% 11,216,066,899 100.922% (0.92)2 PPN IMPOR - 0.000% - 0.000% - 3 PPn BM DN - 0.000% - 0.000% - 4 PPn BM IMPOR - 0.000% - 0.000% - 5 PPN/PPnBM LAINYA - 0.000% 386,364 0.003% (100.00)6 PAJAK LAINYA 1,092,960 0.010% 15,184,773 0.137% (92.80)
11,113,570,146 11,231,638,036 (1.05)Total penerimaan PPN 173,529,833,689 6.40 Benchmark Pertumbuhan 6,1 %Benchmark Kontribusi 6,5 %
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 KEUANGAN, REAL ESTATE 6,701,090,048 67.61% 11,231,638,036 -1.05% 11,113,570,146 33.28%DAN JASA PERUSAHAAN
6,701,090,048 67.61% 11,231,638,036 -1.05% 11,113,570,146
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini Tahun 2008-2009 mengalami
pertumbuhan sebesar 67,6 % sedangkan Tahun 2009-2010 pertumbuhan menjadi negatif
sebesar -1,05 % dengan pertumbuhan rata rata sebesar 33,28 %. Realisasi penerimaan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp
173.529.833.689,- sedangkan dari sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi mencapai Rp
11.113.570.146,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi
sebesar 6,4 % dari total penerimaan PPN.
9. Analisis Penerimaan Pajak KLU Jasa Lainnya
a. Pajak Penghasilan
KLU Jasa Lainnya antara lain meliputi administrasi pemerintahan, pertahanan
dan jaminan sosial, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dan Jasa
Kemasayarakatan, sosial dan kegiatan lainnya. Benchmarking tingkat pertumbuhan
untuk KLU ini sebesar 7,1 % dan untuk tingkat kontribusi sebesar 5,2 %. Dari data yang
diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar
71,36 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 27 %. Baik angka tingkat pertumbuhan
dan tingkat kontribusi dari KLU Jasa Lainnya ini berada diatas benchmarking yang telah
ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak
Penghasilan yang telah dicapai tersebut dalam matrik potensi masuk dalam daerah
prima. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Pengangkutan dan
Telekomunikasi ini dapat dilihat melalui tabel berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
Tabel 4.25 Perkembangan penerimaan PPh KLU Jasa Lainnya Tahun 2008-2010
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009
mengalami pertumbuhan 56,49 % dan di tahun selanjutnya pada Tahun 2010 mengalami
pertumbuhan sebesar 71,36 %.. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh
sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279,- sedangkan dari sektor Jasa lainnya
mencapai Rp 57.491.241.343,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki
kontribusi sebesar 27 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari
KLU ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh
Pasal 21 sebesar 89,26 %, disusul PPh Final sebesar 4,1 % dan PPh Pasal 25 Orang
Pribadi sebesar 2,31 %.
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 JASA LAINNYA 21,439,396,211 56.49% 33,549,601,199 71.36% 57,491,241,343 63.92%
KLU JASA LAINNYA 2010 % 2009 % Growth
1 PPH PS 21 51,320,020,785 89.266% 28,882,855,999 86.090% 77.68 2 PPH PS 22 DN 942,778,887 1.640% 1,043,776,868 3.111% (9.68)3 PPH PS 22 IMPOR 12,952,105 0.023% 8,549,048 0.025% 51.50 4 PPH PS 23 698,198,185 1.214% 782,915,814 2.334% (10.82)5 PPH PS 25 OP 1,332,776,479 2.318% 940,914,850 2.805% 41.65 6 PPH PS 25 BDN 782,794,086 1.362% 753,078,323 2.245% 3.95 7 PPH PS 26 1,864,154 0.003% 276,000 0.001% - 8 PPH FINAL & FLN 2,397,112,693 4.170% 1,130,342,497 3.369% 112.07 9 PPH NON MIGAS 2,743,969 0.005% 6,891,800 0.021% -
57,491,241,343 33,549,601,199 71.36 Total penerimaan PPh 212,962,279,716 27.00 Benchmark Pertumbuhan 7,1 %Benchmark Kontribusi 5,2 %
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
b. Pajak Pertambahan Nilai
Dari data yang diperoleh melalui Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo
melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat
pertumbuhan untuk KLU ini sebesar -19,37 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar
3,1 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada dibawah benchmarking sebesar 15,6 %
namun tingkat kontribusinya berada diatas benchmarking sebesar 1,7 % sehingga dalam
matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah potensial. Realisasi penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :
Tabel 4.26 Perkembangan penerimaan PPN KLU Jasa Lainnya Tahun 2008-2010
KLU JASA LAINNYA 2010 % 2009 % Growth
1 PPN DN 5,353,907,757 99.474% 6,662,560,302 99.808% (19.64)2 PPN IMPOR 7,263,494 0.135% 7,182,980 0.108% 1.12 3 PPn BM DN 11,956,187 0.222% 1,151,536 0.017% - 4 PPn BM IMPOR 1,202,920 0.022% 243,717 0.004% - 5 PPN/PPnBM LAINYA 7,895,007 0.147% 4,255,975 0.064% - 6 PAJAK LAINYA - 0.000% - 0.000% -
5,382,225,365 6,675,394,510 (19.37)Total penerimaan PPN 173,529,833,689 3.10 Benchmark Pertumbuhan 15,6 %Benchmark Kontribusi 1,7 %
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 KLU JASA LAINNYA 3,649,581,728 82.91% 6,675,394,510 -19.37% 5,382,225,365 31.77%
3,649,581,728 82.91% 6,675,394,510 -19.37% 5,382,225,365
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini Tahun 2008-2009 mengalami
pertumbuhan 82,91 % sedangkan Tahun 2009-2010 pertumbuhan negatif 19,37 %
dengan pertumbuhan rata rata sebesar 31,77 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 173.529.833.689,- sedangkan
dari sektor Jasa lainnya mencapai Rp 5.382.225.365,- Penerimaan pajak penghasilan dari
sektor ini memilki kontribusi sebesar 3,1 % dari total penerimaan PPN.
10. Analisis Penerimaan Pajak KLU Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
a. Pajak Penghasilan
KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya meliputi segala macam kegiatan
perorangan/badan/lembaga/instansi yang tidak tercakup dalam salah satu golongan KLU
diatas maupun tidak atau belum jelas batasannya . Benchmarking tingkat pertumbuhan
untuk KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya ini sebesar 83,1 % dan untuk tingkat
kontribusi sebesar 1,3 %. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP
Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)
diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 51,63 % sedangkan tingkat
kontribusinya sebesar 4,82 %. Angka tingkat pertumbuhan berada dibawah
benchmarking sedangkan tingkat kontribusi dari KLU ini berada diatas benchmarking
yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan
Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut dalam matrik potensi masuk dalam daerah
potensial. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Kegiatan yang belum jelas
batasannya ini dapat dilihat melalui tabel berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
Tabel 4.27 Perkembangan penerimaan PPh KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya Tahun 2008-
2010
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009
mengalami pertumbuhan 9,78 % dan di tahun selanjutnya pada Tahun 2010 mengalami
pertumbuhan sebesar 51,63 %.. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh
sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279,- sedangkan dari sektor Jasa lainnya
mencapai Rp 10.264.007.519,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki
kontribusi sebesar 4,82 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari
KLU ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh
Final sebesar 77,21 %, disusul PPh Pasal 21 sebesar 18,26 % dan PPh Pasal 26 sebesar
2,95 %.
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 KEGIATAN YANG 6,165,874,111 9.78% 6,769,114,424 51.63% 10,264,007,519 30.71%BELUM JELAS BATASANNYA
KLU KEGIATAN YANG 2010 % 2009 % GrowthBELUM JELAS BATASANNYA
1 PPH PS 21 1,875,080,442 18.269% 103,911,275 1.535% 1,704.50 2 PPH PS 22 DN 29,617,402 0.289% 210,117,984 3.104% (85.90)3 PPH PS 22 IMPOR 363,134 0.004% 632,432 0.009% (42.58)4 PPH PS 23 12,588,576 0.123% 48,947,714 0.723% (74.28)5 PPH PS 25 OP 114,760,765 1.118% 15,164,306 0.224% 656.78 6 PPH PS 25 BDN 2,463,380 0.024% 558,065 0.008% 341.41 7 PPH PS 26 303,524,214 2.957% 84,000 0.001% 361,238.35 8 PPH FINAL & FLN 7,925,599,606 77.217% 6,389,698,648 94.395% 24.04 9 PPH NON MIGAS 10,000 0.000% - 0.000% -
10,264,007,519 6,769,114,424 51.63 Total penerimaan PPh 212,962,279,716 4.82 Benchmark Pertumbuhan 83,1 %Benchmark Kontribusi 1,3 %
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
b. Pajak Pertambahan Nilai
Dari data yang diperoleh melalui Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo
melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat
pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 39,84 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar
5,95 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada dibawah benchmarking sebesar 44,3
% dan tingkat kontribusinya juga berada dibawah benchmarking sebesar 6 % sehingga
dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah terbelakang. Realisasi
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel
berikut :
Tabel 4.28 Perkembangan penerimaan PPN KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya Tahun 2008-
2010
KLU KEGIATAN YANG 2010 % 2009 % GrowthBELUM JELAS BATASANNYA
1 PPN DN 10,316,804,397 99.982% 7,378,924,249 100.000% 39.81 2 PPN IMPOR 84,253 0.001% - 0.000% - 3 PPn BM DN - 0.000% - 0.000% - 4 PPn BM IMPOR - 0.000% - 0.000% - 5 PPN/PPnBM LAINYA 1,800,000 0.017% - 0.000% - 6 PAJAK LAINYA - 0.000% - 0.000% -
10,318,688,650 7,378,924,249 39.84 Total penerimaan PPN 173,529,833,689 5.95 Benchmark Pertumbuhan 44,3 %Benchmark Kontribusi 6,0 %
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2008 Growth 2009 Growth 2010 Growth Rata Rata
1 KEGIATAN YANG 1,659,680,063 344.60% 7,378,924,249 39.84% 10,318,688,650 192.22%BELUM JELAS BATASANNYA
1,659,680,063 344.60% 7,378,924,249 39.84% 10,318,688,650
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini Tahun 2008-2009 mengalami
pertumbuhan 344,6 % sedangkan Tahun 2009-2010 pertumbuhan 39,84 % dengan
pertumbuhan rata rata sebesar 199,2 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 173.529.833.689,- sedangkan dari
sektor Jasa lainnya mencapai Rp 10.318.688.650,- Penerimaan pajak penghasilan dari
sektor ini memilki kontribusi sebesar 5,95 % dari total penerimaan PPN.
G. Matrik Potensi Penerimaan Pajak
1. Matrik Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan
Matrik potensi penerimaan pajak digunakan untuk memberikan skala penilaian
potensi penerimaan pajak per KLU sekaligus untuk mengukur perbedaan potensi
penerimaan pajak dari tiap KLU tersebut. Dari kriteria yang telah ditetapkan melalui
Benchmarking penerimaan pajak penghasilan oleh Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya
dilakukan penelitian melalui data di sistem informasi KPP Pratama Sukoharjo diperoleh
matrik potensi penerimaan pajak penghasilan. Dalam matrik potensi tersebut terdapat
dua sektor yang masuk daerah prima yaitu KLU Industri Pengolahan dan KLU Jasa
lainnya. Daerah yang masuk kategori potensial adalah sektor KLU Kegiatan yang belum
jelas batasannya. KLU yang termasuk daerah berkembang adalah KLU Listrik, Gas dan
Air, KLU Penggalian dan Pertambangan, dan KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa
Perusahaan. Sedangkan KLU yang termasuk daerah terbelakang adalah KLU Pertanian,
Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, KLU Konstruksi, KLU Perdagangan, Hotel dan
Restoran dan KLU Pengangkutan dan Komunikasi. Dari paparan diatas dapat dilihat
bahwa hanya sebagian kecil yang masuk kategori daerah prima dan sebagian besar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
merupakan daerah yang terbelakang. Daerah prima merupakan sektor andalan untuk
penerimaan pajak sehingga penerimaan dari sektor ini harus dipertahankan. Daerah
potensial memiliki potensi untuk berkembang menjadi daerah prima karena
kontribusinya yang lebih tinggi dari benchmark. Sektor yang masuk dalam daerah
berkembang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari benchmark sehingga
dapat di kelola lebih lanjut untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk daerah yang
terbelakang perlu dilakukan penggalian potensi yang lebih intensif baik melalui
ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak untuk menjadikan wilayah tersebut memiliki
potensi pajak untuk digali. Perhitungan matrik potensi pajak penghasilan dapat dilihat
melalui tabel berikut :
Tabel 4.29 Matrik potensi penerimaan PPh per KLU
NO URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA TINGKAT PERTUMBUHAN TINGKAT KONTRIBUSI GOLONGANREALISASI BENCHMARK REALISASI BENCHMARK
1 INDUSTRI PENGOLAHAN 40.40 9.60 38.93 24.20 Prima2 JASA LAINNYA 71.36 7.10 27.00 5.20 Prima3 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 51.63 83.10 4.82 1.30 Potensial4 LISTRIK, GAS, DAN AIR 10.07 7.00 0.58 2.30 Berkembang5 PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN 214.75 11.63 0.01 15.00 Berkembang6 KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN 7.25 (22.50) 16.93 25.40 Berkembang7 PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN DAN PERIKANAN (36.14) 21.40 0.03 4.30 Terbelakang8 KONSTRUKSI (24.12) 8.80 1.41 2.50 Terbelakang9 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN (0.93) 17.90 5.78 13.30 Terbelakang10 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI (20.87) 2.90 4.52 6.50 Terbelakang
Sumber : Data SIDJP KPP Pratama Sukoharjo dan Benchmark Kantor Pusat DJP
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
2. Matrik Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Dari kriteria yang telah ditetapkan melalui Benchmarking penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya dilakukan penelitian
melalui data di sistem informasi KPP Pratama Sukoharjo diperoleh matrik potensi
penerimaan pajak Pertambahan Nilai. Dalam perhitungan matrik potensi penerimaan
Pajak Pertambahan Nilai ini tidak terdapat daerah yang prima. KLU yang termasuk
daerah berkembang adalah KLU Listrik, Gas dan Air, KLU Perdagangan, Hotel dan
Restoran dan KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan. Daerah potensial di
tempati KLU Konstruksi, KLU Industri Pengolahan dan KLU Jasa lainnya. Sedangkan
KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya, KLU Penggalian dan Pertambangan, KLU
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan KLU Pengangkutan dan Komunikasi
masuk dalam daerah terbelakang. Dari matrik tadi diketahui tidak terdapat daerah yang
prima sehingga tidak ada yang menjadi andalan dalam penerimaan PPN. Daerah
potensial memiliki potensi untuk berkembang menjadi daerah prima karena
kontribusinya yang lebih tinggi dari benchmark. Sektor yang masuk dalam daerah
berkembang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari benchmark sehingga
dapat di kelola lebih lanjut untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk daerah yang
terbelakang perlu dilakukan penggalian potensi yang lebih intensif baik melalui
ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Karena tidak terdapat daerah yang prima dan
sebagian besar termasuk area yang terbelakang maka tidak terdapat sektor yang menjadi
andalan penerimaan PPN perlu adanya extra effort dalam penggalian potensi pajak di
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
KPP Pratama Sukoharjo untuk mengamankan penerimaan PPN. Langkah langkah yang
bisa diambil meliputi mapping wajib pajak, profiling wajib pajak, benchmarking omzet
dan penghasilan wajib pajak, pemanfaatan data internal dan eksternal wajib pajak,
peningkatan kepatuhan (tax compliance) melalui penyuluhan pajak dan langkah langkah
law enforcement melalui pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Perhitungan matrik
potensi pajak penghasilan dapat dilihat melalui tabel berikut :
Tabel 4.30 Matrik potensi penerimaan PPN per KLU
ANALISIS PAJAK PPN
NO URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA TINGKAT PERTUMBUHAN TINGKAT KONTRIBUSI GOLONGANREALISASI BENCHMARK REALISASI BENCHMARK
1 LISTRIK, GAS, DAN AIR 267.34 20.40 0.11 0.70 Berkembang
2 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 32.88 19.80 12.04 16.50 Berkembang3 PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN DAN PERIKANAN 363.52 4.90 0.02 1.30 Berkembang
4 KONSTRUKSI (2.91) 27.30 10.38 9.10 Potensial5 INDUSTRI PENGOLAHAN 3.77 19.20 57.01 28.20 Potensial
6 JASA LAINNYA (19.37) 15.60 3.10 1.70 Potensial7 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 39.84 44.30 5.95 6.00 Terbelakang
8 PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN (39.99) 34.63 0.03 24.40 Terbelakang9 KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN (1.05) 6.10 6.40 6.50 Terbelakang
10 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 2.32 7.80 4.96 5.60 Terbelakang
Sumber : Data SIDJP KPP Pratama Sukoharjo dan Benchmark Kantor Pusat DJP
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
H. Proyeksi Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo
Dalam penelitian ini setelah diperoleh data matrik potensi penerimaan pajak
maka dari data tingkat pertumbuhan penerimaan pajak baik penerimaan Pajak
Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
dapat diperoleh tingkat pertumbuhan rata-ratanya. Tingkat pertumbuhan dari Tahun
2008-2010 dihitung dalam dalam tiap triwulan sehingga didapat data sebagai berikut :
Tabel 4.31 Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Triwulan Tahun 2008
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA Tahun 2008 T otal Growth
T riwulan I Growth (%) Triwulan II Growth (%) Triwulan III Growth (%) T riwulan IV Rata Rata
1 PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN DAN PERIKANAN 7,732,343 41.19 10,917,287 -39.93 6,557,922 231.36 21,730,372 46,938,157 77.54
2 PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN 13,971,068 -15.69 11,779,179 -15.18 9,991,654 78.07 17,792,495 53,534,443 15.74
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 33,576,588,727 -16.16 28,149,325,362 6.93 30,098,827,865 17.44 35,348,094,515 127,172,836,477 2.73
4 LISTRIK, GAS, DAN AIR 377,902,633 -32.32 255,748,700 6.43 272,194,069 51.43 412,186,517 1,318,031,945 8.51
5 KONST RUKSI 7,399,546,261 -5.58 6,986,903,579 50.73 10,531,525,179 20.34 12,674,060,103 37,592,035,187 21.83
6 PERDAGANGAN, HOT EL DAN REST ORAN 6,268,130,474 -38.11 3,879,327,721 48.98 5,779,376,517 44.13 8,329,823,920 24,256,658,687 18.33
7 PENGANGKUT AN DAN KOMUNIKASI 4,219,964,242 83.71 7,752,483,893 -21.80 6,062,819,504 32.28 8,020,085,690 26,055,353,423 31.40
8 KEUANGAN, REAL EST AT E DAN JASA PERUSAHAAN 8,948,478,259 -12.46 7,833,363,995 -7.25 7,265,708,242 30.32 9,468,562,701 33,516,113,208 3.54
9 JASA LAINNYA 5,114,648,445 13.08 5,783,522,836 -2.90 5,615,966,735 52.69 8,574,839,923 25,088,978,002 20.96
10 KEGIAT AN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 1,652,131,944 40.73 2,325,107,723 -34.46 1,523,861,815 52.54 2,324,452,692 7,825,554,233 19.60
67,579,094,396 62,988,480,275 67,166,829,502 85,191,628,928 282,926,033,762
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
Tabel 4.32 Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Triwulan Tahun 2009
Tabel 4.33 Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Triwulan Tahun 2010
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA Tahun 2009 Total Growth
Triwulan I Growth (%) Triwulan II Growth (%) Triwulan III Growth (%) Triwulan IV Rata Rata
1 PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN DAN PERIKANAN 35,892,342 -70.72 10,510,934 -13.00 9,144,173 426.53 48,147,189 103,694,981 114.27
2 PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN 26,063,883 43.08 37,291,653 -59.87 14,963,311 15.70 17,312,382 95,631,228 -0.37
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 34,966,447,649 6.20 37,133,717,074 0.68 37,387,249,384 20.07 44,889,424,268 154,376,838,402 8.98
4 LISTRIK, GAS, DAN AIR 378,142,088 -37.16 237,611,834 -31.35 163,128,285 146.12 401,494,113 1,180,376,398 25.87
5 KONSTRUKSI 1,941,684,907 51.43 2,940,384,257 90.58 5,603,887,211 114.31 12,009,536,787 22,495,493,418 85.44
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 7,257,722,396 -36.42 4,614,768,146 15.09 5,311,032,067 106.29 10,956,127,688 28,139,650,382 28.32
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 4,045,909,865 61.71 6,542,543,512 -23.56 5,000,825,764 -0.30 4,985,700,908 20,574,980,087 12.61
8 KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN 11,316,182,457 -23.13 8,699,277,561 32.22 11,502,225,783 15.97 13,339,175,309 44,856,861,135 8.36
9 JASA LAINNYA 6,314,254,226 49.13 9,416,463,440 2.21 9,624,927,859 54.49 14,869,080,184 40,224,725,815 35.28
10 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 2,419,122,947 -45.38 1,321,249,044 126.45 2,992,011,474 147.86 7,415,925,208 14,148,308,902 76.31
68,701,422,760 70,953,817,455 77,609,395,311 108,931,924,036 326,196,560,747
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA Tahun 2010 Total Growth
T riwulan I Growth (%) Triwulan II Growth (%) Triwulan III Growth (%) Triwulan IV Rata Rata
1 PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN DAN PERIKANAN 15,804,180 -71.40 4,519,588 607.83 31,990,985 46.36 46,823,419 99,138,755 194.26
2 PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN 13,502,682 21.16 16,359,584 16.46 19,052,496 10.02 20,960,920 69,875,730 15.88
3 INDUST RI PENGOLAHAN 27,790,272,713 97.71 54,943,878,963 -15.44 46,459,076,258 13.30 52,635,968,496 181,829,196,526 31.85
4 LISTRIK, GAS, DAN AIR 366,313,815 -44.43 203,557,508 105.91 419,152,070 4.74 439,023,956 1,428,047,415 22.07
5 KONSTRUKSI 1,415,095,346 9.91 1,555,278,196 94.15 3,019,624,948 397.24 15,014,877,449 21,004,876,440 167.10
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6,487,602,127 25.74 8,157,408,311 2.29 8,343,997,283 22.30 10,204,881,584 33,193,889,355 16.78
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 7,051,729,515 -34.21 4,639,664,198 -23.60 3,544,774,971 -15.44 2,997,529,733 18,233,698,344 -24.41
8 KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN 11,009,496,389 -2.77 10,704,662,396 -4.80 10,190,577,589 49.87 15,272,492,860 47,177,229,276 14.10
9 JASA LAINNYA 10,246,172,464 7.40 11,004,394,406 77.63 19,547,133,418 12.94 22,075,766,420 62,873,466,806 32.66
10 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 10,373,839,303 -71.49 2,957,252,285 30.80 3,868,208,358 -12.53 3,383,396,223 20,582,696,116 -17.74
74,769,828,534 94,186,975,435 95,443,588,376 122,091,721,060 386,492,114,763
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
secara global tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan meningkat dari Tahun
2008 ke 2009 sebesar 15,29 % selanjutnya dari Tahun 2009 ke 2010 tumbuh 18,48 %.
Tingkat pertumbuhan dari masing masing KLU selama Tahun 2008-2010 tersebut
dilakukan perhitungan trend penerimaan dengan regresi sehingga diperoleh suatu
formula perhitungan yang dapat memproyeksikan penerimaan mendatang. Proyeksi ini
didasarkan pada asumsi tingkat perekonomian yang stabil seperti tahun tahun
sebelumnya. Perhitungan proyeksi penerimaan pajak seluruhnya dapat dilihat dalam
tabel berikut :
Tabel 4.34 Proyeksi penerimaan pajak seluruhnya per KLU
NO KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK SELURUHNYA2011 2012 2013 2014 2015
1 PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN DAN PERIKANAN 151,638,853 185,829,823 220,020,794 254,211,764 288,402,7352 PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN 86,092,575 92,631,977 99,171,380 105,710,783 112,250,1863 INDUSTRI PENGOLAHAN 214,945,178,596 245,187,956,015 275,430,733,434 305,673,510,853 335,916,288,2724 LISTRIK, GAS, DAN AIR 1,468,675,086 1,548,603,364 1,628,531,642 1,708,459,920 1,788,388,1985 KONSTRUKSI 22,756,859,177 20,619,888,062 18,482,916,947 16,345,945,832 14,208,974,7176 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 40,022,416,473 45,768,591,671 51,514,766,869 57,260,942,066 63,007,117,2647 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 14,366,253,299 10,738,707,982 7,111,162,666 3,483,617,349 381,479,1818 KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN 56,555,338,589 63,907,973,959 71,260,609,330 78,613,244,701 85,965,880,0729 JASA LAINNYA 85,514,331,376 106,906,968,672 128,299,605,968 149,692,243,263 171,084,880,55910 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 25,360,193,612 30,947,530,583 36,534,867,553 42,122,204,523 47,709,541,493
461,226,977,636 525,904,682,109 590,582,386,582 655,260,091,055 720,463,202,677
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian diatas mengenai penggalian potensi Pajak Penghasilan dan
Pajak Pertambahan Nilai dapat diperoleh kesimpulan :
1. Berdasarkan analisis penggalian potensi Pajak Penghasilan KLU yang menjadi
andalan penerimaan pajak adalah KLU Industri Pengolahan dan KLU Jasa
Lainnya. KLU yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah prima
adalah KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya, KLU Listrik, Gas dan Air,
KLU Penggalian dan Pertambangan, dan KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa
Perusahaan. Sedangkan KLU yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan
extra effort adalah KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, KLU
Konstruksi, KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran serta KLU Pengangkutan dan
Komunikasi.
2. Berdasarkan analisis penggalian potensi Pajak Pertambahan Nilai diketahui tidak
ada yang menjadi andalan penerimaan pajak. KLU yang berpotensi untuk
dikembangkan menjadi daerah prima adalah KLU Listrik, Gas dan Air, KLU
Perdagangan, Hotel dan Restoran , KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan
Perikanan, KLU Konstruksi, KLU Industri Pengolahan dan KLU Jasa Lainnya. .
Sedangkan KLU yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan extra effort
adalah KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya, KLU Penggalian dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
101
Pertambangan, KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan serta KLU
Pengangkutan dan Komunikasi.
3. KLU Konstruksi dan KLU Pengangkutan dan Komunikasi dari Tahun 2008
sampai dengan Tahun 2010 selalu mengalami pertumbuhan yang negatif
sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih untuk dilakukan analisis
penyebabnya dan solusi agar lebih ditingkatkan.
4. Secara keseluruhan sektor yang paling dominan di wilayah KPP Pratama
Sukoharjo adalah sektor KLU Industri Pengolahan dimana sejak Tahun 2008-
2010 kontribusinya terhadap total penerimaan pajak mencapai 47%. Sedangkan
sektor yang paling kecil adalah KLU Penggalian dan Pertambangan dimana rata
rata kontribusinya untuk Tahun 2008-2010 hanya sebesar 0,0002 % dari total
penerimaan pajak.
B. Saran-saran
Berdasarkan analisis mengenai penggalian potensi Pajak Penghasilan dan Pajak
Pertambahan Nilai saran yang dapat diberikan penulis :
1. Mempertahankan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak maupun tingkat
kontribusinya dari wajib pajak yang berada dalam daerah prima.
2. Melakukan langkah-langkah extra effort terhadap wajib pajak yang berada dalam
daerah potensial maupun yang berkembang baik berupa intensifikasi maupun
ekstensifikasi pajak.
3. Terhadap wajib pajak yang berada dalam area terbelakang perlu dilakukan
strategi khusus untuk mencari penyebab berikut solusinya. Strategi optimalisasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
102
tersebut dilakukan untuk menggali potensi yang mungkin masih bisa digali.
4. Melaksanakan mapping, profiling dan benchmarking per KLU .
5. Program peningkatan kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance) baik berupa Tax
Education terhadap wajib pajak baru maupun penyuluhan dan sosialisasi
peraturan pajak terhadap wajib pajak per sektor usaha.
6. Program penegakan hukum (Law Enforcement) terhadap wajib pajak yang telah
dilakukan himbauan namun tidak ada respon. Tindakan ini dapat berupa
pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak.
7. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional, memiliki integritas,
teamwork dan kaya inovasi dengan senantisa memberikan pelayanan yang prima
terhadap wajib pajak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
103
DAFTAR PUSTAKA
Adriani, PJA dalam Brotodiharjo, R, Santoso, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, Indonesia.
Anshari Setia Negara, Tunggul 2006, Pengantar Hukum Pajak, Bayu Media Malang,
Chairudin Syah Nasution, 2003, Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1998-2000, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2,
Haning, Dedy dan Wirawan Endro Dwi Radianto, 2005, Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Februari, Hal: 66-77.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 141/PJ/2007 Tanggal 3 Oktober 2007
Keputusan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2003 Tanggal 14 Pebruari 2003
Langen, W.J, 1975, Asas-asas Pemungutan Pajak, Djembatan, Jakarta, 1975
Mardiasmo, 2003, Perpajakan Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
Mulyanto, 2002, Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subasuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah, Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS), University of Maryland at College Park.
Munawir, S, 1985, Pokok-pokok Perpajakan, Liberty, Yogyakarta.
Nota Keuangan dan APBN 2010 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 Tanggal 31 Mei 2007
Pudyatmoko, Y, Sri, 2002, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta.
Soemitro, Rochmat, 1992, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT. Eresco, Bandung.
Sunarsip, 2010, Pajak dan Kebijakan Fiskal Kita, Republika, Jakarta
Sugiono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
104
Sugema, Iman, 2004, Iklan “Indonesia Sukses” menyesatkan, Majalah Tempo, Jakarta
Smith, Adam, 1981, An Inquary into the Nature and Cause of The Wealth Of Nations, Indianapolis : Liberty Classic.
Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Wahyuni dan Hariadi, 2009, Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil
Terhadap Pendapatan Daerah, Jurnal The 3rd National Conference UKWMS, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.
www.pajak.go.id, Sistem Informasi , akses 3 Januari 2011
www.sukoharjokab.go.id, Potensi ekonomi Kabupaten Sukoharjo, akses 3 Januari 2011
www.wonogirikab.go.id, Ekonomi dan Bisnis, akses 4 Januari 2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
105