analisis permasalahan belanja bantuan sosial di …rapat+analisis+bansos+kemendikbud... · data...
TRANSCRIPT
DAFTAR ISI
ALTERNATIF SOLUSIB
LATAR BELAKANG DAN DAMPAKA
2
LAMPIRAN :1. Defenisi Belanja Bantuan Sosial2. Data Belanja Bansos Pada Kemendikbud TA. 20133. Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Kemendikbud
Tahun 2012 Terkait Bansos
C
LATAR BELAKANG (1/3)
Surat Menkeu Nomor : S-758/MK.05/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Hal Penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Lingkup Kemendikbud, yang pada prinsipnya memperkuat surat yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaharaan terkait pencabutan surat.
Pembahasan Masalah dengan pihak UKP4 dan Kemkeu, (Surat Deputi V UKP-PPP No.B-056/UKP-PPP/D.V/08/2013 tgl 1 Agustus 2013), menyepakati hal-halsbb. :
Menerbitkan PMK yang mengatur belanjabarang dan jasa menjadi belanja transfer
uang kepada entitas lain yang tidakmemenuhi kriteria resiko sosial
Kegiatan pembayaran/pencairan danakepada entitas lain dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja Bansos (57) padaDIPA Kemendikbud TA.2013, masih dapat
direalisasikan hingga terbitnya PMK.
Setelah terbitnya PMK dimaksud, Kemendikbud agar melakukan revisi atas
output kegiatan dan jenis belanja dariBelanja Bansos (57) menjadi belanja barang
dan jasa (52) pada DIPA
Merumuskan pencatatan akuntansipada Laporan Keuangan atas
belanja transfer
Konsekwensinya : Kemendikbud diharuskan melakukan revisi DIPA TA.2013 (reklasifikasi akun) dengan mengacu pada PeraturanMenteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 dan Nomor 134/PMK.02/2012
Berdasarkan LHP BPK, Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Surat No. S-4154/PB/2013 tgl 14 Juni 2013 perihal Pembatalan Surat Dirjen Perbendaharaan mengenai Pengalihan Alokasi Dana Belanja Barang menjadi Belanja Bansos
LHP atas Laporan Keuangan Kemdikbud Tahun 2012:
Klasifikasi Belanja Bansos Tidak Tepat dan Sistem pengendalian atas Penetapan, Penyaluran, Pelaksanaan, dan PertanggungjawabanBansos Lemah Sehingga Belum Menjamin Akuntabilitas Pemberian dan Penggunaan Bansos yaitu klasifikasi belanja bansos senilaiRp12.702.915.084.447,00 tidak tepat. Rekomendasi : Mendikbud memperbaiki klasifikasi jenis belanja pada saat penganggaran.
Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut, Kemendikbud melakukan revisi DIPA Tahun 2012 denganmengembalikan Belanja Barang (52) Ke Belanja Bantuan Sosial (57).
Berdasarkan pertimbangan di atas, dan untuk mempercepat pencairan/penyerapan anggaran Dirjen Perbendaharaan menerbitkan surat :
No. S-1609/PB/2012 tgl 20 Februari 2012 hal Pengalihan Alokasi Dana Belanja Barang menjadi Belanja Bansos,
No. S-1590/PB/2012 tgl 27 Februari 2012 tentang Pengalihan Alokasi Dana Belanja Barang menjadi Belanja Bansos pada DIPA-DIPA Kemendikbud
DIPA awal Kemendikbud TA.2012 dialokasikan dalam akun Belanja Barang (526). Kendalanya adalah pelaksanaan (eksekusi) belanja harusmengikuti prosedur Perpres 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di sisi lain para penerima dana jumlahnya sangat
banyak dan tersebar di seluruh Indonesia sehingga akan sulit dilaksanakan mengingat rentang kendali yg sangat panjang.
1. Dengan keluarnya surat Menteri Keuangan Nomor : S-
758/MK.05/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Hal
Penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Sosial
Tahun 2013 Lingkup Kemendikbud, Kemendikbud
diharuskan melakukan revisi DIPA (reklasifikasi akun).
2. Apabila tidak dilakukan revisi, hal ini akan menjadi temuan
BPK seperti tahun 2012 dan mempengaruhi Laporan
Keuangan Kemendikbud Tahun 2013.
3. Perlu jaminan dari Kemenkeu bahwa apabila dilakukan revisi
tidak akan mengganggu proses pencairan.
4. Kemdikbud telah mengirim surat kepada Menkeu untuk
mengadakan rapat koordinasi tanggal 11 November 2013, sampai
saat ini belum ada tanggapan.
DAMPAK
Dasar Hukum Bansos Kemdikbud (1/3)
• Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4): 1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan
pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Pasal 5:1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya
operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
• Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pasal 99:1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat, dalam APBN disediakan alokasi belanja bantuan sosial
2) Pembayaran belanja bantuan sosial dapat dilakukan dalam bentuk:a. bantuan sosial yang bersifat konsumtif;b. bantuan sosial yang bersifat produktif; danc. bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu.
3) Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosial.
4) Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah.
5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.
Dasar Hukum (2/3)
• Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pasal 100: 1) Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99 ayat (4) dapat dikelola melalui pembentukan dana masyarakat dalam mekanisme bergulir.
2) Dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
3) Masyarakat dapat secara proaktif melakukan pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 101:1) Pelaksanaan pembayaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
2) Dalam hal tertentu pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan melalui pihak lain.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Dasar Hukum (3/3)
DEFINISI BELANJA BANSOS (1/3)
1. PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah :
Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial.
2. PP 45/2013
Belanja Bantuan Sosial adalah alokasi belanja dalam APBN sebagai upaya untuk melindungi
masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi,
dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3. PMK No.: 91 Tahun 2007 Tentang BAS :
Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi kemungkinan
terjadinya resiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat
dan /atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya lembaga non pemerintah bidang
pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada
masyarakat yg bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus
menerus dan selektif.
4. PMK No.: 101 Tahun 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran :
• Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada
masyarakat guna melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan Sosial dapat
langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan /atau lembaga kemasyarakatan
termasuk di dalamnya lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.• Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondidi wajar.
DEFINISI BELANJA BANSOS (2/3)
5. PMK No.:134/PMK. 02/2012 Tentang Perubahan Atas PMK
No.:101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran
Transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat/Daerah kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,
meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
sebagaimana diatur dalam dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. PMK No.:112/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan RKAKL :
Transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi
dan/atau kesejahteraan masyarakat.
7. PMK No.:81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bansos pada
Kementerian/Lembaga:
Transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah
pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi
dan/atau kesejahteraan masyarakat.
DEFINISI BELANJA BANSOS (3/3)
8. Bultek SAP No. 10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut
memiliki ketentuan berikut ini:
a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga
kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan
keagamaan.
b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan
memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau
penguatan kelembagaan
Risiko sosial menurut Buletin Teknis ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya
kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan
sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan yang memungkinkan adanya
risiko sosial antara lain, namun tidak terbatas pada:
a. Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang
memburuk kepada masyarakat.
b. Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat petani/nelayan menjadi
kehilangan penghasilan utamanya.
c. Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
d. Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
e. Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
f. Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara mandiri,
g. Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar.
h. Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yang mempersulit perkembangan
masyarakat di suatu daerah.
i. Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan rnengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat.
ALTERNATIF SOLUSI (1/3)
1 Alternatif 1 :Tetap dianggarakan melalui akun Belanja Bantuan Sosial dengan ketentuan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.10 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial (Bultek SAP 10), menambahkan definisi Belanja Bantuan Sosal bahwa termasuk transfer dana pendidikan ke sekolah baik negeri maupun swasta. Dengan demikian tidak perlu dilakukan revisi DIPA.
2. Alternatif 2 : Dengan mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor : S-
758/MK.05/2013 tanggal 23 Oktober 2013 :
Belanja Bansos direvisi ke Belanja Barang dengan ketentuan :
a. Dibuatkan kebijakan atau peraturan (PMK) bahwa Belanja Barang untuk
diserahkan pada Masyarakat/Pemda disalurkan melalui transfer dana ke
lembaga penerima dan dilaksanakan oleh penerima dengan mekanisme
swakelola dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas
b. Tidak semua anggaran BANSOS direvisi ke Belanja Barang, yang direvisi ke
Belanja Barang hanya belanja yang tidak memenuhi kriteria Belanja Bansos,
misalnya bantuan untuk lembaga/sekolah negeri direvisi ke Belanja Barang
dengan kode akun 526 (Belanja Barang Untuk Diserahkan pada
Masyarakat/Pemda) dengan rincian akun sebagai berikut :526111 : Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
526112 : Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
526113 : Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
526114 : Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
526115 : Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
526211 : Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
526212 : Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
526311 : Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
ALTERNATIF SOLUSI (2/3)
c. Jenis kegiatan yang dapat dianggarkan melalui Belanja Bantuan Sosial antara lain
: Beasiswa Miskin, Bantuan untuk sekolah/lembaga swasta, atau bantuan/belanja
yang terkait dengan resiko sosial/penanggulangan kemiskinan.
d. Belanja Barang penyalurannya dilakukan dengan transfer uang ke lembaga
penerima melalui penerbitan SPM/SP2D, hal ini sejalan dengan definisi Belanja
Barang bahwa : “Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis
pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang
tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang di
luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.Dalam pengertian
belanja tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Belanja Barang
ini terdiri dari Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional), Belanja Jasa,
Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, Belanja Badan Layanan Umum (BLU),
serta Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda”.
e. Pelaksanaan kegiatan/Anggaran oleh penerima bantuan dilaksanakan dengan
swakelola sama dengan Belanja Bantuan Sosial (perlu penegasan/kepastian dari
Kementerian Keuangan melalui PMK yang akan diterbitkan).
f. Tata cara pelaksanaan diatur dalam juknis masing-masing pemberi bansos
(satker/KPA).
ALTERNATIF SOLUSI (3/3)
3. Apabila Alternatif 2 yang dipilih, maka perlu dilakukan langkah-langkah sbb.:
3.1. Setiap kantor/satker/unit utama melakukan inventarisasi Kegiatan-
kegiatan mana yang memenuhi kriteria dianggarkan melalui belanja
Barang dan/atau Belanja Bantuan Sosial dengan mengacu pada :
a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
112/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan
Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
b. Peraturan Menteri Keuangan No.:134/PMK.02/2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.
3.2. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, setiap kantor/satker/unit utama
mengajukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan;
3.3. Mengingat revisi anggaran telah lewat, maka perlu minta dispensasi
revisi (reklasifikasi akun) ke Ditjen Perbendaharaan.
3.4. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan/anggaran proses revisi
dapat dilakukan simultan dengan pencairan bantuan yang sudah
dipastikan telah benar akunnya tanpa harus menunggu revisi;
3.5. Bagi satker yang telah terlanjur melakukan eksekusi anggaran dan
diketahui terdapat kesalahan akun belanja, dapat dilakukan ralat
SPM/SP2D.
Alternatif Reklasifikasi Dana Bansos
Belanja Bansos
MAK 57
Alternatif Reklasifikasi Dana Bansos
BelanjaPegawai
Belanja Barang
Belanja Hibah
Belanja Bansos
MAK 51
MAK 52
MAK 56
MAK 57
Klasifikasi Belanja Barang (Akun 52)
52
521 522 523 524 525 526
Belanja Barang
Belanja Jasa
Belanja Pemeliha
raan
Belanja Perjalana
n
Belanja Barang
BLU
Belanja Barang u/ diserahkan
ke masyarakat
Alternatif Reklasifikasi Bansos Kemdikbud ke
Belanja Pegawai
Belanja Bansos yang memenuhi kriteria Belanja Pegawai diperuntukkanPembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (MAK 5115) atau BelanjaPegawai yang diperuntukkan pembayaran Honor/lembur/vakasi/Tunjangan
Khusus dan Belanja Pegawai Transito (512)*.
KMK 134/PMK.02/2012Belanja Pegawai diuraikan sebagai Kompensasi terhadap pegawai, Baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau Non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi organisasi pemerintah
Catatan:
*) Belum dijumpai penjelasan tentang penggunaan kode akun 5115 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pegawai Non PNS). Sedangkan untuk kode akun 512 (pembayaran Honor/lembur/vakasi/Tunjangan
Khusus dan Belanja Pegawai Transito) hanya diperuntukkan pembayaran bagi pegawai non PNS yang
akan diangkat menjadi PNS. perlu penambahan penjelasan atau pengaturan lebih lanjut oleh
Menkeu sebagai dasar hukum reklasifikasi.
Alternatif Reklasifikasi Bansos Kemdikbud ke Belanja Barang
Belanja Bansos yang memenuhi kriteria Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (MAK 5263) yang digunakan untuk mencatat
pengeluaran barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang tidak dapat dialokasikan pada kelompok akun 5261 dan 5262**.
KMK 134/PMK.02/2012Belanja Barang diuraikan sebagai Pengeluaran untuk pembelian Barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan, maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang* yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan
Catatan:
*) Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres
70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk didalamnya pengadaan barang dan
jasa secara swakelola.
**) Belanja transfer uang kepada entitas lain yang tidak memenuhi kriteria risiko sosial, yang
pengelompokkannya mengikuti kriteria dan batasan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
tersendiri. PMK tentang Kriteria dan batasan pengelompokkan akun belanja transfer tersebut sampai saat
ini belum ada perlu pengaturan lebih lanjut oleh Menkeu sebagai dasar hukum reklasifikasi.
Alternatif Reklasifikasi Bansos Kemdikbud ke Belanja Hibah
Belanja Bansos yang memenuhi kriteria Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah (MAK 56311) yaitu yang digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk
transfer uang atau barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daerah, atau menggunakan akun Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri (56411)
dengan uraian cukup jelas.*
KMK 134/PMK.02/2012Belanja Hibah diuraikan sebagai Pengeluaran Pemerintah berupa transfer yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus menerus yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
Catatan:
*) dalam PMK No.191/PMK.05/2011 tentang Pengelolaan Hibah, tidak dijumpai adanya aturan yang terkait
dengan pengelolaan hibah dari Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi
Dalam Negeri.
perlu pengaturan lebih lanjut oleh Menkeu sebagai dasar hukum reklasifikasi dan implementasinya..
Pekerjaan yang Dapat dilakukan dengan Swakelola(Psl. 26 ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012)
1. Pekerjaan yg bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkankemampuan teknis SDM, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I
2. Pekerjaan yg operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsungmasyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I
3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidakdiminati oleh penyedia barang/jasa.
4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung terlebih dahulu, sehinggaapabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidak pastiandan risiko yg besar.
5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan.6. Pekerjaan untuk proyek percontohan, dan survei yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan olehpenyedia jasa.
7. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujianlaboratorium, dan pengembangan sistem tertentu.
8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yg bersangkutan.9. Pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri.10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri, dan/atau11. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri
almatsus dalam negeri.
Tindak Lanjut Bansos Yg Tidak Dapat Dipindah
1. Merevisi dan atau menambahkan definisi serta contoh-contoh Belanja Bantuan Sosial pada Buletin Teknis StandarAkuntansi Pemerintahan No.10 Akuntansi Belanja BantuanSosial (Bultek SAP 10), bahwa Bantuan Sosial adalahtermasuk transfer dana pendidikan ke sekolah baik negerimaupun swasta sehingga tetap dapat dianggarakan melaluiakun Belanja Bantuan Sosial;
2. Dikeluarkan paket kebijakan (PMK) bahwa Belanja BarangUntuk Diserahkan pada Masyarakat/Pemda disalurkanmelalui transfer dana ke lembaga penerima dandilaksanakan oleh penerima dengan mekanisme swakeloladengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.
3. Membuka akun belanja Bantuan Pendidikan, untukmenampung belanja bantuan sosial atau belanja hibahyang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial ataubelanja pegawai.
BELANJA BANSOS KEMDIKBUD TA 2013Kode Eselon I Pagu Realisasi %
2301 Sekretariat Jenderal 325.159.749.000 324.210.503.420 99,71
2303 Ditjen Pendidikan Dasar 14.847.266.467.000 14.039.982.968.765 94,56
2304 Ditjen Pendidikan Tinggi 3.355.093.384.000 3.171.245.075.584 94,52
2305Ditjen Pendidikan Anak Usia
Dini, Non Formal dan Informal 1.745.101.632.000 1.715.495.902.336 98,30
2312 Ditjen Pendidikan Menengah 11.363.096.633.000 11.145.156.597.935 98,08
2314
Badan Pengembangan SDM
Pendidikan Kebudayaan dan
Penjaminan Mutu Pendidikan 634.054.987.000 606.903.311.497 95,72
2315 Ditjen Kebudayaan 319.868.400.000 276.488.972.818 86,44
32.589.641.252.000,00 31.279.483.332.355 95,98 JUMLAH
DATA BELANJA BANSOS PADA SEKRETARIAT JENDERAL
NO. URAIAN PAGU
1 2 4
1 TK/SD/MI/PAUD 42,000,000,000
2 SLB 7,500,000,000
3 OLAH RAGA 4,040,000,000
4 ORGANISASI KEMASYARAKATAN 38,040,000,000
5 SLTP/MTS 25,500,000,000
6 PEMUDA/PRAMUKA 10,000,000,000
7 PERGURUAN TINGGI 4,500,000,000
8 SMU/SMA 21,990,000,000
9 SMK 22,020,000,000
10 KEBUDAYAAN 10,000,000,000
JUMLAH 185,590,000,000
A. BIRO KEUANGAN
NO. Nama Output Pagu
1 Beasiswa Darmasiswa RI 18,029,000,000
2 Beasiswa Unggulan 42,745,815,000
60,774,815,000JUMLAH
B. BIRO PERENCANAAN DAN KLN
Sumber : Data SAI Biro Keuangan
DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN DIKDAS (1/2)
NO. Nama Output PaguI. Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB 255,717,467,000
1 Sekolah Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus 13,200,000,000
2 Kemitraan Sekolah/Lembaga/PT 3,750,000,000
3 Sekolah Menyelenggarakan Program E-Learning 10,000,000,000
4 Sekolah yang Direhabilitasi 5,000,000,000
5 Unit Sekolah Baru (USB) 800,000,000
6 Lomba Sains Nasional/Internasional 342,500,000
7 Festival Lomba Seni Siswa Nasional/Internasional 1,320,000,000
8 Sekolah Penerima Bantuan Operasional PK dan PLK 221,304,967,000
II. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 3,345,565,907,000
1 Kemitraan / Kerjasama Program Wajar 12,250,000,000
2 SMP Berbasis Pondok Pesantren 13,500,000,000
3 SD - SMP Satu Atap 119,504,252,000
4 Unit Sekolah Baru (USB) 377,432,125,000
5 Ruang Kelas Baru (RKB) 122,037,000,000
6 Rehabilitasi SMP 85,501,350,000
7 Laboratorium IPA 72,540,000,000
8 Perpustakaan SMP 45,967,335,000
9 Peralatan Pendidikan SMP 25,500,000,000
10 SMP Berbasis TIK 21,000,000,000
11 Sekolah Standar Nasional SMP 27,500,000,000
12 SMP Terbuka 21,150,000,000
13 Siswa yang Mendapatkan Bantuan Operasional SMP Terbuka 33,004,400,000
14 Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa 4,500,000,000
15 SD-SMP Satu Atap yang Memenuhi SPM 9,000,000,000
16 Laporan Pelaksanaan BOS 2,000,000,000
17 Siswa SMP Penerima Beasiswa Siswa Miskin 2,147,794,945,000
18 Siswa SMP Penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi 27,000,000,000
19 Peserta Didik yang Mengikuti Program Paket B 178,384,500,000
III. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 5,084,311,016,000
1 Siswa SD Penerima Beasiswa Miskin 4,572,109,625,000
2 Siswa Penerima Beasiswa Prestasi 1,590,000,000
3 Rehabilitasi SD 374,891,391,000
4 Siswa SD Menerima Bantuan Paket Belajar 3,750,000,000
5 SD Memenuhi Standar Isi dan Proses 2,970,000,000
6 SD Menyelenggarakan Program Retrieval/Remedial 5,500,000,000
7 SD Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana 31,350,000,000
8 SD Menerima sarana TIK untuk e-learning 25,000,000,000
9 SD Menerima Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni 15,750,000,000
10 SD Menerima Sarana Komputer untuk Administrasi 45,000,000,000
11 Peserta Didik Paket A Menerima Bantuan Operasional 4,000,000,000
12 SD Menyelenggarakan Pembelajaran Ekstrakurikuler 2,400,000,000
Sumber : Data SAI Biro Keuangan
DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN DIKDAS (2/2)
NO. Nama Output PaguIV. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar 7,800,000,000
1 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Lomba/ Olimpiade 600,000,000
2 Dewan Pendidikan / Komite Sekolah yang Terbina 7,200,000,000
V. Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang
Pendidikan Dasar
5,470,853,275,000
1 Dokumen Pelaksanaan Program 0
2 PTK Dikdas yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional 707,504,400,000
3 PTK Dikdas yang Mendapatkan Tunjangan Profesi 2,709,819,575,000
4 PTK Dikdas yang Mendapatkan Tunjangan Khusus 1,480,282,800,000
5 PTK Dikdas yang Mendapatkan Tunjangan Kualifikasi 312,224,500,000
6 PTK Dikdas yang Mendapatkan Tunjangan Lainnya 41,670,000,000
7 PTK SD dan PTK Kesetaraan SD yang Mendapatkan Karir; Penghargaan; Perlindungan 55,000,000,000
8 PTK SMP dan PTK Kesetaraan SMP yang Mendapatkan Karir; Penghargaan; Perlindungan 96,780,000,000
9 PTK PK dan PLK yang Mendapatkan Karir; Penghargaan; Perlindungan 2,256,000,000
10 PTK Dikdas yang mendapat bantuan guru bantu 65,316,000,000
VI. Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB 180,725,742,000
1 Sekolah Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus 500,000,000
2 Pusat Pengembangan Layanan PK dan PLK 124,870,742,000
3 Dokumen Pedoman Pengembangan Pembelajaran 3,000,000,000
4 Sekolah Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa 28,000,000,000
5 Siswa Bersertifikasi Kompetensi Keterampilan Khusus 1,800,000,000
6 Unit Sekolah Baru (USB) 12,699,000,000
7 Ruang Kelas Baru (RKB) 1,440,000,000
8 Sekolah Memenuhi SPM - Sarana Prasarana 6,366,000,000
9 Perpustakaan 550,000,000
10 Unit Gedung Baru (UGB) 1,500,000,000
VII. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 451,615,000,000
1 Ruang Kelas Baru (RKB)SD 270,940,000,000
2 Siswa SD Menerima BOS Luar Negeri 3,675,000,000
3 SD Menerima Perpustakaan/PSB 177,000,000,000
VIII. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar 31,921,060,000
1 Sekolah yang Mendapatkan Layanan Akses dan Mutu Pendidikan 29,446,060,000
2 Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa 2,475,000,000
X. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar 25,480,000,000
1 Gedung Sekolah Rusak Akibat Bencana Alam dan Kerusuhan yang Direhabilitasi 25,480,000,000
14,853,989,467,000J U M L A H
Sumber : Data SAI Biro Keuangan
DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN DIKMEN (1/2)
NO. Nama Output PaguI. Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK 2,946,539,260,000
1 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK 2,318,707,260,000
2 Peralatan Praktik SMK 7,950,000,000
3 Siswa SMK Penerima Beasiswa Miskin 619,882,000,000
II. Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB 52,174,200,000
1 Siswa PK-PLK Mendapat Beasiswa 14,545,200,000
2 Sekolah Penerima Bantuan Operasional PK 37,629,000,000
III. Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA 4,292,796,100,000
1 SMA yang Mampu Menyusun dan Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 7,620,000,000
2 SMA Model 47,225,000,000
3 Peserta Didik yang Menerima BOP Paket C 37,500,000,000
4 Kab/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Paket C 5,000,000,000
5 Unit Sekolah Baru (USB) 186,716,000,000
6 Ruang Kelas Baru (RKB) 428,947,700,000
7 Ruang Laboratorium Komputer Baru 22,000,000,000
8 Sekolah yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana 51,940,000,000
9 Peralatan TIK/Komputer 21,000,000,000
10 Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa 3,400,000,000
11 Siswa SMA Penerima Beasiswa Miskin 1,071,640,000,000
12 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA 2,362,258,600,000
13 Siswa SMA Penerima Beasiswa Prestasi 47,548,800,000
IV. Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK 2,053,864,512,000
1 Dokumen Layanan Informasi Kebijakan 2,200,000,000
2 SMK Pusat Layanan TIK 12,505,000,000
3 Kemitraan Direktorat dengan Institusi/Lembaga 6,675,000,000
4 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK 0
5 Dokumen Pedoman Standar Pembelajaran 36,050,000,000
6 Sekolah Menerapkan Pembelajaran Kewirausahaan 6,644,000,000
7 Unit Sekolah Baru (USB) 224,705,000,000
8 Ruang Kelas Baru (RKB) 476,297,720,000
9 Ruang Praktek Siswa (RPS) 59,277,370,000
10 Peralatan Praktik SMK 106,990,000,000
11 Siswa SMK Penerima Beasiswa Miskin 765,933,300,000
12 Siswa SMK Penerima Beasiswa Prestasi dan Program Keahlian Khusus 28,356,000,000
13 Lomba Kompetensi dan Sains 8,933,350,000
14 Laporan Hasil Pemasaran Tamatan SMK 1,840,000,000
15 SMK yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa 4,240,000,000
16 SMK Unggul/Model/Rujukan/Berprestasi 313,217,772,000
Sumber : Data SAI Biro Keuangan
DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN DIKMEN (2/2)
NO. Nama Output PaguV. Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB 171,830,000,000
1 Dokumen Informasi dan Publikasi 990,000,000
2 Kemitraan Sekolah/Lembaga/PT 5,525,000,000
3 Pusat Pengembangan Layanan PK dan PLK 9,300,000,000
4 Sekolah Sentra/Subsentra PK dan PLK 900,000,000
5 Lembaga Penyelenggara Pendidikan Menengah yang Menerima Bantuan Bencana Alam 6,460,000,000
6 Dokumen Pedoman Pengembangan Pembelajaran 1,530,000,000
7 Sekolah yang Terakrediasi 4,000,000,000
8 Siswa Berkompetensi Keterampilan Khusus 13,830,000,000
9 Sekolah Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa 800,000,000
10 Ruang Keterampilan 2,970,000,000
11 Perpustakaan 4,935,000,000
12 Sekolah yang Direhabilitasi 7,500,000,000
13 Sekolah Memenuhi SPM Sarana dan Prasarana 9,000,000,000
14 Unit Sekolah Baru (USB) 79,330,000,000
15 Ruang Kelas Baru (RKB) 12,600,000,000
16 Asrama Siswa 10,000,000,000
17 Buku Pembelajaran 2,160,000,000
VI. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah 31,730,000,000
1 Sekolah/ Lembaga yang Mendapatkan Layanan Akses dan Mutu pendidikan 4,800,000,000
2 Naskah Bahan Kerjasama, Informasi dan Publikasi 15,730,000,000
3 Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa 4,200,000,000
4 Dewan Pendidikan / Komite Sekolah Yang Terbina 7,000,000,000
VII. Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang
Pendidikan Menengah
1,793,198,016,000
1 Pengawas Dikmen yang Berkualifikasi S2 12,825,500,000
2 PTK Dikmen yang Mendapatkan Tunjangan Profesi 1,379,414,880,000
3 PTK Dikmen yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional 149,770,800,000
4 PTK Dikmen yang Mendapatkan Tunjangan Khusus 184,545,836,000
5 Dokumen Pembinaan PTK SMA dan PTK Kesetaraan SMA 225,000,000
6 PTK SMA dan PTK Kesetaraan SMA yang Mendapatkan Perhargaan ; Perlindungan 120,000,000
7 PTK SMA dan PTK Kesetaraan SMA yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan 7,030,000,000
8 PTK SMA dan PTK Kesetaraan SMA yang Mendapatkan Pemerataan Mutu 990,000,000
9 Dokumen Pembinaan PTK SMK 1,500,000,000
10 Pendidik SMK yang Sesuai Bidang Keahlian 6,600,000,000
11 PTK SMK yang Mendapatkan Perhargaan ; Perlindungan 150,000,000
12 PTK SMK yang Mendapatkan Pemerataan Mutu 2,580,000,000
13 PTK SMK yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan 9,502,000,000
14 Pendidik PK dan PLK yang Sesuai Bidang Keahlian 400,000,000
15 PTK Dikmen di Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar yang Memperoleh Bantuan Pendidikan 2,000,000,000
16 PTK PK dan PLK yang Mendapatkan Pemerataan Mutu 575,000,000
17 PTK PK dan PLK yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan 3,025,000,000
18 0 31,944,000,000
VIII. Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK 964,545,000
032 SMK Unggul/Model/Rujukan/Berprestasi 964,545,000
IX. Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB 1,710,000,000
009 Lembaga Penyelenggara Pendidikan Menengah yang Menerima Bantuan Bencana Sosial 1,710,000,000
11,344,806,633,000J U M L A H
Sumber : Data SAI Biro Keuangan
DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN DIKTI
NO. Direktorat/Komponen PAGU
A. DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA 374,925,025,000
1 Bantuan Pendirian Politeknik Negeri Subang 2,500,000,000
2 Pendirian Institut Teknologi Baru dan Institut Olahraga Indonesia 10,000,000,000
3 Pendirian Politeknik Baru 75,000,000,000
4 Bantuan Hibah Pembinaan 258,286,325,000
5 Bantuan PHK-I Institusi 12,203,100,000
6 Seleksi dan Penetapan Penerima Bantuan 3,000,000,000
7 Penetapan Penerima Bantuan Hibah Pengembangan KUI 4,550,000,000
8 Workshop dan Pelatihan Penyusunan Renstra 1,200,000,000
9 Workshop Peningkatan TataKelola Penguruan Tinggi 1,200,000,000
10 Seleksi Proposal dan Pelaksanaan Muhibah Seni 3,200,000,000
11 Belanja Bantuan Beasiswa KNB 3,785,600,000
B. DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 2,519,552,630,000
1 Program Revitalisasi Bidang Ilmu 10,000,000,000
2 Bantuan Prodi Bersistem Penjaminan Mutu Pembelajaran 1,450,000,000
3 Bantuan Penyusunan KBK 1,900,000,000
4 Bantuan Bidikmisi dan Afirmasi Dikti 1,498,627,210,000
5 Pemberian Beasiswa Prestasi 14,783,000,000
6 Fasilitasi Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu 2,585,000,000
7 Bantuan Dana Pengembangan Sistem Pusat Karir di PT 1,500,000,000
8
Bantuan Pelaksanaan Program Hibah Bina Desa dan Bantuan Peningkatan
Organisasi Kemahasiswaan 9,600,000,000
9 Bantuan Pengembangan Mutu Laboratorium Sains 500,000,000
10 Hibah Pengembangan Politeknik Kerjasama Pemda 70,000,000,000
11 Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM 756,000,000,000
12 Bantuan Program MIPA Internasional 1,000,000,000
13 Bantuan Penyusunan Rancangan Modus MPNK 1,900,000,000
14
Bantuan Pelaksanaan Program CLCC dan Bantuan Pelaksanaan Program
Lesson Study 6,850,000,000
15 Hibah Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan 142,857,420,000
2,894,477,655,000 Grand Total
DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN PAUDNI (1/2)
KODE Direktorat/Komponen PAGU
666845 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal 515,147,000,000
2016.023 Bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD 324,000,000,000
2016.024 Bantuan Rintisan Lembaga PAUD Baru 68,595,000,000
2016.025 Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Rintisan 37,275,000,000
2016.026 Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD 19,850,000,000
2016.027 Bantuan sarana Pembelajaran PAUD 5,850,000,000
2016.028 Bantuan Lembaga PAUD di Daerah Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 1,750,000,000
2016.029 Bantuan Kelembagaan Pada Organisasi Mitra 39,927,000,000
2016.030 Bantuan Lembaga PAUD penyelenggara pendidikan keorangtuaan (Parenting Education) 825,000,000
2016.031 Penguatan Pembelajaran Lembaga PAUD 7,455,000,000
2016.032 Bantuan Lembaga PAUD Percontohan Kab/Kota 3,000,000,000
2016.033 Bantuan Motivasi dan Stimulasi Penyelenggara PAUD 6,620,000,000
666866 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat 206,164,400,000
2018.025 BOP Keaksaraan 126,564,400,000
2018.026 BOP Keaksaraan Layanan Khusus 23,500,000,000
2018.027 Bantuan Penataan Kelembagaan 19,100,000,000
2018.028 Bantuan Sarana Satuan Dikmas dan TBM 22,550,000,000
2018.029 Bantuan Pengarusutamaan Gender 12,000,000,000
2018.030 Bantuan Kecakapan Keorangtuaan 2,450,000,000
DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN PAUDNI (2/2)
KODE Direktorat/Komponen PAGU
666870 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 122,115,000,000
2015.027 Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) 49,300,000,000
2015.028 Bantuan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat bagi anak putus sekolah/putus 44,000,000,000
2015.029 Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi 4,250,000,000
2015.030 Lembaga Kursus Memenuhi Standar Nasional 14,800,000,000
2015.031 Organisasi Mitra yang memperoleh penguatan kapasitas 3,325,000,000
2015.033 Dokumen Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja 3,000,000,000
2015.034 Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Menerima Penghargaan 285,000,000
2015.035 Lembaga Kursus dan Pelatihan melakukan Sosialisasi dan Promosi 350,000,000
2015.038 Lembaga dan Mita Kursus dan Pelatihan Menerima Penghargaan 2,805,000,000
682082Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, NONFORMAL
DAN INFORMAL844,678,792,000
2017.001 Pendidik PAUDNI berkualifikasi akademik S1/D4 934,500,000
2017.019 Guru TK penerima tunjangan profesi 302,093,000,000
2017.020 Pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI memperoleh penghargaan dan perlindungan 49,822,664,000
2017.030 Guru TK/TPA/KB berkualifikasi S1/D4 22,881,500,000
2017.031 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat berkualifikasi S1/D4 1,475,000,000
2017.032 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kursus dan Pelatihan Berkualifikasi S1/D4 254,000,000
2017.033 Guru TK/TPA/KB Memperoleh pembinaan karier 9,300,000,000
2017.034 Kepala Sekolah/Pengawas TK/Penilik PAUD/Pengelola TPA/KB Memperoleh Pembinaan Karier 525,000,000
2017.035 Pendidik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Pembinaan Karier 472,000,000
2017.037 Pendidik Pendidikan Masyarakat Memperoleh Pembinaan Karier 800,000,000
2017.038 Tenaga Pendidik Pendidikan Masyarakat Memperoleh pembinaan karier 1,680,000,000
2017.039 Guru TK/TKLB penerima tunjangan fungsional 251,715,600,000
2017.040 Guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus 50,329,336,000
2017.041 Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang memperoleh penghargaan dan perlindungan 3,745,000,000
2017.042 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan 133,456,192,000
2017.043 Dokumen Standar/Naskah/Pedoman/Juklak/Juknis Kriteria Pembinaan Karier PTK PAUDNI 200,000,000
2017.044 Dokumen Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pembinaan PTK PAUDNI 150,000,000
2017.045 Dokumen Evaluasi Program dan Anggaran Pembinaan PTK PAUDNI 400,000,000
2017.046Pembinaan Karier PTK PAUDNI Melalui Kerjasama dengan Orsosmas/Ormit/Lembaga
Dalam Negeri dan Luar Negeri14,445,000,000
1,688,105,192,000 Grand Total
DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN KEBUDAYAAN
No Kode Satker Nama Satker Jumlah
1 189646 Direktorat Pembinaan KepercayaanTerhadap TYME dan Tradisi 79.500.000.000
2 189645 Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman 177.998.400.000
3 189645 Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman 62.370.000.000
4 189648 Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya 1.250.000.000
Jumlah 321.118.400.000