analisis rencana pemanfaatan hutan kemasyarakatan

5/21/2018 Analisis Rencana Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

ANALISIS RENCANA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)

PADA HUTAN LINDUNG DI WILAYAH KPH MODEL DAMPELAS TINOMBO

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan dan pergeseran paradigma pola pengelolaan sumberdaya hutan saat ini telah

memberi peluang kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Pelibatan masyarakat lokal dalam

pengelolaan sumberdaya hutan diharapkan akan memberikan jaminan keberlanjutan fungsi

ekologi, produksi, dan fungsi sosial melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan,

karena masyarakat lokal memiliki sejumlah pengetahuan atau kearifan lokal sebagai hasil

pembelajaran dan pengalaman berinterkasi dengan lingkungan alaminya dalam jangka waktu

yang panjang (Hamzari, 2007).

Kebijakan pembangunan kehutanan harus beralih dari sentralistik menjadi

desentralistik yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Peningkatan partisipasi

masyarakat baik dalam kebijakan dan juga dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat

mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan. Kebijakan kehutanan saat ini telah

memberikan peluang nyata bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal

tersebut, antara lain dapat dilakukan dengan memberikan hak akses kepada masyarakat dalam

pembangunan dan pengelolaan hutan. Melalui Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (sebelumnya adalah Keputusan Menteri

Kehutanan No.31/KPTS-II/2001), Pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk

ikut mengelola lahan kawasan hutan.

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) mengizinkan masyarakat untuk dapat

mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan.


Masyarakat yang dipercaya membangun hutan dengan sistem berkelompok ini, akan

mendapat imbalan oleh pemerintah dalam bentuk kepastian penguasaan lahan dengan jenis

Izin Hak Kelola atau Ijin Usaha Pemanfaatan (bukan hak kepemilikan lahan).

Program HKm ini dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hutan lindung yang

terlanjur dibuka oleh masyarakat setempat melalui penanaman Tanaman Serba Guna (Multi

Purpose Trees Spesies) dan kawasan hutan produksi yang dapat ditanam dengan tanaman

kayu kayuan yang dapat diambil hasilnya dengan berpijak pada peraturan- peraturan yang

telah ditetapkan. Melalui program ini lahan yang semula terbuka bisa tertutup kembali oleh

Tanaman MPTS dan masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil Tanaman

MPTS tersebut (Arsyad, I dan S. Rahaijo. , 2004).

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan hutan pada hutan lindung dengan

memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dilakukan melalui program

KPH khususnya Kesatuan pengelolaan Hutan lindung (KPH-L). Program ini ditujukan untuk

memberikan kepastian kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya hutan dengan mementingkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan

sehingga fungsi pokok dari hutan tidak terganggu.

Kesatuan KPH-L merupakan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang luas wilayahnya

seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung. Pemanfaatan hutan pada

KPH-L hanya dapat dilakukan kegiatan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa

lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pada KPH-L Model Dampelas Tinombo

dilakukan pemanfaatan hutan melalui kegiatan HKm.

Rencana pemanfaatan HKm ini dilakukan pada Hutan Lindung yang Letaknya berada

pada kawasan KPH-L. Pemanfaatanan HKm ini dilakukan untuk mengurangi tingkat

kerusakan hutan pada hutan lindung dengan cara memanfaatkan tanaman MPTS. Selain itu,

perlu pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan lindung melalui


kegiatan HKm. Salah satu lokasi sasaran kegiatan HKm terletak pada desa Talaga,

Kecamatan Damsol.

1.2Rumusan Masalah

Keterbatasan yang dimiliki pemerintah telah menyebabkan pemerintah mengalami

kesulitan mengelola sendiri hutan, sehingga muncul kesadaran bahwa pembangunan

kehutanan harus melibatkan semua pihak dan bertumpu kepada Masyarakat. khususnya

masyarakat lokal yang selama ini berinteraksi langsung dan menggantungkan hidupnya dari

hutan dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan sumber daya hutan.

Pada kawasan KPH-L belum dilakukan pemanfaatan hutan secara maksimal sehingga

efektifitas pengelolaan hutan pada hutan lindung di KPH masih kurang memadai. Hal ini

disebabkan karena tidak menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengambil

keputusan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dilakukan rencana pemanfaatan Hutan

Kemasyarakatan Pada Hutan lindung di wilayah KPH Model Dampelas Tinombo sehingga

masyarakatlah sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

hutan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi serta

menyusun Rencana Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan pada hutan Lindung di wilayah

KPH Model Dampelas-Tinombo.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan

rekomendasi bagi instansi terkait dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan

khususnya hutan lindung di wilayah KPH Model Dampelas-Tinombo.


III. MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1 Materi Penelitian

3.1.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yakni pada bulan Maret sampai dengan

Mei 2012. Lokasi penelitian terletak di Kawasan KPH-L Model Dampelas Tinombo, Provinsi

Sulawesi Tengah, yang direncanakan sebagai Kawasan Hutan Kemasyarakatan tepatnya di

Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala.

3.1.2 Bahan dan Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Hardware : Personal Komputer

b. Software : Arcview 3,3.

c. Global Posision Sistem (GPS)

d. Kamera Digital

Bahan yang digunakan terdiri dari :

a. Citra Landsat 7 TM

b. Peta RBI Taman Nasional Lore Lindu

c. Data Curah Hujan

d. Data Topografi (Kelerengan)

e. Data Jenis Tanah

f. Data Tutupan Lahan

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Pengumpulan Data


Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan data primer dan data sekunder, data

primer merupakan data yang berhubungan erat dengan penelitian ini, sedangkan data

sekunder merupakan data penunjang dari penelitian ini.

Data primer, data ini diambil dari Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

(BBTNLL) selaku penyedia data lokasi penelitian seperti Data Topografi, Data Panutupan

Lahan, Data Curah Hujan dan Data Jenis Tanah. Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Palu-Poso (BPDAS Palu-Poso) sebagai penyedia data Sub DAS Sopu.

Data Sekunder, data ini merupakan penunjang dari penelitian ini. Data yang dimaksud

yakni data keadaan penduduk dan budaya yang ada dalam masyarakat dongi-dongi. Data

tersebut berada dalam Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL), selaku pemangku

jabatan Taman Nasional serta literatur-literatur yang menunjang dalam penelitian ini.

3.2.2 Analisis Data

3.2.2.1 Penentuan Analisis Tingkat Kekritisan Lahan

Untuk penetapan kekritisan lahan dalam suatu wilayah, maka nilai dari setiap faktor

dijumlahkan setelah masing-masing dikalikan dengan nilai timbangan sesuai dengan

besarnya pengaruh relatif terhadap kepekaan wilayah yang bersangkutan terhadap

erosi (Helmi, 2003). Persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai penentuan kawasan

hutan lindung adalah :

SKOR = ( 20x faktor kls lereng) + (15 x faktor kls penutupan lahan) + (10x faktor kls tanah) + (10x

faktor kls curah hujan).

Hasil Kriteria kekritisan lahan:

Ringan ( skor 55160 )

Sedang ( skor 161270 )

Berat ( skor 271375 )


Klasifikasi Intensitas Curah Hujan

Kelas Intensitas

Curah hujan

Intensitas Curah hujan

(mm/tahun)

Klasifikasi CH

1 3000-3500 Sangat rendah

2 3500-4000 Rendah

3 4000-4500 Sedang

4 4500-5000 Tinggi

5 5000-6000 Sangat Tinggi

Sumber : Asdak 1995

Klasifikasi Faktor Topografi

Kelas Kemiringan (%) Klasifikasi

1 08 Datar

2 815 Landaian

3 1525 Agak Curam

4 2540 Curam

5 40 Sangat Curam

Sumber : Asdak 1995

Klasifikasi Faktor Tutupan Lahan

Kelas Penutupan Lahan Tipe Penutupan Lahan

1 Hutan

2 Kebun

3 Kebun Teh
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5908239718566804494http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5908239718566804494http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5908239718566804494


4 Sawah

5 Builtup

6 Ladang

7 Alang-alang/rumput

8 Semak

9 Lahan terbuka

Sumber : Asdak 1995

Klasifikasi Kepekaan Jenis Tanah terhadap Erosi

Kelas tanah Jenis tanah

1 Latosol coklat kemerahan

2 Asosiasi Latosol coklat kemerahan dan latosol coklat

3 Asosiasi latosol dan regosol kelabu

4 Andosol coklat kekuningan

5 Asosiasi andosol coklat dan regosol coklat

6 Komplek regosol kelabu dan litosol

Sumber : Asdak 1995

3.2.2.2 Pembuatan Peta Analisis Tingkat Kekritisan Lahan


Klasifikasi dari faktor-faktor kekritisan lahan dengan skor yang ada, dimasukkan dalam

Software ArcView 3,3 untuk menghasilkan data tingkat kekritisan lahan berdasarkan peta

digital.

= Peta Kekritisan Lahan

Konsep Operasional

1. Analisis adalah penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu

gejala dng cara mempelajari kasus atas kejadian khusus yg berhubungan dengan hal itu atau

penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan simpulan.

2. Kekritisan Lahan adalah suatu keadan lahan yang kondisi fisiknya tidak dapat berfungsi

dengan baik sesuai dengan media produksi dan tata air.

3. Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu sistem yang digunakan untuk memetakan

kondisi dan peristiwa yang terjadi dimuka bumi dan Suatu komponen yang terdiri

dari perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara

efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola,


memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi

berbasis geografis

4. Peta Analog adalah dalam bentuk cetakan. Pada umumnya peta analog dibuat dengan

teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah

mata angin dan sebagainya.

5. Curah hujan adalah salah satu unsur iklim yang besar perannya terhadap kejadian longsor

dan erosi. Curah hujan sebesar 1 mm artinya adalah tinggi air hujan yang terukur setinggi 1

mm pada daerah seluas 1 m2(meter persegi). Artinya banyaknya air hujan yang turun

dengan ukuran 1 mm adalah 1 mm x 1 m2= 0,001 m3atau 1 liter.

6. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan bentuk objek lain. Objek dari

topografi adalah mengenai posisi suatu bagian dan secara umum menunjuk pada koordinat

secara horizontal seperti garis lintang dan garis bujur, dan secara vertikal yaitu ketinggian.

7. Tutupan Lahan adalah kondisi permukaan lahan yang didasarkan pada berbagai jenis tipe

lahan seperti hutan,sawah, ladang, kebun dan sebagainya.

8. Kepekaan Jenis Tanah Terhadap erosi merupakan mudah atau tidaknya suatu tanah untuk

dihancurkan oleh jatuhnya butir-butir hujan atau oleh kekuatan aliran permukaan.

analisis rencana pemanfaatan hutan kemasyarakatan

Documents