BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan nasional tidak dapat lepas dari perkembangan lingkungan

strategis, baik nasional maupun global. Pendidikan harus dibangun dalam

keterkaitannya secara fungsional dengan berbagai bidang kehidupan, yang masing-

masing memiliki persoalan dan tantangan yang semakin kompleks. Dalam dimensi

sektoral tersebut, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada

pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menyiapkan tenaga

kerja.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan pendidikan nasional harus dilihat dalam

perspektif pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam perspektif demikian,

pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi manusia agar

menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat

dan pembangunan nasional. Potensi manusia Indonesia yang dikembangkan

mencakup olah hati yang berkualitas dengan keimanan, ketakwaan dengan akhlak

mulia, olah rasa yang berkualitas dengan seni atau estetika, olah pikir yang

berkualitas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sertapotensi fisik yang

berkualitas dengan olah raga.

Renstra Depdikbud disusun dengan mengacu pada amanat UndangUndang Dasar

1945, amandemen ke-4 pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan MPR Nomor

VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); UndangUndang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP

Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 21 Tahun

2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan PP Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan

Sekolah merupakan organisasi lembaga pendidikan di tingkat mikro yang memiliki

perencanaan aktivitas manajerial. Perencanaan memberikan kerangka kerja bagi

keterpaduan keputusan sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

Sekolah melakukan kegiatan perencanaan untuk menyelenggarakan program yang

akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga perencanaan strategis

dianggap penting untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Kegiatan perencanaan biasanya dilakukan oleh kepala sekolah bersama orang-

orang yang dipercaya oleh kepala sekolah, atau orang yang bersedia bekerja sama

dengan kepala sekolah. Secara konsep atau teoritik perencanaan disusun oleh

kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah dibantu oleh personal sekolah lainnya

termasuk guru.

Kegiatan perencanaan selalu dianggap merupakan kegiatan rutin tahunan dan dapat

dikerjakan dengan cara-cara yang sederhana. Secara umum penyusun program

penyelenggaraan pendidikan di sekolah, beranggapan bahwa penyusunan

perencanaan, adalah pekerjaan yang sederhana dan tidak membutuhkan tenaga

ahli perencanaan secara khusus sehingga proses penyusunan rencana strategis

kurang memperhatikan kajian teoritis konsep perencanaan strategis, sehingga

keselarasan rencana strategis sekolah terhadap rencana strategis kemendikbud

sering diabaikan. Untuk mengetahui sejauhmana keselerasan renstra sekolah

dengan renstra Kemendikbud maka akan di analisis renstra SMA Negeri 7 Seluma

dengan renstra Kemendikbud.

B. Fokus Masalah

Dalam makalah ini pembahasan difokuskan pada keselarasan antara visi, misi

tujuan dan sasaran renstra kemdikbud dengan visi misi tujuan dan sasaran

renstra SMA Negeri 7 Seluma.

C. Tujuan

Untuk memahami keselarasan anatar visi misi, tujuan dan sasaran renstra

kemdikbud dengan visi misi tujuan dan sasaran renstra SMA Negeri 7 Seluma.

BAB II

PEMBAHASAN