analisis sistem informasi akuntansi pada industri jalan

Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada Industri Jalan Tol terkait dengan Pendapatan dan Aset Tetap: Studi Kasus PT. Jasa Marga (Persero)

Tbk.

Dewanto Satriaputra

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak

Penelitian ini mengenai analisis sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., serta penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16 dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. Peneliti menemukan bahwa prosedur sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. telah berjalan dengan baik. Perlakuan akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. juga telah sesuai dengan ketentuan PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16 dan ketentuan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Jalan Tol, Pendapatan, Aset Tetap

Accounting Information System Analysis On Highway Industry related with Income and Fixed Asset: PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Case Study

Abstract

This research is about accounting information system on PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., also to examine implementation of PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16, and Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. researcher found that accounting information system procedure in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. has implemented well. Accounting treatment in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. has met the accounting provision according to PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16, and Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol.

Key Word: Accounting Information System, Highway, Income, Fixed Asset

1. Pendahuluan/Latar Belakang

Untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan jalan tol, pemerintah membentuk satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. yang bertugas untuk merencanakan, membangun, dan mengoperasikan jalan tol. Badan usaha ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978 tentang

Analisis sistem ..., Dewanto Satriaputra, FE UI, 2015

penyertaan modal pemerintah dalam pendirian perusahaan di bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga dana yang terhimpun dari penyelengaraan jalan tol akan masuk ke dalam keuangan negara berupa pembagian deviden, sehingga diperlukan penyajian laporan keuangan yang baik. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 16 tentang aset tetap, dan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa. Selain PSAK, Bapepam juga mengeluarkan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk industri jalan tol.

Berdasarkan laporan tahunan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., jumlah pengguna jalan tol mencapai 1.263.910.000 pada tahun 2014, dan angka ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Angka rata-rata volume pengguna jalan tol tersebut juga menggambarkan rata-rata transaksi pembayaran tol per harinya. Banyaknya jumlah transaksi harian menyebabkan perusahaan membutuhkan sistem pendapatan tol dan sistem pengendalian yang baik untuk memastikan bahwa uang yang diterima dari setiap transaksi masuk ke dalam kas perusahaan. Pengakuan dan pengukuran pendapatan menjadi permasalahan dalam menentukan pendapatan. Pendapatan diakui saat terjadinya transaksi, sedangkan pendapatan diukur sebesar jumlah pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Pengakuan pendapatan dilakukan pada saat yang tepat atas suatu kejadian ekonomi, sedangkan pengukuran pendapatan harus diukur dalam jumlah yang tepat.

Berdasarkan laporan tahunan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., sejak tahun 2006 perusahaan telah mengelola dan mengoperasikan 13 ruas jalan tol. Sampai dengan tahun 2014, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dan beberapa anak perusahaan telah mengelola dan mengoperasikan 23 ruas jalan tol dengan total panjang jalan tol mencapai 576 km, sehingga PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. telah menguasai 73% pangsa pasar industri jalan tol di Indonesia. Pencatatan aset yang baik akan membantu PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk mengetahui bagaimana perusahaan berkembang. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. juga berupaya untuk mengembangkan usahanya dengan menambah jumlah panjang jalan tol sehingga dibutuhkan pencatatan terkait dengan aset jalan tol dengan baik. Aset tetap bagi perusahaan merupakan hal yang penting karena mempengaruhi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Pengelolaan aset tetap akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan pencatatan perusahaan yang baik.

Sistem pendapatan tol dan sistem pengendalian internal merupakan bagian dari penerapan ilmu sistem informasi akuntansi, sehingga penerapan sistem pendapatan tol dan sistem pengendalian internal yang baik juga membutuhkan pengetahuan pada bidang sistem informasi akuntansi yang baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi pada industri jalan tol. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dipilih menjadi objek penelitian studi kasus (case study) karena PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dan mengoperasikan jalan tol di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka 2.1 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) (Romney, 2009). Dinyatakan oleh American Institute of Certified Public


Accountants (AICPA) (1966), bahwa akuntansi merupakan informasi dari praktik aktivitas ekonomi yang dijelaskan dalam bentuk kuantitatif, sehingga akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi bagi entitas ekonomi.

Boochholdt (1999) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang beroperasi untuk pengumpulan, pemrosesan, dan pengelompokan data, serta melaporkan transaksi dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan terhadap pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi dianggap sebagai mekanisme organisasi yang penting untuk pengambilan keputusan dan pengendali bagi manajemen yang efektif.

Sajady (2008) menjelaskan bahwa, implementasi sistem akuntansi yang baik membutuhkan tiga faktor yang sesuai. Pertama, kesesuaian sistem harus dapat diterima dalam pandangan dan persepsi perusahaan. Kedua, sistem akuntansi harus sesuai ketika permasalahan dapat diselesaikan. Ketiga, sistem akuntansi sesuai dengan budaya yang melekat pada perusahaan. Sistem akan menjadi berguna ketika informasi yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan. Secara umum, sistem informasi akuntansi menyediakan laporan keuangan basis harian dan mingguan serta menyediakan informasi yang berguna untuk pengawasan proses pengambilan keputusan dan kinerja organisasi.

2.2 Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan pelaksanaan proses yang menyediakan jaminan yang layak bagi perusahaan. Romney (2009) menjelaskan terdapat tujuh objektif pengendalian yang harus dicapai oleh perusahaan:

1. Keamanan aset. Perusahaan harus dapat mencegah atau mendeteksi adanya akuisisi, penggunaan, atau peralihan aset dari pihak yang tidak berwenang.

2. Menjaga catatan dalam detail yang memadai untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat.

3. Menyediakan informasi yang akurat dan memadai. 4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. 5. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. 6. Meningkatkan kepatuhan untuk menentukan kebijakan manajemen. 7. Patuh terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.

Pengendalian internal merupakan suatu proses, karena mencakup aktivitas operasional perusahaan dan merupakan bagian dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal juga menyediakan penjaminan yang memadai, walaupun penjaminan yang lengkap sulit untuk dicapai dan sangat memakan biaya. Selain itu, sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan, seperti rentan terhadap terjadinya eror dan kesalahan, serta kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

Pengendalian internal menjalankan tiga fungsi penting, yaitu pencegahan, menemukan, dan perbaikan (Romney, 2009). Pengendalian internal dapat mencegah munculnya masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kemudian, pengendalian internal dapat menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Pengendalian internal juga dapat mengidentifikasi masalah yang muncul serta memperbaiki kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari munculnya suatu masalah.


2.3 PSAK 23

Definisi:

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari suatu manfaat ekonomi yang muncul dari aktivitas normal suatu entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset yang dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pengakuan Pendapatan:

Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan

diperoleh perusahaan. c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur

dengan andal.

Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Pendapatan:

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima oleh entitas dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan entitas.

Pengungkapan:

Perusahaan Harus Mengungkapkan:

a. Kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa.

b. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari:

1. Penjualan barang. 2. Penjualan jasa. 3. Bunga 4. Royalti. 5. Dividen.


c. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa dimasukan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan.

d. Pendapatan yang ditunda pengakuannya.

Penyajian:

Penyajian pendapatan yang didasarkan saat uang tunai diterima disebut cash basis. Sedangkan pendapatan yang tidak dipenuhi oleh saat penerimaan dalam bentuk uang disebut Accrual basis. Besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan harus disajikan dalam laporan keuangan.

2.4 PSAK 16

Definisi:

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk digunakan selama lebih dari satu periode, serta untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk pertukaran suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan dalam suatu transaksi dengan wajar.

Pengakuan Aset Tetap:

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokan sebagai aset tetap bila:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan.

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pengakuan Awal Aset Tetap:

Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aset tetap yang tidak serupa atau aset lain. Biaya dari pos semacam ini diukur pada nilai wajar aset yang dilepas atau diperoleh. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun Modal yang Berasal dari Sumbangan.


Pengukuran:

Pengukuran biaya perolehan aset tetap setara dengan nilai tunai yang diakui pada saat terjadi transaksi.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset (model biaya).

Aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi (model revaluasi). Revaluasi harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Penyusutan:

Jumlah dapat disusutkan suatu aset tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aset oleh perusahaan. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan, kecuali termasuk sebagai jumlah tercatat aset lain.

Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik dan, jika harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.

Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepada dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai kegunaan aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian.

Penghentian dan Pelepasan:

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomian masa yang akan datang diharapkan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi.

Penngungkpan:

Laporan keuangan harus mengungkapan dalam hubungan dengan setiap jenis aset tetap:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar setiap kategori harus diungkapkan.

b. Metode penyusutan yang digunakan. c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.


d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. e. Suatu rekonsiliasi jumlah tecatat pada awal dan akhir periode memperlihatkan:

1. Penambahan. 2. Pelepasan. 3. Akuisisi melalui penggabungan usaha. 4. Revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

a. Eksistensi dan batasan hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk hutang. b. Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap. c. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali hal berikut harus diungkapkan:

a. Dasar yang digunakan untuk menilai kembali aset. b. Tanggal efektif penilaian kembali. c. Nama penilai independen. d. Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti. e. Jumlah tercatat setiap jenis aset tetap. f. Surplus penilaian kembali aset tetap.

Penyajian:

Aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh perusahaan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2.5 ISAK 16

Perlakuan Hak Operator atas Infrastruktur:

Infrastruktur tidak akan diakui sebagai aset tetap dari operator karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur layanan publik. Operator memiliki akses mengoperasikan infrastruktur untuk menyediakan layanan publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

Pengakuan dan Pengukuran Imbalan atas Perjanjian:

Menurut syarat-syarat perjanjian kontrak, operator bertindak sebagai penyedia jasa. Operator membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur (membangun atau meningkatkan jasa) yang digunakan untuk menyediakan layanan publik serta mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut (jasa operasi) untuk jangka waktu tertentu.


Operator harus mengakui dan mengukur pendapatan untuk jasa yang dilakukan. Jika operator melakukan lebih dari satu jasa (yaitu jasa pembangunan atau peningkatan kemampuan dan jasa operasi) dalam satu kontrak atau perjanjian, imbalan yang diterima atau piutang harus dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif dari jasa yang diberikan, apabila jumlahnya dapat diidentifikasi secara terpisah.

Imbalan yang Diberikan oleh Pemberi Konsesi Kepada Operator:

Jika operator melakukan jasa pembangunan atau peningkatan kemampuan, maka imbalan yang diterima atau piutang operator diakui pada nilai wajar. Imbalan dapat berupa hak atas:

a. Aset keuangan. b. Aset tidak berwujud.

Operator mengakui aset keuangan sejauh operator memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari atau atas petunjuk pemberi konsesi untuk jasa konstruksi.

Operator mengakui aset tidak berwujud sejauh operator tersebut menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna layanan publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna layanan publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa.

3. Metodologi Penelitian 3.1 Desain Penelitian

Studi peneliti mengenai analisis sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dimaksudkan untuk mengetahui implementasi sistem informasi akuntansi pada industri jalan tol serta kesesuaian pelaporan keuangan dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 37 dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol.

Tujuan dari penelitian ini bersifat studi kasus (case study). Studi kasus (case study) adalah penelitian menyeluruh dan sesuai dengan konteks fokus penelitian yang berhubungan dengan kondisi sebenarnya yang ada dalam sebuah entitas atau organisasi (Sekaran dan Bougie, 2010). Penelitian ini dalam konteks kualitatif berguna dalam menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi pada saat ini (Sekaran dan Bougie, 2010).

Studi kasus (case study) juga merupakan penelitian analisis mendalam terhadap beragam fenomena yang terjadi dalam hidup dan ditunjukan untuk memahami generalisasi terhadap kejadian universal dari objek yang diteliti (Cohen dan Manion, 1989).

3.2 Subjek Penelitian


Subjek dari penelitian ini adalah Divisi Keuangan dan Akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. karena divisi inilah yang berkaitan langsung dengan topik penelitian peneliti.

Divisi Keuangan dan Akuntansi adalah divisi yang berhubungan langsung dengan pencatatan transaksi perusahaan serta berhubungan langsung dengan pelaporan keuangan perusahaan. Sehingga diharapkan data dan masukan hasil wawancara peneliti terhadap divisi ini dapat menggambarkan secara dan komprehensif pencatatan dan jurnal aktual pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

3.3 Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif mengenai praktik sistem informasi akuntansi, peneliti mengandalkan dari dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

Menurut Sekaran dan Bougie (2010), data primer merupakan informasi yang diperoleh dari pihak pertama dari variabel atau subjek penelitian untuk tujuan tertentu penelitian dan biasanya data ini tidak di publikasikan ke pihak umum. Dalam pengumpulan data primer, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, diantaranya pengajuan data internal perusahaan dan wawancara. Dari dua metode ini diharapkan data inti yang berhubungan dengan penelitian didapatkan dan memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari sumber yang sebelumnya telah ada dan telah dipublikasikan untuk umum dan dapat diakses melalui berbagai saluran komunikasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pengolahan data dari dokumen perusahaan seperti jurnal ilmiah, laporan keuanga, data website, dll.

4. Hasil Penelitian

Sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. menggunakan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) menggunakan software Oracle. Penerapan ERP pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. mengintegrasikan kegiatan transaksi dan operasi pada Divisi Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Akuntansi, dan Logistik untuk menghasilkan informasi bagi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk melakukan perencanaan dan anggaran. Perencanaan dan anggaran pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. juga digunakan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan.

Transaksi yang terjadi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. terdiri dari penerimaan uang dan pengeluaran uang. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. kemudian melakukan rekonsiliasi terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dan hasil dari rekonsiliasi transaksi akan masuk ke dalam general ledger PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Adapun transaksi terkait penerimaan uang pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. terdiri dari:

1. Pendapatan tol. Merupakan hasil operasional utama perusahaan dalam bentuk kas maupun e-toll.

2. Pendapatan non operasional. Merupakan pendapatan yang berasal dari usaha selain tol, seperti sewa iklan dan rest area.


3. Pendapatan lain-lain. Merupakan pendapatan yang berasal dari aktivitas di luar perusahaan, seperti pendapatan investasi.

Transaksi terkait pengeluaran uang pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. terdiri dari:

1. Pembayaran supplier. Merupakan pengeluaran untuk biaya pembangunan jalan tol dan kontraktor.

2. Pembayaran uang muka. Merupakan pengeluaran untuk uang muka pembangunan jalan tol.

Penerimaan pendapatan tol pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dilakukan tiap-tiap gerbang tol yang kemudian pendapatan tol tersebut akan disetorkan oleh tiap-tiap gerbang tol kepada kantor cabang. Pengumpulan tol pada tiap-tiap gerbang tol dilakukan dalam 3 shift, yaitu shift I dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang, shift II dari jam 2 siang sampai jam 10 malam, dan shift III dari jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Pendapatan tol yang telah dikumpulkan dan dihitung akan dilaporkan kepada kepala shift yang kemudian dibuat berita acara K38. Kas yang terkumpul akan diserahkan kepala shift kepada petugas bank. Berita acara K38 akan diserahkan kepala shift kepada Divisi Teknik pada kantor cabang dan kemudian diserahkan kepada Divisi Keuangan dan Akuntansi pada kantor cabang untuk melakukan pencatatan akuntansi.

Setelah kantor cabang menerima setoran dari gerbang tol, kantor cabang mencatat pendapatan tol dan kemudian menyetorkan pendapatan tol kepada kantor pusat. Untuk menyetorkan pendapatan tol dari kantor cabang kepada kantor pusat dilakukan proses validasi dan persetujuan invoice. Setelah pendapatan tol diterima oleh kantor pusat, maka kantor cabang dan kantor pusat akan melakukan rekonsiliasi bank.

Untuk penagihan pendapatan non operasional, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan penagihan pendapatan non operasional. Kemudian pendapatan non operasional yang tertagih akan dicatat. Setelah mencatat pendapatan non operasional, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan rekonsiliasi bank. Pendapatan yang termasuk ke dalam pendapatan non operasional terdiri dari:

1. Penyewaan tempat iklan. 2. Penyewaan tempat peristirahatan. 3. Tagihan ganti rugi. 4. Penyewaan tempat. 5. Pendapatan lain-lain.

Untuk pengadaan barang dan jasa, Divisi Logistik PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan mengajukan Purchase Order (PO) kepada Divisi Keuangan dan Akuntansi. Setelah disetujui, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dapat melakukan pembelian atas suatu barang. Setelah barang diterima, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan mencatat penerimaan barang dan jasa, dan kemudian PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan membuat invoice terhadap penerimaan barang dan jasa. Setelah invoice disetujui dan divalidasi Divisi Keuangan dan Akuntansi, maka PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan proses pencatatan pengeluaran bank. Setelah dicatat, maka PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan rekonsiliasi bank.

Untuk penambahan aset, Divisi Logistik PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan proses transfer data aset terkait dengan PO serta penerimaan barang dan jasa. Kemudian, PT.


Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan proses registrasi aset ke dalam buku komersial dengan memasukan data informasi aset non keuangan. Setelah registrasi aset non keuangan dilakukan, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan registrasi informasi aset keuangan. Setelah registrasi aset keuangan dilakukan, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan mencatat penambahan aset.

Untuk penambahan aset tetap dalam konstruksi (ATDK), Divisi Logistik PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan membuat suatu Project ID dari PO yang telah terkumpul. Divisi Umum PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan membuat invoice untuk meminta dana dari bank. Setelah invoice disetujui dan divalidasi oleh bank, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan mencatat pengeluaran bank. Setelah dicatat, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan kompilasi biaya proyek sesuai dengan kontrak dengan kontraktor. Setelah melakukan kompilasi biaya proyek, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan mengkapitalisasi ATDK proyek menjadi aset tetap. Setelah melakukan kapitalisasi proyek, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan proses registrasi aset. Registrasi aset yang telah diproses akan masuk ke dalam general ledger PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

Untuk proses transfer aset ke general ledger, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan persiapan mass transfer asset. Setelah persiapan selesai, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan tinjauan dan validasi terhadap laporan transfer aset. Setelah laporan ditinjau dan divalidasi, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan menjalankan proses mass transfer asset dengan melakukan pengecekan akun dan mencetak laporan mass transfer asset.

Untuk proses penyesuaian aset, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan menentukan aset-aset yang ingin disesuaikan menggunakan mass changes. Setelah menentukan aset-aset yang ingin disesuaikan, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan perubahan metode depresiasi dan meninjau laporan mass changes. Setelah laporan ditinjau, maka PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan menjalankan program mass changes dan mencetak laporan penyesuaian biaya.

Untuk penjualan atau penghapusan aset, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan persiapan asset retirement. Setelah persiapan dilakukan, maka asset retirement akan diproses oleh sistem. Setelah proses asset retirement dilakukan, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan mencetak laporan asset retirement.

Untuk transaksi pendapatan tol, penerimaan yang berasal dari gerbang tol akan masuk ke dalam account receivable kantor cabang dalam bentuk invoice dan receipt dan dicatat:

D: Account Receivable : Rp xxx K: Pendapatan Tol : Rp xxx Invoice.

D: Bank : Rp xxx K: Rekening Perantara : Rp xxx Receipt.

Kemudian, untuk penyetoran pendapatan tol kepada kantor pusat, kantor cabang akan memasukan invoice ke dalam account payable dan dicatat:

D: Rekening Perantra : Rp xxx K: Account Payable : Rp xxx


Pendapatan tol yang yang dikirim akan diterima oleh kantor pusat dalam bentuk receipt yang masuk ke dalam account receivable dan dicatat:

D: Bank : Rp xxx K: Rekening Perantara : Rp xxx Receipt.

Untuk pendapatan non operasional, pencatatan pendapatan non operasional dalam bentuk invoice dan receipt yang masuk ke dalam account receivable dan dicatat:

D: Account Receivable : Rp xxx K: Pendapatan Tol : Rp xxx Invoice. D: Bank : Rp xxx K: Rekening Perantara : Rp xxx Receipt.

Untuk penambahan aset, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan akan membuat invoice yang masuk ke dalam account payable dan dicatat:

D: Aset : Rp xxx K: Expense A/P Accrual : Rp xxx Pada saat menerima barang.

Setelah invoice disetujui dan divalidasi, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan mencatat pengeluaran bank dalam bentuk payment yang masuk ke dalam account payable dan dicatat:

D: Expense A/P Accrual : Rp xxx K: Account Payable : Rp xxx Pada saat pengajuan pembayaran.

D: Account Payable : Rp xxx K: Bank : Rp xxx Pada saat pembayaran.

Dan dilanjutkan dengan menjalankan program post mass addition yang masuk ke dalam aset tetap.

Untuk penambahan aset tetap dalam konstruksi (ATDK), PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan membuat invoice yang masuk ke dalam account payable dan dicatat:

D: Expense A/P Accrual : Rp xxx K: Account Payable : Rp xxx

Setelah invoice disetujui dan divalidasi, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan mencatat pengeluaran bank dalam bentuk payment yang masuk ke dalam account payable dan dicatat:

D: Account Payable : Rp xxx K: Bank : Rp xxx


Kemudian PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan proses registrasi aset dengan memasukan data mass addition dan data depresiasi aset.

Untuk konstruksi jalan tol, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan mencatat:

D: Aset Tak Berwujud Hak Pengusahaan Jalan Tol : Rp xxx K: Biaya Konstruksi : Rp xxx

Untuk perbaikan jalan tol, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan mencatat:

D: Beban Provisi Overlay : Rp xxx K: Hutang Provisi Overlay : Rp xxx Pada saat pengajuan perbaikan.

D: Hutang Provisi Overlay : Rp xxx K: Bank : Rp xxx Pada saat pembayaran.

Untuk proses transfer aset, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan persiapan mass transfer asset dalam bentuk aset tetap dan dicatat:

D: Aset : Rp xxx K: Asset Clearing : Rp xxx

Kemudian PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan proses mass transfer asset dan mencetak laporan mass transfer asset yang masuk ke dalam aset tetap.

Untuk proses penyesuaian aset, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan melakukan persiapan mass changes asset yang masuk ke dalam aset tetap dan dicatat:

D: Beban Penyusutan Aset : Rp xxx K: Akumulasi Penyusutan Aset : Rp xxx

Kemudian PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan menjalankan program mass changes dan mencetak laporan penyesuaian biaya yang masuk ke dalam aset tetap.

Untuk proses penjualan atau penghapusan aset, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan menentukan aset yang akan dihapus dan menjalankan program asset retirement yang masuk ke dalam aset tetap dan dicatat:

D: Akumulasi Penyusutan Aset : Rp xxx K: Aset : Rp xxx

Kemudian PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. akan mencetak laporan penghapusan aset.

5. Pembahasan

Penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) untuk sistem pencatatan akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. mengintegrasikan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Akuntansi, dan Logistik. Integrasi dari tiap-tiap divisi


mempermudah proses pencatatan akuntansi bagi serta mempermudah proses pelaporan keuangan bagi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. selain mengintegrasikan tiap-tiap divisi, penerapan ERP juga mengintegrasikan transaksi dan pencatatan akuntansi dari kantor cabang ke kantor pusat.

Sebelum sistem ERP diterapkan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., sistem akuntansi dilakukan secara manual. Divisi yang akan melakukan transaksi hanya membuat invoice dan kemudian menyerahkan invoice kepada Divisi Keuangan dan Akuntansi untuk melakukan persetujuan dan melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi. Hal ini menyebabkan tugas dan tanggung jawab atas persetujuan transaksi dan pencatatan akuntansi dibebankan hanya kepada Divisi Akuntansi dan Keuangan. Selain itu, proses penerimaan informasi terkait transaksi dan pencatatan akuntansi yang diterima kantor pusat dari kantor cabang sangat lama.

Penerapan sistem ERP pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. menyebabkan sistem akuntansi menjadi terkomputerisasi sehingga proses pencatatan akuntansi terkait transaksi yang terjadi dari tiap-tiap divisi menjadi cepat. Selain itu, penerapan sistem ERP menyebabkan otorisasi yang perlu dilakukan atas suatu transaksi dilakukan oleh kepala divisi yang terkait, serta pencatatan akuntansi dilakukan oleh divisi yang terkait. Sehingga Divisi Keuangan dan Akuntansi hanya melakukan otorisasi dan pencatatan akuntansi atas transaksi yang terkait dengan Divisi Keuangan dan Akuntansi, sedangkan terkait dengan transaksi divisi yang lain, Divisi Keuangan dan Akuntansi hanya menerima informasi transaksi dan melakukan proses terhadap general ledger PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

Walaupun penerapan ERP pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. menyebabkan proses transaksi dan pencatatan akuntansi menjadi cepat dan mudah, masih terdapat kelemahan pada sistem untuk melakukan proses pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan karena data informasi akuntansi yang masuk ke dalam akun sistem ERP bersifat single entry. Selain itu, terdapat beberapa penamaan akun-akun dalam sistem yang berbeda dengan akun yang ada dalam standar, sehingga untuk mengolah data akuntansi pada sistem ERP menjadi laporan keuangan diperlukan analisa secara manual.

Selain itu, kelemahan pada sistem ERP pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. apabila terdapat kesalahan pada proses memasukan data akuntansi, koreksi atas kesalahan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung dalam sistem, sehingga koreksi perlu dilakukan secara manual. Hal ini juga mempengaruhi proses penyesuaian akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., sehingga proses penyesuaian akuntansi juga dilakukan secara manual.

Analisis perlakuan akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. terhadap PSAK 23 tentang pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Kesesuaian Praktik Akuntansi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan PSAK 23 tentang Pendapatan

PSAK 23 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Kesesuaian Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

Pengukuran pendapatan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. diukur dengan nilai wajar yang telah ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pengguna jasa.

Sesuai.


Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari:

1. Penjualan barang.

2. Penjualan jasa.

3. Bunga 4. Royalti. 5. Dividen.

Pengungkapan dilakukan dengan pengelompokan pendapatan dari pendapatan tol, pendapatan non operasional, dan pendapatan lainnya. Pendapatan dari bunga, royalti, dan dividen diungkapkan dalam bentuk pendapatan non operasional dan pendapatan lainnya

Sesuai.

Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Pendapatan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. diakui pada tanggal terjadinya transaksi

Sesuai.

Penyajian pendapatan yang didasarkan saat uang tunai diterima disebut cash basis. Sedangkan pendapatan yang tidak dipenuhi oleh saat penerimaan dalam bentuk uang disebut Accrual basis.

Pendapatan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. menggunakan basis kas

Sesuai.

Analisis perlakuan akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. terhadap PSAK 16 tentang aset tetap sebagai berikut:

Tabel 5.4 Kesesuaian Praktik Akuntansi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan PSAK 16 tentang Aset Tetap

PSAK 16 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Kesesuaian Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan.

Pengakuan aset tetap dilakukan dengan estimasi masa manfaat ekonomi suatu aset. Apabila estimasi masa manfaat ekonomi suatu aset memiliki masa lebih dari 1 tahun dan 10 tahun untuk jalan tol, maka PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. mengakui suatu aset sebagai aset tetap.

Sesuai.

Suatu benda Aset tetap diukur berdasarkan biaya Sesuai.


berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

perolehan.

Jumlah dapat disusutkan suatu aset tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus.

Sesuai.

Pengungkapan terkait aset tetap dalam laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian aset, metode penyusutan, masa manfaat aset, dan akumulasi penyusutan.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. telah mengungkapkan dasar penilaian aset, metode penyusutan, masa manfaat aset, dan akumulasi penyusutan dalam laporan keuangannya.

Sesuai.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh perusahaan dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. menyajikan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan 10 tahun untuk jalan tol sebagai aset tetap.

Sesuai.

Analisis perlakuan akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. terhadap ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa sebagai berikut:

Tabel 5.5 Kesesuaian Praktik Akuntansi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa

ISAK 16 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Kesesuaian Infrastruktur tidak akan diakui sebagai aset tetap dari operator karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan

Jalan tol diakui sebagai Aset Tak Berwujud Hak Peengusahaan Jalan Tol.

Sesuai.


penggunaan infrastruktur layanan publik. Operator membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur (membangun atau meningkatkan jasa) yang digunakan untuk menyediakan layanan publik serta mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut (jasa operasi) untuk jangka waktu tertentu

Perbaikan atas jalan tol (overlay) yang tidak diakui sebagai aset tetap melainkan hanya sebagai bentuk syarat perjanjian kontrak.

Sesuai.

Analisis pelaporan keuangan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. terhadap peraturan Bapepam-LK No.347/BL/2012 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik sebagai berikut:

Tabel 5.6 Pelaporan Keuangan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan Bapepam-LK No.347/BL/2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Emiten atau Perusahaan Publik

Bapepam-LK No.347/BL/2012: Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Kesesuaian

Neraca. Terdapat komponen aset, liabilitas, dan ekuitas.

Sesuai.

Laporan laba rugi. Terdapat komponen pendapatan usaha, beban usaha, laba usaha, dan laba komprehensif.

Sesuai.

Laporan perubahan ekuitas.

Terdapat komponen pembagian laba, total laba komprehensif, dan penerbitan saham kepada kepentingan nonpengendali.

Sesuai.

Laporan Arus Kas. Terdapat komponen arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Sesuai.

6. Kesimpulan

Sistem akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. menggunakan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dengan aplikasi software Oracle yang mengintegrasikan Divisi Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Akuntansi, dan Logistik. Implementasi sistem ERP mempercepat proses transaksi yang dilakukan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. karena tiap-tiap divisi dapat melakukan transaksi tanpa persetujuan Divisi Keuangan dan Akuntansi, hanya memerlukan persetujuan kepada kepala divisi yang bersangkutan. Selain itu, sistem


pencatatan akuntansi juga langsung dicatat oleh divisi yang melakukan transaksi ke dalam sistem tanpa perlu menyerahkan tanggungjawab pencatatan kepada Divisi Keuangan dan Akuntansi, sehingga Divisi Keuangan dan Akuntansi hanya menerima informasi atas transaksi yang dilakukan oleh tiap-tiap divisi dan melakukan proses akuntansi ke dalam general ledger PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

Penerapan software Oracle pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. masih memiliki kelemahan, seperti akun dalam sistem ERP yang bersifat single entry, penamaan akun dalam sistem berbeda dengan akun yang ada dalam standar, dan sistem ERP belum dapat mengolah data informasi akuntansi menjadi laporan keuangan, sehingga proses pelaporan keuangan dilakukan secara manual.

Selain itu, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. juga memiliki Sistem Prosedur Transaksi Keuangan (SPTK) sebagai bentuk pengendalian internal perusahaan yang memiliki fungsi untuk menjaga prosedur transaksi keuangan supaya sesuai dengan standar yang berlaku. SPTK juga memastikan supaya prosedur memasukan data informasi akuntansi ke dalam sistem ERP dilakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memasukan data informasi, sehingga proses pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. menjadi sesuai dengan standar.

Prosedur pencatatan akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. sudah sesuai dengan PSAK 23 mengenai pendapatan, PSAK 16 mengenai aset tetap, dan ISAK 16 mengenai perjanjian konsesi jasa. Ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas pendapatan, aset tetap, dan perjanjian jasa konsesi telah diterapkan dengan baik oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

Prosedur pelaporan keuangan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. sudah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No.347/BL/2012 mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Ketentuan mengenai laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas telah diterapkan dengan baik oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

7. Saran

Bagi pembaca umum

Memahami penerapan sistem informasi akuntansi dan pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, serta memahami kelebihan dan kelemahan terkait penggunaan sistem ERP.

Bagi pembaca lingkungan ilmiah

Mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. terkait dengan implementasi sistem pembayaran tol secara elektronik (E-Toll). Penelitian ini dapat berupa penelitian dampak implementasi sistem pembayaran tol elektronik (E-Toll) terhadap pencatatan akuntansi serta kinerja keuangan.

Selain itu, untuk mengembangkan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi pada industri lainnya untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi pada suatu perusahaan dan pengaruhnya terhadap pencatatan akuntansi serta kinerja keuangan.


Untuk PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. perlu mencari software sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan karakteristik industri perusahaan, karena software Oracle yang digunakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. masih belum sesuai dengan karakteristik industri yang dijalankan perusahaan, walaupun penggunaan software Oracle tersebut telah memenuhi kebutuhan pencatatan akuntansi bagi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

Untuk dunia bisnis secara umum

Memahami kelebihan dan kelemahan sistem informasi akuntansi yang menggunakan software ERP, seperti Oracle, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan sistem ERP, serta meminimalkan kesalahan yang dapat terjadi. Selain itu, perusahaan juga dapat memilih software ERP yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sesuai dengan karakteristik industri yang dijalankan suatu perusahaan.

Daftar Referensi

A. Hakim, H. Hakim, “A Practical Model on Controlling The ERP Implementation Risks”, Information Systems, (2009).

American Institute of Certified Public Accountants, “Statement of Basic Accounting Theory”, New York: AICPA Publication, (1966).

Badan Pengawas Pasar Modal, “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, (2012).

Boockholdt, J., “Accounting Information System Transaction Procesing and Control”, The Mac-Graw-Hill companies, (1999).

Chang, She-I., et al, “Internal Control Framework for a Compliant ERP System”, Information and Management, (2014).

Christiansen, J.K. and Mouritsen, J., “Information Resource Management: A Critical Analysis of New Intellectual Technology”, Netherlands: Nijenrode University Press, (1994).

Elder, Randal J., et al, “Auditing and Assurance Services”, Prentice Hall, (2009).

Gazzaway, R. Trent., et al, “Internal Control – Integrated Framework”, Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commision, (2009)

Grande, U.E., et al, “The Impact of Accounting Information Systems (AIS) on Performance Measures: Empirical Evidence in Spanish”, The International Journal of Digital Accounting Research, (2010).

H. Sajadi, M. Dastgir, H. Hashem Nejad., “Evaluation of The Effectiveness of Accounting Information Systems”, International Journal of Information Science and Technology, (2008).


Ikatan Akuntan Indonesia, “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16: Aset Tetap”, (2011).

Ikatan Akuntan Indonesia, “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23: Pendapatan”, (2010).

Ikatan Akuntan Indonesia, “Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16: Perjanjian Konsesi Jasa”, (2010).

Kerr, David S. and Murthy, Uday S., “The importance of the Cobit framework IT processes for effective internal control over financial reporting in organizations: An international survey”, Information and Management, (2013).

M.G. Shields, “E-Business and ERP”, John Wiley and Sons, (2001).

Nikookar, Gholamhosein., “Competitive Advantage of Enterprise Resource Planning Vendors in Iran”, Informaton Systems, (2010).

O’Leary D., “Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic Commerce, and Risk”, Cambridge, MA: Cambridge University Press, (2000).

Romney, Marshal., Paul Steinbart., “Accounting Information System”, 12th edition. Pearson Prentice Hall, New Jersey, (2009) (RMN).

Sekaran, U. and Bougie, R., ”Research Methods for Business: A Skill Building Approach. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, (2010).

Soudani, Siamak Nejadhosseini., “The Usefulness of an Accounting Information System for Effective Organizational Performance”, International Journal of Economics and Finance, (2012).

Suci, Masrida., “Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera Medan”, Universitas Sumatera Utara, (2006).

Wier, Benson., “Enterprise Resource Planning Systems and Non-financial Performance Incentives: The Joint Impact on Corporate Performance”, International Journal of Accounting Information Systems, (2007).


analisis sistem informasi akuntansi pada industri jalan

Documents