ANALISIS SUMBER DANA KAMPANYE CALON KEPALA DAERAH

DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG PEMILIHAN GUBENUR, BUPATI DAN WALIKOTA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

TOMY ALFARIZY

NIM: 201510110311209

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2019

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatakan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala

dimana berkat ratmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi

dengan tepat waktu. Adapun terselesaikannya Skripsi ini adalah hal yang tentu

sangat membahagiakan dan juga membanggakan bagi penulis, karena selain

sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis selama menempuh perkuliahan di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dalam proses pembuatan

Skripsi ini penulis di bimbing oleh dua dosen pembimbing yang hebat, yakni Bapak

Dr. Sulardi, S.H., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Catur Wido Haruni, S.H,.

M.Hum selaku pembimbing II, sehingga penulis yakin bahwa karya besar dalam

bentuk Skripsi ini akan membawa dampak positif dalam meningkatkan

pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.

Selain dari dua dosen pembimbing yang telah penulis sebutkan sebalumnya,

dalam proses penulisan Skripsi ini pula banyak pihak yang sudah membantu penulis

dalam banyak hal baik selama proses studi maupun pengerjaan Skripsi ini. Oleh

sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini penulis sampaikan banyak terimakasih

kepada:

1. Misran selaku ayahanda dan Nor Aida selaku ibudan penulis yang selama

ini telah berkorban baik secara moril maupun materil dan juga selalu

mendoakan penulis agar mampu menyelesaikan studi dengan baik, hingga

hari ini penulis mampu mencapai titik puncak sebagai mahasiswa yang akan

mendapat gelar sarjana S-1 Sarjana Hukum;

2. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, mantan Rektor UMM yang

mengukuhkan penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum UMM pada

tahun 2015. Tentu sebuah kebanggaan bagi penulis pernah dipimpin oleh

bapak di kampus yang terkenal dengan selogan Jas Merah Kampus Putih.

Semoga mampu menyelesaina tugas dengan amanah sebagai Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

3. Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,

yang selama ini menjadi inspirator bagi penulis untuk berproses dengan

penuh semangat dan tentunya bangga karena selama ini mampu menimba

ilmu dikampus swasta terbaik di Jawa Timur dan Indonesia;

4. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Ibu Catur

Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. (Wakil Dekan I), Bapak Dr. Haris

Thofly, S.H., M.H (Wakil Dekan II), Bapak Said Noor P, S.H., M.H (Wakil

Dekan III), dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, penulis ucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya karena selama ini selalu memberi

motivasi dan inspirasi bagi penulis;

5. Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum UMM dan karyawan/staff Tata

Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah

banyak membantu serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. sebagai Dosen Wali Kelas D angkatan 2015 dan

Kepala Prgram Studi Bapak Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum. Penulis

ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena selama ini telah

membimbing penulis dalam proses studi di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang;

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

yang tidak dapat sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, saya ucapkan

terima kasih atas segala ilmu dan nasehat yang sudah di berikan kepada

penulis, semoga apa yang sudah bapak/ibu berikan bernilai ibadah

dihadapan Allah S.W.T;

8. Bapak/Ibu Advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat

Indonesia cabang Malang Raya yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya;

9. Teman-teman sekaligus sahabat Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang angkatan 2015, penulis bangga pernah belajar

dan berjuang bersama kalian;

10. Rekan-rekan berfikir penulis yang berada di Lembaga Semi Otonom Pusat

Kajian Keilmuan dan Keislaman Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang yang selalu memberikan suasana keceriaan dan

kekeluargaan selama penulis menempus studi di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang;

11. Rekan-rekan penulis yang tergabung dalam Ikatan Penulis Mahasiswa

Hukum Indonesia khususnya para Dewan Pimpinan Pusat periode 2017-

2018 yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan

pengalaman sebagai Dawan Pimpinan Pusat bidang Eksternal periode 2017-

2018;

12. Rekan-rekan penulis yang tergabung dalam Forum Lemabaga Dakwa

Fakultas Hukum Se-Indonesia khususnya para Pengurus Harian Nasional

periode 2018-2020 yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk

menimba ilmu dan pengalaman bagi penulis sebagai bagian dari Pengurus

Harian Nasional Fordafhi;

13. Rekan-rekna penulis yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Malang periode 2018-2019 yang dimana telah

memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan manambah

pengalaman khususnya di bidang Politik Hukum dan HAM;

14. Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam bentuk apapun,

terima kasih.

BARAKALLAHU FIIKUM WA JAZAKUMULLAHU KHAIR

Penulis

Tomy Alfarizy

Daftar Isi

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ............................................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ ii

SURAT PERNYATAAN PENULISAN HUKUM

BUKAN HASIL PLAGIASI ............................................................................. iii

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO .................................................................. iv

ABSTRAKSI ........................................................................................................ v

ABSTRACT ........................................................................................................ vi

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 9

C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 9

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 10

E. Kegunaan Penelitian.......................................................................... 11

F. Metode Penelitian.............................................................................. 11

1. Jenis Penelitian ............................................................................ 11

2. Pendekatan Penelitian ................................................................. 12

3. Bahan Hukum ............................................................................. 12

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum ......................................... 14

5. Analisa Bahan Hukum ................................................................ 14

G. Rencana Sistematika Penelitian ........................................................ 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 17

A. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah ............................................ 17

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Pengaturannya ................ 17

a. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.......................................... 17

b. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Sebelum dan Sesudah

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 .......................................... 18

1. Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Amandemen ................... 18

2. Pemilihan Kepala Daerah Setelah Amandemen ..................... 22

2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Kepala Daerah ................................... 31

a. Fungsi Pemilihan Kepala Daerah ................................................ 31

b. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah ............................................... 32

3. Sistem Pelaksanaan Pilkada di Indonesia Berdasarkan

Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota ........................................................ 33

B. Kampanye dan Dana Kampanye ............................................................. 37

1. Pengertian Kampanye ....................................................................... 37

2. Dana Kampanye ................................................................................ 39

3. Perbandingan Pengaturan Dana Kampanye di Beberapa Negara ..... 44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ 47

A. Pengaturan Sumber Dana Kampanye Calon Kepala Daerah

Dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota ............. 47

1. Sumber Dana Kampanye Calon Kepala Daerah yang

Diusung Oleh Partai Partai Politik .................................................... 52

2. Sumber Dana Kampanye Calon Kepala Daerah

Jalur Perseorangan ............................................................................ 55

B. Implikasi hukum dari pengaturan dana kampanye calon kepala

daerah dalam pasal 74 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ............................................. 59

1. Tidak Adanya Batasan Sumbangan dari Partai Politik Pengusung

Kandidat atau dari Kandidat Peserta Pilkada .................................... 60

2. Sistem Kaderisasi yang Tidak Berjalan Dalam Partai Politik ........... 65

C. Pengaturan Dana Kampanye yang Ideal di Indonesia............................. 69

1. Pengaturan Terkai Pembatasan dan Sumber Dana Kampanye

Di Bebeberapa Negara ...................................................................... 71

2. Gagasan Pengaturan Dana Kampanye yang Ideal di Indonesia ........ 77

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 88

A. Kesimpulan ............................................................................................. 88

B. Saran ........................................................................................................ 91

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 94

LAMPIRAN ....................................................................................................... 99

Daftar Lampiran

1. SURAT TUGAS

2. KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

3. BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

4. DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU DAN JURNAL

Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006, Pilkada Langsung: Problem dan

Prospek,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada.

Alan Ware, 1995, Political Party and Party Systems , London: Oxford University

Press.

Andrea Prat, 2002, Campaign advertising and voter welfare . Review of Economic

Studies, Vol 69 No. 4.

Aurel Croissant dalam Aurel Croissant et.al., 2003, “Pendahuluan”, Politik Pemilu

di Asia Tenggara dan Asia Timur, Pensil-324 dan Friedrich Ebert

Stiftung.

Armansyah Nasution, “Quo Vadis Partai Politik?,” dalam Jurnal Ultimatum,

Volume 1 Nomor 1, Agustus 2008, Jakarta: STIH Iblam.

Burhanuddin Muhtadi, 2018, Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal

Networks, And Winning Margins , Canbera: Disertasi Pada Australia

National University.

Bruno Wilhem Speck, 2013, Moneyin politic s: Sound political competition and

trustin government. Technical report , OECD: Background.

Cakra Arbas, 2012, Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi

Aceh, Jakarta: Sofmedia.

Council of Europe. Octopus Programme (2008). Corruption and democracy:

political finances, conflicts of interest, lobbying, justice. Vol. 28:

Council of Europe.

Didik Supriyanto (Editor), Lia Wulandari, Armanda Pransiska, dan Catherine

Natalia, 2015, Dana Kampanye Pilkada: Pengaturan Teknis Tentang

Sumbangan, Pengeluaran, Dan Pelaporan Berdasarkan UU No

1/2015 Juncto UU No 8/2015 , Jakarta: Yayasan Perludem.

Eko Prasojo, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguuh Kurniawan, 2006, Desentralisasi

& Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi

Struktural, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

Elin Falguera, Samuel Jones, dan Magnus Ohman, 2014, Funding of Political

Parties and Election Campaigns: a Handboo k on Political Finance

, Stromsborg: International Institute for Democracy and Electoral

Assistance.

Eric Avis Claudio Ferraz Frederico Finan Carlos Varjão, 2017, Money and Politics:

The Effects of Campaign Spending Limits on Political Compet ition

and Incumbency Advantage , Cambridge: National Bureau Of

Economic Research.

HAW Widjaja, 2014, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta: Rajawali Pers.

Hamdan Zoelva, Tinjauan Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah,

https://hamdanzoelva.wordpress.com, acces 2 April 2018.

Hrebenar, Ronald J. (1999). Political parties, interest groups, and political

campaigns. Westview Press.

Joko J. Prihantoro, 2007, Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai

Elemen Teknis, Semarang; Pustaka Pelajar.

Jimly Asshiddiqie,. 1997, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta:

Ind. Hill.Co.

Julio Bacio Terracino dan Yukihiko Hamada, 2014, Financing Democracy:

Supporting Better Public Policies and Preventing Policy Capture ,

Washington: OECD.

Jimly Assidique, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, e-paper, diakses tanggal 2

April 2018.

Jimly Asshiddiqie, Dinamika Partai Politik dan Demokrasi, e-paper, diakses

tanggal 2 April 2018.

Janedri M. Gaffar, 2012, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Kontpress.

Joko J. Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem

dan Problema Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Semarang:

Pustaka Pelajar.

https://hamdanzoelva.wordpress.com/

Kevin Casas dan Zamora Daniel Zovatto, 2016, The Cost of Democracy: Essays on

Political Finance in Latin America , Washington: Inter-American

Dialogue.

Kenneth A. Gross, 2006, ‘The enforcement of campaign finance rules: A system in

search of reform’, dalam Anthony Corrado, Thomas E. Mann, Daniel

R. Ortiz, dan Trevor Potter, Campaign Finance Reform: A

Sourcebook, Washington D. C.: Brookings Institution Press.

Marcin Walecki. 2007, Spending Limits As A Policy Option, IFES Political Finance

White Paper Series.

Michael Pinto- Duschinsky, Daniel Smilov, Marcin Walecki,2002, Political

Finance in Central Eastern Europe: An Interim Report , Salzbrough:

Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Vol 31 No 1.

Michael Pinto-Duschinsky dan Alexander Postnikov, 1999, Campaign Finance In

For eig n Countries: Legal Regulation And Politic al Practices ,

Washington: International Foundation for Election Systems.

Paul Waldman, 2014, How Our Campaign Finance System Compares to Other

Countries, The American Prospect.

Piere Avril, 1994, ‘Regulation of political finance in France’, dalam Alexander

Herman and R. Shiratori, Comparative Political Finance among the

Democracies , Boulder: Westview Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group.

Pareto, 2004, Improving Campaign Finance Policy, American Economic Review,

Vol 94 No 3.

Robert Dahl dalam Jimly Assidique, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar

Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta:

Konstitusi Pers.

Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan

Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta: Rajawali Pers.

Ramlan Surbakti dalam Titik Triwulan Tutik, 2005, Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem

Pemilu Menurut UUD 1945, Jakarta: Prestasi Pustaka Pelajar.

Richard Levush, 1995, Report for Congress: Campaign Financing of National

Elections in Selected Foreign Countries, Washington D.C. : Library

of Congress, Law Library.

Ramlan Subekti, Didik Supriyanto, 2013, Mendorong Demokratisasi Internal

Partai Politik, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata

Pemerintahan.

Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala

Derah secara Langsung, Jakarta:PT Raja Grafindo.

Syamsuddin Haris Dkk, 2016, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik

Ideal di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan

Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi

Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan

Singkat, Jakarata: Rajawali Pers.

Sutrisno Hadi, 1993, Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta : Andi offset.

Suharizal, 2011, Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang,

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Susan E. Scarrow, 2007, Political finance in comparative perspective . Annual

Review of Political Science , Vol 10 No 1.

Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca

Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana.

United Nations, 2005, Yearbook of the United Nations 2005. Vol. 59: United

Nations Publications.

Vit Simral, 2015, The Funding and Oversight of Political Parties and Election

Campaigns in East Central Europe , Prague: Open Society

Foundations.

Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

(Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Vol

II nomor 2, November 2010.

SUMBER INTERNET/ MEDIA ONLINE

Ambaranie Nadia. K.M dalam Nasional Kompas.com, Mahalnya Ongkos Politik,

https://nasional.kompas.com, acces 26 Desember 2018.

Ambaranie Nadia.K.M dalam Kompas.com, Abai Soal Dana Kampanye Calon

Kepala Daerah Bisa Digugurkan, https://nasional.kompas.com,

diakses tanggal 1 Februari 2019

Almas Sjahfrina dalam Edunews.id, Mahar Politik Penyebab Kepala Daerah

Korupsi, https://www.edunews.id, acces 26 Desember 2018.

Ihsanuddin dalam Nasional Kompas.com, Mahar Politik, Ini Sanksi yang Bisa

Dikenakan ke Calon dan Parpol, https://nasional.kompas.com,

diakses 29 Januari 2019.

Nila Charisna Yulika dalam liputan6.com, Mahar Politik di Pilkada Serentak,

http://www.liputan6.com, acces 15 Desember 2018.

Priyombodo dalam kompas.com, Biaya Pilkada Picu Korupsi,

https://nasional.kompas.com, diakses tanggal 31 Januari 2019

UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konsitusi No.072-073/PUU-II/2004 mengenai Pengujian

Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

https://nasional.kompas.com/https://nasional.kompas.com/https://www.edunews.id/https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/16123881/mahar-politik-ini-sanksi-yang-bisa-dikenakan-ke-calon-dan-parpolhttp://www.liputan6.com/https://nasional.kompas.com/read/2016/09/27/16560571/biaya.pilkada.picu.korupsi