Analisis Upaya Penguatan Hubungan

Bilateral Indonesia-Australia di Tengah

Dinamika Kedua Negara Upaya Penguatan Melalui Sektor Keamanan

Dita Adha Ariani1

Elistania2

Abstract

This research aims to explain about Indonesia and Australia’s effort to strengthen bilateral relations within the dynamics of the two countries through the security cooperation. Both countries experienced fluctuating relations from period to period that destabilizing the two countries’ cooperation. This research based on the international politics perspective and the pattern of state interaction. The research period is limited between 2013 and 2016 when the dynamic of bilateral relations of both countries was high. This research is a qualitative research, using dynamic interaction theory, complex adaptive theory and the concept of amity and enmity. Furthermore, interaction dynamic theory poses in describing fluctuating relations between Indonesia-Australia. While amity and enmity concept is used to define the pattern of interaction of both countries containing strategic uncertainty. Indonesia and Australia signed the Lombok Treaty in 2006 that rules the act of both countries in countering the mutual threat such as people smuggling, IUU Fishing, terrorism, and transnational crimes. Therefore, two countries should stabilize the relations to enhance the cooperation of both countries in handling the external theat. The result of this study shows that to adress the strengthening of bilateral relations between the two countries through security cooperation, both parties has initiated such efforts such as, the renewal of memorandum of understanding, conduct joint military exercises and maritime patrols in the face of regional threats that implicate to strengthening the security cooperation of both countries and building mutual trust.

Keywords: bilateral relations, dynamics, Indonesia-Australia, security cooperation, threat

1 Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. Email: 1442501225@student.budiluhur.ac.id 2 Dosen Tetap, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

Analisis Upaya Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia di Tengah Dinamika Kedua Negara

2

Pendahuluan

Indonesia-Australia memiliki hubungan Hubungan bilateral Indonesia-Australia mengalami

pasang surut. Mengutip statement Paul Keating: “no two neighbours anywhere in the world

are as comprehensively unalike as Australia and Indonesia. We differ in language, culture,

religion, history, ethnicity, population size and in political, legal, and social systems. Usually

neighbours share at least some characteristics brought about by proximity over time, but

the Indonesian archipelago and continental land mass of Australia might well have been

half a world apart” (Evans, 1993: 184). Dari segi geopolitik, pada umumnya negara yang

bertetangga memiliki banyak kemiripan yang dapat menyokong integrasi kedua negara

menjadi lebih mudah. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi Indonesia-Australia yang memiliki

perbedaan signifikan di mana faktor-faktor tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi

kedua negara dalam memperkuat kerjasama bilateralnya. Walaupun di sisi lain, kedua

belah pihak mempunyai kepentingan yang sama dalam mewujudkan kondisi hubungan

bilateral yang stabil.

Jika ditarik ke belakang, terdapat banyak momentum hubungan bilateral kedua

negara diuji ketika berlangsungnya politik konfrontasi, krisis Timor-Timur, hingga isu

penyadapan terhadap Presiden SBY. Dalam sejarahnya, kedekatan Indonesia-Australia

telah terjalin sejak Indonesia menghadapi agresi Belanda 1945-1949 (Brown, 2004: 14).

Saat itu Australia yang diwakili Labor Party melarang kapal-kapal Belanda untuk berlabuh

di pelabuhan Sydney dan Brisbane (Topsfield, 2015). Dukungan Australia ini membuka

hubungan diplomatik Indonesia dan Australia pada tahun 1949, dan Indonesia membuka

secara penuh pada 17 Maret 1950 (Cottle, 2008: 10). Penurunan hubungan Indonesia-

Australia tercatat sejak era Soekarno, yaitu pada saat Presiden Soekarno menyuarakan

agresitivitas ‘anti-Barat’nya dan berimplikasi pada penggagasan Gerakan Non Blok.

Selanjutnya, ketika Indonesia menerapkan politik konfrontasi terhadap Malaysia pada

tahun 1963-1966, kondisi hubungan kedua negara semakin memburuk.

Beberapa tahun belakangan ini, inisiatif diplomatik dan keamanan antara

Indonesia dan Australia kembali dicanangkan, terutama dalam kerjasama untuk menangkal

terorisme yang dewasa ini menjadi isu hangat hampir seluruh negara di dunia. Komitmen

kedua negara ditandai dengan penandatanganan Lombok Treaty tahun 2006 yang memuat

kerangka kerja untuk mengatur kerjasama keamanan kedua negara. Hal ini merupakan

langkah penting yang telah diambil kedua negara sejak kesepakatan keamanan ‘Agreement

on Maintaining Security’ tahun 1994 yang dibentuk Indonesia dan Australia, namun

terpaksa harus diberhentikan akibat terjadinya krisis Timor Timur tahun 1999. Kerangka

kerjasama antara kedua negara dilakukan untuk menyelaraskan tujuan bersama dalam

menghadapi berbagai ancaman yang ada seperti ancaman terorisme (Parameswaran,

2017).

Di tengah dinamika hubungan politik kedua negara, keduanya telah menyepakati

kesepahaman bersama maupun perjanjian dalam meningkatkan kerjasama keamanan. Hal

ini tentu menjadi tantangan bagi kedua belah pihak untuk tetap bersinergis dalam

kerjasama tersebut yang bertujuan untuk menangkal segala bentuk ancaman kawasan.

Inilah yang mendorong penulis untuk mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana upaya pemerintah Indonesia-Australia memperkuat sektor keamanan di

tengah dinamika hubungan bilateral kedua negara periode 2013-2016?”.

Dita Adha Ariani & Elistania

3

Pembahasan

Fluktuasi hubungan bilateral Indonesia-Australia seringkali disebabkan oleh peristiwa yang

berbenturan dengan sensitivitas politis di antaranya adalah ketika Australia melakukan

penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat lainnya

pada tahun 2013. Pada awalnya, pemerintah Indonesia tidak ingin masalah ini berlarut

yang akan berdampak buruk terhadap konstalasi dinamika hubungan Indonesia-Australia.

Presiden SBY melalui pernyataannya ingin menahan diri agar tidak terlalu keras

menganggapi masalah ini (Roberts & Habir, 2015: 203). Kekecewaan yang mendalam

pemerintah Indonesia atas kejadian ini membuat pemerintah Indonesia menunda

kerjasama militer dan kepolisian, termasuk dalam masalah penyelundupan manusia. Hal

ini menjadi keputusan Indonesia sebagai respons atas tindakan Perdana Menteri Australia

Tony Abbott yang tidak ingin meminta maaf kepada pemerintah Indonesia dan berasumsi

bahwa aktivitas tersebut adalah sesuatu yang normal dilakukan dalam lingkup politik

(Griffhits, 2013).

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian tinggi dari pihak kedua negara

serta pada tingkat internasional ialah kasus penyadapan terhadap Presiden SBY pada tahun

2013 yang menyebabkan penurunan hubungan kedua negara. Peristiwa ini berdampak

pada pembekuan kerjasama militer antara Indonesia-Australia, pemotongan bantuan dana

Australia (Australian Aid), serta kerjasama menangkal penyelundupan manusia. Presiden

SBY tidak paham motif Australia melakukan penyadapan telepon karena keduanya tidak

berada pada titik permusuhan. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia mengambil sikap resmi

dalam tiga poin; yang pertama, meminta penjelasan dan sikap resmi pemerintah Australia

terhadap upaya penyadapan. Kedua, presiden RI meminta jajarannya untuk melakukan

review (kaji ulang) terhadap sejumlah kerjasama dengan Australia, dan memberhentikan

sementara pertukaran informasi dan intelijen, latihan-latihan bersama antara AL, AD, AU

Indonesia dan Australia yang sifatnya gabungan serta ‘Coordinated Military Cooperation’

yang menangani masalah people smuggling. Ketiga, Presiden RI mendesak penegasan

protokol kerjasama antar kedua negara ke depannya. Harus ada Code of Conduct yang

mengikat, jelas, dan dijalankan dengan komitmen tinggi dan tidak muncul standar ganda

di kemudian hari (Pidato SBY, 2013). Menanggapi instruksi presiden tesebut, Panglima TNI

Jendral Moeldoko selanjutnya menghentikan latihan gabungan Angkatan Udara antara

Indonesia-Australia yaitu latihan gabungan Elang Ausindo dengan menarik personel dan

enam pesawat F-16 dalam latihan gabungan tersebut. TNI juga menghentikan (Pelatihan

Komodo), latihan gabungan militer AD, AU dan AL Australia dengan Kopassus di Lembang,

Jawa Barat (Roberts, 2013).

Hubungan kedua negara semakin memanas ketika PM Tony Abbott mencetuskan

‘turn the boat back’ policy sementara skandal tentang penyadapan terhadap Presiden SBY

dan pembekua kerjasama masaih menjadi topik hangat seluruh masyarakat. Serangan oleh

Angkatan Laut Australia ke perairan Indonesia semakin membuat marah Jakarta dan

mendorongnya untuk meningkatkan patroli angkatan laut di Samudera Hindia. Hal tersebut

memperparah hubungan yang sudah tegang antara kedua negara. Mengutip dari

pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa bahwa kebijakan semacam

ini dengan mentransfer orang dari satu kapal ke kapal lain dan kemudian mengarahkan

mereka kembali ke Indonesia tidak terlalu membantu. Namun, Perdana Menteri Tony

Abbott mengklaim bahwa kebijakan tersebut akan menjadi penghalang efektif untuk

mencegah masuknya pencari suaka ke teritorial Australia.

Kebijakan tersebut mencakup dua masalah mendasar. Pertama, risiko tersebut

melanggar hukum internasional. Australia telah menandatangani dan meratifikasi United

Nations Refugee Conventions yang berkewajiban untuk menegakkan dan menerapkan

prinsip non-refoulement yang ditujukan untuk melindungi pengungsi agar dapat kembali

Analisis Upaya Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia di Tengah Dinamika Kedua Negara

4

paksa ke perbatasan wilayah dimana kehidupan atau kebebasan mereka terancam. Kedua,

pemerintah Indonesia telah memperjelas bahwa hal itu bertentangan dengan kebijakan

"turn back", mengusulkan agar upaya untuk mengekang penyelundupan manusia di antara

kedua negara harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kerangka internasional Bali

Process on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crime.

Kerangka tersebut menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kerja sama regional untuk

mencegah dan memerangi penyelundupan manusia dan jaringan perdagangan manusia.

Negara anggota Bali Process kemudian membentuk Kerangka Kerja Kerjasama Regional

lanjutan pada tahun 2011 yang bertujuan merumuskan pengaturan praktis untuk

meningkatkan tingkat kerjasama. Namun, berpegang teguh pada kebijakan "turn back"

sepihak tidak akan membantu kerja sama penyelundupan kedua negara. Kepada

pemerintah Abbott, reorientasi kebijakan penyelundupan manusia sesuai dengan Bali

Process sangat penting, menggarisbawahi pentingnya bekerja sama dengan Indonesia

sebagai tetangga terbesar di Australia.

Menteri Luar Negeri Marty, dalam pernyataan pers tahunannya pada tahun 2014,

menciptakan istilah “defisit kepercayaan” untuk merujuk pada penurunan mutual trust di

antara negara-negara di Asia Pasifik. Memperkuat saling pengertian dan kepercayaan

antara Indonesia dan Australia merupakan prasyarat kunci bagi keberhasilan proses

pemulihan hubungan bilateral. Kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk

mempercepat pemulihan hubungan bilateral melalui enam langkah code

of conduct sebagai berikut:

1. Menginstruksikan Menteri Luar Negeri Indonesia atau utusan khusus untuk

membangun komunikasi yang bertujuan untuk menemukan solusi terhadap isu

penyadapan;

2. Merumuskan protokol dan code of conduct yang berkaitan dengan isu sensitif;

3. Meminta agar protokol dan code of conduct dievaluasi oleh kepala pemerintahan

kedua negara;

4. Meratifikasi protokol dan code of conduct;

5. Meninjau implementasi protokol dan code of conduct; dan

6. Membangun mutual trust antara kedua negara. (Munabari, 2014).

Ketegangan hubungan Indonesia dan Australia kembali terjadi setelah eksekusi

dua warga Negara Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran pada tahun 2015 terkait

kasus penyelundupan narkoba. Pada tahun 2006 setelah diketahui menjadi anggota ‘Bali

IX’ yang ditangkap di Bali dengan heroin sebanyak 8,3 kg (Pearlman, 2015). Eksekusi

tersebut menjadi keputusan final setelah permintaan grasi ditolak oleh Presiden Joko

Widodo. Masalah ini cukup menyita perhatian seluruh rakyat Australia maupun Indonesia

serta pemerintah keduanya. Pemerintah Australia menyatakan bahwa mereka

menghormati sistem hukum Republik Indonesia, namun Australia tidak setuju jika eksekusi

dilakukan karena bertolak belakang dengan hak asasi manusia. Kemudian, sebagai respons

penolakkan terhadap keputusan ini, pemerintah Australia menarik dubesnya dari Jakarta

dan menunda sejumlah pertemuan two- plus-two antar Menteri Luar Negeri dan Menteri

Pertahanan Indonesia-Australia, serta pemotongan dana Australian Aid sebesar US$600

juta kepada Indonesia (Roberts, 2015).

Selanjutnya, pada bulan Desember 2016 terjadi kontroversi mengenai

kesalahpahaman tentang lambang negara Indonesia, Pancasila yang akhirnya dipulihkan

kembali di bulan Februari 2017. Kejadian ini bermula ketika Kopassus menemukan materi

sensitif tentang propaganda di Papua Barat yang diajarkan di sekolah akademi militer di

Perth. Kopassus telah melaksanakan latihan militer dengan pasukan Special Air Service

Dita Adha Ariani & Elistania

5

(SAS) Australia dalam beberapa tahun ini. Materi tersebut merupakan kurikulum sekolah

akademi militer di Perth. Menteri Pertahanan Indonesia mengatakan seharusnya doktrin

ideologi masing-masing bangsa dapat dihormati dan tidak dihina. Sebagai tanggapannya,

sebuah kabel bertanggal 29 Desember dikirim oleh komandan militer Indonesia Jenderal

Gatot Nurmantyo, menginstruksikan agar semua kerja sama militer, termasuk pelatihan

dengan angkatan pertahanan Australia dihentikan. Lebih lanjut, dari pernyataan Menteri

Pertahanan Indonesia diinformasikan bahwa oknum anggota Australian Defence Force

yang diduga bersalah atas penghinaan ini telah diberi sanksi (Doherty, 2017).

Pola Interaksi Indonesia-Australia

Australia bekerjasama dan mendukung Indonesia dalam pengembangan negara. Australia

turut serta mendukung pemerintah Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan melalui

kebijakan PM Chifley. Ketika momentum inilah untuk pertama kalinya Australia memiliki

kedekatan politis dengan Indonesia yang merupakan bagian dari negara Asia

(Congressional Research Service, 2017: 12). PM John Howard menggencarkan ide untuk

menjalin ikatan yang kuat dengan Asia karena identitas Australia bukanlah terhadap Asia,

namun ke Barat baik secara historis maupun budaya berpolitiknya. Melihat ancaman

eksternal yang semakin berkembang, masuknya terorisme, radikalisme, piracy, dan

kegiatan yang bersangkutan dengan keamanan keduanya, maka keduanya bahu-

membahu untuk bekoordinasi dalam menjaga stabilitas kawasan.

Indonesia memiliki kepentingan dalam menjaga integritas keamanan di

wilayahnya, oleh karena itu Indonesia mengajak Australia untuk melakukan kerjasama

dalam menangkal segala ancaman keamanan yang ada (Sarma, 2017: 3). Lebih lanjut,

Australia juga memiliki kepentingan yang sama akan hal ini. Australia melihat hubungan

bilateral dengan Indonesia terutama di sektor keamanan dan politik luar negeri hampir

sama pentingnya dengan Amerika Serikat. Indonesia-Australia memiliki hubungan bilateral

yang sangat sensitif, intens dan tidak stabil. Krisis berulang terjadi menguji hubungan

bilateral kedua negara. Sumber dari ketidakstabilan ini ialah masalah illegal fishing, people

smuggling, serta terorisme (Tanter, 2012: 1). Dari pandangan geopolitik Australia,

Indonesia merupakan mitra utara untuk menangkal segala ancaman kawasan. Jaringan

terorisme, pembajakkan, penyelundupan harus melalui jalur utara yang mana Indonesia

adalah tameng terakhir yang terpenting bagi Australia untuk menyaring segala bentuk

ancaman keamanan.

Australia “memiliki kepentingan nasional yang jelas dalam kemakmuran,

perdamaian dan mengamankan Asia Tenggara yang mana negara bekerjasama untuk

menangani masalah bersama. Australia telah lama mengakui keuntungan mendukung

proses kawasan dalam rangka mempromosikan perdamaian dan pertumbuhan ekonomi”.

Lokasi strategis Indonesia di Laut Indo-Pasifik menutup bagian utara Australia melalui

sepanjang lebih dari 60 persen Australia export pass, membuat Indonesia sebagai salah

satu negara tetangga terpenting bagi Australia (Sarma, 2017: 6).

The 1993 Strategic Review dengan jelas mengindikasikan pandangan strategis

terhadap Indonesia “lebih dari dengan negara di kawasan lainnya, hubungan strategis

dengan Indonesia benar-benar penting bagi Australia. Merujuk pada statement dari PM

Paul Keating “kita harus mencari kesempatan baru untuk memperdalam hubungan di area

yang mewakili kepentingan kedua negara” (Gordon, 1993: 139). Keating mengajukan

formalisasi ikatan pertahanan antara kedua negara dalam kunjungannya ke Jakarta di

tahun 1994. Negosiasi ini dilanjutkan dan disepakati kedua negara dengan

menandatangani traktat keamanan yang kemudian dikenal dengan Australia-Indonesia

Agreement on Maintaining Security, perjanjian keamanan pertama yang ditandatangani

kedua negara dan menjadi perjanjian keamanan pertama Indonesia dengan negara lain.

Analisis Upaya Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia di Tengah Dinamika Kedua Negara

6

Masalah muncul kembali di tahun 1999 setelah Australia mengirim sebuah kesatuan polisi

dan pasukan untuk United Nations Missions for East Timor (UNAMET) dan International

Force for East Timor (INTERFET). Setelah pengkajian ulang, pada 19 September 1999,

Indonesia secara uniteral mengambil keputusan membatalkan perjanjian (Weatherbee,

2005: 47). Sejak 1999, hubungan antara Indonesia-Australia telah menjadi tetap tegang.

Sepanjang tahun 2000, pengajuan kunjungan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ditunda

beberapa kali oleh Australia (Mackie, 2007: 61).

Hubungan kedua negara berada di titik rendah ketika PM John Howard

memberikan visa perlindungan sementara kepada 42 pencari suaka dari Papua Barat. Sikap

marah Indonesia terhadap Australia ini membawa kepada penarikkan Duta Besar Indonesia

dari Canberra (Muti’ah & Dafri, 2015: 116). Setelah pembekuan hubungan singkat,

hubungan kedua negara kemudian resmi ditingkatkan dengan menyepakati Lombok Treaty

di tahun 2006 yang mengharuskan kedua negara mendukung persatuan dan integritas

teritorial satu sama lain dan untuk menjauhkan diri dari ancaman atau penggunaan

kekuatan (DFAT, 2006). Pendirian kuat yang diadopsi PM Tony Abbott di 2013 terkait

penyeselaian isu pengungsi yang dipulangkan kembali ke perairan Indonesia mengganggu

hubungan keduanya. Indonesia dan Malaysia menyepakati dalam penyediaan bantuan

kemanusiaan ke 7000 migran asal Bangladesh dan pengungsi Rohingya yang tertahan di

laut dan menyediakan tempat sementara sampai dengan jangka waktu setahun, sementara

Australia dengan tegas tidak akan menampung mereka di teritori Australia (Cochrane,

2015). Hubungan bilateral telah berada di bawah tekanan dan lebih jauh menegang akibat

penyadapan yang mengindikasikan Australia mencoba untuk memantau panggilan telepon

Presiden Yudhoyono, isterinya serta meneteri-menteri senior. Di tahun yang sama,

eksekusi dua warga Australia terkait narkoba menimbulkan perpecahan kedua negara

negara setelah kedua belah pihak memulangkan dubesnya masing-masing (Brissenden,

2013).

Hubungan diplomatik Indonesia-Australia telah berjalan selama hampir tujuh puluh

tahun. Selama rentang waktu inilah pola hubungan luar negeri keduanya berubah seiring

dengan bergantinya pemimpin negara dan kebijakan-kebijakan yang telah ada. Pola

interaksi tercipta dari hubungan-hubungan yang dilakukan oleh aktornya. Indonesia dan

Australia memiliki pola interaksi yang khusus, kedua belah pihak tidak selalu bekerjasama

dan sepaham atas fenomena maupun isu-isu tertentu. Misalnya terhadap isu yang terjadi

mengenai terorisme, illegal fishing, people smuggling.

Pola interaksi Indonesia-Australia cenderung bersifat pasang surut walaupun

keduanya memiliki ikatan politik yang kuat yang terefleksi dengan banyaknya kesepakatan

dan kerjasama di berbagai sektor antara keduanya. Perselisihan yang dialami kedua negara

membuat salah satu pihak memutuskan ataupun membekukan kerjasama antar keduanya.

Perbenturan aspek amity dan enmity menjadi faktor penting yang menyebabkan

perbedaan sikap dan perilaku kebijakan terhadap negara lainnya, yang akhirnya

mempengaruhi dinamika hubungan keduanya dari waktu ke waktu. Hal inilah yang terjadi

antara Indonesia dan Australia yang di satu sisi memiliki hubungan kerjasama yang kuat

namun dapat menurun sewaktu-waktu akibat konflik yang memicu peregangan hubungan

keduanya.

Dari indikasi inilah terbentuk pola interaksi hubungan bilateral Iindonesia-Australia,

yang mana keduanya memiliki pola interaksi yang fluktuatif dan sulit terdefinisi. Sikap tidak

selalu bekerja sama dan sepaham merupakan bagian dari pola interaksi Indonesia-

Australia. Berdasarkan pola interaksi tersebut, akhirnya negara menentukan kebijakan

untuk berinteraksi dengan negara lain secara khusus. Misalnya, Indonesia memilih untuk

mencabut kerjasama bilateral dengan Australia dan melakukan proses negosiasi untuk

Dita Adha Ariani & Elistania

7

normalisasi jika Australia telah memenuhi teknis yang ada ataupun ucapan permintaan

maaf. Australia pun memilih untuk mencabut kerjasama militer maupun menarik Dubesnya

dari Jakarta.

Pola interaksi hubungan Indonesia-Australia ini selaras dengan konsep amity and

enmity yang diajukan oleh Barry Buzan dalam Security Complex bahwa terdapat

ketidakpastian strategis antara negara-negara dalam interaksinya (Buzan, 1991).

Indonesia-Australia memiliki aspek amity dan enmity bahwa keduanya kadang cenderung

bekerjasama namun sewaktu- waktu menurun. Dalam kasus hubungan bilateral Indonesia-

Australia ini, di satu sisi kedua negara memiliki aspek amity yang mana kedua negara

adalah mitra strategis, melakukan dialog-dialog antar pemerintah dan bekerja sama dalam

berbagai sektor serta tergabung dalam beberapa institusi regional maupun luar regional.

Aspek enmity dalam hubungan bilateral kedua negara terefleksi dengan pelilaku keduanya

yang memanas karena suatu peristiwa yang ada. Dinamika kedua negara terjadi karena

beberapa faktor termasuk isu yang dinasionalisasi oleh salah satu pihak yang kemudian

mempengaruhi kebijakan luar negeri terhadap pihak lainnya.

Upaya Penguatan Hubungan Bilateral Melalui Kerjasama Keamanan

Indonesia-Australia sebagai negara tetangga tentu memiliki kepentingan yang sama dalam

mewujudkan stabilitas kawasan dan menangkal ancaman-ancaman regional maupun

global. Indonesia dan Australia tetap menginisiasi kerjasama keduanya dalam

meningkatkan kapabilitas untuk saling bahu-membahu dalam mengurangi maupun

mencegah segala ancaman yang ada. Berbagai kerjasama dalam sektor keamanan yang

telah disepakati keduanya meliputi kerjasama maritim, pertahanan, kontra-terorisme,

people smuggling, hingga kepolisian dalam pertukaran informasi mengenai intelijen.

Kedekatan kedua negara yang telah menurun akibat fenomena dinamika politik-

keamanan yang menguji kedekatan keduanya membuat Indonesia-Australia memperkuat

hubungan bilateralnya. Selain mutual threat yang menjadi faktor penting di mana

keduanya harus bersinergis dalam bekerjasama, terdapat kebutuhan politis yang

mengharuskan keduanya saling berinteraksi untuk membangun trust yang menjadi

landasan utama keduanya dalam melakukan kerjasama mereka. Berikut penulis

merangkum serangkaian momentum penting yang berakibat pada penurunan hubungan

bilateral kedua negara;

Tabel 1. Momentum Konflik dan Penguatan Hubungan Bilateral Melalui Kerjasama

Keamanan Tahun 2013-2016

Sumber: diambil dari beberapa sumber, diolah oleh penulis.

Kerjasama di sektor keamanan menjadi prioritas utama bagi kedua negara

dibandingkan dengan sektor lain seperti ekonomi dan sosial-budaya di tengah dinamika

hubungan bilateral keduanya karena banyaknya ancaman eksternal yang mempengaruhi

kondisi keamanan kawasan yang merugikan kedua negara seperti terorisme, people

smuggling, IUU Fishing, hingga aliran narkoba. Australia menjadi target serangan terorisme

di Kedutaan Besar Australia di Jakarta tahun 2004, mayoritas korban Bom Bali 2002,

Analisis Upaya Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia di Tengah Dinamika Kedua Negara

8

peristiwa pengeboman di J.W Marriot. Hal inilah yang mendorong Australia untuk

merangkul Indonesia dalam menangkal terorisme demi terwujudnya stabilitas keamanan.

Fokus utama Australia dalam kerjasama keamanan ialah kontra-terorisme dan juga people

smuggling yang mana destinasi akhirnya adalah Australia dengan menjadikan Indonesia

sebagai transit country. Indonesia dengan letak geografisnya yang terhubung dengan

Samudera Hindia, Asia Barat dan Asia Tengah menjadi titik temu para pencari suaka untuk

menuju Australia dengan menjadikan Indonesia sebagai negara transit. Berikut penulis

menyertakan gambar jalur migran dari berbagai benua yang menuju Australia melalui

Indonesia;

Gambar 1. Jalur Irregular Migrants Menuju Australia Melalui Indonesia

Sumber: National Geographic, 2015.

Berjalannya inisiasi kedua negara dalam berkontribusi untuk menanggulangi

permasalahan-permasalahan ini, terdapat tantangan yang menguji kolaborasi keduanya,

yakni dokumen yang dibocorkan Edward Snowden di tahun 2013 mengindikasikan bahwa

Australia melakukan penyadapan terhadap Presiden SBY, isterinya dan sejumlah pejabat

lainnya. Kemudian isu ini menjadi sorotan besar bagi kedua masyarakat kedua negara.

Kemudian dalam pidatonya, PM Tony Abbot menyesali atas penurunan hubungan yang

menimpa Indonesia-Australia dan mengatakan ingin tetap menjadi partner yang dapat

dipercaya Indonesia (Chan, 2013). Atas permintaan Pemerintah Indonesia yang

disampaikan Presiden SBY sebagai reaksi isu ini, pemerintah Indonesia kemudian meminta

untuk Indonesia-Australia membentuk MoU yang mengikat dan dijalankan secara konsisten

dan baik. Maka dari itu, keduanya menyetujui Joint Understanding on Code of Conduct di

tahun 2014 yang menandai pemulihan kedua negara mulai berlaku kembali. Perjanjian

tersebut berisi bahwa kedua belah pihak tidak akan menggunakan kapabilitas intelijen

untuk merugikan pihak lainnya, dengan kata lain keduanya sepakat untuk tidak saling

memata-matai satu sama lain (Roggeveen, 2014).

Upaya penguatan hubungan bilateral melalui perjanjian ini terepresentasi dalam

Interaction Dynamic Theory yang diajukan oleh Karen Litfin, memuat asumsi dasar bahwa

“Living system dan human system sifatnya self-organizing, yang berarti bahwa mereka

menghasilkan tatanan tingkat tinggi melalui hubungan yang kompleks di seluruh bagian

dengan lingkungan dibanding sebagai konsekuensi agen eksternal yang jelas. Sistem

Dita Adha Ariani & Elistania

9

dipertahankan melalui interaksi dinamis oleh subsistemnya. Dalam lingkup human system

yang besar, hal ini tidak terlepas dari interaksi dinamis perusahaan, pemerintah, organisasi

internasional, bank dan organisasi non pemerintah. Dalam interaksi keduanya tersebut

sistem dapat dikatakan sebagai ‘self-making’ dalam menghsilkan norma, nilai, dan tatanan.

Sistem manusia bersifat autopoiesis, yang cenderung berkembang untuk menghasilkan

dan menyesuaikan diri mereka dalam respons untuk mengubah kondisi dari waktu ke

waktu. Interaksi antar sistem menghasilkan struktur sosial eksternal seperti kerjasama dan

internal seperti hak” (Dauvergne, 2004: 507).

Sama halnya dengan Indonesia-Australia yang berinteraksi secara dinamis

membentuk common rules dan membatasi perilaku satu sama lain melalui perjanjian,

kerangka kerja, traktat, kerjasama antar instansi yang telah disepakati kedua negara.

Meskipun hubungan kedua negara berdinamika, tetapi keduanya tetap bersinergis untuk

melanjutkan agenda dalam menangkal segala bentuk ancaman yang menjadi implementasi

kerjasama keamanan keduanya.

Interaction dynamic theory menjelaskan bahwa subsistem saling berinteraksi

secara dinamis dan menghasilkan tingkat tatanan tinggi melalui hubungan kompleks, di

mana subsistem yang dimaksud ialah sistem manusia yang meliputi pemerintahan,

perusahaan, organisasi internasional. Pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia

sebagai subsistem bertindak secara dinamis dalam interaksi keduanya menghadapi

berbagai ancaman yang ada dan mereka menyesuaikan diri dan berkembang di lingkup

politik. Indonesia-Australia menghasilkan berbagai traktat dan perjanjian dalam rangka

meningkatkan kerjasama keduanya di berbagai sektor seperti keamanan, kedua negara

telah menyepakati kesepahaman bersama tentang nilai-nilai dan aturan-aturan untuk

melanjutkan hubungan bilateral yang baik antara keduanya. Dalam implementasinya,

kedua negara membatasi dan mempengaruhi satu sama lain, yang mana kedua negara

telah menyepakati kerangka kerjasama yang berisi bagaimana mereka saling berinteraksi.

Pasca terganggunya hubungan bilateral Indonesia-Australia terkait eksekusi

Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, perlahan hubungan keduanya membaik dengan

kembalinya Dubes Australia untuk Indonesia yang disusul dengan kunjungan kenegaraan

PM Malcolm Turnbull ke Jakarta pada November 2015 yang disambut baik Presiden Joko

Widodo, mengingatkan keduanya bahwa hubungan baik harus ditingkatkan dan keinginan

untuk meninggalkan masa lalu keduanya dan sebagai komitmen Turnbull untuk

memperbaiki hubungan dengan Indonesia lebih dekat secara personal (Dick, 2015).

Dampak dari eksekusi ini tentunya telah menghambat kedua negara dalam pelaksanaan

kepentingan keduanya. Pertemuan antar Menteri pun turut ditunda sebagai protes

pemerintah Australia atas eksekusi, hal ini membuat keduanya tidak dapat membahas dan

mengkaji proses kerjasama keamanan yang telah maupun sedang dilaksanakan. Maka dari

itu, dalam rangka memperkuat kembali hubungan Indonesia-Australia, keduanya

membutuhkan dorongan dalam penegasan kembali hubungan keduanya di antaranya

melalui MoU dalam memberantas terorisme internasional ini.

Lebih lanjut, ditandatanganinya MoU oleh kedua negara ini yakni ketika POLRI

menangkap sembilan tersangka teroris di lima kota di pulau Jawa setelah diterimanya

petunjuk dari Polisi Federal Australia dan FBI AS. Para tersangka dilaporkan terkait dengan

setidaknya dua jaringan teroris, yang salah satunya berafiliasi dengan ISIS, berdasarkan

informasi juru bicara Australian Federal Police (AFP) Anton Charliyan. Australia dan

Indonesia menandatangani sebuah kesepakatan bilateral yang menjanjikan untuk

meningkatkan kerja sama dalam menilai dan mencegah ancaman teroris (Australian

Associated Press, 2015).

Indonesia dan Australia menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada ‘2+2

meeting' yang dilaksanakan pada 21 Desember 2015 di Sydney, Australia. Bahwa

pembagian intelijen antara keduanya akan memainkan peran kunci dalam pelaksanaan

Analisis Upaya Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia di Tengah Dinamika Kedua Negara

10

Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Badan Nasional Anti Terorisme (BNPT) dan

Kementerian Luar Negeri Australia. Fokusnya adalah berbagi informasi berkaitan dengan

kegiatan yang diduga terkait dengan radikalisme. MoU ini juga mencakup kerja sama dalam

memerangi penyelundupan narkotika dan kejahatan transnasional lainnya.

Setelah kasus penyadapan telepon terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia

yang menurunkan hubungan bilateral Indonesia-Australia secara dramatis, PM Tony Abbot

menginginkan Australia tetap menjadi partner yang dipercaya Indonesia. Di tengah

dinamika tersebut, keputusan pemerintah Australia kemudian untuk memberikan hibah

empat Pesawat Hercules bekas C-130 yang pada awalnya akan dibeli oleh Indonesia pada

‘mate rates’ kemudian menjadi hibah (Grattan, 2013). Bahwa dengan upaya penguatan ini,

Indonesia- Australia dapat membentuk ikatan yang lebih kuat dalam lingkup militer.

Australia mengrimkan empat hibah Hercules C-130 untuk memperkuat hubungan bilateral

keduanya, dengan membawa pesawat pertama ke Indonesia pada bulan November 2013.

Berikut ialah gambar yang memuat pesawat hibah Australia (RAAF) ke Angkatan Udara

Indonesia;

Gambar 3. Hibah Hercules C-130 dari Australia ke Indonesia dalam rangka Memperkuat

Hubungan Bilateral Kedua Negara Melalui Kapabilitas Militer

Sumber: IKAHAN, 2013.

Kemudian di tahun 2016, Indonesia-Australia mempertegas kembali kerjasama

keamanannya yaitu melalui sektor maritim dengan melaksanakan patroli bersama antara

Australian Border Force (ABF) dan BAKAMLA (Badan Keamanan Laut). The Australian

Defense Force dan Indonesia Armed Forces telah menyepakati patroli keamanan maritim

terkoordinasi (AUSINDO CORPAT) sejak April 2010. Pembentukkan patroli maritim ini

sebagai upaya penguatan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara (Australian

Border Force, 2016). Berdasarkan UU No. 32/2014 tentang Kelautan, BAKAMLA berwenang

melakukan patroli, melakukan pencarian dan penyelamatan, dan menegakkan hukum di

wilayah laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Patroli maritim antara ABF dan BAKAMLA ini dilakukan dalam meningkatkan hubungan

Dita Adha Ariani & Elistania

11

bilateral Indonesia-Australia dan juga menangkal aktivitas ilegal di wilayah perairan kedua

negara.

Gambar 3. Patroli Maritim Antara Australian Border Force (ABF) dan Badan Keamanan

Laut (BAKAMLA) Tahun 2016

Sumber: Australian Border Force, 2016.

Australian Border Force (ABF) dan Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA)

pada tanggal menyelesaikan Operasi Shearwater, patroli keamanan terkoordinasi yang

terkoordinasi di Laut Timor, Barat Laut Darwin. Selama operasi, Australian Border Force

Cutter (ABFC) Cape Wessel bergabung dengan kapal BAKAMLA Ular Laut 4805 untuk

melakukan patroli maritim di kedua wilayah Australia dan batas-batas maritim Indonesia,

dengan pesawat pengawas ABF Dash-8 yang memberikan dukungan udara. Kegiatan ini

adalah patrol terkoordinasi pertama antara ABF dan BAKAMLA sejak Februari 2015, dan

menunjukkan kemampuan kedua organisasi untuk bekerja sama dalam melawan ancaman

keamanan maritim sipil.

Dilihat bahwa, walaupun Indonesia memiliki otoritas sendiri dalam lingkup

keamanan maritim, namun peningkatan kapabilitas bagi kedua negara diperlukan untuk

saling berbagi aturan. Indonesia diharapkan mampu menemukan kemampuan yang lebih

besar dalam kerjasama maritim bersama Australia. Indonesia memiliki kesempatan yang

besar dalam pengembangan kebijakan di area maritim terutama dalam lingkup otoritas

maupun lembaga yang terkait. (Supriyanto, 2014).

Kesimpulan

Indonesia-Australia memiliki hubungan yang khusus, tidak seperti negara yang

bertetangga lainnya yang biasanya memiliki kesamaan budaya, bahasa, agama, sejarah

dan politik serta sistem sosial dan hukum. Perbedaan inilah kemudian yang menyebabkan

hubungan keduanya fluktuatif. Peran penting yang Indonesia dan Australia lakukan

bersama dalam membentuk perkembangan kawasan dan mengatasi tantangan global.

Indonesia dan Australia berkomitmen terhadap institusi regional dan multilateral, dan

sepakat untuk bekerja lebih dekat dan bersama-sama untuk membentuk lanskap strategis

yang berkembang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik. Lombok treaty

mendasari hubungan bilateral Indonesia-Australia, mengkomitmenkan keduanya untuk

mutual respect dan mendukung kedaulatan, kesatuan, independensi, dan integritas

Analisis Upaya Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia di Tengah Dinamika Kedua Negara

12

teritorial masing-masing negara. Berdasarkan traktat kedua negara telah berjanji untuk

bekerja sama dalam ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional.

Indonesia-Australia memiliki kepentingan bersama dalam sektor keamanan yang

disebabkan kedekatan geografisnya dalam mewujudkan stabilitas keamanan. Kedua

negara meskipun mengalami pasang surut dalam hubungan bilateralnya, mereka tetap

cenderung bekerjasama untuk menghadapi ancaman kawasannya. Krisis kepercayaan

antara kedua negara yang berulang kali terjadi merefleksikan hubungan bilateral

Indonesia-Australia menjadi cenderung fluktuatif. Pada umumnya, kasus yang

menyebabkan pada penurunan hubungan bilateral kedua tidak hanya dari lingkup politik

namun kemudian menjadi permasalahan politik besar, di antaranya ialah ketika isu HAM di

Timor Timur yang dinasionalisasi menjadi isu besar yang berdampak pada pengambilan

kebijakan luar negeri Australia yang kemudian memutuskan ikatan militer antara keduanya.

Kemudian isu yang mencakup integritas teritorial salah satu pihak yaitu ketika Australia

bertindak secara unilateral dalam menangani isu people smuggling. Isu besar yang juga

mengguncangkan stabilitas hubungan kedua negara yaitu dokumen yang dibocorkan

Edward Snowden mengenai penyadapan terhadap Presiden Indonesia, SBY. Yang baru-

baru ini adalah penghinaan terhadap Pancasila, yang ditemukan di kurikulum sekolah

akademi militer di Perth, Australia.

Kerjasama pertahanan antar kedua negara terfokus pada kontra-terorisme,

kerjasama maritim, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, serta penjaga

perdamaian. Indonesia- Australia telah membentuk berbagai kerangka kerja, kerjasama,

traktat, perjanjian, mou, dilaog antar pemerintah sebagai bentuk upaya keduanya dalam

memperkuat hubungan yang lebih dekat dan kerjasama keamanan yang lebih baik. Isu

yang bersentuhan dengan sensitivitas politis yang diangkat menjadi kasus besar cenderung

menjadi karakter hubungan kedua negara seperti pertentangan atas dimasukkannya

provinsi Timor Timur ke Indonesia, isu pencari suaka dari Papua Barat, skandal

penyadapan terhadap Presiden SBY, hingga yang baru-baru ini ialah penghinaan terhadap

ideologi Indonesia, Pancasila.

Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan untuk menciptakan hubungan bilateral

Inodnesia-Australia yang kondusif, keduanya harus memiliki common perceptions atas

pemahaman common threat yang dihadapi kedua negara maupun dalam bertindak

melakukan upaya pencegahan atas ancaman. Mutual trust antara kedua negara harus terus

dibangun dan dipertahankan agar dapat membentuk ikatan yang lebih baik di masa depan

sebagai landasan interaksi negara tetangga ini. Urgensi ancaman kawasan yang dialami

kedua negara membawa tujuan kedua negara yakni mewujudkan stabilitas kawasan

maupun global. Latihan-latihan militer secara bilateral yang rutin dilakukan, pertemuan

2+2 dialogue antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri kedua negara menjadi

upaya yang mengakomodir kekuatan keduanya dalam kerjasama keamanan.

Referensi

Australian Associated Press. The Guardian. (2015, 21 Desember). “Indonesian Police Hunt for More Suspects Over Foiled Terrorist Attacks.”

https://www.theguardian.com/world/2015/dec/21/indonesian-police-hunt-for-more- suspects-over-foiled-terrorist-attacks diakses 21 Desember 2017.

Australian Border Force. (2016, 18 Mei). “Australia and Indonesia Complete a Coodinated Maritime Patrol.” http://newsroom.border.gov.au/releases/australia-and-indonesia- complete-coordinated-maritime-patrol diakses 21 Desember 2017.

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation.

Dita Adha Ariani & Elistania

13

http://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-republic-of-

indonesia- and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx

Brissenden, Michael. ABC News. (2014, 5 Desember) “Australia spied on Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono, leaked Edward Snowden

documents reveal.” www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spied-on-indonesian-president-leaked- documents-reveal/5098860 diakses 14 November 2017.

Brown, Colin. (2004). “Indonesia, East Timor and Australia”. Taiwanese Journal of Australian Studies IV: 37-73. https://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/20.500.11937/42096/19823_downlo

aded_ stream_341.pdf?sequence=2 diakses 23 September 2017.

Buzan, Bary. (1991). States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era, (2nd Ed). Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers.

Chan, Gabrielle. The Guardian. (2013, 21 November). “Politics As It Happened – Indonesia Says Tony Abbott’s ‘Deep Regrets’ Not Enough.” https://www.theguardian.com/world/2013/nov/21/tony-abbott-regrets-not-

enough-as- indonesia-suspends-ties diakses 19 Oktober 2017.

Cochrane, Joe. The New York Times. (2015, 20 Mei). Indonesia and Malaysia Agree to Care

for Stranded Migrants. https://www.nytimes.com/2015/05/21/world/asia/indonesia-malaysia- rohingya-bangladeshi-migrants-agreement.html diakses 11 November 2017.

Congressional Research Service. (2017). “Australia: Background and U.S. Relations.”

Cottle, Dr Drew. (2008). “Transnational Struggle: Asian Seafarers and The Struggle For Indonesian Independence In Australia.” Asian Studies Association of Australia.

http://artsonline.monash.edu.au/mai/files/2012/07/drewcottle.pdf diakses 04 Oktober 2017.

Dauvergne, Peter (Ed). (2004). Handbook of Global Environmental Politics: Gaia Theory:

Intimations for Global Environmental Politics. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.

Dick, Howard. E-International Relations. (2015, 20 Desember). “Turnbull Meets Jokowi: A

New Chapter in Australia-Indonesia Relations?” http://www.e-ir.info/2015/12/20/turnbull- meets-jokowi-a-new-chapter-in-australia-indonesia-relations/ diakses 25 Desember 2017.

Doherty, Ben. The Guardian. (2017, 04 Januari). “Indonesia Suspends Military Cooperation with Australia.” https://www.theguardian.com/australia-

news/2017/jan/04/indonesia- suspends-military-cooperation-with-australia diakses 26 September 2017.

Evans, Gareth. (1993). Australia’s Foreign Policy in the World of the 1990s. Melbourne:

Melbourne University Press.

Gordon, Michael. (1993). A true believer: Paul Keating. Brisbane: University of Queensland Press.

Grattan, Michelle. The Conversation. (2013, 30 Juni). “Kevin Rudd Set To Give Planes and Boats To Indonesia in Visit This Week.” https://theconversation.com/kevin-rudd-set-to-give- planes-and-boats-to-indonesia-in-visit-this-week-15674 diakses 24

Desember 2017.

Griffiths, Emma. ABC News. (2013, 19 November). “Tony Abbott Rejects Indonesia's Call for Spying Apology, Calls for Cool Heads amid

Diplomatic Row.” http://www.abc.net.au/news/2013-11-19/abbott-calls-for-cool-heads-no- apology/5102330 diakses 24 September 2017.

IKAHAN. (2013, Agustus). “C-130H Hibah Dari Australia Akan Menjadi Kekuatan TNI AU.”

http://ikahan.com/2013/08/c-130h-hibah-dari-australia-akan-menjadi-kekuatan-tni-au/ diakses pada 21 Desember 2017.

Analisis Upaya Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia di Tengah Dinamika Kedua Negara

14

Mackie, Jamie. (2007). Australia and Indonesia Relations: Currents Prorblems, Future Prospects. New South Wales: Lowy Institute For International Policy

Munabari, Fahlesa. Strategic Review. (2014, 12 Februari). “Australia's 'Boat Turn-Back'

Policy Erodes Confidence.” http://www.sr-indonesia.com/web-exclusives/view/australia-s-boat- turn-back-policy-erodes-confidence diakses 12 Januari 2017.

Muti’ah, Siti & Dafri. (2015). “Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 19, Nomor 2, November 2015.

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/download/10848/pdf diakses 27 September 2017.

Parameswaran, Prashanth. The Diplomat. (2017, 07 Januari). “Why Do Australia-Indonesia

Military Relations Matter?” https://thediplomat.com/2017/01/why-do-australia-indonesia- military-relations-matter/ diakses 25 September 2017.

Pearlman, Jonathan. The Telegraph. (2015, 29 April). “Executions Mark a Dangerous New

Phase for Australia-Indonesia Relations.” http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/indonesia/11569638/Executions-mark- a-dangerous-new-phase-for-Australia-Indonesia-relations.html diakses 29

September 2017.

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Youtube. (2013, 20 September). Reaksi SBY Atas Penyadapan Australia (Pidato Lengkap) - Kompas Siang 20 November 2013.

Jakarta. https://www.youtube.com/watch?v=q5AkXrD9os4 diakses 10 Desember 2017.

Robert, George. ABC News. (2015, 12 Februari). “Bali Nine: Indonesian President Defends Refusal to Grant Clemency to Andrew Chan, Myuran Sukumaran and Other Drug Criminals.” http://www.abc.net.au/news/2015/0212/bali-nine-pair-officially-

dispute- presidents-clemency-process/6087134 diakses 10 November 2017.

Roberts, B. Chris & Ahmad B. Habir. (2015). “Indonesia Ascent: Indonesia-Australia Relations: Progress, Challenges and Potential.” dlm. Roberts, B. Christoper. et. al.

Indonesia’s Ascent: Power, Leadership, and the Regional Order. Critical Studies of the Asia Pacific Series. London: Palgrave Macmillan.

Roberts, George. ABC News. (2013, 20 November). “Indonesia Suspends Cooperation On

People Smuggling As Tony Abbott Expresses 'Deep And Sincere' Regret Over Spy Reports.” http://www.abc.net.au/news/2013-11-20/abbott-regrets-indonesias-spy- scandal-embarrassment/5105326 diakses 27 November 2017.

Roggeveen, Sam. The Interpreter. (2014, 28 Agustus). “Australia-Indonesia Code of Conduct Is Excellent News.” https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-australia-code- conduct-excellent-news diakses 20 Oktober

2017.

Sarma, Sanghamitra. (2017). “Australia-Indonesia: Time To Revisit Relations.” Issue Brief:

Indian Council for World Affairs. http://icwa.in/pdfs/IB/2014/AustraliaIndonesiaTimeIB09022017.pdf diakses 02 November 2017.

Supriyanto, Ristian Atriandi. (2014). “Waves of opportunity: Enhancing Australia–Indonesia Maritime Security Cooperation.” Australian Strategic Policy Institute. https://www.aspi.org.au/report/waves-opportunity-enhancing-australia-

indonesia- maritime-security-cooperation diakses 20 November 2017.

Tanter, Richard. (2012). “Shared Problems, Shared Interests: Reframing Australia-Indonesia Security Relations”. dlm. Jemma Purdey (Ed.). Knowing Indonesia:

Intersections of Self, Discipline, and Nation. Victoria: Monash University Press.

Tanter, Richard. (2014). “Indonesia, Australia and the Edward Snowden Legacy: Shifting Asymmetries of Power.” The Asia Pacific Journal: Volume 12, Issue 10, Number 3.

http://apjjf.org/-Richard-Tanter/4088 diakses 20 November 2017.

Dita Adha Ariani & Elistania

15

Topsfield, Jewel. The Sydney Morning Herald. (2015, 31 Agustus). “Black Armada

Exhibition At National Maritime Museum Shows Australia's Stand To Support Indonesian Independence On Show.” http://www.smh.com.au/world/black-armada-

20150831-gjbiyy.html diakses 18 Oktober 2017.

Weatherbee, Donald E. (Ed). International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy. USA: Rowman & Littlefield Publishers