ANGGARAN DASAR

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Periode 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam anggaran dasar ini yang dimaksud dengan:

1. MA adalah forum tertinggi dalam Organisasi Kemahasiswaan Unesa 2. MPM adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Unesa

3. BEM U adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Unesa 4. DLMF adalah Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas 5. BEMF adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 6. DLMJ adalah Dewan Legislatif Mahasiswa Jurusan 7. BEMJ adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan

8. DLMP adalah Dewan Legislatif Mahasiswa Program studi 9. BEMP adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Program studi

10.  HMP adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan Universitas Negeri Surabaya selanjutnya disingkat ORMAWA Unesa

Pasal 3

MAU XIII ORMAWA Unesa 2009 bertempat di Hotel dan Balai Diklat Grawidya Batu.

ORMAWA UNESA bertempat di kampus Unesa

Pasal 4

Kedaulatan tertinggi ORMAWA Unesa berada di tangan mahasiswa yang diwujudkan dalam MA ORMAWA Unesa

Pasal 5

ORMAWA Unesa berasaskan Pancasila

Pasal 6

ORMAWA Unesa bersifat independen, otonom, demokratis, aspiratif, dan transparan

Pasal 7

ORMAWA Unesa menganut prinsip keimanan, keilmuan, kebenaran, keterbukaan, kebersamaan, dan kerakyatan.

Pasal 8

ORMAWA Unesa bertujuan membentuk mahasiswa yang betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, berwawasan luas, memiliki integritas yang tinggi, professional, berkepribadian, dan memiliki

kepedulian sosial.

Pasal 9

ORMAWA Unesa Berfungsi sebagai:

1.   Wahana pengembangan kepribadian mahasiswa Unesa.

2.   Wahana pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3.   Wahana penyaluran aspirasi, pemberdayaan dan pemersatu mahasiswa

4.   Wahana pengembangan visi dan misi gerakan mahasiswa.

BAB II

KEORGANISASIAN

Pasal 10

ORMAWA Unesa adalah wadah organisasi kemahasiswaan di Unesa

Pasal 11

Keuangan ORMAWA Unesa diperoleh dari:

1.   Dana SPP

2.   Dana SDP

3.   Usaha dan sumbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan azas, prinsip, sifat, tujuan dan fungsi dari ORMAWA Unesa

Pasal 12

1.   MA adalah forum pemegang kedaulatan tertinggi di ORMAWA Unesa

2.   MPM adalah lembaga tinggi Yudikatif dan legislatif dalam ORMAWA Unesa

3.   BEM U adalah lembaga tinggi eksekutif dalam ORMAWA Unesa

4.   DLMF adalah lembaga tinggi legislatif dalam ORMAWA Unesa di Fakultas

5.   BEM-F adalah lembaga tinggi eksekutif dalam ORMAWA Unesa di Fakultas

6.   DLMJ adalah lembaga tinggi legislatif dalam ORMAWA Unesa di jurusan

7.   BEM-J adalah lembaga tinggi Eksekutif dalam ORMAWA Unesa di Jurusan

8.   DLMP adalah lembaga tinggi legislatif dalam ORMAWA Unesa di Program studi

9.   BEM-P adalah lembaga tinggi Eksekutif dalam ORMAWA Unesa di program studi

10. HMP adalah lembaga tinggi penyelenggara pemerintahan dalam program studi

Pasal 13

Dalam hal lambang dan atribut Organisasi diatur dalam ART.

BAB III

PENUTUP

Pasal 14

Segala hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNESA

BAB I

NAMA KELEMBAGAAN

Pasal 1

Kelembagaan Mahasiswa yang ada di UNESA yang selanjutnya disebut dengan Organisasi Mahasiswa meliputi :

1. Yudikatif

2. Legislatif

3. Eksekutif

4. Himpunan Mahasiswa

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

ORMAWA Unesa adalah MPM, BEM-U, DLM-F, BEM-F, DLM-J, BEM-J, DLM-P, BEM-P, dan HM-P yang ada di Unesa dan memiliki legalitas dari birokrasi terkait di Unesa.

Pasal 3

Kenggotaan ORMAWA Unesa dapat hilang apabila:

1. Membubarkan diri.

2. Melanggar dan bertentangan dengan AD/ART ORMAWA Unesa.

Pasal 4

1.   Setiap anggota ORMAWA Unesa mempunyai hak membela diri.

2.   Setiap anggota ORMAWA Unesa berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan dan mendapatkan perlakuan sama dalam hukum dan pemerintahan organisasi.

3.   Setiap anggota ORMAWA Unesa berhak memilih dan dipilih sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.

4.   Penggunaan hak pilih diatur dalam peraturan tersendiri dalam peraturan pemilihan dan pembentukan kelengkapan ORMAWA Unesa.

Pasal 5

1.   Setiap anggota ORMAWA UNESA wajib menaati tata aturan dalam AD/ART serta ketentuan peratuaran perundang-undangan lainnyayang berlaku di ORMAWA Unesa.

2.   Setiap anggota ORMAWA UNESA wajib dan berhak turut serta dalam setiap kegiatan baik aktif maupun pasif.

3.   Setiap anggota ORMAWA UNESA wajib menjunjung tinggi nama baik almamater UNESA.

Pasal 6

1.   Sanksi akan diberikan kepada setiap anggota ORMAWA UNESA yang melanggar AD/ART dan undang-undang lainnya dengan tahapan teguran, peringatan dan hukuman.

2.   Mengenai penjatuhan sanksi merupakan wewenang MPM.

BAB III

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 7

MAU bertugas:

1. Menetapkan AD/ART ORMAWA Unesa

2. Menetapkan GBHK ORMAWA Unesa

3. Menetapkan mekanisme organisasi ORMAWA Unesa

4. Menetapkan rekomendasi MAU XIII ORMAWA Unesa

5. Menetapkan Mekanisme Pemilihan ketua, wakil ketua, dan formatur MPM dan BEM  Unesa

6. Meminta pertanggungjawaban pengurus MPM dan BEM Unesa

7. Memilih ketua, wakil ketua dan formatur MPM dan BEM Unesa serta mengukuhkan ketua, wakil ketua dan formatur MPM dan BEM Unesa

Pasal 8

MAU berwenang:

1.   Membuat keputusan dan ketetapan tentang ORMAWA di lingkungan Unesa

2.   Memilih Presidium sidang dari dan oleh peserta sidang

3.   Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus BEM dan MPM Unesa

Pasal 9

1. Peserta adalah :

1. Mahasiswa aktif dalam perkuliahan yang mewakili organisasi kemahasiswaan di lingkungan intra kampus Unesa yaitu :

1. BEM F mendapatkan 1 suara

2. DLM F mendapatkan 1 suara

3. BEM J mendapatkan 1 suara

4. DLM J mendapatkan 1 suara

5. BEM P mendapatkan 1 suara

6. DLM P mendapatkan 1 suara

7. HM P mendapatkan 1 suara

Yang direkomendasi oleh ketua umum, mengetahui PD III

2.  Peninjau adalah :

1. SC dan OC MAU XIII ORMAWA Unesa 2009

3. Undangan adalah :

a.    PR III Unesa

b.    PD III tiap Fakultas

 

Pasal 10

Peserta MAU wajib menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa secara jujur dan bertanggung jawab.

Pasal 11

1. MAU dilaksanakan satu kali dalam satu periode.

2. Dalam keadaan memaksa dapat dilakukan MAU Luar Biasa.

Pasal 12

MAU Luar Biasa dapat dilakukan apabila :

1.   MPM dan BEM-U melanggar ketetapan dalam AD/ART.

2.   Salah satu Ketua, wakil ketua MPM dan BEM-U meninggal dunia, cuti atau mengundurkan diri dinonaktifkan.

3.   MPM dan atau BEM U membubarkan diri.

4.   Diusulkan oleh setiap anggota ORMAWA dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota ORMAWA.

5.   MAU Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri oleh 2/3 anggota ORMAWA.

6.   Keputusan dan ketetapan MAU Luar biasa dianggap sah jika disetujui sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari peserta yang hadir.

BAB IV

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

Pasal 13

Tugas MPM adalah :

1.   Menyusun dan menetapkan pemberian sanksi kepada ORMAWA UNESA.

2.   Memberikan sanksi pada ORMAWA Unesa yang melanggar dan bertentangan dengan AD/ART.

3.   Pemberian sanksi dapat dijatuhkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pembahasan di sidang pleno MPM.

4.   Mengontrol BEM-U dalam melaksanakan GBHK ORMAWA Unesa dan ketetapan MAU lainnya.

5.   Mengakomodasi dan merumuskan aspirasi anggota ORMAWA Unesa dan menyalurkan kepada pihak-pihak terkait.

6.   Mensosialisasikan keputusan dan peraturan lainnya kepada pihak-pihak terkait.

Pasal 14

Wewenang MPM adalah:

1.   Memberikan sanksi kepada anggota ORMAWA UNESA yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap AD/ART atau ketentuan perundangan yang berlaku di tingkat ORMAWA Unesa.

2.   Meminta klarifikasi dari ORMAWA UNESA yang melakukan pelanggaran.

3.   Menyelesaikan segala konflik intern anggota ORMAWA UNESA bila tidak diselesaikan sendiri.

4.   Memberikan memorandum 1 dalam batas waktu 3 minggu bila BEM-U tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan ORMAWA UNESA, setelah itu BEM-U memperbaikinya. Jika BEM-

U masih tidak bisa memperbaikinya, maka MPM wajib mengeluarkan memorandum 2 dengan batas waktu 2 minggu, setelah batas waktu tersebut BEM-U tidak memperbaiki maka MPM dapat menetapkan

sanksi.

5.   Menjalin koordinasi dengan lembaga legislatif di tingkat fakultas (DLMF).

6.   Mewakili ORMAWA UNESA secara Ekstern bila terkait dengan urusan legislatif dan yudikatif.

Pasal 15

1. Struktur Kepengurusan MPM terdiri dari :

a. Ketua merangkap anggota

b. Wakil Ketua merangkap anggota

c. Anggota

2. Komisi-komisi yang ditetapkan oleh Intern MPM sesuai dengan kebutuhan.

3. Keanggotaan MPM adalah perwakilan dari tiap-tiap fakultas atas rekomendasi tim formatur.

Pasal 16

1.   Hak anggota MPM adalah mengutarakan pendapat baik lisan maupun tulisan baik diminta atau tidak.

2.   Anggota MPM mempunyai hak angket, hak bertanya, hak interpelasi, hak petisi, hak budget, dan hak Mosi.

Pasal 17

Kewajiban anggota MPM adalah :

1.   Anggota MPM wajib menaati AD/ART dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di ORMAWA Unesa.

2.   Anggota MPM mempunyai kewajiban menjunjung tinggi almamater Unesa.

3.   Anggota MPM wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif, jujur, adil dan transparan

4.   Anggota MPM wajib mengikuti sidang.

Pasal 18

Kelengkapan MPM

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya MPM mempunyai kelengkapan :

a.   Sidang Pleno

b.   Sidang Komisi

c.   Mekanisme sidang pleno dan sidang komisi diatur secara internal oleh MPM

Pasal 19

1.   Ketua,wakil ketua, dan anggota MPM tidak diperkenankan merangkap jabatan pada badan lain di lingkungan ORMAWA Unesa.

2.   Ketua dan wakil ketua MPM tidak diperkenankan memegang jabatan pada partai politik di luar Unesa.

Pasal 20

1.   Keanggotaan MPM Gugur bila:

a.   Meninggal dunia

b.   Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui MPM dalam sidang pleno

c.   Cuti kuliah

d.   dinonaktifkan.

2.   Keanggotaan dicabut bila melanggar pasal 19 ART ini dalam kurun waktu 1 bulan.

3.   Pencabutan keanggotaan MPM dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh ketua MPM.

Pasal 21

MPM bertanggung jawab dalam pelaksanaan MAU.

Pasal 22

Mekanisme kerja MPM diatur dalam mekanisme keorganisasian.

BAB V

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 23

Tugas BEM-U adalah :

1.   Melaksanakan dan menjunjung tinggi azas dan tujuan ORMAWA UNESA.

2.   Melaksanakan segala ketetapan MAU XIII ORMAWA UNESA 2009.

3.   BEM-U mewakili mahasiswa UNESA baik ke dalam maupun ke luar.

4.   BEM-U menjalin koordinasi dengan BEM-F.

5.   BEM-U menolak dengan tegas kebijakan birokrasi kampus yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa.

Pasal 24

Wewenang BEM-U adalah :

1.   Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHK ORMAWA Unesa.

2.   BEM-U dapat meminta keterangan yang diperlukan dari BEM-F.

Pasal 25

Struktur Kepengurusan BEM-U adalah :

1.   Terdiri dari ketua , wakil ketua, sekretaris umum, bendahara umum, yang selanjutnya disebut Badan Pengurus Harian.

2.   Ketua departemen BEM-U dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua BEM-U.

3.   Keanggotaan BEM-U dipilih dan disusun oleh tim formatur bersama dengan ketua dan wakil ketua terpilih.

Pasal 26

Anggota BEM-U berhak mengadakan kegiatan sesuai dengan GBHK yang berlaku.

Pasal 27

Kewajiban anggota BEM-U adalah:

1.   Anggota BEM-U wajib menaati AD/ART ORMAWA Unesa dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.   Anggota BEM-U mempunyai kewajiban menjunjung tinggi almamater Unesa.

3.   Anggota BEM-U wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif, jujur,adil,berani dan bertanggungjawab.

4.   BEM-U memiliki kewajiban melaksanakan LPJ kepada mahasiswa  melalui MAU.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BEM-U mempunyai kelengkapan :

1.  Sidang pleno

2.  Rapat koordinasi

3.  Mekanisme sidang pleno dan rapat koordinasi diatur secara internal oleh BEM-U

Pasal 29

1.   Badan pengurus harian BEM-U tidak diperkenankan merangkap jabatan pada badan lain di lingkungan ORMAWA Unesa

2.   Anggota BEM-U tidak diperkenankan memegang jabatan apapun pada partai politik diluar Unesa

Pasal 30

1.   Keanggotaan BEM-U gugur bila:

a.   Meninggal dunia

b.   Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui BEM-U

c.   Cuti kuliah.

d.   dinonaktifkan

2.   Keanggotaan dicabut bila melanggar pasal 28 ART ini dalam kurun waktu 1 bulan.

3.   Pencabutan keanggotaan BEM-U dilakukan dalam sidang BEM-U dan anggota BEM-U yang dihadiri oleh ketua BEM-U.

Pasal 31

Mekanisme kerja BEM-U diatur dalam mekanisme keorganisasian BEM-U yang diatur dalam GBHK.

BAB VI

MUSYAWARAH ANGGOTA FAKULTAS

Pasal 32

Musyawarah Anggota Fakultas (MAF) merupakan Musyawarah Mahasiswa tertinggi di tingkat Fakultas yang diikuti DLMF, BEM-F dan perwakilan Mahasiswa Jurusan dan atau Mahasiswa Program Studi

Pasal 33

1.   Dalam satu periode kepengurusan diadakan sekali MAF

2.   MAF adalah persidangan yang diadakan dalam periode kepengurusan yang memiliki tugas sekurang-kurangnya:

a.   Menetapkan GBHK Organisasi Kemahasiswaan fakultas

b.   Mekanisme pemilihan ketua dan wakil BEM-F dan DLMF dikembalikan pada fakultas masing-masing

c.   Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus BEM-F

d.   Meminta laporan pelaksanaan tugas-tugas DLMF

Pasal 34

1.   Musyawarah Anggota Luar Biasa Fakultas (MALUBF) adalah musyawarah yang memiliki kedudukan hukum yang setara denga MAF yang diadakan dalam periode kepengurusan berjalan.

2.   Musyawarah Anggota luar biasa fakultas dilaksanakan apabila:

a.   DLMF dan BEM-F melanggar ketetapan dalam AD/ART

b.   Salah satu ketua / wakil ketua DLMF dan BEM-F meninggal dunia, cuti, atau mengundurkan diri dan dinonaktifkan

Pasal 35

MAF diadakan apabila MA ditingkat Universitas telah dilaksanakan.

Pasal 36

Keputusan dan ketetapan MAF harus ditaati selama tidak bertentangan dengan keputusan dan atau ketetapan MA XIII ORMAWA UNESA.

BAB VII

DEWAN LEGIASLATIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 37

Tugas dan wewenang DLMF adalah:

1.   Mengawasi dan mengontrol BEM-F dalam melaksanakan GBHK Fakultas dan ketetapan MAF lainnya.

2.   Mengakomodasi dan merumuskan aspirasi mahasiswa fakultas dan menyalurkan kepada pihak-pihak terkait.

3.   Bila dalam pandangan DLM-F, BEM-F tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan MAF. Maka DLM-F berkewajiban mengeluarkan memorandum 1 dengan batas waktu 3 minggu setelah keputusan dikeluarkan BEM-F harus memperbaikinya. Jika  BEM-F belum melakukan perbaikan

setelah batas waktu tersebut, DLMF berkewajiban mengeluarkan memorandum ke II dengan batas waktu 2 minggu. Setelah batas waktu tersebut BEM-F tidak memperbaiki maka DLMF dapat mengusulkan

penjatuhan sanksi pada MPM.

Pasal 38

Hal keanggotaan DLMF adalah otonomi masing-masing fakultas dengan tidak melanggar ketetapan-ketetapan MAU XIII ORMAWA Unesa 2009.

Pasal 39

Hak dan Kewajiban Anggota DLMF

1.   Setiap anggota DLMF mempunyai hak bicara dan hak suara

2.   Setiap anggota DLMF memiliki hak angket, hak bertanya, hak interpelasi, hak petisi, hak budget, dan hak Mosi.

3.   Setiap anggota DLMF wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggungjawab kepada mahasiswa melalui MAF.

Pasal 40

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DLMF memiliki kelengkapan:

1. Sidang pleno

2. Sidang komisi

3. mekanisme sidang pleno dan sidang komisi diatur secara internal oleh DLMF

Pasal 41

1.   Badan Pengurus Harian DLMF tidak diperkenankan merangkap jabatan pada badan lain di lingkungan ORMAWA UNESA

2.   Ketua, wakil ketua dan anggota DLMF tidak diperkenankan memegang jabatan apapun pada partai politik diluar Unesa

Pasal 42

1. Keanggotaan DLMF Gugur bila:

a. Meninggal dunia

b. Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui DLMF dalam sidang pleno

c. Cuti kuliah.

d. dinonaktifkan

2. Keanggotaan dicabut bila melanggar pasal 41 ART ini dalam kurun waktu 1 bulan

3. Pencabutan keanggotaan DLMF dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh ketua DLMF

Pasal 43

Mekanisme kerja DLMF diatur dalam mekanisme keorganisasian

BAB VIII

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 44

Tugas dan Wewenang BEM-F :

1.   Melaksanakan segala ketetapan MAF

2.   BEM-F adalah pelaksana GBHK mahasiswa di tingkat fakultas

3.   Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHK mahasiswa fakultas.

4.   BEM-F menolak dengan tegas kebijakan birokrasi kampus yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa

5.   BEM-F menjalin koordinasi dengan BEM-J, BEM-P, dan atau HM-P

Pasal 45

Pembentukan kepengurusan BEM-F adalah otonomi masing-masing fakultas dengan tidak melanggar ketetapan MAF.

Pasal 46

Anggota BEM-F wajib mengadakan kegiatan sesuai dengan GBHK fakultas yang berlaku.

Pasal 47

Kewajiban anggota BEM-F adalah:

1.   Anggota BEM-F wajib menaati AD/ART dan peraturan perundang-undangan lainnya

2.   Anggota BEM-F mempunyai kewajiban menjunjung tinggi almamater Unesa

3.   Anggota BEM-F wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif jujur,adil, berani dan bertanggungjawab

4.   BEM-F memiliki kewajiban melaksanakan laporan pertanggungjawaban kepada mahasiswa melalui MAF

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BEM-F mempunyai kelengkapan:

1.   Sidang pleno

2.   Rapat koordinasi

3.   Mekanisme sidang pleno dan rapat koordinasi diatur secara internal oleh BEM-F

Pasal 49

1.   BPH BEM-F tidak diperkenankan merangkap jabatan pada badan lain di lingkungan ORMAWA Unesa

2.   Anggota BEM-F tidak diperkenankan memegang jabatan pada partai politik diluar Unesa

Pasal 50

1.   Keanggotaan BEM-F gugur bila :

a.   Meninggal dunia

b.   Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui BEM-F dalam sidang pleno

c.   Cuti

d.   dinonaktifkan

2.   Keanggotaan dicabut bila melanggar pasal 49 ART ini dalam kurun waktu 1 bulan

3.   Pencabutan keanggotaan BEM-F dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh ketua BEM-F

Pasal 51

Mekanisme kerja BEM-F diatur dalam mekanisme keorganisasian

BAB IX

MUSYAWARAH ANGGOTA JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

Pasal 52

Musyawarah Anggota Jurusan dan program studi merupakan forum tertinggi di tingkat jurusan dan program studi yang diikuti oleh DLM-J, BEM-J, DLM-P, BEM-P dan Mahasiswa Program Studi

Pasal 53

1.   Dalam satu periode kepengurusan diadakan sekali MAJ dan MAP.

2.   MAJ dan MAP adalah persidangan yang diadakan dalam periode kepengurusan yang memiliki tugas sekurang-kurangnya:

a.   Menetapkan GBHK Organisasi Kemahasiswaan Jurusan dan Program Studi

b.   Mengangkat dan menetapkan ketua dan wakil ketua DLMJ, DLMP, BEM-J, dan BEM-P. Mekanisme pemilihan ketua dan wakil DLMJ, DLMP, BEM-J, dan BEM-P dikembalikan pada jurusan dan program

studi masing-masing

c.   Meminta laporan pertanggungjawaban BEM-J, BEM-P, dan HMP

d.   Meminta laporan pelaksanaan Tugas-tugas DLM-J dan DLM-P

Pasal 54

1.   MAJ dan MAP diadakan apabila MA ditingkat Fakultas telah dilaksanakan

2.   Apabila MAF tidak dapat dilaksanakan maka, MAJ atau MAP dapat dilakasanakan atas persetujuan PD III masing-masing fakultas.

Pasal 55

1.   Musyawarah Anggota Luar Biasa jurusan dan program studi (MALUBJ/P) adalah Musyawarah yang memiliki kedudukan hukum yang setara dengan MAJ dan MAP yang diadakan dalam periode

kepengurusan berjalan.

2.   Musyawarah anggota luar biasa jurusan  dan Program Studi dilaksanakan apabila:

a.   DLMJ, DLMP, BEM-J, dan BEM-P melanggar ketetapan AD/ART

b.   Salah satu ketua, wakil ketua DLMJ, DLMP, BEM-J, dan BEM-P meninggal dunia, cuti, mengundurkan diri atau di nonaktifkan

Pasal 56

Keputusan dan ketetapan MAJ dan MAP harus ditaati selama tidak bertentangan dengan keputusan dan ketetapan MAU.

BAB X

DEWAN LEGISLATIF MAHASISWA JURUSAN DAN DEWAN LEGISLATIF MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 57

Tugas dan wewenang DLMJ/DLMP adalah :

1.   Mengawasi dan mengontrol BEM-J/BEM-P dalam melaksanakan GBHK Jurusan/program studi dan ketetapan MAJ/MAP lainnya.

2.   Mengakomodasi dan merumuskan aspirasi mahasiswa jurusan program studi dan menyalurkan kepada pihak-pihak terkait.

3.   Bila dalam pandangan DLMJ/DLMP, BEM-J/BEM-P tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan MAJ/MAP. Maka DLMJ/DLMP berkewajiban mengeluarkan memorandum 1 dengan

batas waktu 3 minggu jika setelah keputusan dikeluarkan BEM-J/BEM-P harus memperbaikinya. Kemudian jika BEM-J/BEM-P masih melakukan setelah batas waktu tersebut DLMJ/DLMP berkewajiban

mengeluarkan memorandum ke II dengan batas waktu 2 minggu. Setelah batas waktu tersebut BEM-J/BEM-P tidak memperbaiki maka DLMJ/DLMP dapat mengusulkan penjatuhan sanksi pada MPM.

Pasal 58

Hal keanggotaan DLMJ/DLMP adalah otonomi masing-masing Jurusan dengan tidak melanggar ketetapan-ketetapan MAU XIII ORMAWA Unesa.

Pasal 59

Hak dan Kewajiban Anggota DLMJ/DLMP

1.   Setiap anggota DLMJ/DLMP mempunyai hak bicara dan hak suara

2.   Setiap anggota DLMJ/DLMP memiliki hak angket, hak bertanya, hak interpelasi, hak petisi, hak budget, dan hak Mosi.

3.   Setiap anggota DLMJ/DLMP wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggungjawab kepada mahasiswa melalui MAJ/MAP.

Pasal 60

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DLMJ/DLMP memiliki kelengkapan :

1.   Sidang pleno

2.   Sidang komisi

3.   mekanisme sidang pleno dan sidang komisi diatur secara internal oleh DLMJ/DLMP

Pasal 61

1.   BPH DLMJ/DLMP tidak diperkenankan merangkap jabatan pada badan lain di lingkungan ORMAWA Unesa

2.   Ketua, wakil dan anggota DLMJ/DLMP tidak diperkenankan memegang jabatan apapun pada partai politik diluar Unesa

Pasal 62

1.   Keanggotaan DLMJ/DLMP Gugur bila :

a.   Meninggal dunia

b.   Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui DLMJ/DLMP dalam sidang pleno

c.   Cuti kuliah

d.   dinonaktifkan

2.   Keanggotaan dicabut bila melanggar pasal 60 ART ini dalam kurun waktui 1 bulan

3.   Pencabutan keanggotaan DLMJ/DLMP dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh ketua DLMJ/DLMP

Pasal 63

Mekanisme kerja DLMJ/DLMP diatur dalam mekanisme keorganisasian

BAB XI

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN dan BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 64

Tugas dan Wewenang BEM-J dan BEM-P :

1.   Melaksanakan segala ketetapan MAJ dan MAP

2.   BEM-J dan BEM-P adalah pelaksana GBHK mahasiswa di tingkat jurusan dan program studi.

3.   Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHK mahasiswa jurusan dan program studi.

4.   BEM-J dan BEM-P menolak dengan tegas kebijakan birokrasi kampus yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa

Pasal 65

Pembentukan kepengurusan BEM-J dan BEM-P adalah otonomi masing-masing jurusan/program dengan tidak melanggar ketetapan MAJ/MAP.

Pasal 66

Anggota BEM-J dan BEM-P berhak mengadakan kegiatan sesuai dengan GBHK  jurusan dan program studi yang berlaku.

Pasal 67

Kewajiban anggota BEM-J dan BEM-P adalah:

1.   Anggota BEM-J dan BEM-P wajib menaati AD/ART dan peraturan perundang-undangan lainnya

2.   Anggota BEM-J dan BEM-P mempunyai kewajiban menjunjung tinggi almamater Unesa

3.   Anggota BEM-J dan BEM-P wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif, jujur,adil,berani dan bertanggungjawab

4.   BEM-J dan BEM-P memiliki kewajiban melaksanakan laporan pertanggungjawaban kepada mahasiswa melalui MAJ dan MAP

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BEM-J dan BEM-P  mempunyai kelengkapan:

1.   Sidang pleno

2.   sidang komisi

3.   mekanisme sidang pleno dan sidang komisi diatur secara internal oleh BEM-J dan BEM-P

Pasal 69

1.  Anggota BEM-J dan BEM-P tidak diperkenankan merangkap jabatan pada badan lain di lingkungan ORMAWA Unesa

2.  Anggota BEM-J dan BEM-P tidak diperkenankan memegang jabatan pada partai politik diluar Unesa

Pasal 70

1.   Keanggotaan BEM-J dan BEM-P  Gugur bila:

a.   Meninggal dunia

b.   Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui BEM-J dan BEM-P dalam sidang pleno

c.   Cuti kuliah

d.   Di Nonaktifkan

2.   Keanggotaan dicabut bila melanggar pasal 69 ART ini dalam kurun waktui 1 bulan

3.   Pencabutan keanggotaan BEM-J dan BEM-P dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh ketua BEM-J dan BEM-P.

Pasal 71

Mekanisme kerja BEM-J dan BEM-P diatur dalam mekanisme keorganisasian.

BAB XII

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 72

Tugas dan Wewenang HM-P :

1.   Melaksanakan segala ketetapan MAP

2.   HMP  adalah pelaksana GBHK mahasiswa di tingkat program studi.

3.   Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHK mahasiswa program studi.

Pasal 73

Pembentukan kepengurusan HMP adalah otonomi masing-masing program studi dengan tidak melanggar ketetapan MA-P.

Pasal 74

Anggota HMP  berhak mengadakan kegiatan sesuai dengan GBHK  program studi yang berlaku.

Pasal 75

Kewajiban anggota HM-P  adalah:

1.   Anggota HM-P wajib menaati AD/ART dan peraturan perundang-undangan lainnya

2.   Anggota HM-P mempunyai kewajiban menjunjung tinggi almamater

3.   Anggota HM-P wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif, jujur ,adil, berani dan bertanggung jawab.

4.   HMP memiliki kewajiban melaksanakan laporan pertanggungjawaban kepada mahasiswa melalui MAJ dan MAP

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya HM-P  mempunyai kelengkapan:

1.   Sidang pleno

2.   Rapat koordinasi

3.   Mekanisme sidang pleno dan Rapat koordinasi diatur secara internal oleh HM-P

Pasal 77

1.   Badan Pengurus Harian HM-P tidak diperkenankan merangkap jabatan pada badan lain di lingkungan ORMAWA Unesa

2.   Anggota HM-P tidak diperkenankan memegang jabatan pada partai politik diluar Unesa

Pasal 78

1.   Keanggotaan HM-P  Gugur bila:

a.   Meninggal dunia

b.   Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui HM-P dalam sidang pleno

c.   Cuti kuliah

d.   Di Nonaktifkan

2.   Keanggotaan dicabut bila melanggar pasal 77 ART ini dalam kurun waktu 1 bulan

3.   Pencabutan keanggotaan HM-P dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh ketua HM-P .

Pasal 79

Mekanisme kerja HM-P diatur dalam mekanisme keorganisasian.

BAB XIII

PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 80

Periode kepengurusan kelengkapan ORMAWA Unesa adalah satu periode sejak ditetapkan dan setelah itu dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya satu kali dalam kepengurusan berikutnya kecuali ketua.

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 81

1.   Yang dimaksud dengan dana kemahasiswaan ialah dana yang disalurkan ke ORMAWA Unesa melalui pimpinan Unesa

2.   dana kegiatan kemahasiswaan dikelola sepenuhnya oleh mahasiswa secara otonom.

3.   penggunaan dana kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada mahasiswa dan kepada pimpinan Universitas Negeri Surabaya secara transparan.

Pasal 82

Dana hasil kegiatan ORMAWA Unesa

Dana hasil kegiatan ORMAWA adalah yang berupa uang atau materi dari kegiatan-kegiatan di lingkungan ORMAWA dengan menggunakan fasilitas ORMAWA atau dikuasakan pada ORMAWA.

 

BAB XV

LAMBANG DAN ATRIBUT ORMAWA

Pasal 83

Lambang dan atribut ORMAWA diserahkan sepenuhnya kepada ORMAWA masing-masing  dan tidak bertentangan dengan Pancasila, Statuta UNESA dan Tri Darma Perguruan Tinggi.

BAB XVI

PERUBAHAN AD/ART

Pasal 84

Perubahan AD/ART ORMAWA hanya dapat dilaksanakan pada  MAU atau MALUB ORMAWA Unesa.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 85

1.   Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar hasil MAU ORMAWA Unesa.

2.   Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan MAU.

3.   segala aturan badan kelengkapan yang ada masih tetap berlaku sebelum ada perubahan AD/ART ini.

4.   Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.