anggaran dasar dan anggaran rumah tangga...
TRANSCRIPT
4
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN KELUARGA ALUMNI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
5
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
ANGGARAN DASAR
6
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
DAFTAR ISI
MUKADIMAH
BAB I : IDENTITAS ORGANISASI Pasal 1 : Nama, Bentuk dan Lambang Pasal 2 : Tempat Kedudukan dan Waktu
BAB II : AZAS DAN TUJUAN Pasal 3 : Azas
Pasal 4 : Tujuan
BAB III : USAHA Pasal 5 : Usaha-Usaha untuk Mencapai Tujuan
BAB IV : KEDAULATAN Pasal 6 : Kedaulatan IKAFE-UNAND
BAB V : KEANGGOTAAN Pasal 7 : Jenis Keanggotaan Pasal 8 : Anggota Biasa
Pasal 9 : Anggota Kehormatan
BAB VI : HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 10 : Hak dan Kewajiban Anggota Biasa Pasal 11 : Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan
BAB VII : ORGANISASI Pasal 12 : Susunan Organisasi Pasal 13 : Masa Kerja
Pasal 14 : Pimpinan Pusat Pasal 15 : Dewan Penasehat Pusat
Pasal 16 : Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat
Pusat
Pasal 17 : Pengurus Pusat
Pasal 18 : Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat Pasal 19 : Pimpinan Daerah
Pasal 20 : Dewan Penasehat Daerah
Pasal 21 : Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat Daerah Pasal 22 : Pengurus Daerah
Pasal 23 : Tugas dan Wewenang Pengurus Daerah Pasal 24 : Pimpinan Komisariat
7
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
Pasal 25 : Dewan Penasehat Komisariat
Pasal 26 : Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat
Komisariat Pasal 27 : Pengurus Komisariat
Pasal 28 : Tugas dan Wewenang Pengurus Komisariat Pasal 29 : Pimpinan Program Studi
Pasal 30 : Dewan Penasehat Program Studi
Pasal 31 : Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat Program Studi
Pasal 32 : Pengurus Program Studi
Pasal 33 : Tugas dan Wewenang Pengurus Program Studi
BAB VIII : RAPAT Pasal 34 : Jenis-Jenis Rapat
Pasal 35 : Rapat Anggota Pasal 36 : Rapat Kerja
Pasal 37 : Rapat Pimpinan
Pasal 38 : Rapat Pengurus
BAB IX : PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 39 : Proses Pengambilan Keputusan
BAB X : KEUANGAN Pasal 40 : Sumber Keuangan IKAFE-UNAND
Pasal 41 : Pertanggungjawaban Keuangan IKAFE-
UNAND
BAB XI : IKAFE-UNAND DAN UNAND Pasal 42 : Hubungan IKAFE-UNAND dengan UNAND Pasal 43 : Pengembangan Riset UNAND
BAB XII : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 44 : Mekanisme Perubahan Anggaran Dasar
BAB XIII : PEMBUBARAN Pasal 45 : Pembubaran Organisasi
BAB XIV : LAIN-LAIN Pasal 46 : Pengembangan Teknopreneur
BAB XV : PENUTUP
Pasal 47 : Penutup
8
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
MUKADIMAH
Kemajuan peradaban umat manusia dan masyarakat Indonesia harus
diusahakan melalui perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
budaya yang dilaksanakan dengan modernisasi secara cerdas, jujur,
dan bermartabat tanpa meninggalkan kepribadian bangsa.
Bahwa Pembangunan Nasional yang bertujuan membangun manusia
Indonesia seutuhnya adalah suatu usaha pembaharuan yang berlanjut
dan berkesinambungan untuk mewujudkan cita-cita bangsa
Indonesia:
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahwa Pembangunan Nasional meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan yang pelaksanaannya memerlukan
partisipasi seluruh rakyat Indonesia.
Bahwa Perguruan Tinggi beserta para Alumninya terpanggil menjadi
pelopor kemajuan peradaban dunia, pembangunan nasional menuju
kehidupan adil, makmur dan sejahtera.
Bahwa Alumni UNAND membentuk komunitas intelektual dan
sosial yang bersama-sama berkontribusi pada peningkatan daya
inovasi bangsa untuk terwujudnya daya saing serta martabat
bangsa Indonesia di dunia internasional. Bahwa Alumni UNAND
merupakan bagian dari UNAND yang turut serta dalam pencapaian
visi UNAND dan perwujudan misi UNAND berdasarkan pada nilai-
nilai keunggulan, kepeloporan, kejuangan, dan pengabdian, yang
secara utuh menjadi wujud kontribusinya yang bermanfaat bagi
lingkungannya.
Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah organisasi dengan nama Ikatan keluarga alumni fakultas ekonomi UNAND untuk
menghimpun Alumni fakultas ekonomi unand dalam satu wadah guna
melaksanakan tanggung-jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar
sebagai berikut :
9
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
BAB I IDENTITAS
ORGANISASI
Pasal 1
NAMA, BENTUK DAN LAMBANG
1. Organisasi ini bernama IKATAN KELUARGA ALUMNI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS,
selanjutnya dapat disebut IKAFE-UNAND.
2. IKAFE-UNAND berbentuk perhimpunan.
3. Lambang IKAFE-UNAND adalah ……………………...
Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
1. IKAFE-UNAND berkedudukan di Ibukota Negara.
2. IKAFE-UNAND mempunyai kesekretariatan di Jakarta. 3. IKAFE-UNAND didirikan pada tanggal ……………. untuk jangka
waktu yang tidak ditentukan.
BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 3
AZAS
IKAFE-UNAND berazaskan Pancasila
IKAFE-UNAND bertujuan :
Pasal 4
TUJUAN
10
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
1. Berperan aktif dalam Pembangunan Nasional.
2. Bersama UNAND mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Membina karakter Alumni fakultas ekonomi unand serta civitas
akademika lainnya untuk membangun karakter bangsa.
5. Membina semangat persatuan dengan memanfaatkan hubungan
fungsional yang ada, sehingga terwujud kesatuan Alumni fakultas
ekonomi unand.
6. Memelihara serta menjunjung tinggi citra dan kehormatan IKAFE-
UNAND dan UNAND sebagai Almamater.
7. Bersama UNAND membentuk komunitas intelektual dan sosial
yang berkontribusi pada peningkatan daya saing dan inovasi
bangsa.
8. Turut serta dalam pencapaian visi UNAND dan perwujudan misi
UNAND.
BAB III
USAHA
Pasal 5
USAHA-USAHA UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Untuk mewujudkan tujuan tersebut IKAFE-UNAND melakukan
usaha-usaha sebagai berikut:
1. Berperan aktif dalam strategi dan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan untuk mendukung Pembangunan Nasional yang
berwawasan lingkungan.
2. Membangun kerjasama yang terus-menerus dengan UNAND
dalam mengembangkan, memanfaatkan, menyebarluaskan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Membina hubungan kerjasama dengan lembaga atau instansi
terkait di dalam maupun luar negeri dalam rangka implementasi
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
4. Mendorong dan melakukan kerjasama peningkatan karakter dan
kompetensi intelektual anggotanya dalam rangka pembelajaran
sepanjang hayat agar kehadiran Alumni fakultas ekonomi unand
dapat membangun karakter bangsa.
11
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
5. Mempersatukan dan memperdalam rasa tanggung-jawab sosial
para Alumni fakultas ekonomi unand.
6. Meningkatkan profesionalitas Alumni fakultas ekonomi unand
dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat.
7. Membangun jejaring dengan berbagai komponen bangsa.
8. Melakukan usaha-usaha lain secara profesional untuk menunjang
tercapainya tujuan organisasi.
12
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
BAB IV
KEDAULATAN
Pasal 6
KEDAULATAN IKAFE-
UNAND
Kedaulatan IKAFE-UNAND berada di tangan Anggota dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh Anggota dalam Rapat Anggota IKAFE-
UNAND.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 7
JENIS KEANGGOTAAN
Anggota IKAFE - UNAND
terdiri dari:
1. Anggota Biasa;
2. Anggota Kehormatan.
Pasal 8
ANGGOTA BIASA
Anggota Biasa IKAFE-UNAND adalah alumni yang pernah tercatat
sebagai mahasiswa atau lulusan salah satu program diploma,
program sarjana, program profesi, program magister, atau program
doktor dari:
Technische Hogeschool di Bandung;
Bandung Kogyo Daigaku;
Fakultas Teknik/Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas
Indonesia di Bandung;
Universitas Andalas.
13
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
Pasal 9
ANGGOTA KEHORMATAN
Anggota Kehormatan adalah mereka yang berjasa terhadap IKAFE-
UNAND dan UNAND.
14
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BIASA
1. Hak Anggota Biasa adalah :
a. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan
mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku.
b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau jabatan lain
yang ditetapkan. c. Memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan, informasi dan
bimbingan.
2. Kewajiban Anggota Biasa adalah :
a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta Keputusan-keputusan Pengurus Pusat IKAFE-UNAND
yang telah diambil dengan sah.
b. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta
bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan
IKAFE-UNAND.
c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IKAFE-UNAND dan
UNAND.
Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN
1. Hak Anggota Kehormatan adalah :
a. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan
mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan
peraturan yang berlaku.
b. Memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan, informasi dan
bimbingan.
2. Kewajiban Anggota Kehormatan adalah :
a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta Keputusan - keputusan Pengurus Pusat IKAFE-UNAND
yang telah diambil dengan sah.
b. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggung-
jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan IKAFE-UNAND.
15
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IKAFE-UNAND
dan UNAND.
BAB VII
ORGANISASI
Pasal 12
SUSUNAN ORGANISASI
IKAFE-UNAND mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:
1. Pimpinan Pusat ;
2. Pimpinan Daerah ;
3. Pimpinan Komisariat ;
4. Pimpinan Program Studi.
Pasal 13
MASA KERJA
1. Masa Kerja Pimpinan Pusat adalah selama 4 (empat) tahun.
2. Masa Kerja Pimpinan Daerah, Pimpinan Komisariat, dan
Pimpinan Program Studi adalah selama 4 (empat) tahun.
Pasal 14
PIMPINAN PUSAT
Pimpinan Pusat terdiri dari :
1. Dewan Penasehat Pusat
2. Pengurus Pusat
Pasal 15
DEWAN PENASEHAT PUSAT
1. Dewan Penasehat Pusat dipilih dari tokoh masyarakat yang
mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni fakultas
ekonomi unand ataupun bukan Alumni UNAND, terdiri dari
seorang Ketua merangkap Anggota dan sebanyak-banyaknya 10
(sepuluh) orang Anggota.
2. Ketua Dewan Penasehat Pusat secara ex-officio dijabat oleh
16
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
Rektor UNAND.
3. Dewan Penasehat Pusat dipilih, ditetapkan dan diberhentikan
oleh Pengurus Pusat.
Pasal 16
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT PUSAT
1. Dewan Penasehat Pusat bertugas untuk memberi pengarahan,
pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Pusat IA-
UNAND.
2. Dewan Penasehat Pusat berwenang mengusulkan perubahan
Anggaran Dasar.
Pasal 17
PENGURUS PUSAT
1. Pengurus Pusat merupakan pelaksana tertinggi organisasi, dipimpin
oleh Ketua Umum yang dipilih oleh Anggota Biasa dalam Kongres.
2. Pengurus Pusat terdiri dari :
Ketua Umum;
1 (satu) orang Sekretaris Jenderal;
Sekurang-kurangnya 1 orang Wakil Sekretaris Jenderal;
1 (satu) orang Bendahara Umum;
Sekurang-sekurangnya 1 orang Wakil Bendahara Umum;
sekurang-kurangnya 4 orang Ketua Bidang meliputi Bidang
Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, Bidang Hubungan
Almamater, dan Bidang Kemitraan;
Dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang.
Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Umum
dapat mengangkat Wakil Ketua Umum.
Pasal 18
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT
1. Ketua Umum Terpilih menyusun Kepengurusan Pusat
selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Kongres.
2. Ketua Umum Terpilih menyusun Dewan Penasehat Pusat
17
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
3. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah
Kongres.
4. Pengurus Pusat bertugas melaksanakan seluruh keputusan
Kongres, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi,
memberikan laporan kegiatan dan pertanggung-jawaban
Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada
Anggota dalam Kongres selama masa kepengurusannya.
5. Pengurus Pusat memberikan laporan kegiatan dan
pertanggungjawaban keuangan tahunan yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik dalam Rapat Kerja Nasional.
6. Menetapkan Pimpinan Daerah, Pimpinan Komisariat, dan
7. Pimpinan Program Studi IKAFE-UNAND.
Pasal 19
PIMPINAN DAERAH
Pimpinan Daerah terdiri dari :
1. Dewan Penasehat Daerah
2. Pengurus Daerah
Pasal 20
DEWAN PENASEHAT DAERAH
1. Dewan Penasehat Daerah dipilih dari tokoh masyarakat yang
mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni fakultas
ekonomi unand ataupun bukan Alumni UNAND terdiri dari
seorang Ketua merangkap Anggota dan sebanyak-banyaknya
3 (tiga) orang anggota.
2. Ketua Dewan Penasehat Daerah dipilih dari Anggota Dewan
3. Penasehat Daerah oleh Ketua Pengurus Daerah.
4. Dewan Penasehat Daerah dipilih, ditetapkan dan diberhentikan
oleh Pengurus Daerah.
Pasal 21
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT DAERAH
Dewan Penasehat Daerah bertugas untuk memberi pengarahan,
pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Daerah.
18
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
Pasal 22
PENGURUS DAERAH
1. Pengurus Daerah merupakan pelaksana organisasi di tingkat
Propinsi, dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Anggota
Biasa dalam Musyawarah Daerah.
2. Pengurus Daerah terdiri dari :
Ketua,
1 (satu) orang Sekretaris,
1 (satu) orang Bendahara,
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua Bidang meliputi
Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, dan Bidang
Kemitraan,
dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang.
3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Pengurus Daerah
dapat mengangkat Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, dan Wakil
Bendahara.
Pasal 23
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS DAERAH
1. Ketua Terpilih menyusun Kepengurusan Daerah selambat-lam-
batnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Daerah.
2. Ketua Terpilih menyusun Dewan Penasehat Daerah selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Daerah.
3. Pengurus Daerah bertugas melaksanakan seluruh keputusan
Musyawarah Daerah, menyusun dan melaksanakan rencana kerja
organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertang-
gungjawaban keuangan kepada Anggota dalam Musyawarah
Daerah selama masa kepengurusannya.
4. Pengurus Daerah memberikan laporan kegiatan dan pertang-
gungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja Daerah.
19
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
Pasal 24
PIMPINAN KOMISARIAT
Pimpinan Komisariat terdiri dari :
1. Dewan Penasehat Komisariat 2. Pengurus Komisariat
Pasal 25
DEWAN PENASEHAT KOMISARIAT
1. Dewan Penasehat Komisariat dipilih dari tokoh komisariat yang
mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni fakultas
ekonomi unand ataupun bukan Alumni UNAND terdiri dari
seorang Ketua merangkap Anggota dan sebanyak-banyaknya
3 (tiga) orang Anggota.
2. Ketua Dewan Penasehat Komisariat dipilih dari Anggota
Dewan
3. Komisariat oleh Ketua Pengurus Komisariat.
4. Dewan Penasehat Komisariat diangkat oleh Pengurus 5. Komisariat.
Pasal 26
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT KOMISARIAT
Dewan Penasehat Komisariat bertugas untuk memberi pengarahan,
pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Komisariat.
Pasal 27
PENGURUS KOMISARIAT
1. Pengurus Komisariat merupakan pelaksana organisasi di tingkat
Instansi atau Angkatan atau Luar Negeri, dipimpin oleh seorang
Ketua yang dipilih oleh Anggota Biasa dalam Musyawarah
Komisariat.
2. Pengurus Komisariat terdiri dari :
Ketua,
1 (satu) orang Sekretaris,
1 (satu) orang Bendahara,
20
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua Bidang meliputi
Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, dan Bidang
Kemitraan,
dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang.
3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Pengurus
Komisariat dapat mengangkat Wakil Ketua, Wakil Sekretaris,
dan Wakil Bendahara.
Pasal 28
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS KOMISARIAT
1. Ketua Terpilih menyusun Kepengurusan Komisariat selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah
Komisariat.
2. Ketua Terpilih menyusun Dewan Penasehat Komisariat selam-
bat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah
3. Komisariat. 4. Pengurus Komisariat bertugas melaksanakan seluruh keputusan
Musyawarah Komisariat, menyusun dan melaksanakan rencana
kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggung-
jawaban Keuangan kepada anggota dalam Musyawarah
Komisariat selama masa kepengurusannya.
5. Pengurus Komisariat memberikan laporan kegiatan dan pertang-
gungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja Komisariat.
Pasal 29
PIMPINAN PROGRAM STUDI
Pimpinan Program Studi terdiri dari :
1. Dewan Penasehat Program Studi 2. Pengurus Program Studi
Pasal 30
DEWAN PENASEHAT PROGRAM STUDI
1. Dewan Penasehat Program Studi dipilih dari tokoh program studi
yang mempunyai kepatutan dan kelayakan terdiri dari seorang
21
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
Ketua merangkap Anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
orang Anggota.
2. Ketua Dewan Penasehat Program Studi dipilih dari Anggota Dewan Penasehat oleh Ketua Pengurus Program Studi.
3. Dewan Penasehat Program Studi diangkat oleh Pengurus Program Studi.
Pasal 31
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT
PROGRAM STUDI
Dewan Penasehat Program Studi bertugas untuk memberi
pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus
Program Studi.
Pasal 32
PENGURUS PROGRAM STUDI
1. Pengurus Program Studi merupakan pelaksana organisasi di
tingkat Program Studi, dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih
oleh Anggota Biasa dalam Musyawarah Program Studi.
2. Pengurus Program Studi terdiri dari :
Ketua,
1 (satu) orang Sekretaris,
1 (satu) orang Bendahara,
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua Bidang meliputi
Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, dan Bidang
Hubungan Almamater,
dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang.
3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Pengurus Program
Studi dapat mengangkat Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, dan
Wakil Bendahara.
22
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
Pasal 33
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PROGRAM STUDI
1. Ketua Terpilih menyusun Kepengurusan Program Studi selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Program
Studi.
2. Ketua Terpilih menyusun Dewan Penasehat Program Studi
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah
Program Studi.
3. Pengurus Program Studi bertugas melaksanakan seluruh keputusan
Musyawarah Program Studi, menyusun dan melaksanakan
rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan
pertanggungjawaban Keuangan kepada anggota dalam Musyawarah
Program Studi selama masa kepengurusannya.
4. Pengurus Program Studi memberikan laporan kegiatan dan
pertanggungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja
Program Studi.
BAB VIII
RAPAT
Pasal 34
JENIS-JENIS RAPAT
Jenis-jenis Rapat terdiri dari :
1. Rapat Anggota
2. Rapat Kerja 3. Rapat Pimpinan
4. Rapat Pengurus
Pasal 35
RAPAT ANGGOTA
1. Rapat Anggota terdiri dari :
a. Rapat Anggota Tingkat Nasional
b. Rapat Anggota Tingkat Daerah
c. Rapat Anggota Tingkat Komisariat d. Rapat Anggota Tingkat Program Studi
23
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
2. Rapat Anggota Tingkat Nasional disebut Kongres yang merupakan
Rapat Anggota tertinggi dalam proses pengambilan keputusan di
organisasi IKAFE-UNAND, yang diadakan sekali dalam 4 (empat)
tahun.
3. Rapat Anggota Tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah yang merupakan Rapat Anggota tertinggi tingkat Daerah dalam
proses pengambilan keputusan di organisasi IKAFE-UNAND
Daerah, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
4. Rapat Anggota Tingkat Komisariat disebut Musyawarah Komisariat yang merupakan Rapat Anggota tertinggi tingkat
Komisariat dalam proses pengambilan keputusan di organisasi
IKAFE-UNAND Komisariat, yang diadakan sekali dalam 4 (empat)
tahun.
5. Rapat Anggota Tingkat Program Studi disebut Musyawarah
Program Studi yang merupakan Rapat Anggota tertinggi tingkat Program Studi dalam proses pengambilan keputusan di
organisasi IKAFE-UNAND Program Studi, yang diadakan sekali
dalam 4 (empat) tahun.
6. Rapat Anggota yang diadakan diluar ketentuan pada ayat 2, 3, 4,
dan 5 di atas disebut Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah
Luar Biasa, Musyawarah Komisariat Luar Biasa, dan
Musyawarah Program Studi Luar Biasa. 7. Peserta, wewenang dan mekanisme Rapat Anggota diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 36
RAPAT KERJA
1. Rapat Kerja adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus IA-
UNAND pada semua tingkatan untuk membahas program kerja
tahunan.
2. Jenis-jenis Rapat Kerja adalah sebagai berikut :
a. Rapat Kerja Nasional
b. Rapat Kerja Daerah
c. Rapat Kerja Komisariat
d. Rapat Kerja Program Studi
3. Rapat Kerja Nasional adalah Rapat Kerja yang membahas
program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
24
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
4. Rapat Kerja Daerah adalah Rapat Kerja yang membahas program
kerja tahunan tingkat Daerah yang mengacu kepada Program
Kerja IKAFE-UNAND dan diselenggarakan oleh Pengurus
Daerah.
5. Rapat Kerja Komisariat adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat Komisariat yang mengacu kepada
Program Kerja IKAFE-UNAND dan diselenggarakan oleh
Pengurus Komisariat.
6. Rapat Kerja Program Studi adalah Rapat Kerja yang membahas
program kerja tahunan tingkat Program Studi yang mengacu
kepada Program Kerja IKAFE-UNAND dan diselenggarakan oleh
Pengurus Program Studi.
7. Peserta dan mekanisme Rapat Kerja diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 37
RAPAT PIMPINAN
1. Rapat Pimpinan adalah Rapat yang terdiri dari Dewan Penasehat
dan Pengurus, diselenggarakan oleh Pengurus IKAFE-UNAND
pada semua tingkatan untuk membahas hal-hal penting
menyangkut Kebijakan, Program Kerja dan Anggaran Dasar.
2. Peserta dan mekanisme Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 38
RAPAT PENGURUS
1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus
IKAFE-UNAND pada semua tingkatan untuk membahas
pelaksanaan program kerja.
2. Peserta dan mekanisme Rapat Pengurus diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
25
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
BAB IX PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
Pasal 39
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Setiap keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk
mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan
pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasarkan suara
terbanyak.
2. Mekanisme penentuan kuorum, musyawarah, dan pemungutan
suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB X
KEUANGAN
Pasal 40
SUMBER KEUANGAN IKAFE-
UNAND
Sumber keuangan organisasi diperoleh dari:
1. Iuran anggota;
2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat; 3. Usaha dan penerimaan lain yang sah.
Pasal 41
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN IKAFE-
UNAND
1. Pertanggungjawaban keuangan organisasi dilakukan secara
transparan dan akuntabel yang diaudit oleh akuntan publik.
2. Pertanggungjawaban keuangan selama periode kepengurusan
dilaporkan dalam Rapat Anggota.
3. Pertanggungjawaban keuangan tahunan dilaporkan dalam Rapat
Kerja.
26
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
BAB XI
IKAFE-UNAND
DAN UNAND
Pasal 42
HUBUNGAN IKAFE-UNAND
DENGAN UNAND
Hubungan IKAFE-UNAND dengan UNAND diselenggarakan
berdasarkan asas kekeluargaan dan kemitraan yang membangun satu
kesatuan yang utuh dan berbasis nilai-nilai luhur almamater.
Pasal 43
PENGEMBANGAN RISET
UNAND
IKAFE-UNAND mendukung sepenuhnya pengembangan riset di
UNAND dalam bentuk pemberian dana hibah riset dan kegiatan
penunjang lainnya.
BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 44
MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
1. Anggaran Dasar ini dapat diubah berdasarkan usulan Pengurus
Pusat atau Dewan Penasehat Pusat dan perubahannya diputuskan
dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.
2. Usulan perubahan Anggaran Dasar ini harus mendapat
persetujuan dari 1/2 (satu perdua) anggota atau 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah IKAFE-UNAND Daerah, IKAFE-UNAND Komisariat dan IKAFE-UNAND Program Studi.
BAB XIII PEMBUBARAN
Pasal 45
PEMBUBARAN ORGANISASI
1. Usulan perubahan organisasi IKAFE-UNAND harus mendapat persetujuan dari 1/2
(satu perdua) anggota atau 2/3 (dua pertiga) jumlah IKAFE-UNAND Daerah, IKAFE-
UNAND Komisariat dan IKAFE-UNAND Program Studi.
2. Pembubaran organisasi IKAFE-UNAND hanya dapat dilakukan oleh ke- putusan
Kongres yang diadakan untuk maksud tersebut dan dihadiri oleh minimal 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)
anggota yang hadir.
BAB XIV LAIN-LAIN
Pasal 46
PENGEMBANGAN TEKNOPRENEUR
IKAFE-UNAND mendukung program pengembangan teknopreneur bagi para anggotanya.
BAB XV PENUTUP
Pasal 47
PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga IKAFE-UNAND. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
Tanggal : Ketua Sidang :
Sekretaris Sidang :
ANGGARAN RUMAH TANGGA
24
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKAFE-
UNAND
ANGGARAN RUMAH TANGGA
26
DAFTAR ISI
BAB I : KETENTUAN UMUM
Pasal 1 : Ketentuan Umum
BAB II : IDENTITAS ORGANISASI
Pasal 2 : Bentuk Dan Lambang
BAB III : TUJUAN
Pasal 3 : Tujuan
BAB IV : USAHA
Pasal 4 : Usaha-Usaha untuk Mencapai Tujuan
BAB V : KEANGGOTAAN
Pasal 5 : Pendaftaran Keanggotaan Pasal 6 : Anggota Kehormatan
BAB VI : ORGANISASI
Pasal 7 : Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat Pusat Pasal 8 : Pengurus Pusat
Pasal 9 : Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat
Pasal 10 : Ketua Umum Berhalangan Tetap Pasal 11 : Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat
Daerah Pasal 12 : Pengurus Daerah
Pasal 13 : Tugas dan Wewenang Pengurus Daerah Pasal 14 : Ketua IKAFE-UNAND Daerah Berhalangan Tetap
Pasal 15 : Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat
Komisariat Pasal 16 : Pengurus Komisariat
Pasal 17 : Tugas dan Wewenang Pengurus Komisariat Pasal 18 : Ketua IKAFE-UNAND Komisariat Berhalangan
Tetap
Pasal 19 : Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat
Program Studi Pasal 20 : Pengurus Program Studi
Pasal 21 : Tugas dan Wewenang Pengurus Program Studi Pasal 22 : Ketua IKAFE-UNAND Program Studi Berhalangan
ANGGARAN RUMAH TANGGA
27
Tetap
Pasal 23 : Pengesahan Pengurus
BAB VII : RAPAT
Pasal 24 : Kewenangan Rapat Anggota Pasal 25 : Mekanisme Kongres
Pasal 26 : Pemilihan Umum
Pasal 27 : Kongres Luar Biasa
Pasal 28 : Rapat Kerja
Pasal 29 : Rapat Pimpinan
Pasal 30 : Rapat Pengurus Pusat
Pasal 31 : Rapat Pengurus Daerah, Pengurus Komisariat dan
Pengurus Program Studi
BAB VIII: KEUANGAN
Pasal 32 : Iuran Anggota Pasal 33 : Alokasi Dana
BAB IX : PENUTUP
Pasal 34 : Penutup
ANGGARAN RUMAH TANGGA
28
BAB I KETENTUAN
UMUM
Pasal 1
Anggaran Rumah Tangga ini bersumber pada Anggaran Dasar IA-
UNAND yang berlaku oleh karena itu tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar.
BAB II IDENTITAS
ORGANISASI
Pasal 2
BENTUK DAN LAMBANG
1. IKAFE-UNAND berbentuk perhimpunan yang merupakan
wadah berkumpulnya Alumni fakultas ekonomi unand untuk
melakukan kegiatan bersama dalam lingkup ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni (ipteks) serta ilmu sosial dan kemanusiaan untuk kemajuan bangsa, kesejahteraan masyarakat dan
kemanusiaan.
2. Lambang IKAFE-UNAND terdiri dari tulisan “IKATAN
KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNAND”
dengan jenis huruf Times New Roman pada sisi sebelah
kiri berwarna biru tua (R 102, G 127, B 181) dan litograf huruf
I berwarna biru tua (R 102, G 127, B 181) yang tertera lambang
Ganesa sesuai logo resmi UNAND berwarna putih, dan litograf
huruf A berwarna oranye (R 229, G 110, B 25),
sebagaimana tergambar di bawah ini :
ANGGARAN RUMAH TANGGA
29
BAB III
TUJUAN
Pasal 3
TUJUAN
1. Berperan aktif artinya terlibat secara langsung maupun tidak
langsung dalam Pembangunan Nasional untuk terwujudnya daya
saing serta martabat bangsa Indonesia di dunia internasional.
2. Alumni fakultas ekonomi unand baik secara individu maupun
kelembagaan, bersama sivitas akademika UNAND
mengembangkan dan menyebarluaskan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Membina karakter Alumni fakultas ekonomi unand yang cendikia,
mandiri, inovatif, unggul, tangguh, memiliki integritas, dan bangga
terhadap almamater.
4. Hubungan fungsional mengandung pengertian kekeluargaan,
kemitraan, dan kesetaraan. 5. Komunitas intelektual dan sosial adalah kelompok masyarakat
yang berpikir, bersikap dan bertindak secara profesional,
memiliki etika dan martabat yang tinggi.
BAB IV
USAHA
Pasal 4
USAHA-USAHA UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan IKAFE-
UNAND
dijabarkan dalam bentuk program-program Pengurus IKAFE-UNAND.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 5
PENDAFTARAN KEANGGOTAAN
1. Setiap Anggota Biasa sesuai dengan pasal 8 Anggaran Dasar
IA- UNAND harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan
ANGGARAN RUMAH TANGGA
30
Kartu Anggota.
2. Pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan mengisi
formulir pendaftaran yang disediakan oleh Pengurus IKAFE-
UNAND.
3. Pengurus Pusat IKAFE-UNAND menerbitkan Kartu Anggota
bagi anggota yang diterima pendaftarannya.
Pasal 6
ANGGOTA KEHORMATAN
Anggota Kehormatan dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
BAB VI
ORGANISASI
Pasal 7
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT PUSAT
1. Dewan Penasehat Pusat bertugas untuk memberi pengarahan,
pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Pusat IA-
UNAND baik diminta maupun tidak.
2. Usulan perubahan Anggaran Dasar oleh Dewan Penasehat Pusat
dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian Anggaran Dasar
dengan
situasi dan kondisi yang ada.
Pasal 8
PENGURUS PUSAT
Pengurus Pusat merupakan pelaksana tertinggi organisasi, dipimpin
oleh Ketua Umum secara kolegial.
Pasal 9
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT
1. Ketua Umum :
a. Menyusun kepengurusan pusat selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan Kalender setelah Kongres dan diumumkan melalui
media massa nasional.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
31
b. Menyusun Dewan Penasehat selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan Kalender setelah Kongres dan diumumkan bersamaan
dengan pengumuman Pengurus Pusat.
c. Memimpin organisasi IKAFE-UNAND d. Berwenang untuk mengganti Pengurus Pusat dan Anggota
Dewan Penasehat.
e. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan
Dewan Penasehat
2. Wakil Ketua Umum :
a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
b. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan. 3. Sekretaris Jenderal :
a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan Bidang tersebut.
b. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi IKAFE-
UNAND. c. Bertanggungjawab atas Kesekretariatan
IKAFE-UNAND. d. Menugaskan dan mengkoordinasikan Wakil atau Wakil-
wakil Sekretaris Jenderal.
4. Bendahara Umum :
a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan
pendanaan kegiatan-kegiatan Bidang. b. Merencanakan dan mengendalikan arus kas IKAFE-UNAND. c. Bertanggungjawab atas fungsi kebendaharaan IKAFE-UNAND.
d. Menugaskan dan mengkoordinasikan Wakil atau Wakil-
wakil Bendahara Umum.
5. Ketua Bidang :
a. Bersama Ketua-ketua Departemen merencanakan program
kegiatan bidang.
b. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program di departemen-departemen di bawahnya.
c. Berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
d. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di
bidangnya.
6. Ketua Departemen :
a. Membuat perencanaan dan melaksanakan program kegiatan
departemennya.
b. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di
ANGGARAN RUMAH TANGGA
32
departemennya.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
33
Pasal 10
KETUA UMUM BERHALANGAN TETAP
1. Ketua Umum berhalangan tetap apabila :
a. Mengundurkan diri
b. Meninggal dunia
c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus
selama 6 (enam) bulan 2. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap maka Wakil Ketua
Umum menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa
kepengurusan.
3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua Umum, maka Sekretaris
Jenderal menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya
masa kepengurusan. 4. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka Ketua-
ketua Bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua Umum
sampai berakhirnya masa kepengurusan.
Pasal 11
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT DAERAH
Dewan Penasehat Daerah bertugas untuk memberi pengarahan,
pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Daerah IA-
UNAND baik diminta maupun tidak.
Pasal 12
PENGURUS DAERAH
Pengurus Daerah merupakan pelaksana organisasi di tingkat Propinsi,
dipimpin oleh Ketua secara kolegial.
Pasal 13
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS DAERAH
1. Ketua :
a. Menyusun kepengurusan daerah selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan Kalender setelah Musyawarah Daerah dan diumumkan
melalui media massa daerah.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
34
b. Menyusun Dewan Penasehat Daerah selambat-lambatnya 1
(satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Daerah dan
diumumkan bersamaan dengan pengumuman Pengurus
Daerah.
c. Memimpin organisasi Ikatan keluarga alumni fakultas ekonomi
UNAND Daerah. d. Berwenang untuk mengganti Pengurus Daerah dan Anggota
Dewan Penasehat Daerah.
e. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan Dewan Penasehat Daerah
2. Wakil Ketua :
a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan. 3. Sekretaris :
a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan Bidang tersebut.
b. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi IKAFE-UNAND
Daerah.
c. Bertanggungjawab atas Kesekretariatan IKAFE-UNAND
Daerah. 4. Bendahara :
a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan
pendanaan kegiatan-kegiatan Bidang.
b. Merencanakan dan mengendalikan arus kas IKAFE-UNAND
Daerah.
c. Bertanggungjawab atas fungsi kebendaharaan IKAFE-UNAND
Daerah.
5. Ketua Bidang :
a. Bersama Ketua-ketua Departemen merencanakan program-
program bidang.
b. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan
program di departemen-departemen di bawahnya.
c. Berkoordinasi dengan Sekretaris dan Bendahara.
d. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di
bidangnya.
6. Ketua Departemen :
a. Membuat perencanaan dan melaksanakan program kegiatan
departemennya.
b. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di
ANGGARAN RUMAH TANGGA
35
departemennya.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
36
Pasal 14
KETUA IKAFE-UNAND DAERAH BERHALANGAN
TETAP
1. Ketua berhalangan tetap apabila :
a. Mengundurkan diri
b. Meninggal dunia
c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan
2. Dalam hal Ketua berhalangan tetap maka Wakil Ketua menjabat
sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.
3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua, maka Sekretaris menjabat
sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan. 4. Dalam hal Sekretaris berhalangan tetap, maka Ketua-ketua
Bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua sampai
berakhirnya masa kepengurusan.
Pasal 15
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT KOMISARIAT
Dewan Penasehat Komisariat bertugas untuk memberi pengarahan,
pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Komisariat
IKAFE-UNAND baik diminta maupun tidak.
Pasal 16
PENGURUS KOMISARIAT
Pengurus Komisariat merupakan pelaksana organisasi di tingkat
Komisariat, dipimpin oleh Ketua secara kolegial.
Pasal 17
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS KOMISARIAT
1. Ketua :
a. Menyusun kepengurusan komisariat selambat-lambatnya 1
(satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Komisariat dan
diumumkan kepada anggota.
b. Menyusun Dewan Penasehat Komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Komisariat dan
ANGGARAN RUMAH TANGGA
37
diumumkan bersamaan dengan pengumuman Pengurus
Komisariat.
c. Memimpin organisasi IKAFE-UNAND Komisariat. d. Berwenang untuk mengganti Pengurus Komisariat dan
Anggota Dewan Penasehat Komisariat. e. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan
Dewan Penasehat Komisariat.
2. Wakil Ketua :
a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
3. Sekretaris :
a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan Bidang tersebut.
b. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi IKAFE- UNAND Komisariat.
c. Bertanggungjawab atas Kesekretariatan IKAFE-UNAND
Komisariat.
4. Bendahara :
a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan
pendanaan kegiatan-kegiatan Bidang.
b. Merencanakan dan mengendalikan arus kas IKAFE-
UNAND Komisariat. c. Bertanggungjawab atas fungsi kebendaharaan IKAFE-
UNAND Komisariat.
5. Ketua Bidang :
a. Bersama Ketua-ketua Departemen merencanakan program-
program bidang.
b. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan
program di departemen-departemen di bawahnya.
c. Berkoordinasi dengan Sekretaris dan Bendahara.
d. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di
bidangnya.
6. Ketua Departemen :
a. Membuat perencanaan dan melaksanakan program kegiatan
departemennya.
b. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di
departemennya.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
38
Pasal 18
KETUA IKAFE-UNAND KOMISARIAT BERHALANGAN
TETAP
1. Ketua berhalangan tetap apabila :
a. Mengundurkan diri
b. Meninggal dunia
c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus
selama 6 (enam) bulan.
2. Dalam hal Ketua berhalangan tetap maka Wakil Ketua menjabat
sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.
3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua, maka Sekretaris menjabat
sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan. 4. Dalam hal Sekretaris berhalangan tetap, maka Ketua-ketua
Bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua sampai
berakhirnya masa kepengurusan.
Pasal 19
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT
PROGRAM STUDI
Dewan Penasehat Program Studi bertugas untuk memberi
pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus
Program Studi IKAFE-UNAND baik diminta maupun tidak.
Pasal 20
PENGURUS PROGRAM STUDI
Pengurus Program Studi merupakan pelaksana organisasi di tingkat
Program Studi, dipimpin oleh Ketua secara kolegial.
Pasal 21
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PROGRAM STUDI
1. Ketua :
a. Menyusun kepengurusan program studi selambat-lambatnya
1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Program Studi
dan diumumkan kepada Anggota.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
39
b. Menyusun Dewan Penasehat Program Studi selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah
Program Studi dan diumumkan bersamaan dengan
pengumuman Pengurus Program Studi.
c. Memimpin organisasi IKAFE-UNAND Program Studi. d. Berwenang untuk mengganti Pengurus Program Studi dan
Anggota Dewan Penasehat Program Studi.
e. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan Dewan Penasehat Program Studi.
2. Wakil Ketua :
c. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
d. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan. 3. Sekretaris :
a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan Bidang tersebut.
b. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi IKAFE-UNAND
Program
Studi.
c. Bertanggungjawab atas Kesekretariatan IKAFE-UNAND
Program Studi.
4. Bendahara :
a. Membantu Ketua-ketua Bidang dalam mengkoordinasikan
pendanaan kegiatan-kegiatan Bidang. b. Merencanakan dan mengendalikan arus kas IKAFE-UNAND
Program Studi.
c. Bertanggungjawab atas fungsi kebendaharaan IKAFE-
UNAND Program Studi.
5. Ketua Bidang :
a. Bersama Ketua-ketua Departemen merencanakan program-
program bidang.
b. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan
program di departemen-departemen di bawahnya.
c. Berkoordinasi dengan Sekretaris dan Bendahara.
d. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di
bidangnya. 6. Ketua Departemen :
a. Membuat perencanaan dan melaksanakan program kegiatan
departemennya.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
40
b. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di
departemennya.
Pasal 22
KETUA IKAFE-UNAND PROGRAM STUDI
BERHALANGAN TETAP
1. Ketua berhalangan tetap apabila :
a. Mengundurkan diri
b. Meninggal dunia
c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus
selama 6 (enam) bulan 2. Dalam hal Ketua berhalangan tetap maka Wakil Ketua menjabat
sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.
3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua, maka Sekretaris menjabat
sebagai Ketua sampai berakhirnya masa kepengurusan.
4. Dalam hal Sekretaris berhalangan tetap, maka Ketua-ketua
Bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua sampai
berakhirnya masa kepengurusan.
Pasal 23
PENGESAHAN PENGURUS
Pengurus Daerah, Pengurus Komisariat, dan Pengurus Program Studi
disahkan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan pengajuan
dari Ketua Pengurus Daerah, Pengurus Komisariat, dan Pengurus
Program Studi yang terpilih.
BAB VII
RAPAT
Pasal 24
KEWENANGAN RAPAT ANGGOTA
1. Kongres memiliki kewenangan untuk:
a. Menetapkan perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
41
b. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat IA-
UNAND periode berjalan.
c. Menetapkan kebijakan umum organisasi IKAFE-UNAND.
d. Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat IKAFE-UNAND
periode berikutnya.
2. Musyawarah Daerah memiliki kewenangan untuk:
a. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah
IKAFE-UNAND periode berjalan. b. Menetapkan kebijakan umum organisasi IKAFE-UNAND
Daerah.
c. Memilih Ketua Pengurus Daerah IKAFE-UNAND periode
berikutnya.
3. Musyawarah Komisariat memiliki kewenangan untuk:
a. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus
Komisariat IKAFE-UNAND periode berjalan.
b. Menetapkan kebijakan umum organisasi IKAFE-UNAND
Komisariat. c. Memilih Ketua Pengurus Komisariat
IKAFE-UNAND periode berikutnya.
4. Musyawarah Program Studi memiliki kewenangan untuk:
a. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah IKAFE-UNAND periode berjalan.
b. Menetapkan kebijakan umum organisasi IKAFE-UNAND
Program Studi.
c. Memilih Ketua Pengurus Program Studi IKAFE-UNAND
periode berikutnya.
Pasal 25
MEKANISME KONGRES
1. Kongres diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan diikuti
oleh anggota IKAFE-UNAND.
2. Pengurus Pusat menentukan waktu dan agenda Kongres, serta mengundang anggota IKAFE-UNAND dengan mengumumkannya
di media massa nasional paling lambat 2 (dua) bulan sebelum
pelaksanaan kongres.
3. Pengurus Pusat membentuk Kepanitiaan Kongres yang bertugas
mengatur penyelenggaraan Kongres 4 (empat) bulan sebelum
pelaksanaan Kongres.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
42
4. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ (satu perdua) dari jumlah anggota. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai
kuorum, Kongres akan ditunda sekurang-kurangnya 1 (satu) jam
dan setelah itu Kongres dapat tetap dilaksanakan tanpa
memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambil
keputusan yang sah.
5. Setiap keputusan dalam Kongres diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat dan apabila dengan cara musyawarah
menemui kegagalan akan dilakukan pemungutan suara dan
keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 26
PEMILIHAN UMUM
1. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dalam Kongres, pemilihan
Ketua Pengurus Daerah dilaksanakan dalam Musyawarah
Daerah, pemilihan Ketua Pengurus Komisariat dilaksanakan
dalam Musyawarah Komisariat, dan pemilihan Ketua Pengurus
Program Studi dilaksanakan dalam Musyawarah Program Studi
2. Ketua Umum, Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus
Komisariat, dan Ketua Pengurus Program Studi dapat dipilih
sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa kepengurusan.
3. Pemilihan Ketua Umum, Ketua Pengurus Daerah, Ketua
Pengurus Komisariat, dan Ketua Pengurus Program Studi
diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh anggota yang
hadir dan tidak kehilangan hak pilih, dengan hak 1 (satu) suara bagi
setiap anggota yang sudah terdaftar sebagai pemilih.
4. Mekanisme pemilihan dan syarat-syarat calon Ketua Umum,
calon Ketua Pengurus Daerah, calon Ketua Pengurus Komisariat,
atau calon Ketua Pengurus Program Studi ditetapkan oleh Panitia
Kongres, Musyawarah Daerah, Musyawarah Komisariat atau
Musyawarah Program Studi.
Pasal 27
KONGRES LUAR BIASA
Dalam hal-hal khusus Pengurus Pusat IKAFE-UNAND setelah
berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Pusat, dengan persetujuan
dari Pengurus IKAFE-UNAND Daerah, Pengurus IKAFE-UNAND
ANGGARAN RUMAH TANGGA
43
Komisariat dan Pengurus IKAFE-UNAND Program Studi di Rapat
Kerja Nasional, maka dapat diadakan Kongres Luar Biasa yang
mempunyai kewenangan sama dengan
Kongres.
Pasal 28
RAPAT KERJA
1. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Komisariat dan
Pengurus Program Studi IKAFE-UNAND berkewajiban
mengadakan Rapat Kerja 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari Pengurus Pusat, Wakil
Pengurus Daerah, Wakil Pengurus Komisariat dan Wakil
Pengurus Program Studi.
3. Peserta Rapat Kerja Daerah adalah Pengurus Daerah, Wakil
Pengurus Komisariat dan Wakil Pengurus Program Studi yang
berkantor pusat dimana Pengurus Daerah IKAFE-UNAND berada.
4. Peserta Rapat Kerja Komisariat adalah Pengurus Komisariat dan
perwakilan anggota Komisariat. 5. Peserta Rapat Kerja Program Studi adalah Pengurus Program
Studi dan perwakilan anggota Program Studi.
6. Rapat Kerja membahas dan mengevaluasi program kerja Pengurus IA- UNAND.
7. Rapat Kerja dianggap sah dan dapat mengambil keputusan
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) dari
jumlah Peserta. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai
kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam
dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan
jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah.
Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-
kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yang hadir.
Pasal 29
RAPAT PIMPINAN
1. Peserta Rapat Pimpinan Pusat terdiri dari Ketua dan Anggota
Dewan Penasehat Pusat serta Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,
Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
44
2. Peserta Rapat Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua dan
Anggota Dewan Penasehat Daerah serta Ketua, Wakil
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Para Ketua Bidang
Pengurus Daerah.
3. Peserta Rapat Pimpinan Komisariat terdiri dari Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Komisariat serta Ketua,
Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Para Ketua
Bidang Pengurus Komisariat.
4. Peserta Rapat Pimpinan Program Studi terdiri dari
Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Program Studi serta
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendara dan Para
Ketua Bidang Pengurus Program Studi.
5. Rapat Pimpinan dianggap sah dan dapat mengambil
keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya
½ (satu perdua) dari
jumlah peserta. Apabila jumlah yang hadir tidak
mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-
lamanya 1 (satu) jam
dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa
memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat
mengambil keputusan yang sah. Keputusan rapat
dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-
kurangnya setengah lebih satu dari jumlah
yang hadir.
6. Rapat Pimpinan diselenggarakan sesuai kebutuhan.
7. Rapat Pimpinan dapat mengundang pihak lain diluar
peserta rapat apabila diperlukan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
45
Pasal 30
RAPAT
PENGURUS
PUSAT
1. Rapat Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum.
Dalam hal Ketua Umum berhalangan hadir, maka rapat
dipimpin oleh Wakil Ketua Umum atau Sekretaris
Jenderal.
2. Rapat Pengurus Pusat terdiri dari Rapat Pengurus
Harian, Rapat Pengurus Inti dan Rapat Pleno.
3. Peserta Rapat Pengurus Harian adalah Ketua Umum,
Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara
Umum dan Ketua- ketua Bidang. 4. Peserta rapat Pengurus Inti adalah Ketua Umum,
Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua-ketua Bidang, dan Ketua-ketua Departemen.
5. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Anggota Pengurus
Pusat IA- UNAND.
6. Rapat Pengurus Pusat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya ½ (satu perdua) dari jumlah Pengurus.
Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam
dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat
mengambil keputusan yang sah. Keputusan rapat
dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yang hadir.
7. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, Rapat
Pengurus Inti dilaksanakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga (3) bulan,
ANGGARAN RUMAH TANGGA
46
dan Rapat
Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan.
8. Rapat Pengurus dapat mengundang pihak lain di luar peserta rapat apabila diperlukan.
Pasal 31
RAPAT PENGURUS DAERAH, PENGURUS
KOMISARIAT DAN PENGURUS PROGRAM STUDI
1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua. Dalam hal
Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh
Wakil Ketua atau Sekretaris.
2. Rapat Pengurus terdiri dari Rapat Pengurus Harian,
Rapat Pengurus Inti dan Rapat Pleno.
3. Peserta rapat Pengurus Harian adalah Ketua, Wakil
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-ketua Bidang.
4. Peserta rapat Pengurus Inti adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua-ketua Bidang, dan Ketua-ketua Departemen
5. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Anggota Pengurus. 6. Rapat Pengurus dianggap sah dan dapat mengambil
keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½
(satu perdua) dari jumlah Pengurus. Apabila jumlah
yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan
ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu
rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan
jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan
yang sah. Keputusan rapat dianggap sah apabila
disetujui oleh sekurang- kurangnya setengah lebih satu
dari jumlah yang hadir.
7. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, Rapat Pengurus
Inti dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
ANGGARAN RUMAH TANGGA
47
dalam tiga (3) bulan, dan Rapat Pleno dilaksanakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
8. Rapat Pengurus dapat mengundang pihak lain di
luar peserta rapat apabila diperlukan.
BAB VIII KEUANGAN
Pasal 32
IURAN ANGGOTA
Ketentuan tentang pemberlakuan, besaran, dan mekanisme
pembayaran iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus.
Pasal 33
ALOKASI DANA
Alokasi dana untuk IKAFE-UNAND Daerah, Komisariat,
dan Program Studi ditetapkan oleh Pengurus Pusat
berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional.
BAB IX PENUTUP
Pasal 34
PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
ANGGARAN RUMAH TANGGA
48
ini lebih lanjut akan diatur oleh Pengurus Pusat.
Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan