anggaran pendapatan dan belanja negara tahun angga
DESCRIPTION
anggaran pendapatan dan belanja negaraTRANSCRIPT
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015(disingkat APBN 2015) adalah
rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat untuk tahun 2015. RUU ABPN 2015 disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 15 Agustus 2014 dan disetujui oleh DPR pada
tanggal 29 September 2014 APBN 2015 kemudian disahkan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR.[2] RAPBN-P tersebut kemudian disetujui secara aklamasi pada sidang paripurna DPR-RI tanggal 13 Februari 2015.
Arah Kebijakan Fiskal
Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015 - 2019). Berlandaskan pada
pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009 - 2014), RPJMN ketiga tersebut
difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya
alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus
meningkat. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin
dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP).[7]
Sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini, tantangan perekonomian global yang
diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 meliputi: (1) ketidakpastian perekonomian global yang
dipicu oleh perlambatan maupun krisis ekonomi di berbagai negara; (2) risiko gejolak harga
komoditas di pasar global, khususnya harga minyak mentah; (3) komitmen untuk turut serta
mendukung ASEAN Economic Community (AEC); dan (4) pelaksanaan agenda pembangunan global
paska 2015. Sementara itu, tantangan perekonomian domestik yang diperkirakan akan dihadapi dalam
tahun 2015 mencakup: (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat; (2) risiko pasar keuangan
di dalam negeri; (3) ketidakseimbangan neraca pembayaran; dan (4) menurunkan kesenjangan
sosial. [7]
Sebagai konsekuensi dari berbagai kondisi tersebut, dalam RAPBN 2015 diperlukan kebijakan fiskal
yang responsif, antisipatif, dan komprehensif, sehingga mampu merespon dinamika perekonomian
secara cepat dan tepat, mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, dan menjaga
kesinambungan/keberlanjutan program-program pembangunan beserta akselerasi pencapaian target-
target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, tema
kebijakan fiskal yang digunakan dalam tahun 2015 adalah Penguatan Kebijakan Fiskal dalam
Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan[7] dengan tiga
langkah utama yakni[8] :
1. Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap
menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas
belanja dan memperbaiki struktur belanja.
2. Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang
bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang
untuk kegiatan produktif.
3. Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang
terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam
batas aman serta penjaminan yang terukur.
Hal-hal baru[sunting | sunting sumber]
Baseline Budget[sunting | sunting sumber]
APBN 2015 disusun pada masa transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Baseline
budget memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat, sehingga tetap memberikan ruang gerak fiskal kepada pemerintahan baru untuk
melakukan penyesuaian.[8]
Dana desa[sunting | sunting sumber]
Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[8]
Rincian belanja
Format rincian belanja disesuaikan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014 (menurut organisasi, fungsi, dan program serta revisi Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD) yang memberikan penekanan
pembahasan pemerintah dengan DPR mengenai isu-isu yang lebih strategis.[8]
Format baru
Format penulisan Nota Keuangan dibagi menjadi tiga bagian utama agar lebih sistematis dan mudah
dipahami.[8]
Asumsi Dasar Ekonomi Makro[sunting | sunting sumber]
Indikator
Asumsi Dasar
RAPBN [9
]
APBN [10
]
RAPBN-
P[11]
APBN-
P[12]
Pertumbuhan ekonomi (%,yoy) 5,6 5,8 5,8 5,7
Inflasi (%,yoy) 4,4 4,4 5,0 5,0
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 6,2 6,0 6,2 6,2
Rupiah (Rp/US$) 11.900 11.900 12.200 12.500
Harga minyak mentah Indonesia
(US$/barel)105 105 70 60
Lifting minyak (barel/hari) 845.000 900.000 849.000 825.000
Lifting gas (ribu barel setara minyak per
hari)1.248 1.248 1.177 1.221
Ringkasan APBN[sunting | sunting sumber]
Berikut ringkasan anggaran APBN tahun 2015 dalam triliun rupiah:
UraianRAPBN (triliun
rupiah)[9]
APBN (triliun
rupiah)[10]
RPBN-P (triliun
rupiah)[11]
APBN-P (triliun
rupiah)[6]
Pendapatan Negara 1.762,3 1.793,6 1.769,0 1.761,6
- Penerimaan
Perpajakan1.370,8 1.380,0 1.484,6 1.489,3
- Penerimaan Negara
Bukan Pajak388,0 410,3 281,2 269,1
- Penerimaan Hibah 3,4 3,3 3,3 3,3
Belanja Negara 2.019,9 2.039,5 1.994,9 1.984,1
- Belanja Pemerintah
Pusat1.379,9 1.392,4 1.330,8 1.319,5
- Transfer ke daerah 640,0 647,0 664,1 664,6
Keseimbangan Primer (103,5) (93,9) (70,5) (66,8)
Surplus/Defisit (257,6) (245,9) (225,9) (222,5)
% defisit
terhadap PDB2,32% 2,21% 1,90% 1,90%
Pembiayaan Netto 257,6 245,9 225,9 222,5
Belanja Negara[sunting | sunting sumber]
Alokasi Belanja Negara pada APBN 2015
Anggaran Belanja Negara pada APBN tahun 2015 berjumlah Rp2.039,5 triliun yang dialokasikan
untuk:
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga : Rp647,3 triliun
2. Subsidi : Rp414,7 triliun
3. Pembayaran bunga utang : Rp152,0 triliun
4. Transfer ke daerah : Rp638,0 triliun
5. Dana desa : Rp9,1 triliun
6. Belanja lainnya : Rp178,4 triliun[8]
Alokasi Belanja Negara pada APBN-P 2015
Sementara pada APBN-P tahun 2015, alokasi tersebut berubah menjadi:
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga : Rp795,5 triliun
2. Subsidi : Rp212,1 triliun
3. Pembayaran bunga utang : Rp155,7 triliun
4. Transfer ke daerah : Rp643,8 triliun
5. Dana desa : Rp20,8 triliun
6. Belanja lainnya : Rp156,2 triliun[13]
Belanja Pemerintah Pusat
Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi pada APBN 2015
Berikut Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dalam APBN tahun 2015 dalam triliun rupiah:
Kode Fungsi
RAPBN
(triliun
rupiah)[9]
APBN
(triliun
rupiah)[8]
RAPBN-P
(triliun
rupiah)[14]
APBN-P
(triliun
rupiah)[13]
01 Pelayanan umum 939,5 891,8 712.8 695,3
02 Pertahanan 94,9 96,8 97,4 102,3
03Ketertiban dan
keamanan40,8 46,1 49,4 54,7
04 Ekonomi 120,0 143,5 216,5 216,3
05 Lingkungan hidup 10,4 10,7 12,0 11,7
Kode Fungsi
RAPBN
(triliun
rupiah)[9]
APBN
(triliun
rupiah)[8]
RAPBN-P
(triliun
rupiah)[14]
APBN-P
(triliun
rupiah)[13]
06Perumahan dan
fasilitas umum18,7 20,5 27,0 25,6
07 Kesehatan 20,7 21,1 24,2 24,2
08Pariwisata dan
ekonomi kreatif2,0 1,9 2,6 3,8
09 Agama 5,2 5,3 5,8 6,9
10Pendidikan dan
kebudayaan119,5 146,4 153,8 156,2
11 Perlindungan sosial 8,3 8,3 29,2 22,6
Jumlah 1.379,9 1.392,4 1.330,8 1.319,6
Alokasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga[sunting | sunting sumber]
Berikut adalah alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun 2015 dalam miliar rupiah:
NoKode
BA
Kementerian
Negara / Lembaga
RAPBN
(miliar
rupiah)
[11]
APBN
(miliar
rupiah)
[11]
RAPBN-P
(miliar
rupiah)
[11]
APBN-P
(miliar
rupiah)
1. 001
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
611,3 612,3 612,3
2. 002Dewan Perwakilan
Rakyat2.768,4 3.556,7 3.556,7
3. 004Badan Pemeriksa
Keuangan2.895,9 2.915,5 2.915,5
4. 005 Mahkamah Agung 6.743,3 7.037,9 8.392,8
5. 006 Kejaksaan Agung 4.154,9 4.208,9 4.282,2
6. 007 Sekretariat Negara 2.033,7 2.054,8 2.083,9
7. 010Kementerian Dalam
Negeri7.273,6 7.240,9 4.734,3
8. 011 Kementerian Luar 5.525,2 5.533,9 6.101,8
NoKode
BA
Kementerian
Negara / Lembaga
RAPBN
(miliar
rupiah)
[11]
APBN
(miliar
rupiah)
[11]
RAPBN-P
(miliar
rupiah)
[11]
APBN-P
(miliar
rupiah)
Negeri
9. 012Kementerian
Pertahanan95.007,8 96.935,7 97.558,3
10. 013Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia9.330,4 9.688,7 10.722,6
11. 015 Kementerian Keuangan 18.496,3 18.727,2 25.686,3
12. 018 Kementerian Pertanian 15.828,5 15.879,3 32.798,0
13. 019Kementerian
Perindustrian2.705,5 2.743,3 4.548,3
14. 020
Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
11.298,7 10.023,5 15.055,2
15. 022Kementerian
Perhubungan44.633,9 44.933,9 64.954,1
16. 023
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
67.217,4 46.801,4 53.278,5
17. 024Kementerian
Kesehatan47.429,8 47.758,8 51.277,3
18. 025 Kementerian Agama 50.514,6 56.440,0 57.466,9
19. 026Kementerian
Ketenagakerjaan4.773,7 3.718,1 4.223,1
20. 027 Kementerian Sosial 8.015,4 8.079,4 28.920,5
21. 029
Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
5.575,0 6.468,2 6.624,2
22. 032Kementerian Kelautan
dan Perikanan6.368,7 6.726,0 10.594,6
23. 033 Kementerian Pekerjaan 74.204,2 84.912,2 119.388,2
NoKode
BA
Kementerian
Negara / Lembaga
RAPBN
(miliar
rupiah)
[11]
APBN
(miliar
rupiah)
[11]
RAPBN-P
(miliar
rupiah)
[11]
APBN-P
(miliar
rupiah)
Umum dan Perumahan
Rakyat
24. 034
Kementerian
Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan
367,9 449,6 519,6
25. 035
Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
298,8 305,9 326,7
26. 036
Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
231,1 295,8 295,8
27. 040Kementerian
Pariwisata1.709,2 1.715,9 2.415,8
28. 041Kementerian Badan
Usaha Milik Negara132,9 133,8 133,8
29. 042
Kementerian Riset,
Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
744,6 42.255,3 42.370,3
30. 043Kementerian
Lingkungan Hidup1.009,1 - - -
31. 044
Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil
Menengah
1.451,2 1.453,9 1.538,9
32. 047
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
216,8 217,7 217,7
33. 048 Kementerian 194,8 195,9 195,9
NoKode
BA
Kementerian
Negara / Lembaga
RAPBN
(miliar
rupiah)
[11]
APBN
(miliar
rupiah)
[11]
RAPBN-P
(miliar
rupiah)
[11]
APBN-P
(miliar
rupiah)
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
34. 050 Badan Intelijen Negara 1.450,1 2.416,6 2.416,6
35. 051 Lembaga Sandi Negara 1.154,0 1.456,6 1.456,6
36. 052Dewan Ketahanan
Nasional43,8 44,3 44,3
37. 054 Badan Pusat Statistik 3.868,8 3.930,8 5.030,8
38. 055
Kementerian Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
1.084,7 1.088,1 1.088,1
39. 056
Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan
Nasional
4.501,9 5.623,9 5.623,9
40. 057 Perpustakaan Nasional 470,6 473,5 473,5
41. 059
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
4.756,2 4.859,8 4.929,8
42. 060Kepolisian Negara
Republik Indonesia47.169,0 51.594,5 53.250,4
43. 063Badan Pengawas Obat
dan Makanan1.207,6 1.221,6 1.221,6
44. 064Lembaga Ketahanan
Nasional177,9 278,9 278,9
45. 065Badan Koordinasi
Penanaman Modal632,1 635,9 635,9
NoKode
BA
Kementerian
Negara / Lembaga
RAPBN
(miliar
rupiah)
[11]
APBN
(miliar
rupiah)
[11]
RAPBN-P
(miliar
rupiah)
[11]
APBN-P
(miliar
rupiah)
46. 066Badan Narkotika
Nasional899,2 903,2 903,2
47. 067
Kementerian
Pembangunan Daerah
Tertinggal
1.385,8 6.453,0 6.928,0
48. 068
Badan Kependudukan
dan Keluarga
Berencana Nasional
2.881,1 3.294,7 3.294,7
49. 074Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia71,3 72,2 80,5
50. 075
Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan
Geofisika
1.747,7 1.763,5 1.763,5
51. 076Komisi Pemilihan
Umum1.109,4 1.134,2 1.134,2
52. 077 Mahkamah Konstitusi 213,8 214,5 214,5
53. 078
Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi
Keuangan
75,5 76,5 76,5
54. 079Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia1.132,8 1.147,6 1.291,1
55. 080Badan Tenaga Nuklir
Nasional808,3 819,9 854,9
56. 081Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi846,3 858,4 953,4
57. 082Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional668,4 673,1 673,1
58. 083Badan Informasi
Geospasial718,6 721,0 721,0
59. 084 Badan Standardisasi 113,7 164,8 164,8
NoKode
BA
Kementerian
Negara / Lembaga
RAPBN
(miliar
rupiah)
[11]
APBN
(miliar
rupiah)
[11]
RAPBN-P
(miliar
rupiah)
[11]
APBN-P
(miliar
rupiah)
Nasional
60. 085Badan Pengawas
Tenaga Nuklir135,4 137,1 137,1
61. 086Lembaga Administrasi
Negara266,6 269,8 269,8
62. 087Arsip Nasional
Republik Indonesia170,1 172,1 172,1
63. 088Badan Kepegawaian
Negara603,3 614,1 614,1
64. 089
Badan Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan
1.504,1 1.528,4 1.667,4
65. 090Kementerian
Perdagangan2.384,1 2.495,3 3.470,3
66. 091Kementerian
Perumahan Rakyat4.619,8 - - -
67. 092Kementerian Pemuda
dan Olah Raga1.779,0 1.781,2 1.784,1
68. 093Komisi Pemberantasan
Korupsi898,9 898,9 898,9
69. 095Dewan Perwakilan
Daerah762,3 763,9 763,9
70. 100 Komisi Yudisial 119,2 119,6 119,6
71. 103
Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana
780,7 1.681,6 1.681,6
72. 104
Badan Nasional
Penempatan dan
Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia
390,2 393,3 393,3
NoKode
BA
Kementerian
Negara / Lembaga
RAPBN
(miliar
rupiah)
[11]
APBN
(miliar
rupiah)
[11]
RAPBN-P
(miliar
rupiah)
[11]
APBN-P
(miliar
rupiah)
73. 105Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo843,2 843,2 843,2
74. 106
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
157,9 158,4 158,4
75. 107 Badan SAR Nasional 1.626,7 2.420,0 2.420,0
76. 108Komisi Pengawas
Persaingan Usaha100,6 100,6 100,6
77. 109
Badan Pengembangan
Wilayah Surabaya -
Madura
195,5 195,5 295,5
78. 110Ombudsman Republik
Indonesia66,1 66,3 66,3
79. 111Badan Nasional
Pengelola Perbatasan210,2 210,6 210,6
80. 112
Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam
1.097,2 1.097,2 1.097,2
81. 113
Badan Nasional
Penanggulangan
Terorisme
311,2 311,8 311,8
82. 114 Sekretariat Kabinet 181,8 183,1 183,1
83. 115Badan Pengawas
Pemilihan Umum456,9 457,0 457,0
84. 116
Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik
Indonesia
875,2 889,0 889,0
85. 117 Lembaga Penyiaran
Publik Televisi
847,0 866,6 866,6
NoKode
BA
Kementerian
Negara / Lembaga
RAPBN
(miliar
rupiah)
[11]
APBN
(miliar
rupiah)
[11]
RAPBN-P
(miliar
rupiah)
[11]
APBN-P
(miliar
rupiah)
Republik Indonesia
86. 118
Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan
Bebas Dan Pelabuhan
Bebas Sabang
246,5 246,5 246,5
87.
Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman
- - 125,0
Jumlah 600.581,7 647.309,9 779.536,9
Keterangan :
RAPBN masih menggunakan nomenklatur K/L lama
Telah digabung dengan K/L yang lain
Belum terbentuk pada waktu penyusunan APBN