“mengadili korban konspirasi negara pasca ......bahwa sejarah panjang perilaku rasisme terhadap...
TRANSCRIPT
NOTAPEMBELAAN
PENASEHATHUKUM
“MENGADILIKORBANKONSPIRASINEGARAPASCA
DEMONSTRASIMENENTANGRASISME”
DALAMPERKARAPIDANA
NOMOR:30/PID.B/2020/PN-Bpp
ATASNAMATERDAKWA:
HENGKYHILAPOK
YangDidakwa:
DalamDakwaanKesatu:Pasal106KUHPJopasal55Ayat(1)ke1KUHP
atauDakwaanKedua:Pasal110KUHPAyat(1)Jo106KUHPatauDakwaan
Ketiga:Pasal160KUHP
DIAJUKANOLEH:
TIMPENASEHATHUKUM
KOALISIPENEGAKHUKUMDANHAMPAPUA
DIPENGADILANNEGERIBALIKPAPAN
BALIKPAPAN
2020
–1 –
NotaPembelaanPenasehatHukum
“MENGADILIKORBANKONSPIRASIPASCADEMONSTRASIMENENTANG
RASISME”
DalamPerkaraPidanaNomor:30/PidB/2020/PN.Bpp
AtasNamaTerdakwa:
HENGKYHILAPOK
YangDidakwa:
DalamDakwaanKesatu:Pasal106KUHPJopasal55Ayat(1)ke1KUHPatauDakwaan
Kedua:Pasal110KUHPAyat(1)Jo106KUHPatauDakwaanKetiga:Pasal160KUHP
DiPengadilanNegeriBalikpapan
I. PENDAHULUAN
MajelisHakimyangterhormat,
JaksaPenuntutUmumyangkamihormati,
Hadirinsidangsekalianyangberbahagia.
Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Semesta Alam yang telah
memberikanRahmat-Nyakepadakitasemua,sehinggapersidanganpadahariini,padapada
acarapembacaanPledoi.Kamimenyampaikanterimakasihsebesar-besarnyakepadayang
TerhormatMajelisHakimyangtelahmelakukanpemeriksaandalamperkarainisecaraarif
dan bijaksana sehingga akan diketahui fakta-fakta sebenarnya terjadi yang akan dijadikan
dasarolehMajelisHakimuntukmemutusPerkaraini.
Demikian pula pada Jaksa Penuntut Umum, kami berikan penghargaan yang setinggi-
tingginya karena telah berupayamenjalankankewajiban dengan sebaik-baiknya, dalam
perkarainigunadanuntukmenemukankebenaranformildanmaterildarihukumpidanake
arah tercapainya prinsip dan tujuan hukum serta tegaknya keadilan. Hal yang sama kami
sampaikan pula kepada Panitera Pengganti yang telah mencatat seluruh fakta-fakta yang
terungkapdalampersidangan.
Bahwapada persidangan hari Jumat tanggal 5 Juni 2020sdr. Jaksa PenuntutUmum telah
mengajukan Tuntutan Pidana kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang
memeriksadanmengadiliperkarainiagarmemutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa HENGKI HILAPOK Alias FRENGKI HILAPOK bersalah
melakukan tindak pidana “yangmelakukan perbuatan, Makar“, sebagaimana diatur
dan diancampidana dalampasal 106KUHP JoPasal 55 ayat (1) ke1KUHPdalam
SuratDakwaanKesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwaHENGKIHILAPOKAlias FRENGKIHILAPOK
dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa
menjalanimasapenahanansementara.Denganperintahterdakwatetapditahan;
3. Menyatakanbarangbuktiberupa:
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6+ warna merah dengan nomor Imei 1 :
354253101774260, imei 2 : 354254101774268 dengan nomor HP 081354144207
Dirampasuntukdimusnahkan
- 1(Satu)lembarselebaranaksidemodamaijilidIItanggal29Agustus2019
–2 –
- 1(satu)unitkendaraanMitsubishidoublecabinstradaCR2.5ADCEXCEED4X4M/T
warnaabuperakmetalikdengannomorrangkaMMBJNKB40BD056487dannomor
mesin4D56UCCW0660.Terlampirdalamberkasperkara.
- 7(tujuh)UnitKomputerLenovo
- 1(satu)UnitKomputerAsus
- 1(satu)UnitKomputerSamsung
- 1(satu)UnitKomputerAcer
- 2(dua)UnitKomputerHp
- 2(dua)UnitKomputerDell
- 2(dua)UnitPrinterHpLaserjetP1102
- 2(dua)UnitPrinterCanonPixma
- 1(satu)UnitPrinterEpson
- 2(dua)buahKeyboardAcer
- 1(satu)buahKeyboardLogitech
- 1(satu)buahKeyboardAsus
- 7(tujuh)buahKeyboardLenovo
- 2(dua)unitCpuDell
- 8(delapan)buahMouseLenovo
- 1(satu)buahMouseHP
- 2(dua)buahMouseAcer
- (satu)buahMouseLogitech
- 1(satu)buahMouseVotre
- 1(satu)buahChargerLaptopHipro
- 2(dua)buahChargerLaptopAsus
- 1(satu)buahChargerLaptopHP
- 4(empat)buahChargerKomputerLenovo
- 2(dua)buahKabelPowerKomputer
- 2(dua)buahKabelDataKomputer
- 5(lima)buahKabelPrinter
- 2(dua)buahKabelRoll
- 1(satu)buahTapeCompoPolytron
- 1(satu)buahSetelanSuaraMicBehringerUphorioUmc22
- 1(satu)buahAmplifierUhf
- 1(satu)buahDigitalVideoRecorderAhd
- 1(satu)buahWirelessInRouterWifiAsus
- 1(satu)buahWifiZte
- 1(satu)buahTerminalWifi3com
- 1(satu)buahMemoryCPU
- 1(satu)buahMicDudukAnysong
- 1(satu)buahChargerBatteryNikon
- 1(satu)buahMicMegaphone
- 2(dua)buahKalkulatorCasio
- 1(satu)buahKameraCCTVHikvision
- 1(satu)buahBukuKerja2018Prov.Papua
- 1(satu)buahSpeakerBluetoothKecil
- 2(dua)RollKainWarnaCokelatKorpri
- 27(duapuluhtujuh)buahIkatPinggangKecilKorpri;
- 1(satu)buahKabelLampuHias;
–3 –
- 1(satu)buahKabelLampuHiasSalib;
- 11(sebelas)buahTas
- 1(satu)unitSepedaMotorHonda
- 1(satu)buahKunciRing
- 1(satu)buahRangkaianGantunganKunci
- 1(satu)buahObengPlat
- 1(satu)buahParang/Pisau
- 2(dua)buahTombakKayuPanjang
- 4(empat)buahBusur
- 36(tigapuluhenam)buahAnakPanah
- 47(empatpuluhtujuh)buahBatu
- 58(limapuluhdelapan)buahBesi+Pipa
- 47(empatpuluhtujuh)buahKetapel
- 6(enam)buahPecahanKaca;
- 5(lima)batangPotonganKayu.Dipergunakandalamperkarayanglain
4.Menetapkan supaya terdakwadibebanibiayaperkara sebesarRp. 5.000 (LimaRibu
Rupiah).
Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan tim Penasehat Hukum terhadap Surat Tuntutan
Jaksa Penuntut Umum bukanlah suatu yang hendak membela kesalahan terdakwa tetapi
melainkan suatu ikhtiar hukum agar sebelum yang Terhormat Majelis Hakim memberi
putusan telahmendapatkanketerangan, gambaran,bukti-buktidan segalasesuatu tentang
peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa yakni Tindak pidana “Makar” sebagaimana
dimaksuddalamDAKWAANKESATUmelanggarpasal106KUHPJoPasal55Ayat(1)ke-1
KUHP.
II. DASARHUKUMPENGAJUANPEMBELAAN/PLEDOI
BahwaTuntutanPidanadanPledoi(Pembelaan)padadasarnyamerupakansuaturangkaian
yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara. Bahwa berdasarkan
ketentuanhukumAcaraPidanaPasal182ayat(1)hurufbKUHAP,makakepadaterdakwa
danatauPenasihatHukumterdakwadiberikanhakuntukmengajukanPledoi(Pembelaan)
atasTuntutanPidanayangtelahdiajukanolehJaksaPenuntutUmum.
Dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan, karena pada hakikatnya pengajuan Pledoi
(Pembelaan) inibukanlahbertujuanuntukmelumpuhkan dakwaandanTuntutanPidana
yangdiajukanoleh JaksaPenuntutUmum, akantetapiperbedaanargumentasi,prinsipdan
pandanganlah yangmenimbulkan kesenjangan diantara keduamisi yang diemban, namun
semuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan yaituusaha dan upaya melakukan
penegakanhukumsertakeinginanuntukmenemukankebenaranhukum.
III. LATARBELAKANGKASUS/PERMASALAHANdiPAPUA
1) AksiRasismeterhadapOrangPapua
BahwasejarahpanjangperilakurasismeterhadaporangPapuasudahterjadisejaksejarah
integrasi Papua ke dalam NKRI. Salah satu contoh dari sekian banyak contoh adalah
peristiwarasismetanggal16Agustus2019dan17Agustus2019terhadapMahasiswaPapua
di AsramaMahasiswa Papua Kamasan III Surabaya. Aksi yang sama juga terjadi di Jogja,
Malang dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Perilaku penghinaan dan perlakuan
kejamyangtidakmanusiawiinidilakukanolehmasyarakatsetempat,aparatsipilnegara
–4 –
dan aparat keamanan. Bahkan respon yang dilakukan oleh aparat keamanan ketika
memasuki asrama Kamasan sangat berlebihan hingga melahirkan tindakan represif dan
teror. Aksi rasisme bukan saja terjadi di asrama mahasiswa tetapi juga di pemukiman
lainnyayangdihuniolehmahasiswaPapuabahkanterjadihampirdisetiapaktifitasdimana
orang Papua hadir didalamnya, contohnya ketika pertandingan bola, dimana orang Papua
telahditeriakidengankata-katabernadarasis.
2) MunculnyaAksiMenolakRasisdiPapua
Aksi rasisme pada Agustus 2019 yang terjadi di beberapa kota di Indonesia telah
menimbulkanprotesdankemarahandariorangPapuadiseluruhkotayangadadiPapua
dalambentukAksiAntiRasisme.Aksi inididukungolehbernagaikomponenmasyarakat
sipildiPapuaterutamaolehkelompokCipayung(PMGKRI,GMKI,HMIdanGMNI).Peristiwa
tersebut merupakan reaksi terhadap aksi rasis yang dialami. Sekaligus reaksi atas
perilakudiskriminasidanketidakadilanlainnyayangtelahdialamiolehorangPapua
dalamberbagaiaspekdengankurunwaktuyangsangatpanjangyaknisejakintegrasi
tahun 1963. Aksi anti rasisme juga sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah
terkait implementasi UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Tindakan
DiskriminasiRasdanEtnis namundijawabolehpemerintahdengancaramenambahkan
pasukan keamanan baik Polri/Brimob maupun TNI ke berbagai wilayah Papua hingga
sebanyak 6000 orang dalam kurun waktu Agustus sampai dengan desember 2019
sebagaimana pernyataan Kapolri TitoCarnavian.(Baca :
https://www.suara.com/news/2019/09/01/095904/6000-tentara-dan-polisi-terjun-kepapua-
kapolri-kalau-kurang-tambah-lagi).
Pada saat menjelang aksi sejumlah masyarakat sipil termasuk kelompok pemuda,
mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama dan perempuan sepakatmenentang perlakuan yang
kejam dan tidak manusiawi tersebut dalam bentuk aksi atau demonstrasi. Dalam rangka
mempersiapkan sejumlah aksi tersebut, komponen mahasiswa yang berperan sebagai
koordinatoraksidariaspirasimasyarakatsipilkhususnyaorangPapuayangmenjadikorban
rasismelakukanpertemuangunamempersiapkanaksiagartetapfokusuntukmenolakaksi
rasis yang telah terjadi dan agar aksi menolak rasis berlangsung aman dan tertib,
sebagaimana notulensi yang telah dihasilkan pada pertemuandan Pernyataan yang
diserahkankepadaGubernurPapua.
Aksi menolak rasis yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2019 berlangsung aman,
bahkan gubenur dan sejumlah perangkat pemerintah di provinsi Papua menerimamassa
aksi saat berada di kantor Gubernur, Gubenur juga merespon dengan mengatakan “Saya
berterima kasih kepadamahasiswa tidakmelakukan anarkis, tidak boleh terprovokasi. Kita
manusiabermartabat."(Baca :PernyataangubernurPapuadidepanmassaaksi,kantor
gubernur19Agustus2019.Sumber:kompas.comtanggal19Agustus2019).
Aksimenolakrasisyangkedua,dilakukanpadatanggal29Agustus2019,untukmendesak
pemerintah karena terkesan masih lambat dalammenangani tindakan rasis yang dialami
olehorangPapua.Sebelumnyadilakukanpertemuandiantarakelompokmahasiswadengan
maksudyangsamaseperti aksipertama tanggal19Agustus2019yakni agaraksiberjalan
amandan tertib.NamunKetikaaksi tanggal29Agustus2019berlangsunganarkisdengan
sejumlah aksi pembakaran dan pengrusakan serta penjarahan, jelas bukan karena
perbuatan, peran atau tanggungjawab terdakwa sebab sejak awal terdakwa HENGKY
HILAPOKbersama terdakwa lainnya (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah
melakukan komunikasi diantara kelompok mahasiswa dalam rangkamencegah aksi
berlangsung anarkis. Pada aksi tanggal 29 Agustus 2019, sikap aparat berbeda dalam
–5 –
mengawal aksi,massa terakumulasi pada banyak titik, hal yang sebelumnya tidak pernah
terjadikarenabiasanyaaparatdengancepatmenanganikerumunanmassahinggamampu
menguraimassa. Selain itu ada keterlibatan pihak lain yangmenyebabkan situasimenjadi
tidakterkendalidananarkis,massaaksibertambahbanyak,munculdariberbagaititikjalan
ataupemukimanpenduduk.Beberapadiantaratelahberusahadicegaholehterdakwaagar
tidak melakukan tindakan anarkis. Mengenai keterlibatan pihak lain, banyak yang sudah
menyuarakannya (baca : https://www.beritasatu.com/nasional/573245-lukas-enembe-
nyatakan-demo-massa-di-papua-yang-tunggangi), sayangnya hingga saat ini aparat
kepolisiantidakmelakukanpenyelidikan.Hinggaakhirnyaterdakwadijadikantumbalatau
dikriminalisasiatauperistiwatersebut.
3) PenerapanPasalMakarterhadapMassaAksi
Penerapan pasal makar atau delik kejahatan terhadap keamanan negara dalam konteks
berkumpul dan menyampaikan pendapat di Papua khususnya terkait aksi tanggal 19
Agustus2019dan29Agustus2019adalah salah satubentukarogansidarinegarakarena
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Terdakwa Irwanus
Uropmabin dan terdakwa lainnya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) telah
mengalamikriminalisasidanstigmabahkanmendahuluiproseshukumyangsedang
berjalan. Mereka mengalami penyiksaan saat penangkapan dan pemeriksaan awal
sertadipindahpaksakandenganalasankeamanan.Kemudiandikenakantuntutanpidana
yang sangat tinggi oleh JPU. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi baru di Asia
makasudahseharusnyameninggalkangayalamaini.Bahkandierapemerintahanpersiden
GusDur,ekspresiitudiberiruang:benderaBintangKejorabolehdikibarkanasalkantidak
lebihbesardanlebihtinggidaribenderamerahputih,namunmengapasekarangdemokrasi
Indonesiabergerakmundur?BahkanmekanismedemokrasiyangdiaturdalamUUNomor9
Tahun1998tentangKemerdekaanmenyampaikanpendapatdimukaumumtelahdilanggar
oleh aparat kepolisian karena aparat kepolisianmemaksamelakukan tindakan yang tidak
pernahadadidalamaturantersebutyaknisetiapaksimassaharusmendapatkanijindari
kepolisian padahalpasal dariUU tersebutmenyatakan bahwa yang harus disampaikan ke
kepolisian adalahPemberitahuan bukanpermohonan ijin kepada pihak kepolisian dan
pihakkepolisianWAJIBmenerbitkanSuratTandaTerimaPemberitahuan(STTP).Tidakada
satu katapun dalam UU tersebut yangmenyebut kata ijin apalagi yang memberikan
kewenangan kepada aparat kepolisian untukmemberikan ijin. Hal ini membuktikan
kriminalisasi dan stigma yang sudah dibangun sejak awal terhadap orang Papua. Jelas
melanggarprinsip-prinsipkerjayangprofessionaldantaataturan.
Disadari bahwa penerapan pasal makar terhadap orang Papua tidak pernah mengurangi
semangatorangPapuauntukberkumpuldanmenyatakanpendapat.Diskusidanteriakan
Yel-yel Papua merdeka akan selalu ada di berbagai ruang dan waktu, baik dalam
seminar, diskusi, karya buku, wawancara apalagi aksi-aksi kebebasan berekspresi.
Simbol Bintang Kejoradiekspresikan dalam berbagai bentuk seperti bendera, baju,
tas, gelang, makanan ataupun bentuk lain. Orang Papua akan mencari dan
menemukan berbagai media untuk mengekspresikan itu. Proses hukum tidak akan
efektif dalam menghentikan sikap rakyat Papua untuk terus berkumpul, berekspresi dan
menyampaikan pendapatnya. Proses hukum hanya untuk menghalau asap tapi atau
merespondinamika tetapibukanmengatasibaraapiyang terusmenyala.Peradilan
selalu menjadi ajang uji coba untuk itu, ironisnya, selalu gagal dalam mencapai
tujuannyabahkan tuntutandanputusanyang tidakadilmakinmeningkatkanresistensi
perlawananterhadapkehadirannegaradiPapua.
–6 –
4) OtonomiKhususdanPenyelesaianAkarMasalahdiPapua
Bahwa pemerintah Indonesia memberikan Undang-Undang Otonomi Khusus(UU
Otsus)Papua pada tahun 2001 sebagai kompromi politik karena orang Papua minta
merdeka oleh karenanya pemerintahpun memberikan dengan terpaksa untuk
memadamkanaspirasiPapuaMerdekayangmunculsetelahsejumlahaksipenangkapandi
berbagai tempat di Papua termasuk penangkapan 5 tokoh Presidium Dewan Papua(PDP)
setelahKongresPapuatahun2000.
Di dalam konsideran huruf f UU Otsusdisebutkan’’ bahwa penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi
rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum
sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya
menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya
masyarakat Papua; namunsejumlah bentuk perlindungan,penghormatan dan
pemberdayaanterhadapeksistensiorangasliPapuahanyalah‘cekkosong’yangtidak
pernahditunaikanbahkandiaborsisatupersatulewatberbagaiaturanataukebijakan
yangsalahsecaraasasdanhirarkidalamperaturanperundang-undangan.
BuktinyajustruselamaUUOtsusaksipenangkapandanpenahananmeningkat.Ruang-ruang
berekspresi,menyampaikanpendapatdanberserikatdihadangolehbarikadeaparat
dan sejumlah Maklumat. Pemerintah mengatakan untuk Papua dilakukan pendekatan
kesejahteraan tapi prakteknya adalah pendekatan keamanan. Hak atas
keselamatanmasyarakatsipilmakinterabaikan,siapapunbisamenjadikorban.Pemenuhan
hak-hak dasar tetap buruk terbukti dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Papua
masihberadadiposisikuncidariklasemenIPMdiIndonesia.
Penegakanhukumselaludijadikanancamanuntukmenjagakepentingankekuasaan.
Hal inimengingatkankitapada sejarahperadilankolonialyangmenjadikanhukum
sebagaijubahnyapenguasa.TrikpemerintahdenganmelemparsalahkepadaorangPapua
yangdudukdipemerintahantidaklahtepatapalagiketikasemuaotoritasmasihdikendalikan
olehpemerintahpusat. Inisoalburuknyamanajemenpemerintahbukankarenakegagalan
orangPapuadalammelaksanakanUUOtsus.OrangPapuasepertidikasihcasing‘madein
orangasliPapua’tapisebenarnyasubstansidaneksistensinyadihilangkan,karenaitu
siapapuntidakbolehterjebakdalamdoktrinpolitikcasing.
Salah satu bagian penting di dalam UU Otsus adalah pasal 2 mengenai Lambang-
Lambang,dimanarakyatPapuadibolehkanuntukmemilikibenderadaerahdanlagudaerah.
KetakutanpemerintahatasapayangtelahdijanjikandandiperintahkanolehUU-nya
menyebabkanpemerintahkehilanganakalsehat,tidakpeduliterdapatkekeliruanasasdan
hirarki dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam implementasinya,
seperti ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 77 tahun
2009tentang Lambang Daerahuntuk menghalau simbol atau bendera Bintang Kejora
berkibar. Pemerintah juga mengeluarkanUU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,
bahasa dan lambang Negara serta lagu Kebangsaan yang memuat sanksi terhadap
berbagai tindakan pelanggaran terhadap bendera merah putih. Ironisnya, dalam
prakteknya dugaan pelanggaran terhadap simbol dan ikon-ikon negara Indonesia malah
menggunakanpasalmakar.PadahaldiBukuIIKUHPtentangKejahatanTerhadapKeamanan
Negaratidakadasatupasalpunmemuatpelanggaranatautindakpidanaterkaitsimbolatau
bendera.KondisiinimenunjukkanstigmaterhadaporangPapuamendahuluikebijakan
atauhukumapapunyanghendakdilakukanolehpemerintahterhadaprakyatPapua.
–7 –
KegagalandalammembangunpersepsitentangPapua,haruslahdiakhiridenganmemahami
akar persoalan di Papua. DimanaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI)di dalam
bukuPapuaRoadMapterbitantahun2009telahmenyebutkanada4(empat)akarmasalah
diPapua, yang intinyaadalah :1).Perdebatan soal integrasiPapuaataupelurusan sejarah
Papua 2). Pelanggaran HAM 3). Kegagalan Pembangunan dan 4) Marginalisasi dan
Diskriminasi.UntukituLIPIbersamaJaringanDamaiPapua(JDP)yangterbentukpada06
Januari2010dantelahmelakukanKonsultasiPublikdiantaraorangPapuadannonPapuadi
kota-kota seTanahPapua;melakukansejumlahpertemuaneksploratifdenganperwakilan
pemerintah dan rakyat Papua secara informal di beberapa kota di Indonesia serta
KonferensiPerdamaianPapua (KPP) tahun2011yangdihadiriolehberbagai stakeholders
telah menawarkan pemerintah untuk memulai membuka dialog yang inklusif dengan
rakyatPapuauntukPapuayanglebiladildanbermartabat.
IV. FAKTA-FAKTAPERSIDANGAN
1. KETERANGANSAKSI-SAKSI
a. KeteranganSaksiACharge
1) SaksiMUHAMMADALI.Umur31tahun.LahirdiJayapura,tanggal5Maret
1984. Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan Polri. Agama Islam.
KewarganegaraanIndonesia.AlamatTanahHitamKamkeyKec.Abepura.
Dibawahsumpah,padapokoknyamenerangkansebagaiberikut:
§ Bahwabenar tindakpidanakejahatan terhadapkeamanannegara/makar
danataumenyiarkansuatuberitaataumengeluarkanpemberitahuanyang
dapat menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat dan atau
menyiarkankabaryangtidakpastiataukabaryangberlebihanatautidak
lengkap dan atau penghinaan terhadap bendera, Bahasa, lambang negara
serta lagu kebangsaan dan atau penghasutan untuk melakukan suatu
kejahatandanataupembakarandanataupencuriandengankekerasandan
atauBersama-samadimuka umummelakukan kekerasan terhadap orang
atau barang dan atau membawa senjata tajam tanpa ijin terjadi pada
tanggal 19 agustus 2019 dimana pada saat aksi demo tersebut terjadi
penurunan bendera merah putih di halaman kantor gubernur Provinsi
Papuakemudianmassapesertaaksidemomengibarkanbenderabintang
kejoradanpadatanggal29agustus2019terjadiaksidemojilidIIdimana
padasaataksidemojilid II tersebutmassamengibarkanbenderabintang
kejora dan melakukan tindakan anarkis berupa pengrusakan dan
pembakaranterhadapbangunandankendaraanroda2danroda4.
§ Bahwabenarpadatanggal19agustus2019saksibersamadengananggota
lainnya melakukan pengamanan aksi demo, dimana aksi demo tersebut
dilakukan oleh kelompokmahasiswadanmasyarakat papua yang berada
di Jayapura untuk menolak dugaan rasisme yang terjadi di surabaya
terhadapmahasiswa orang papua, dimana pada saat aksi demo tersebut
massa berkumpul di daerah waena dan sekitarnya kemudian massa
berjalan kaki menuju ke kantor gubernur Provinsi papua, setelahmassa
tibadikantorgubernurprovinsipapuakemudianadabeberapamahasiswa
dandarikelompokKNPB(komitenasionalpapuabarat)yangbernamaSdr.
VIKTOR YEIMO melakukan orasi dan terjadi aksi penurunan bendera
merah putih di tiang bendera yang berada di halaman kantor gubernur
provinsi papua kemudian massa peserta aksi unjuk rasa tersebut
mengibarkan bendera bintang kejora, setelah massa selesai bertemu
dengangubernurprovinsiPapuaselanjutnyamassamembubarkandiri.
§ Padatanggal29agustus2019kelompokmahasiswadanmasyarakatpapua
yang berada di kota jayapura serta kelompok KNPB (komite nasional
–8 –
papua barat) kembali melakukan aksi demo jilid II, dimana massa yang
akanmelakukanaksiunjukrasatersebutberkumpuldidaerahwaenadan
sekitarnya kemudian berjalan kaki menuju ke kantor gubernur, namun
dalamperjalanandaridaerahwaenadan sekitarnyamassamulai anarkis
denganmelakukanpembakarandanpengrusakanterhadapbangunandan
kendaraan yang berada disepanjang jalan dari waena sampai di kota
jayapura, dimana massa tersebut terus berjalan kaki sambil melakukan
tindakananarkisdanmembawabenderabintangkejoradanmeneriakkan
yel yel kami bukan merah putih dan kata-kata Papua merdeka, setelah
massatibadikantorgubernurprovinsipapuakemudianmassamelakukan
kembalipembakarankantorKPUProvinsiPapuasertamendudukikantor
gubernurprovinsiPapuasampaidengantanggal30agustus2019.
§ Bahwabenaryangmenjadipenanggungjawabpadaaksidemotanggal19
agustus 2019dan tanggal 29 agustus 2019 adlaahBEM (badan eksekutif
mahasiswa)UNCENdanBEM(badaneksekutifmahasiswa)USTJ.
§ Bahwabenar kelompok yang ikutmelakukan aksi demopada tanggal 19
agustus 2019 dan tanggal 29 agustus 2019 adalah dari kelompok
mahasiswa,masyarakatpapuadankelompokKNPB.
§ Bahwabenarjumlahmassayangikutdalamaksidemotanggal19agustus
2019dantanggal29agustus2019kuranglebih1.000orang.
§ Bahwabenaralatperagayangmassagunakanpadasaataksidemotanggal
19 agustus 2019 dan tanggal 29 agustus 2019 berupa pamplet, spanduk
danadabeberapabenderabintangkejorayangdibawasambildikibarkan.
§ Bahwa benar bahwa tujanmassamelakukan aksi demo pada tanggal 19
agustus 2019 adalah menolak aksi rasisme yang terjadi di surabaya
terhadap mahasiswa papua dan dalam aksi demo tersebut juga massa
menuntutuntukpapuamerdekadanpadatanggal29agustus2019massa
melakukanaksidemodengantujuanuntukmenolakrasismedanmenuntut
untukpenentuannasib sendiripapuaataumenginginkanpapuamerdeka
dimana pada saat aksi demo tersebut terjadi tindakan anarkis berupa
pengrusakandanpembakaran.
§ Bahwabenar dasar saksimelaksanakan pengamanandemopada tanggal
19 agustus 2019 dan tanggal 29 agsutus 2019 adlaah perintah lisan
direkturresersekrimininalumumpadatanggal17agustus2019.
TanggapanTerdakwa:
Atasketerangansaksitersebutterdakwamenolaknya.
2) Saksi ABRAHAM STEVI SOUMELENA. Umur 31 tahun, lahir di Jayapura,
tanggal5Maret1984.Jeniskelamin:Laki-laki.PekerjaanPOLRI,Agama
Kristen Protestan , Kewarganegaraan Indonesia. Alamat: Tanah Hitam
Kamkey, Kec. Abepura. Di bawah sumpah dan menerangkan pada
pokoknyasebagaiberikut:
§ Bahwasaksidalamkeadaansehatjasmanidanrohani,mengertidiperiksa
sebagaisaksidanbersediamemberikanketerangan;
§ BahwabenarsaksipernahdiperiksaolehPenyidikPoldaPapua;
§ BahwasaksikenalTerdakwaHengkyHilapoksetelahkejadian;
§ Bahwatidakadahubungankekeluargaanatauhubunganpekerjaandengan
TerdakwaHengkyHilapok;
§ Bahwasaksitelahmemberikanketerangankepadapenyidik;
–9 –
§ Bahwa saksi telah memberikan keterangan terkait peristiwa 19 Agustus
2019dan29Agustus2019;
§ Bahwasaksitelahberadaditempatkejadianpadajam9pagi;
§ Bahwaaksitersebuttidakmemilikiizin;
§ Bahwasaksimelakukanpenanganantertutup;
§ BahwasaksidilampumerahAbepura;
§ Bahwapesertademomemberikan surat izintetapiKepolisian tetap tidak
memberikanizindanpesertatetapmelakukandemo;
§ Bahwamassamulaidatangjam9;
§ BahwasaksimelihatTerdakwaHengkyHilapokorasi;
§ BahwaTerdakwaHengkyHilapokbukanorasi tetapimengucapkanyel-
yelyakniyel-yelPapuadandibalasolehmassadenganteriakanmerdeka;
§ Bahwa saksi mengikuti massa dari lampu merah sampai di Kantor
Gubernur;
§ Bahwapadaaksi19Agustus2019tidakadakerusuhan;
§ Bahwa aksi 19 Agustus 2019 adalah aksi yang menolak rasisme di
Surabaya;
§ BahwamassabergerakkeKantorGubernur;
§ Bawa aksi tanggal 29 Agustus saksi tidak melihat Terdakwa Hengky
Hilapok;
§ BahwasaksiikutdemosampaikekotaJayapura;
§ Bahwasaksimelakukanpengamanantertutupberdasarkansprint;
§ BahwasaksiberasaldariPoldaPapuabagianReskrimUmum;
§ Bahwapada aksi 19AgustusTerdakwaHengkyHilapokmemakai baju
almamaterKampus;
§ Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Hengky Hilapok pada aksi 29
Agustus2019;
§ Tanggapan Terdakwa Hengky Hilapok tidak benar semua keterangan
saksitetapadaketerangannya;
§ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Hengky Hilapok merupakan
koordinatorseksiperlengkapansetelahpemeriksaan;
§ BahwasaksimenerangkanbahwasaatmassaberkumpuldiAbesaksidan
timOpsnal sertaanggotaPolriberupayamembubarkankarena tidakaksi
demontrasi tersebut memiliki ijin darkepolisian akan tetapi massa
bertahan dan melawan, dengan pertimbangan situasi dan dampak
akibatnya. saksi dan anggota yang melakukan pengamanan mundur
mengamankanwargayangberadadisekitartitikkumpulmassa;
§ BahwasaksitidakdiperlihatkanbarangbuktiolehJPUsaatpersidangan.
TanggapanTerdakwa:
Atasketerangansaksitersebutterdakwamenolaknya.
3) SaksiALEXANDERGOBAY,Umur25 tahun. Lahir di Jayapura, tanggal 5
Maret 1994. Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan mahasiswa. Agama
Kristen Khatolik. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Perumahan
PemdaCikombongKotaRajaRT005/RW005,KelVIMKec.AbepuraKota
Jayapura. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
§ Bahwa semua keterangan saksi Alexander Gobay merupakan keterang
AlexanderGobay sebagai tersangkadalamBAPyangdimuatkembalipada
surattuntutanJPUkepadaHengkyHilapok;
–10 –
§ Bahwa Alexander Gobay dalam pemeriksaan saksi secara tegas telah
mencabut semua keterangannya sebab Alexander Gobay mengatakan
bahwa dirinya tidak perna di BAP sebagai saksi dalam kasus Hengky
Hilapok;
Tanggapanterdakwa
Bahwaterdakwamenyatakanbenarketerangansaksi.
4) SaksiIRWANUSUROMABIN.Umur23tahun,LahirdiWamena,tanggal5
Maret 1994. Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan mahasiswa. Agama
Kristen Khatolik. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Perumahan
PemdaCikombongKotaRajaRT005/RW005,KelVIMKec.AbepuraKota
Jayapura. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
§ Bahwa semua keterangan saksi Irwanus Uropmabin merupakan keterang
Irwanus Uropmabin sebagai tersangka dalam BAP yang dimuat kembali
padasurattuntutanJPUkepadaHengkyHilapok;
§ Bahwa Irwanus Uropmabin dalam pemeriksaan saksi secara tegas telah
mencabut semua keterangannya sebab Irwanus Uropmabin mengatakan
bahwa dirinya tidak perna di BAP sebagai saksi dalam kasus Hengky
Hilapok;
Tanggapanterdakwa
Bahwaterdakwamenyatakanbenarketerangansaksi.
5) Saksi FERRY KOMBO, Umur 24 tahun, Paspaley, 07 Januari 1995, jenis
kelaminlaki-laki,AgamaKristenProtestan,PekerjaanMahasiswaUncen
(KetuaBEMUncen),KebangsaanIndonesia,AlamatAsramaYAKSPEKMI
RT.003RW.001KelurahanAwiyoKecamatanAbepuraatauPasarLama
Kamkei Kel. Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura memberikan
keterangandibawahsumpahyangpadapokoknyasebagaiberikut:
§ BahwaorasidilakukandikantorGubernur
§ BahwasaksiFeryKomboadalahperwakilanMahasiswa
§ BahwasaksiFeryKombomenyerahkanaspirasikekantorGubernur
§ BahwasaksiFeryKombotidakadahubungandenganTerdakwaHengky
Hilapok
§ BahwasaksiFeryKombosamasekalitidakmengenalTerdakwaHengky
Hilapok
§ BahwasaksiFeryKombomengetahuidanmengenalTerdakwaHengky
Hilapoksetelahditahanan
TanggapanTerdakwa:
Atasketerangansaksitersebutterdakwamembenarkan
b. KeteranganSaksiADeCharge
1. Saksi YANTUS ELOPERE, Lahir di Wamena, 04 Agustus 1995. Jenis
kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Katholik.
Pendidikanmahasiswa. Alamat Honelama RT/RW 000/000, Kelurahan
Lanitipo, Kecamatan Wamena. Memberikan keterangan dipersidangan
padapokoknyasebagaiberikut:
§ Bahwasaksikenalterdakwasejaktahun2017diUSTJ;
–11 –
§ Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman sesama
mahasiswa dan terdakwa adalah mahasiswa USTJ anggota BEM bagian
SumberDayaManusia;
§ Bahwatgl19saksibersamaterdakwadiUSTJsama-samakeluarkedepan
Uncen bawah, dan bergabung dengan teman-teman terus bergerak ke
abepuradanmenujukekantorGubernur;
§ Bahwabanyakmassasehinggasaksiterpisahdariterdakwa;
§ BahwadikantorGubernursaksitidakbertemuterdakwa;
§ Bahwapadatanggal18Agustus2019,Saksiikutpertemuan;
§ Bahwauntukaksitanggal19Agustus2019terdakwasebagaidokumentasi,
tugasnyamelakukandokumentasi;
§ Bahwa tugas keamanan adalah mengamankan massa tidak boleh keluar
daribarisanyangsudahdiatur;
§ Bahwasaat aksi tanggal19Agustus2019 itudari awal sampaikekantor
Gubernurberjalanaman;
§ Bahwaterdakwatidakmelakukanorasi;
§ Bahwasemuakorlapmenjagakeamanan;
§ BahwaselaindariBEM,adaCipayung,GMKI,HMIdengantujuanmenolak
rasismeyangadadiSurabaya;
§ Bahwasaksitidakmengikutipertemuanteklap;
§ Bahwapadatanggal29Agustus2019saksitahusituasidemodiJayapura
awalnyaberjalan amannamunadakerusuhanyang tidakdiketahui siapa
pelakunya;
§ Bahwasaksitidakmelihatterdakwapadatanggal29Agustus2019;
§ Bahwatitikkumpulmasing-masingBEMdarikampusmasing-masing;
§ Bahwa kalausetiaporasi,yel-yelpapuamerdekadanreferendumpasti
akanada;
§ Bahwa simbo seperti bendera Bintang kejora ada dimana-mana dapat
dijumpaidenganmudahdipapua;
§ Bahwatanggal19agustus2019,saataksitidakdikantorgubernur,selama
aksidikantorgubernurhinggaaksibubardarikantorgubernur,saksitidak
melihatadaBenderaBintangkejoraberkibardikantorgubernur.
TanggapanTerdakwa:
1. Keteranganterkait19Agustus2019,benar;
2. Tanggal29Agustus2019dalamperjalananpermulaandarikampusUSTJ
sampai ke kantor Gubernur tidak benar karena terdakwa menggunakan
motor langsung dari kampus USTJ menunggumassa aksi di taman Imbi
kotaJayapura;
3. TerdakwatidakmemegangataumembawabenderaBintangKejora.
2. Saksi Laurenzius Kadepa. Lahir di Toyaimuti 24 Desember 1984, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Anggota DPR
Papua, Alamat Polimak Toyota RT/RW 001/ 002 Kelurahan Ardipura
KecamatanJayapuraSelatan;.Memberikanketerangandipersidanganpada
pokoknyasebagaiberikut:
§ BahwasaksibenarsebagaianggotaDPRDKotaJayapurayangpadatanggal
19 Agustus 2019 mengetahui adanya aksi rasisme oleh Mahasiswa dan
MasyarakatsipilditanahPapua.
§ Bahwa aksi ini untuk menolak aksi rasisme yang terjadi terhadap
mahasiswaPapuadiSurabaya;
–12 –
§ Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi tindakan rasis di daerah diluar
Papua sehingga Rasisme yang terjadi di Surabaya merupakan akumulasi
dari perlakuan dari tindakan rasisme yang dialami Orang Papua
sebelumnya;
§ Bahwa saya menonton lewat Vidio yang viral dimana gabungan Ormas
terlibatdanAparatKeamananjugamelakukanrasisme;
§ BahwasetelahvidioviraladapelakuRasismeadayangdariPartaiPolitik
Gerindra;
§ BahwaAparatKeamanansaya lupadarisatuanmananamunketerlibatan
AparatKeamanansepertidariTNIdanPolri;
§ Bahwaaksidemoberlangsungdidaerah di seluruhKabupatendiPapua
seperti Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke,
KabupatenWamena;
§ Bahwa sepengelihatan saksi aksi ini dilakukan oleh Mahasiswa BEM se
JayapuradanOrganisasiCipayungsertaadanyamasyarakatsipilyangikut
hadirdanmenyuarakanaspirasidihariitu.
§ Bahwa pada saat itu mahasiswa berperan mengambil alih untuk
mengkoordinirmassa dikarenakan jumlahmassa yang banyak pada saat
itu. Isu yang dibawa olehMahasiswaBEMSe Jayapura ini adalah bentuk
solidaritasataskejadianyangterjadidiSurabayaberkaitandenganTolak
RasismedanIntimidasilalupelakuharusdihukum.
§ Bahwapadapagitanggal19Agustus2019sksiberadadikantorDPRPdan
saksibersamabeberapaanggotaDPRPmengetahuiakanadanyaaksi
§ Bahwa saksi bersama anggota DPRP lainnya menunggu massa aksi
melewati kantor DPRP dan rencana akan bergabung dengan massa aksi
untukjalankekantorgubernur;
§ Bahwabenarsaksibergabungdanmengikutimassaaksi;
§ BahwaaksidikantorgubernurdipimpinolehKoordinatorUmum(Korlap)
yakni terdakwaFerryKombodandiikutiolehKoordinatorLapangandari
BEMSejayapuradanCipayang;
§ BahwaditerdakwaFerryKombomemberikanperwakilandarimassaaksi
untuk melakukan orasi yakni dari Tokoh adat, Tokoh Pemuda, Tokoh
Perempuan,dariorganisasiKNPI,anggotaMRP;
§ Bahwa setelah semua melakukan orasi, diserahkan pernyataan kepada
gubernur Papua Setelah semua memberikan orasi maka aspirasi dalam
bentuktertulisdiberikankeGubernurPapua;
§ Bahwa gubernur memberikan apresiasi kepada Mahasiswa dan seluruh
Masyarakat Papua dan akan menindaklajuti aspirasi ini ke Presiden
Indoensia;
§ Bahwa setelah itumassa bubar dan kembali kekediamanmasing-masing
sertaadayangdiantarolehpihakkepolisia;
§ Bahwa ada tulisan-tulisan dan yel-yelPapuamerdekadan referendum
itubiasadilakukanolehsetiapmassaaksikalauadaaksi;
§ Bahwa simbol bintang kejora selalu ada dimana-mana di Papua dalam
berbagaibentuksepertitas,bajuataugelang;
§ Bahwa sebagaianggotadewan,saksiseringkalimenerimaaspirasiPapua
merdeka dan itu tidak masalah bagi dewan untuk menampung aspirasi
tersebut;
§ Bahwaketikasaksitibadikantorgubernur,selamaaksidikantorgubernur
hinggamassaaksibubardikantorgubernurpadaaksitanggal19agustus
2019, saksi tidak melihat ada penurunan bendera merah putih dan
benderaBintangKejoraberkibardiKantorGubernur;
–13 –
TanggapanTerdakwa:
Atasketerangansaksitersebutterdakwamembenarkan
2. KETERANGANAHLI
a. KeteranganAhliYangDiajukanOlehJPU
1) DR.APRINUSSALAM,M.Hum.Umur64tahun.LahirdiRiau,7April1965.
Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan Dosen Fakultas Ilmu Budaya
UniveritasGadjaMadadanKepalaPusat StudiKebudayaanUniversitas
GadjaMada. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Kantor
Pusat Studi Kebudayaan UGM, Jalan Trengguli No. E9, Bulaksumur
Yogayakarta. Telah disumpah dipersidangan pada pokoknya
menerangkansebagaiberikut:
§ Bahwapengertian katamakar dimaksudkan sebagai satu aksi pemikiran,
tindakan dan/atau perbuatan, baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat,
maupun berbagai aktivitas lainnya, yang dianggap atau dinilai
bertentangandenganhukum.Pengertianmakarjikalebihdisederhanakan
adalah pikiran, ucapan, tindakan dan/atau perbuatan yang melawan
hukumdanmerongrongkekuasaanresmipemerintahtertentu;
§ Bahwa penggunaan kata makar biasanya muncul dalam ruang bahasa
politik, atau dalam ilmu bahasa disebut sebagai register politik. Artinya,
setiapkataakansecarakonsistenmunculdalamruang-ruangtertentuyang
sesuai dengan tuntutan registernya. Itulah sebabnya, kata makar akan
dipakaibagipemerintahyangberkuasasecararesmijikaterdapatucapan,
pikiran,tindakandan/atauperbuatanyangdianggapmengganggujalannya
kekuasaanpemerintah;
§ Bahwa “Referendum,Merdeka,danPapuaMerdeka“dalamPerspektif
Ilmu Bahasa adalah Kata-kata tersebut jika tidak diletakan dalam
konteksnya, maka kata tersebut hanya berarti sesuai dengan makna
denotatifnya. Misalnya, kata referendum berarti upaya aksi
mengorganisasikansikapdansuarayangsecarapolitisdimaksudkanuntuk
memperpersoalkan posisi dan hubungan-hubungan suatu kelompok
kepentingandalamkehidupanbernegara;
§ Bahwa kadang pengertian-pengertian dalam ilmu bahasa,ilmu ekonomi,
ilmu politik itu tidak sama persismisalnya pengertian kata ‘referendum’
misalnya tidak sama persis tapi ada benang merahnya untuk dipaki
bersamasehinggamempunyaipengertianyangkuranglebihsama;
§ BahwaKatamerdekaberartidalamkeadaanbebas,tidakbergantung,tidak
diintervensi, tidakdijajah,mandiri.Katatersebutpalingseringdigunakan
dalam konteks hubungan penjajah dan yang terjajah. Yakni ketika yang
terjajahdapatmembebaskandirinyadariterjajah.PapuaMerdekaartinya
frase yang berarti Papua dalam keadaan merdeka seperti pengertian
merdeka dalam pengertian di atas. Akan tetapi, jika kata-kata atau frasa
tersebut diletakkan atau dimasukkan ke dalam konteks kewacanaan
tertentu, seperti berbagai peristiwa yang telah dijabarkan di atas, maka
maknakataataufrasatersebutberubahmenjadisuatuperistiwapolitik;
§ Bahwakataataupernyataanatau“Yel-yel”dalambentukkewacanaantidak
bermasalah,sah-sahsaja;
§ Bahwa ada beberapa kata bahasa Indonesia merupakan kata serapan
seperti kata makar karena bukan bahasa asli Indonesia. Dimana kata
–14 –
serapan sangat mungkin mengalami ‘pergeseran’ arti atau tidak dapat
dimaknaiseratuspersensamadengankataaslinya;
§ Bahwa kata makar yang diambli dalam bahasa Belanda dan kemudian
diterjemahkankedalambahasaIndonesiauntukdigunakansecarahukum
sangatmungkinmengalamipergeseranatauperubahan;
§ Bahwasekelompokmasyarakatbolehsajamenyampaikanaspirasisebagai
warga tetapi kemudian di dalam proses berkomunikasi ada hal-hal yang
kemudian terjadi pelanggaran misalnya bendera merah putih sebagai
simbol negara Indonesia bisa dimasukan ke dalam ranah
hukum/pengadilan.
§ Bahwa istlah rasismedananti rasisme ituprasangka-prasangka ideologis
tetapi sebetulnya yang perlu dipahami bahwa penggunaan kata-kaat itu
permainanpolitikmaknasemuanyapunyakepentinganjadidiperiksasaja
apakah pernyataan itu secara historis secara kebahasaanmaupun secara
politiksehinggabisamenjadimasalahhukumatautidak;
§ Bahwa sebagai ahli bahasa hanya menjelaskan dari segi kebahasaan
apakah dalam cara berkomunikasi, menyampaikan pendapat,
menyampaikan aspirasi dari segi bahsanya apakah ada pelanggaran dari
kesepakatansimbolikatautidak,hanyasampaidisitu.Apakahpernyataan
itu dilindungi oleh hukum atau tidak silahkan diklarifikasi oleh orang
hukum.
§ Bahwa ahli tidak melihat atau mempelajari keseluruhan berkas dari 7
terdakwa,karenahanyadiberikansatuberkassajauntukdipelajari.
TanggapanTerdakwa
Bahwaterdakwamenolakketeranganahli.
2) MUHAMMAD RULIYANDI, S.H.M.H Ahli Hukum Tata Negara. lahir di
Jakarta,padatanggal26Juli1986,jeniskelaminLaki-laki,AgamaIslam,
Pekerjaan Dosen, Pendidikan sedang menyelesaikan studi S3 Hukum
Tata Negara di pasca sarjana ProgramDoctor IlmuHukumUniversitas
Padjajaran,Kewarganegaraan Indonesia,Alamat Jln.PuloSirihTimur7
Blok CC No. 33 Pekayon Jaya, Bekasi, telah disumpah, dipersidangan
padapokoknyamenerangkansebagaiberikut:
§ BahwapembukaanUUD1945tersebutmerupakangagasanyangmendasar
dalamrangkamewujudkan Indonesia sebagainegarayangberkedaulatan
rakyatataunegarademokratisyangdidalamperkembangannyabangunan
suatu negara demokratis selalu berdampingan dengan prinsip negara
hukum.
§ Bahwadalamperkembangan perspektif best practicepraktik hukum tata
negara di Indonesia makar dapat diartikan sebagai sikap perlawanan
terhadapkeadaansistemfundamentalyangdiaturdalamkonstitusi(inhet
staatsrechtiseencontitutiedegrondslagvaneenstaat)dalamsuatunegara
dengancaraberkeinginanuntukmelakukansuatuperubahansistem;
§ Bahwa dalam kerangka pemahaman negara hukum yang demokratis,
kehidupanbernegaradanhubunganantarwarganegaradannegaratidak
dapat dipisahkan dari prinsip jaminan dan perlindungan hak
konstitusional (constitutional rights) setiap warga negara sebagaimana
diaturdalamUUD1945amandemen;
§ Bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negara dengan
memperhatikan ketentuan pasal 28 huruf J ayat (2) UUD 1945
–15 –
amandemen;
§ Bahwarambu-rambukebebasanmenyampaikanpendapatdapatditelusuri
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
MenyampaikanPendapatdiMukaUmum;
§ Bahwa secara prosedur dalam berdemo memang ada pemberitahuan
jikalau pemberitahuan sudah disampaikan tetapi kegiatannya di
lapangantidaksesuaidengan isipemberitahuanmakaPOLRImengambil
tindakantegas;
§ Bahwa ada kewajiban yang merupakan tanggungjawab individu yang
terlibat dalam demonstrasi kalau ternyata materi subtansi ternyata
mengandungunsurmakar;
§ Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
7/PUU-XV/2017 halaman 154 yang menyatakan: “...Mahkamah telah
berpendapat bahwa delikmakar cukupdisyaratkan adanya niat dan
perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya
syaratituterhadappelakutelahdapatdilakukantindakanpenegakan
hukumolehaparatpenegakhukum”.
§ Bahwa pembentuk undang-undang menetapkan suatu norma ketentuan
pidanapasal66Undang-undangNomor24Tahun2009tentangBendera,
Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang merupakan
sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan
kehormatanbenderanegaraRepublikIndonesia.
§ Terkait perbuatan penurunan dan pembakaran bendera merah putih
sebagai lambang negara NKRI dan penaikan dan pengibaran bendara
bintangkejorapadatanggal29Agustus2019diKantorGedungGubernur
Papuapadasaataksimakaperbuatantersebuttelahtergolongmelawan
hukumsebagaimanadiaturlebihlanjutdalamUndang-undangNomor
24Tahun2009tentangBendera,BahasadanLambangNegara,serta
LaguKebangsaanmerupakansuatubagianrangkaiandariperbuatan
makar,perbuatanyang telahmemenuhiketentuanpasal66Undang-
undangNomor24Tahun2009tentangBendera,BahasadanLambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan “Setiap orang yang merusak, merobek,
menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan
maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi pidana
atas perbuatanmenghina danmerendahkan kehormatan bendera negara
RepublikIndonesia;
§ BahwaReferendum diakui sebagai salah satu prinsip dalam hukum
ketatanegara di Indonesia. Praktek Referendum di Indonesia pernah
terjadi saat pemerintah Indonesia menyetujui dilakukan referendum
terhadapTimor Leste tahun 1999dimana saat itu rakyat di Timor Leste
menuntutmerdekalepasdariNKRI;
3) Ahli Psikologi Prof. DR. HAMDI MULUK,Ph.D.Umur 52 tahun. Lahir di
PadangPanjang,31Maret1966.Jeniskelaminlaki-laki.PekerjaanGuru
Besar/Dosen.AgamaIslam.KewarganegaraanIndonesia.AlamatKantor
Gedung B Lantai 2 Ruang B 107, Fakultas Psikologi Universitas
Indonesia,JalanMargondaRayaPondokCinaKec.Beji,KotaBogorJawa
Barat.Telahdisumpahpadapokoknyamenerangkansebagaiberikut:
§ Aksidemonstrasipadatanggal19dan29Agustus2019didalamperspektif
–16 –
keilmuan Ahli, yaitu, ilmu psikologi sosial dan politik, dapat dikatakan
perisitiwaterserbutsebagaisebuahaksikoletif(collectiveaction);
§ Bahwa aksi damai yang dilakukan tanggal 19 Agustus 2019 sebagai
respon terkait adanya tindakan rasisme di Surabaya terhadap
mahasiswaPapua tidakdapatdikatakanse.bagai tindakan insurgensi
ataumelawannegara;
§ Bahwa referendum dibolehkan dalam negara demokrasi melalui
mekanisme yang diatur dalam UU misalnya di Indenesia melalui
persetujuandariMPR;
§ Bahwa isu-isu protes memuat permasalahan hak asasi manusia secara
univesal sehingga sulit dibedakan apalagi ketika berbagai kompnen
masyarakat sipil terlibat. Gerakan akan menjadi makin besar ketika
simpati yang muncul semakin banyak sehingga unsur-unsur yang
termotivasiuntukmelakukan itumenjadibanyak..DalamkasusPapua ini
terjadi hal yang sama dimana ada gerakan-gerakan yang motifnya
menuntutdiskriminasidanjugabanyakmelibatkanelemen-elemen;
§ Ekspresikolektifitucenderungmunculkarenasikapnegarayangrepresif
karena itu isuyangdisampaikan tidak tunggal, adabermacam isu terkait
denganpermasalahanhakasasimanusia;
§ Bahwauntukmemisahkanmanaaspirasiyangmerupakanprotesterhadap
ketidakadilan ataumana yangmerupakan insurgensi atau usaha ke arah
makar menjadi tugas dari penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti
tersebut.
§ Bahwa diseluruh dunia, rasisme selalu menjadi tantangan bagaimana
hubungan anatar masyarakats ecara ras, agama yang sanggat majemuk.
Hubunag harmonis yang saling menghormati,tolerasni, tidak menghina,
tidakmenyakitikarenasecarakodratikitasudahbedasecararasial;
§ Rasisme diidentifikasikan sebagai perasaan negatif, terjadi tidak hanya
orang non Papua terhadap orang Papua tetapi juag sebaliknya . rasisme
dalam psikologi politik didefenisikan sebagai sebuah sikap negatif
terhadapkelompoktertentu,ras,bedaagamadanseterusnyaberkembang
menjadiprasangka;
§ Bahwapersoalanrasismeakanselalumenajdi tantanganterhadapnegara
demokrasi tidak saja Indonesia. Ini menjadi tantangan kita dalam
berbangsa untuk mengembangkan kehidupan kehidupan yang toleransi,
tidakmembeda-bedakansuku,ras,agama.Setiaporangberdirisamasetara
sepangansebagaiwarganegaramemilikihakyangharusdihornati.
Tanggapanterdakwa
BahwaterdakwamenyatakanmenolaksebagiandariketeranganAhli
b. KeteranganAhliYangDiajukanOlehPenasehatHukum/Terdakwa
1) Ahli Politik, Dr.Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc. Lahir di jakarta 8 Juni
1963,Jenis kelamin perempuan. Kewarganegaraan Indonesia. Agama
Kristen.PekerjaanPenelitidandosen,alamatRafflesHillsBlokJ-2Tapos
Bogor, memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai
berikut:
§ Bahwa Terkait dengan buku Papua Road Map yang merupakan karya
Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia(LIPI). BukuPapuaRoadMap yang
diluncurkanpada2009terdiridariduabagianutama:pertama,skemaakar
masalah dalam kaitan dengan konflik Papua yang terdiri dari:4 akar
masalahdi Papua (i)marjinalisasi dandiskriminasi terhadaporang
–17 –
asli Papua; (ii) kegagalan pembangunan Papua; (iii) kekerasan
negaradanpelanggaranHAM; (iv) prodankontra sejarah integrasi
Papua. Empat akar masalah ini dapat dipahami dan diselesaikan secara
parsial,namunadaakarmasalahyangsalingberkorelasi,sepertimasalah
investasi di sektor sumber daya alam di Papua yang berada di wilayah
tanahadatmasyrakattradisionalPapua.Sebagaicontoh,isupembangunan
ekonomi dan kepentingan investasi berhadapan dengan sistim adat yang
masih dipegang teguh oleh masyarakat Papua. Masalah muncul ketika
tuntutanmasyarakatterhadapperusahaan(denganmodalbesar)dianggap
tindakan tidak kooperatif dan menghambat pelaksanaan investasi di
wilayah adat tertentu. Untuk menghadapi tuntutan adat, perusahaan
mengamankan investasinya dengan meminta bantuan aparat keamanan
untukmenghadapimasyarakatadat;
§ Kedua, solusi berdasarkan akar masalah terdiri dari: (i) rekognisi dan
pemberdayaan orang Papua, (ii) membuat grand design atau paradigma
baru pembangunan Papua; (iii) melakukan pengadilan HAM dan
membentuk KKR; (iv) “meluruskan” sejarah Papua melalui kajian
akademik. Untuk mencapai solusi damai bagi Papua, perlu dilakukan
melalui pendekatan dialog untuk mencegah berulangnya kekerasan
terhadapmasyarakatPapua;
§ Bahwa penangkapan dan penahanan tidak dapat menyelesaikan akar
konflik di Papua. Sebagaimana penjelasan mengenai dampak konflik
kekerasan dan akumulasi persoalan di Papua sejak 57 tahun yang lalu,
makaproseshukumyangdijalaniparaterdakwaberpotensimenimbulkan
rasa tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah, khususnya proses
hukum di Indonesia. Yang juga penting dipertimbangkan dalam proses
hukum ini adalah aspek kemanusiaan (bukan sekedar HAM) terutama
mengenai perasaan para ibu Papua yangmelahirkan anak-anak generasi
penerus Papua, namun mereka harus menyaksikan ketidakadilan yang
menimpaanak-anakmereka,tanpabisaberbuatapa-apa;
§ Bahwa yel-yel atau pernyataan Papua merdeka atau referendum
seringkalidisampaikanolehorangPapuadalamaksiataupundalam
forum diskusi sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pendekatan
yangdilakukanolehpemerintahyangdinilaitidakadil;
§ Bahwa aksi yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada tujuan untuk
menggulingkanpemerintahanataumelakukanmakarkarenaaksiitu
merupakanaksi protesdari ketidakadilanyangdialami oleh rakyat
Papuaakibatperlakuanrasisyangmerekaalami;
§ Bahwasimbolbenderabintangkejoradapatdenganmudahditemui
diPapuadalambentukkaos,gelang,atautas;
§ SatupendekatandamaiyangdiusulkanolehLIPIsejaktahun2014adalah
dialog.UntukmembantuPemerintah,TimLIPIdanJaringanDamaiPapua
(JDP) telah membuat kertas kebijakan (policy brief) mengenai langkah
strategis yang perlu dilakukan Pemerintah dalam merealisasikan dialog
bagiPapua.Pada15Agustus2017,PresidenJokoWidodotelahmenunjuk
tiga orang penanggungjawab persiapan dialog sektoral, yaitu: Menko
Polhukam, Kepala Kantor Staf Presiden, dan Koordinator JDP. Namun
sampaisaatini,belumterealisasi.
2) Ahli Kebebasan Berekspresi dan HAM, DR. Herlambang P. Wirataman,
S.H, MA. Lahir Jember, 08 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki.
KewarganegaraanIndonesia. Agama Islam. Alamat PerumBukit Permai
–18 –
Kahuripan Kenon Sari Sumber Sari Surabaya. Pekerjaan Dosen.
Memberikanketerangandipersidanganpadapokoknyasebagaiberikut:
§ Bahwa kebebasan berekspresi sesungguhnya telah diatur rumusannya
dalam konstitusi, yakni pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,
“Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang”.Kebebasandasarinimerupakansalahsatuketentuanhak
asasimanusiatertuasejakIndonesiamerdeka;
§ Bahwa pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
tanggal 18 Agustus 1945, rumusan pasal 28Undang-Undang Dasar yang
dihasilkan dalam Sidang BPUPKI tersebut dibacakan kembali oleh Ketua
Sidang PPKI, Ir. Soekarno, dan akhirnya disahkan. Rumusan pasal inilah
yangtetaputuhdipertahankanhinggaamandemenUndang-UndangDasar
1945 tahun 1999-2002, yakni Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara
Republik IndonesiaTahun1945.Berdasarkanapayangtelahdigagasdan
diperdebatkan mengenai kebebasan berekspresi, baik dalam sidang
BPUPKI maupun penetapannya dalam sidang PPKI, menunjukkan garis
yang sama bahwa kebebasan tersebut ditujukan untuk menentang
kesewenang-wenangankekuasaan(detournementdepouvoiratauabuseof
power) dan sekaligus agar pemerintah lebih bisa
mempertanggungjawabkankebijakannya(stateresponsibility);
§ BahwasemangatkonstitusionalismeIndonesiaharusmengedepankandua
aras bangunan politik hukum konstitusinya, yakni pertama, pembatasan
kekuasaaan agar tidak menggampangkan kesewenang-wenangan, dan
kedua, jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
asasimanusia. Kemajuan pasal-pasal hak asasimanusia dalamkonstitusi
merupakan kecenderungan global di berbagai negara tentang diakuinya
prinsip universalisme hak-hak asasi manusia. Dan, diyakini secara
bertahap akan memperkuat pada kapasitas negara dalam mendorong
peradabanmartabatkemanusiaan;
§ Bahwa kebebasan ekspresijuga diatur secara khusus, baik sebagai hasil
ratifikasiperjanjianinternasional,sebagaimanadisebutkandalamPasal19
ICCPR 1966 yang telah diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005, pula
melaluiduaundang-undangterkait,yakni:
a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang pada pokoknya
mengaturmengenaitatacaramenyampaikanpendapatdimukaumum
yangdiperbolehkan;
b. Undang-undangNomor39Tahun1999tentangHakAsasiManusia(UU
HAM),yangpulamengatursejumlahpasaltentangkebebasanekspresi.
§ Bahwa Pemaknaan pasal 28I ayat (4) UUD negara Republik Indonesia
merujuk pada prinsip universal dan pula menjadi hukum internasional,
mengenai kewajiban-kewajiban negara dalam memikul beban
perlindunganhakasasimanusia,yakni3(tiga)kewajibandasarnya(state
obligations). (1) kewajiban negara untuk menghormati, (2) kewajiban
negarauntukmelindungidan(3)kewajibannegarauntukmemenuhihak
asasimanusia;
§ Bahwakewajibanuntukmenghormati(stateobligationtorespect)berarti
bahwa Negara harus menahan diri dari campur tangan atau membatasi
penikmatan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi (state
obligation to protect) menuntut Negara untuk melindungi individu dan
kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk
–19 –
memenuhi (state obligation to fulfill) berarti bahwa Negara harus
mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi
manusia;
§ Bahwamakar haruslah diartikan dengan ‘serangan’.Bahwa unsur
makaritutidakcukupdenganniatdanperbuatankarenaniatharus
dibuktikan dengan perbuatan atas niat itu. Hal ini yang menjadi
pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
7/PUU-XV/2017. Sehingga dengansangat jelas Mahkamah Konstitusi
memberikan rambu-rambu bagi aparat penegak hukum untuk
mengimplemetasikan pasal-pasal makarsehingga aparat penegak
hukumtidaksewenang-wenangdalammenerapkanpasal-pasalmakar;
§ Bahwa didalam buku II delik Kejahatan Terhadap KeamananNegara dari
pasal 104 KUHP hingga pasal 129 KUHP tidak ada yangmemuat terkait
bendera atau lambang negara sehingga apabila ada dugaan pelanggaran
pidana terkait bendera yakni bendera merah putih maka yang harus
digunakan UU nomor 24 tahun 2009 Bendera, Bahasa dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan sehingga apabila ada pengrusakan atau
penurunan bendera merah putih seperti aksi pada tanggal 29 Agustus
2019 di Kantor Gedung Gubernur Papua maka yang digunakan ada
ketentuan pidana yakni Pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan: “Setiap orang yangmerusak,merobek,menginjak-injak,
membakar, ataumelakukanperbuatan laindenganmaksudmenodai,
menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan
pidanapenjarapaling lama5 (lima) tahunataudendapalingbanyak
Rp.500.000.000,00 (limaratus jutarupiah)”yangmerupakansanksi
pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan
benderanegaraRepublikIndonesia;
§ BahwaUUOtonomiKhusus(OTSUS)Papuatelahmemberikanmemberikan
mandat bagi pemerintah provinsi Papua untukmemiliki lambang daerah
yang merupakan simbol budaya sebagaimana tertuang dalam pasal 2
mengenai Lambang Daerah. Sikap pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah(PP) 77 tahun 2007 untuk melarang adanya lambang daerah
bagi provinsi Papua adalah tindakan yang keliru karena 1). Posisi UU itu
lebihtinggidariPP sehinggamelanggarasas lexsuperiorderogat legi
inferior dan 2). PP bersifat regelling sedangkan untuk pelarangan
seharusnyaBeschikking.AdapunisiPPapalagiaturanpenjelasannyatidak
bolehbertentangandenganisiUU.
§ Bahwa terhadap kerusuhan yang terjadi seharusnya negara jugs
bertanggungjawabdalamhaliniaparatkeamananyangberjaga-jagaharus
juga diminta pertanggungjawabannya, Pelaku kejahatan yang sebenarnya
harusdiungkapsehinggahukumharusberlakuadilbagisiapasaja;
§ Bahwa aksi untuk menuntut perbaikan penegakan hukum dan
perlindunganHAMbukanlahbentukisurgensi.
3) Ahli Rasisme, DR. Benny Giay. Lahir di Paniai, 12 januari 1955, Jenis
kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Kristen.
Pekerjaan Pendeta. Alamat Jalan Makendang Sentani, memberikan
keterangandipersidanganpadapokoknyasebagaiberikut:
§ BahwaBentukpengungkapanrasismebisaverbalatauperbuatanprogram
atau strategi kepada pihak ditujukkan bisa juga bersifat pribadi atau
–20 –
kelompoknyadiuangkapkansecara publik melalui media, melalui
pertunjukkan film, nyanyian atau bisa melalui progran yang diarahkan
secarasistematisdanterusmenerus;
§ Bahwa dampak dari rasisme terhadap para korbannya, bisa secara
psikologis dan social mengalami marginalisasi secara sistimatis tanpa
ampunterlebihapabilaterjadirasisme ini bertahun tahun tanpa
perlawanantanpadukungandankesadarandaridalam.
§ Bahwaartinyakelompokyangkorban rasisme itubisamati secara social
budaya menurut para ahli social Death dimana orang Papua mengalami
social death.Dimana orang Papua sudahmenjadi korban dari pandangan
pandangan rasis yang mematikan tadi beberapa abad jauh sebelum
indonesia sebelum indonesia menduduki Papua awal tahun 1960an.
Pertama : Laporan dari residen Jansen di Ambon yang pernah
mengingatkanpenguasaTernatedanTidore di tahun1950.Dimanapara
kaki SultanTidore da ternateyangpergimengayaudanmenghancurkan
kampungkampungyangmmbakarhutandankemudian,mengangkutanak
anaklakilaki,perempuan,anak,orangtuadanperempuanyangtidakbisa
lari ; yangkemudian semuadingkutkeMaluku,Ternate ,Tidore,dll lalu
dijual sebagai budak disana.Pengalaman kedua dalam laporan seorang
utusan injil Belanda yang diutus dari basisnya di Manokwari pada awal
tahun1900ankeTelukBerau,Fakfak,Kaimana,Onim.DalamLaporanitu
Pdt itu melaporkan tentang pedagangan budak dari Seram dan Goram
pergiBandauntukdipasarkandisanasebagaiBudak.
§ Bahwaapayangterjadipadatanggal16-17Agustuus2019danseterusnya
yaitu gerakan protes Papua. Dalam kata kata Walter Benyamin, pemikir
YahudiyangmatidalampengungsiandariHilterdevineviolenve.Gerakan
mahasiswa Asrama Papua itu bisa membuat Papua Bangkit dan
tersadarkan diri dari ketidurannya yang panjang dalam pangkuan NKRI
yang telah60Tahun lebihmeninabobokannya sejak3mey1963,Bangsa
PapuadijadikanbangsatanpaSejarah/identitas/budayadantanparumah
adatnya ? inilah yang kami dalam study sejarah seringmenyebut divine
violence.
§ Bahwasebenarnyasecaramanusia,gerakanprotesterhadaprasismetadi
yang dilakukan oleh para Mahasiswa dan rakyat Papua adalah wajar
siapapun manusia normal, yang dilahirkan dengan pikiran perasaan,
idealismeyangmembawasejaklahirwatakuntukbertanya,wajarapabila
merekaprotesdantidakterganggumendengarPapuamonyet. Kelompok
atau unsur Papua ini, baik Gereja maupun akademisi, politisi yang
menggangguhalinibiasabiasa.Kelompokitulahyangkamianggapmahluk
mahluksetengahgilaatausakitjiwa;
§ Bahwa artinya tanggapan berupa protes yang dilakukan orang Papua
kalanganmahasiswa,pemudadanmasyarakat inilahyangmasihmemiliki
pandangandanpikirankemanusiaan , yang sisanyaadalahmanusiayang
sudah dibius oleh systim Indonesia melalui bahasa bahasa propaganda
yang sudah campur baur antara rasisme, militerisme dan
pembangunanisme.
§ Bahwa Keputusan vonis terhadap pelaku rasisme di Indonesia yang di
vonis 7 bulan itu hanya memenuhi rasa keadilan mereka yang sedang
memelihara/menjagasystemrasistadiantaralainNKRItadiyangmabuk
rasisme, militerise dan pembangunanisme dan antek anteknya, bukan
bangsaPapuayangsudahdariawaldiposisikansebagaimonyetatauPapua
warga negara kelas dua. Vonis ini hanya menguntungkan kepentingan
–21 –
merekayangberkuasayangsedangmenjagaPapuasupayatetapditerima
posisinyasebagaimonyetdankete.
§ Bahwapenangkapanterhadapparamahasiswa/masyarakatyangmenolak
rasismetanggal29Agustus2019itubisajadicaranegaraatautiminirasis
tadi menjaga supaya wajah Negara tidak terbuka. Ini dilakukan dengan
caramengiripasukandanmelakukanoperasimiliterdiPapua.
§ Bahwa pada intinya proses damai rasisme itu dialihkan ke politik Papua
Merdeka
§ Bahwa setelah melihat putusan pengadilan terhadap pelaku pengucap
ujaran rasisme di Surabaya sebenarnya Indonesia telah mengakui
keapsahantuntutanorangPapua,dalamhalPapuasebagaikorbanrasisme
IndonesiasystemikterhadapPapuadaricaracarapenangananprotesrasis
yang dikendalikan POLRI di Papua, Ahli duga ini terjadi atas dukungan
Presiden Jokowi yang berkunjung ke Papua pasca Rasisme yang
menjanjikanhadiahkepadaKapoldaartinyaNegaramasihlanjuttidakmau
berubah, masih mengandalkan pendekatan tangan besi operasi militer
untukselesaikanmasalahrasismediTanahPapua.
§ BahwaadabeberapacaramenyelesaikanmasalahPapuasecarautuhdan
bermartabat :Pertama, PemerintahRI untuk hentikan rasisme terhadap
Papua.DenganmenggelarDialogyangbermartabatdenganULMWP/KNPB
( unsur Papua yang sedang perjuangkan Kemerdekaan Papua ) dengan
melibatkanPihakketigasebagaimanayangpernahdilakukanolehPresiden
SBYdan JKdengandialogdenganGAMyangdimediasiolehNegarake3.
Mengapa dengan GAM Aceh yang memperjuangkan Aceh mERDEKA -
Jakarta bisa berdialog tetapimengapa dengan ULMWP/KNPB Negara ini
tidak bisa ?Rasisme ? atau masalah Agama. Kedua, menindaklajuti
rekomendasidariLIPIdengannegarasecaraseriuslibatkansemuapihak,
menyelesaikan4AkarmasalahPapuayangdisebutkanolehLIPI.Apasaja4
akarpersoalandirekomendasikanolehLIPImasingmasing:
- DiskriminasiRasialdanmarginalisasiorangPapua;
- Pemerintah IndonesiayanggagalmembangunBidangPendidikandan
Ekonomi;
- PelanggaranHAMPemerintahengganmenghentikanpelanggaranHAM
diPapuadan;
- Perbedaan pandangan antara Jakarta Papua mengenai Kedudukan
IndonesiaatasPapua.
§ Bahwa ahli berpandangan bahwa proses hukum terhadap Terdakwa
Buktar Tabuni dan Terdakwa lain, seharusnya tidak dikenakan pasal
makardandibebaskan,karenamerekabukanpelakumakar,tindakanyang
dilakukanolehmerekayangberdemoitumerupakanhakuntukmelawan
rasismedanketidakbenarandiPapua.
4) Ahli Pidana, DR.Tristam Pascal Moellion, SH, Mh, LLM. Usia 58 tahun,
Laki-laki, Pekerjaan Dosen di Universitas Katolik Prahyangan. Alamat
Cium Buleuit No.94 Bandung 40141. Dibawah janji memberikan
keterangandipersidanganpadapokoknyasebagaiberikut:
§ Persoalan kesalahan penerjemahan aanslag dan aanslag to en feit dalam
WvSNI (Negara Indonesia) ke dalam terjemahan tidak resmi KUHPidana
telahditulisdanditelaahdalamtulisanberjudul:“ProblematikaPengertian
Aanslag-Aanslagtotenfeit:PerbandinganMakardalamKUHP,WvSNIdan
Sr. (Widati Wulandari, Tristam P. Moeliono), jurnal ilmu hukum
–22 –
Padjadjaran, Vol. 4, no. 3, (2017),
http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14932.
Kesalahanpenerjemahan ini (aanslagdanaanslag tot en feit sertamerta
sebagaimakar) dapat dibuktikan denganmenerjemahkan kembali Pasal-
pasalyangmemuatistilahaanslagdanaanslagtotenfeit.
Pasal 87 berbunyi: aanslag tot en feit bestaat, zoodra het voornemen des
dader zich door en begin van uitvoering, in de zin van art. 53, heft
geopenbaard.
Dalam bahasa Indonesia menjadi: upaya melakukan tindak pidana
(attempttocommit/perpetrateacrime)dikatakanada,seketikaniatpelaku
telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pasal53.
Dalamhalinimenjaditidakmasukakal“aanslagtotenfeit”(attempt
to commit a crime) diterjemahkan langsung dengan istilah “makar”
yang dalam bahasa sehari-hari mencakup semua perbuatan yang
bersifatmengkhianatinegara(treasonatauhightreason).
§ Makar(sebagaiistilahumum)bahkandapatdipersamakansebagaisemua
kejahatan yang mengancam keselamatan negara (menggulingkan
pemerintahan yang sah, menganti dasar negara secara inkonsitusional,
kudeta, mengancam nyata dan kebebasan kepala negara/pemerintahan
denganmaksudmenggulingkanpemerintahanyangsah,memisahkandiri
dari negara dengan cara-cara yang inkonstitusional; dll.) Selanjutnya,
berkaitan dengan padanan istilah aanslag. Istilah ini ditemukan dan
digunakan dalam Pasal 104 WvSNI : “de aanslag ondernomen met het
oogmerkomdenkoning,deregerendekoninginofdenregentvanhetleven
ofdevrijheidteberoovenof totregerenongeschikt temakenwordgestraft
metdedoodstrafoflevenslangegevangenisstrafoftijdelijkevantenhoogste
twintig jaren”.Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah:
“serangan yang dimaksud dengan tujuan menghilangkan nyawa atau
merampas kebebasan raja atau ratu atau penggantinya (rgent) atau
membuatnya tidak lagi mampu (melalui serangan itu) melaksanakan
tugas-tugas untuk memerintah diancam dengan pidana mati, pidana
penjaraseumurhidupataupidanasementaraselama-lamanya20tahun.
§ Dalam hal ini istilah aanslag: (onslaught; attact) dapat dipadankan
dengan serangan yang pasti “violent” karena dilakukan dengan
maksud menghilangkan nyata atau merampas kebebasan atau
membuat raja (pimpinan negara) tidak lagi mampu menjalankan
tugas-tugasnya. Maka juga di sini tidak tepat menggunakan istilah
makar sebagai padanan dari kata aanslag. Dalam konteks pasal di
atas lebih tepat digunakan istilah serangan.Di dalam Pasal 94 Sr.
(WvS/KUHP Belanda) diancam dengan pidana melakukan “een aanslag
tegenregeringsvorm”(seranganterhadappemerintahanyangsah).Serupa
dengan WvSNI, pasal ini dan pasal-pasal lain (termasuk aanslag yang
merupakan unsur di dalam pasal-pasal itu) harus dibaca dalam konteks
memberikan perlindungan khusus pada pemerintahan dan negara
(keselamatan negara-pemerintahan). Pasal 94: "de aanslag ondernomen
met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van
troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen wordt
–23 –
gestraftmet levenslangegevangenisstrafof tijdelijkevantenhoogstedertig
jarenofgeldboetevandevijfdecategorie”.Terjemahannyaadalah:serangan
yang dilakukan dengan maksud menghancurkan pemerintahan yang
dibentuk berdasarkan konstitusi (pemerintahan yang sah) atau
meniadakan atau mengubah secara melawan hukum tata urutan
penggantian pengisian kedudukan raja (singasana) dihukum dengan
pidana penjara seumurhidup atau pidana sementara selama-lamanya 30
tahunataudendadarikategorikelima.BerdasarkanketentuanPasal79Sr:
percobaan(poging)melakukantindakpidanatersebut(seranganterhadap
pemerintahan yang sah) dipandang sebagai delik selesai. (poging tot het
plegen van een aanslag tegen regeringsvorm gelijk gesteld met voltooid
delic).Artikel79Sr:"Aanslagtoteen feitbestaat,zodrahetvoornemenvan
dedader zichdoor eenbegin vanuitvoering, inde zin vanartikel45,heeft
geopenbaard".BunyipasalinisamadenganPasal87WvSNIsehinggajuga
dapatditerjemahkankedalambahasaIndonesiadengancarasama:Dalam
bahasa Indonesia menjadi: upaya melakukan tindak pidana (attempt to
commit a crime) dikatakan ada, seketika niat pelaku telah diwujudkan
dalampermulaanpelaksanaansebagaimanadimaksudpasal45”.<Teksten
Commentaar Strafrecht, Kluwer: gp, lemma Artikel 79, paragraaf
2>.Aanslag sebagai serangan dalam rumusan delik-delik yang ada jelas
dilakukandenganmaksud(ondernomenmethetoogmerk;committedwith
the intention): (a) menghilangkannyawaataumerampaskebebasanatau
membuat tidak mampu kepala negara/pemerintahan menjalankan
tugasnya.Serupadenganseranganyangditujukanpadaperwakilannegara
asing atau orang-orang tertentu yang dilindungi dalam hukum
internasionalmenjalankan tugasnya.; (b)menggganti pemerintahan yang
sah secara inkonstitusional (melawan hukum) dan (c) memisahkan diri
atau menempatkan sebagian atau seluruh wilayah negara ke bawah
kekuasaan asing (juga dengan cara-cara yang melawan hukum atau
inkonstitusional). Tidak disebutkan atau ada keterangan tentang apakah
serangan tersebut harus violent atau harus melibatkan kekerasan fisik.
Hanya ada indikasi (dengan membaca rumusan delik) bahwa serangan
tersebutdilakukandenganmaksud (oogmerk) (a)menghilangkannyawa;
(b) merampas kebebasan; (c) membuat tidak mampu atau dalam hal
dilakukan dengan maksud memisahkan diri harus dilakukan dengan
melawanhukumatauinkonstitusional.Istilahaanslag(attack/serangan)
danaanslagtotenfeit (attempttocommitacrime/upayamelakukan
tindak pidana) yang muncul dan dituliskan secara tegas dalam
rumusan delik-delik (sebagai kejahatan terhadap keselamatan
negara) jelas keliru, salah dan menyesatkan bila diterjemahkan
langsung dengan kata makar. Ini dikatakan dengan memperhatikan
asas legalitas dalam hukum pidana yang memajukan kepastian hukum:
perbuatanapayangseharusnyadinyatakanterlarangdandiancamdengan
pidana. Istilah makar mencakup pengertian yang lebih luas dan
mengindikasikan semua perbuatan yang dikategorikan sebagai
pengkhianatan(treason)atauancamanterhadapkeselamatannegaraatau
dalambahasalebihsederhanakeberlangsungannegaradanpemerintahan
yangsah.
§ BahwaArtirerefendum,secaragramatikalatauleksikal:
Referendum ; noun [ C ] / us: ref•əˈren•dəm/ plural referendums or
referend/us:ref•əˈren•də/:avoteinwhichallthepeopleinacountryoran
–24 –
area decide on an important
questionhttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/referendum.
Dipersamakan juga dengan plebicite: a vote by the people of an entire
country or district to decide on some issue, such as choice of a ruler or
government,option for independenceorannexationbyanotherpower,ora
questionofnationalpolicy.https://www.britannica.com/topic/plebiscite.
Dengan demikian, referendum secara singkat merujuk pada
mekanisme atau proses bertanya langsung pada rakyat pemilih
pandangan mereka tentang sesuatu hal yang dianggap negara
menyangkuthajat hiduporangbanyak.Pengalaman Indonesiadengan
referendum adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan referendum
(penentuan pendapat rakyat/pepera) untuk meminta pandangan dan
putusan rakyat Papua Barat (1969 sebagai implementasi Perjanjian New
York; 1962):b. Pelaksanaan referendum Timor Timur (1999) sebagai
implementasi Agreement between the Republic of Indonesia and the
Portuguese Republic on the Question of East Timor (1999). Keduanya
diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB).ContohreferendumyangdilaksanakandiluarpengawasanPBBialah
referendum bangsa Kurdi yang menyatakan memisahkan diri dari Irak,
2017 atau referendum rakyat Catalonia yang menyatakan merdeka dari
Spanyol,2017.Konstitusionalitasreferendumtersebutdipertanyakanoleh
negaraindukdanmasihdiperdebatkanolehmasyarakatinternasional.
3. BUKTISURAT
a. BuktiSuratJPU
DalampersidanganiniSdr.JPUtidakmengajukanbuktisurat.
b. BuktiSuratPH
v BuktiSuratyangdiajukanPenasehatHukumTerdakwa:
§ Bukti T1. Bukti surat tentang pembelahan rasisme yang menerangkan
tentang akar persoalan yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur serta aksi
RasismeyangterjadidiPapuapadatanggal15Agustussampaidengan29
Agustus2019;
§ BuktiT2BuktisuratCoverPapuaRoadMapdanBookletPapuaRoadMap
menerangkantentangpetadansumberkonflikdiPapuayangditulispada
tahun2009;
§ BuktiT3BuktisurattentangKeteranganAksiDemoRasismepadatanggal
19Agustusdan29Agustus2019diKotaJayapura,Papua;
§ Bukti T4 Bukti Video 1 (pertama) menerangkan tentang aksi rasisme di
KotaJayapurapadatanggal19Agustus2019berjalandamaitanpaadanya
anarkisyangdilakukanolehMahasiswadanMasyarakatsipilPapua;
§ Bukti T5 Bukti Video 2 (dua) menerangkan tentang aksis rasisme pada
tanggal19Agustus2019yangdilakukanolehMahasiswayang tergabung
dalamBEMdanCipayungdiKotaJayapura,Papua;
§ Bukti T6 Bukti Video 3 (Ketiga) menerangkan tentang duduk persoalan
yangterjadidiJawaTimur,KotaSurabayaterhadapmahasiswaPapua;
§ BuktiT7BuktiPutusanMakarNomor:69/Pid.B/2001/PN.JPR,tentang2
TerdakwaAnPdt.HermanAwom,S.ThdanThahaMAlhamidtidakdapat
diJatuhihukumanpidana;
–25 –
§ Bukti T8 BuktiPutusanMakarNomor:45/Pid.B/2009/PN Nbetentang 15
TerdakwadiPengadilanNegeriNabireyangdiVonisBebas.
4. PETUNJUK
§ Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa petunjuk
adalahperbuatan,kejadianataukeadaanyangkarenapersesuaiannyabaikantara
yangsatudenganyanglainmaupundengantindakpidanaitusendirimenandakan
bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk
hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi,surat dan keterangan
terdakwa(Pasal188Ayat(2)KUHAP);
§ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,ahli dan keteranga terdakwa serta
barangbuktiyangdiajukandandiperlihatkandipersidangan,bilamanadikaitkan
satu dengan lainnya tidak bersesuaian sebagai suatu fakta, JPU memaksakan
untukmenghubung-hubungankansatudenganyang lainpadahalsalingterpisah,
bukan rangkaian tindakan yang didasari oleh satu niat serta tidak memiliki
hubunganyangdapatdipertanggunjawabkansecarahukumsebagaisuatutindak
pidanamakar.
5. KETERANGANTERDAKWAHENGKYHILAPOKAliasFRENGKIHILAPOK
§ Bahwa saya pertama dari sentanimenuju daerah Bucen 2 Entrop sesampai di
Bucen2EntropsayamenunggumassaaksidariExpo;
§ BahwasayasendiriberadadiBUCEN2Entrop,;
§ BahwasaattibadanselamaberadadiBUCEN2Entrop,sayahanyaduduk-duduk
sambilmenunggumassaaksidariAbepura;
§ Bahwa selain saya ada beberapa orang lain juga yang datang untukmenunggu
massayangdariAbepura;
§ BahwasayadiBucen2EntroptepatnyadipertigaanCamatyangjalannyamemuju
Jayapura;
§ Bahwasayamenunggudarijam10.00WITsampai12.00WIT;
§ Bahwa setelah jam 13.00WITmassa datang, saya langsung bergabung dengan
massaaksiyangdariAbepura;
§ Bahwasayamengikutimassaaksigelombangkeduayangmenggunakanmotor;
§ BahwamassaaksigelombangkeduatibadiKantorGubernurjam13.00WIT;
§ Bahwa massa aksi gelombang kedua kami tiba di Kantor Gubernur saya tidak
melihatBintangKejora;
§ Bahwasaataksigelombangkeduatiba,sudahadamassaaksiyangsudahberada
lebihdulu;
§ BahwaPakGubernurmenerimamasaaksisekitarjam15.00WIT;
§ BahwasayapulangsesudahaspirasidiserahkankepadaPakGubernur;
§ Bahwa saya pulang sebelum Pak Gubernur bicara karena lampu motor saya
putus;
§ Bahwasaatsayapulangsendirimenggunakanmotor;
§ Bahwasayapulangkearahsentani;
§ BahwapadasaatsayadatangdiKantordanselamadikantorGubernursayatidak
melihatbenderraBintangKejora;
§ Bahwasewaktusayapulangsepanjangjalansudahgelap;
§ Bahwa aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 dilakukan untuk menolak rasisme
yangterjadidiSurabaya;
§ Bahwa saya berada aksi tanggal 19 Agustus 2019 tidak terjadi kebakaran dan
tidakterjadijarahan
–26 –
§ Bahwakami lakukan pertemuan tanggal26Agustus2019untukmelaksanakan
aksi tanggal 29 Agustus 2019 karena belum adanya tindaklanjut dari demo
tanggal19Agustus2019;
§ Bahwakamimelakukanpertemuanllanjutanpadatanggal28Agustus2019untuk
membicarakan persiapan demo tanggal 29 Agustus 2019 yang akan dilakukan
secaradamai;
§ BahwasayamencabutketeranganBAPnomor16;
§ Bahwa sayamelihat untuk BAP nomor 13 dan nomor 14 sudah saya klarifikasi
saatpemeriksaandiPoldaKalimantannamuntidakadadirefisisehinggatadisaya
klarifikasi;
§ Bahwa dari kantor Gubernur ke sentani saya tidak singah-singah dan langsung
pulang;
§ Bahwasayaikutaksidemotanggal29Agustus2019;
§ Bahwa aksi demo tanggal 29 Agustus 2019 karena titik kumpulnya di Kampus
USTJjadisayajugaberadadititikkumpul;
§ BahwasaatkamikeluardarititikkumpulKampusUSTJsekitarjam11.00WIT;
§ BahwamassaaksikeluardariKampusUSTJmenujukelingkaranAbepura;
§ Bahwa untuk ikut demo tanggal 29 Agustus 2019 saya tidak ikut ke Kantor
Gubernur;
§ BahwasaatmassaaksidemoberadadilingkaranAbepurasayaberdiridiKantor
PosAbepura;
§ Bahwa saya tidak ikut ke Kantor Gubernur Papua, saya kembali di Dinas
KesehatanPropinsiPapua;
§ Bahwamassa aksi dariUSTJ ke lingkaranAbepura Polisi sempatmengeluarkan
gasairmatasebanyak2kalisehinggamassaaksiberontak;
§ Bahwa saya mengikuti massa aksi dari USTJ sampai sampai Dinas Kesehatan
PropinsiPapua,sayatidakmelihatBenderaBintangKejoradibawah;
§ BahwasayatidakmemegangBenderaBintangKejora;
§ BahwasayatidakpernahmelihatBenderaMerahPutihdirusak;
§ Bahwa saya tidakmelakukan orasi baik diUSTJ dan disepanjang jalan keDinas
KesehatanPropinsiPapua;
§ Bahwasayatidakmelihatorangmembakar;
§ Bahwa saya ditangkap di Padang Bulan I saat sayamengantarkan Ade Irwanus
untuk pulang ke rumah, kami ditodongpistoldanmata kami ditutup kemudian
kamidibawahkemobillangsungmenujukeBrimop;
§ Bahwasayadapatpukul4kalidipipidandibelakang;
§ Bahwamerekapukuldengantangan;
§ Bahwa surat penangkapan saya ditunjukan setelah mereka katakan hendak
menghubungiPenasehatHukum;
6. BARANGBUKTI:
Barangbuktiyangdiajukandipersidangan:
§ 1(Satu)unitLaptopmerkHP+Cash;
§ 1(Satu)buahHPSamsungJ7;
§ 1(satu)buahFlashhitamdisk18GB.DirampasUntukDimusnahkan;
§ 1 (satu) rangkapsuratbadanEksekutifMahasiswaPerguruan tinggiNegeridan
SwastasekotaJayapura.PresRealesemenolakRasismedanmenuntutpenentuan
nasibsendiribagibangsaPapuatanggal31Agustus2019;
§ 1(satu)RangkapsuratLEMBARANSUSUNANKRONOLOGISAKSIJILIDIDANJILID
IIDENGANAGENDAKATAMONYETDALAMHALINIPENGHINAANLEBIHKHUSUS
KE ORANG PAPUA PADA TAHUN 2019 (3 Lembar). Terlampir dalam berkas
Perkara;
–27 –
§ 7(tujuh)UnitKomputerLenovo;
§ 1(satu)UnitKomputerAsus;
§ 1(satu)UnitKomputerSamsung;
§ 1(satu)UnitKomputerAcer;
§ 2(dua)UnitKomputerHP;
§ 2(dua)UnitKomputerDell;
§ 2(dua)UnitPrinterHpLaserjetP1102;
§ 2(dua)UnitPrinterCanonPixma;
§ 1(satu)UnitPrinterEpson;
§ 2(dua)buahKeyboardAcer.
§ 1(satu)buahKeyboardLogitech.
§ 1(satu)buahKeyboardAsus;
§ 7(tujuh)buahKeyboardLenovo;
§ 2(dua)unitCpuDell;
§ 8(delapan)buahMouseLenovo;
§ 1(satu)buahMouseHP;
§ 2(dua)buahMouseAcer;
§ 1(satu)buahMouseLogitech;
§ 1(satu)buahMouseVotre;
§ 1(satu)buahChargerLaptopHipro;
§ 2(dua)buahChargerLaptopAsus;
§ 1(satu)buahChargerLaptopHP;
§ 4(empat)buahChargerKomputerLenovo;
§ 2(dua)buahKabelPowerKomputer;
§ 2(dua)buahKabelDataKomputer;
§ 5(lima)buahKabelPrinter;
§ 2(dua)buahKabelRoll;
§ 1(satu)buahTapeCompoPolytron;
§ 1(satu)buahSetelanSuaraMicBehringerUphorioUmc22;
§ 1(satu)buahAmplifierUHF;
§ 1(satu)buahDigitalVideoRecorderAhd;
§ 1(satu)buahWirelessInRouterWifiAsus;
§ 1(satu)buahWifiZte;
§ 1(satu)buahTerminalWifi3com;
§ 1(satu)buahMemoryCPU;
§ 1(satu)buahMicDudukAnysong;
§ 1(satu)buahChargerBatteryNikon;
§ 1(satu)buahMicMegaphone;
§ 2(dua)buahKalkulatorCasio;
§ 1(satu)buahKameraCCTVHikvision;
§ 1(satu)buahBukuKerja2018Prov.Papua;
§ 1(satu)buahSpeakerBluetoothKecil;
§ 2(dua)RollKainWarnaCokelatKorpri;
§ 27(duapuluhtujuh)buahIkatPinggangKecilKorpri;
§ 1(satu)buahKabelLampuHias;
§ 1(satu)buahKabelLampuHiasSalib;
§ 11(sebelas)bauhTas;
§ 1(satu)unitSepedaMotorHonda;
§ 1(satu)buahKunciRing;
§ 1(satu)buahRangkaianGantunganKunci;
§ 1(satu)buahObengPlat;
§ 1(satu)buahParang/Pisau;
–28 –
§ 2(dua)buahTombakKayuPanjang;
§ 4(empat)buahBusur;
§ 36(tigapuluhenam)buahAnakPanah;
§ 47(empatpuluhtujuh)buahBatu;
§ 58(limapuluhdelapan)buahBesi+Pipa;
§ 47(empatpuluhtujuh)buahKetapel;
§ 6(enam)buahPecahanKaca;
§ 5(lima)batangPotonganKayu.
Bahwa terdakwa tidak pernah ditunjukan Barang Bukti tersebut oleh JPU selama
prosespersidanganolehkarenanyaBarangBuktitersebuttidakpatutdiakuisebagai
milikterdakwa.
V. ANALISAFAKTAPERSIDANGAN
MajelisHakimyangterhormat,
JaksaPenuntutUmumyangkamihormati,
Hadirinsidangsekalianyangberbahagia.
Menurut Subekti menerangkan bahwa “Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”.1 M. Yahya
Harahap Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman
tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang
didakwakanpadaterdakwa.Pembuktianjugamerupakanketentuanyangmengaturalat-alat
buktiyangdibenarkanundang-undangyangbolehdipergunakanhakimuntukmembuktikan
kesalahanyangdidakwakan.Persidanganpengadilan tidakboleh sesukahatidan semena-
mena membuktikan kesalahan terdakwa.2 Sedangkan menurut Darwan Prinst yang
dimaksud dengan pembuktian, adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana
telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus
mempertanggung-jawabkannya.3Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang ada
hubunganya dengan suatu tindak pidana, guna menambah keyakinan bagi hakim atas
kebenaranadanyasuatutindakpidanayangtelahdilakukanolehterdakwa.Adapunalat-alat
buktiyangsahmenurutPasal184ayat(1)KUHAPadalahsebagaiberikut:
1) Keterangansaksi;
2) Keteranganahli;
3) Surat;
4) Petunjuk;dan
5) Keteranganterdakwa.
BahwauntukmembuktikanapakahTerdakwa terbuktibersalahmelakukanTindakPidana
sebagaimana dalam Surat Tuntutan Sdr. JPUmelanggarDakwaanKesatu yakni Pasal 106
KUHPJo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPmaka haruslah berdasarkan alat bukti yang cukup
yakni berupa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dari fakta-fakta
persidanganyangterungkap,dapatdianalisasebagaiberikut:
a. MAHASISWAPAPUASURABAYAMENJADIKORBANTINDAKANRASIS
1Subekti.2001.HukumPembuktian.Jakarta:PradnyaParamita.Hal.1.2M.YahyaHarahap. 2002. PembahasanPermasalahandanPenerapanKUHAP: Pemerikasaan Sidang
Pengadilan,Banding,Kasasi,danPeninjauanKembali:EdisiKedua.Jakarta:SinarGrafika.Hal.273.3DarwanPrinst.1998.HukumAcaraPidanaDalamPraktik.Jakarta:Djambatan.Hal.133.
–29 –
§ BahwaDemonstrasiAntiRasismetanggal19Agustus2019dan29Agustus2019yang
terjadidiJayapuratidakterlepasdarikaitannyadengankejadianyangterjaditanggal
16Agustus2019diSurabayayaitusaatkejadianpengempunganAsramaMahasiswa
PapuaolehbeberapamasadariOrganisasiMasyarakat(Ormas),oknumPerwiraTNI-
AD,selainituSatpolPP,aparatKepolisiansetempatyangberadaditempatkejadian
perkara takberbuatapa-apa.Beberapamasa dariormaskemudianmemakidengan
kata-kata rasis “Monyet, Babi, Anjing, dan Kera” ada juga yangmengatakan “Kamu
jangan keluar, saya tunggu kamu. Saat itu juga jumlah ormas-ormas reaksioner
bertambahbanyak.KemudianmendobrakpintudepanAsramaMahasiswaPapuadan
melempari batu hingga mengakibatkan kaca asrama pecah, sehingga Mahasiswa
PapuayangberadadidalamAsramaterkurungdiruangAulaAsrama;
§ Bahwa tindakan rasis tersebut berlanjut di tanggal 17 Agustus 2019 yaitu saat
sekelompok Ormas reaksioner mendatangi Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya
danmeneriakan yel-yel “Usir usir usir Papua, Usir Papua sekarang juga. Selain itu
Kata-kataRasis(Monyet,Anjing,Babi)punmasihditeriaki;
§ Bahwa Mahasiswa Papua di Surabaya adalah korban dari tindakan rasisme yang
terjadi di Surabaya yang dilakukan oleh Ormas, oknum Perwira TNI-AD, selain itu
Satpol PP dan aparat Kepolisian setempat juga turutmenjadi bagian dari tindakan
rasistersebutkarenamembiarkantindakanrasismetersebut;
§ Bahwa akibat dari tindakan rasismedi Surabaya tersebutmembuatmarah seluruh
masyarakatPapua;
b. DEMONSTRASITANGGAL19AGUSTUS2019DAN29AGUSTUS2019DIFASILITASI
OLEHBEMSEJAYAPURABUKANOLEHULMWP,KNPB,AMPDANLAIN-LAIN
§ Bahwaberdasarkanketerangansaksi-saksiyangdihadirkanJaksaPenuntutUmumdi
dalam persidangan tidak ada satu pun keterangan saksi yang mengatakan adanya
keterlibatan ULMWP, KNPB, AMP dan lain-lain dalam Demonstrasi tanggal 19
Agustus2019dan29Agustus2019;
§ Bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankan atas nama YANTUS ELOPERE
memberikan keterangan di dalam persidangan menegaskan Demonstrasi yang
dilakukan tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 selain dari BEM, ada
Cipayung,GMKI,HMIdengan tujuanmenolak rasismeyangadadi Surabaya,hal ini
sesuaijugadenganketerangansaksimeringankanatasnamaLAURENZIUSKADEPA
menerangkan sepengelihatan saksi aksi ini dilakukan oleh Mahasiswa BEM se
JayapuradanOrganisasiCipayungsertaadanyamasyarakatsipilyangikuthadirdan
menyuarakanaspirasidihariitu;
§ Bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan
terkait adanya keterlibatan ULMWP, KNPB, AMP, dan lain-lain dalam demonstrasi
tanggal19Agustus2019dan29Agustus2019;
c. DEMONTRASI19AGUSTUS2019DAN29AGUSTUS2019ADALAHDEMONSTRASI
MENOLAKTINDAKANRASISMEYANGDIJAMINDALAMUUNOMOR40TAHUN2008
Bahwa demonstrasi yang dilakukan pada 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019
merupakan bagian dari sikap mahasiswa Se-Jayapura bersama seluruh masyarakat
Papuamenolak tindakan rasisme sebagaimana yang diatur dalamPasal 9dan 10 UU
Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang
berbunyi:
–30 –
Pasal9
“SetiapwargaNegaraberhakmemperolehperlakuanyangsamauntukmendapatkanhak-
hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan,tanpapembedaanrasdanetnis”.
Pasal10
“SetiapwargaNegarawajib :membantumencegah terjadinyadiskriminasi rasdanetnis;
dan memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang
berwenangjikamengetahuiterjadinyadiskriminasirasdanetnis;
d. TERDAKWA TIDAK PERNAH ORASI DAN MENERIAKI YEL-YEL SELAMA AKSI
DEMOSTRASIMENOLAKTINDAKANRASISME
§ Bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam
persidanganpadapokoknyamenerangkantidakpernahmelihatTerdakwameneriaki
yel-yelPapuaMerdeka;
§ Bahwadarisaksi-saksiyangdihadirkanolehPenasehatHukumdalamketerangannya
yaitu:
Saksi a.n YANTUS ELOPERE, hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman
sesama mahasiswa dan terdakwa adalah mahasiswa USTJ anggota BEM bagian
Sumber Daya Manusia dan selama aksi saksi tidak perna melihat Terdakwa
melakukanorasidanbahkanmeneriakiyel-yelsertapadasaataksitersebutterdakwa
bertugas sebagai dokumentasi, tugasnyamelakukan dokumentasi, sedangkanSaksi
a.n LAURENZIUS KADEPAmenerangkan pada saat saksi ikut aksi dan juga saat
berada di kantor Gubernur bersama dengan massa aksi tidak pernah melihat
terdakwa.
§ Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di dalam persidangan, maka dengan
demikianmenjadijelasbahwaterdakwatidakmelakukanorasidanmeneriakiyel-yel
selamaaksidemonstrasimenentangtindakanrasisme;
e. JPU TIDAK MENGHADIRKAN AHLI PIDANA UNTUK MENJELASKAN UNSUR-UNSUR
PASALMAKARDANUNSUR-UNSURPASALPENYERTAAN
§ Bahwa Keterangan ahli berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 28 KUHAP adalah
keteranganyangdiberikanoleh seorangyangmemilikikeahliankhusus tentanghal
yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaansuatuperkara;
§ BahwadalampersidanganuntukmembuktikandakwaannyasaudaraJPUsamasekali
tidak menghadirkan saksi ahli pidana namun hanya menghadirkan 3 (tiga) orang
SaksiAhliantara lainAhliBahasa,AhliPsikologiSosialPolitikdanAhliHukumTata
Negara;
§ Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa secara
keilmuanyangberkompetensiuntukmenjelaskanapakahperbuatanterdakwatelah
memenuhiunsur-unsurpidanasehinggaterdakwadapatmempertanggungjawabkan
perbuatannya secara hukum sebagaimana yang di Tuntut oleh saudara JPU dalam
Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah Ahli
Pidana,namunsaudaraJaksaPenuntutUmummemakaiketeranganAhliPidanayang
tidak perna hadir untuk memberikan keterangan dan keterangan dari ahli Pidana
tersebut haya dianggap dibacakan dan kami selaku Penasehat Hukum/Terdakwa
telah menolak, sehingga terhadap keterangan AHLI Pidana tersebut patutlah
dikesampingkandanditolaksertabukanmerupakanalatbuktiyangsah.
–31 –
f. TINDAKPIDANAMAKARTIDAKTERBUKTI
§ Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan penegasan dalamPasal 1 angka 27KUHAP,
yakni Keterangan yang saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri; alami sendiri
mengenaisuatuperistiwapidana.Selainitu,untukmenentukankebenaranmateril
yang sesungguhnya, maka harus diperhatikan Pasal 185 Ayat 6 KUHAP
“persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;persesuaian
saksi dengan alat bukti lainnya; alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk
memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan serta segala
sesuatuyangpadaumumnyadapatmempengaruhidapattidaknyaketerangan
itudipercaya.”
§ BahwaberdasarkanPasal1angka27KUHAPdanPasal185Ayat6KUHAPdapatdi
analisa sebagai berikut: Keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU bukan saksi”
yakni : ABRAHAM STEVI SOUMILENA, MUHAMMAD ALI dan AGUS KOSSAY,
dimana terdapat 3 (tiga) orang saksi yang dapat dikategorikan sebagai saksi yang
bukansaksiatausaksiyangtidakmelihat,mendengardanmengalamisendiri.Bahwa
saksi-saksi ini bukan merupakan saksi (testemonium de auditu). Saksi ini
merupakan saksi yang dapat dikategorikan mendengar dari orang lain. Dengan
demikian keterangan SaksiABRAHAM STEVI SOUMILENA,MUHAMMADALI dan
AGUSKOSSAYpatutlahdisampingkandanditolakkarenatidakbernilaisebagaialat
buktiyangsah.
§ Bahwa aksi menolak rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa tidak
membawa bendera Bintang Kejora serta tidak ada orang yang memegang bendera
bintang kejora dan sepanjang perjalananmenuju kantor Gubernur Terdakwa tidak
pernahmerusakbenderamerahputihataudarimassaaksi tidakadayangmerusak
benderaMerahPutih.Terdakwajugatidakmelihatadapembakarandanpengrusakan
selamamassaaksiberjalanmenujukantorGubernurdandisekitarkantorGubernur
pada aksi tanggal 19 Agustus 2019. Selama di Kantor Gubernur juga tidak pernah
BenderaMerahputihditurunkandankemudianmenaikanBenderaBintangKejora.
§ Bahwa selama aksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa
benderaBintangKejorasepanjangaksi,siapayangmenurunkanbenderaMerahputih
dan kemudian menaikan bendera bintang kejora di Kantor Gubernur dan yang
merusak Bendera Merah Putih karena Terdakwa mengikuti aksi hanya sampai di
KantorDinasKesehatanPropinsiPapua
§ Bahwasanksiatauancamanhukumterkaitpenurunanbenderamerahputihharuslah
menggunakanUndangUndangNomor24tahun2009tentangBendera,Bahasadan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dimana pada Pasal 66 ada ketentuan
pidananya. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh JPU
yakniMUHAMMADRULIYANDI, S.H.M.HAhli HukumTata Negaradan Ahli dari
terdakwa yakni DR. HERLAMBANG WIRATRAMAN S.H, MA Ahli HAM dan
KebebasanBerekspresi.
g. TERDAKWAKORBANKRIMINALISASIPASALMAKAR
§ Bahwafaktapersidanganyangdidapatdariketerangansaksi-saksimaupunahliyang
di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi maupun ahli
yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum di dalam persidangan tidak ada satu pun
keterangansaksi-saksidanahlitersebutyangmengatakandalampersidanganbahwa
perbuatanyangterdakwa lakukandalamaksidemonstrasipadatanggal19Agustus
dan29Agustusmerupakanperbuatanmakar;
§ Bahwafaktapersidanganyangdidapatdariketerangansaksi-saksimaupunahliyang
di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi maupun ahli
yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum di dalam persidangan adalah untuk
memperjelas mengenai keberadaan terdakwa saat ikut dalam aksi demonstrasi
–32 –
tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 bukanlah bertujuan untuk makar
melainkan untuk penyampaian aspirasimaupunpernyataan sikap sekaligus bentuk
solidaritas terkait tindakan rasis yang dialami Mahasiswa Papua di Asrama
MahasiswaPapuadiSurabaya;
§ Bahwafaktapersidanganyangdidapatdariketerangansaksi-saksimaupunahliyang
di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum faktanya tidak mampu membuktikan
tuduhannya terkait perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan oleh
JaksaPenuntutUmumdalamdakwaannya;
§ BerdasarkanhaltersebutmakadapatdisimpulkanbahwaPasalyangdikenakanpada
terdakwa adalah tidak tepat dan merupakan bagian dari kriminalisasi terkait
PenerapanPasalMakarterhadapterdakwa;
VI. ANALISATUNTUTAN
BerdasarkansurattuntutanyangdibuatdandibacakanolehsaudaraJPUdalampersidangan
padatanggal2Juni2020secaragarisbesarditemukanbeberapapelanggarandalamteknis
perumusan surat tuntutan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, sebagai
berikut:
1. JPU Dalam Menyusun Tuntutan Mengutip BAP Dan Mengabaikan Fakta
Persidangan
§ Bahwa dalam persidangan saudara JPU tidak perna menghadirkan Ahli Pidana
Prof.Dr.EdwardOmarSharifHiariej,S.H.,M.Humuntukdidengarketerangannya
namun dalam surat tuntutan saudara JPU memasukan keterangan Ahli Pidana
Prof.Dr.EdwardOmarSharifHiariej,S.H.,M.Humpadahalaman15–halaman28;
§ Bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang
suatuperkarapidanagunakepentinganpemeriksaansebagaimanaPasal1angka
28,UUNomor8Tahun1981;
§ Bahwa dengan menyebutkan “surat permohonan dari Direktur Reserse
KriminalUmumPoldaPapuaNomor :B//IX/Res.1.24/2019/DitReskrimum,
tanggal 16 September 2019, dan atas permintaan tersebut ahli ditugaskan
olehDekanFakultasHukumuntukmemberikanketerangan”padahalaman39
dan “Berkas Perkara Penyidik Polisi Nomor :
B/105/IX/RES.1.24/2019/Ditreskrimum, tanggal 09 September 2019” pada
halaman 59 secara langsung menunjukan fakta bahwa saudara JPU mengutip
keteranganAhliPidanaProf.Dr.EdwardOmarSharifHiariej,S.H.,M.Humdalam
surat tuntutan pada halaman15 – halaman28 bersumber dariBAPKeterangan
AhlididepanpenyidikPoldaPapuabukandarifaktapersidangan;
§ Bahwa dalam surat tuntutan saudara JPU menyebutkan keterangan saksi
DOLVIUSHISAGE sebagaimana terlihal pada halaman 17 – halaman 20 namun
sayangnya saudara JPU tidak perna menghadirkan DOLVIUS HISAGE sebagai
saksididepanpersidanganuntukketerangannyasebagaisaksi;
§ BahwaKeterangansaksisebagaialatbuktiialahapayangsaksinyatakandisidang
pengadilansebagaimanadiaturpadapasal185ayat(1),UUNomor8Tahun1981;
§ Bahwa berdasarkan pada keterangan diatas membuktikan bahwa saudara JPU
dalammenyusunTuntutanterkesanmengarangbebasbahkankembalimengutip
keteranganahlipidanadalamBAPdanmengabaikanfaktapersidangan.
2. JPU Dalam Menyusun Tuntutan Tidak Memasukan Keterangan Saksi Dan
KeteranganAhliYangDiajukanOlehPenasehatHukumDiDalamPersidangan
–33 –
§ BahwaKeterangansaksisebagaialatbuktiialahapayangsaksinyatakandisidang
pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Sedangkan
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan
sebagaimanadiaturpadaPasal186KUHAP.JikamelihatketentuanPasal185ayat
(1)danPasal186KUHAP,makaberdasarkanfakta-faktadalampersidanganJPU
telah menghadirkan saksi-saksi memberatkan dan ahli Bahasa, Ahli Psikologi
SosialPolitik,AhliHukumTataNegaradanAhliPidana.Sementaraitu,Penasehat
Hukumdalampersidanganjugatelahmenghadirkansaksi-saksimeringankandan
Ahli Pidana, Ahli Politik, Ahli Kebebasan Berekspresi dan Ahli Rasis Terhadap
Papua;
§ Bahwa dalam Surat Tuntutan JPU kepada terdakwa HENGKI HILAPOK alias
FRENGKIHILAPOKhanyamemasukanketerangansaksidanahliyangdihadirkan
olehJPUdantidakmemuatketerangansaksidanahliyangdihadirkanpenasehat
hukumpadahal saksidanahli yangdihadirkanoleh terdakwa telahmenyatakan
keterangannya dihadapan persidangan maka patutlah terhadap keterangan
tersebutdianggapsebagaialatbuktiyangsah;
§ Bahwa pada prinsipnya dalam Surat tuntutan (requisitoir) mencantumkan
beberapa hal seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, baik
berupa penghukuman atau pembebasan haruslah disusun berdasarkan
pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa yang terungkap
dalampersidangansebagaisuatufakta.
§ Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah dapat disimpulkan JPU DALAM
MENYUSUN TUNTUTAN TIDAK MEMASUKAN KETERANGAN SAKSI DAN
KETERANGANAHLIYANGDIAJUKANOLEHPENASEHATHUKUMDIDALAM
PERSIDANGAN.
3. JPU Menyimpulkan Terpenuhinya Dakwaan Kesatu Hanya Berdasarkan
KeteranganAhliBahasa,AhliPsikologiSosialPolitikdanAhliHTN
§ Bahwa menurut keterangan ahli Bahasa, pengertian kata makar dimaksudkan
sebagai satu aksi pemikiran, tindakan dan/atau perbuatan, baik dalam bentuk
kata-kata dan kalimat, maupun berbagai aktivitas lainnya, yang dianggap atau
dinilaibertentangandenganhukum.Pengertianmakarjikalebihdisederhanakan
adalahpikiran,ucapan, tindakandan/atauperbuatanyangmelawanhukumdan
merongrongkekuasaanresmipemerintahtertentu;
§ Bahwamenurut ahli Hukum Tata Negara, dalam perkembangan perspektif best
practicepraktik hukum tata negara di Indonesiamakar dapat diartikan sebagai
sikap perlawanan terhadap keadaan sistem fundamental yang diatur dalam
konstitusi (inhet staatsrecht is een contitutiede grondslag van een staat) dalam
suatu negara dengan cara berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan
sistem;
§ Bahwa menurut ahli psikologi politik, untuk memisahkan mana aspirasi yang
merupakanprotesterhadapketidakadilanataumanayangmerupakaninsurgensi
atau usaha ke arah makar menjadi tugas dari penyidik untuk mengumpulkan
bukti-buktitersebut;
§ Bahwa pada prinsipnya secara keilmuan yang memiliki kapasitas untuk
menjelaskan unsur-unsur tindak pidana termasuk tindak pidana makar atau
tindakpidanapenyertaanadalahahlipidana;
§ BahwaberdasarkanuraiandiatasdapatdisimpulkanbahwaterkaittuntutanJPU
yang “Menyatakan Terdakwa HENGKI HILAPOK Alias FRENGKI HILAPOK
bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan, Makar“,
sebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal106KUHPJoPasal55
ayat (1) ke 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu” yang didasari atas
keterangan ahli Bahasa, ahli psikologi social politik dan ahli HTN dimuka
persidangan diragukan secara ilmu hukum pidana sebab yang berkompeten
–34 –
membedah unsur-unsur tindak pidana makar dan unsur-unsur tindak pidana
penyertaanadalahahlipidana.
4. JPU Dalam Menyusun Tuntutan Tidak Mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa
Agung Tentang Pedoman Perumusan Tuntutan sehingga melahirkan Fakta
DisparitasTuntutanPidana
§ BahwaberdasarkanSuratEdaran JaksaAgungNomor :001/J.A/4/1995tentang
pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa disebutkan
adanya prinsip “Menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk
perkara-perkarasejenisantarasatudaerahdengandaerahlainnya”.
§ Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Sayang
Mandabayan oleh JPU di PN Manokwari dalam tuntutannya dituntut dengan
pidanapenjaraselama1Tahun;
§ Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Erik
AliknoeCsoleh JPUdiPNManokwaridituntutdenganpidanapenjara selama1
Tahun;
§ Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Yoseph
LaurensSyufialiasSiwayBofitCsolehJPUdiPNSorongdituntutdenganpidana
penjaraselama1Tahun;
§ BahwadalamdakwaantindakpidanamakaryangdituduhkankepadaSuryaAnta
GintingCsolehJPUdiPNJakartaPusatdituntutdenganpidanapenjaraselama1
Tahun;
§ Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada HENGY
HLAPOK oleh JPU di PN Balikpapan dituntut dengan Pidana Penjara selama 5
(LIMA)Tahun;
§ Bahwaberdasarkanuraiandiatasyangmenunjukanadanyaperbedaan tuntutan
di Manokwari, Sorong, Jakarta dan Balikpapan menunjukan fakta JPU dalam
merumuskantuntutantidakmengikutiarahanSuratEdaranJaksaAgungNomor:
001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak
pidanabiasasehinggadalamtuntutanJPUterhadapterdakwaHENGKIHILAPOK
AliasFRENGKHYHILAPOKterdapat“disparitastuntutanpidana”.
VII. ANALISAYURIDIS
MajelisHakimYangTerhormat,
SaudaraJaksaPenuntutUmumYangkamiHormati,
PaniteraPenggantiYangKamiHargai,
DalamSuratTuntutan/Requisitoirnyayangdibacakanhari Selasa tanggal2 Juni2020Sdr.
Jaksa Penuntut Umum telah berpendapat bahwa terdakwa HENGKI HILAPOK Alias
FRENGKHY HILAPOK telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Makar”,
sebagaimanayangdidakwakandalamDakwaanKesatuyaitumelanggarPasal106KUHPJo
Pasal55Ayat(1)ke-1KUHP.
Setelahmengemukakan fakta-fakta persidangan,menganalisa fakta-fakta,maka sampailah
kami pada analisa hukum, dimana dalam analisa hukum kami ingin mengaitkan antara
unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan yang kemudian dijadikan Tuntutan
pidana oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta obyektif yang terungkap
dalam pemeriksaan di persidangan. Sebagai Bahan pemikiran dan Pembuktian terhadap
analisa unsur-unsur dalamDAKWAANKESATU hendaknya dilihat fakta persidangan yang
terungkap, bahwa Terdakwa HENGKI HILAPOK Alias FRENGKHY HILAPOK tidak
–35 –
melakukantindakpidanaMakarsepertiyangdidakwakanolehJaksaPenuntutUmum.Hal
inidapatkamibuktikandibawahini:
1. Unsur‘Barangsiapa’
Didalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP maupun tindak pidana, unsur (bestitelen)
“Barangsiapa”merupakan sebuah kata yang penting di dalammelihat kesalahan dan
pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “Barangsiapa” maka memerlukan
kajianyangcukupseriusdalamasaskesalahandanpertanggungjawabanpidanadalam
upayapembuktian.
Bahwa unsur “Barangsiapa” disini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan terhadap delik; yang dalamperkara ini Jaksa PenuntutUmum
mengajukan Terdakwa HENGKI HILAPOK alias FRENGKI HILAPOK yang telah
dilakukan penyidikan, maupun telah diperhadapkan dalam proses pemeriksaan di
persidanganterhadapDakwaandanTuntutanPidanayangditujukankepadanya.Unsur
“Barangsiapa”tidakdapatditujukankepadadiriterdakwakarenamenentukanunsurini
tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana
manusiapribadiatausubyekhukumyangdiajukansebagaiterdakwadalamperkaraini,
akan tetapi yang dimaksud “Barangsiapa”dalam undang-undang adalah orang yang
perbuatannyasecarasahdanmeyakinkanterbuktimemenuhisemuaunsurdari tindak
pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “Barangsiapa” harus dibuktikan dulu unsur
lainnya.
DengandemikianUnsur“Barangsiapa”,yangdidakwadandituntutkepadaTerdakwa,
belum terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, karena masih tergantung
pembuktianunsur-unsurlainnya.
2. Unsur“melakukanmakar”
MenurutR.Soesilo,(dalamKUHPsertaKomentar-komentarnya,hal.109):
1. Tentang “aanslaag” (makar, penyerangan) dapat lihat pada pasal 87 KUHP yang
berbunyi :Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat
untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud
dalamPasal53”.
2. Obyekdalampenyerangan iniadalahkedaulatanatasdaerahNegaraKedaulatan ini
dapatdirusakdenganduamacamcara,ialahdenganjalan:
1. Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian kebawah pemerintah
Negara Asing yang berartimenyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian
kepada kekuasaan Negara Asing misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau
daerahKalimantan(sebagian)diserahkankepadaPemerintahInggris,atau
2. Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian
daerah itumenjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri,misalnyamemisahkan
daerahAcehatauMalukudaridaerahRepublikIndonesiauntukdijadikanNegara
yangberdirisendiri.
Perlu diketahui pula, bahwa kapan seseorang dapat dianggap telahmelakukanmakar
(aanslag).Bahwauntukdilakukannyamakaritu,harussudahadaperbuatanmelawan
(verzetsdaad)yangnyata.
Menurut (Moeljatno, 1982:13)delikmakarmerupakan turunandaridelikpercobaan,
hanya saja jika dalam delik percobaan memiliki tiga unsur yaitu “niat”, “permulaan
–36 –
pelaksanaan”, “berhentinya permulaan pelaksanaan bukan dari keinginan
pelaku”.Makar berhubungandengan integritas dan wilayah Negara, denganmembawa
kebawahkekuasaanasing.ArtinyaialahmenyerahkanNegarakepadakekuasaanasing,
sehingga kedaulatan negara sebagai suatu negara merdeka menjadi hapus. Negara
dijadikan Negara jajahan atau dibawah kedaulatan Negara lain, sehingga Negara
kehilangansamasekalikemerdekaannya.
Berdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidangandariketeranganparasaksi,ahli
danbarangbuktisertaketeranganTerdakwa:Bahwaaksitanggal19Agustus2019dan
tanggal 29 Agustus 2019 adalah respon terhadap aksi rasis yang terjadi di Surabaya
terhadapmahasiswaPapua.Aksiinibertujuanagarnegaramenghapuskanpraktek
rasisme dengan menghukum pelaku dan memberikan perlindungan terhadap
orang Papua.Jika tidak ada aksi rasisme di Surabaya tentu tidak akan ada aksi
menentangrasismeyangterjadidiberbagaikotadiPapuatermasukdiJayapura.
Bahwaaksimenolakrasismepadatanggal19Agustus2019dan29Agustus2019
bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua terkait penolakan
rasisme kepada Gubernur oleh karena tempat yang dituju adalah Kantor
Gubernur.
Bahwa aksi menolak rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa tidak
membawabenderaBintangKejorasertatidakadaorangyangmemegangbendera
bintang kejora dan sepanjang perjalanan menuju kantor Gubernur Terdakwa
tidakpernahmerusakbenderamerahputihataudarimassaaksitidakadayang
merusak bendera Merah Putih. Terdakwa juga tidak melihat ada pembakaran dan
pengrusakanselamamassaaksiberjalanmenujukantorGubernurdandisekitarkantor
Gubernur pada aksi tanggal 19 Agustus 2019. Selama di Kantor Gubernur juga tidak
pernah Bendera Merah putih diturunkan dan kemudian menaikan Bendera Bintang
Kejora.
SelamaaksitersebutTerdakwatidakmengetahuisiapayangmembawabendera
BintangKejorasepanjangaksi,siapayangmenurunkanbenderaMerahputihdan
kemudian menaikan bendera bintang kejora di Kantor Gubernurdan yang
merusakBenderaMerahPutihkarenaTerdakwamengikutiaksihanyasampaidi
KantorDinasKesehatanPropinsiPapua.MenurutAhliMUHAMMADRULIYANDI,
S.H.M. yaitu Ahli Hukum Tata Negara yang dihadirkan oleh JPU menerangkan
bahwa terkait dengan pelanggaran terhadap bendera merah putih telah diatur
dalam UU tersendiri yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera,BahasadanLambangNegara,sertaLaguKebangsaan“Setiaporangyang
merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan
laindenganmaksudmenodai,menghina,ataumerendahkankehormatanBendera
Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana
penjarapaling lama5(lima)tahunataudendapalingbanyakRp.500.000.000,00
(limaratusjutarupiah)”yangmerupakansanksipidanaatasperbuatanmenghina
dan merendahkan kehormatan bendera negara Republik Indonesia. Oleh
karenanyaapabilaadapelanggaranterhadapbenderamerahputihharuslahdikenakan
UUini,bukandenganmenggunakanpasalmakar.BahwaterkaitbenderaBintangKejora
yangdikibarkanpadatanggal29Agustus2019bukanlahdilakukanolehterdakwaatau
bukan atas perintah atau inisiatif terdakwa. Bahwa di dalam Buku II Kejahatan
TerhadapKeamananNegaradaripasal104KUHPsampaidenganPasal129KUHP
tidak satupunyangmenerangkan terkait pelanggaran terhadapbenderamerah
putih baik dalam bentuk penurunan, pengrusakan, pembakaran ataupun bentuk
–37 –
pelanggaran lainnya karena terkait bendera dan lambang negara diatur dalam UU
tersendiri yakni UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan sesuai dengan asas lex specialis derogat legi
generalis,apabilaadapengrusakanataupenurunanbenderamerahputihsebagaimana
aksi pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kantor Gedung Gubernur Papua maka yang
digunakanadaketentuanpidanayaknipasal66Undang-undangNomor24Tahun
2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
“Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau
melakukanperbuatanlaindenganmaksudmenodai,menghina,ataumerendahkan
kehormatan Bendera Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 huruf a,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi
pidanaatasperbuatanmenghinadanmerendahkankehormatanbenderanegara
RepublikIndonesia.
Ahli HAM dan Kebebasan Berekspresi Dr.Herlambang R.Wiratraman, S.H, MA,
menjelaskandemodamaimenentangrasisme, termasuk jikadidalamnyaadateriakan
yel-yel Papua Merdeka, Referendum dan Penentuan Nasib Sendiri merupakan
kebebasan berekpresi yang dijamin oleh Deklarasi Umum HAM, Konvesi Sipol,
UUD1945,UUHAMdanUndang-UndangKemerdekaanMenyampaikanPendapatdi
MukaUmumsangatbiasjikadikaitkandenganmakar,AhliPidanaDR.TristamPascal
Moellion,SH,Mh,LLMyangberpendapat bahwa adapengalaman Indonesiadengan
referendum adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan referendum (penentuan
pendapat rakyat/pepera)untukmemintapandangandanputusan rakyatPapua
Barat (1969 sebagai implementasi Perjanjian New York; 1962); b. Pelaksanaan
referendum Timor Timur (1999) sebagai implementasi Agreement between the
Republic of Indonesia and thePortugueseRepublic on theQuestion of East Timor
(1999).KeduanyadiselenggarakandibawahpengawasanPerserikatanBangsa-Bangsa
(PBB).AhliPolitikdanResolusiKonflikatasnamaDr.AdrianaElisabeth,M.Soc,Sc,
menjelaskan ada konflik di Papua yang dipetakan oleh LIPI dalam Buku Papua Road
Map,yakni1).DiskriminasidanMarjinalisasiOrangPapua,2).KegagalanPembangunan,
3).PelanggaranHAM,4).BahwaapayangdilakukanolehterdakwaHENGKYHILAPOK
bukanlah makar, menangkap terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tidak akan
menyelesaikan4akarmasalahetrsebut.SedangkanAhliRasismeatasnamaDr.Benny
Giay,M.ThmenjelaskanadapersoalanrasismesebelumZamanBelanda1950an,saat
1963,Peperahinggasaatinitelahterjadipraktek-praktekrasismeterhadapOrangAsli
PapuadantidakpernahdiselesaikansecaraseriusolehNegara,solusiyangditawarkan
ahliadalahpenyelesaianPapuatidakbisadiselesaikandenganproseshukumdengan
pidanaMakar, tetapi lebihmengedepankan keadilan bagimasyarakat Papua dengan
caraDialoguntukmenyelesaikanpersoalan-persoalanyangterjadidiPapua.
Dengandemikianunsur“makar”yangdidakwadandituntutkepadaTerdakwa,tidak
terbuktisecarasahdanmenyakinkanmenuruthukum.
3. Unsur “Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke
tanganmusuhataumemisahkansebagiandariwilayahnegara”
Merupakan unsur subjektif, bahwa orang yang melakukan makar harus bermaksud
melakukan suatu tindakan yang dapat diberikan kualifikasi membuat wilayah Negara
jatuhketanganmusuhbaikseluruhatausebagian.
–38 –
Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Pembentuk Undang-Undang telah mengartikan
oogmerk itusebagainaastedoel, tanpamemberikanpenjelasan lebih lanjut tentangapa
yangsebenarnyadimaksuddengankatanaastedoel itusendiri.Lamintangdibukunya
Dasar-DasarHukumPidanaIndonesiamengatakanbahwasecaraharfiahkatanaaste
doel ituberartitujuansampingatautujuanlaindisampingtujuanpokok,namunkarena
tidaklazimdigunakanorangdalamhukumpidana,makaoogmerkditerjemahkandengan
kata“DenganMaksud”.PembentukUndang-Undangdengantegasmencantumkanunsur
oogmerk sebagai salah satu unsur tindak pidana yang ada di dalamnya. Maka unsur
oogmerk di dalam pasal 106 KUHP itu artinyamaksud dari pelaku ituadalah untuk
melawan kekuasaan yang ada diIndonesia dan untuk melawan kekuasaan
tersebut, pelaku (dengan sengaja) memisahkanseluruh atau sebagian wilayah
negara jatuh ke tanganmusuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara.
“Niat” oleh pembentuk UU digunakan sebagai suatu tanda atau pedoman untuk
menyatakan adanya kesengajaan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan
dapat diambil dari Memorie Van Toelichting yang mengartikan opzet sebagai
menghendakidanmengetahui(Willensenweteng).BerdasarkanMemorievanTeolichting
maka diketahui bahwa kesengajaan itu ada apabila si pelaku itu menghendaki dan
mengetahui apa yang ia lakukan. Prof Muljatno mengadakan perbedaan antara
percobaan yang selesai (vol tooide poging), artinya seluruh kelakuan yang harus
dilakukanolehterdakwauntukmenimbulkankejahatanyangditujusudahdilakukandan
tinggal menunggu akibatnya saja, dan percobaan yang terhenti (geschorchte poging).
Sehubungan dengan ini dalam hal makar atau percobaan yang belum selesai, Prof
Muljatnoberpendapat:Sebaliknyadalampasal104misalnya,kalaumakarbelumselesai,
(dan juga dalam delik-delik percobaan yang tidak selesai) oogmerk mempunyai makna
yangsubjektif,artinyaharus100persenmurniyangdiinginkanolehterdakwa.Jelasbahwa
niat (oogmerk) terhadap delik makar dan percobaan yang belum selesai adalah
mempunyai makna yang subjektif, artinya harus 100 persenmurni yang diingini oleh
terdakwa.Berdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidangandariketeranganpara
saksi,paraahlidanbarangbuktisertaketeranganTerdakwa;
Bahwapadaaksitanggal19agustus2019TerdakwadariSentanijam10pagimenuju
daerah Bucen 2 Entrop pada saat di Bucen sudah ada beberapa massa yang mulai
kumpul – kumpul. Terdakwa hanya duduk serta menunggu masa aksi dari
Abepura. Terdakwa bergabung bersama masa aksi kedua yang menggunakan
motor bejalan sama – sama menuju kantor Gubernur dan sampai di kantor
Gubernursekitar jam01siang.Terdakwa tidakmembawabenderaBintangKejora
sertatidakadaorangyangmemegangbenderabintangkejoradansepanjangperjalanan
menuju kantor GubernurTerdakwa tidakpernahmerusak benderamerah putih atau
dari massa aksi tidak ada yang merusak bendera Merah Putih. Terdakwa jugatidak
melihat adapembakarandanpengrusakanselamamassaaksiberjalanmenujukantor
Gubernur dan di sekitar kantorGubernur pada aksi tanggal 19Agustus 2019. Sekitar
jam 3 siang Gubernur menerima massa aksi dan Terdakwa melihat dari jauh ada
penyerahanmapbiruyangberisituntutanaksidarikoordinatormassaaksi.Sepanjang
dikantorGubernurTerdakwatidakmelihatbenderaBintangKejoraberkibardikantor
Gubernurdanaksitanggal19Agustus2019adalahaksiuntukmenentangaksirasisme
yang terjadi di Surabaya terhadap Mahasiswa Papua. SepanjangTerdakwa mengikuti
aksibaikdariBucendandikantorGubenursampaiakhir,aksitersebutberjalanaman–
aman.OlehkarenamotormilikTerdakwatidakadalampumakaTerdakwapulangke
Sentanisebelumgelapdenganmenggunakanmotorsendirian.
Bahwa sebelum aksi tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa bersama teman-teman
melakukanpertemuantanggal28Agustus2019untukmempersiapkankeperkuanaksi
–39 –
sepertimobildanpengerassuaraadapuntujuanmelaksanakanaksitanggal29Agustus
2019karenabelumadanyatindaklanjutdaridemotanggal19Agustus2019,aksi
29 Agustus 2019 disepakati berjalan damai atau tidak ada tindakan anarkis . Aksi
tanggal29Agustus2019titikkumpulnyadiKampusUSTJdimanaTerdakwajugaberada
disitu. Massa aksi keluar dari titik kumpul Kampus USTJ sekitar jam 11.00WIT dan
menujuke lingkaranAbepura.Saatmassaaksiberadadi lingkaranAbepuraTerdakwa
berdiridiKantorPosAbepura.Terdakwamengikutiaksitanggal29Agustus2019dari
Kantor Pos Abepura sampai di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Papua dimana
Terdakwa tidak pernah melakukan orasi, membawa Bendera Bintang Kejora, tidak
pernahmerusakBenderaMerahPutihdanjugaselamaaksitidakpernahmelihatmassa
aksi merusak Bendera Merah Putih serta melakukan pengrusakan dan pembakaran.
Terdakwa ikutmassa aksi hanya sampai di kantor dinas kesehatan provinsi di
kotarajasetelahituterdakwapulangketanahHitam.
Bahwaolehkarenatujuanaksitersebutdilakukanuntukmenyampaikanaspirasi
masyarakat Papua agar Negara menghapuskan praktek rasisme dengan
menghukumpelakudanmemberikanperlindunganterhadaporangPapua,bukan
maksudsupayaseluruhatausebagianwilayahnegarajatuhketanganmusuhatau
memisahkan sebagian dari wilayah negara, hal ini adanya persesuaian dengan
keterangan saksi-saksi meringankan atas nama YANTUS ELOPERE dalam
keterangannyamenerangkan aksi tersebut selain dari BEM, ada Cipayung, GMKI,HMI
dengan tujuan menolak rasisme yang ada di Surabaya, sedamgkan saksi atas nama
LAURENZIUSKADEPAmenerangkanaksi iniuntukmenolakaksirasismeyangterjadi
terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Adapun menurut saksi Ahli yang telah
dihadirkanolehPenasehatHukum/TerdakwaAhliHAMdanKebebasanBerekspresi
Dr.Herlambang R.Wiratraman, S.H, MA; menjelaskan demo damai menentang
rasisme, termasuk jikadidalamnyaadateriakanyel-yelPapuaMerdeka,Referendum
danPenentuanNasibSendirimerupakankebebasanberekpresiyangdijaminoleh
Deklarasi Umum HAM, Konvesi Sipol, UUD 1945, UU HAM dan Undang-Undang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sangat bias jika dikaitkan
dengan makar, Ahli Pidana DR.Tristam Pascal Moellion,SH,Mh,LLM yang
berpendapatbahwaPengalamanIndonesiadenganreferendumadalahsebagaiberikut:
a. pelaksanaan referendum (penentuan pendapat rakyat/pepera) untuk meminta
pandangandanputusanrakyatPapuaBarat(1969sebagaiimplementasiPerjanjianNew
York; 1962); b. Pelaksanaan referendum Timor Timur (1999) sebagai implementasi
AgreementbetweentheRepublicofIndonesiaandthePortugueseRepublicontheQuestion
of East Timor (1999). Keduanya diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Ahli Politik dan Resolusi Konflik atas nama Dr.Adriana
Elisabeth,M.Soc,Sc,menjelaskanadakonflikdiPapuayangdipetakanolehLIPIdalam
Buku Papua Road Map, yakni 1). Diskriminasi dan Marjinalisasi Orang Papua,
2).Kegagalan Pembangunan, 3). Pelanggaran HAM, 4). Sedangkan Ahli Rasisme atas
nama Dr.Benny Giay, M.Th; menjelaskan ada persoalan rasisme sebelum Zaman
Belanda1950an,saat1963,Peperahinggasaatinitelahterjadipraktek-praktekrasisme
terhadap Orang Asli Papua dan tidak pernah diselesaikan secara serius oleh Negara,
solusi yangditawarkanahli adalahpenyelesaianPapua tidakbisadiselesaikandengan
proses hukum dengan pidana Makar, tetapi lebih mengedepankan keadilan bagi
masyarakatPapuadengancaraDialoguntukmenyelesaikanpersoalan-persoalanyang
terjadidiPapua.
Dengan demikian unsur ‘Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah
negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah
–40 –
negara”yang didakwadan dituntut kepadaTerdakwa, tidak terbukti secara sahdan
menyakinkanmenuruthukum.
4. Unsur“ApabilaNiatuntukitutelahternyatadariadanyapermulaanpelaksanaan,
sepertidimaksuddalamPasal53KUHP”
Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1)
KUHPadalahbersumberdariMemorievanToelichting(MvT)yangmenyatakan:Poging
totmisdrijf isdandebegonnenmaarnietvoltooideuitvoeringvanhetmisdrijf,ofwelde
door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen.
(Dengandemikian,makapercobaanuntukmelakukankejahatanituadalahpelaksanaan
untukmelakukansuatukejahatanyangtelahdimulaiakantetapi ternyatatidakselesai,
ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah
diwujudkan di dalamsuatu permulaan pelaksanaan) (Lamintang, 1984: 511). Pasal 53
KUHPhanyamenentukan bila (kapan)percobaanmelakukankejahatan itu terjadi atau
dengankata lain Pasal53KUHPhanyamenentukansyarat-syaratyangharusdipenuhi
agarseorangpelakudapatdihukumkarenabersalahtelahmelakukansuatupercobaan.
Syarat-syarattersebutadalahsebagaiberikut:
a. Adanyaniat/kehendakdaripelaku;
b. Adanyapermulaanpelaksanaandariniat/kehendakitu;
c. Pelaksanaantidakselesaisemata-matabukankarenakehendakdaripelaku.
Selanjutnya Memorie van Toelichting (MvT) hanya memberikan pengertian tentang
uitvoeringshandelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan), yaitu berupa tindakan-
tindakanyangmempunyaihubungansedemikianlangsungdengankejahatanyang
dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan pengertian
dari voorbereidings handelingen (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan.
Hubungan antara makar dan percobaan dijelaskan dalam Pasal 87 KUHP, disebutkan
bahwa“Dikatakanadamakaruntukmelakukansuatuperbuatan,apabilaadaniatuntuk
itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,seperti maksud dari pasl 53
KUHP”.
Dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi hukum pidana diadakan perbedaan
antara “perbuatan persiapan” (voorbereidingshandeling) dan perbuatan pelaksanaan
(uitvoeringshandeling).MenurutTresna(Azas-AzasHukumPidanadisertaiBeberapa
PerbuatanPidanaJangPenting,Tiara,Jakarta,1959)melihatsusunankata-katadari
pasal 53 ayat (1) itu terlihat seakan-akan pelaksanaan yang harus sudah dimulai itu
dimaksudkansebagai pelaksanaan kehendak yang berbuat, akan tetapi dari penjelasan
resmitentangpasaltersebutternyatabahwahalituharusdiartikansebagaipelaksanaan
dari kejahatannya. Jika dihubungkan dengan perkataan “selesainya” pelaksanaan itu,
perkataan mana hanya dapat diartikan selesainya kejahatan dan bukan selesainya
kehendak.MenurutMemorievanToelichting(MvT)batasyangtegasantaraperbuatan
persiapan dan perbuatan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan dalam wet. Untuk
mencegahpersoalankapankahperbuatanitumerupakanperbuatanpersiapandankapan
sudahmerupakanperbuatanpelaksanaanadaduateoriyaitu;
• Teorisubyektif
• Teoriobyektif
Teori subyektif di dalam mencari rumusan bagi arti permulaan pelaksanaan adalah
menitikberatkan pada maksud dari seseorang dalam melakukan kejahatan. Teori ini
memberikesimpulanbahwaadapermulaanpelaksanaan jikaditinjaudarisudutniatsi
pembuat apa yang telah dilakukan itu telah ternyata kepastian niat tadi. Jadi teori
–41 –
subjektifberpendapatbahwasudahadapermulaanpelaksanaanjikasudahadakepastian
niat dari si pembuat, sehinggaukuran atau dasar yang dipergunakan adalah kehendak
atauwatak (mentalitet)pembuat.Muljatnodalammenentukanbatasadanyaperbuatan
pelaksanaanmeninjaunyadariduafaktor,yaitudarisifatpercobaannyasendiridandari
sifatumumnyadelikapa yang telahdilakukannya itu sendiri. Sehinggamenurutbeliau
perbuatanpelaksanaanituada,bilaadasuatuperbuatanyangmemenuhitigasyarat:
1. Secara obyektif apa yang dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang
dituju, atau dengan kata lain, harusmengandung potensi untukmewujudkan delik
tersebut;
2. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa
yangtelahdilakukanolehterdakwaditujukanataudiarahkapadadelikyangtertentu
tadi;
3. Bahwaapayangdilakukanolehterdakwamerupakanyangbersifatmelawanhukum.
(Moeljatno,1985).
Permulaan pelaksanaan dalam pasal di atas ditafsirkan sebagai permulaanmelakukan
kejahatan dan tidak selesai.Perbuatan permulaan pelaksanaan menurut Memorie van
Toelichting harusdibedakan dengan perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan.
Meski demikian, tidak mudah membedakan antara keduanya dan oleh karena itu
diserahkanpadapertimbanganhakim.Dalamkonteksini,Moeljatnomenyatakanbahwa
perbuatan persiapan merupakan mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan
pelaksanaanmelepaskankekuatanyangtelahdikumpulkan.Berdasarkanfakta-faktayang
terungkapdipersidangandariketeranganparasaksidanbarangbuktisertaketerangan
Terdakwa;
Bahwa aksi tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 adalah respon
terhadap aksi rasis yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua. Aksi ini
bertujuanagarnegaramenghapuskanpraktekrasismedenganmenghukumpelakudan
memberikan perlindungan terhadap orang Papua. Jika tidak ada aksi rasisme di
Surabaya tentu tidak akan ada aksimenentang rasismeyang terjadi di berbagai
kotadiPapuatermasukdiJayapura.
Bahwapadaaksi tanggal19agustus2019Terdakwadari Sentani jam10pagimenujudaerah
Bucen 2 Entrop pada saat di Bucen sudah ada beberapamassa yangmulai kumpul – kumpul.
Terdakwa hanya duduk serta menunggu masa aksi dari Abepura. Terdakwa bergabung
bersama masa aksi kedua yang menggunakan motor bejalan sama – sama menuju kantor
Gubernur dan sampai di kantor Gubernur sekitar jam 01 siang. Terdakwa tidak membawa
bendera Bintang Kejora serta tidak ada orang yang memegang bendera bintang kejora dan
sepanjangperjalananmenujukantorGubernurTerdakwatidakpernahmerusakbenderamerah
putihataudarimassaaksi tidakadayangmerusakbenderaMerahPutih.Terdakwa jugatidak
melihatadapembakarandanpengrusakanselamamassaaksiberjalanmenujukantorGubernur
dandisekitarkantorGubernurpadaaksitanggal19Agustus2019.Sekitarjam3siangGubernur
menerima massa aksi dan Terdakwamelihat dari jauh ada penyerahan map biru yang berisi
tuntutan aksi dari koordinator massa aksi. Sepanjang di kantorGubernur Terdakwa tidak
melihatbenderaBintangKejoraberkibardikantorGubernurdanaksitanggal19Agustus2019
adalahaksiuntukmenentangaksirasismeyangterjadidiSurabayaterhadapMahasiswaPapua.
SepanjangTerdakwamengikutiaksibaikdariBucendandikantorGubenursampaiakhir,aksi
tersebutberjalanaman–aman.OlehkarenamotormilikTerdakwatidakada lampumaka
TerdakwapulangkeSentanisebelumgelapdenganmenggunakanmotorsendirian.
–42 –
Bahwa sebelum aksi tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa bersama teman-teman
melakukanpertemuantanggal28Agustus2019untukmempersiapkankeperkuanaksi
sepertimobildanpengerassuaraadapuntujuanmelaksanakanaksitanggal29Agustus
2019karenabelumadanyatindaklanjutdaridemotanggal19Agustus2019,aksi
29 Agustus 2019 disepakati berjalan damai atau tidak ada tindakan anarkis . Aksi
tanggal29Agustus2019titikkumpulnyadiKampusUSTJdimanaTerdakwajugaberada
disitu. Massa aksi keluar dari titik kumpul Kampus USTJ sekitar jam 11.00WIT dan
menujuke lingkaranAbepura.Saatmassaaksiberadadi lingkaranAbepuraTerdakwa
berdiridiKantorPosAbepura.Terdakwamengikutiaksitanggal29Agustus2019dari
Kantor Pos Abepura sampai di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Papua dimana
Terdakwa tidak pernah melakukan orasi, membawa Bendera Bintang Kejora, tidak
pernahmerusakBenderaMerahPutihdanjugaselamaaksitidakpernahmelihatmassa
aksi merusak Bendera Merah Putih serta melakukan pengrusakan dan pembakaran.
Terdakwa ikutmassa aksi hanya sampai di kantor dinas kesehatan provinsi di
kotarajasetelahituterdakwapulangketanahHitam.
Bahwa oleh karena tujuan aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi
masyarakat Papua agar Negara menghapuskan praktek rasisme dengan menghukum
pelakudanmemberikan perlindungan terhadap orang Papua.Hal ini adanya persesuaian
dengan keterangan saksi-saksi meringankan atas nama YANTUS ELOPERE dalam
keterangannya menerangkan aksi tersebut selain dari BEM, ada Cipayung, GMKI, HMI
dengan tujuan menolak rasisme yang ada di Surabaya, sedamgkan saksi atas nama
LAURENZIUS KADEPA menerangkan aksi ini untuk menolak aksi rasisme yang terjadi
terhadapmahasiswaPapuadiSurabaya.SedangkanMenurutAhliPolitik,Dr.Adriana
Elisabeth,M.Soc,Sc, bahwaaksi yangdilakukan tersebut tidakada tujuannyauntuk
menggulingkanpemerintahanataumelakukanmakarkarenaaksiitumerupakan
aksi protes terkait ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Papua akibat
perlakukan rasismen yang mereka alami. Demikian juga pendapat yang
disampaikan oleh Ahli HAM dan Kebebasan Berekspresi DR.Herlambang
P.Wirataman, S.H, MA yang mengatakan Bahwa unsur makar itu tidak cukup
denganniatdanperbuatankarenaniatharusdibuktikandenganperbuatanatas
niatitu.HaliniyangmenjadipertimbanganhukumdalamPutusanMahkamahKonstitusi
Nomor : 7/PUU-XV/2017. Sehingga dengan sangat jelas Mahkamah Konstitusi
memberikan rambu-rambu bagi aparat penegak hukum untuk
mengimplemetasikan pasal-pasal makar sehingga aparat penegak hukum tidak
sewenang-wenangdalammenerapkanpasal-pasalmakar.
Dari uraian diatas maka unsur “Apabila Niat untuk itu telah ternyata dari adanya
permulaanpelaksanaan,sepertidimaksuddalamPasal53KUHP”yangdidakwakan
dandituduhkanolehJaksaPenuntutUmumkepadaterdakwatidaklahterbuktisecara
sahdanmenyakinkanmenuruthukum.
5. Unsur“Merekayangmelakukan,yangmenyuruhmelakukan,danyangturutserta
melakukan”
Memahami konsep teoritik deelneming (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks
Pasal55ayat1ke-1KUHPjelasterlihatsuatupenyertaanyangtersusun,yakni;
1. yangmelakukan;
2. yangmenyuruhlakukan;
3. yangturutsertamelakukan;
4. yangsengajamelakukan.
–43 –
Sebagaimana pernah dibahas dalam artikel Perbedaan 'Turut Melakukan' dengan
'MembantuMelakukan' Tindak Pidana,R. Soesilo dalam bukunya yang berjudulKitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal
Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut
melakukan”(medepleger)dalamPasal55KUHP.MenurutR.Soesilo,“turutmelakukan”
dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang,
ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger)
peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan
perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak
pidana itu.Tidakbolehmisalnyahanyamelakukanperbuatanpersiapan sajaatau
perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang
menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu
melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP. Namun didalam Dakwaan Kesatu
Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan peran atau kualifikasi perbuatan Terdakwa
HENGKY HILAPOK Alias FRENGKY HILAPOK terhadap delik yang dituduhkan
kepadanya. Perlu diuraikan kualifikasi Terdakwa HENGKYHILAPOKAliasFRENGKY
HILAPOKdalam konstruksi deelneming sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP.
Jika perbuatan terdakwa dikualifikasi sebagai pleger, maka terdakwalah yang
mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk mewujudkan semua unsur delik yang
terdapat dalam Pasal 106 KUHP. Lalu seperti apa kualifikasi penyertaan dari Para
Terdakwa lainnya yang dituntut dalam berkas perkara terpisah. Apakah Terdakwa
HENGKY HILAPOK Alias FRENGKY HILAPOKatau TerdakwaBUKTAR TABUNI,
terdakwaAGUSKOSAY, terdakwa STEVEN ITLAY, terdakwaALEXANDERGOBAY,
terdakwaFERRYKOMBOataukahterdakwaIRWANUSUROPMABINyangdikualifikasi
sebagaimanus ministra (onmiddelijke dader)/pelaku langsung dan siapa diantara para
terdakwa sebagai pelaku peserta?. Apabila kualifikasi Terdakwa HENGKY HILAPOK
Alias FRENGKY HILAPOK sebagaimedepleger maka seharusnya digambarkan secara
jelas dan pola-pola hubungan perbuatan antara HENGKY HILAPOK Alias FRENGKY
HILAPOK dengan para terdakwa lainnya. JPU juga tidak bisa menjelaskan siapa yang
menjadimedepleger. Tujuannya untuk dapat dipenuhinya syaratmedepleger yakni ada
kerjasama yang erat yang dilakukan secara sadar(bewste samenwerking) dan ada
pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijkeuitvoering). Dari uraian diatas maka
unsur“Merekayangmelakukan,yangmenyuruhmelakukan,danyangturutserta
melakukan” yang didakwakan dan dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada
terdakwaHENGKIHILAPOKalias FRENGKIHILAPOK tidaklah terbukti secara sah
danmenyakinkanmenuruthukum.
MajelisHakimYangMulia;
RekanJaksaPenuntutUmumyanterhormat;
Sertahadirinsekalian;
KitasemuamungkinpernahmendengardanmembacamengenaiadanyaMiscarriageof
justice (kegagalanpenegakkankeadilan)yangmerupakan persoalan universal yang
dihadapi oleh hampir seluruh negara dalam penegakkan sistem peradilan pidananya.
Menurut Clive Walker, terdapat empat hal penting yang terkandung dalam makna
miscarriageofjustice,yaitu:
1. Kegagalan penegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada produk pengadilan atau
dalamsistemhukumpidana, tetapi jugadapat terjadidi luarpengadilan, terbentuk
darikekuasaanpenegakhukumyangbersifatmemaksa(coercivepower);
2. Kegagalanpenegakkankeadilandapatdilembagakandalamhukum,misalnyadalam
bentuklegalisasibiaya-biayayangtidakresmi;
3. Kegagalan penegakkan keadilan harus pula mencakup kelemahan Negara ketika
–44 –
menjalankantanggungjawabnya;
4. Kegagalanpenegakkankeadilanharusditegaskanpadahal-halyangberkaitandengan
hakasasimanusia;
Istilahmiscarriageofjusticeterusberkembangdandipergunakanuntukmenggambarkan
bahwa dalam sistem hukum negara-negara di dunia terdapat kemungkinan terjadinya
kesalahan dalam putusan pengadilan yang menyebabkan seseorang harus menjalani
hukumanataskejahatanyangtidakdilakukannya.
Berdasarkan hal tersebut, dalampemeriksaan perkaraTerdakwa, patutlah kita semua,
baik rekan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Yang Mulia atau pun kami sendiri
selakuPenasihatHukum,harusberpegangteguhpadaasas-asasyangterkandungdalam
penegakkan keadilan serta harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak
integritassistemsebagaiupayamenghindarimiscarriageofjusticepadaperkaraini.
VIII. KESIMPULANDANPERMOHONAN
MajelisHakimYangTerhormat,
Bahwadaripaparankamitersebutdiatasmakadengantidakterpenuhinyasalahsatuunsur
dakwaansajamakadianggapbahwapasalyangdidakwakanitutidakterbukti.Sehinggaitu
berartiTindakPidanaMakarsebagaimanaDAKWAANKESATUPASAL106KUHPJoncto
PASAL55AYAT(1)Ke-1KUHPyangdidakwakankepadaterdakwa HENGKYHILAPOK
Alias FRENGKY HILAPOKTidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sampailah
kamipadapermohonansebagaiberikut:
Pertama : MenyatakanTerdakwaHENGKYHILAPOKAliasFRENGKYHILAPOKtidak
terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Makar
Pasal 106 KUHPJo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat
TuntutanJaksaPenuntutUmum.
Kedua : MembebaskanTerdakwaHENGKYHILAPOKAliasFRENGKYHILAPOKdari
segaladakwaandantuntutanhukum.
Ketiga : Merehabilitasi nama baik Terdakwa HENGKY HILAPOK Alias FRENGKY
HILAPOK di masyarakat dan membebankan biaya persidangan kepada
Negara.
NamundemikianbilaMajelisHakimberpendapat/berkeyakinanlain,makakamimohon
putusanyangseadil-adilnya.
SemogaTuhanYangMahaAdil senantiasamemberipetunjukdanketeguhan imankepada
MajelisHakimdalammemutusperkaraini.
Balikpapan,11Juni2020
Hormatkami
KOALISIPENEGAKHUKUMDANHAMPAPUA
PENASEHATHUKUMTERDAKWA
EMANUELGOBAY,S.H,M.H;
–45 –
GANIUSWENDA,S.H,M.H;
YULIANAYABANSABRA,S.H;
WELTEMANSTAHULENDING,S.H;
APILUSMANUFANDU,S.H;
WEHELMINAMORIN,S.H;
BERNARDMARBUN,S.H;
NINYOMANSURATMININGSIH,S.H;
FATHULHUDAWIYASHADI,S.H;
LATIFAHANUMSIREGAR,S.H,M.H
GUSTAFR.KAWER,S.H,M.Si;