Apa itu Sekolah Siaga Bencana?Sekolah Siaga Bencana (SSB) merupakan  upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi.

Apa Tujuan Membangun Sekolah Siaga Bencana (SSB)?1. Membangun budaya siaga dan budaya aman disekolah dengan mengembangkan jejaringbersama para pemangkukepentingan di bidangpenanganan bencana;

2. Meningkatkan kapasitas institusi sekolah danindividu dalam mewujudkan tempat belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitassekolah serta komunitas di sekeliling sekolah;

3. Menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah. Apa Indikator Sekolah Siaga Bencana (SSB) itu?1. Indikator untuk Parameter Pengetahuan dan Keterampilan2. Indikator untuk Parameter Kebijakan3. Indikator untuk Parameter Rencana Tanggab Darurat4. Indikator untuk Parameter Mobilisasi Sumberdayaa. Pengetahuan mengenai jenis bahaya, sumber bahaya,  besaran bahaya dan dampak bahaya serta tanda-tanda     bahaya yang ada di lingkungan sekolah b. Akses bagi seluruh komponen sekolah untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, pemahaman dan keterampilan     kesiagaan (materi acuan, ikut serta dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jambore siswa, dsb.). c. Pengetahuan sejarah bencana yang pernah terjadi di lingkungan sekolah atau daerahnya d. Pengetahuan mengenai kerentanan dan kapasitas yang dimiliki di sekolah dan lingkungan sekitarnya. e. Pengetahuan upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalkan risiko bencana di sekolah. f. Keterampilan seluruh komponen sekolah dalam menjalankan rencana tanggap darurat g. Adanya kegiatan simulasi regular. h. Sosialisasi dan pelatihan kesiagaan kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah. Adanya kebijakan, kesepakatan, peraturan sekolah yang mendukung upaya kesiagaan di sekolah a. Adanya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun bersama secara partisipatif dengan warga sekolah dan    pemangku kepentingan sekolah. b. Adanya protokol komunikasi dan koordinasi c. Adanya Prosedur Tetap Kesiagaan Sekolah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah d. Kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi/shelter terdekat dengan sekolah, disosialisasikan kepada seluruh    komponen sekolah dan orang tua siswa, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah e. Dokumen penting sekolah digandakan dan tersimpan baik, agar dapat tetap ada, meskipun sekolah terkena bencana. f. Catatan informasi penting yang mudah digunakan seluruh komponen sekolah, seperti pertolongan darurat terdekat,    puskesmas/rumah sakit terdekat, dan aparat terkait. g. Adanya peta evakuasi sekolah, dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipahami oleh seluruh komponen    sekolah h. Akses terhadap informasi bahaya, baik dari tanda alam, informasi dari lingkungan, dan dari pihak berwenang     (pemerintah daerah dan BMG) • Penyiapan alat dan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami seluruh komponen sekolah • Mekanisme penyebarluasan informasi peringatan bahaya di lingkungan sekolah • Pemahaman yang baik oleh seluruh komponen sekolah bagaimana bereaksi terhadap informasi peringatan bahaya • Adanya petugas yang bertanggungjawab dan berwenang mengoperasikan alat peringatan dini. Pemeliharaan alat    peringatan dini.

a. Adanya gugus siaga bencana sekolah termasuk perwakilan peserta didik. b. Adanya perlengkapan dasar dan suplai kebutuhan dasar pasca bencana yang dapat segera dipenuhi, dan diakses oleh     komunitas sekolah, seperti alat pertolongan pertama serta evakuasi, obat-obatan, terpal, tenda dan sumber air bersih. c. Pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiagaan sekolah secara rutin (menguji atau melatih kesiagaan sekolah     secara berkala). d. Adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik setempat (desa/kelurahan    dan kecamatan) maupun dengan BPBD/Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap koordinasi dan    penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota/kabupaten. Apa Syarat Minimal Menuju Sekolah Siaga Bencana (SSB)?1. Ada komitmen dari Kepala Sekolah dankomunitas sekolah. 2. Ada dukungan dari Dinas Pendidikan diwilayahnya. 3. Ada dukungan dari organisasi terkaitpengurangan risiko bencana. 4. Melakukan penguatan kapasitas pengetahuandan keterampilan bagi guru dan siswa sekolah. 5. Melakukan latihan berkala yang jelas dan terukur. 6. Adanya keterlibatan dukungan menerus dari Dinas Pendidikan dan organisasi terkait PRB, termasuk dalam proses     pemantauan dan evaluasi sekolah.

Bagaimana Langkah-langkah Membangun Sekolah Siaga Bencana (SSB)?1. Membangun kesepahaman & komitmen bersama antar anggota komunitas sekolah dengan atau tanpa difasilitasi oleh    pihak luar. 2. Membuat rencana aksi bersama antara sekolah, komite sekolah, orang tua, dan anak-anak (bisa dalam bentuk lokakarya,     FGD,atau meeting reguler). 3. Melakukan kajian tingkat kesiagaan sekolah dengan menggunakan lima parameter (pengetahuan dan sikap; kebijakan;     rencana tanggap darurat; sistem peringatan dini; dan mobilisasisumberdaya). 4. Peningkatan kapasitas (pelatihan-pelatihan) untuk semua stakeholder sekolah (guru, karyawan/staf administrasi, satuan     pengamanan, anggota komite sekolah, orang tua, anak-anak). 5. Lokakarya pembentukan sekolah siaga bencana (merumuskankegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap, draft     kebijakan, sistem peringatan dini, rencana tanggap darurat, dan mobilisasi sumberdaya). 6. Simulasi/drill menghadapi bencana (sesuai dengan jenis ancaman) dengan frekuensi disesuaikan dengan kebutuhan dan    kemampuan sekolah yang bersangkutan Standarisasi/pembakuansekolah siaga bencana. 7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SSB. 8. Sosialisasi dan promosi keberadaan SSB.

http://p2mb.geografi.upi.edu/Sekolah_Siaga.html

Dalam beberapa bulan terakhir, bencana datang silih berganti tanpa henti. Mendidik dan membanguna masyarakat Indonesia yang tangguh melalui Sekolah Siaga Bencana atau Sekolah Aman merupakan sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan bersama. Pendidikan dasar-dasar kebencanaan harus diberikan kepada rakyat Indonesia sejak dini, artinya pendidikan dini (SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA) wajib dimasukkan ilmu kebencananaannya guna membentuk Sekolah Siaga Bencana.

Pada tahun 2012, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) telah mengeluarkan peraturan No.04 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana. Dalam peraturan tersebut, dibahas dengan sangat detail tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan strategi dasar untuk membantu pihak sekolah dan stakeholder untuk membangun sekolah siaga bencana/sekolah aman.

Pedoman sekolah siaga bencana/sekolah aman yang dikeluarkan oleh BNPB tersebut sejalan dengan program United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) terkait kampanye sejuta sekolah dan rumah sakit aman tahun 2010 dan Kerangka Aksi Hyogo tahun 2005-2015.

Mungkin ada pembaca yang bertanya, kenapa pendidikan bencana kepada pelajar perlu diberikan? Jawaban saya; masa SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA merupakan masa dimana pelajar akan menyerap semua yang disampaikan gurunya (prinsip mangkok terbuka). Apa yang mereka pelajari dan praktek pada masa tersebut akan terus diingatnya sama tua dan ketika suatu ilmu kebencanaan kita berikan kepada mereka yang masih berumur 10-18 tahun maka ilmu tersebut akan bertahan ±50 tahun namun apabila diberikan kepada orang tua (40-60) akan berbeda. Lagian orang tua tidak berprinsip “mangkok terbuka” lagi, akan tetapi berprinsip “tutup botol terbuka”.

Nilai-Nilai Dasar Sekolah Siaga Bencana

Menurut peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) nomor 04 tahun tahun 2012,  Sekolah siaga bencana diharapkan memiliki nilai-nilai dasar antara lain:

1. Perubahan Budaya; nilai dasar yang ingin dicapai dalam membentuk sebuah sekolah siaga bencana adalah adanya perubahan budaya, paradigma, dan pemahaman dasar ilmu bencana.

2. Berorientasi Perberdayaan; setiap unsur sekolah (murid, guru, wali murid, dan komite) harus mampu mengerakkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan sekolah siaga bencana ini. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum berbasis mitigasi bencana, membuat sarana dan prasarana (peta dan petunjuk evakuasi), melatih guru-guru, dan pembiayaan kegiatan berbasis ilmu bencanan.

3. Kemandirian; Nilai ke-tiga ini masih sama dengan nilai ke-dua dimana pihak sekolah harus bisa mandiri dan mampu menggerakkan segala sumberdaya yang dimiliki sekolah.

4. Pendekatan Berbasis Hak; Setiap unsur sekolah mempunyai hak untuk selamat dari bencana, mereka mempunyai hak untuk aman dari bencana.

5. Keberlanjutan; Sekolah siaga bencana yang sudah pernah digagas oleh pemerintah, mitra, aktifis kebencanaan harus bisa dilanjutkan oleh para guru dan murid. Guru dan murid harus membentuk dan mengerakkan organisasi sekolah seperti OSIS, UKS, Pramuka untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sekolah siaga bencana sehingga program sekolah siaga bencana di sekolah tersebut terus berlanjut dan terjadi perubahan budaya seperti pada nilai dasar pertama.

6. Kearifan Lokal; setiap bangsa dan suku yang ada di dunia ini pasti memiliki kearifan lokal (local wisdom) atau indigenous knowledge masing-masing tentang bencana dan ini akan sangat membantu dalam menerapkan sekolah siaga bencana.

7. Kemitraan; sekolah harus menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak luar baik, pemangku kepentingan maupun pihak LSM dalam menerapkan sekolah siaga bencana. Untuk saat ini, banyak sekali LSM lokal dan internasional yang mulai bergerak dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB).

8. Inklusivitas; sebuah sekolah siaga bencana harus mampu melindungi dan memperhatikan kepentingan setiap unsur sekolah termasuk murid yang memiliki kebutuhan khusus.

Prinsip-Prinsip Dasar Sekolah Siaga Bencana

Sekolah siaga bencana harus mampu mempertimbangkan dan menjawab beberapa prinsip dasar, antara lain;

1. Berbasis Hak; Sekolah siaga bencana harus mampu memberikan hak pendidikan dasar anak. Hak pendidikan dasar anak adalah (1) tidak boleh ada satupun murid yang terdiskriminasi (2) hak keberlangsungan dan tumbuh kembang (3) setiap keputusan yang dibuat adalah yang terbaik untuk murid (4) hak berkumpul dengan damai dan aman.

2. Interdisiplin dan Menyeluruh; Sekolah siaga bencana harus terintegrasi dengan kulikulum sekolah dan terintegrasi dalam standar pelayanan minimum pendidikan. Saat ini, di perguruan

tinggi sendiri, penelitian tentang kebencanaan tidak hanya diteliti oleh ahli ilmu kebumian melainkan diteliti oleh berbagai interdisiplin ilmu.

3. Komunikasi Antar-Budaya (intercultural Approach); sekolah siaga bencana harus mengutamakan komunikasi antar-pribadi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Berbeda budaya tentu berbeda pula pendekatan yang akan dilakukan dalam membentuk sekolah siaga bencana.

Bersambung Strategi Dasar Sekolah Siaga Bencana…>>>

Artikel ini bersumber dari: http://www.ibnurusydy.com/sekolah-siaga-bencana-nilai-prinsip-dan-strategi-dasar-1/#ixzz3MKYetY8f Follow us: @melek_bencana on Twitter | MelekBencana on Facebook

Melanjutkan artikel sebelumnya tentang Sekolah Siaga Bencana: Nilai, Prinsip dan Strategis Dasar #1 yang belum rampung. Pada artikel kedua ini, saya akan sedikit membahas tentang strategis dasar sekolah siaga bencana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana.

Menurut peraturan tersebut, ada 3 (tiga) tema utama yang menjadi strategi dasar dalam membangun sekolah siaga bencana, antara lain lain:

1. Sinkronisasi Kebijakan; Ini merupakan strategi pertama yang harus dilakukan dalam tahapan membentuk sekolah siaga bencana. Semua kebijakan dan regulasi yang sudah ada harus menjadi pedoman dasar untuk membentuk kebijakan baru di sekolah supaya terwujudnya sekolah siaga bencana. Dalam membuat kebijakan baru, pihak sekolah tentu harus menjunjung tinggi nilai dan prinsip dasar sekolah siaga bencana seperti yang sudah saya jelaskan pada artikel sebelumnya. Kebijakan lain yang bisa dibuat oleh pihak sekolah adalah membuat protap (prosedur tetap) dalam menghadapi bencana dan membuat pedoman tugas masing-masing unsur sekolah ketika bencana terjadi serta menyiapkan dana/anggara supaya kegiatan sekolah siaga bencana dan upaya pengurangan risiko bencana bisa berjalan dengan sukses.

Saya rasa dana BOS bisa digunakan untuk menyukseskan sekolah siaga bencana

2. Peningkatan Partisipasi Publik dan Anak; Beberapa kebijakan sekolah siaga bencana yang dibuat oleh pihak sekolah secara otomatis akan melibatkan banyak pihak. Contoh yang paling sederhana adalah ketika pihak sekolah membuat sebuah kebijakan untuk melakukan evakuasi ke tempat A. Otomatis pihak sekolah harus melakukan koordinasi dan melibatkan masyarakat sekitar dan wali murid. Terlibatnya masyarakat sekitar akan memudahkan koordinasi ketika melakukan evakuasi. Terlibatnya wali murid akan menghasilkan kesepakatan bersama tentang tempat evakuasi dan apabila terjadi bencana, wali murid akan langsung menjemput anaknya ke tempat A. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah siaga bencana di dalam sekolah, murid harus menjadi prioritas utama sehingga mau tidak mau mereka harus dilibatkan dengan aktif.

3. Pelembagaan; Dalam strategi yang ke-tiga ini, pihak sekolah harus membentuk beberapa lembaga atau organisasi terkait sekolah siaga bencana. Selain organisasi di pihak siswa, organisasi antar dewan dan sekolah bisa menjadi pertimbangan untuk dibentuk.

Semoga artikel artikel Sekolah Siaga Bencana: Nilai, Prinsip dan Strategi Dasar #2 yang berujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2012 ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sekolah siaga bencana.

Artikel ini bersumber dari: http://www.ibnurusydy.com/sekolah-siaga-bencana-nilai-prinsip-dan-strategi-dasar-2/#ixzz3MKYnADyw Follow us: @melek_bencana on Twitter | MelekBencana on Facebook

http://www.ibnurusydy.com/sekolah-siaga-bencana-nilai-prinsip-dan-strategi-dasar-1/

2014