Definisi pancasila menurut para ahli dan para ilmuwan di indonesia.?

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa IndonesiaPancasila digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan di dalam segala bidang. Dengan kata lain semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus sesuai dengan sila-sila Pancasila.

Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsaPancasila sudah menjadi jiwa setiap rakyat Indonesia dan telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan.

Pancasila sebagai dasar NegaraPancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara atau dasar mengatur penyelenggaraan Negara.Menurut Prof. Dr. Notonegoro, SH. ; Pancasila merupakan norma hukum pokok atau pokok kaidah fundamental dan memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Pancasila juga memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum.Penegasannya tercantum dalam:1. Pembukaan UUD 1945 alinea IV2. Tap MPR No.XVII/MPR/19983. Tap MPR No.II/MPR/2000

Pancasila sebagai falsafah bangsa IndonesiaPancasila merupakan dasar filsafat negara dan ideologi negara. Yang kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara IndonesiaMerupakan fungsi Pancasila dilihat secara yuridis ketatanegaraan. Tap MPR No. III/MPR/2000 mengatur tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa IndonesiaPancasila disahkan bersama-sama dengan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI merupakan wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur tersebut.

Pancasila sebagai cita-cita bangsa IndonesiaCita-cita luhur bangsa Indonesia tegas termuat dalam Pembukaan UUD 1945 karena Pembukaan UUD 1945 merupakan perjuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila. Dengan demikian Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Apa perbedaan ideologi pancasila dengan ideologi besar di dunia secara detail ?

Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara negara dengan agama. Pada negara liberal, negara tidak mencampuri urusan agama. Agama menjadi urusan pribadi setiap warganegara. Negara terpisah dengan agama. Dalam negara liberal, warganegara bebas beragama, tetapi juga bebas tidak beragama. Pada negara sosialis kehidupan agama juga terpisah dengan negara. Warganegara bebas beragama, bebas tidak beragama dan bebas pula untuk propaganda anti-agama.

Sekarang bagaimana hubungan antara agama dengan negara pada negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila? Ingat sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan sila tersebut, maka agama erat hubungannya dengan negara. Negara memperhatikan kehidupan agama. Agama mendapatkan perhatian penting dari negara. Setiap warganegara dijamin pula kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang ada dan diakui oleh pemerintah. Di Indonesia setiap orang harus beragama. Tetapi agama yang dipilih, diserahkan kepada masing-masing warganegara. Di Indonesia atheis atau tidak mengakui adanya Tuhan, tidak diperbolehkan. Propaganda anti-agama juga dilarang.

Di bidang pendidikan, di negara sosialis tujuan pendidikan diarahkan untuk membentuk warganegara yang senantiasa patuh atau taat pada perintah negara. Di negara liberal, pendidikan diarahkan pada pengembangan demokrasi. Di Indonesia, pendidikan diarahkan untuk membentuk warganegara yang bertanggung jawab, memiliki akhlak mulia, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

PENGERTIAN IDEOLOGI Pengertian Ideologi. Mencari pengertian ideologi

Jawab :Ideologi adalah gabungan antara pandangan hidup yang meruupakan yang merupakan ninilai –nilai yang telah mengkristal dari suatu bangsa serta Dasar Negara yang memiliki nilai-nilai falsafah yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa, selain itu, Idiologi adalah merupakan hasil reflesi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara idiologi dengan masyarat negara. Di suatu pihak membuat idiologi semakin realistis dan pihak yang lain mendorong masyarakat mendekati bentuk yang ideal. Idologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya.

2. Apa yang di maksud dengan aspek idealitas, Aspek normalitas, aspek realitas, dan aspek fleksibilitas.Jawab :Aspek Ideaslitas : yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Hikikat nilai-nilai pancasila yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung didalam pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh tersebut bersumber pada filsafat pancasial (nilai-nilai filosofis yamng terkandung dalam pancasila). Aspek Normalitas : yaitu niali-nilai yang terkandung dalam pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan states fundamental norm (pokok kaidah negara yang fundamental). Aspek Realitas : artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata. maka yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan raelitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu pancasila selain memiliki nilai-nilai ideal serta normatif pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata (kontrik) baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyalenggaraan negara. Dengan demikian pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat “utopis”yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang melainkan suatu ideologi yang bersifat “realistis.Aspek Fleksibilitas : yakni Pancasila sebagi suatu idiologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa idiologi pansila besifat aktual, dinamis, antisifasif dan senentiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu Pancasila juga mampu menyaring budaya-budaya asing yang masuk di Negara Indonesia dngan kelima hakekat dari pancasila yang juga merupakan esensi dari nilai-nilai pancasila yang sifatnya universal sehingga dalam nilai tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar.3. Mengapa Pancasila di jadikan Ideologi…?Jawab :Pancasila dijadikan ideologi dikerenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah dan pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar Negara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia. Pancasila juga memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.4, Pancasila sebagai Ideologi Indonesia termasuk Ideologi terbuka atau tertutup..?Jawab :

Pancasila merupakan Ideologi terbuka hal ini disebabkan dimaksudkan bahwa idiologi pansila besifat aktual, dinamis, antisifasif dan senentiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan idiologi pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya lebih kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senentiasa berkambang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek dan zaman.

PKn Pengertian Filsafat

1.Dari segi etimologisDalam Bhs Indonesia mempunyai padanan falsafah dalam bhs arab. Dalam Inggris philosophy. Latin philosopia. Belanda philosophie. Jerman philosophier.Perancis philosophie. Semua itu diterjemahkan dqalam bhs Indonesia kata “Filsafat” Menurut Dr. Harun Nasution istilah falsafah berasal dari bhs Yunani “philein” yg mengandung arti cinta dan sophos dalam arti hikmah (wisdom).Yunanilah yg pertama berfilsafat yg dukenal orang sampai sekarang. Kata filsafat ini bersifat majemuk yg berasal dari kata PHILOS berarti sahabat dan kata sophia yg berarti pengetahuan bijak sana

Lingkup pengertian filsafat

1. Objek materi filsafat2. Objek forma filsafatad. 1.Objek materia filsafat mempelajari segala sesuatu baik material konkrit (manusia, binatang, alam dll)dan abstrak (nilai, ide moral, pandangan hidup dll.Ad 2. Memandang objek materia dari berbagai sudut pandang nilai seperti bidang aksiologi, dari segi pengetahuan epistemologi,tentang keberadaan bidang ontologi, bidang tingkah laku adalah etika, bidang keindahan adalah estetika. Selain itu adalagi seperti filsafat sosial dan filsafat hukum.Dari kedua bidang lingkup filsafat sebagai berikut:a. Kebijaksanaan rasional dari segala sesuatu.b. Sikap pandangan hidupc. Suatu kelompok persoaland..suatu kelompok teori dan sistem pemikirane. Suatu proses kritis dan sistematis dari segala pengetahuan manusiaf. Usaha memperoleh pandangan yang komprehensif

CIRI-CIRI BERFIKIR KEFILSAFATAN 1. Berpikir kritis 2. Bersifat terdalam 3. Bersifat konseptual4. Koheren (runtut)5. Bersifat rasional6. Komperehensif7. Universal8. Spekulatif. Bersifat spekulatif ini berdasarkan dugaan yg masuk akal melam- paui batas fakta. Erekaan in i berusaha menyatukan semua tahap-tahap dari pengalaman manusia ke dalam satu kesatuian keseluruhan yg komperehensif dan bermakna9. Sistematis10. Bersifat bebas . Pancasila sebagai pandangan hidup Pancasila : DLM ARTI MATERIIL >.RUMUSAN

TETAP DARI PANCASILA. >> NOTONAGORO >> BANGSA INDONESIA TELAH BER-PANCASILA SEBELUM 17-8-45 >.DALAM DWI PRAKARA YAITU DLM ADAT KEBUDAYAAN DAN AGAMANYA.

PANDANGAN HIDUP. PEMBANGUN HIDUP MENJIWAI PERJUANGAN BANSA TITIK KULMINASI PERJUANGAN 17-8-45 DALAM ARTI FORMAL TRI PRAKARA :

>. DLM BERADAT KEBUDAYAAN; >. BERGAMA; >. BERNEGARA TITIK KULMINASINYA 18 – 8 – 45 PENGESAHAN UUD 45 DAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara dimaksudkan bahwa semua aturan hukum, kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman kepada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan Negara Republik Indonesia PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berupa cita-cita luhur bangsa untuk menciptakan negara dan masyarakat adil dan makmur, adil dalam kemakmuiran dan mak-mur dalam keadilan.Sebagai ideologi negara telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 45. Pancasila mampu berkembang secara dinamis sehingga disebut juga ideologi terbuka. A. Berupa nilai dasar;B. Nilai instrumental;c. Nilai praksisNilai yg terdapat dalam ideologi terbuka yaitu nilai dasar, Yang merupakan prin-sip bersifat abstrak, tidak terikat dengan waktu dan tempat dan abadi. Nilai dasar ini berbentuk kaedah yg paling hakiki yg menyangkut eksistensi negara, cita dan tujuannya. Nilai dasar ini dijabarkan menjadi nilai instrumental yg merupakan arahan kinerja untuk waktu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental bersifat kon-tekstual yg disesuaikan dengan tujuan zaman. Nilai instrumental ini dapat ber-bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem rencana dan program. Selain itu nilai praksis yg merupakan interaksi antara nilai instrum,ental dg situasi konkrit, sifatnya dinamis,. Nilai praksi ini merupakan sumber keserasian antara idealisme dan realita. Pancasila sebagai sistem filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk suatu tujuan tertentu sila-sila Pancasila dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya Penjelasan istilah 1. Filsafat Pancasila sebagai suatu pandangan hidup bangsa Indonesia yg merupakan kenyataan objektif yg hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila memberi petunjuk untuk mencapai kesejahteraan.2. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan kesatuan yang saling berhubungan untuk suatu tujuan tertentu sila-sila Pancasila yang tidak terpisahkan satu sama lainnnya.3. Nilai-nilai dlm bidang filsafat untuk menunjukkan kata benda yg abstrak yg artinya keberhargaan (worthy) atau kebaikan (goodness) SISTEMATIKA ILMU PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN 1.Pancasila dalam arti materiil dan dalam, arti formal 2.Pancasila adalah pusat, dasar dan inti dari pembukaan UUD 45 3. Pengaruh timbal balik antara Pancasila dengan UUD 45 4. Pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan hukum yang kokoh, kuat dan abadi 5. Mengubah/meniadakan Pembukaan UUD 45 berarti menghilangkan Pembukaan UUD 45 dan berarti pembubaran negara Prokamasi 17-8-45. 6. Pancasila adalah ideologi negara RI 7. Rumusan kesatuan rangkaian sila-sila Pancasila 8. Isi arti dari sila-sila Pancasila 9. Tertib hukum Negara indonesia (Rechtsordnung) 10.. Pembukaan UUD 45 mengenal hukum tuhan, kodrat, dan hukum etis. 11. Asal

mula Pancasila Dasar filsafat negara RI . Rumusan Pancasila yang pernah ada 1.Menurut Mr. Muhamad Yamin 29 Mwi 1945 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahtetraan Rakyat Pidato mengenai rancangan UUD. Di dalam pembukaan UUD tercantum rumusan: 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawa- ratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia • 2.Menurut Ir . Soekarno 1 Juni 1945 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan 3. Mufakat , atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan • 3.Menurut Piagam Jakarta 22 Juni 1945 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 4.Menurut Pembukaan UUD 45 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab 3.Persatuan Indonesia 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5.Menurut Konstitusi RIS 1949 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2.Peri Kemanusiaan 3.Kebangsaan 4.Kerakyatan 5.Keadilan Sosial 6.Menurut UUDS 1950 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2.Peri Kemanusiaan 3.Kebangsaan 4.Kerakyatan 5.Keadilan Sosial 7.Menurut rumusan lain 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2.Peri Kemanusiaan 3.Kebangsaan 4.Kedaulatan Rakyat 5.Keadilan sosial.

PENDIDIKAN PANCASILA

PENDAHULUAN Pertemuan-1

Pancasila adalah sebuah hasil pemikiran, perenungan yang mendalam dari beberapa tokoh

nasional Indonesia yang berisi ajaran, falsafah yang memuat nilai-nilai yang luhur dari

Bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan

secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan kemudian

diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang

tubuh UUD 1945.

Dalam sejarahnya,eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik

Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan

kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik

legitimasi ideologi Negara Pancasila.

A. Landasan Pendidikan Pancasila

1. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang mulai jaman kerajaan

Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk

menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang

tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, didalamnya tersimpul ciri khas, sifat

karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh para pendiri bangsa kita ( the

founding father ) dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip

(sila) dan diberi nama Pancasila.

Dalam era reformasi bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup

yang kuat (nasionalisme) agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional.

Hal ini dapat terlaksana dengan kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa.

Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum

dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif historis telah

dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri (kausa materialis). www.themegallery.com

2. Landasan Kultural

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa

itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila

Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan

suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki

melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Oleh karena itu generasi penerus

terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami serta mengkaji

karya besar tersebut dalam upaya untuk melestarikan secara dinamis dalam arti

mengembangkan sesuai dengan tuntutan jaman.

3. LandasanYuridis

Landasan yuridis(hukum) perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi:

UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 menyatakan: Isi

kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan

Pancasila.www.themegallery.com

SK Mendiknas RI, No.232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan

Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pasal10 ayat1 dijelaskan bahwa Mata Kuliah

Pendidikan Pancasila, wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.

Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila adalah terdiri atas segi historis,

filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara serta etika politik.

Pengembangan tersebut dengan harapan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai

dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan rakyat, mengenali

perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya demi persatuan

bangsa.

4. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia,

oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moraluntuk secara konsisten

merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 Pertemuan-2

Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah

Pancasila termasuk Filsafat Pancasila sebagai suatu kajian ilmiah harus memenuhi

syarat-syarat ilmiah, menurut Ir. Poedjowijatno dalam bukunya “Tahu & Pengetahuan”

mencatumkan syarat-syarat ilmiah sebagai berikut : berobyek, bermetode, bersistem dan

bersifat universal.

1. Berobyek

Objek material Pancasila adalah suatu obyek yang merupakan sasaran pembahasan

dan pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun non empiris. Bangsa Indonesia

sebagai kausa material (asal mula nilai-nilai Pancasila), maka obyek material pembahasan

Pancasila adalah bangsa Indonesiadengan segala aspek budaya dalam bermayarakat,

berbangsa dan bernegara. Obyek material empiris berupa lembaran sejarah, bukti-bukti

sejarah, benda-benda sejarah dan budaya, Lembaran Negara, naskah-naskah kenegaraan,

dsb. Obyek material non empiris meliputi nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, nilai-nilai religius

yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter dan pola-pola budaya.

2. Bermetode

Metode dalam pembahasan Pancasila sangat tergantung pada karakteristik obyek

formal dan material Pancasila.Oleh karena obyek Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-

hasil budaya dan obyek sejarah maka sering digunakan metode “hermeneutika”yaitu suatu

metode untuk menemukan makna dibalik obyek.

3. Bersistem

Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus merupakan suatu kesatuan dan

keutuhan (majemuk tunggal) yaitu ke lima sila baik rumusan, inti dan isi dari sila-sila

Pancasila merupakan kesatuan dan kebulatan.

4. Universal

Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal artinya kebenarannya

tidak terbatas oleh waktu, keadaan, situasi, kondisi maupun jumlah. Nilai-nilai Pancasila

bersifat universal atau dengan kata lain intisari,esensi atau makna yang terdalam dari sila-

sila Pancasila pada hakekatnya bersifat universal. egallery.com

Tingkatan Pengetahuan Ilmiah

Tingkat pengetahuan ilmiah dalam masalah ini bukan berarti tingkatan dalam hal

kebenarannya namun lebih menekankan pada karakteristik pengetahuan masing-masing.

Tingkatan pengetahuan ilmiah sangat ditentukan oleh macam pertanyaan ilmiah sbb :

Deskriptif    suatu pertanyaan “bagaimana”

Kausal        suatu pertanyaan “mengapa”

Normatif      suatu pertanyaan “kemana”

Essensial    suatu pertanyaan “apa“

1. Pengetahuan Deskriptif

Pengetahuan deskriptif yaitu suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu

keterangan, penjelasan obyektif. Kajian Pancasila secara deskriptif berkaitan dengan kajian

sejarah perumusan Pancasila, nilai-nilai Pancasila serta kajian tentang kedudukan dan

fungsinya.www.themegallery.com

2. Pengetahuan Kausal

Pengetahuan kausal adalah suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang

sebab akibat. Kajian Pancasila secara kausal berkaitan dengan kajian proses kausalitas

terjadinya Pancasila yang meliputi 4 kausa yaitu kausa materialis, kausa formalis, kausa

effisien dan kausa finalis.Selain itu juga berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber nilai,

yaitu Pancasila sebagai sumber segala norma yang berlaku di masyarakat.

3. Pengetahuan Normatif

Pengetahuan normatif adalah pengetahuan yang berkaitan dengan suatu ukuran,

parameter serta norma-norma. Dengan kajian normatif dapat dibedakan secara normatif

pengamalan Pancasila yang seharusnya dilakukan (das sollen) dan kenyataan faktual (das

sein)dari Pancasila yang bersifat dinamis.

4. Pengetahuan Esensial

Pengetahuan esensial adalah tingkatan pengetahuan untuk menjawab suatu

pertanyaan yang terdalam yaitu pertanyaan tentang hakekat sesuatu. Kajian Pancasila

secara esensial pada hakekatnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang

intisari/makna yang terdalam dari sila-sila Pancasila (hakekat Pancasila)

Pertemuan-3

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

PENGERTIAN FILSAFAT

Secara etimologi, filsafat adalah istilah atau kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu

philosophia. Kata itu terdiri dari dua kata yaitu philo, philos, philein, yang mempunyai arti

cinta/pecinta/mencintai dan Sophia yang berarti kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat

kebenaran.Jadi secara harafiah istilah filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan atau

kebenaran yang hakiki.

Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai pandangan

hidup, dan filsafat dalam arti praktis. Hal itu berarti Pancasila mempunyai fungsi dan

peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkahlaku, dan perbuatan dalam

kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi

bangsa Indonesia dimanapun mereka berada.

1. Obyek Filsafat

Filsafat merupakan kegiatan pemikiran yang tinggi dan murni (tidak terikat langsung dengan

suatu obyek), yang mendalam dan daya piker subyek manusia dalam memahami segala

sesuatu untuk mencari kebenaran.

Filsafat sebagai hasil pemikiran pemikir (filsuf) merupakan suatu ajaran atau system nilai,

baik berwujud pandangan hidup (filsafat hidup) maupun sebagai ideology yang dianut suatu

masyarakat atau bangsa dan negara. Filsafat demikian, telah tumbuh dan berkembang

menjadi suatu tata nilai yang melembaga sebagai suatu paham(isme) seperti kapitalisme,

komunisme, fasisme dan sebagainya yang cukup mempengaruhi kehidupan bangsa dan

Negara modern.

Filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidik obyek yang tidak terbatas yang

ditinjau dari sudut isi atau substansinya dapat dibedakan menjadi :

a. Obyek material filsafat  :

 yaitu obyek pembahasan filsafat yang mencakup segala sesuatu baik yang bersifat

material kongkrit (manusia) maupun abstrak (system nilai).

b. obyek formal filsafat : cara memandang seorang peneliti terhadap objek material tersebut.

Cabang Filsafat

Cabang filsafat yang pokok adalah :

a. Metafisika, yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi

bidang :

-ontologi (membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan),

-kosmologi (membicarakan tentang teori umum mengenai proses kenyataan, dan

antropologi).

b. Epistemologi, adalah pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran.

c. Metodologi, adalah ilmu yang membicarakan cara / jalan untuk memperoleh pengetahuan.

d. Logika, ádalah membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil

kesimpulan yang benar.

e. Etika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia tentang baik-

buruk

f. Estetika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat keindahan-kejelekan.www.t

Aliran-Aliran Filsafat

1. Aliran Materialisme, aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan, termasuk

mahluk hidup dan manusia ialah materi. Semua realitas itu ditentukan oleh  materi (misalnya

benda ekonomi, makanan) dan terikat pada hukum alam, yaitu  hukum sebab-akibat (hukum

kausalitas) yang bersifat objektif.

2. Aliran Idealisme/Spiritualisme, aliran ini mengajarkan bahwa idedan spirit

manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas

realitas dirinya dan kesemestaan karena ada akal budi dan kesadaran rohani manusia yang

tidak sadar atau mati sama sekali tidak menyadari dirinya apalagi realitas kesemestaan. Jadi

hakikat diri dan kenyataan kesemestaan ialah akal budi (ide dan spirit). Aliran Realisme,

aliran ini menggambarkan bahwa kedua aliran diatas adalah  bertentangan, tidak sesuai

dengan kenyataan (tidak realistis).Realitas merupakan sintesis antara jasmaniah-rohaniah,

materi dan nonmateri.wPp

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

1. Pancasila Sebagai Jati diri Bangsa Indonesia

Kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan konteksnya,  misalnya

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat negara

Republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri namun

bilamana dikelompokan maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu

sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai (value system) yang merupakan kristalisasi

nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah, yang berakar dari unsur-

unsur kebudayaan luar yang sesuai sehingga secara keseluruhannya terpadu menjadi

kebudayaan bangsa Indonesia. Pandangan yang diyakini kebenarannya itu menimbulkan

tekad bagi bangsa   Indonesia untuk mewujudkan dalam sikap dan tingkah laku serta

perbuatannya.

Di sisi lain, pandangan itu menjadi motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan  dalam

mencapai tujuannya. Dari pandangan inilah maka dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai

bangsa, gagasan kejiwaan apa saja yang akan coba diwujudkan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai itu adalah buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dasar bangsa

Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakan tata nilai yang

mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberi

corak, watak dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan

masyarakat dan bangsa lainnya. Kenyataan yang demikian itu merupakan suatu kenyataan

objektif yang merupakan jatidiri bangsa Indonesia.

2. Rumusan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Pancasila yang terdiri atas

lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat.

Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling

bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan

yang utuh. Lazimnya sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. suatu kesatuan bagian-bagian

b. bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri

c. saling berhubungan dan saling ketergantungan

d. kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem)

e. terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Pada hakikatnya setiap sila Pancasila merupakan suatu asas sendiri-sendiri, fungsi sendiri-

sendiri namun demikian secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang sistematis dengan

tujuan (bersama) suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Susunan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Bersifat Organisasi sila-sila Pancasila pada

hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban, dalam arti, setiap sila merupakan unsur

(bagian yang mutlak) dari kesatuan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan suatu

kesatuan yang majemuk tunggal, dengan akibat setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri

terlepas dari sila-sila lainnyawww.themegallery.

4. Susunan Kesatuan Yang Bersifat Hirarkhis Dan Berbentuk Piramidal.

Hirarkhis dan piramidal mempunyai pengertian yang sangat matematis yang digunakan

untuk menggambarkan hubungan sila-sila Pancasila dalam hal urut-urutan luas (kuantiítas)

dan juga dalam hal isi sifatnya. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian

tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau diatasnya.

5. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Saling Mengisi Dan Saling

Mengkualifikasi

Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal, hirarkhis pyramidal juga memiliki sifat

saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal itu dimaksudkan bahwa setiap sila

terkandung nilai keempat sila lainnya, dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila

senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya.

www.themegallery.com

KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT

Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar

negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan  pokok-pokok

pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Pembahasan filsafat dapat dilakukan secara

deduktif (dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara

sistematis menjadi keutuhan pandangan yang Komprehensif), dan secara induktif (dengan

mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan

makna yang hakiki dari gejala-gejala itu). Dengan demikian, filsafat Pancasila akan

mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja ditujukan pada bangsa

Indonesia, melainkan bagi manusia pada umumnya.

Aspek Ontologis

Ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada (eksistensi dan

keberadaan), sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia,

metafisika dan kesemestaan atau kosmologi.www.themegallery.com

Aspek Epistemologi

Epistemologi adalah bidang/cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan,

metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada

hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi

bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa,

dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang

dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti itu telah menjadi

suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (belief system)sehingga telah menjelma

menjadi ideologi.

Aspek Aksiologi

Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran dan atau ilmu/teori. Menurut

Brameld, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki : tingkah laku moral, yang

berwujud etika, ekspresi etika, yang berwujud estetika atau senidan keindahan,sosio politik

yang berwujud ideologi.

NILAI-NILAI PANCASILA MENJADI DASAR DAN ARAH KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN

Dengan memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila akan terkandung beberapa

hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antar

hubungan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan Vertikal

Adalah hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penjelmaan

dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Hubungan Horisontal

Adalah hubungan manusia dengan sesamanya baik dalam fungsinya sebagai warga

masyarakat, warga bangsa maupun warga negara. Hubungan itumelahirkan hak dan

kewajiban yang seimbang.

3. Hubungan Alamiah

Adalah hubungan manusia dengan alam sekitar. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari filsafat

Pancasila adalah Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas

masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia

Pertemuan ke-4

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan

Pancasila maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem

etika.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber

dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya.

Di samping itu, terkandung jugapemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional,

sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang

bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.

Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan nyata dalam

masyarakat, bangsa dan negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi

pedoman. Norma-norma itu meliputi :

1. Norma Moral

Yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baikmaupun buruk, sopan

atau tidak sopan, susila atau tidak susila.

2. Norma Hukum

Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu

dalam pengertian ini peraturan hukum. Dalam pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai

sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan

suatupedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem

nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma.

PENGERTIAN ETIKA

Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap

terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok.Etika merupakan suatu pemikiran kritis

dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang

membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana

kita bersikap danbertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah

sebagai berikut :

* Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.

Pemikiran etika beranekaragam, tetapi pada prinsipnya membicarakan asas-asas dari tindakan dan

perbuatan manusia, serta sistem nilai apa yang terkandung di dalamnya.

* Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai

aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun mahluk sosial (etika

sosial). Etika khusus dibagi menjadi dua yaitu etika individual dan etika sosial. Etika indvidual

membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang

dianutnya serta panggilan nuraninya, kewajibannya dan tanggungjawabnya terhadap Tuhannya.

Etika sosial di lain hal membahas kewajiban serta norma-norma social yang seharusnya dipatuhi

dalam hubungan sesame manusia, masyarakat, bangsa dan negara.

B. PENGERTIAN NILAI, NORMA DAN MORAL

Pengertian Nilai

Nilai (value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan

manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi

nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu obyeknya. Dengan

demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan

lainnya.

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan

sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan.

Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan (motivator) sikap dan

perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping

sistem sosial dan karya.

Alport mengidentifikasikan 6 nilai-nilaiyang terdapat dalam kehidupan masyarakat, yaitu :

1. nilai teori

2. nilai ekonomi

3. nilai estetika

4. nilai social

5. nilai politik

6. nilai religi.

Hierarkhi Nilai

Hierarkhi nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu –masyarakat terhadap

sesuatu obyek. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai meterial.

Max Scheler menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya

nilai-nilai dapat dikelompokan dalam empat tingkatan yaitu :

1. Nilai kenikmatan

adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indra yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak

enak,

2. Nilai kehidupan

yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan yakni : jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum,

3. Nilai kejiwaan

adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni,

4. Nilai kerohanian yaitu tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci.

Sementara itu, Notonagoro membedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia,

2. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau

kegiatan,

3. Nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang bersifat rokhani manusia yang dibedakan dalam empat

tingkatan sebagai berikut :

a. nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada rasio, budi, akal atau cipta manusia.

b.nilai keindahan/estetis yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia

c. nilai kebaikan atau nilai moral yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia

d. nilai religius yaitu nilai kerokhanian tertinggi dan bersifat mutlak

Nilai berperan sebagai pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada

dalam hati nurani, kata hati dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber

pada berbagai sistem nilai.

Pengertian MoralMoral berasal dari kata mos (mores) yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral

adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan

manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma yang berlaku

dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benarsecara moral. Jika sebaliknya yang terjadi

maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan dan

atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan

terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian Norma

Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai mahluk budaya,sosial, moral dan religi. Norma

merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh

karena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma

kesusilaan, norma hukum dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya

sanksi.

5. Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praktis

Nilai Dasar

Sekalipun nilai bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui panca indra manusia, tetapi dalam

kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam

prakteknya. Setiap nilai memiliki nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang

dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan

obyektif dari segala sesuatu.

Contohnya : hakikat Tuhan, manusia, atau mahluk lainnya.

Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan maka nilai dasar itu bersifat mutlak karena

Tuhan adalah kausa prima(penyebab pertama). Nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat manusia

maka nilai-nilai itu harus bersumber pada hakikat kemanusiaan yang dijabarkan dalam norma hukum

yang diistilahkan dengan hak dasar (hak asasi manusia). Dan jika nilai dasar itu berdasarkan kepada

hakikat suatu benda (kuantitas, aksi, ruang dan waktu) maka nilai dasar itu dapat juga disebut

sebagai norma yang direalisasikan dalam kehidupan yang praksis. Nilai dasar yang menjadi sumber

etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum

dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang

jelas dan konkrit. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam

kehidupan sehari-hari maka nilai itu akan menjadi norma moral. Namun jika nilai instrumental itu

berkaitan dengan suatu organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan,

kebijakan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai

instrumental iitu merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar. Dalam kehidupan ketatanegaraan

Republik Indonesia, nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-pasal undang-undang

dasar yang merupakan penjabaran Pancasila.

Nilai Praktis

Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih

nyata dengan demikian nilai praktis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan

nilai-nilai instrumental.

Hubungan Nilai, Norma dan Moral

Keterkaitan nilai, norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di

setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang

individu, masyarakat, bangsa dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang

TUGAS INDIVIDU

a. Bagaimana pendapat anda mengenai fungsi Pancasila sebagai Sistem Etika jika kita terapkan

pada beberapa kasus mulai dari PILKADA sampai PEMILU saat ini? Adakah system etika

politik yang dipakai para peserta pemilihan, baik daerah atau pun nasional?

b. Bagaimana aplikasi nilai, norma, dan moral dalam kehidupan kita sehari-hari, baik

dilingkungan akademik maupun lingkungan masyarakat ? Berikan contoh kongkritnya!

Pertemuan-5

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Pengertian Asal Mula Pancasila

Kemajuan alam pikir manusia sebagai individu maupun kelompok telah melahirkan

persamaan pemikiran dan pemahaman kearah perbaikan nilai-nilai hidup manusia itu sendiri. Paham

yang mendasar dan konseptual mengenai cita-cita hidup manusia merupakan hakikat ideologi .

Dijadikannya manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa didunia ternyata membawa dampak

kepada ideology yang berbeda-beda sesuai dengan pemikiran, budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai

yang melekat dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Indonesia terlahir melalui perjalanan yang sangat panjang mulai dari masa kerajaan Kutai

sampai masa keemasan kerajaan Majapahit serta munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian

mengalami masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kondisi ini telah menimbulkan semangat

berbangsa yang satu, bertanah air satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Semangat ini akhirnya

menjadi latar belakang para pemimpin yang mewakili atas nama bangsa Indonesia memandang

pentingnya dasar filsafat negara sebagai simbol nasionalisme.

Kajian pengetahuan proses terjadinya Pancasila dapat ditinjau dari aspek kausalitasnya dan

tinjauan perspektifnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu : aspek asal mula langsung dan aspek asal

mula tidak langsung.

1. Asal Mula Langsung

a) Asal Mula Bahan atau Kausa Materialis adalah bahwa Pancasila bersumber dari nilai-nilai adat-

istiadat, budaya dan nilai religious yang ada dalam kehidupan sehari hari masyarakat Indonesia.

b) Asal Mula Bentuk atau Kausa Formalis adalah kaitan asal mula bentuk, rumusan dan nama Pancasila

sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pemikiran Ir. Soekarno, Drs.

Moh. Hatta dan para anggota BPUPKI.

c) Asal Mula Karya atau Kausa Effisien adalah penetapan Pancasila sebagai calon dasar Negara menjadi

dasar Negara yang sah oleh PPKI.

d) Asal Mula Tujuan atau Kausa Finalis adalah tujuan yang diinginkan BPUPKI, PPKI termasuk

didalamnya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dari rumusan Pancasila sebelum disahkan oleh PPKI

menjadi Dasar Negara yang sah.

2. Asal Mula Tak Langsung

Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, masyarakat Indonesia telah hidup dalam tatanan

kehidupan yang penuh dengan :

a) Nilai-nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Keadilan.

b) Penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta

kehidupan disegala bidang.

c) Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang memaknai adat istiadat, kebudayaan serta nilai

religius dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

d) Oleh karena itu secara tidak langsung Pancasila merupakan penjelmaan atau perwujudan Bangsa

Indonesia itu sendiri karena apa yang terkandung dalam Pancasila merupakan kepribadian dan

pandangan hidup bangsa Indonesia seperti yang dilukiskan oleh Ir. Soekarno dalam tulisannya

“Pancasila adalah lima mutiara galian dari ribuan tahun sap-sapnya sejarah bangsa sendiri”.

Bangsa Indonesia Ber-Pancasila dalam Tri Prakara

Dengan nilai adat-istiadat, nilai budaya dan nilai religius yang telah digali dan diwujudkan dalam

rumusan Pancasila yang kemudian disahkan sebagai dasar negara tersebut pada hakikatnya telah

menjadikan bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga prakara atau tiga asas :

a. Asas Kebudayaan

Secara yuridis Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat-istiadat dan

kebudayaan.

b. Asas Religius

Toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religious telah mengakar kuat dalam

sehari-hari kehidupan masyarakat Indonesia

c. Asas Kenegaraan

Karena Pancasila merupakan Jati Diri bangsa dan disahkan menjadi Dasar Negara maka

secara langsung Pancasila sebagai asas kenegaraan.

Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia

sekaligus penggerak perjuangan bangsa pada masa kolonialisme. Hal ini sekaligus menjadi warna dan

sikap serta pandangan hidup bangsa Indonesia hingga secara formal pada tanggal 18 Agustus1945

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 disahkan menjadi Dasar Negara Republik

Indonesia.

1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur merupakan suatu wawasan

yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri.

Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa adalah:

Kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia

dalam masyarakat serta alam sekitarnya

Pandangan hidup Pancasila ini dijadikan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi

kemanusiaannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan

bersama menuju satu pandangan hidup bangsa dan satu pandangan hidup Negara yaitu Pancasila.

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan

kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila.

Pengertian Ideologi

Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang

bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan

seperti :

a. Bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan dan keamanaan.

b. Bidang sosial

c. Bidang kebudayaan

d. Bidang keagamaan

Ideologi Negara dalam arti cita-cita Negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau

system kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa.

Ideologi Terbuka

* Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat-istiadat, budaya dan religious masyarakatnya.

* Menerima reformasi

* Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanah rakyat

Menurut Alfian kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang ada pada ideology

tersebut yaitu:

a) Dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung didalam ideology tersebut secara riil

hidup didalam serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsanya.

b) Dimensi idealisme, yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideology tersebut mengandung idealism yang

memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan

bersama sehari-hari

c) Dimensi fleksibilitas/dimensi pengembangan, yaitu ideology tersebut memiliki keluwesan yang

memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan

ideology bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai-

nilai dasarnya.

Pancasila memenuhi ketiga syarat tersebut sehingga ideologi Pancasila senantiasa hidup, tahan uji

dan fleksibel terhadap perubahan jaman dari masa kemasa. Dalam proses Reformasi, MPR melalui

siding istimewa tahun 1998, kembali menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara

Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. Oleh karena itu segala

agenda dalam prosesreformasi, yang meliputi rakyat (Sila keempat) juga harus mendasarkan pada

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan , Kerakyatan dan Keadilan.

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis

dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis,

antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan

dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.

Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di

dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secaralebih konkrit, sehingga memiliki

kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang.

Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan

makhluk sosial. Oleh karena itu dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan hak-hak

masyarakat

Pertemuan ke-6

PAHAM NEGARA KEBANGSAAN

Menurut Muhammad Yamin bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam

politik Internasional adalah menempatkan diri sebagai bangsa yang modern yang memiliki

kemerdekaan dan kebebasan dengan melalui tiga fase yaitu:

a) Jaman kerajaan sriwijaya

b) Jaman Negara kebangsaan Majapahit

c) Negara kebangsaan Indonesia Modern menurut susunan kekeluargaan berdasar atas Ketuhanan

Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang hingga sekarang menjadi Negara Proklamasi 17 Agustus

1945.

Manusia membentuk suatu bangsa karena untuk memenuhi hak kodratnya yaitu sebagai individu

dan makhluk sosial, oleh karena itu deklarasi Bangsa Indonesia tidak mendasarkan pada deklarasi

kemerdekaan individu tetapi sebuah deklarasi yang menyatakan tuntutan hak kodrat manusia

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Dalam tumbuh dan kembangnya suatu bangsa terdapat berbagai macam teori besar yang

merupakan bahan komparasi bagi para pendiri Negara Indonesia untuk mewujudkan suatu bangsa

yang memiliki sifat dan karakter tersendiri.

Beberapa teori Kebangsaan:

1. Teori Hans Kohn

Bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan

kewarganegaraan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari anasir-anasir serta akar-akar yang

terbentuk melalui proses sejarah. Namun teori kebangsaan yang didasarkan pada ras, bahasa serta

unsur lain yang bersifat primordial tidak mendapatkan tempat dikalangan bangsa-bangsa di dunia.

2. Teori Kebangsaan Ernest Renan

Menurut Renan dalam kajian ilmiah tentang bangsa berdasarkan psikologis etnis pokok-pokok

pikiran tentang bangsa adalah sebagai berikut :

a. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu azas kerohanian.

b. Bangsa adalah suatu solidaritas yang besar.

c. Bangsa adalah suatu hasil sejarah.

Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian dan menurut Renan ada beberapa faktor yang

membentuk jiwa bangsa yaitu : Kejayaan dan kemuliaan di masa lampau serta penderitaan-

penderitaan bersama yang mengakibatkan pembentukan modal sosial, persetujuan bersama untuk

hidup bersama dan berani untuk memberikan pengorbanan.

3. Teori Geopolitik oleh Frederich Ratzel

Teori ini menghubungkan antara wilayah geografi dengan bangsa. Negara merupakan suatu

organisme yang hidup. Agar bangsa itu hidup subur dan kuat maka memerlukan suatu ruangan

untuk hidup. Negara-negara yang besar (secara ekonomi dan militer) biasanya memiliki semangat

ekspansi, militerisme serta optimisme.

4. Negara Kebangsaan Pancasila

Kebhinekaan adat-istiadat, budaya, bahasa dan nilai religius merupakan kekayaan yang dimiliki

bangsa Indonesia, namun hal itu tidak mengakibatkan suatu perbedaan yang harus dipertentangkan,

melainkan merupakan suatu daya penarik kearah suatu kerjasama persatuan dan kesatuan dalam

suatu sintesa dan resultan, sehingga keaneka ragaman itu justru terwujud dalam suatu kerjasama

yang luhur.

Paham Negara Integralistik

Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup,

mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian

ini paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas

dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Maka didalamnya terkandung nilai kebersamaan,

kekeluargaan, ke“binnekatunggalika”an, nilai religiusitas serta selaras.

Pelaksanaan Pancasila

1. Pelaksanaan Pancasila Secara Obyektif

Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar Negara, dalam arti pelaksanaan Pancasila dalam rangka untuk

mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Karena Pancasila sebagai sumber hukum, maka

pada dasarnya untuk melaksanakan Pancasila sebagai Dasar Negara tidak lain adalah melaksanakan

semua ketentuan yang tercantum dalam semua peraturan perundang-undangan dalam Republik

Indonesia bersumber kepada Pancasila. Pelaksanaan Pancasila secara obyektif dapat digambarkan

sebagai berikut :

a) Pembukaan UUD 1945 merupakan pencerminan Falsafah Pancasila dan mengandung empat pokok

pikiran

b) Pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan dalam pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945

c) Penjelasan otentik UUD 1945 merupakan petunjuk yang sangat penting dalam memberikan

interprestasi ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.

d) Ketetapan-ketetapan MPR sebagai hasil keputusan dari lembaga Negara tertinggi pemegang

kedaulatan tertinggi Negara menurut UUD 1945 adalah sumber petunjuk yang sangat penting dalam

pelaksanaan Pancasila sebagai Dasar Negara.

2. Pelaksanaan Pancasila Secara Subyektif

Yaitu pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu melaksanakan Pancasila sebagai

petunjuk hidup sehari-hari. Karena hidup sehari-hari itu meliputi bidang yang sangat luas dan selalu

berkembang, maka dalam prakteknya setiap warga Negara harus melaksanakan Pancasila dalam

pengalamannya seperti yang telah dituangkan dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1978 yang terkenal

dengan nama Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang disebut juga Eka Prasetya

Pancakarsa.

Pelaksanaan Pancasila secara subyektif adalah lebih penting karena hal ini merupakan persyaratan

bagi berhasilnya pelaksanaan pancasila secara obyektif.

Pelaksanaan pancasila secara subyektif akan terlaksana dengan baik, apabila pada tiap pribadi warga

Negara Indonesia patuh terhadap “ketaatan”.

SOAL

Saat ini banyak usaha baik secara langsung maupun tidak langsung berusaha untuk menggantikan

Ideologi Pancasila dengan ideology lain, yang menurut kelompok-kelompok ini lebih sesuai dengan

kebutuhan saat ini.

Coba anda jelaskan pernyataan tersebut, setuju atau tidak setujukah anda terhadap perubahan yang

seperti yang mereka inginkan, berikanlah contoh kasusnya!

Selamat Mengerjakan!

Pertemuan ke-7

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Undang-UndangDasar 1945

DalamperkembangannyahukumdiIndonesia mengalamiperubahanyang mendasar, salah

satu perubahan tersebut adalah perubahan terhadap Undang–Undang Dasar 1945, perubahan

(amandemen) dimaksud sampai empat kali, yang dimulai pada tanggal 19 Oktober1999

mengamandemen 2 pasal, amandemen ke dua pada tanggal 18 Agustus 2000 sejumlah 10 pasal,

sedangkan amandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001 sejumlah 10 pasal, dan amandemen

keempat pada tanggal 10 Agustus 2002 sejumlah 10 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan Aturan

Tambahan 2 pasal, apabila dilihat dari jumlah pasal pada Undang–Undang Dasar1945 adalah

berjumlah 37 pasal, akan tetapi setelah diamandemen jumlah pasalnya melebihi 37 pasal, yaitu

menjadi 39 pasal hal ini terjadi karena ada pasal–pasal yang diamandemen ulang seperti pasal 6 A

ayat 4, pasal 23 C.

Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal

mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan

suatu cita –citanya.

Sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur –unsur penting yaitu :

a. Ketertiban warga negara dalam pembuatan keputusan politik.

b. Tingkat persamaan tertentu diantara warganegara.

c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.

d. Suatu sistem perwakilan.

e. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Dalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi, selalu menemukan adanya supra

struktur politik dan infra struktur politik sebagai pendukung tegaknya demokrasi. Dengan

menggunakan konsep Montesquiue maka supra struktur politik meliputi lembaga legislatif, lembaga

eksekutif, dan lembaga yudikatif. Di Indonesia lembaga–lembaga negara atau alat –alat

perlengkapan negara adalah :

-Majelis Permusyawaratan Rakyat

-Dewan Perwakilan Rakyat

-Presiden

-Mahkamah Agung

-Badan Pemeriksa Keuangan

Alat perlengkapan diatas juga dinyatakan sebagai Supra Struktur Politik. Adapun Infra Struktur Politik

suatu Negara terdiri lima komponen sebagai berikut :

- Partai Politik

- Golongan Kepentingan (Interest Group)

- Golongan Penekan (PreassureGroup)

- Alat Komunikasi Politik (Mass Media)

- Tokoh–tokoh Politik

Pembagian Kekuasaan

Bahwa kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar

sebagai mana tercantum dalam Undang–UndangDasar1945 adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan Eksekutif didelegasikan kepada Presiden (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945)

2. Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD (pasal 5 ayat 1, pasal 19 dan

pasal 22 C UUD 1945).

3. Kekuasaan Yudikatif, didelegasikan kepada Mahkamah Agung (pasal 24 ayat 1 UUD 1945)

4. Kekuasaan Inspektif atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hal ini dimuat pada pasal 20 A ayat 1.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan Konsultatif, sebelum UUD diamandemen

kekuasaan tersebut dipegang oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Sebelum adanya amandemen

terhadap UUD 1945, dikenal dengan Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara, namun tujuh

kunci pokok tersebut mengalami suatu perubahan. Oleh karena itu sebagai Studi Komparatif sistem

pemerintahan Negara menurut UUD 1945 mengalami perubahan sebagai berikut :

1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat).

2) Sistem Konstitusi

Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolute (kekuasaan

yang tidak terbatas).

3) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR.

4) Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.

5) Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

6) Negara Indonesia adalah Negara hukum, Negara hokum berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan

kekuasaan.

Ciri –ciri suatu negara hukum adalah :

Pengakuan dan perlindungan hak–hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik,

hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.

Jaminan kepastian hukum.

7. Kekuasaan Pemerintahan Negara

Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut UUD 1945, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden pasal 4 ayat 2

dalam melaksanakan tugasnya. Menurut system pemerintahan Negara berdasarkan UUD 1945 hasil

amandemen 2002, bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat

- Pemerintahan Daerah, diatur oleh pasal 18 UUD 1945

- Pemilihan Umum

Hasil amandemen UUD 1945 tahun 2002 secara eksplisit mengatur tentang Pemilihan Umum

dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.

- Wilayah Negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara

dengan wilayah yang batas–batas dan hak–haknya ditetapkan dengan

Undang–Undang.

- Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945

Hak asasi manusia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dinyatakan bahwa :

“kemerdekaan adalah hak segala bangsa “.

B. Memahami Sistem Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945

Sistem Konstitusi (Hukum Dasar) Republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar

yang tertulis yaitu UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Kaidah–kaidah hukum

ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam Tap.

MPR, UU, Perpu, dan sebagainya.

Hukum dasar tidak tertulis yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah Konvensi atau kebiasaan

ketatanegaraan dan bukan hukum adat (juga tidak tertulis), terpelihara dalam praktek

penyelenggaraan negara. Menyinggung ketatanegaraan adalah tak terlepas dari organisasi negara.

Negara menurut “Teori Kekelompokan“ yang dikemukakan oleh Prof. Mr. R. Kranenburg

adalah “Negara itu pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh

sekelompok manusia yang disebut bangsa dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan

mereka bersama “

Bentuk negara menurut UUD 1945 baik dalam Pembukaan dan Batang Tubuh dapat diketahui pada

pasal 1 ayat 1, tidak menunjukkan adanya persamaan pengertian dalam menggunakan istilah bentuk

negara ( lihat alinea ke 4 ).... Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik “.

Konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktek

penyelenggaraan negara, untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan mendinamisasi

kaidah –kaidah hukum perundang –undangan. Konvensi di Negara Republik Indonesia diakui

merupakan salah satu sumber hukum tata negara.

Dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR No. III/MPR/

2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan peraturan perundang-undangan.

TAP MPR NO XX/MPRS/1966  TAP MPR NO. III/MPR/2000

Tata Urutannya sebagai berikut : Tata Urutannya sebagai berikut:

1. UUD 19452. 1. UUD 19452.

2. TAP MPR3. 2. TAP MPR RI3.

3. Undang-Undang /

Peraturan Pemerintah Pengganti UU 3. Undang–Undang

4. PeraturanPemerintah

4. Peraturan Pemerintah Peng ganti

Undang–Undang (Perpu)

5. KeputusanPresiden 5. PeraturanPemerintah

6. Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti 6. KeputusanPresiden

-PeraturanMenteri 7. PeraturanDaerah

-InstruksiMenteri

Sifat Undang–Undang Dasar 1945, singkat namun supel, namun harus ingat kepada dinamika

kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia, untuk itu perlu diperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a) Pasalnya hanya 37 buah, hanya mengatur pokok–pokoknya saja, berisi instruksi kepada

penyelenggara Negara dan pimpinan pemerintah untuk : Menyelenggarakan pemerintahan Negara

dan Kesejahteraan Sosial

b) Aturan pelaksanaan diserahkan kepada tataran hokum yang lebih rendah yakni Undang–Undang,

yang lebih mudah cara membuat, mengubah, dan mencabutnya.

c) Semangat para penyelenggara Negara dan pemerintah dalam praktek pelaksanaan.

d) Kenyataan bahwa UUD 1945 bersifat singkat namun supel seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945,

secara kontekstual, actual dan konsisten dapat dipergunakan untuk menjelaskan ungkapan

“Pancasila merupakan ideology terbuka “ serta membuatnya operasional.

Fungsi dari Undang–Undang Dasar merupakan suatu alat untuk menguji peraturan perundang-

undangan dibawahnya apakah bertentangan dengan UUD disamping juga merupakan sebagai fungsi

pengawasan.

Makna Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad

bangsa Indonesia yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik

dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa–bangsa didunia. Pembukaan

yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea itu, setiap alinea dan kata–katanya

mengandung arti dan makna yang sangat mendalam, mempunyai nilai–nilai yang dijunjung oleh

bangsa–bangsa beradab, kemudian didalam pembukaan tersebut dirumuskan menjadi 4 alinea.

Pokok–pokok pikiran; alinea pertama berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah

Hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak

sesuai dengan perikemanusiaan perikeadilan“. Makna yang terkandung dalam alinea pertama ini

Alinea kedua berbunyi : “Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang

berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang

kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, makna yang

terkandung disini adalah :

a. Bahwa kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa itu bagi bangsa Indonesia, dicapai dengan

perjuangan pergerakkan bangsa Indonesia.

b. Bahwa perjuangan pergerakan tersebut telah sampai pada tingkat yang menentukan, sehingga

momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.

c. Bahwa kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan

Negara Indonesia yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang tidak lain adalah

merupakan cita –cita bangsa Indonesia ( cita –cita nasional ).

Alinea ke tiga berbunyi : “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh

keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan

dengan ini kemerdekaannya “. Maknanya adalah :

1. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat ridho Tuhan. Keinginan yang

didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan didunia dan akhirat.

2. Pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan ialah:

a) Adanya keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia membela kemerdekaan melawan

b) penjajah.

c) Tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dan tekad untuk tetap berdiri dibarisan yang paling depan

d) untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia.

e) Pengungkapan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perkemanusiaan

f) dan perikeadilan; penjajah harus ditentang dan dihapuskan.

g) Menegaskan kepada bangsa / pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap

h) bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa.

Alinea ke-empat berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan

beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat

Indonesia “.

Alinea ke empat ini sekaligus mengandung :

1. Fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia

-Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

-Memajukan kesejahteraan umum

-Mencerdaskan kehidupan bangsa dan

-Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial

2. Susunan/ bentuk Negara adalah Republik

3. Sistem pemerintahan Negara adalah Kedaulatan Rakyat

4. Dasar Negara adalah Pancasila, sebagaimana seperti alam sila–sila yang terkandung didalamnya.

Dari uraian diatas maka, sementara dapat disimpulkan bahwa sungguh tepat apa yang telah

dirumuskan didalam Pembukaan UUD 1945 yaitu : Pancasila merupakan landasan ideal bagi

terbentuknya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual didalam Negara Republik Indonesia

yang bersatu dan demokratif.

Sebelum menjelaskan mengenai system ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945 disampaikan terlebih dahulu mengenai struktur ketatanegaraan yang terbagi dua,

yaitu: supra struktur politik dan infra struktur politik. Supra struktur politik disini adalah segala

sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut alat–alat perlengkapan negara termasuk

segala hal yang berhubungan dengannya. Yang termasuk dalam supra struktur politik ini adalah;

mengenai kedudukannya, kekuasaan dan wewenangnya, tugasnya, pembentukannya, serta

hubungan antara alat–alat perlengkapan itu satu sama lain. Adapun infra struktur politik meliputi

lima macam komponen, yaitu: komponen Partai Politik; Komponen golongan kepentingan,

Komponen alat komunikasi politik, Komponen golongan penekan, Komponen tokoh politik.

MEMAHAMI DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

Setelah ditetapkan oleh PKI tanggal 18 Agustus1945, dalam pelaksanaannya, UUD 1945 mengalami

masa berlaku dalam dua kurun waktu yaitu :

-Kurun pertama sejak tanggal 18 Agustus1945 sampai dengan tanggal 27 Desember1949.

-Kurun waktu kedua sejak tanggal 5 Juli1959 ( DekritPresiden) sampai sekarang dan ini terbagi lagi

menjadi ketiga masa yaitu: Orde Lama, Orde Baru dan masa Reformasi.

Pada pelaksanaan UUD 1945 mengalami beberapa perubahan sebagai akibat tuntutan kebutuhan

dan dinamika politik yang terjadi waktu itu, namun ternyata UUD 1945 tidak tergantikan, dan masih

sesuai dengan kebutuhan Bangsa Indonesia sampai saat ini.

7 Kunci Pokok Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Negara Hukum

2. Sistem Konstitusi

3. Presiden penyelenggara Pemerintahan Tertinggi

4. Menteri Negara sebagai Pembantu Presiden

5. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

6. Negara hokum berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan kekuasaan

7. Kekuasaan Pemerintahan Negara

Pertemuan ke-8

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pengertian Paradigma

Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan

adalah Thomas S. Khun dalambukunya yang berjudul“The Structure Of Scientific Revolution”,

paradigm adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber

nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan

sehingga sangat menentukan sifat, cirri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Dalam ilmu-ilmu social manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmiah yang

mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada

sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik, maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut

secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari obyek ilmu pengetahuanya itu manusia.

Dalam masalah yang popular istilah paradigm berkembang menjadi terminology yang mengandung

konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta tujuan dari

suatu perkembangan, perubahan serta proses dari suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang

pembangunan & pendidikan.

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah“Melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini merupakan tujuan Negara hokum formal, adapun rumusan

“Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”hal ini merupakan tujuan

negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional.

Adapun tujuan umum atau internasional adalah“ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Secara filosofis hakikat

kedudukan Pancasila sebagai paradigm pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi

bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai

Pancasila. Unsur-unsur hakikat manusia“monopluralis” meliputi susunan kodrat manusia, terdiri

rokhani (jiwa) dan jasmani (raga), sifat kodrat manusia terdiri makhluk individu dan makhluk social

serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan.

C. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK

Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani

manusia. Unsur rohani (jiwa) manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan

potensi rohaniah manusia dalam hubungannya dengan intelektualitas, rasadalambidangestetis,

dankehendakdalambidangmoral (etika).

Tujuan yang esensial dari Iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga Iptek pada

hakekatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai.

Pengembangan Iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta,

keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak.

Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan

tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya.

-Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam

mengembangkan Iptek harus bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang

beradab dan bermoral.

-Sila Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalia dan internasionalisme

(kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan Iptek hendaknya dapat mengembangkan

rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di

dunia.

-Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,

mendasari pengembangan Iptek secara demokratis.

Artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek juga harus

menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka untuk

dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan ilmuwan lainnya.

-Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengkomplementasikan pengembangan Iptek

haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan

keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan

manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam

lingkungannya.

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM

Hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan POLEKSOSBUDHANKAM.

Pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh meliputi seluruh unsure

hakikat manusia monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat manusia

* Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik

Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar

kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia.

Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan

hakikat manusia sebagai individu –mahluk sosial yang terjelma sebagai rakyat,selain sistem politik

negara Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara.

Drs. Moh. Hatta, menyatakan bahwa “negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, atas

dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini menurutnya agar memberikan dasar-dasar moral

supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan.

Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urut-urutan sistematis, bahwa dalam politik negara harus

mendasarkan pada kerakyatan (sila IV), adapun pengembangan dan aktualisasi politik negara

berdasarkan pada moralitas berturut-turut moral ketuhanan, moral kemanusiaan (sila II) dan moral

persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (sila III). Adapun aktualisasi dan

pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama (sila V).

* Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi

Sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa

* Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan Beragama

Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup

secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia.

Dalam pengertian ini maka negara menegaskan dalam pokok pikiran ke IV bahwa “Negara berdasar

atas Ketuhanan Yang Maha Esa “, ini berarti bahwa kehidupan dalam negara mendasarkan pada

nilai-nilai Ketuhanan.

D. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi

Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa

dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat

kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis yang bermoral

religius sertamasyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab.

Reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan kearah sumber nilai yang merupakan

platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan

sekelompok orang, baik pada masa orde lama maupun orde baru.

Proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki platform dan

sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung

dalam Pancasila

1. GerakanReformasi

Pelaksanaan GBHN 1998 pada Pembangunan Jangka Panjang II Pelita ketujuh bangsa Indonesia

menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama Asia Tenggara sehingga

menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah.

Sistem politik dikembangkan kearah sistem “Birokratik Otoritarian”dan suatu sistem

“Korporatik”.Sistem ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi didalam pembuatan

keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara,

kelompok militer, kelompok cerdik cendikiawan dan kelompok pengusaha oligopolistik dan

bekerjasama dengan mayarakat bisnis internasional.

Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada

tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie

menggantikan kedudukan Presiden.Kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi

Pembangunan.

Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat

Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama perubahan paket UU politik

tahun 1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum.

Yang lebih mendasar reformasi dilakukan pada kelembagaan tinggi dan tertinggi negara yaitu pada

susunan DPR dan MPR, yang dengan sendirinya harus dilakukan melalui Pemilu secepatnya

a. Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila

Arti Reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dengan akar kata reform yang

artinya“make or become better by removing or putting right what is bad or wrong”. Secara harfiah

reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali

hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-

nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.

Oleh karena itu suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Misalnya

pada masa orde baru, asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai

dengan makna dan semangat UUD 1945

2. Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis)

tertentu. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideology bangsa dan Negara Indonesia.

3. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka structural tertentu

(dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi.

4. Reformasi dilakukan kearah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala

aspek antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan

5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang

maha esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Pancasila sebagai Dasar Cita-cita Reformasi

Menurut Hamengkubuwono X, gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif

Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas

maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme,brutalisme pada akhirnya

menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila

pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang

adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif artinya memiliki aspek pelaksanaan

yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat.

Dalam mengantisipasi perkembangan jaman yaitu dengan jalan menata kembali kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

2.Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum

Setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya kekuasaan orde baru, salah satu subsistem

yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Produk hukum baik materi maupun

penegaknya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan serta

keadilan.Kerusakan atas subsistem hukum yang sangat menentukan dalam berbagai bidang

misalnya, politik, ekonomi dan bidang lainnya maka bangsa Indonesia ingin melakukan suatu

reformasi, menata kembali subsistem yang mengalami kerusakan tersebut.Pancasila sebagai Sumber

Nilai Perubahan HukumDalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang

merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara disebut staats fundamental.

Sumber hukum positif di Indonesia tidak lain adalah Pancasila.Hukum berfungsi sebagai pelayanan

kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbarui agar aktual atau sesuai dengan keadaan

serta kebutuhan masyarakat. Sebagai cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif

maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatif Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang

memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila

maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum itu sendiri

Pertemuan-9

AKTUALISASI PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi obyektif dan subyektif.

Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan

kenegaraan yang meliputi kelembagaan Negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hokum terutama

dalam penjabaran kedalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun

bidang kenegaraan lainnya.

Aktualisasi Pancasila subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam

aspek moral dalam kaitannya dengan hidup Negara dan masyarakat.

Aktualisasi yang subyektif tersebut tidak terkecuali baik warga Negara biasa, aparat penyelenggara

negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar

memiliki moral Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Tridharma Perguruan Tinggi

Pendidikan Tinggi sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gading yang jauh

dari kepentingan masyarakat melainkan senantiasa mengemban dan mengabdi kepada masyarakat.

Menurut PP No. 60 Th. 1999, perguruan tinggi memiliki tiga tugas pokok yang disebut Tridharma

PerguruanTinggi, yang meliputi:

1. Pendidikan Tinggi Lembaga pendidikan tinggi memiliki tugas melaksanakan pendidikan untuk

menyiapkan, membentuk dan menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Tugas

pendidikan tinggi adalah :

a) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan

atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanahilmu

pengetahuan, teknologi dan kesenian.

b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta

mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya

kebudayaan nasional. Pengembangan ilmu diperguruantinggi bukanlah value free (bebas nilai),

melainkan senantiasa terikat nilaiya itu nilai ketuhahan dan kemanusiaan. Oleh karena itu

pendidikan tinggi haruslah menghasilkan ilmuwan, intelektual serta pakar yang bermoral ketuhanan

yang mengabdi pada kemanusiaan.

2. Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan telaah yang taat kaidah, bersifat obyektif dalam upaya untuk

menemukan kebenaran dan menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan

kesenian.

Dalam suatu kegiatan penelitian seluruh unsure dalam penelitian senantiasa mendasarkan pada

suatu paradigm tertentu, baik permasalahan, hipotesis, landasan teori maupun metode yang

dikembangkannya.

Dalam khasanah ilmu pengetahuan terdapat berbagai macam bidang ilmu pengetahuan yang

masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri, karena paradigm yang berbeda. Bahkan dalam

suatu bidang ilmu terutama ilmu sosial, antropologi dan politik terdapat beberapa pendekatan

dengan paradigm yang berbeda, misalnya pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Dasar-dasar nilai dalam Pancasila menjiwai moral peneliti sehingga suatu penelitian harus bersifat

obyektif dan ilmiah. Seorang peneliti harus berpegangan pada moral kejujuran yang bersumber pada

ketuhanan dan kemanusiaan. Suatu hasil penelitian tidak boleh karena motivasi uang, kekuasaan,

ambisi atau bahkan kepentingan primordial tertentu. Selain itu asas manfaat penelitian harus demi

kesejahteraan umat manusia, sehingga dengan demikian suatu kegiatan penelitian senantiasa harus

diperhitungkan manfaatnya bagi masyarakat luas serta peningkatan harkat dan martabat

kemanusiaan.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam

upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Realisasi pengabdian kepada masyarakat dengan sendirinya disesuaikan dengan cirikhas, sifat serta

karakteristik bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Aktualisasi

pengabdian kepada masyarakatini pada hakikatnya merupakan suatu aktualisasi pengembangan

ilmu pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

sebenarnya merupakan suatu aktualisasi kegiatan masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang dijiwai

oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagai mana terkandung dalam Pancasila.

Budaya Akademik

Warga dari suatu perguruan tinggi adalah insan-insan yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah.

Oleh karena itu masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang

merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan tinggi. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah

sebagai budaya akademik sebagai berikut :

a) Kritis, senantiasa mengembangkan sikap ingin tahu segala sesuatu untuk selanjutnya diupayakan

jawaban dan pemecahannya melalui suatu kegiatan ilmiah penelitian.

b) Kreatif, senantiasa mengembangkan sikap inovatif, berupaya untuk menemukan sesuatu yang baru

dan bermanfaat bagi masyarakat.

c) Obyektif, kegiatan ilmiah yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan pada suatu kebenaran

ilmiah, bukan karena kekuasaan, uang atau ambisi pribadi.

d) Analitis, suatu kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan suatu metode ilmiah yang merupakan suatu

prasyarat untuk tercapainya suatu kebenaran ilmiah.

e) Konstruktif, harus benar-benar mampu mewujudkan suatu karya baru yang memberikan asas

kemanfaatan bagi masyarakat.

f) Dinamis, ciri ilmiah sebagai budaya akademik harus dikembangkan terus-menerus.

g) Dialogis, dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dalam masyarakat akademik harus

memberikan ruang pada peserta didik untuk mengembangkan diri, melakukan kritik serta

mendiskusikannya.

h) Menerima kritik, sebagai suatu konsekuensi suasana dialogis yaitu setiap insane akademik

senantiasa bersifat terbuka terhadap kritik.

i) Menghargai prestasi ilmiah/akademik, masyarakat intelektual akademik harus menghargai prestasi

akademik, yaituprestasidarisuatukegiatanilmiah.

j) Bebas dari prasangka, budaya akademik harus mengembangkan moralitas ilmiah yaitu harus

mendasarkan kebenaran pada suatu kebenaran ilmiah.

k) Menghargai waktu, senantiasa memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin, terutama

demi kegiatan ilmiah dan prestasi.

l) Memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah, memiliki karakter ilmiah sebagai inti pokok budaya

akademik

m) Berorientasi kemasa depan, mampu mengantisipasi suatu kegiatan ilmiah kemasa depan dengan

suatu perhitungan yang cermat, realistis dan rasional.

ForcePMasyarakat kampus wajib senantiasa bertanggung jawab secara moral atas kebenaran

obyektif, tanggungjawab terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta mengabdi kepada

kesejahteraan kemanusiaan. Oleh karena itu sikap masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh

kepentingan politik penguasa sehingga benar-benar luhur dan mulia. Oleh karena itu dasar pijak

kebenaran masyarakat kampus adalah kebenaran yang bersumber pada ketuhanan dan

kemanusiaan.

Indonesia dalam melaksanakan reformasi dewasa ini, agenda yang mendesak untuk

diwujudkan adalah reformasi dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam

reformasi bidang hukum, bangsa Indonesia telah mewujudkan Undang-undang Hak Asasi Manusia

yaitu UU No. 39 Th.1999. Sebagaimana terkandung dalam konsideran bahwa yang dimaksud Hak

asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan

sertaperlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam penegakan hak asasi manusia tersebut mahasiswa sebagai kekuatan moral harus

bersifat obyektif dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat manusia,

bukan karena kepentingan politik terutama kepentingan kekuatan politik dan konspirasi kekuatan

internasional yang ingin menghancurkan negara.