aplikasi akuntabilitas contoh paper

RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI ASN

PADA

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

Oleh :

Muhamad Arief Sadikin, S.T.

PESERTA DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 3 TAHUN 2015

PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP)

CIAWI BOGOR

2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki segala hal untuk mewujudkan visi negara sebagaimana

tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber

daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun

apa yang dimiliki Indonesia belum dikelola dengan baik dan tepat dikarenakan para

para aktor pembangunan yang tidak efisien, sehingga Indonesia masih tertinggal

dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini. Berkenaan dengan itu Aparatur

Sipil Negara (ASN) adalah yang menjadi aktor pembangunan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Instansi Pemerintah. Sebagai

Aparatur Sipil Negara (ASN) kita harus dapat memberikan pelayanan yang optimal

kepada publik. Untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik maka seorang

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menanamkan nilai-nilai Akuntabilitas,

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi atau biasa disebut

dengan ANEKA. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik sebagai tonggak tolak ukur

pelayanan publik yang baik. Masyarakat saat ini sudah menuntut pelayanan publik

yang baik, untuk itu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus

mengimplementasikan nilai-nilai dari ANEKA. Nilai-nilai ANEKA tersebut didapat

para calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam diklat prajabatan ini. Makalakah ini

berisi kegiatan-kegiatan penulis (peserta diklat prajabatan) di unit kerja Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah suatu lembaga

atau instansi pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam

merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang Koperasi dan

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia.

2

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM

Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara pasal 552, 553, dan 554.

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan Negara.

b. Fungsi

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha

mikro, kecil dan menengah;

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi

dan usaha mikro, kecil dan menengah;

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung

jawab Kementerian Koperasi dan Usah Kecil dan Menengah;

4. Pengawasan atau pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan

5. Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi,

usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di

bidang usaha mikro, kecil dan menengah.

C. Road Map / Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM

Road Map / Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah didasari oleh Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK 2015-2019.

a. Visi

1. Berdaulat dalam Bidang Politik;

2. Berdikari dalam Bidang Ekonomi;

3. Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan.

3

b. Misi

1. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

2. Meningkatkan produtivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional;

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

Gambar 1. Road Map / Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM

D. Tugas Pokok dan Fungsi Deputi Bidang Produksi

a. Tugas Pokok

Membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam

menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang produksi yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan,

pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis permberdayaan

KUMKM di bidang produksi.

Rincian Tugas Deputi Bidang Produksi sebagai berikut :

4

1) menetapkan rencana dan program pengembangan kebijakan di bidang

produksi;

2) menetapkan kebijakan di bidang produksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Menteri Negara;

3) mengkoordinasikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan dan

penyelesaian masalah di bidang produksi dengan unit kerja di lingkungan

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun

lembaga/instansi terkait lainnya;

4) melaksanakan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang produksi;

5) mengevaluasi pelaksanaan program perkoperasian dan pengusaha kecil

menengah di bidang produksi meliputi urusan pertanian tanaman pangan

dan hortikultura, urusan kehutanan dan perkebunan, urusan perikanan

dan peternakan, urusan industri, kerjinan dan pertambangan serta urusan

ketenagalistrikan dan aneka usaha;

6) melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas

bawahan di lingkungannya;

7) memantau pelaksanaan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah di bidang produksi;

8) memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas

bawahan di lingkungannya;

9) memimpin dan mengadakan rapat dinas, seminar, lokakarya dan

pertemuan dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;

10) melaksanaan tugas lain sesuai petunjuk pimpinan;

11) Melaporkan pelaksanaan tugas di bidang produksi kepada Menteri

Negara;

12) Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Produksi bertanggung

jawab kepada Menteri Negara.

b. Fungsi

1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi;

2) koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi;

3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan laporan tentang masalah atau

kegiatan di bidang produksi;

5

4) pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang produksi;

5) pelaksanaaan hubungan kerja di bidang produksi dengan Kementerian

Koordinator, Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, dan

lembaga lainnya; dan

6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan

UKM sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi Kementerian Koperasi dan UKM

Gambar 2. Struktur Organisasi Kementerian Koperasi dan UKM

Deputi Bidang Produksi terdiri atas :

a. Asdep Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. Asdep Urusan Kehutanan dan Perkebunan;

c. Asdep Urusan Perikanan dan Peternakan;

d. Asdep Urusan Industri, Kerajinan dan Pertambangan;

e. Asdep Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha.

6

BAB II

ISI

A. Uraian Nilai-Nilai ANEKA

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki nilai dasar ANEKA sebagai

seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi yaitu

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi

(Lembaga Administrasi Negara, 2014).

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi

untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas

merupakan sebuah hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah

pihak, berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan,

memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja.

2. Nasionalisme

Nasionalisme adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap

bangsa dan Negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Hakikat

nasionalisme terdiri dari sikap (1) bangga sebagai bangsa Indonesia dan

bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; (2) mengakui

persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama

manusia dan sesama bangsa; (3) menumbuhkan sikap saling mencintai

sesama manusia; (4) mengembangkan sikap tenggang rasa.

3. Etika Publik

Etika publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan

baik/buruk, benar / salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk

mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung

jawab pelayanan publik. Fokus utama pelayanan publik adalah pelayanan

yang berkualitas, sisi dimensi reflektif, dan modalitas etika.

4. Komitmen Mutu

Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur

capaian hasil kerja dan dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau

pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya. Komitmen mutu timbul

7

dari pengaktualisasian nilai-nilai dasar tersebut dalam pelaksanaan tugas

aparatur sehingga akan mendorong terciptanya iklim kerja unggul yang

pada akhirnya dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan

kreativitas dan inovasi dalam pelayanan kepada publik.

5. Anti Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin Coruptio dan Corruptus yang berarti

kerusakan atau kebobrokan. Menurut UU No. 31/1999 dan UU No.

20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: (1)

kerugian keuangan Negara, (2) suap menyuap, (3) pemerasan, (4)

perbuatan curang, (5) penggelapan dalam jabatan, (6) benturan

kepentingan dalam pengadaan, (7) gratifikasi.

B. Rancangan Kegiatan Aktualisasi dan Hubungannya dengan Nilai-Nilai

ANEKA

Pada bagian ini saya akan memaparkan kegiatan yang terdapat pada

rancangan aktualisasi yang akan diimplementasikan pada saat aktualisasi di

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Saya ditempatkan di unit

kerja Asdep Urusan Industri, Kerajinan dan Pertambangan Deputi Bidang Produksi.

Uraian kegiatan saya sebagai berikut :

1. Mengelola surat masuk pada Asdep Urusan Industri, Kerajinan dan

Pertambangan.

Tahapan kegiatan :

- Menerima surat masuk dari pengirim surat di lingkungan internal maupun

eksternal Kementerian Koperasi dan UKM;

- Memeriksa kebenaran surat, lalu mengagendakan surat tersebut ke dalam

Buku Surat Masuk, seperti menuliskan nomor surat, tanggal masuk surat,

asal surat, dan perihal;

- Menempelkan lembar disposisi;

- Menyampaikan surat masuk ke pimpinan;

- Mencatat disposi dari pimpinan ke dalam Buku Surat Masuk;

- Menyampaikan surat masuk kepada penerima sesuai disposisi pimpinan;

- Scan surat masuk yang telah di disposisi untuk dijadikan arsip.

8

Output dari kegiatan di atas adalah penyampaian surat masuk yang cepat

dan tepat sasaran. Pemaknaan nilai ANEKA terhadap kegiatan yang telah dilakukan

diantaranya, yaitu :

1) Akuntabilitas tanggung jawab terhadap asset Negara. Saya

melakukan tugas mengelola surat masuk secara tanggung jawab.

Saya menjaga asset Negara dengan cara memindai surat masuk

untuk disimpan secara elektronik guna meminimalisir penggunaan

kertas. Pekerjaan saya lakukan dengan berhati hati agar tidak terjadi

kesalahan dalam penggunaan alat tulis kantor sebagai asset Negara.

2) Nasionalisme dengan nilai dasar Integritas memiliki arti dalam mengelola

surat masuk dengan cermat dan disiplin.

3) Etika Publik dengan nilai dasar Menghargai Komunikasi atas perintah

pimpinan serta nilai dasar peduli memiliki arti peduli atas tugas yang telah

diberikan oleh pimpinan untuk mengelola surat masuk.

4) Komitmen Mutu dengan nilai dasar Efektif memiliki arti dalam

penyampaian surat masuk secara tepat sasaran.

5) Anti Korupsi dengan nilai dasar Kerja Keras memiliki arti dalam

mengelola surat masuk harus memiliki jiwa kerja keras.

2. Mengelola surat keluar pada Asdep Urusan Industri, Kerajinan dan

Pertambangan.

Tahapan kegiatan :

- Menerima surat keluar dari Pimpinan;

- Mengagendakan dan membukukan surat keluar yang akan dikirim sesuai

jenisnya, seperti Memo, Laporan, dan Telaah Staf ke dalam Buku Surat

Keluar;

- Mengirimkan surat keluar sesuai tujuan.

Output dari kegiatan di atas adalah penyampaian surat keluar yang

cepat dan tepat sasaran. Pemaknaan nilai ANEKA terhadap kegiatan yang

telah dilakukan diantaranya, yaitu :

1) Akuntabilitas laporan. Pekerjaan yang saya lakukan membutuhkan

akuntabilitas laporan. Saya menyusun laporan bulanan dari surat-

9

surat yang telah dikeluarkan dalam buku laporan bulanan, kemudian

saya laporkan kepada kasubid sebagai wujud pertanggungjawaban.

2) Nasionalisme dengan nilai dasar Integritas memiliki arti dalam mengelola

surat masuk dengan cermat dan disiplin.

3) Etika Publik dengan nilai dasar Menghargai Komunikasi atas perintah

pimpinan serta nilai dasar peduli memiliki arti peduli atas tugas yang telah

diberikan oleh pimpinan untuk mengelola surat keluar.

4) Komitmen Mutu dengan nilai dasar Efektif memiliki arti dalam

penyampaian surat keluar secara tepat sasaran.

5) Anti Korupsi dengan nilai dasar Kerja Keras memiliki arti dalam

mengelola surat keluar harus memiliki jiwa kerja keras.

3. Menyiapkan bahan untuk perjalanan dinas di bidang Industri, Kerajinan dan

Pertambangan

Tahapan kegiatan :

- Membuat Memorandum Perjalanan Dinas;

- Mengkoordinasikan kepada pihak yang akan menjalankan perjalanan dinas;

- Membuat SPT (Surat Perintah Tugas) dan SPPD.

Output dari kegiatan di atas adalah dokumen yang siap digunakan untuk

melaksanakan perjalanan dinas. Pemaknaan nilai ANEKA terhadap kegiatan yang

telah dilakukan diantaranya, yaitu :

1) Akuntabilitas dengan nilai dasar Kejelasan memiliki arti tidak adanya

kerahasiaan dalam hal kegiatan perjalanan dinas antara pembuat

memorandum perjalanan dinas dengan pihak yang akan melaksanan

perjalan dinas.

2) Nasionalisme dengan nilai dasar Netralitas memiliki arti tidak adanya

keberpihakan pada pihak yang akan melaksanakan perjalanan.

3) Etika Publik dengan nilai dasar menghargai komunikasi dengan pihak

yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

4) Komitmen Mutu dengan nilai dasar Efektif memiliki arti, misalnya apabila

tidak dibuatkannya SPT maka tidak akan terlaksana perjalanan dinas,

serta nilai dasar Efisien bertindak berhati-hati dalam pembuatan SPT

10

sehingga tidak terjadi kesalahan berkali-kali yang akan menyebabkan

pemborosan blangko SPT.

5) Anti Korupsi dengan nilai dasar Adil memiliki arti tidak adanya pihak yang

harus didahulukan dalam menyiapkan bahan perjalanan dinas.

4. Membuat administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas di bidang

Industri, Kerajinan dan Pertambangan

Tahapan kegiatan :

- Meminta bukti pertanggungjawaban akomodasi yang telah digunakan oleh

pihak yang telah melaksanakan perjalanan dinas dan SPPD;

- Membuat Rincian, Riil, Kuitansi dan SPBy;

- Mengisi SPPD;

- Meminta tanda tangan yang tertera pada Rincian Pengeluaran, Riil, Kuitansi

dan SPBy kepada pihak yang telah melakukan perjalanan dinas;

- Meyerahkan semua berkas kepada Bendahara Pengeluaran untuk

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK;


pertanggungjawaban perjalanan dinas. Pemaknaan nilai ANEKA terhadap kegiatan

yang telah dilakukan diantaranya, yaitu :

1) Akuntabilitas dengan nilai dasar Transaparansi dan Kejelasan memiliki

arti tidak adanya kerahasiaan dalam membuat administrasi

pertanggungjawaban perjalanan dinas, semua tertulis secara jelas

mengenai apa saja yang telah digunakan atau dikeluarkan selama

melaksanakan perjalanan dinas.

2) Nasionalisme dengan nilai dasar Netralitas memiliki arti tidak adanya

keberpihakan untuk mendahulukan dalam membuat administrasi

pertanggungjawaban perjalanan dinas, entah itu pimpinan maupun staf.

3) Etika Publik dengan nilai dasar Menghargai Komunikasi dengan pihak

yang telah melaksanakan perjalanan dinas serta Teliti memiliki arti berhati-

hati dan cermat dalam mengiputkan biaya yang jangan sampai melebihi

plafon yang telah ditetapkan pada SBU.

4) Komitmen Mutu dengan nilai dasar Efisien memiliki arti bertindak berhati-

hati dalam administrasi pertanggungjawaban perjalan dinas sehingga tidak

11

terjadi kesalahan berkali-kali sehingga yang akan menyebabkan

pemborosan blangko Rincian Pengeluaran, Riil, SPBy.

5) Anti Korupsi dengan nilai Kejujuran memiliki arti bersikap jujur untuk tidak

mengurangi ataupun melebihi apa yang akan dibuat pada administrasi

pertanggungjawaban perjalan dinas.

5. Merekap data koperasi penerima bantuan sosial tahun 2015 di bidang

Industri, Kerajinan dan Pertambangan

Tahapan kegiatan :

- Menginput data koperasi yang telah dibuatkan SK penetapan sebagai

penerima bantuan sosial ke dalam file Excel.

Output dari kegiatan di atas adalah dokumen data rekapitulasi koperasi

penerima bantuan sosial tahun 2015. Pemaknaan nilai ANEKA terhadap kegiatan

yang telah dilakukan diantaranya, yaitu :

1) Akuntabilitas dengan nilai dasar Tanggung Jawab atas tugas yang telah

diberikan untuk merekap data koperasi penerima bantuan sosial tahun

2015.

2) Nasionalisme dengan nilai dasar Integritas memiliki arti dalam merekap

data koperasi penerima bantuan sosial tahun 2015 dengan cermat dan

disiplin.

3) Etika Publik dengan nilai dasar Peduli memiliki arti kepedulian atas tugas

yang telah diberikan oleh pimpinan untuk merekap data koperasi penerima

bantuan sosial tahun 2015.

4) Komitmen Mutu dengan nilai dasar Efektif memiliki arti dengan

direkapnya data tersebut ke dalam file excel menjadi tersusun secara baik

dibanding direkap secara manual.

5) Anti Korupsi dengan nilai dasar Kerja Keras memiliki arti dalam merekap

data koperasi penerima bantuan sosial tahun 2015 harus memiliki jiwa

kerja keras.

6. Merekap data identifikasi potensi Koperasi di bidang Industri, Kerajinan

dan Pertambangan

Tahapan kegiatan :

12

- Mengarsip laporan masuk dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/DI atau

Kabupaten/Kota mengenai perihal data koperasi yang berpotensi di bidang

Industri, Kerajinan dan Pertambangan;

- Menginput data koperasi yang berpotensi ke dalam file Excel.

Output dari kegiatan di atas adalah dokumen data identifikasi potensi

koperasi tahun 2015. Pemaknaan nilai ANEKA terhadap kegiatan yang telah

dilakukan diantaranya, yaitu :


diberikan untuk merekap data identifikasi potensi koperasi tahun 2015.


data identifikasi potensi koperasi tahun 2015 dengan cermat dan disiplin.


yang telah diberikan oleh pimpinan untuk merekap data identifikasi potensi

koperasi tahun 2015.





data identifikasi potensi koperasi tahun 2015 harus memiliki jiwa kerja

keras.

7. Merekap data laporan perkembangan koperasi di bidang Industri, Kerajinan

dan Pertambangan

Tahapan kegiatan :

- Mengarsip laporan masuk dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/DI atau

Kabupaten/Kota mengenai perihal data perkembangan koperasi di bidang

Industri, Kerajinan dan Pertambangan;

- Menginput data perkembangan koperasi ke dalam file Excel.

Output dari kegiatan di atas adalah dokumen data perkembangan koperasi.

Pemaknaan nilai ANEKA terhadap kegiatan yang telah dilakukan diantaranya, yaitu :


diberikan untuk merekap data perkembangan koperasi.

13


data perkembangan koperasi.


yang telah diberikan oleh pimpinan untuk merekap data perkembangan

koperasi.





data identifikasi potensi koperasi tahun 2015 harus memiliki jiwa kerja

keras.

8. Membuat administrasi pertanggungjawaban uang makan PNS di unit kerja

Deputi Bidang Produksi

Tahapan kegiatan :

- Meminta data rekapitulasi kehadiran PNS yang berada di unit kerja Deputi

Bidang Produksi ke bagian TU Deputi Bidang Produksi;

- Menginput uang makan pada aplikasi GPP dengan acuan kehadiran dari data

rekapitulasi kehadiran;

- Proses dan cetak hasil, selanjutnya ditandatangani oleh PPK Kementerian

Koperasi dan UKM, Bendahara Pengeluaran Koperasi dan UKM;

- Membuat surat pertanggungjawaban kegiatan yang ditandatangani oleh

masing-masing Asdep di unit kerja Deputi Bidang Produksi;

- Membuat SSP (pajak);

- Semua berkas diserahkan ke bagian Biro Keuangan Kementerian Koperasi

dan UKM;

- Membuat tanda terima uang makan yang akan ditanda tangani oleh para PNS

yang berada di unit kerja Deputi Bidang Produksi.


untuk pertanggungjawaban uang makan. Pemaknaan nilai ANEKA terhadap

kegiatan yang telah dilakukan diantaranya, yaitu :


diberikan untuk membuat administrasi pertanggungjawaban uang makan.

14

Transparansi memiliki arti tidak adanya kerahasiaan dalam membuat

administrasi pertanggungjawaban uang makan, semua tertulis secara

jelas sesuai data rekapitulasi kehadiran PNS.

2) Nasionalisme dengan nilai dasar Peduli memiliki arti kepedulian untuk

menginputkan semua uang makan seluruh para PNS yang berada di unit

kerja Deputi Bidang Produksi.

3) Etika Publik dengan nilai dasar Teliti memiliki arti berhati-hati dan cermat

dalam mengiputkan uang makan sesuai dengan kehadiran.

4) Komitmen Mutu dengan nilai dasar Efisien memiliki arti dalam menginput

uang makan sudah mengacu pada data rekapitulasi kehadiran PNS

sehingga menjadi lebih cepat dibandingkan dahulu yang masih

menggunakan daftar kehadiran manual.

5) Anti Korupsi dengan nilai Kejujuran memiliki arti tidak mengurangi

ataupun melebihi apa yang akan dibuat pada administrasi

pertanggungjawaban uang makan.

9. Membuat surat undangan rapat koordinasi di bidang Industri, Kerajinan dan

Pertambangan

Tahapan kegiatan :

- Membuat surat undangan rapat koordinasi;

- Menginformasikan di dalam surat undangan tersebut mengenai perihal dan

waktu pelaksanaan;

- Menentukan daftar peserta yang akan diundang pada kegiatan rapat atas

petunjuk pimpinan;

- Mengedarkan surat undangan rapat tersebut kepada peserta undangan.


untuk mengundang dalam kegiatan rapat koordinasi. Pemaknaan nilai ANEKA

terhadap kegiatan yang telah dilakukan diantaranya, yaitu :

1) Akuntabilitas dengan nilai dasar Kejelasan memiliki arti tidak adanya

kerahasiaan dalam membuat surat udangan rapat koordinasi, semua

tertulis secara jelas informasi mengenai rapat.

2) Nasionalisme dengan nilai dasar Integritas memiliki arti dalam membuat

surat udangan rapat koordinasi dengan cermat dan disiplin.

15

3) Etika Publik dengan nilai dasar Peduli memiliki arti kepedulian untuk

mengedarkan surat undangan rapat koordinasi kepada penerima

undangan dan memberikan informasi mengenai rapat koordinasi yang

akan dilaksanakan.

16

BAB III

PENUTUP

Sasaran diklat prajabatan adalah membentuk nilai-nilai dasar profesi Aparatur

Sipil Negara (ASN). Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam membentuk

karakter ASN yang kuat, yaitu ASN yang mampu bersikap dan bertindak profesional

dalam melayani masyarakat. Dengan adanya rancangan kegiatan diharapkan

mampu membantu peserta diklat dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-

nilai dasar profesi, diantaranya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitemen

mutu dan anti korupsi.

RINCIAN PENJADWALAN RENCANA KEGIATAN

No Kegiatan Total (HK)

Mei Juni

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

1

Mengelola surat masuk pada Asdep Urusan Industri, Kerajinan dan Pertambangan.

3

L I B

U R

N

A S

I O

N A

L

S A

B T

U

M I N

G G

U

S A

B T

U

M I N

G G

U

S A

B T

U

M I N

G G

U

L I B

U R

N

A S

I O

N A

L

2

Mengelola surat keluar pada Asdep Urusan Industri, Kerajinan dan Pertambangan.

4

3

Menyiapkan bahan untuk perjalanan dinas di bidang Industri, Kerajinan dan Pertambangan

3

4

Membuat administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas di bidang Industri, Kerajinan dan Pertambangan

4

5

Merekap data koperasi penerima bantuan sosial tahun 2015 di bidang Industri, Kerajinan dan Pertambangan

3

6

Merekap data identifikasi potensi Koperasi di bidang Industri, Kerajinan dan Pertambangan

3

7 Merekap data laporan perkembangan koperasi di bidang

3

No Kegiatan Total (HK)

Mei Juni

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 Industri, Kerajinan dan Pertambangan

8

Membuat administrasi pertanggungjawaban uang makan PNS di unit kerja Deputi Bidang Produksi

4

9

Membuat surat undangan rapat koordinasi di bidang Industri, Kerajinan dan Pertambangan

3

aplikasi akuntabilitas contoh paper

Documents