aporan inerja nstansi emerintahan 2019

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintahan 2019

Jln. Sukapura III – Komplek Perkantoran Pemda Kab. Tasikmalaya

Telp/Fax. (0265) 2553101 email : [email protected]

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas

perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2019.

LKIP ini merupakan uraian pertanggungjawaban Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tasikmalaya dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dalam

rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang termuat

dalam Rencana Strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,

termasuk didalamnya penjelasan tentang kinerja dan capaian

kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi

pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas


Tasikmalaya di masa yang akan datang.

Selanjutnya dalam penyusunan laporan ini, sudah tentu

banyak sekali pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat

diselesaikan. Maka dari itu kami sampaikan ucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran, gagasan dan

sumbang saran, semoga bermanfaat khususnya bagi Dinas


Tasikmalaya, umumnya bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat

Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian, mudah-mudahan usaha yang telah kita kerjakan

dan yang akan kita lakukan dalam upaya meningkatkan kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selalu mendapat ridho

Allah SWT.

Tasikmalaya, 24 Februari 2020

KEPALA DINAS

Drs. H. NANA HERYANA, MM NIP. 19660126 198812 1 001

ii

Ringkasan Eksekutif

Penyelenggaran pemerintahan yang baik (Good Govermance)

merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh

aparatur Pemerintah sebagai penyelenggra Pemerintahan. Melalui

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun

Anggaran 2019 berkewajiban untuk mempertangungjawabkan

keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam

pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi organisasi

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas


Tasikmalaya yang merupakan pedoman dalam penyusunan

perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya tahun

2016-2021 dengan visi ”KABUPATEN TASIKMALAYA YANG

RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DIBIDANG

AGRIBISNIS BEBASIS PERDESAAN” dengan 4 (empat) misi yaitu

Misi Pertama, mewujudakan masyarakat yang beriman, bertakwa,

berakhlakulqarimah dan mandiri berkualitas. Misi Kedua,

mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis pedesaan dengan

keunggulan Agrobisnis. Misi Ketiga, mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik (good govermance). Misi ke Empat,

meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

berbasis tata ruang berkelanjutan.

Analisis Akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap sasaran

strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

penetapan kinerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya

seluruhnya melebih target yang telah ditetapkan dengan capaian

kinerja sebesar 188,81% termasuk kategori sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas tidak

terlepas dari dukungan dana, untuk mendukung pelaksanaan

pencapaian target indikator kinerja sasaran melalui pelaksanaan 8

(delapan) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan.

iii

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Daerah

Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.968.465.600,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp.

1.884.683.908,00 atau 95,74 %.

Permasalahan yang dihadapi dalam proses pencapaian sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan antara lain:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) DPMPTSP secara

kualitas dan kuantitas;

2) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan perijinan dan

penanaman modal;

3) Belum maksimalnya informasi dan promosi potensi investasi di

Kabupaten Tasikmalaya;

4) Rentang koordinasi dalam pelayanan perijinan yang sangat

kompleks dan melibatkan banyak pihak;

5) Kurangnya sosilisasi mengenai kondisi terkini peraturan

perundang-undangan tentang perijinan berusaha, baik dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maupun dari

pemerintah daerah kepada OPD dan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Daerah Kabupaten Tasikmalaya

telah mengambil langkah-langka sebagai berikut :

1) Mengajukan penambahan jumlah personil /Sumber Daya

Manusia (SDM) DPMPTSP kepada BKPLD Kabupaten

Tasikmalaya;

2) Mengikuti bimtek/diklat untuk meningkatkan kapasitas dan

kompetensi karyawan DPMPTSP;

3) Mengajukan usulan anggaran atau mencari anggaran dari

Provinsi/CSR untuk sarana dan prasarana pelayanan perizinan

dan penanaman modal;

4) Melakukan konsultasi secara kontinyu kepada pemerintah

pusat/BKPM, untuk mendapatkan informasi terkini, mengenai

penerapan peraturan perundang undangan tentang penanaman

modal/perijinan berusaha;

iv

5) Pemerintah daerah dalam hal ini DPMPTSP, harus

mensosialisasikan dan bila perlu melaksanakan bimtek terkait

dengan penerapan peraturan tentang penanaman

modal/perijinan berusaha kepada masyarakat dan semua pihak

terkait.

6) Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perijinan yang melibatkan

OPD-OPD yang terkait dalam pemberian rekomendasi teknis

perizinan.

V

DAFTAR ISI

Halaman

1. Kata Pengantar ................................................................ i

2. Ringkasan Eksekutif ........................................................ ii

3. Daftar Isi ......................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ...................................................... 1

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD .......... 2

B. Struktur Organisasi ............................................. 3

C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana .......... 4

D. Isu Aktual ............................................................ 9

E. Sistematika Penulisan .......................................... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................... 11

A. Rencana Strategis ................................................ 11

B. Perjanjian Kinerja ................................................. 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................... 19

A. Capaian kinerja DPMPTSP .................................... 19

B. Realisasi Anggaran ............................................... 24

BAB IV PENUTUP .............................................................. 29

A. Kesimpulan .......................................................... 29

B. Permasalahan dan Solusi ..................................... 30

1

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme pasal 3 menyatakan bahwa salah satu asas

penyelenggaraan negara adalah Akuntabilitas, dalam pengertian

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat/Rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan

Undang-Undang yang berlaku juga untuk mendorong instansi

Pemerintah untuk menyelenggrakan tugas umum pemerintahan dan

membangun secara baik dan benar (good govermance) yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

kebijakan yang transparan, terukur dan dapat

dipertangungjawabkan pada Masyarakat, menjadikan instansi

pemerintahan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara

efektif, efesien, dan resfonsive menjadikan masukan dan umpan balik

bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja

instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan Masyarakat

kepada Pemerintah.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan

dan akuntabel setelah upaya yang dilakukan dengan membuat

laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran yang dilaporkan oleh

pimpinan unit kerja pemerintah untuk mempertangung jawabkan

instansi berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan

Kepala Daerah.

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah yang

dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan Menteri Negara

pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

2

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertangung jawaban

atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Tasikmalaya. Proses penyusunan LKIP dilakukan

setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur

pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian

kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan

membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah

dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun Dinas


Tasikmalaya tahun anggaran 2018 berdasarkan pengukuran kinerja

atas sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu : Mewujudkan

Perekonomian yang Tangguh Berbasis Pedesaan dengan Keunggulan

Agrobisnis dan Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik

(good govermance) serta Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas

Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang Berkelanjutan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah.

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas.

2. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintah Bidang Penanaman

Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pelayanan Terpadu

3

Satu Pintu serta tugas pembantuan dibidang perijinan secara

terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi

simplikasi, keamanan dan kepastian dalam pelaksanaan

tugasnya dibantu oleh Tim Teknis serta tugas lain yang

diberikan Bupati.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal, bidang

energi dan sumber daya mineral dan pelayanan terpadu

satu pintu;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, bidang

energi dan sumber daya mineral dan pelayanan terpadu

satu pintu;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman

modal, bidang energi dan sumber daya mineral dan

pelayanan terpadu satu pintu;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman

modal, bidang energi dan sumber daya mineral dan

pelayanan terpadu satu pintu;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Tasikmalaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terrpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya sesuai Peraturan

Daerah Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Pasal 70 ayat (1)

yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

4

3. Bidang Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya

Mineral, terdiri atas:

a. Seksi Promosi dan Pengembangan

b. Seksi Pengendalian

c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Bidang Pelayanan Perijinan, terdiri atas:

a. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi

b. Seksi Pengolahan dan Penerbitan

5. Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan, terdiri atas:

a. Seksi Informasi dan Data

b. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Unit Pelaksana Teknis

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya

C. Aspek Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana

a. Aspek Kepegawaian Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat

penting dalam suatu organisasi disamping keuangan, material

maupun metode. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber

5

daya manusia periode tahun 2019 sebanyak 27 Orang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dengan keadaan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Jabatan/Esselon NO. ESSELON JUMLAH KETERANGAN

1. II 1

2. III 4

3. IV 9

4. FUNGSIONAL UMUM 13

JUMLAH 29


Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang NO. PANGKAT/GOL. RUANG JUMLAH KETERANGAN

1. Pembina Utama Muda

(IV/c) 1

2. Pembina Tk. I (IV/b) 1

3. Pembina (IV/a) 4

4. Penata Tk. I (III/d) 5

5. Penata (III/c) 6

6. Penata Muda Tk. I (III/b) 5

7. Penata Muda (III/a) 3

8. Pengatur Tk. I (II/d) 1

9. Juru Tk. I (I/d) 1

JUMLAH 27

6


Berdasarkan Pendidikan

NO. PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

1. S – 2 6

2. S – 1 17

3. Diploma -

4. SLTA 3

5. SLTP 1

JUMLAH 27

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

NO. JENIS KELAMIN JUMLAH KETERANGAN

1. PRIA 14

2. WANITA 13

JUMLAH 27

Tabel 1.5

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia

NO. USIA JUMLAH KETERANGAN

1. Ø 50 11

2. 40 – 50 8

3. 30 – 40 7

4. 20 – 30 1

JUMLAH 29

7

b. Sarana dan Prasarana DPMPTSP

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas


Kabupaten Tasikmalaya ditunjang dengan sarana dan

prasarana kerja sebagai berikut :

Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana

NO. URAIAN JUMLAH KETERANGAN

1. Gedung Kantor

- Ruang Kepala

- Ruang Rapat Pimpinan

- Aula (Kapasitas 50

Orang)

- Ruang Sekretaris

- Ruang Kasubag

- Ruang Kepala Bidang

- Ruang Kepala Seksi

- Ruang Pelayanan (front

office)

- Ruang Pengolahan (back

office)

- Ruang Penerbitan

- Ruang Arsip

- Ruang Tunggu

- Loket Pembayaran

- Loket Informasi &

Pengaduan

- Ruang Rokok

- Ruang Server

- Ruang Satpam

- Ruang Serbaguna

a. Luas

Tanah ....

b. Luas

Bangunan

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

2 Unit

3 Unit

7 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

2 Unit

Milik Pemda

(Kondisi Baik)

8

NO. URAIAN JUMLAH KETERANGAN

- Musholla

- Pantry

- Kamar Mandi/WC

1 Unit

1 Unit

6 Unit

2. Kendaraan Roda 4 4 Unit

3. Kendaraan Roda 2 14 Unit

4. Komputer/PC 25 unit

5. Laptop 13 unit

6. Printer 19 unit

7. Server 2 unit

8. Telephone 1 unit

9. Faximili 1 unit

10. Infocus 1 unit

11. Layar Infocus 1 unit

12. Internet :

- Jaringan Diskominfo

100 Mbs

- Jaringan Speedy 100

Mbs

1 Paket

1 Paket

13. Sistem Informasi

Manajemen Pelayanan :

- E-mail;

dpmptsp@tasikmalayakab.

go.id

- Local Area Network

Sistem Informasi

Manajemen Perizinan

(SIM Perizinan)

- Tablet

- Mesin Penghancur Kertas

1 Paket

1 Paket

7 Unit

2 Unit

9

D. Isu Aktual

Isu-isu Strategis yang dihadap olah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tasikmalaya, dapat diidentifikasi sebagai berkut:

a. Memperkuat kontribusi penanaman Modal terhadap

pertumbuhan perekonomian dan mendukung pembangunan

yang berkelanjutan.

b. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya

saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan

lokal maupun global.

c. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi

masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian

daerah dan pengembangan kemitraan penanaman modal

dengan sektor UKM untuk meningkatkan daya saing

penanaman modal.

d. Memperkuat kapasitas kelembagaan khususnya melalui

peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta tata

kelola organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas

kinerja.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018

disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,

dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic

10

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja

organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran

yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas

capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi atau

peluang dan kendala yang ada serta mungkin timbul.

Komponen perencanaan strategis meliputi:

1. Visi

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya

harus selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi

Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2021, yaitu : “Kabupaten

Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan

Berdaya Ssaing di Bidang Agribisnis Berbasis

Perdesaan”.

Dalam mendukung visi Bupati Tasikmalaya, Dinas


Kabupaten Tasikmalaya memperhatikan fungsi utama

pemerintah yaitu memberikan pelayanan,

menyelenggarakan pembangunan, dan menyelenggarakan

pemerintahan untuk mengatur dan mengurus

masyarakatnya guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya. Pemerintah daerah pada dasarnya

mempunyai dua peran, yaitu sebagai lembaga penyediaan

pelayanan dan sebagai fasilitator pembangunan,

pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi.

Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah daerah

harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta

memperhatikan aspirasi masyarakat. Penyediaan pelayanan

disesuaikan dengan standar pelayanan publik yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

12

Artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada

aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik sangat strategis sebagai entry point

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance). Perbaikan dan peningkatan pelayanan

publik dianggap memiliki dampak luas dan berpengaruh

terhadap perbaikan manajemen kinerja, sikap mental,

prilaku dan menumbuhkan kepedulian dan komitmen

aparat daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan

publik.

Fungsi kedua sebagai fasilitator pembangunan

tentunya membutuhkan biaya yang besar untuk melayanai

masyarakat terutama di sektor infrastruktur. Kemampuan

anggaran pemerintah yang terbatas tersebut tentunya harus

di dukung dengan sektor swasta. Peran swasta dalam hal ini

diwujudkan dengan bentuk investasi yang belum dapat

dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sinergitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat perlu terus didorong dan difasilitasi oleh

pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang

kondusif.

2. Misi

Untuk mewujudkan pernyataan visi sebagaimana

dimaksud di atas, ditetapkan misi Kabupaten Tasikmalaya,

dan yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan


adalah misi ke-2 , yaitu: “Mewujudkan perekonomian

yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata”.

Mewujudkan perekonomian yang tangguh, Dinas


Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran untuk mewujudkan

Kabupaten Tasikmalaya sebagai tujuan investasi.

Misi tersebut menunjukan adanya suatu keinginan

untuk meningkatkan investasi dengan melibatkan sebesar

13

besarnya peran aktif masyarakat setempat sehingga mampu

memberikan kontribusi bukan hanya dalam konteks nilai

ekonomis namun juga sosial, budaya dan spiritual. Dalam

hal ini akan terwujud pemberdayaan masyarakat dengan

segala kompetensi yang dimiliki dan juga mampu

meningkatkan nilai tambah potensi sumber daya yang ada.

Dengan menunjukan adanya suatu keinginan untuk

meningkatkan pelayanan kepada investor yang akan

menanamkan modalnya di daerah dengan mengacu kepada

prinsip pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan,

dan akuntabel.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas


Kabupaten Tasikmalaya guna menunjang keberhasilan Visi

dan Misi Kabupaten Tasikmalaya, telah ditetapkan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan.

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi

dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu tertentu. Tujuan akan

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi

Kabupaten Tasikmalaya.

Visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 –

2021 hanya dapat diwujudkan apabila seluruh

komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang

menjadi komitmen bersama dalam hubungannya

dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi

tersebut

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya adalah

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

14

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis

integrasi keunggulan agribisnis, daya saing agribisnis

dan parawisata.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara

nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang

lebih spesipik, terukur dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan

adalah:

1) Meningkatnya iklim investasi

2) Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan


dalam penetapan kinerja tahun 2018 sebagai berikut:

a. Meningkatkan investasi di daerah;

b. Kajian potensi dan peluang investasi yang dapat di

tawarkan kepada insvestor;

c. Promosi investasi penanaman modal;

d. Pemberdayaan teknologi informasi, strategi ini dipilih

untuk mewujudkan sasaran system informasi

manajemen pemerintahan yang modern dengan

melakukan pengintegrasian system e-government

terhadap system informasi yang ada di setiap SKPD;

e. Perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya dengan

mewujudkan good government;

f. Peningkatan transparansi publik strategi ini dipilih

mewujudkan sasara meningkatnnya transparansi publik

pemerintah Kabupaten Tasikmalya dalam melakukan

penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya

dan mempermudah pelayanan publik di Kabupaten

Tasikmalaya.

15

Dalam mencapai sasaran strategis tersebut

diperlukan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian

hasil yang harus dicapai.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2019

No. Indikator Kinerja Program Satuan Target 2019

1. Jumlah Investor (PMA/PMDN) Investor 749

2. Peningkatan Jumlah Nilai (Realisasi) Investasi (PMA/PMDN)

Rp. (Juta)

293.667

3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 82,8

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima

dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang

seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang

relevan.

Berdasarkan Rencana Strategis yang telah disusun Dinas


Kabupaten Tasikmalaya, telah disusun rencana kinerja

tahunan dinas. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan

16

organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program,

sasaran kegiatan utama, indicator kinerja sasaran/indicator

kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun

yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran,

penyusunan indicator sasaran dan menetapkan target.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun dapat dilihat pada

Tabel 2.2.

Tabel 2.2

PERJANIAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Meningkatnya iklim

investasi

Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) / Penanaman Modal Asing (PMA)

749 investor

Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) / Penanaman Modal Asing (PMA)

Rp. 293.667.000.000

2. Meningkatnya kualitas Pelayanan perijinan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di kabupaten Tasikmalaya

82,8 %

Dokumen Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target

kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

oleh instansi, termasuk anggaran pada program dan kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan Kegiatan yang

diperjanjikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 dapat

dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

17

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja dan Program/Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2019

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Program / Kegiatan

Anggaran

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Nilai SAKIP 70

100 persen Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

588.675.600

100 persen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

66.000.000

2 orang Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

30.000.000

100 persen Penyediaan Alat Tulis Kantor

44.301.400

100 persen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

79.899.500

100 persen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18.037.200

100 persen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

36.000.000

100 persen Penyediaan Makanan dan Minuman

23.040.000

1 orang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

20.400.000

1 orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

18.000.000

100 persen Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

252.997.500

100 persen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

179.790.000

100 persen Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

18.500.000

100 persen Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

129.790.000

100 persen Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

31.500.000

100 persen Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100.000.000

1 Paket Pendidikan dan Pelatihan Formal

100.000.000

100 persen Program Peningkatan Perencanaan dan Pengganggaran SKPD

27,254,000

18

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Program / Kegiatan

Anggaran

6 dok Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

27,254,000

100 persen Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22,746,000

6 dok Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah

22,746,000

Meningkatnya iklim investasi

Jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA

749 investor

Peningkatan Jumlah Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)

Rp. 293.667.000.000

5 persen Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

300,000,000

1 buku Inventarisasi Potensi Daerah di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

100,000,000

3 pameran Penyelenggaraan Pameran dan Temu Usaha

200,000,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

350.000.000

68 unit Penerangan Sarana Umum (PSU) Kabupaten Tasikmalaya (Banprov)

350.000.000

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

Indeks Kepuasan Masyarakat (KIM)

82,8 Persen

Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan

1 aplikasi Pembangunan System Online Submission (Sistem Perijinan Terpadu Online)

300,000,000

1 Sertifikat Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000

75,000,000

1 aplikasi Penyusunan Indek Kepuasan Konsumen

25,000,000

Jumlah Total Anggaran 2019 Rp. 1.968.465.600,- terdiri atas 8

program dan 22 kegiatan.

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DPMPTSP

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manjemen

kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin

adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan

meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi

oputput dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai

untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan

antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang

diharapkan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam

laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja

instansi pemerintahan.

Format pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman


Tasikmalaya tahun 2019, diukur berdasarkan pada format

pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara

realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator

kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019.

Pengukuran capaian kinerja diukur untuk

mengetahui keberhasilan Kabupaten Tasikmalaya dalam

melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun

anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator

kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021.

20

Target capaian kinerja yang telah dilaksanakan Dinas


Kabupaten Tasikmalaya 2019 dibandingkan dengan realisasi

kinerja akan disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan

kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi

% Capaian Kinerja

1 Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) / Penanaman Modal Asing (PMA)

Investor 749

1.201 160,35

2 Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) / Penanaman Modal Asing (PMA)

Rp. 293.667.000.000 898.361.971.681 305,91

3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di kabupaten Tasikmalaya

Persen 82,8 85,25 102.96

CAPAIAN KINERJA 189,74

21

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 s.d Tahun 2019

Indikator Sasaran Satuan Tahun 2019 Tahun 2018 Tahun 2017

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian

1 Jumlah Investor Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) / Penanaman

Modal Asing (PMA)

Investor 1.201 160,35 539 75,60 408 60,09

2 Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi

Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) / Penanaman Modal Asing

(PMA)

Rp. 898.361.971.681 305,91 137.957.616.363 49,33 1.092.482.800.000 410,15

3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

terhadap pelayanan perijinan di

kabupaten Tasikmalaya

Persen 85,25 102.96 88,25 106.84 85,7 103,88

Total Capaian Kinerja Utama 189,74 77,26 191,37

22

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau

Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi

yang Telah Dilakukan

Analisis dan evaluasi kinerja diperlukan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan

ketidakberhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan

keputusan untuk meningkatkan kinerja melalui regulasi

alokasi anggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan.

1) Jumlah Investor (PMA/PMDN)

Jumlah Investor (PMA/PMDN) di Kabupaten Tasikmalaya

pada Tahun 2019 sebanyak 1.201 investor dari target 749

investor dengan capaian kinerja sebesar 160,35%. Jumlah

investor (PMA/PMDN) di Kabupaten Tasikmalaya pada

Tahun 2019 menunjukan adanya kenaikan dibandingkan

dengan tahun 2018 sebesar 662 investor.

2) Realisasi Investasi PMA/PMDN

Realisasi investasi di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun

2019 sebesar Rp. 898.361.971.681,00 dari target sebesar

Rp. 293.667.000.000,00 dengan capaian kinerja sebesar

305,91%. Realisasi Investasi di Kabupaten Tasikmalaya

pada tahun 2019 menunjukan adanya kenaikan

dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp.

760.404.355.318,00.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan

Perijinan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019

sebesar 85,25 (sangat baik) dari target 82,80 dengan

capaian kinerja sebesar 102,96%. IKM pada tahun 2019

telah menggunakan IKM Online dengan alamat

http://skm.tasikmalayakab.go.id , dimana para pemohon

perijinan wajib mengisi daftar isian survey IKM terkait

perijinan yang diajukan.

23

Indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya pada

tahun 2019 mencapai target dengan total capaian kinerja

189,74%, terdapat kenaikan sebesar 112,48% dibandingkan

tahun lalu dengan total capaian kinerja sebesar 77,26%.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019,

peningkatan capaian kinerja disebabkan oleh beberapa hal,

antara lain:

a. Aplikasi Sistem Perijinan Terpadu Online/Online Single

Submission (OSS), sehingga memudahkan

masyarakat/para pelaku usaha untuk mengajukan

perizinan;

b. Aplikasi IKM secara online sehingga para pemohon ijin

bisa dengan mudah mengisi kuesioner kepuasan

masyarakat terkait pelayanan perizinan yang diberikan;

c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pelayan

perizinan dengan mengikuti pelatihan terkait perizinan

dan penanaman modal secara berkala;

d. Komitmen Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

untuk menumbuhkan iklim usaha dengan

mempermudah perizinan untuk meningkatkan investasi.

Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk menganalisis efisiensi Anggaran Belanja

dapat dilihat dari perbandingan antara input dengan

realisasi anggaran dan output kegiatan, Anggaran Belanja

Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya pada tahun anggaran

2019 sebesar Rp. 1.968.465.600,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 1.884.683.908,00 (95,74%) dan realisasi output kegiatan

sebesar 100%. Oleh karena itu pada Tahun Anggaran 2019


Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan efisiensi anggaran

belanja sebesar sebesar 4,26%.

24

B. REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak lepas

dari dukungan dan yang dianggarkan dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Penanaman


Tasikmalaya. Jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp.

1.968.465.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.

1.884.683.908,00 (95,74%).

Adapun rincian anggaran telah direalisasikan


Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019 adalah sebagai

berikut :

25

Tabel 3.3

Realisasi Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran (Rp.)

Realisasi

Rp. % Output (%)

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Nilai SAKIP BB

100 persen Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

588,675,600 558,948,772 94.95 100

100 persen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

66,000,000 56,776,776 86.03 100

2 orang Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30,000,000 30,000,000 100.00 100

100 persen Penyediaan Alat Tulis Kantor 44,301,400 43,890,400 99.07 100

100 persen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

79,899,500 72,049,250 90.17 100

100 persen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18,037,200 17,941,500 99.47 100

100 persen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

36,000,000 35,878,000 99.66 100

100 persen Penyediaan Makanan dan Minuman 23,040,000 22,680,000 98.44 100

1 orang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

20,400,000 20,400,000 100.00 100

26


Realisasi

Rp. % Output (%)

1 orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

18,000,000 18,000,000 100.00 100

100 persen Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

252,997,500 241,332,846 95.39 100

100 persen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

179,790,000 175,335,981 97.52 100

100 persen Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

18,500,000 18,460,750 99.79 100

100 persen Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

129,790,000 125,390,231 96.61 100

100 persen Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

31,500,000 31,485,000 99.95 100

100 persen Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100,000,000 100,000,000 100.00 100

1 Paket Pendidikan dan Pelatihan Formal 100,000,000 100,000,000 100.00 100

100 persen Program Peningkatan Perencanaan dan Pengganggaran SKPD

27,254,000 26,767,500 98.21 100

6 dok Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

27,254,000 26,767,500 98.21 100

27


Realisasi

Rp. % Output (%)

100 persen Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22,746,000 22,639,806 99.53 100

6 dok Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah

22,746,000 22,639,806 99.53 100

Meningkatnya iklim investasi

Jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA

749 investor

Peningkatan Jumlah Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)

Rp. 293.667.000.000

5 persen Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

300,000,000 292,604,893 97.53 100

1 buku Inventarisasi Potensi Daerah di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

100,000,000 99,235,000 99.24 100

3 pameran Penyelenggaraan Pameran dan Temu Usaha

200,000,000 193,369,893 96.68 100

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

350,000,000 344,291,590 98.37 100

28


Realisasi

Rp. % Output (%)

68 unit Penerangan Sarana Umum (PSU) Kabupaten Tasikmalaya (Banprov)

350,000,000 344,291,590 98.37 100

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

Indeks Kepuasan Masyarakat (KIM)

82,8 Persen

Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan

400,000,000 364,095,366 91.02 100

1 aplikasi Pembangunan System Online Submission (Sistem Perijinan Terpadu Online)

300,000,000 267,576,066 89.19 100

1 Sertifikat Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000

75,000,000 71,977,550 95.97 100

1 aplikasi Penyusunan Indek Kepuasan Konsumen

25,000,000 24,541,750 98.17 100

JUMLAH 1,968,465,600 1,884,683,908 95.74 100

29

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan dan sasaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

pada tahun Anggaran 2019 dilaksanakan 8 (delapan)

program kerja, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

d. Program Peningkatan Perencanaan dan Pengganggaran

SKPD;

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan;

f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

g. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga

Listrikan;

h. Program pelayanan kebijkan teknis perijinan;

2. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program

kegiatan diatas adalah meningatkan iklim investasi dan

kualitas pelayanan perijinan terpadu.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya adalah

189,74% termasuk kategori sangat baik. Hal ini merupakan

kerja keras semua pihak baik antara Dinas Penanaman


Tasikmalaya dengan OPD-OPD terkait lainnya, serta peran

serta masyarakat. Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dan media pengaduan pelayanan, persepsi

masyarakat terhadap kualitas pelayanan Dinas Penanaman


Tasikmalaya ternyata sangat baik.

30

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak lepas dari

dukungan dana yang dianggarkan dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Penanaman


Tasikmalaya. Jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp.

1.968.465.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.

1.884.683.908,00 (95,74%) dan output seluruh kegiatan

sebesar 100%.

B. Permasalahan dan Solusi

Terlepas dari tercapainya seluruh indikator kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten

Tasikmalaya pada tahun 2019, masih banyak tantangan dan

permasalahan yang harus dihadapi, diantaranya yang terkait

dengan penguatan kelembagaan perijinan, persamaan persepsi

dan pembentukan komitmen perijinan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik, yang cepat, terjangkau,

aman, mudah dan nyaman.

Permasalahan yang dihadapi dalam proses pencapaian

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan antara lain:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) DPMPTSP

secara kualitas dan kuantitas;

2) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan perijinan dan

penanaman modal;

3) Belum maksimalnya informasi dan promosi potensi

investasi di Kabupaten Tasikmalaya;

4) Rentang koordinasi dalam pelayanan perijinan yang sangat

kompleks dan melibatkan banyak pihak;

5) Kurangnya sosilisasi mengenai kondisi terkini peraturan

perundang-undangan tentang perijinan berusaha, baik dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maupun dari

pemerintah daerah kepada OPD dan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Daerah

31

Kabupaten Tasikmalaya telah mengambil langkah-langka

sebagai berikut:

1) Mengajukan penambahan jumlah personil /Sumber Daya

Manusia (SDM) DPMPTSP kepada BKPLD Kabupaten

Tasikmalaya;

2) Mengikuti bimtek/diklat untuk meningkatkan kapasitas

dan kompetensi karyawan DPMPTSP;

3) Mengajukan usulan anggaran atau mencari anggaran dari

Provinsi/CSR untuk sarana dan prasarana pelayanan

perizinan dan penanaman modal;

4) Melakukan konsultasi secara kontinyu kepada pemerintah

pusat/BKPM, untuk mendapatkan informasi terkini,

mengenai penerapan peraturan perundang undangan

tentang penanaman modal/perijinan berusaha;

5) Pemerintah daerah dalam hal ini DPMPTSP, harus

mensosialisasikan dan bila perlu melaksanakan bimtek

terkait dengan penerapan peraturan tentang penanaman

modal/perijinan berusaha kepada masyarakat dan semua

pihak terkait.

6) Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perijinan yang

melibatkan OPD-OPD yang terkait dalam pemberian

rekomendasi teknis perizinan.

aporan inerja nstansi emerintahan 2019

Documents