arah kebijakan pengawasan intern bidang kesehatan pusat
TRANSCRIPT
Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas)
Jakarta, 19 Februari 2020
drg. Murti Utami, MPHInspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Arah Kebijakan Pengawasan Intern Bidang Kesehatan Pusat dan Daerah
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA
1
2
3
SISTEMATIKA
ARAHAN PRESIDEN RPJMN 2020-2024
Hal – Hal yang Harus Diperhatikan
Implementasi dan ArahKebijakan Pengawasan
2
Tahun yang ISTIMEWA..
Selain adanya kepemimpinan baru, Juga menjadi tahun pertamapelaksanaan pembangunan jangkamenengah..
Sehingga..
Arah kebijakan perlu dijaga agar
sesuai dengan Visi dan Misi Presiden
3
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024
Peningkatan
kesehatan ibu,anak
dan kesehatan
reproduksi
Percepatan
perbaikangizi
masyarakat
Peningkatan
pengendalian
penyakit
Penguatan Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
Peningkatanpelayanan
kesehatan dan
pengawasan obat dan
makanan
Meningkatkan akses dan kualitaspelayanankesehatanmenujucakupan kesehatansemestadenganpenekananpada penguatan pelayanankesehatan dasar(Primary Health Care)
dan peningkatanupayapromotif dan preventif didukung oleh inovasidan pemanfaatanteknologi
STRATEGI RPJMN 2020-2024
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 4
53 421
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT RPJMN 2020 - 2024
5
Arah KebijakanInspektorat JenderalKementerian Kesehatan RITahun 2020
A. PENGAWASAN PROGRAM PRIORITAS BIDANG KESEHATANB. PENGUATAN STRATEGI PENGENDALIAN INTERN KEMENTERIAN
KESEHATAN6
PENGAWASAN PROGRAM PRIORITASBIDANG KESEHATAN
7
AUDIT PROGRAM PRIORITAS STUNTING
SASARAN AUDIT 2019 Pemberian TTD pada Rematri dan Ibu Hamil,
PMT pada Ibu Hamil KEK
Lokus : Dit. Gizi, 16 Provinsi, 20 Kabupaten Hasil temuan:
1.Perencanaan, penatausaahan & penatalaksanaan Pemberian TTD & MT belum memadai.
2.Belum seluruh Puskesmas memiliki tenaga giziuntuk menjalankan prog. pencegahan intervensi & penurunan stunting
Rekomendasi:
1. Pengadaan TTD dan MT mempertimbangkan sasaran & kebutuhan secara buttom up, stock, tempat penyimpanan, & biaya distribusi.
2. Poltekes meningkatkan jml lulusan tenaga gizi
3. Penguatan pemanfaatan bahan makanan lokaluntuk MT bagi ibu hamil KEK sbg pengganti MT Pabrikan. Peran aktif kader kesehatan dlmpendampingan & monitoring pemberian MT
8
AUDIT PROGRAM PRIORITAS IMUNISASI
LOKUS :Dit.SKK, 6 Provinsi, 10 Dinkes Kab/Kota
1. Kecukupan logistik pendukung serta Cold Chain.2. Kualitas vaksin pada saat distribusi & penyimpanan3. Penyelenggaraan kegiatan imunisasi campak & difteri
SASARAN AUDIT
Hasil temuan:
1. Kuantitas & kualitas SDM belum memadai
2. Pengelolaan vaksin belum seluruhnya sesuai ketentuan
3. Pelaksanaan prog. masih belum efektif dgbelum tercapainya indikator prog & masih terdapat KLB
Rekomendasi:
1. Pelatihan tersertifikasi, penyediaan SDM fokus pada prog., serta pembinaan berjenjang
2. Logistik sesuai standar, sweeping untuk sasaranyg belum terjangkau, peningkatan kesadaran masyarakat, serta koordinasi LS ditingkatkan
3. Monev secara optimal
9
LOKUS : Dit. P2PML, 11 Provinsi, 57 Dinkes Kab/Kota
1. Pemanfaatan SITT2. Distribusi OAT (Obat Anti Tuberkulosis)3. Pelaksanaan cross check mikroskopis TB oleh
Labkesda & lacak kasus
SASARAN AUDIT
AUDIT PROGRAM PRIORITAS TUBERCULOSIS
Hasil temuan:
1. SITT belum sepenuhnya dpt digunakan sbgpenyusunan strategi Prog.
2. Belum ada mekanisme distribusi informasidata pasien TB
3. Hasil pengobatan Prog TB kurang optimal
Rekomendasi:
1. Melakukan monitoring pengisian SITT
2. Membuat mekanisme/SOP pelaporan & feedback secara berjenjang terhadap data pasien TB
3. Evaluasi secara berkala terhadap kondisi hasilpengobatan & memberikan feedback pada Dinkes Prop/Kab/Kota
10
PENGAWASAN DAK FISIK BIDANG KESEHATAN TA 2018
O1 O2 O3
Mengidentifikasipermasalahan untuk
perbaikan/penyempurnaankebijakan penganggaran,
penyaluran & pelaksanaan DAK Fisik Bidkes periode thn
berikutnya
Memastikan pelaksanaanDAK Fisik Bidkes tepat
waktu, tepat sasaran dan tepat jml sesuai penetapanalokasi DAK dan PetunjukTeknis penggunaan dana DAK Bidang Kesehatan
Memberikan saran kepadapemangku kepentingan untuk
peningkatan akuntabilitaspengelolaan dan penggunaan
DAK Bidang Kesehatan
11
TEMUAN HASIL JOINT AUDIT BPKP DAK FISIK BIDANG KESEHATAN
01
02
03 04
05
06
REKOMENDASI PERBAIKAN:
1. Penyusunan Menu DAKmemperhatikan hasil audit dan monev
2. Penerapan penghargaandan konsekwensi anggaran
3. Kolaborasi Join Audit dengan BPKP untuk DAK Non Fisik
4. Kolaborasi dengan ItjenKemendagri dalam Pengawalan Pelaksanaan Anggaran DAK di Daerah
Keterlambatan Penyelesaian Pelaksanaan
Pekerjaan
Kekurangan Volume Pekerjaan
Fisik
Pengadaan Alkestidak dilaksanakan
sesuai kontrak
Tata Kelola Farmasi belum sesuai ketentuan
Pengadaan Barjaspenerima manfaatnya tidak tepat sasaran
PengadaanBarang/Jasabelum dimanfaatkan
12
JOINT AUDIT BPKPDAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020
PELAKSANAANKEGIATAN
DAK NON FISIK TAHUN
2019/2020
1. Pemanfaatan DAK Non Fisik Bid. Kes:
Keterpaduan Perencanaan danPelaksanaan
Efisiensi
Efektifitas
Akuntabel
2. Manajemen Pengelolaan DAK Non Fisik
1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
2. Jampersal3. E Logistik &
Distribusi Obat4. Akreditasi
Fasyankes
ARAH PENGAWASANSASARANAREA
PENGAWASAN
13
2024
1. PencegahanFraud JKN
2. PenurunanStunting
3. Program Imunisasi
4. Obat Program
20202021
2022
2023
Rencana Pengawasan Program Prioritas
1. PIS - PK2. Penurunan
Stunting3. Eliminasi TB4. Obat Program
1. PONEK danPONED
2. AKI/AKN3. PTM4. PPDS/PPDGS
1. Pelayanan Bank Darah
2. AKI/AKN3. Prog. Penelitian
Nasional Bid. Kesehatan
4. Alkes
1.Ketersediaan NICU, PICU & Emergency Respon Time
2.Promotif/Preventif3.Surveilans Kesehatan4.Penyediaan Nakes
14
PENGUATAN STRATEGI PENGENDALIAN INTERN KEMENTERIAN KESEHATAN
1515
Pencapaian
Opini
Laporan
Keuangan
Hasil Audit
BPK
WTP2013
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN“Menjaga efektif, efisien dan transparan”
Maturitas SPIP
Level 3
Internal Audit Capability
Model (IACM) Level 3
2018 2018
KERJASAMA PENGAWASAN
PPATK (2015) : pencegahan & pemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang
KPK (2016): Program Kesehatan yang Bebasdari Korupsi
LPSK (2018) : Perlindungan dan pelaksanaanbagi pelapor, saksi,& saksi pelaku
BPKP (2019) : Pengawasan Bersama Program Bidkes yang didanai i DAK Bidang Kesehatan
SASARAN PENGAWASAN : PROGRAM/KEGIATAN
SATKER KEMENKES
Meningkatnya Transparansi danAkuntabilitasTata Kelola
Pemerintahan serta TercapainyaSasaran Reformasi Birokrasidi Kementerian Kesehatan
Implementasi Kebijakan Pengawasan
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
REVIU LK, PIPK, RKAKL, RK BMN, LAKIP
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN & PBJ
EVALUASI SAKIP AUDIT PEMANTAUAN TL LHA MONEV RB
ASISTENSI TIM KONSULTASI PBJ SOSIALISASI PROGRAM
PENGAWASAN PEMBINAAN ON GOING
PROCESS
PENGENDALIAN GRATIFIKASILHKPN/LHKASN WBK/WBBMPBAKSPONSORSHIP PENCEGAHAN
&PEMBERANTASAN PUNGLIPENCEGAHAN FRAUD JKN
• PENGELOLAAN WBS• KLARIFIKASI•ADTT• TIM PENGADUAN
MASYARAKAT TERPADU
17
STRATEGI PENGUATAN PENGENDALIAN INTERN
KONDISI SAAT INI
KONDISI DIHARAPKANPERAN SATUAN
KEPATUHAN INTERN(SKI)/ SATUAN PENGAWASAN
INTERN (SPI) BLU
PENGUATAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Tata kelola Satkerbelum akuntabel 1
33
2
1
2
Satker belumsepenuhnyamenerapkan
manajemen risiko
Satker belumsepenuhnya
menerapkan SPIP
Tata kelolaSatker Akuntabel
Manajemen risikoditerapkandi seluruh Satker
SPIP diterapkan di seluruh Satker
18
SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)Perangkat pada satuan kerja yang
ditunjuk/memiliki tugas untuk membantu Kepala
Satker dalam melaksanakan pemantauan tata
kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
LINGKUP TUGAS
01
03
02
04
TATA
KEL
OLA
MANAJEMEN RISIKO
PEN
GEN
DA
LIA
NIN
TER
N
BIDANG KEPATUHAN
LAIN
Permenkes No.84 Tahun 2019 tentang Tata KelolaPengawasan Intern di Lingkungan Kemenkes 19
SATKER WBK/WBBM KEMENKES
20
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
1 RSUP Kariadi Semarang 1 RS Anak & Bunda Harapan Kita 1 BBLK Palembang2 KKP Kelas I Tanjung Priok 2 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bdg 2 KKP Pelabuhan Kelas II Padang
3 KKP Kelas II Semarang 3RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
3 POLTEKES Kemenkes Semarang
4Balai Litbang P2B2 Donggala
4RS Paru Dr. M GoenawanPartowidigdo Cisarua Bogor
4RS. Orthopedi Prof. Dr. R. SoeharsoSurakarta
5 RSUP Dr. Sardjito, DIY 5 RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 5 KKP Kelas II Probolinggo6 RSUP Fatmawati 6 Poltekkes Kemenkes DIY 6 RS Mata Cicendo Bandung
7POLTEKES Kemenkes JKT III
7 P2B2 Banjarnegara 7 BTKL & PP Kelas I Medan
8 BKOM Bandung 8 BBPK Jakarta 8 BBKPM Surakarta9 Set. KKI 9 RS Kusta Dr. Sitanala Tangerang 9 KKP Kelas III Kupang
10 BTKL-PP Kelas I Palembang 10 RS Kanker Dharmais Jakarta11 Balai PP GAKI Magelang12 Biro Kepegawaian Setjen13 POLTEKES Kemenkes Surakarta
SATKER WBK/WBBM KEMENKES
TAHUN 2018 TAHUN 2019
1 POLTEKES Kemenkes Jkt I 1 BAPELKES Cikarang 11 KKP Kelas I Surabaya2 KKP Kelas III Palangkaraya 2 BBLK Surabaya 12 BKTM Makassar3 BBTKL PP Yogyakarta 3 KKP Kelas II Samarinda 13 KKP Kelas III Gorontalo
4 RSUP Sanglah Denpasar 4RS Paru Dr. H.A. RotinsuluBandung
14 POLTEKES Kemenkes Medan
5 POLTEKES Kemenkes Palembang 5 POLTEKES Kemenkes Malang 15 POLTEKES Kemenkes Banten
6 KKP Kelas Kelas IV Yogyakarta 6 KKP Kelas II Tj.Balai Karimun 16Biro Perencanaan & Anggaran, Setjen
7 KKP Kelas II Balikpapan 7POLTEKES KemenkesDenpasar
17 Biro Keuangan BMN, Setjen
8 Pusat Data dan Informasi, Setjen 8 KKP Kelas I Soekarno Hatta 18 KKP Kelas I Denpasar
9 BBTKL PP Jakarta 9 POLTEKES Kemenkes Jambi 19POLTEKES KemenkesBengkulu
10 KKP Kelas II Tanjung Pinang 10 BBTKLPP Banjarbaru21
WBK/WBBM NASIONAL
WBK
22
WBBM
NO SATKER TAHUN
1 KKP Kelas I Tanjung Priok 2016
2 Poltekkes Jakarta III 2016
3 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 2017
4 BBPK Jakarta 2017
5 RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 2017
6 RS Kanker Dharmais 2018
7 RS Orthopedi Prof. Dr. SoeharsoSurakarta
2019
8 BBKPM Surakarta 2019
NO SATKER TAHUN
1 RSUP dr. Kariadi 2015
HAL-HAL YANG HARUS MENDAPAT PERHATIAN
23
Tugas Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) JKN
1. Pencegahan Fraud JKNPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019tentang
Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) sertaPengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud)
dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Mensosialisasikanregulasi dan
budaya yang berorientasi padakendali mutu dan
kendali biaya
Meningkatkanbudaya
pencegahanKecurangan
(fraud)
Mendorongpelaksanaan tatakelola organisasi
dan/atau tatakelola klinis
yang baik
Melakukanupaya deteksi
danpenyelesaiankecurangan
(fraud)
Monitoring dan
evaluasiPelaporan
24
25
2. Penilaian Kembali BMN 2017-2018
MONITORING TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIU (CHR) APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA
ATAS PERBAIKAN PENILAIAN KEMBALI BMN 2017-2018
No K/L JUMLAH NUP NUP SELESAI %
1 BPS 2.598 2.593 99,81%
2 POLRI 1.426 1.422 99,72%
3 KEMENDES PDTT 479 471 98,33%
4 KEMENKES 218 213 97,71%
5 KEMENTAN 3.636 3.507 96,45%
6 KEMENAG 9.424 8.604 91,30%
7 KEMENHUB 4.261 1.989 46,68%
8 KEMEN PUPR 4.911 911 18,55%
Per 7 Februari 2020 26
3. DATA HIBAH BMN PADA SATKER DK/TP BERDASARKAN LK KEMENKES 2019 (UNAUDITED)
Per 29 Januari 2020
No Eselon Ie Rekon 2018
Audited Mutasi 2019
e Rekon 2019 Unaudited
Proses Belum Proses
1 Sekretariat Jenderal 351,963,175 72,586,773 279,376,401 181,826,189 97,550,212
2Ditjen Kesehatan Masyarakat
741,911,192 70,554,788 671,356,403 57,332,665 614,023,738
3Ditjen Pelayanan Kesehatan
17,061,502,446 2,646,743,304 14,414,759,141 7,455,804,550 6,958,954,591
4 Ditjen P2P 187,763,192 5,237,642 182,525,549 44,587,058 137,938,497
5 Ditjen Farmalkes 3,827,403 3,544,056 283,347 - 283,347
6 Badan PPSDM 16,051,538 2,608,227 13,443,310 3,467,226 9,976,084
TOTAL 18,363,018,946 2,801,274,792 15,561,744,155 7,743,017,690 7,727,455,946
27
X Rp. 1000
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA
Terima kasih..
28