arah pemberantasan korupsi di indonesiahukum.uma.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/lps... · korupsi...
TRANSCRIPT
Arah Pemberantasan
Korupsi di Indonesia
Oleh:
Lili Pintauli Siregar, S.H.,M.H.
Universitas Medan Area
11 Oktober 2019
• Asisten Pembela Umum LBH Medan (1991-1992)
• Pengacara pada Kantor advokat Asamta
Paranginangin, SH & Associates (1992 - 1993)
• Ketua Divisi advokasi dan Divisi Perburuhan
Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia
(Pusbakumi) Medan
• Direktur Eksekutif Puskabumi pada 1999 - 2002
• Anggota Panwaslu Kota Medan 2003 - 2004
• Wakil Ketua LPSK periode 2008 - 2013
• Wakil Ketua LPSK periode 2013 - 2018
• Pimpinan KPK Terpilih 2019 - 2023
Riwayat Karir
2
Gambaran Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
3
Gambaran Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
80%*kasus korupsi diungkapyang
melibatkan sektor swasta & sektor
publik/instansi pemerintah. Modusnya
antara lain:
SUAP-MENYUAP & GRATIFIKASI
Sumber: Anti-Corruption Clearing House, acch.kpk.go.id
Berdasarkan Jenis Perkara & Profesi/Jabatan Tahun 2004 – Mei 2018
4
Sekilas Keterlibatan Swasta Pada Tindak Pidana Korupsi
Sampai dengan Desember 2017, tren menunjukan
keterlibatan pihak Swasta meningkat tiap tahunnya
54
3
1
1211
10
8
16
24
16
18
28 28
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
184 orangSwasta merupakan peringkat tertinggi
pelaku korupsi berdasarkan data
penanganan perkara tahun 2004-2017
5
DAMPAK KORUPSI
6
7
merugikan keuangan
negara
menghambat pembangunan
nasional
menurunkan
kepercayaan
investor
menurunkan kepercayaan
Publik terhadap pemerintah
Membawa Dampak terhadap
perekonomian negara,
8
Korupsi sudah sangat meluas secara
sistemik merasuk ke semua sektor
diberbagai tingkatan pusat dan
daerah, disemua lembaga negara
eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Oleh karenanya korupsi digolongkan
sebagai kejahatan luar biasa (extra
ordinary crimes)
• Tahun 2011, CPI Indonesia 3,0 (ranking 100dari 183 negara)
• Tahun 2012, CPI Indonesia naik 32 (namunturun peringkat menjadi 118 dari 182negara-masih lebih baik Timor Leste (33)
• Tahun 2013, CPI Indonesia tidakberubah/tetap 32 peringkat 114 dari 177negara
• Tahun 2014, CPI Indonesia naik menjadi34, dengan urutan 107 dari 174 negara
• Tahun 2015, CPI Indonesia naik menjadi36, dengan urutan 88 dari 163 negara
• Tahun 2016, CPI Indonesia naik menjadi37, dengan urutan 90 dari 176 negara
Korupsi bukan lagi masalah lokal,
melainkan suatu fenomena transnasional
yang mempengaruhi semua masyarakat
dan ekonomi sehingga mendorong
perlunya kerjasama internasional dalam
hal pencegahan dan pemberantasan
korupsi.
Korupsi
D E F I N I S IPemberantasan Korupsi
Pasal 1 angka 4 UU Revisi UU KPK :
Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian
kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya
tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi,
supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,
dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Terciptanya
penyelenggaraan
negara yang bersih dari
kolusi, korupsi dan
nepotisme guna
mewujudkan
masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera
berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.
(Konsideran UU KPK)
ARAH DAN TUJUAN PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA
Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
11
Tujuan Pembangunan Nasional
12
STRATEGI PEMBERANTASAN
KORUPSI KE DEPAN
STRATEGI PEMBANGUNAN
NASIONAL
Tata Kelola Pemerintahan Yang
Reformasi Birokrasi
Peran Serta Masyarakat
Pembangunan Nasional dan
Daerah Berjalan Efektif dan Optimal
Strategi Pembangunan Nasional dan Daerah
13
“Strategi Pemberantasan korupsi ke depan sejalan dengan latar belakang dibentuknya KPK”
14
Latar BelakangP e m b e n t u k a n K P K
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih
tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-
lembaga yang ada sebelumnya.
Penjelasan undang-undang menyebutkan
peran KPK sebagai trigger mechanism, yang
berarti mendorong atau sebagai stimulus
agar upaya pemberantasan korupsi oleh
lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya
(Polri dan Kejaksaan) menjadi lebih efektif
dan efisien.
T u j u a nP e m b e n t u k a n K P K
Tujuan KPK Pasal 4 UU No.30 Tahun 2002
“meningkatkan daya guna dan hasil guna
terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi.”
Meningkatkan Kemampuan dalam mendatangkan hasil
dan manfaat yang lebih maksimal dari setiap upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi, baik yang
dilakukan sendiri oleh KPK dan juga termasuk yang
dilakukan Polri serta Kejaksaan.
Membutuhkan kerjasama dan sinergitas dari setiap
penyelenggara negara dan khususnya aparat penegak
hukum serta peran serta masyarakat.
FOKUS PEMBERANTASAN KORUPSI KE DEPAN
1.BAGAIMANA MEMINIMALISIR TERJADINYA KORUPSI (PENCEGAHAN)
2. OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI (PENINDAKAN)
17
Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi ke depan
Focus (1) : Pencegahan Korupsi
19
A
Penguatan Kolaborasi dan Sinergi• Penguatan kerjasama antara
Kementerian/Lembaga/Daerah/pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan korupsi
• Agenda Anti Korupsi harus sejalan dengan prioritas pemerintah
CPelibatan Publik• Keterlibatan aktif pemangku
kepentingan dalam berbagai tahapan dalam Stranas PK
• Pengawasan publik di sektor pencegahan korupsi
B
Upaya tumpang tindihKPK & Pemerintahmasing-masing memiliki aksi pencegahan korupsi
DKonsolidasi• Konsolidasi dimaksudkan agar tidak
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan melainkan saling sinergi dari berbagai inisiatif strategis anti korupsi
• Stranas PK merupakan titik temu sinergi antara Pemerintah dan KPK dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi dan diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah dan Pemda
Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Perpres 54/2018
Peranan KPK Dalam Pencegahan Korupsi
01
03 02
Sebagai Leading Sector Penguatan Pencegahan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Negara
Sebagai Penyusun Strategi/ Kebijakan/ Sistem Pencegahan dan Trigger Mechanism Dalam Pembuatan Peraturan-Peraturan dalam Upaya Pencegahan Korupsi
Sebagai Partner Utama APIP Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah termasuk Sektor Swasta
21
Pencegahan
Pembuatan Pedoman/Panduan
berisi langkah-langkah
pencegahan korupsi yang
mengadopsi konsep dan
contoh praktik yang baik di
level nasional maupun
internasional
Meningkatkan kerjasama
dan koordinasi dengan
BPK, BPKP, dan seluruh
APIP untuk
memaksimalkan fungsi
pengawasan dan upaya
pencegahan korupsi
Mendorong sektor swasta
untuk berperan aktif
mencegah terjadinya
korupsi di lingkungan
korporasi
Meningkatkan kuantitas
dan kompetensi
pelaksana tugas fungsi
pencegahan dan
pengawasanmembentuk zona integritas
dan wilayah bebas korupsi di
K/L instansi pemerintah
Pencegahan
Seluruh Pihak Terlibat Aktif
Membantu Pemerintah dan
Swasta dalam membangun
sistem Good Corporate
Governance dan Anti Korupsi
Membangun dan
mengevaluasi secara berkala
sistem perencanaan
anggaran dan pengadaan
barang dan jasa, serta Tata
kelola niaga dan perijinan
yang transparan dan
akuntabel
membangun kurikulum
pendidikan anti korupsi
dalam setiap jenjang
pendidikan di masyarakat
dan dalam setiap Diklat di
lingkungan Aparatur Sipil
Negara maupun Apgakum
sebagai pelayan publik
bekerjasama dengan
berbagai platform media
sosial untuk
mengkampanyekan nilai-
nilai anti korupsi dan
pentingnya peran serta
masyarakat
Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi ke depan
Focus (2) : Optimalisasi Penegakan Hukum
Koordinasi, Monitoring dan Supervisi
Komitmen Tndak lanjut
pertemuan koordinasi
yang telah dilakukan KPK
dan Apgakum
Meningkatkan sistem
Monev perkara Korupsi
yang ditangani Polri dan
Kejaksaan yang
terintegrasi dengan KPK
Meningkatkan integritas,
profesional, kompetensi,
dan skill aparat penegak
hukum
joint investigation,
dukungan investigasi,
dan/atau supervisi oleh
KPK terhadap penegak
hukum lainnya dalam
penanganan tipikor
PENYELIDIKAN PENYIDIKAN PENUNTUTUTAN DAN PEMERIKSAAN SIDANG
• meningkatkan sistem WBS dan tata kelola pengaduan masyarakat
• menjamin perlindungan pelapor dan orang yang dapat memberikan keterangan (Kerjasama dengan LPSK)
• meningkatkan fungsi pelacakan aset
• Meningkatkan jumlah personil Penyidik Tipikor baik di pusat maupun di daerah
• mengoptimalkan peranan WB (Pelapor), Saksi dan juga calon Justice Collaborator
• memaksimalkan fungsi penyadapan dan penyitaan aset kejahatan
• perlindungan penyidik
• memaksimalkan penuntutan korupsi termasuk tindak pidana pencucian uang
• menjamin perlindungan WB dan Saksi kerjasama dengan LPSK
• memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara dari pihak pelaku individu maupun koorporasi dalam proses penuntutan.
Pemberantasan Korupsi : Tanggung Jawab Bersama
UNCAC mengamanatkan bahwa budaya integritas danpemberantasan korupsi adalah tanggung jawabbersama dari seluruh anggota masyarakat, termasuk:
• penegak hukum• pemerintah dan parlemen• korporasi/ swasta• lembaga masyarakat• media• institusi pendidikan
27
28TERIMA KASIH