artikel administrasi perkantoran
DESCRIPTION
fgdfgfgTRANSCRIPT
AdministrasiKetenagakerjaan
Indonesia
Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2006
Pertama terbit tahun 2006
Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi HakCipta Dunia (Universal Copyright Convention). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambildari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkansumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harusdialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office,CH-1211 Geneva 22, Switzerland, atau melalui Kantor ILO di Jakarta. Kantor PerburuhanInternasional akan menyambut baik lamaran tersebut.
__________________________________________________________________________________________________________________________
ILO
Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia;
Labour Administration in Indonesia
ISBN 92-2-018649-7
________________________________________________________________________________________________________________________
Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidakmencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional mengenai informasi yangberkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negaratersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yangberkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.
Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentukkontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya,sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasiopini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasionalmenyetujui atau menyarankan opini tersebut.
Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berartibahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produkatau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau prosestertentu yang bersifat komersil juga tidak kemudian dapat dianggap sebagai tanda tidakadanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.
Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagainegara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, InternationalLabour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta denganalamat, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250. Katalog ataudaftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: [email protected] ; [email protected]
Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns ; www.un.or.id/ilo_________________________________________________________________________________________________________________________Dicetak di Jakarta, Indonesia
3
PRAKATA
PRAKATA
Visi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah terwujudnyatenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang produktif, kompetitif,dan sejahtera. Misi utamanya di bidang ketenagakerjaan adalah
mempromosikan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan kerja,menciptakan hubungan industrial yang harmonis, demokratis, adil danbermartabat, dan peningkatan kualitas dari manajemen dan administrasi,sistem pengawasan, sistem informasi dan penelitian dan pengembangan.
UU No.13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, pembangunan nasionalharus dilaksanakan dalam kerangka tersebut dikemas dalam kebijakan yangterintegrasi yaitu pelatihan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja yangmemastikan adanya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran berdasarkankesetaraan baik materiil dan spiritual bagi pelaksana proses produksi.Depnakertrans saat ini mengkontribusikan upaya pemerintah untukmempersiapkan paket reformasi yang memasukkan kajian dan revisi dariberbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat investasidalam rangka meningkatkan perkembangan dan kesetaraan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri No. PER.14/MEN/VII/2005 tentangStruktur Organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Depnakertransberdedikasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk mempromosikankeberlanjutan perkembangan dan memperkuat administrasi ketenagakerjaanuntuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan nasionalsebagai komponen dari pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang kompleks dalam dunia kerja yang modern, kompetitif dan cepatberubah, Depnakertrans bekerjasama dan berkoordinasi dengan mitra sosial-pekerja dan serikat pekerja, dan pengusaha dan APINDO.
4
PRAKATA
Administrasi Ketenagakerjaan di Indonesia 2006 merupakan instrumen yangdiperlukan untuk lebih memahami dan menghargai berbagai macam aspekdari sistem administrasi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Peranan, struktur,fungsi dan tujuan eksis tidak hanya di dalam Depnakertrans dan pemerintahtapi juga di institusi mitra sosial, praktisi dan masyarakat umum. Oleh karenaitu penerapan sistem administrasi ketenagakerjaan yang berkelanjutan sebagaiinstrumen utama untuk melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan nasionalberdasarkan keadilan sosial perlu senantiasa dipelihara kesinambungannya.Penghargaan kami berikan kepada ILO dan Proyek Deklarasi ILO/USA yangtelah membantu menerbitkan buku ini untuk pertama kalinya.
Jakarta, Maret 2006
Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia
Erman Suparno
Administrasi ketenagakerjaan yang efisien dapat memberikan kontribusiyang penting bagi peningkatan kondisi kerja dan pembangunan nasionalsecara bersamaaan, dengan syarat hal tersebut mampu merespon
perubahan ekonomi dan kondisi sosial.Salah satu tujuan strategis dari ILO adalah memperkuat dialog sosial
termasuk membantu pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja untukmenciptakan hubungan kerja yang baik, mengadaptasi hukum perburuhanagat dapat memnuhi perubahan ekonomi dan kebutuhan sosial, danmeningkatkan administrasi ketenagakerjaan. Bantuan tersebut mencakuppembangunan kapasitas departemen ketenagakerjaan dan badan-badanpemerintahan lainnya untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi dan sosial danmelaksanakan fungsi mereka dengan lebih efisien dan berfokus pada efeklembaga dan sistem yang modern dan meningkatkan keahlian dari pegawai-pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Konvensi ILO No. 150 dan Rekomendasi No. 158, mengenai AdministrasiKetenagakerjaan: Peranan, Fungsi dan Organisasi adalah instrumen yangmembentuk panduan-panduan mengenai keseluruhan sistem administrasiketenagakerjaan. Konvensi mengatur bahwa badan-badan yang kompetendidalam sistem administrasi ketenagakerjaan harus bertanggungjawab atauberkontribusi terhadap persiapan, administrasi, berkoordinasi, memeriksa danmengkaji kebijakan ketenagakerjaan nasional secara layak, dan menjadiinstrumen dalam area administrasi publik untuk persiapan dan pelaksanaanperaturan perundang-undangan yang relevan.
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia telahmemperkenalkan peningkatan yang terus menerus dalam administrasiketenagakerjaan dan kebijakan ketenagakerjaan sejak tahun l998.
PENGANTAR
5
PENGANTAR
Perkembangan-perkembangan ini, telah mempertimbangkan perubahanlingkungan dan tantangan-tantangan di dunia kerja yang saat ini lebih kompleksdengan adanya pelaksanaan dari hukum otonomi daerah. Departemenmemimpin Program Reformasi Hukum Ketenagakerjaan dengandiundangkannya perundang-undangan ketenagakerjaan dan peraturanpelaksananya. Departemen juga membuat Indonesia menjadi negara pertamadi Asia yang meratifikasi delapan (8) konvensi inti ILO. Saat ini, Indonesiatelah meratifikasi Konvensi ILO No. 88 mengenai Pelayanan Ketenagakerjaandan Konvensi No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan.
Penerbitan buku Administrasi Ketenagakerjaan Tahun 2006 adalah langkahyang positif dan mendorong untuk memperluas pemahaman dan penghargaanpekerja, serikat pekerja, pengusaha dan masyarakat umum mengenai peranan,fungsi, tanggung jawab dari administrasi ketenagakerjaan dalam Indonesia yangmodern. Buku ini menjelaskan peranan dari Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi dan dinas-dinas tenaga kerja di daerah yang penting untukmemastikan pembangunan dan pelaksanaan yang efektif dari kebijakanketenagakerjaan nasional.
ILO bersama dengan Deklarasi Proyek yang didanai oleh DepartmenPerburuhan Amerika Serikat sangat senang dapat berkolaborasi denganDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya Pusat AdministrasiKerjasama Luar Negeri, dalam menerbitkan buku ini. Kami juga berterimakasihatas bantuan dari Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, mantan pejabat tinggiDepnakertrans dan ahli hubungan industrial, dalam mempersiapkan drafpertama buku ini. Adalah harapan kami bahwa terbitan ini akan diperbaharuidan diterbitkan oleh Depnakertrans secara teratur sebagai bentuk layanankepada pihak tripartit dan semua pihak yang tertarik.
Jakarta, Maret 2006
Alan Boulton Carmelo C.NorielDirector ILO Jakarta Chief Technical Advisor
ILO/USA Declaration Project
6
PENGANTAR
Serah Terima Jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Bapak FahmiIdris kepada Bapak Erman Suparno di Jakarta, Desember 2005
H.E. Fahmi Idris handing over the post of Minister of Manpower and Transmigrationto H.E. Erman Suparno in Jakarta, December 2005
7
“MAKARTI KARYA MUKTITAMA”
Prakata ........................................................................................... 3Pengantar ....................................................................................... 5
Bab 1 Lembaga Publik ................................................................. 11Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ............................. 11Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)........................................ 11Presiden ............................................................................ 12Administrasi Daerah .......................................................... 12Komisi DPR ...................................................................... 13Mahkamah Agung ............................................................. 15Badan Pemeriksa Keuangan................................................. 15Struktur Kabinet ................................................................ 15
Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Kesempatan Kerja .................. 19
Bab 3 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasidan Dinas Tenaga Kerja ..................................................... 27Visi dan Misi ..................................................................... 27Struktur Departemen ......................................................... 28Unit Operasional ............................................................... 29Unit Pendukung ................................................................ 34Lembaga Konsultatif .......................................................... 37Dinas Ketenagakerjaan ....................................................... 40Dukungan Personel ............................................................ 40Dukungan Anggaran .......................................................... 41Pejabat Eselon I dan II ....................................................... 48
Bab 4 Perundang-Undangan Ketenagakerjaan ............................... 53Ketentuan Konstitusi ......................................................... 53Standar Perburuhan Internasional ....................................... 54Perundang-undangan Utama .............................................. 56
Bab 5 Pelatihan Kerja .................................................................. 59Pengembangan bagi Pelatihan Kerja .................................... 60Program Pelatihan .............................................................. 60Lembaga Pelatihan Swasta .................................................. 61
Bab 6 Pelayanan Ketenagakerjaan ................................................. 63Pendaftaran Pencari Kerja ................................................... 64Lowongan Kerja ................................................................. 67Penggunaan Pelayanan Ketenagakerjaan .............................. 67
9
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
Bab 7 Upah dan Jaminan Sosial ................................................... 71
Bab 8 Pekerja Migran .................................................................. 75Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri .............. 75Tenaga Kerja Asing ............................................................ 80
Bab 9 Hubungan Industrial ......................................................... 83Badan Kerjasama Bipartit.................................................... 84Perkembangan Serikat Pekerja ............................................. 86Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama ............. 89Syarat Kerja ....................................................................... 92Badan Kerjasama Tripartit .................................................. 92
Bab 10 Sistem Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ...................... 95Lembaga Bipartit ............................................................... 96Mediasi ............................................................................. 96Konsiliasi .......................................................................... 97Arbitrase ........................................................................... 98Pengadilan Hubungan Industrial ........................................ 100Majelis Hakim Kasasi ........................................................ 101Pemogokan dan Penutupan Perusahaan ............................... 102
Bab 11 Pengawasan Ketenagakerjaan .............................................. 107Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan ....................................... 107Memfasilitasi Pengawasan Ketenagakerjaan .......................... 109Etika Kerja Tenaga Pengawas ............................................... 110Efektivitas Pengawasan ....................................................... 110
Lampiran ........................................................................................ 113Struktur Organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ................................. 114Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal ....................................................................... 115Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal ..................................................................... 116Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi ........................ 117Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ...... 118Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan danPenempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri ..................................................................... 119Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan danPenempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri ..................................................................... 120Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ........................................ 121Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan....................................................................................................... 122Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PembinaanPenyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi ............................................. 123Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PembinaanPengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi ..................................................... 124
10
DAFTAR ISI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
Kedaulatan rakyat Indonesia berada di tangan rakyat melalui wadah MajelisPerwakilan Rakyat (MPR). Anggota MPR terdiri dari anggota DewanPerwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Anggota DPR dipilih melalui partai politik, sementara anggota DPD dipiliholeh rakyat secara langsung, 4 orang dari setiap provinsi. Anggota DPR danDPD dipilih untuk masa jabatan lima (5) tahun.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
Kekuasaan legislatif berada di tangan DPR. DPR menyetujui danmenetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahun.DPR juga membahas setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) danmenetapkannya menjadi Undang-Undang. RUU dapat disusun dan diajukanoleh Pemerintah, DPD, atau oleh paling sedikit ttiga puluh (30) orang anggotaDPR. Untuk membahas setiap RUU, DPR dapat membentuk Panita Khusus.Panitia Khusus melakukan rangkaian rapat kerja dengan Menteri atau Menteri-Menteri yang mewakili Pemerintah untuk membahas RUU tersebut. Rumusanakhir RUU harus disepakati oleh Rapat Pleno DPR. RUU yang telah disetujuiDPR akan menjadi Undang-undang setelah ditandatangani oleh Presiden danditerbitkan di dalam Lembaran Negara.
BAB 1
LEMBAGA PUBLIK
11
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Anggota DPD ikut bersama DPR dan Pemerintah membahas RUU yangberkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukanprovinsi dan kabupaten/kota baru, pengelolaan sumberdaya alam, APBN, pajak,pendidikan dan agama.
PRESIDEN
Presiden memegang kekuasaan eksekutif. Presiden berwenang mengajukanRUU ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut. Presiden menetapkan Undang-undang yang telah disetujui DPR dan menerbitkan Peraturan Pemerintah danKeputusan Presiden dalam rangka pelaksanaan Undang-undang dimaksud.Presiden menetapkan struktur pemerintahan yang terdiri dari beberapadepartemen, kementerian, dan badan atau lembaga nasional. Presidenmenunjuk dan mengangkat Menteri yang memimpin Departemen danKementerian, serta Kepala Badan atau Lembaga non departemen. Menteridan Kepala Lembaga dimaksud bertanggungjawab kepada Presiden.
ADMINISTRASI DAERAH
Sebagai negara kesatuan, pemerintahan di tingkat daerah dilaksanakan didan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkatkecamatan. Hingga akhir tahun 2005, jumlah provinsi telah bertambahmenjadi 33. Setiap provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur dibantu olehWakil Gubernur. Sebelum tahun 2005, Gubernur dipilih oleh anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, dan ditetapkan denganSurat Keputusan Presiden untuk masa jabatan lima (5) tahun. Sejak tahun2005, Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh rakyat.
Tiap provinsi terdiri dari beberapa kabupaten dan kota. Setiap kabupatendipimpin oleh Bupati dan setiap kota oleh walikota. Seperti Gubernur, Bupatidan Walikota sebelum tahun 2005 dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota danditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk masa jabatan lima (5) tahun.Sejak tahun 2005, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat.
Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan yang dipimpin olehseorang Camat. Camat diangkat langsung oleh Bupati/Walikota.
12
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
KOMISI DPR
Anggota DPR dibagi dalam 11 Komisi. Setiap Komisi bertanggungjawabatas beberapa bidang yang menjadi bidang tugas beberapa Departemen,Kementerian dan atau Lembaga non Departemen di lingkungan Kabinet.Bidang tugas Komisi-Komisi di DPR adalah seperti diuraikan di bawah ini.
Komisi I mencakup bidang pertahanan, hubungan luar negeri,intelijen, dan informasi.
Komisi II mencakup bidang pemerintahan dalam negeri, otonomidaerah, aparatur negara dan agraria.
Komisi III mencakup bidang hukum dan perundang-undangan, hakasasi manusia dan keamanan.
Komisi IV mencakup bidang pertanian, perkebunan, kehutanan,kelautan, perikanan, dan pangan.
Komisi V mencakup bidang perhubungan, telekomunikasi, pekerjaanumum, perumahan rakyat, serta pembangunan pedesaandan kawasan tertinggal.
Komisi VI mencakup bidang perdagangan, perindustrian, investasi,koperasi, usaha kecil dan menengah, dan badan usaha miliknegara (BUMN).
Komisi VII mencakup bidang energi dan sumberdaya mineral, risetdan teknologi, serta lingkungan hidup.
Komisi VIII mencakup bidang agama, sosial, dan pemberdayaanperempuan.
Komisi IX mencakup bidang kependudukan, kesehatan, tenagakerjadan transmigrasi.
Komisi X mencakup bidang pendidikan, pemuda, olah raga,pariwisata, kesenian dan kebudayaan.
Komisi XI mencakup bidang keuangan, perencanaan pembangunannasional, perbankan dan lembaga keuangan non bank.
Mitra kerja Komisi IX DPR di lingkungan pemerintahan terdiri dari :
! Departemen Kesehatan,
! Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi,
! Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
! Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
13
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Peranan DPR adalah membahas dan menyetujui RUU. Setelah pemerintahmengajukan RUU ke DPR, perlu dilalui beberapa tahapan sampai kepadapengesahan.
! DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus), terdiri dari wakil-wakil darisemua Fraksi di DPR.
! Setiap Fraksi secara sendiri-sendiri atau bersama melakukan dengarpendapat dengan berbagai lembaga dan atau lapisan masyarakat yangterkait seperti asosiasi pengusaha, serikat pekerja, para ahli, dan lembagaswadaya masyarakat, dalam rangka menghimpun masukan dan saran-saran mereka mengenai isi dari RUU.
! Berdasarkan hasil dengar pendapat tersebut, masing-masing Fraksimerumuskan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atau usulanamandemen atas formulasi RUU dimaksud.
! Panitia Khusus melakukan rapat kerja dengan Menteri Tenagakerja danTransmigrasi untuk membahas usul amandemen dan menyusunrumusan akhir RUU.
! Rumusan akhir RUU disampaikan di Sidang Pleno DPR untukpengesahan.
! RUU yang telah disahkan dikirim ke Presiden untuk ditetapkan dandimasukkan ke dalam Lembaran Negara.
Tahapan proses seperti itu juga dilakukan dalam meratifikasi KonvensiILO melalui Undang-undang.
Peranan DPR kedua yang sangat penting adalah membahas dan menyetujuiAnggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Beberapabulan sebelum akhir tahun anggaran, setiap Komisi DPR melakukan rapatkerja dengan para Menteri mitra kerjanya. Komisi IX melakukan rapat kerjadengan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi. Melalui rapat kerja tersebut,DPR menyampaikan saran-saran dalam menyusun rancangan APBN dari segisektor ketenagakerjaan.
Kemudian setelah presiden menyerahkan RUU APBN, Panitia KhususAnggaran dan Komisi IX DPR mengadakan rapat kerja dengan MenteriTenagakerja dan Transmigrasi untuk klarifikasi. Berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut, DPR dapat menyetujui beberapa perubahan atas RUUAPBN dimaksud.
Sebagai tambahan, DPR melalui Komisi IX memonitor pelaksanaanadministrasi ketenagakerjaan melalui beberapa cara, antara lain :
! melakukan kunjungan ke lapangan;
! menghimpun informasi dan data dari berbagai sumber seperti asosiasipengusaha, serikat pekerja, dan LSM;
14
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
! melakukan rapat kerja dengan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi.
MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung merupakan lembaga independen menangani masalah-masalah peradilan. Mahkamah Agung (MA) harus bebas dari intervensiPemerintah dalam menerapkan keadilan. Mahkamah Agung memeriksa perkarabanding atas keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara (PT TUN). Di waktu yang lampau, perselisihan hubungan industrialpada umumnya diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah (P4D) dan atau P4 Pusat. Banding atas Keputusan P4Pdiajukan ke PT TUN, dan banding atas keputusan PT TUN diajukan untukdiputus oleh Mahkamah Agung.
Sejak Januari 2006, perselisihan hubungan industrial diselesaikan olehPengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk sebagai bagian dari PengadilanNegeri di tingkat kapupaten/kota.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berfungsi memeriksa semua penggunaankeuangan negara. Temuan BPK disampaikan kepada DPR. Badan PemeriksaKeuangan (BPK) memonitor dan memeriksa pelaksanaan anggaran pembiayaandan belanja negara (APBN) masing-masing Departemen dan Lembaga nonDepartemen, terutama untuk melihat bila terdapat penimpangan,penyalahgunaan, penipuan atau korupsi. Hasil temuan BPK disampaikan keDPR dan kepada Presiden untuk kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masingMenteri yang bersangkutan.
STRUKTUR KABINET
Sejak tahun 2001, Indonesia telah mulai melaksanakan hukum otonomidaerah. Departemen-departemen dan Kementerian dalam Kabinet sekarangini dikelompokkan dalam 4 golongan di bawah ini :
Menteri Koordinator! Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
! Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
! Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
15
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Departemen yang memiliki Kantor Daerah di Provinsi danKabupaten/Kota
! Departemen Keuangan;
! Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
! Departemen Pertahanan;
! Departemen Agama.
Departemen tanpa Kantor Daerah:! Departemen Dalam Negeri,
! Departemen Luar Negeri,
! Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral,
! Departemen Perindustrian,
! Departemen Perdagangan,
! Departemen Pertanian,
! Departemen Kehutanan,
! Departemen Perhubungan,
! Departemen Kelautan dan Perikanan,
! Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi,
! Departemen Pekerjaan Umum,
! Departemen Kesehatan,
! Departemen Pendidikan Nasional,
! Departemen Sosial,
! Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Kementerian Tanpa Portofolio! Menteri Sekretaris Negara,
! Menteri Negara Riset dan Teknologi,
! Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
! Menteri Negara Lingkungan Hidup,
! Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,
! Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara,
! Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,
! Menteri Negara Perencanaan Pembangunan,
! Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,
! Menteri Negara Komunikasi dan Informasi,
16
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
17
! Menteri Negara Perumahan Rakyat,
! Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.
Setiap Departemen, dengan atau tanpa kantor daerah, disusun menurutstruktur organisasi yang seragam. Misi setiap Departemen dilaksanakan olehbeberapa Direktorat Jenderal. Setiap Direktorat Jenderal terdiri dari beberapaDirektorat, dan setiap Direktorat terdiri dari beberapa Sub Direktorat. SetiapDirektorat Jenderal didukung oleh satu Sekretariat Direktorat Jenderal yangterdiri dari beberapa Bagian.
Dukungan sumberdaya manusia dan fasilitas perkantoran disediakanmelalui Sekretariat Jenderal yang terdiri dari beberapa Biro. Setiap Biro terdiridari beberapa Bagian. Pengawasan internal di setiap Departemen dilaksanakanoleh Inspektorat Jenderal. Beberapa Departemen mempunyai Badan Penelitiandan Pengembangan (Litbang) yang setingkat dengan Direktur Jenderal,Sekretariat Jenderal dan Inspektur Jenderal. Beberapa Departemen atauKementrian hanya mempunyai Pusat Litbang yang setingkat dengan Direkturdan Kepala Biro.
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
18
PUBLIC INSTITUTION STRUCTURE
People’s ConsultativeAssembly
SupremeCourt
State AuditBoard
PresidentVice-President
House ofPeople’s
Representa-tives
Council ofProvincial
Representa-tives
Minister Minister
Governor
Bupati
Governor
Bupati
Governor
Bupati
Special Agencies
CABINET
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Penduduk Indonesia terus bertambah dari sekitar 91 juta orang tahun1961 menjadi 119,2 juta orang dalam tahun 1971 atau meningkatdengan 2,74% per tahun. Penduduk ini terus lagi meningkat menjadi
146,8 juta orang tahun 1980 dan menjadi 179,3 juta orang tahun 1990 yangberarti terjadi pertumbuhan 2,34% per tahun dalam kurun waktu 1971-1980dan 2,02 % per tahun dalam periode 1980-1990. Dalam periode 1990-2000,laju pertumbuhan penduduk berkurang dibandingkan dengan tahun-tahunsebelumnya. Penduduk bertambah hanya menjadi 194,8 juta orang dalamtahun 1995 dan menjadi 203,5 juta orang dalam tahun 2000. Ini berartibahwa laju pertumbuhan penduduk dalam periode 1995 hingga 2000 hanyamencapai 0,88% per tahun. Berdasarkan trend tersebut, jumlah penduduktahun 2005 mencapai hanya 219,1 juta orang dan dalam tahun 2009diperkirakan akan mencapai 228,95 juta orang.
Bersamaan dengan pertumbuhan penduduk tersebut tenagakerja(penduduk berusia 15 tahun atau lebih) dan angkatan kerja juga terusbertambah. Tenagakerja bertambah dari 79,5 juta orang tahun 1971 menjadi88,3 juta orang tahun 1980; 113,6 juta orang dalam tahun 1990; 141,2 jutaorang tahun 2000 dan 155,5 juta orang tahun 2005. Dalam tahun 2009,tenagakerja diperkirakan menjadi 168,9 juta orang. Angkatan kerja bertambahdengan lebih cepat dari pada penduduk dan tenagakerja terutama karenapeningkatan tingkat partisipasi kerja perempuan. Dengan demikian, angkatankerja bertambah dari 36,3 juta orang dalam 1971 menjadi 52,3 juta orangdalam tahun 1980; 71,7 juta orang dalam tahun 1990; 95,7 juta orang tahun2000 dan menjadi 105,8 juta orang tahun 2005. Dalam tahun 2009, angkatankerja diperkirakan mencapai 116,5 juta orang. Lihat Tabel 2.1.
Pertambahan angkatan kerja tidak dapat diikuti dengan pertambahanperluasan kesempatan kerja. Akibatnya jumlah penganggur terbuka terus
19
Bab 2
PERKEMBANGAN EKONOMIDAN KESEMPATAN KERJA
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
bertambah sementara jumlah setengah penganggur tetap tinggi. Sebagaimanadapat dilihat pada Tabel 2.2 tingkat pengangguran meningkat dari 1,7% dalamtahun 1980 menajdi 6,08% dalam tahun 2000 dan menjadi 10.3% tahun2005.
Pengangguran terbuka pada umumnya merupakan fenomena daerahperkotaan, kebanyakan di kalangan usia muda, terutama lulusan serta putussekolah. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3, tingkat pengangguran dalamtahun 2005 tercatat 10,26%, akan tetapi di kalangan kelompok umur 15-19tahun dan 20-24 tahun mencapai 34,88% dan 25,24%. Tabel 2.3 jugamemperlihatkan bahwa tingkat pengangguran di daerah perkotaan hampir 2kali dari tingkat pengangguran di daerah pedesaan.Tabel 2.3 menunjukkanbahwa tingkat pengangguran di pedesaan 7,98%, sementara di daerahperkotaan mencapai 13,51%. Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwatingkat pengangguran di kalangan usia tua (55 tahun atau lebih) cenderungmeningkat.
Demikian juga Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa tingkat penganggurandi kalangan lulusan SLTA mencapai 17,97% dan di kalangan lulusan perguruantinggi mencapai 11,46%. Tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruantinggi terjadi terutama karena keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal.Hal ini memperlihatkan ketidak seimbangan antara penyediaan dan permintaanuntuk jabatan di sektor formal tersebut. Lulusan Perguruan Tinggi padaumumnya mendambakan pekerjaan di sektor formal yang pada kenyataannyasangat terbatas.
Di pihak lain angkatan kerja dengan pendidikan rendah pada umumnyamenyadari keterbatasan mereka untuk melamar bekerja di sektor formal danoleh sebab itu bersedia menerima pekerjaan apa saja yang tersedia di sektorinformal. Karena keterbatasan kesempatan kerja di sektor informal maka banyakdiantara mereka terpaksa menjadi setengah penganggur, terutama mereka yangbekerja di sektor pertanian. Tabel 2.2 juga memperlihatkan angka-angka tingkatsetengah pengangguran untuk kurun waktu tahun 1976-2005. Dalam hal inisetengah penganggur diartikan sebagai bekerja kurang dari 35 jam dalamseminggu. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.2, tingkat setengahpenganggur hingga tahun 2000 selalu berada di atas 32%.
Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di atas6% setiap tahun sejak perencanaan pembangunan yang pertama (REPELITAI) dalam awal tahun 1970-an hingga krisis moneter dan ekonomi dalampertengahan tahun 1997. Pertumbuhan tersebut dicapai terutama karenaeksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran dan pinjaman dana atau utangdari luar negeri. Laju pertumbuhan yang tinggi tersebut ternyata tidakmenjamin penciptaan kesempatan kerja secara proporsional dan perbaikandistribusi pendapatan. Sebagaimana dikemukakan di atas walaupun tingkatpertumbuhan ekonomi relatif tinggi, tingkat pengangguran dan setengah
20
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
pengangguran tetap tinggi juga. Tingkat penghasilan para pekerja diperusahaan-perusahaan juga relatif rendah.
Dampak krisis ekonomi tahun 1997 sangat besar. Nilai Produk DomestikBruto (PDB) hingga tahun 2005 belum pernah mencapai nilai PDB sebelumkrisis. Nilai PDB dalam harga konstan tahun 1993 turun dari Rp 433.246milyar dalam tahun 1997 menjadi Rp 397.666 milyar dalam tahun 2002.Sektor yang menyumbang PDB terbesar adalah sektor industri pengolahan(26,2%) kemudian sektor pertanian (16,1%) dan sektor perdagangan, hoteldan restoran (16,0%).
Peralihan perekonomian Indonesia secara signifikan selama 3 dekadeterakhir ini terlihat dalam peralihan distribusi kesempatan kerja secara sektoral.Proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun dari 67,3% dalamtahun 1971 menjadi 56,3% dalam tahun 1980 dan menjadi hanya 46,3%tahun 2003. Dalam kurun waktu yang sama proporsi penduduk yang bekerjadi sektor industri pengolahan naik 6,8 % dalam tahun 1971 menjadi 9,1%dalam tahun 1980 dan menjadi 18% dalam tahun 2003. Demikian jugaproporsi penduduk yang bekerja di sektor jasa-jasa naik dari 21,5% menjadi27% kemudian menjadi 30,7% dalam tahun-tahun tersebut di atas.
Ketidakseimbangan permintaan pendapatan yaitu bahwa hanya 15,8%PDB dalam tahun 2003 diperoleh 46,3% penduduk yaitu mereka yang bekerjadi sektor pertanian. Di pihak lain 26,1 % PDB dinikmati oleh 12% penduduk,yaitu mereka yang bekerja di sektor industri pengolahan.
21
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Mayoritas penduduk masih bekerja di sektor tradisional atau sektorinformal. Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2005 menunjukkan bahwahanya 30% angkatan kerja yang bekerja sebagai penerima upah (gaji) di sektorformal sementara 70% lainnya terpaksa bekerja di sektor tradisional atau sektorinformal. Terutama sejak krisis ekonomi 1997 jumlah kesempatan kerja disektor formal tiba-tiba turun dari 35,9 juta dalam tahun 1996 menjadi hanya31,7 juta dalam tahun 1997. Angka ini terus menurun sampai terendah 26,5juta dalam tahun 2003, dan sedikit meningkat menjadi 28,6 juta dalam tahun2005. Lihat Tabel 2.4.
22
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
1971
1976
1980
1985
1990
1995
2000
2004
2005
2009 b)
119,233.0
131,397.0
146,777.0
164,047.0
179,247.5
194,754.8
203,456.0
216,372.0
219,140.0
228,954.0
36,332.1
45,079.7
52,334.1
61,773.8
71,676.8
84,230.1
95,651.0
103,973.4
105,802.4
116,516.0
79,512.4
81,995.5
88,347.1
99,483.4
113,557.4
128,806.3
141,170.8
153,923.6
155,549.7
168,860.0
Tabel 2.1
JUMLAH PENDUDUK DAN ANGKATAN KERJAINDONESIA 1971-2009 (x 1,000)
a) Penduduk berusia 15 tahun atau lebihb) EstimasiSumber : Sensus 1971, 1980, 1990, 2000
Survei Penduduk Antar Sensus 1976, 1985, 1995.Survei Angkatan kerja Nasional Agustus 2000, Agustus 2004,Februari 2005.Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004 - 2009.
Tahun Penduduk Tenagakerja a) Angkatan Kerja
23
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
2.30
1.70
2.17
3.00
7.01
6.08
9.86
10.26
39.20
35.50
35.10
32.90
32.13
32.06
27.53
28.73
Tabel 2.2
TINGKAT PENGANGGURAN DAN TENGAH PENGANGGURANINDONESIA, 1976 - 2000
(Persen)
Tahun
Sumber: Survei Penduduk Antar Sensus 1976, 1985, 1995.Sensus Penduduk Tahun 1980, 1990.Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2000.Survei Angkatan Kerja Nasional, 2004.Survei Angkatan Kerja Nasional, Februari 2005.Rencana Tenaga kerja Nasional, 2004-2009.
1976
1980
1985
1990
1995
2000
2004
2005
Tingkat Pengangguran Tingkat Setengah Pengangguran
24
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 2.3
TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKATPENDIDIKAN, INDONESIA, 2005
TingkatPendidikan
66,221.99,753.4
23,444.014.494.815,106.9
1,275.92.146.9
39,580.59,231.6
14,515.86,744.66,653.11,220.21,215.1
105,802.418,985.137,959.821,239.421,760.02,496.13,362.0
Sumber : Survey Angkatan Kerja Nasional, Februari 2005
AngkatanKerja
(1000)
Penganggur(1000)
Tingkat SetengahPengangguran
(%)
MalesLess than PrimaryPrimary SchoolJunior High SchoolSenior High SchoolCollege and DiplomaUniversity
FemalesLess than PrimaryPrimary SchoolJunior High SchoolSenior High SchoolCollege and DiplomaUniversity
Males and FemalesLess than PrimaryPrimary SchoolJunior High SchoolSenior High SchoolCollege and DiplomaUniversity
5,483.3360.2
1,260.71,398.52,140.7
138.7184.5
8.283.695.389.65
14.1710.87
8.59
13.577.078.82
19.0126.6215.0916.53
10.265.336.69
12.6217.9712.9311.46
10,854.21,012.72,541.02,680.83,911.5
322.8385.4
5,370.9652.5
1,280.31,282.31,770.8
184.1200.9
25
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Sumber: 1. Profil Sumberdaya Manusia Indonesia, 20012. Profil Sumberdaya Manusia Indonesia, 20043. Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 20044. Survei Angkatan Kerja Nasional, Februari 2005
Tabel 2.4
JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL1985 - 2005
JumlahPekerja
Sektor Informal
x 1000
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
60,435.5
69,524.8
78,322,2
89,900.1
85,405.5
87,672.4
88,816.9
89.824.0
90.807.4
91,647.2
90,784.9
93,722.0
94,948.1
18,864.0
25,256.7
29,465.8
35,888.5
31,744.2
30,331.0
31,936.4
31,713.5
29,367.9
27,836.1
26,536.6
28,375.5
28,649.8
41,571.5
44,268.1
48,856.4
54,011.6
53,661.3
57,341.4
56,880.5
58,110.5
61,439.5
63,811.1
64,248.3
65,346.5
66,298.3
68.79
63.67
62.38
60.08
62.83
65.40
64.04
64.69
67.66
69.40
70.77
69.72
69.83
x 1000 x 1000 x 1000
Formal
Tahun
26
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
BAB 3
DEPARTEMEN TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
DAN DINAS TENAGA KERJA
27
Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mempunyaitugas membantu Presiden menyelenggarakan sebagian tugaspemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Depnakertrans didirikan
bulan Agustus 2000 sebagai gabungan dari Departemen Tenagakerja danDepartemen Transmigrasi.
Departemen pada mulanya didirikan pada bulan Maret 1966 sebagai bentukbaru dari Kementerian Perburuhan di masa sebelumnya. Kemudian dalamperiode 1973-1978, bidang ketransmigrasian dan koperasi dimasukkan kedalam Departemen Tenagakerja menjadi Departemen Tenagakerja, Transmigrasidan Koperasi. Pada tahun 1978 bidang koperasi menjadi Departemen tersendiri.Demikian juga tahun 1983 bidang tansmigrasi menjadi Departemen sendirihingga bergabung kembali tahun 2000 menjadi Depnakertrans.
VISI DAN MISI
Visi Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi : Terwujudnya tenagakerjadan masyarakat transmigrasi yang produktif, kompetitif dan sejahtera. Misidari Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) adalah:
! Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakattransmigrasi;
! Mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penempatantenaga kerja ke luar negeri;
! Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, demokratis, adildan bermartabat;
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
! Mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan,menjadi institutsi andalan, dan menciptakan suasana yang nyamandan produktif;
! Mengembangkan potensi sumberdaya wilayah dan memfasilitasiperpindahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pengembanganpemukiman transmigrasi yang berwawasan lingkungan;
! Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahterauntuk mendukung pembangunan daerah;
! Meningkatkan kualitas pembinaan manajemen dan dukunganadministratif departemen;
! Meningkatkan sistem pengawasan yang taat hukum dan bersih darikorupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
! Meningkatkan kualitas penelitian, dan sistem informasi.
STRUKTUR DEPARTEMEN
Seperti Departemen lain, Depnakertrans terdiri dari unit-unit pelaksanadan unit-unit pendukung. Unit pelaksana terdiri dari tujuh (7) DirektoratJenderal. Unit pendukung terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal,Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, serta lima (5) orang Staf AhliMenteri dan beberapa Pusat. Ketujuh (7) Direktorat Jenderal (Ditjen) adalah:
! Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,
! Ditjen Pembinaan Penempatan Tenagakerja Dalam Negeri,
! Ditjen Pembinaan Penempatan Tenagakerja Luar Negeri,
! Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialKetenagakerjaan,
! Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,
! Ditjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi,
! Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan KawasanTransmigrasi.
Setiap Ditjen terdiri dari beberapa Direktorat dan didukung oleh satuSekretariat. Tiap Sekretariat Ditjen terdiri dari 4 Bagian yaitu : Bagian Program,Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Kerjasama LuarNegeri, dan Bagian Kepegawaian dan Umum.
28
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
UNIT OPERASIONAL
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen P3)mencakup bidang standardisasi kompetensi dan program pelatihan, binainstruktur dan tenaga kepelatihan, bina lembaga dan sarana pelatihan kerja,bina pemagangan, dan produktivitas. Ditjen P3 merumuskan kebijakan,standar, norma, kriteria dan prosedur, serta memberikan bimbingan teknisdan melakukan evaluasi untuk kelima bidang tersebut di atas. Untukmelaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Ditjen P3 disusun dalam lima (5)Direktorat dan didukung oleh satu Sekretariat.
! Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan mencakupbidang standardisasi kompetensi, penyusunan program pelatihan,pengembangan sistem dan metode pelatihan, pembinaan asosiasiprofesi.
! Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Kepelatihan mencakup bidanginstruktur lembaga pelatihan Pemerintah, instruktur lembaga pelatihanswasta, pembinaan tenaga kepelatihan, registrasi dan pemberdayaan.
! Direktorat Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja mencakup bidangpembinaan lembaga, pembinaan sarana, kerjasama antar lembaga, danpendanaan pelatihan.
29
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
! Direktorat Bina Pemagangan mencakup bidang pemagangan dalamnegeri, pemagangan luar negeri, perijinan dan advokasi pemagangan,dan informasi pemagangan.
! Direktorat Produktivitas mencakup bidang pengembangan manajemendan kelembagaan, pengembangan sistem dan inovasi, pengembangankualitas sumberdaya manusia, dan pengembangan sosial dan budayaproduktif.
! Sekretariat Ditjen P3.
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan TenagakerjaDalam Negeri
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenagakerja Dalam Negeri(Ditjen PPTKDN) mencakup bidang pengembangan pasar kerja, penempatantenagakerja, penggunaan tenagakerja asing, promosi perluasan kesempatan kerja,dan pengembangan sistem perluasan kesempatan kerja. Ditjen PPTKDNmerumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, sertamemberikan bimbingan teknis dan melakukan evaluasi untuk kelima bidangdimaksud di atas. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Ditjen PPTKDNdisusun dalam lima (5) Direktorat dan didukung oleh satu Sekretariat.
! Direktorat Pengembangan Pasar Kerja mencakup bidang informasi pasarkerja dan perencanaan tenagakerja, analisis jabatan, dan bursa pasarkerja.
! Direktorat Penempatan Tenagakerja mencakup bidang antar kerja,penempatan tenagakerja pemuda, wanita dan lansia, penempatantenagakerja penyandang cacat, serta penyuluhan dan bimbinganjabatan.
! Direktorat Penggunaan Tenagakerja Asing mencakup analisis danperijinan sektor industri, analisis dan perijinan sektor jasa, sertapengendalian dan kerjasama kelembagaan.
! Direktorat Promosi Perluasan Kesempatan Kerja mencakup promosiperluasan kesempatan kerja sektor pertanian, promosi perluasankesempatan kerja sektor industri, promosi perluasan kesempatan kerjasektor jasa, dan promosi potensi sumberdaya daerah.
! Direktorat Pengembangan Sistem Perluasan Kesempatan Kerjamencakup terapan teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenagakerjamandiri dan sektor informal, dan pengembangan tenagakerjasukarelawan.
! Sekretariat Ditjen PPTKDN.
30
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenagakerja LuarNegeri
Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenagakerja Luar Negeri(Ditjen PPTKLN) mencakup bidang sosialisasi dan penyuluhan, promosi danpenempatan, kelembagaan penempatan, perlindungan dan advokasi, danpemberdayaan tenagakerja luar negeri. Ditjen PPTKLN berfungsi merumuskankebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, serta memberikan bimbinganteknis dan melakukan evaluasi untuk kelima bidang tersebut di atas. Untukmelaksanakan fungsi-fungsi dimaksud, Ditjen PPTKLN disusun menjadi lima(5) Direktorat dengan dukungan satu Sekretariat.
! Direktorat Sosialisasi dan Penyuluhan mencakup sosialisasi programdan pencegahan tenagakerja ilegal, penyuluhan jabatan tenagakerja luarnegeri, dan informasi pasar kerja luar negeri.
! Direktorat Promosi dan Penempatan mencakup perluasan pasar kerjaluar negeri, penyediaan dan penempatan untuk kawasan Asia Pasifikdan Amerika, penyediaan dan penempatan untuk kawasan TimurTengah, Eropa dan Afrika, serta pengembangan sistem informasipenempatan tenagakerja luar negeri (TKLN).
! Direktorat Kelembagaan Penempatan mencakup standardisasi danakreditasi lembaga penempatan, penilaian kinerja lembaga penempatan,serta pemberdayaan dan kerjasama lembaga penempatan.
! Direktorat Perlindungan dan Advokasi mencakup pengembanganperangkat perlindungan, advokasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika,advokasi kawasan Timur Tengah, Eropa dan Afrika, serta kepulanganTKLN.
! Direktorat Pemberdayaan Tenagakerja Luar Negeri mencakuppembekalan akhir pemberangkatan, pembiayaan dan remitansi, evaluasikemampuan tenagakerja Indonesia, serta rehabilitasi dan reintegrasi.
! Sekretariat Ditjen PPTLN.
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Ketenagakerjaan
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialKetenagakerjaan (Ditjen PHI-Jamsostek) mencakup bidang persyaratan kerjadan kesejahteraan dan analisis diskriminasi, kelembagaan dan pemasyarakatanhubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, danpenyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ditjen PHI-Jamsostekmerumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, serta
31
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
memberikan bimbingan teknis dan melakukan evaluasi untuk ke empat bidangtersebut di atas. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi dimaksud, Ditjen PHI-Jamsostek disusun dalam empat (4) Direktorat dengan dukungan satuSekretariat.
! Direktorat Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasimencakup peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, perjanjiankerja, kesejahteraan pekerja, dan analisis diskriminasi syarat kerja.
! Direktorat Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrialmencakup organisasi pekerja dan pengusaha, kelembagaan hubunganindustrial, dan pemasyarakatan hubungan industrial.
! Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencakuppengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hubungan kerja,jaminan sosial ketenagakerjaan di luar hubungan kerja, serta analisisdan informasi jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengupahan.
! Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mencakuppenyelenggara penyelesaian perselisihan hubungan industrial,pencegahan perselisihan hubungan industrial, dan pemberdayaankelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
! Sekretariat Ditjen PHI-Jamsostek
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (DitjenPengawasan) mencakup bidang pengawasan norma ketenagakerjaan,pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, pengawasan norma kerjaperempuan dan anak, dan pemberdayaan pengawasan ketenagakerjaan. DitjenPengawasan merumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur,serta memberikan bimbingan teknis dan melakukan evaluasi untuk ke empatbidang tersebut di atas. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi dimaksud, DitjenPengawasan disusun menjadi empat (4) Direktorat dengan dukungan satuSekretariat.
! Direktorat Pengawasan Norma Ketenagakerjaan mencakup pengawasannorma hubungan kerja, pengawasan norma jaminan sosial tenagakerja,pengawasan norma kerja, dan pengawasan norma penempatan danpelatihan.
! Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerjamencakup pengawasan norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan;pengawasan norma konstruksi bangunan, instalasi listrik danpenanggulangan kebakaran; pengawasan norma kesehatan kerja; danpengawasan norma lingkungan kerja.
32
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
! Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak mencakuppengawasan norma kerja perempuan, pengawasan norma kerja anak,kerjasama lintas sektoral, serta advokasi tenagakerja perempuan dananak.
! Direktorat Pemberdayaan Pengawasan Ketenagakerjaan mencakup binakelembagaan dan tenaga pengawas ketenagakerjaan, bina penegakanhukum, analisis dan standardisasi dan sertifikasi norma ketenagakerjaan,serta bina tatalaksana dan informasi pengawasan ketenagakerjaan.
! Sekretariat Ditjen Pengawasan
Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman danPenempatan Transmigrasi
Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi (Ditjen P4T) mencakup bidang perencanaan teknis pemukimandan perpindahan, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan pemukiman,fasilitas perpindahan transmigrasi, serta promosi, investigasi dan kemitraan.Ditjen P4T berfungsi merumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria danprosedur, serta memberikan bimbingan teknis dan melakukan evaluasi untukkelima bidang tersebut di atas. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi dimaksud,Ditjen P4T disusun menjadi lima (5) Direktorat dengan dukungan satuSekretariat.
! Direktorat Perencanaan Teknis Pemukiman dan Perpindahan mencakupperencanaan wilayah, perencanaan teknis pemukiman, perencanaanteknis sarana dan prasarana, serta perencanaan teknis pengarahan danperpindahan.
! Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi mencakup fasilitaspengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah, dokumentasi pertanahan,dan penyelesaian masalah pertanahan.
! Direktorat Pembangunan Pemukiman mencakup penyiapan lahan,penyiapan sarana, penyiapan prasarana, dan kesiapan layak huni.
! Direktorat Fasilitas Perpindahan Transmigrasi mencakup penyiapancalon transmigrasi, penyerasian perpindahan, pemberangkatan, sertapenempatan dan adaptasi.
! Direktorat Promosi, Investasi dan Kemitraaan mencakup promosi danmotivasi, kerjasama investasi, kerjasama antar daerah, dan mediasipendanaan investasi.
! Sekretariat Ditjen P4T
33
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat danKawasan Transmigrasi
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan KawasanTransmigrasi (Ditjen PPMKT) mencakup bidang perencanaan teknispengembangan masyarakat dan kawasan, peningkatan kapasitas sumberdayamanusia dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana danprasarana kawasan, serta penyerasian lingkungan.
Ditjen PPMKT merumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria danprosedur, serta memberikan bimbingan teknis dan melakukan evaluasi untukkelima bidang tersebut di atas. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi dimaksud,Ditjen PPMKT disusun menjadi lima (5) Direktorat dengan dukungan satuSekretariat.
! Direktorat Perencanaan Teknis Masyarakat dan Kawasan mencakuppemetaan pengembangan kawasan, perencanaan teknis pengembangankawasan, perencanaan teknis pengembangan masyarakat, dan rencanaintegrasi pengembangan regional.
! Direktorat Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia danMasyarakat mencakup bantuan pangan, fasilitas sosial budaya,pengembangan kelembagaan, dan penggerak swadaya masyarakat.
! Direktorat Pengembangan Usaha mencakup kewirausahaan, produksi,pengolahan hasil dan pemasaran, serta lembaga ekonomi danpermodalan.
! Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan mencakuppengkajian dan standardisasi sarana dan prasarana, pengembangansarana, pengembangan prasarana, serta evaluasi pengembangan saranadan prasarana.
! Direktorat Penyerasian Lingkungan mencakup rencana pengelolaanlingkungan, mitigasi lingkungan, pemantauan lingkungan, danpengakhiran status.
! Sekretariat Ditjen PPMKT
UNIT PENDUKUNG
Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan misi danfungsi-fungsi Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi, menyediakan danmemberi dukungan di bidang perencanaan, pendanaan dan keuangan,
34
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
organisasi dan kepegawaian, hukum dan logistik. Fungsi Sekretariat Jenderalini dilaksanakan melalui lima (5) Biro.
! Biro Perencanaan terdiri dari empat (4) Bagian yaitu Bagian:Perencanaan Umum, Penyusunan Program Ketenagakerjaan,Penyusunan Program Ketransmigrasian, serta Evaluasi dan Pelaporan.
! Biro Keuangan terdiri dari 4 Bagian yaitu Bagian : PelaksanaanAnggaran, Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan, Pengujian danPenerbitan SPM, serta Akuntansi dan Pelaporan.
! Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri dari 4 Bagian yaitu Bagian :Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Perencanaan dan PengembanganPegawai, dan Mutasi Kepegawaian.
! Biro Hukum terdiri dari 3 Bagian yaitu : Bagian Penelahan Hukumdan Konvensi Internasional, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bantuan Hukum.
! Biro Umum terdiri dari 3 Bagian, yaitu Bagian Rumah Tangga danPerlengkapan I (berkaitan dengan gedung Depnakertrans di Jln. GatotSubroto 51), Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan II (berkaitandengan gedung Depnakertrans di Jln. Taman Pahlawan Kalibata), danBagian Tata Usaha Pimpinan.
Pusat-pusat
Terdapat empat (4) pusat yang mendukung Depnakertrans, yaitu:
! Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, mengkoordinasi kerjasamamultilateral dan bilateral dalam bidang ketenegakerjaan dantransmigrasi.
! Pusat Hubungan Masyarakat, mengkoordinasi hubungan masyarakat,penyebaran informasi, dan hubungan serta kerjasama kelembagaan.
! Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, berkoordinasi danmelaksanakan pelatihan dan pengembangan pegawai.
! Pusat Keselamatan Kerja dan Hiperkes, menganalisa dan menyusunkebijakan, standar danpanduan, melakuka pemelitian danpengembangan, dan penyebaran informasi mengenai kesehatan dankeselamatan kerja.
Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasanfungsional terhadap semua kegiatan Departemen Tenagakerja dan Trasmigrasi.
35
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tugas pengawasan tersebut dilaksanakan melalui empat (4) Inspektorat danKelompok Auditor dengan dukungan 1 (satu) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
! Inspektorat I melaksanakan pengawasan terhadap tugas DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Direktorat JenderalPembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, serta kegiatanbidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Maluku Utara,Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, KalimantanTengah, Jawa Tengah, Papua, dan Nusa Tenggara Barat.
! Inspektorat II melaksanakan pengawasan terhadap tugas SekretariatJenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaandan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja LuarNegeri, serta kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diProvinsi Gorontalo, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, BangkaBelitung, Kalimantan Timur, Riau dan Nusa Tenggara Timur.
! Inspektorat III melaksanakan pengawasan terhadap tugas DirektoratJenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan PenempatanTransmigrasi, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, sertakegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di provinsiKalimantan Selatan, Bengkulu, Nanggroe Aceh Darussalam, DIYogyakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bali dan Irian Barat.
! Inspektorat IV melaksanakan pengawasan terhadap tugas DirektoratJenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan KawasanTransmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan danProduktivitas, serta kegiatan bidang ketenagakerjaan danketransmigrasian di Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Utara,Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Malukudan Jambi.
! Kelompok Auditor terdiri dari sejumlah Pejabat Auditor fungsionalyang bertugas membina dan melaksanakan pengawasan yang diketuaioleh seorang Pejabat Auditor senior.
! Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari empat (4) Bagian yaituBagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Analisis Hasil Pengawasan,Pengawasan Masyarakat dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, danBagian Umum.
Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi
Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Balitfo) mempunyai tugasmelakukan penelitian, pengembangan, serta menghimpun, mengolah danmemanfaatkan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Balitbang Info
36
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
disusun menjadi empat (4) Pusat yang didukung oleh satu Sekretariat.
! Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan mencakup BidangProgram dan Kerjasama, serta Bidang Evaluasi dan Promosi, masing-masing menyangkut ketenagakerjaan.
! Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian mencakupBidang Program dan Kerjasama serta Bidang Evaluasi dan Promosi,masing-masing menyangkut ketransmigrasian.
! Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan mencakup 3 Bidang yaitu:Bidang Perencanaan Tenagakerja, Data dan Informasi Penempatan danPelatihan Tenagakerja, serta Data dan Informasi Hubungan Industrialdan Pengawasan Ketenagakerjaan.
! Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian mencakup BidangPengelolaan Data dan Bidang Perancangan dan Penyajian Informasi.
! Sekretariat Balitfo terdiri dari 4 Bagian yaitu Bagian : Program, Evaluasidan Pelaporan; Keuangan; Kepegawaian dan Umum; sertaPengembangan Sistem Informasi dan Sumberdaya Informatika.
Staf Ahli Menteri
Staff Ahli Menteri merupakan unsur pembantu Menteri mempersiapkanbahan-bahan pidato dan atau presentasi, serta memberikan telaahan masalahatau isu yang berkembang untuk keperluan Menteri dan atau unsur pimpinanDepnakertrans, sesuai dengan penugasan Menteri dan atau keahlian masing-masing Staf Ahli. Dimungkinkan mengangkat lima (5) Staf Ahli Menteri, yaitu:
! Staf Ahli Menteri bidang Ekonomi dan Sumberdaya Manusia,
! Staf Ahli Menteri bidang Otonomi Daerah,
! Staf Ahli Menteri bidang Kependudukan,
! Staf Ahli Menteri bidang Pengembangan Wilayah,
! Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Antar Lembaga dan Internasional.
LEMBAGA KONSULTATIF
Terutama sejak pertengahan 1980-an Departemen Tenagakerja telahmendirikan beberapa lembaga yang bersifat tripartit seperti:
! Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional,
! Dewan Penelitian Pengupahan Nasional,
! Dewan Produktivitas Nasional,
37
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
! Dewan Pelatihan Kerja Nasional dan
! Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional.
Badan Kerjasama Tripartit Nasional
Badan Kerjasama (BKS) tripartit nasional terdiri dari wakil-wakil serikatpekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Fungsi BKS Tripartit Nasionaladalah untuk mencapai konsensus diantara unsur-unsur tripartit mengenaimasalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
BKS tripartit nasional membentuk sekretariat tripartit nasional yang terdiridari masing-masing tiga (3) orang wakil dari masing-masing unsur. BKS tripartitnasional pada umumnya menyelenggarakan sidang pleno sekitar empat (4)kali dalam setahun dan kesepakatan sidang disepakati berdasarkan konsensus.
Tiap sidang pleno BKS tripartit nasional juga menyepakati topikpembahasan dalam sidang pleno yang berikutnya dalam waktu tiga (3) bulankedepan. Topik-topik tersebut terlebih dahulu dibahas di kalangan sekretariattripartit nasional. Dalam pembahasan di tingkat sekretariat dapat mengundangpara ahli sebagai nara sumber.
Sekretariat tripartit nasional juga mencapai kesepakatan secara konsensus.Setiap unsur sekretariat tersebut membawa hasil konsensus kepada organisasimasing-masing untuk memperoleh umpan balik. Berdasarkan umpan balikdari masing-masing organisasi, sekretariat tripartit nasional menyusun rumusanakhir untuk diajukan dan disahkan sidang pleno tripartit nasional.
Hasil kesepakatan pleno tripartit nasional yang dianggap relevan dapat dituangkan menjadi peraturan dalam bentuk Keputusan atau Peraturan Menteri.Diantara keputusan-keputusan tersebut adalah :
! Peraturan Menteri Tenagakerja No. 6 tahun 1985 tentangPerlindungan Pekerja Harian;
! Peraturan Menteri Tenagakerja No. 4 tahun 1986 tentang MekanismePemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon;
! Peraturan Menteri Tenagakerja No. 328 tahun 1986 tentang LembagaKerjasama Tripartit;
! Peraturan Menteri Tenagakerja No. 4 tahun 1989 tentangPerlindungan Pekerja Wanita Hamil pada Malam Hari.
Dewan Penelitian Pengupahan Nasional
Anggota Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) terdiri dari wakil-wakil pengusaha, serikat pekerja, serta wakil Departemen dan instansi terkaittermasuk tenaga ahli dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
38
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Fungsi utama DPPN adalah memberi nasehat atau saran kepada MenteriTenagakerja dan Transmigrasi mengenai kebijakan pengupahan dan memonitorkeputusan para gubernur mengenai ketentuan upah minimum propinsi danpenerapannya.
Lembaga Produktivitas Nasional
Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) didirikan oleh danbertanggungjawab kepada Presiden. Anggota LPN terdiri dari para pejabattinggi beberapa departemen, dengan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasisebagai ketua. Fungsi utama LPN adalah memberi saran kepada Presiden danKabinet mengenai kebijakan peningkatan produktivitas nasional. LPN terdiridari tiga komisi yaitu:
! Komisi Promosi Produktivitas,
! Komisi Penerapan Produktivitas, dan
! Komisi Pemeliharaan dan Peningkatan Produktivitas.
Setiap komisi mengikutsertakan wakil-wakil pengusaha, serikat pekerja,dan para tenaga ahli di bidang produktivitas. LPN menyelenggarakan berbagaiseminar dan lokakarya mengenai kampanye dan peningkatan produktivitas.LPN juga menyelenggarakan kompetisi produktivitas secara priodik di kalanganpengusaha kecil dan menengah.
Lembaga Koordinasi Pelatihan Kerja Nasional
Di waktu yang lampau, Dewan Pelatihan Kerja Nasional (DPKN) didirikandengan para anggota terdiri dari wakil-wakil pengusaha, lembaga pelatihan,serikat pekerja, instansi pemerintah yang terkait, perguruan tinggi dan lembagapenelitian.
Fungsi utama DPKN adalah memberi saran kepada Menteri Tenagakerjadan Transmigrasi mengenai kebijakan pelatihan. DPKN juga membentukbeberapa komisi yaitu: Komisi Akreditasi, Komisi Kelembagaan Pelatihan danKomisi Standar Kompetensi. Sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun2003 akan dibentuk Lembaga Koordinasi Pelatihan Kerja Nasional yangberfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam penerapan kebijakan dankoordinasi pelatihan dan pemagangan.
Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)terdiri dari wakil-wakil pengusaha, serikat pekerja, instansi pemerintah terkait
39
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
dan para tenaga ahli dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian.Fungsi utama DK3N adalah memberi saran kepada Menteri Tenagakerja
dan Transmigrasi mengenai kebijakan di bidang keselamatan dan kesehatankerja. DK3N juga memfasilitasi audit keselamatan kerja dan menyelenggarakankampanye keselamatan kerja melalui kompetisi kecelakaan nihil (zero accident).
DINAS KETENEAGAKERJAAN
Hingga tahun 2000, Departemen Tenagakerja mempunyai perpanjanganKantor Wilayah (Kanwil) di semua provinsi dan Kantor Departemen (Kandep)di sekitar 350 kantor tingkat kabupaten dan kotamadya. Struktur Kanwil ditingkat provinsi mengikuti pola struktur organisasi di tingkat pusat. TiapKanwil terdiri dari bidang penempatan, bidang pelatihan, bidang syarat kerja,bidang pengawasan, bidang binagram dan sekretariat. Konkordan denganstruktur Kanwil setiap Kandep terdiri dari seksi penempatan, seksi pelatihan,seksi syarat kerja, seksi pengawasan, seksi binagram dan sekretariat.
Dengan dilaksanakannya hukum otonomi daerah, hanya empat (4)departemen yang mempunyai perpanjangan kantor ke tingkat provinsi dankabupaten/kota. Pelaksanaan fungsi-fungsi departemen dan kementerian negaralainnya diintregasikan dalam struktur pemerintahan di tingkat provinsi dantingkat kabupaten/kota.
Dalam pemerintahan otonomi daerah memang tidak ada struktur organisasiyang sama untuk seluruh provinsi dan seluruh kabupaten/kota. Tergantungpada kebutuhan setempat, kebijakan pemerintah daerah dan dewan perwakilanrakyat daerah masing-masing. Misalnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Rayamempunyai 29 Dinas, sementara provinsi Sumatra Utara mempunyai hanya19 Dinas.
Di tingkat provinsi di bentuk juga BKS Tripartit Regional, DewanPenelitian Pengupahan Daerah, Dewan Produktivitas Daerah, Dewan PelatihanKerja Daerah dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Daerah. Fungsiutama dewan-dewan tersebut diwaktu yang lampau adalah memberi sarankepada Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenagakerja.Sekarang dewan-dewan tersebut bergabung menjadi Dewan KetenagakerjaanDaerah dengan fungsi utama memberi saran di bidang ketenagakerjaan kepadaGubernur dan Kepala Dinas di masing-masing provinsi.
DUKUNGAN PERSONIL
Sebelum bergabung menjadi Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi,masing-masing Departemen Tenagakerja dan Departemen Transmigrasi
40
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
mempunyai sekitar 20.000 karyawan termasuk 2.500 staf di masing-masingkantor pusat.
Dengan penerapan pemerintahan otonomi daerah para staf keduaDepartemen tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diserahkan kepadapemerintah setempat. Sebagian staf dari kantor pusat juga telah dialihkan kekantor daerah. Oleh sebab itu pegawai yang masih tertinggal di DepartemenTenagakerja dan Transmigrasi pada awal pelaksanaan otonomi daerah adalah4.050 orang, diantaranya 338 orang bekerja di Direktorat Jenderal Pelatihandan Penempatan dan 338 orang di Direktorat Jenderal Hubungan Industrialdan Pengawasan Tenagakerja. Lihat Tabel 3.1.
Dengan demikian sebagian besar tenaga pengawas sudah ditempatkan dikantor pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Demikian juga sekitar156 Balai Latihan Kerja (BLK) dan lebih dari 3000 Instruktur Pelatihan telahdialihkan menjadi staf Pemerintah Daerah setempat.
DUKUNGAN ANGGARAN
Sejak Agustus tahun 2000 Departemen Tenaga Kerja dan Menteri NegaraTransmigrasi digabung menjadi Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi.Namun anggaran biaya gabungan baru efektif sejak tahun 2001. Penggabunganini kebetulan bersamaan dengan pelaksanaan pemerintah otonomi daerah.Dengan demikian anggaran biaya tahun 2001 dan 2002 diatur sebagai berikut:
a. Pegawai Departemen Tenagakerja dan Departemen Transmigrasi yangselama ini bekerja di daerah dialihkan ke pemerintah di tingkat provinsidan kabupaten/kota setempat. Gaji dan biaya rutin dibayar oleh masing-masing pemerintah setempat.
b. Biaya Pembagunan sebahagian dialokasikan oleh DepartemenTenagakerja dan Transmigrasi dan sebagian lagi dibebankan kepadaPemerintah Daerah setempat.
c. Anggaran Pendapatan Bukan Pajak dialokasikan sebagai budgettambahan untuk kegiatan tertentu, termasuk subsidi kegiatan lokandalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2, anggaran rutin meningkat dariRp 127 milyar dalam tahun 2001 menjadi Rp 191 milyar dalam tahun 2002.Jumlah ini digunakan untuk membayar gaji pegawai dan biaya rutin unit-unit di kantor pusat, beberapa unit pelaksana di beberapa provinsi, danmembiayai atase ketenagakerjaan di beberapa kantor kedutaan Indonesia diLuar Negeri.
Tabel 3.3 memperlihatkan anggaran pembangunan yang dialokasikanmenurut bidang kegiatan. Anggaran pembangunan meningkat dari Rp 450
41
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
milyar dari tahun 2001 menjadi Rp 956 milyar dalam tahun 2002. Sebahagianbesar anggaran pembangunan dialokasikan untuk membiayai proyektransmigrasi yaitu 81,7% dalam tahun 2001 dan 81,1% dalam tahun 2002.
Departemen Tenagakerja sebelum bergabung menerima pendapatan bukanpajak dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya pengusahayang mempekerjakan tenagakerja asing diwajibkan membayar US$ 100sumbangan per orang per bulan untuk biaya pelatihan bagi tenagakerjaIndonesia yang diberi tugas sebagai pendamping tenagakerja asing tersebut.Demikian juga pendapatan bukan pajak dialokasikan juga untuk mendukungkegiatan di bidang pengembangan tenagakerja dan pengawasan. Tabel 3.4.memperlihatkan alokasi penggunaan penerimaan bukan pajak untuk tahun2001 dan 2002.
Sejak tahun 2005, sistem alokasi anggaran diperbaharui. Anggaranpembangunan digabung dengan anggaran rutin. Anggaran DepartemenTenagakerja dan Transmigrasi tahun 2005 dan 2006 bertambah secara signifikanyaitu dalam tahun 2005 menjadi Rp 1,47 triliun dan dalam tahun 2006menjadi Rp 2,16 triliun. Lihat Tabel 3.5.
42
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 3.1
JUMLAH PEGAWAI DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIBERDASARKAN JENIS KELAMIN
Per Januari 2006
Unit Organisasi
T o t a l
Sekretariat Jenderal
Inspektorat Jenderal
Ditjen Pelatihan danPenempatan Tenaga KerjaDalam Negeri
Ditjen Penempatan TenagaKerja Luar Negeri
Ditjen PembinaanHubungan Industrial
Ditjen PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan
Ditjen PemberdayaanSumber Daya KawasanTransmigrasi
Ditjen Mobilitas Penduduk
Badan Pelatihan danProduktivitas
Badan Penelitian danPengembangan danInformasi
Badan Nasional SertifikasiProfesi (BNSP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
634
136
761
350
109
142
443
314
541
312
7
3.749
294
63
226
157
78
66
172
205
172
208
3
1.642
928
199
987
507
185
208
615
519
713
520
10
5.391
31,68
31,66
22,90
30,97
41,08
31,73
27,97
39,50
24,12
40,00
30,46
68,32
68,34
77,10
69,03
58,92
68,27
72,03
60,50
75,88
60,00
69,54
No. Laki-laki
% Perem-puan
% Total
43
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 3.2
ANGGARAN RUTIN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI(Milyar Rupiah)
Sekretariat Jenderal
Inspektorat Jenderal
Direktorat Jenderal Pembinaan danPenempatan Tenagakerja Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Pembinaan danPenempatan Tenagakerja Luar Negeri
Direktorat Jenderal Hubungan Industrialdan Perlindungan Tenagakerja
Direktorat Jenderal PengembanganMasyarakat dan Kawasan Transmigrasi
Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk
Badan Penelitian dan Pengembangan
Badan Informasi Tenagakerja danTransmigrasi
Lembaga Pendidikan dan Pelatian Staff
Unit Pelaksana Daerah
Kantor Atase Tenagakerja
63,028
9,999
6,704
5,052
5,569
16,369
14,188
7,594
8,009
16,652
28,170
10,030
Bagian 2002
85,151
6,074
5,074
3,417
5,268
957
919
3,316
1,345
8,728
5,710
1,193
2001
T o t a l 127,152 191,364
Sumber : Anggaran Nasional 2001Anggaran Nasional 2002
44
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 3.3
PERKEMBANGAN ANGARAN DEPARTEMENTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
(Milyar Rupiah)
Pelatihan dan Produktivitas
Pelayanan Tenagakerja
Hubungan Industrial dan PerlindunganTenagakerja
Transmigrasi
Perbaikan Administrasi
51,706
60,897
36,000
775,166
32,395
Sektor Pengembangan 2002
40,052
40,276
20,272
478,000
6,300
2001
T o t a l 584,900
Sumber : Rancangan Anggaran 2001 Rancangan Anggaran 2002
956,164
45
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 3.4
ANGGARAN PENDAPATAN BUKAN PAJAKDEPARTEMEN TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
(Milyar Rupiah)
Sekretariat Jenderal
Inspektorat Jenderal
Direktorat Jenderal Pelatihan danPenempatan Tenagakerja Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Pelatihan danPenempatan Tenagakerja Luar Negeri
Direktorat Jenderal Hubungan Industrialdan Perlindungan Tenagakerja
Badan Penelitian dan Pengembangan
Badan Informasi Tenagakerja danTransmigrasi
Lembaga Pendidikan dan Pelatian Staff
Unit Pelaksana Daerah
Bantuan Subsidi Kantor Daerah
16,254
2,687
53,593
7,500
8,629
3,352
3,365
14,954
15,775
38,233
Bagian 2002
11,799
1,550
54,322
17,011
11,037
2,133
1,257
3,783
5,267
39,033
2001
T o t a l 147,192 164,342
Sumber : Anggaran tahunan Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi,2001Anggaran tahunan Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi,2002
46
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Table 3.5
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2005-2006(Dalam Milyar Rupiah)
Source : Sekretariat Jenderal Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi
151,919
21,664
58,716
156,354
73,203
50,827
25,610
89,260
89,872
33,204
238,279
36,837
293,847
88,055
183799
50,867
40,642
77,146
73,545
44,411
_
_
126,995
113,280
_
36,657
16,219
425,261
317,847
_
238,279
36,837
420,842
201,335
183,799
87,524
56,861
502,407
391,392
44,411
Sekretariat Jenderal
Inspektorat Jenderal
Ditjen P3
Ditjen PPTDN
Ditjen PPKLN
Ditjen PHI danJamsos
Ditjen Pengawasan
Ditjen P4T
Ditjen PPMKT
IRDI
151,919
21,664
58,716
322,454
73,203
74,277
40,110
316,277
378,354
33,204
_
_
_
166,100
_
23,450
14,500
227,017
288,482
_
Unit Kerja2005 2006
Pusat Daerah Total Pusat Daerah Total
T o t a l 750,629 719,550 1,470,1791,127,4281,036,2602,163,688
47
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
48
JABATAN PEJABAT
1 Sekretaris Jenderal Ir. Harry Heriawan Saleh, MSc
1.1 Kepala Biro Perencanaan Ir. Oon Kurniaputra, MA
1.2 Kepala Biro Keuangan Pagar Maruly Sitorus, SE, MA
1.3 Kepala Biro Organisasi dan H.A. Azis Rivai M, SH, MMKepegawaian
1.4 Kepala Biro Umum Totok Hariyanto, SH
1.5 Kepala Biro Hukum Andi Syahrul P, SH
1.6 Kepala Pusat Administrasi DR. Endang Sulistyaningsih,Kerjasama Luar Negeri SE, MSc
1.7 Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Drs. Djoko Mulyanto, MM
1.8 Kepala Pusat Pendidikan dan Dr. Ir. Muchtar Luthfie, MMAPelatihan Pegawai
1.9 Kepala Pusat Keselamatan Kerja Dr. Zulmiar Yanri, PhD, SpOkdan Hiperkes
2 Inspektur Jenderal Dr. Amrinal Baharuddin, MM
2.0 Sekretaris Inspektorat Jenderal Riyanti Endang Tri Widyastuti,SH
2.1 Inspektur I Eddy Saparli, AR, SH
2.2 Inspektur II Amril Saan, SH
2.3 Inspektir III Drs. Legowo S, MM
2.4 Inspektur IV Drs. Indra Suryanata, MM,Mhum
3 Direktur Jenderal Pembinaan Ir. Besar Setyoko, MMPelatihan dan Produktivitas
3.0 Sekretaris Jenderal Pembinaan Dra. Tati Hendarti, MAPelatihan dan Produktivitas
3.1 Direktur Standarisasi Kompetensi Drs. Mulyanto, MM dan Program Pelatihan
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PEJABAT ESELON I DAN II
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
49
3.2 Direktur Bina Instruktur dan Drs. Robert Bestral Sitorus,Tenaga Pelatihan MM
3.3 Direktur Bina Lembaga dan Drs. Susandi
Sarana Pelatihan Kerja
3.4 Direktur Bina Pemagangan Drs. Bagus Maryanto, MA
3.5 Direktur Produktivitas Ir. Afdaludin, MM
3.6 Kepala Sekretariat Badan Nasional Ir. Kustomo Usman, CES, MMSertifikasi Profesi
4 Direktur Jenderal Pembinaan Myra Maria Hanartani, SH,Penempatan Tenaga Kerja MADalam Negeri
4.0 Sekretaris Direktorat Jenderal Drs. Tjetje Al Anshori, MBAPembinaan Penepatan Tenaga KerjaDalam Negeri
4.1 Direktur Pembinaan Pasar Kerja Maruli Apul HasoloanTambunan
4.2 Direktur Pemenpatan Tenga Kerja Sri Handayaningsih, SH, MM
4.3 Direktur Penggunaan Tenaga Kunjung Masehat, SH, MMKerja Asing
4.4 Direktur Promosi Perluasan Drs. Muller Silalahi, MMKesempatan Kerja
4.5 Direktur Pengembangan Sistem Drs. Indro Warsito, MAPerluasan Kesempatan Kerja
5 Direktur Jenderal Pembinaan I Gusti Made Arke, Msipenempatan Tenaga KerjaLuar Negeri
5.0 Sekretaris Direktorat Jenderal Drs. Abdul Malik HarahapPembinaan PenempatanTanaga Kerja Luar Negeri
5.1 Direktur Sosilisasi dan Penyluhan Drs. Fifi Arianti P.B.Darmawan, MPM
5.2 Direktur Promosi dan Penempatan Drs. Ade Adam Noch
5.3 Direktur Kelembagaan Penempatan Drs. Adji Dharma
5.4 Direktur Perlindungan dan Advokasi Drs. Mardjono, MH
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
50
5.5 Direktur Pemberdayaan Tenaga Kerja Ir. Lisna Yoeliani Poeloengan,Luar Negeri MS, MM
6 Direktur Jenderal Pembinaan Dr. Muzni Tambusai, MScHubungan Industrial danJaminan Sosial Ketenagakerjaan
6.0 Sekretaris Direktorat Jenderal Masri Hasyar, SHPembinaan Hubungan Industrialdan jaminan Sosial Ketenagakerjaan
6.1 Direktur Persyaratan Kerja, L. Agus Suharmanu, Ssos, MMKesejahteraan dan AnalisisDiskriminasi
6.2 Direktur Kelembagaan dan Iskandar, SHPemasyarakatan Hubungan Industrial
6.3 Direktur Pengupahan dan Jaminan Drs. Sihar Lumban Gaol, MS
Sosial Ketenagakerjaan
6.4 Direktur Penyelesaian Perselisihan Drs. Gandi Sugandi, MMHubungan Industrial
7 Direktur Jenderal Pembinaan MSM Simanihuruk, SH, MMPengawasan Ketenagakerjaan
7.0 Sekretaris Direktorat Jenderal Drs. H. Adjat Daradjat, MsiPembinaan PengawasanKetenagakerjaan
7.1 Direktur Pengawasan Norma Syarifuddin Sinaga, SHKetenagakerjaan
7.2 Direktur Pengawasan Norma Nasrul Sjarief, SE, MEKeselamatan dan Kesehatan Kerja
7.3 Direktur pengawasan Norma Kerja Nur Asiah, SHPerempuan dan Anak
7.4 Direktur Pemberdayaan Pengawasan Pungky Widiatmoko, SSos, MsiKetenagakerjaan
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
51
8 Direktur Jenderal Pembinaan Dra. Dyah ParamawatiningsihPenyiapan Pemukiman danPenempatan Transmigrasi
8.0 Sekretaris Direktorat Jenderal Ir. M. Arsyad NurdinPembinaan Penyiapan Pemulinandan Penempatan transmigrasi
8.1 Direktur Perencanaan Teknis DR. Ir. Rukman Sardjadidjaja,pemuliman dan Perpindahan MMA
8.2 Direktur Penyediaan tanah Ir. Sugiarto Sumas, MTTransmigrasi
8.3 Direktur Pembangunan Ir. Paulus Rante Toding, MMPemukiman
8.4 Direktur Fasilitasi Perpindahan Drs. Mirwanto Manuwiyoto,Transmigrasi MM
8.5 Direktur Promosi, Investasi dan Dra. Ernawati, MMkemitraan
9 Direktur Jenderal Pembinaan Drs. Djoko Sidik Pramono,Pengembangan Masyarakat dan MMKawasan Transmigrasi
9.0 Sekretaris Direktorat Jenderal Ir. Timbul NurtjahjonoPembinaan PengembanganMasyarakat dan KawasanTransmigrasi
9.1 Direktur Perencanaan Teknis Ir. Prasetyoadi WarsonoPengembangan Masyarakatdan Kawasan
9.2 Direktur peningkatan Kapasitas Drs. Budi SantosoSumber Daya Manusia danmasyarakat
9.3 Direktur pengembangan Usaha DR. Ir. Suharyoto, MS
9.4 Direktur Pengembangan Sarana Ir. Hardy Benry Simbolon,dan Prasarana Kawasan MMA
9.5 Direktur Penyerasian Lingkungan Ir. Prasetyo, MEM
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
10 Kepala Badan Penelitian, Dr. Tjepy F. Aloewie, MScPengembangan dan Informasi
10.0 Sekretaris Badan Penelitian, Ir. Djuharsa M. Djajadihardja,Pengembangan, dan Informasi MM
10.1 Kepala Pusat Penelitian dan Drs. Suwito Ardiyanto,SH,Pengembangan Ketenagakerjaan MH
10.2 Kepala Pusat Penelitian dan Ir. Saraswati Soegiharto, MAPengembangan Ketransmigrasian
10.3 Kepala Pusat data dan informasi Drs. Togarisman NapitupuluKetenagakerjaan
10.4 Kepala Pusat Data dan Informasi Ir. Joseph Setyohadi, MPAKetransmigrasiaan
11 Kepala Badan Sertifikasi Profesi M. Moedjiman
Nasional
11.0 Sekretaris Badan Sertifikasi Ir. Kustomo Usman, CES, MMProfesi Nasional
11.1 Kepala Komisi Akreditasi
11.2 Kepala Komisi Perijinan
11.3 Kepala Promosi Organisasi,Kooperasi dan Promosi
11.4 Komisi Sertifikasi
11.5 Komisi Manajemen Kualifikasi
52
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
KETENTUAN KONSTITUSI
Dasar hukum administrasi ketenagakerjaan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, beberapa Undang-undang yang terkait, dan Konvensi-Konvensi ILO yang telah diratifikasi. Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia didasarkan pada kelima Sila dari Pancasila yaitu : Ketuhanan YangMaha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatanyang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia memuat beberapa pasalyang mempunyai kaitan langsung dan tidak langsung dengan administrasiketenagakerjaan dan perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Mukadimah atauPembukaan UUD memuat landasan Pancasila. Terutama tiga diantara lima(5) Sila tersebut mempunyai keterkaitan erat dengan administrasiketenagakerjaan yaitu : kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sertamewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu,beberapa pasal UUD tersebut dikutip di bawah ini.
!!!!! Pasal 27 ayat (2) - Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
!!!!! Pasal 28 - Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkanpikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan denganundang-undang.
!!!!! Pasal 28A - Setiap orang berhak untuk hidup serta berhakmempertahankan hidup dan kehidupannya.
BAB 4
PERUNDANG-UNDANGANKETENAGAKERJAAN
53
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
!!!!! Pasal 28B ayat (2) - Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasandan diskriminasi.
!!!!! Pasal 28C ayat (1) - Setiap orang berhak mengembangkan diri melaluipemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan danmemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni danbudaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraanumat manusia.
!!!!! Pasal 28C ayat (2) - Setiap orang berhak untuk memajukan dirinyadalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangunmasyarakat, bangsa, dan negaranya.
!!!!! Pasal 28D ayat (1) - Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangsama di hadapan hukum.
!!!!! Pasal 28D ayat (2) - Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatimbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
!!!!! Pasal 28E ayat (3) - Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
!!!!! Pasal 28H ayat (3) - Setiap orang berhak atas jaminan sosial yangmemungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusiayang bermartabat.
!!!!! Pasal 28I ayat (3) - Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yangbersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatperlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
!!!!! Pasal 31 ayat (1) - Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
!!!!! Pasal 34 ayat (2) - Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagiseluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidakmampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
STANDAR PERBURUHAN INTERNASIONAL
Hingga akhir tahun 2005, Indonesia telah meratifikasi tujuhbelas (17)Konvensi ILO, termasuk delapan (8) Konvensi Dasar dan dua (2) KonvensiPrioritas. Konvensi terseebut adalah:
Konvensi Inti
!!!!! Konvensi No. 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat danPerlindungan Hak untuk Berorganisasi;
54
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
!!!!! Konvensi No.98 tahun 1949 tentang Hak Berorganisasi dan BerundingBersama;
!!!!! Konvensi No.29 tahun 1930 tentang Larangan Kerja Paksa;
!!!!! Konvensi No.105 tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa;
!!!!! Konvensi No.100 tahun 1951 tentang Remunerasi yang Sama bagiPekerja Laki-laki dan Perempuan atas Pekerjaan yang Sama Nilainya;
!!!!! Konvensi No. 111 tahun 1958 tentang Larangan Diskriminasi dalamPekerjaan dan Jabatan;
!!!!! Konvensi No. 138 tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Bekerja;
!!!!! Konvensi No. 182 tahun 1999 tentang Larangan dan Tindakan SegeraMenghilangkan Bentuk Terburuk Mempekerjakan Anak;
Konvensi Umum
!!!!! Konvensi No. 19 tahun 1925 tentang Perlakuan yang Sama terhadapPekerja Nasional dan Asing;
!!!!! Konvensi No. 27 tahun 1929 tentang Pemberian Tanda Berat atasKemasan Berat yang Dikirim melalui Kapal;
!!!!! Konvensi No. 45 tahun 1935 tentang Mempekerjakan Perempuandalam Semua Bentuk Kerja Tambang;
!!!!! Konvensi No. 69 tahun 1946 tentang Sertifikasi Tukang Masak diKapal;
!!!!! Konvensi No. 88 tahun 1948 tentang Pelayanan Penempatan Kerja;
!!!!! Konvensi No. 106 tahun 1953 tentang Istirahat Mingguan diPerdagangan dan Perkantoran;
!!!!! Konvensi No. 120 tahun 1964 tentang Higiene Perusahaan diPerdagangan dan Perkantoran.
Konvensi Prioritas
!!!!! Konvensi No. 81 tahun 1947 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
!!!!! Konvensi No. 144 tahun 1976 tentang Konsultasi Tripartit.
55
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
PERUNDANG-UNDANGAN UTAMA
Diantara peraturan perundangan Indonesia yang penting berikut peraturanpelaksananya adalah:
!!!!! UU No. 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
!!!!! UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
!!!!! UU No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Perusahaan;
!!!!! Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
!!!!! UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Pekerja;
!!!!! UU No. 11 tahun 1992 tentang Program Pensiun;
!!!!! UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
!!!!! UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
!!!!! UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial;
!!!!! UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenagakerja di Luar Negeri;
!!!!! UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-undang No. 21 Tahun 2000
Hak untuk menjadi anggota atau mendirikan suatu organisasi merupakanhak dasar setiap pekerja yang dijamin dalam pasal 28 UUD. Hak dasar inijuga merupakan tema sentral dari Konstitusi ILO dan berbagai Konvensi ILOlainnya.
Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruhsangat monumental dalam pergerakan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesiakarena Undang-undang tersebut memuat ketentuan dasar UUD dan KonstitusiILO dan ketentuan dasar dari Konvensi ILO yang sangat penting yaitu KonvensiNo. 87 tahun 1948 dan Konvensi No. 98 tahun 1949.
UU No. 21 tahun 2000 menyatakan bahwa satu serikat pekerja di satuperusahaan dapat didirikan oleh paling sedikit 10 orang pekerja di perusahaandimaksud. Serikat pekerja dapat dibentuk berdasarkan sektor atau bidang usaha,jenis jabatan atau kategori lain. Kebebasan berserikat juga memungkinkanpembentukan lebih dari satu serikat pekerja di suatu perusahaan. Setiap serikatpekerja dapat disusun dalam struktur hierarkhis, mulai dari tingkat perusahaanke tingkat kabupaten/kota, ke tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional.Oleh karena itu paling sedikit lima (5) serikat pekerja dapat membentuk federasiserikat pekerja. Konfederasi serikat pekerja dapat dibentuk oleh paling sedikittiga (3) federasi serikat pekerja.
56
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Serikat pekerja yang secara resmi telah tercatat di kantor dinas tenagakerja,mempunyai hak untuk berunding dengan pengusaha untuk merumuskanperjanjian kerja bersama (PKB) dengan catatan bahwa serikat pekerja tersebuttelah memiliki anggota lebih dari 50% dari seluruh pekerja. Pengurus serikatpekerja juga berfungsi mewakili anggotanya di LKS Bipartit dan lembaga-lembaga lainnya.
Undang-undang No.13 Tahun 2003
Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mempunyaicakupan yang sangat luas. Undang-undang ini memuat isi dari 6 Ordonansidan 7 Undang-undang lama yang dicabut bersamaan dengan pemberlakuanUU No. 13 tahun 2003 ini. UU No. 13 tahun 2003 juga memberikan landasarhukum untuk beberapa bidang ketenagakerjaan, yaitu:
!!!!! Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan;
!!!!! Pelatihan Kerja;
!!!!! Penempatan Tenaga Kerja;
!!!!! Perluasan Kesempatan Kerja;
!!!!! Penggunaan TKA;
!!!!! Hubungan Kerja;
!!!!! Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan;
!!!!! Hubungan Industrial;
!!!!! PHK;
!!!!! Pembinaan;
!!!!! Pengawasan;
!!!!! Sanksi Tindak Pidana.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004
Berdasarkan UU No. 2 tahun 2004, perselisihan hubungan industrial yangselama ini diselesaikan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Daerahdan P4 Pusat dialihkan untuk diselesaikan oleh Pengadilan HubunganIndustrial, yang dibentuk sebagai bagian dari Pengadilan Negeri di tingkatKabupaten/Kota. Namun Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mempunyaikewenangan yang terbatas hanya untuk mengadili dan memutus perkara perdatadari perselisihan hubungan industrial, yaitu yang terkait dengan perselisihanhak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, danperselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
57
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Pihak yang tidak dapat menerima Keputusan PHI mengenai perselisihanhak dan perselisihan PHK, masih dapat naik banding langsung ke MahkamahKasasi Hubungan Industrial yang dibentuk sebagai bagian dari MahkamahAgung. Akan tetapi Keputusan PHI mengenai perselisihan kepentingan danperselisihan antar serikat pekerja sudah bersifat final, tidak dapat lagi dimintakannaik banding. Ini berarti bahwa sistem PHI jauh lebih sederhana danmembutuhkan waktu yang lebih pendek dari sistem lama dengan mekanismeP4D dan P4P.
Akan tetapi Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksadan mengadili pelanggaran pidana di bidang hubungan industrial. UU No.13 tahun 2003 memuat sejumlah sanksi atas beberapa pelanggaran pidanadengan atau tanpa perselisihan perdata. PHI berwenang memeriksa danmengadili aspek perdata dari perselisihan hubungan industrial, akan tetapiaspek pidananya akan kembali diadili oleh Pengadilan Umum.
58
Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Dengandemikian penyelenggaraan pelatihan kerja harus diarahkan untuk memenuhikebutuhan riel masyarakat bisnis dan pasar kerja.
Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintahyang telah memiliki tanda daftar atau lembaga pelatihan kerja swasta yangtelah memiliki izin dari instansi yang bertanggung kawab di bidang ketenagaker-jaan Kabupaten/Kota. Pelatihan dapat dilakukan dalam satu tempat pelatihankhusus, di tempat kerja dan atau Pelatihan Kerja Keliling. Pelatihan dapatjuga dalam bentuk pemagangan dalam perusahaan sendiri, di lembaga pelatihantertentu, atau di perusahaan yang lain. Setiap orang yang mengikuti pelatihanpemagangan harus mempunyai surat perjanjian tertulis dengan manajemenatau pengusaha. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban pengusahadan peserta pelatihan selama mengikuti dan sesudah pelatihan pemagangan.
Pasar kerja Indonesia ditandai dengan ketidakseimbangan permintaan danpenyediaan tenagakerja. Terdapat sejumlah lowongan kerja yang tidak terisibersamaan dengan jumlah pencari kerja yang jauh lebih besar. Pencari kerjatidak dapat mengisi lowongan kerja yang ada karena kualifikasi, kemampuandan keahlian mereka tidak sesuai dengan syarat jabatan yang diperlukan. Lebihdari 40% pengangguran adalah kelompok usia muda di bawah 25 tahun,terdiri dari lulusan dan putus sekolah SD, SLTP dan SLTA yang belummempunyai pengalaman kerja. Permintaan bagi kelompok tersebut sangat kecil.Karena itu program pelatihan diperlukan bukan hanya meningkatkan keteram-pilan kerja, tetapi juga mengembangkan kewirausahaan yang memungkinkanpeserta pelatihan untuk bekerja mandiri dan atau bekerja di sektor informal.
BAB 5
PELATIHAN KERJA
59
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
PENGEMBANGAN BALAI LATIHAN KERJA
Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi membina 162 Balai LatihanKerja (BLK) di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan BLK pertama dimulaisejak awal tahun 1950-an di Surabaya, kemudian disusul dengan pembangunanBLK di Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Jakarta, dan Padang. BLKkhusus pertanian dibangun di Lembang (Jawa Barat), dan kemudian diKlampok dan Wonojati di Jawa Timur.
Sejak tahun 1967, dibangun beberapa BLK melalui bantuan dan kerjasamabilateral. BLK Industri di Monokwari (Irian Jaya) dibangun dengan bantuanUNDP/ILO. BLK Industri di Palembang dibangun melalui bantuan Pemerin-tah Federal Jerman, di Medan melalui bantuan Pemerintah Belanda, dan diMakssar melalui bantuan Pemerintah Jepang. BLK Kehutanan di Samarindadibangun melalui bantuan Pemerintah Kanada. Demikian juga BLK khususuntuk las dibangun di Condet (Jakarta) atas bantuan Pemerintah SelandiaBaru. Awal 1980-an, 15 BLK baru dibangun melalui bantuan Bank Dunia.
Sehingga sejak awal 1980-an Pemerintah Indonesia merasa perlu danmemutuskan untuk membangun 120 BLK baru di 120 Kabupaten/Kotadengan dana pinjaman Bank Dunia. BLK tersebut juga berfungsi sebagai homebase untuk menyelenggarakan pelatihan keliling hingga ke kecamatan dan desa.Juga dalam pertengahan tahun 1980-an, BLK untuk pendidikan instrukturdibangun di Jakarta melalui bantuan Pemerintah Jepang. Pemerintah Jermanmembantu perluasan BLK di Bandung, dan Pemerintah Republik Korea mem-bantu meningkatkan BLK di Banjar Baru (Kalimantan Selatan). Dalam akhirtahun 1990-an, satu BLK dibangun di Batam dan satu lagi di Serang (Banten).
Perlu dicatat bahwa beberapa Departemen lainnya di Indonesia jugamempunyai pusat-pusat pelatihan dan menyelenggarakan pelatihan bagipencari kerja. Di samping itu, Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi jugamencatat sekitar 13.000 lembaga pelatihan swasta.
Sejak tahun 2001, Depnakertrans mengelola 6 BLK sebagai UPT Pusatdan 2 Unit Pusat (Cevest dan Bandung) yang dipilih sebagai pusat pelatihaninstruktur, serta pusat penelitian dan pengembangan. Yang 154 BLK lainnyatelah diserahkan ke pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dalamrangkan pelaksanaan pemerintahan otonomi daerah. Pada tahun 2005, 5 BLKUPTD diserahkan pengelolaannya ke pemerintah pusat, sehingga BLK yangdikelola oleh Depnakertrans menjadi 11 BLK.
PROGRAM PELATIHAN
BLK yang berjumlah 156 itu digolongkan dalam 4 Kelompok atau Tipe,yaitu Balai Besar Latihan Kerja, Tipe A, Tipe B dan Tipe C sebagai berikut :
60
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
! Balai Besar Latihan Kerja berjumlah 6 Balai.
! BLK Tipe A berjumlah 31, menyediakan program pelatihan kerja mulaidari tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjutan. BLK TipeA juga digunakan sebagai tempat melatih para instruktur.
! BLK Tipe B berjumlah 20, menyediakan program pelatihan kerja untuktingkat dasar dan tingkat menengah;
! BLK Tipe C berjumlah 105, menyediakan program pelatihan kerjatingkat dasar dan sebagai pusat penyebaran pelatihan keliling.
61
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Setiap BLK dilengkapi dengan fasilitas pelatihan berupa ruangan kelasdan bengkel praktek kerja, peralatan dan mesin-mesin, dan lain-lain. BLKTipe A juga dilengkapi dengan asrama untuk peserta, fasilitas olah raga danfasilitas pendukung lainnya.
Program pelatihan keliling dilaksanakan untuk mencapai dan menyediakanpelatihan bagi tenagakerja yang tinggal jauh dari BLK, sehingga memperluaspelayanan pelatihan ke desa-desa dan daerah yang jauh dari BLK yang ada.
Departemen Tenagakerja sebelum pemerintahan otonomi daerahmenempatkan sekitar 3.200 orang instruktur untuk melayani seluruh BLKtersebut. Sekitar 1.000 orang diantaranya telah mengikuti program pelatihaninstruktur selama 18 bulan di luar negeri pada akhir tahun 1980-an.
Semua BLK tersebut sebenarnya mempunyai kapasitas melatih 200.000orang per tahun, suatu jumlah yang kecil dibandingkan dengan pertambahanangkatan kerja baru sekitar dua juta orang setiap tahun. Namun karena keter-batasan dana untuk pelatihan, jumlah yang dilatih terus menurun. Sebagaimanadilihat di Tabel 5.1, jumlah pencari kerja yang dilatih di BLK turun dari35.191 orang (17% kapasitas BLK) dalam tahun 1995 menjadi 17.120 orang(8,6%) dalam tahun 1999 dan hanya 5,536 orang (2,8%) dalam tahun 2000.
Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan fasilitas BLK tersebut,Pemerintah juga mengundang dunia usaha dan lembaga pelatihan swasta untukmemanfaatkan fasilitas BLK dimaksud untuk melatih karyawan. Mereka dapat
juga memanfaatkan para instruktur yang tersedia di BLK. Dengan kebijakanini, pendayagunaan BLK dapat ditingkatkan 20% dari kapasitas yang ada.
LEMBAGA PELATIHAN SWASTA
Lembaga swasta, umumnya dalam bentuk yayasan, mendirikan lembagapelatihan. Hingga akhir tahun 2005, sekitar 13.000 pusat pelatihan swastayang telah tercatat. Pemerintah perlu terus-menerus meningkatkan kualitaslembaga pelatihan tersebut melalui Badan Standardisasi Pelatihan Kerja dalammeningkatkan kompetensi tenaga kerja. Upaya ini perlu lebih lanjut didukungmelalui pembukaan program pelatihan oleh Dinas Tenagakerja di seluruhkabupaten/kota.
Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan izin untuk mendirikan lembagapelatihan swasta berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat sertakondisi lembaga pelatihan yang bersangkutan. Izin tersebut mencakup empat(4) kategori berikut ini :
! Kategori A untuk BLK yang sepenuhnya memenuhi semua persyaratanpelatihan diberi izin untuk masa 3 tahun, kemudian diperbaharui.
! Kategori B untuk BLK yang memenuhi sebagian besar persyaratanpelatihan diberi izin untuk masa 2 tahun, kemudian diperbaharui.
! Kategori C untuk BLK yang memenuhi baru sebagian kecil daripersyaratan pelatihan diberi izin sementara selama satu tahun.
! Kategori D diberikan kepada BLK swasta yang mempunyai fasilitaspelatihan yang sangat terbatas, didaftar sebagai BLK dalam prosespengembangan.
62
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 5.1
JUMLAH PENCARI KERJA YANG DILATIH DI BLK
Source : Profil Sumber Daya Manusia Indonesia, 2004
69,007
81,770
90,749
72,257
44,993
22,128
Tahun Jumlah
35,191
36,740
33,773
26,975
17,120
5,536
1995
1996
1997
1998
1999
2000
33,816
45,030
56,976
45,282
27,873
16,592
BLK Latihan Keliling
BAB 6
PELAYANANKETENAGAKERJAAN
63
Tujuan utama Pelayanan Ketenagakerjaan adalah memfasilitasimempertemukan pencari kerja dan lowong kerja. Untuk itu, PelayananKetenagakerjaan perlu menghimpun informasi mengenai lowongan
kerja dan pencari kerja. Pelayanan Ketenagakerjaan mengupayakanmenempatkan pencari kerja mengisi lowongan yang paling sesuai denganketerampilan, kemampuan dan kompetensinya masing-masing, denganmemperhatikan kepentingan mereka sebagai manusia yang mempunyai harkatdan martabat. Setiap tenagakerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperolehpenghasilan yang layak untuk dapat hidup layak.
Pengusaha dapat merekrut pekerja secara langsung atau melalui PelayananKetenagakerjaan yang disediakan oleh Pemerintah, atau melalui perusahaanpenyalur tenagakerja swasta. Perusahaan penyalur tenagakerja swasta padadasarnya dilarang memungut biaya penempatan dari pencari kerja. PelayananKetenagakerjaan Pemerintah dan perusahaan penyalur tenagakerja swasta dapatmembuka pelayannnya hingga ke kabupaten/kota. Setiap perusahaandiwajibkan melaporkan kepada Dinas Tenagakerja semua lowongan kerja yangada dirinci menurut syarat jabatan yang diperlukan. Dalam waktu yang sama,Dinas Tenagakerja juga mencatat daftar pencari kerja, dirinci menurut kualifikasimasing-masing. Dinas Tenagakerja kemudian mencoba mencocokkan kualifikasipencari kerja dengan persyaratan lowongan kerja. Perusahaan tetap mempunyaiwewenang untuk menetapkan keputusan akhir untuk menerima atau menolakpencari kerja yang bersangkutan.
PENDAFTARAN PENCARI KERJA
Pencari kerja yang terdaftar terus bertambah dari 457.040 orang tahun1983 menjadi 1.542.522 orang tahun 1997, kemudian turun menjadi975.215 orang tahun 2000 bahkan tercatat hanya 324.810 orang tahun 2002.Penurunan jumlah pencari kerja terdaftar ini tidak dapat diartikan bahwa telahterjadi perbaikan pasar kerja dan perekonomian.
Penurunan pendaftar ini dapat mengindikasikan, pertama, bahwa banyakpencari kerja yang tidak tertarik lagi mendaftar ke Pelayanan Ketenagakerjaan(BPK), karena BPK ini relatif kurang berhasil menyalurkan pencari kerja mengisilowongan yang ada. Kedua, pencari kerja cenderung berusaha sendiri langsungmelamar ke perusahaan-perusahaan. Ketiga, terutama dalam 5 tahun terakhir,sudah semakin banyak perusahaan penyalur tenagakerja swasta yang ikutmenyalurkan pencari kerja ke perusahaan-perusahaan.
Tabel 6.1 memperlihatkan jumlah pencari kerja, lowongan kerja terdaftar,dan penempatan melalui BPK selama tahun 1983-2003. Tabel 6.2 memuatangka-angka pendaftaran pencari kerja, penempatan dalam tahun 2003 dirincimenurut provinsi.
Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 6.1, sebagian besar pencari kerjaterdaftar adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau SLTA (69,4%)dan lulusan perguruan tinggi (11,6%). Angka ini konsisten dengan tingkatpengangguran yang dikemukakan di Bab 2. Tingkat pengangguran di kalanganlulusan SLTA mencapai 17,97% dan di kalangan lulusan perguruan tinggisebesar 11,46%.
64
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 6.1
PENCARI KERJA, LOWONGAN DAN PENEMPATAN INDONESIA, 1983 - 2005
Sumber : Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi, Informasi Pasar Kerja,2005a) January - Oktober 2005
26.816.211.918.917.118.718.722.022.830.028.534.338.642.038.545.839.939.829.428.131.223.242.1
94,93290,71272,876
114,589122,387120,293167,346198,883282,357327,852352,616400,230398,300527,248492,705471,760395,214320,758
85,69755,35562,34175,22793,174
77.580.785.773.472.466.773.572.993.690.092.495.086.283.883.186.483.282.785.060.746.978.277.7
1983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004
2005a)
457,040695,666712,993827,172985,242961,800
1,214,1481,238,7171,324,6811,213,0181,338,9901,228,1591,198,2811,497,1591,542,5221,191,7451,191,750
975,215343,205324,810425,200414,223285,098
122,498112,421
85,039156,172168,969180,301227,539272,965301,553364,240381,495421,189462,257629,464593,153546,091475,260388,058100,845
91,242132,811
96,242119,905
TahunLowongan Kerja
(LK)PenempatanPencari
Kerja(PK)
Jumlah
20.813.010.213.912.412.513.816.021.327.026.332.633.235.231.939.633.232.925.017.014.718.232.7
%PK Jumlah %LK %PK
65
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 6.2
PENCARI KERJA, LOWONGAN DAN PENEMPATANMENURUT PROVINSI, 2003
3,26019,543
4,08722,56361,587
9,7701,517
42499,987
n.d.2,2437,024
32,1154,515
72,66221,329
n.d.20,41049,334
7,8036,739
27,0527,374
535,6541,664
394n.d.
4,150400n.d.
Sumber : Profil Sumberdaya Manusia Indonesia 2004
T o t a l
AcehSumatera UtaraSumatera BaratRiauJambiSumatera SelatanBengkuluLampungKepulauan RiauBangka BelitungJakarta RayaJawa BaratJawa TengahYogyakartaJawa TimurBantenBaliNusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurKalimantan BaratKalimantan TengahKalimantan SelatanKalimantan TimurSulawesi UtaraSulawesi TengahSulawesi SelatanSulawesi TenggaraGorontaloMalukuMaluku UtaraPapua
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.
Provinsi% RJS
PencariKerja(PK)
473,360
No.Number
LowonganKerja(LK)
n.d.3,667
613576
9,546756n.d.n.d.
31n.d.n.d.
1,05415,352
3,11513,831
3,949n.d.
20,19619,447
1,883980
1,4501,578
n.d.6,9991,512
n.d.n.d.
1,559n.d.n.d.
101,393
151747
2,697847n.d.
351,278
n.d.n.d.
3,13411,092
n.d.26,544
3,264n.d.
11,5243,1371,808
8021,8731,686
n.d.463
2,742n.d.n.d.589n.d.n.d.
-37.9924.63
110.5027.96
112.04n.d.n.d.
4122.58
n.d.n.d.
297.3472.25
n.d.191.92
82.65n.d.
57.0625.6062.7181.8476.45
487.07n.d.
66.24109.16
n.d.n.d.
37.78n.d.
0.317.133.693.314.388.67n.d.
8.2512.80
n.d.n.d.
44.6234.54
n.d.36.5315.30
n.d.56.46
6.3623.1711.90
6.92104.23
n.d.8.19
16.43n.d.n.d.
14.19n.d.n.d.
% RV
97,801 66,625 83.66 19.54
66
Penempatan
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
LOWONGAN KERJA
Sebagaimana dikemukakan di Bab 2, salah satu masalah besar yang dihadapiIndonesia terutama sejak krisis moneter tahun 1997 adalah penurunankesempatan kerja di sektor formal. Dengan demikian, lowongan kerja yangterdaftar juga terus berkurang dari 593.153 tahun 1997 menjadi hanya 91.243tahun 2002. Sebagaimana dapat dilihat di Tabel 6.1, jumlah lowongan kerjaterdaftar dalam tahun 2003 hanya 31,2 % dari jumlah pencari kerja yangterdaftar. Tabel 6.4 juga memperlihatkan bahwa kebanyakan lowongan kerjaterdaftar berada di sektor jasa-jasa (79,6%) dan di sektor pengolahan (9,6%).
67
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
PENGGUNAAN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
Sebagaimana dapat ditunjukkan melalui Tabel 6.1, Tabel 6.2 dan Tabel6.3, hanya 14,7% dari pencari kerja dalam tahun 2003 yang dapat disalurkandan ditempatkan. Alasan pertama adalah keterbatasan lowongan kerja yangtersedia. Sehingga kesempatan pencari kerja untuk diterima menjadi sangatkecil.
Namun demikian, walaupun jumlah lowongan kerja terdaftar relatif kecildibandingkan dengan jumlah pencari kerja, karena kualifikasi sebagian besarpencari kerja tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Misalnyadalam tahun 2003, hanya 62,341 orang atau 14,7% dari 425.200 orangpencari kerja yang memenuhi syarat mengisi 62.341 dari 132.811 lowonganyang terdaftar. Dengan kata lain, 70.470 lowongan lainnya tidak dapat diisioleh 362.859 orang pencari kerja, terutama karena kualifikasi mereka tidaksesuai dengan syarat jabatan yang diperlukan.
Tabel 6.3
PENCARI KERJA DAN PENEMPATAN MENURUTTINGKAT PENDIDIKAN, 2003
Sekolah Dasar
SLTP
SLTA
Diploma
Perguruan Tinggi
22,696(5.3%)
30,613(7.2%)
295,110(69.4%)
27,763(6.5%)
49,073(11.6%)
Penempatan
14,859
11,450
28,126
3,331
4,575
65.5
37.4
9.51
2.0
9.3
Total 425,255 62,341 14.7
Jumlah %Tingkat Pendidikan Pencari Kerja
Sumber : Profil Sumberdaya Manusia Indonesia 2004
68
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 6.4
LOWONGAN KERJA DAN PENEMPATANMENURUT SEKTOR, 2004
Pertanian
Pertambangan
Industri
Listrik, Gas, Air
Konstruksi
Perdagangan
Transportasi
Keuangan
Jasa-jasa
18.588
2.254
30.978
317
2.209
8.175
991
1.740
39.120
Penempatan
10.009
1.703
19.016
64
1.104
4.905
281
936
27.279
Total 104.192 65.297
Sektor IndustriLowongan
Kerja
Sumber : Profil Sumberdaya Manusia Indonesia 2005
69
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
BAB 7
UPAH DAN JAMINAN SOSIAL
71
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Struktur dan tingkat upah di sebagian besar perusahaan di Indonesiaditetapkan oleh manajemen atau pengusaha. Bila di perusahaan telahterbentuk serikat pekerja, tingkat upah di perusahaan tersebut dapat
dipengaruhi hasil negosiasi antara pengusaha dan serikat pekerja.Tingkat upah di Indonesia pada umumnya masih rendah. Dalam tahun
2000, rata-rata nilai kebutuhan dasar di Indonesia sekitar Rp 300.000 perbulan. Dalam tahun itu, terdapat 31,5% pekerja di kota dan 52,1% pekerjadi desa yang menerima upah kurang dari Rp 300.000 per bulan. Lihat Tabel7.1 dan 7.2. Sebagian besar lulusan Sekolah Dasar menerima upah di bawahkebutuhan hidup minimum; 57,3% di daerah perkotaan dan 67,1% di daerahpedesaan.
72
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untukmeningkatkan upah pekerja, antara lain dengan terus-menerus setiap tahunmeningkatkan upah minimum provinsi dan upah minimum provinsi sektoral.Ketentuan upah minimum di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1956.Dewan Penelitian Pengupahan Nasioal dibentuk tahun 1969 dengan anggotaterdiri dari wakil-wakil beberapa departemen, asosiasi pengusaha, serikatpekerja, dan perguruan tinggi. Sekarang ini, upah minimum telah ditetapkandi setiap provinsi dan di beberapa kabupaten/kota, termasuk untuk beberapasektor usaha.
Di setiap provinsi telah dibentuk Dewan Penelitian Pengupahan Daerah(DPPD) dengan anggota terdiri dari wakil-wakil pemerintah daerah, kantorDepartemen di daerah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan perguruan tinggi.Dewan Penelitian Pengupahan Daerah mempunyai fungsi :
! Melakukan survei dan menghitung tingkat kebutuhan hidup layakuntuk pekerja lajang, pekerja berkeluarga dengan satu anak (K1), pekerjaberkeluarga dengan dua anak (K2), dan pekerja berkeluarga dengantiga anak (K3) dalam satu bulan;
! Melakukan survei terhadap kelompok perusahaan yang kurang mampu,dan menghitung kemampuan maksimum mereka untuk membayarupah;
! Menghitung Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan memperhatikanUMP tahun sebelumnya, tingkat kebutuhan hidup layak, kemampuanperusahaan kelompok kurang mampu, dan tingkat inflasi.
Sebelum otonomi daerah, DPPD mengusulkan UMP kepada Gubernurdan Gubernur mengusulkan ke Menteri Tenagakerja untuk ditetapkan. Sebelumditetapkan, Menteri biasanya meminta pendapat DPPN. Sejak tahun 2002,Gubernur sendiri yang menetapkan UMP untuk daerahnya. Sebagaimanadapat dilihat di Tabel 7.1, UMP tahun 2005 pada umumnya masih rendah.UMP di 13 provinsi masih berada di bawah tingkat kebutuhan hidup layak.
Sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1992, Program Jaminan SosialTenagakerja (Jamsostek) bersifat wajib bagi semua pekerja, sebagai perlindunganterhadap kecelakaan kerja, kematian, usia tua, dan sakit. Dengan kata lain,program Jamsostek menyediakan jaminan kecelakaan kerja, santunan kematian,jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan bagi pekerja dan keluarganya.
Program Jamsostek bersifat wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan10 orang atau lebih. Program ini disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsiptolong-menolong dengan menggunakan cara perhitungan asuransi sosial.
Untuk dana kecelakaan kerja, setiap pengusaha harus membayar kontribusitergantung pada jenis pekerjaan dan intensitas risiko kecelakaan kerja. Iuranpengusaha semula berkisar dari 0,24% hingga 3,6% dari gaji setiap bulan,dan mulai tahun 1998 diturunkan menjadi 0,24% hingga 1,74% gaji setiap
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
73
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
bulan. Manfaat jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja antara lain mencakup :
! Biaya pengobatan dan rumah sakit maksimum Rp 6,4 juta;
! Biaya transportasi ke dan dari rumah sakit sampai Rp 400.000,-;
! Kompensasi atas cacat total permanen sebesar 60 bulan gaji;
! Kompensasi selama pekerja untuk sementara tidak dapat bekerja :- 100% upah per bulan selama 120 hari pertama;- 75% upah per bulan selama 120 hari kedua;- 50% upah per bulan untuk periode berikutnya.
Untuk program kesehatan, pengusaha membayar 3% gaji setiap bulanbagi pekerja lajang dan 6% gaji setiap bulan bagi pekerja berkeluarga denganmaksimum 3 orang anak. Pekerja dan keluarganya akan mendapat manfaatuntuk mencakup biaya:
! Pemeriksaan kesehatan oleh dokter umum dan dokter spesialis;
! Penyediaan obat;
! Pemeriksaan laboratorium sesuai dengan permintaan dokter;
! Pemeriksaan gigi dan mata;
! Rawat inap (rumah sakit) dan rawat darurat;
! Prothese, orthose, dan kacamata.
Untuk jaminan hari tua, pekerja membayar iuran 2% gaji setiap bulandan pengusaha membayar 3,7% gaji setiap bulan. Pekerja akan menerimamanfaat saat pensiun dalam umur 55 tahun atau bila tidak dapat lagi bekerjasecara permanen karena kecelakaan kerja. Keluarga pekerja akan menerimamanfaat jaminan hari tua bila pekerja meninggal dunia sebelum usia pensiun.
Untuk santunan kematian, pengusaha membayar iuran 0,5% gaji setiapbulan. Sejak tahun 1998, iuran tersebut diturunkan menjadi 0,3% gaji setiapbulan. Bila pekerja meninggal dunia, keluarganya menerima santunan sebesarRp 2,4 juta.
Berdasarkan UU No. 11 tahun 1992, pengusaha diminta mengikutsertakansemua pegawainya dalam program pensiun. Untuk itu, setiap pekerja membayariuran antara 4 sampai 7 persen gaji setiap bulan dan pengusaha juga membayariuran antara 4 sampai 7 persen gaji setiap bulan. Pekerja menerima manfaatpensiun pada saat usia pensiun 55 tahun.
74
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 7.1
UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAKINDONESIA, 2006
(Rp 1.000)
AcehSumatera UtaraSumatera BaratRiauKepulauan RiauJambiSumatera SelatanBangka BelitungBengkuluLampungJakarta RayaJawa BaratBantenJawa TengahYogyakartaJawa TimurBaliKalimantan BaratKalimantan TengahKalimantan SelatanKalimantan TimurSulawesi SelatanSulawesi TengahSulawesi TenggaraSulawesi UtaraSulawesi BaratNusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurMalukuMaluku UtaraGorontaloPapua
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.
No. Provinsi UMP/KHLUMP
Source : Direktorat Jenderal Hubungan Industrial
105.81100.097.2173.1776.6798.5770.8189.6488.0585.6698.5382.5090.0077.3068.3067.2468.7384.6374.62101.091.7590.9893.50100.0103.2290.9882.0265.2
53.4057.0077.8287.40
820.0737.8650.0637.0760.0563.0604.0640.0526.0505.0819.1447.6661.6450.0460.0390.0510.0512.0634.3536.3701.6612.0575.0573.4713.5612.0550.0550.0575.0528.0527.0822.2
775.0737.8668.7870.6991.2571.1853.0714.0586.0589.5831.3542.6735.1582.1673.5580.0742.0605.0850.0597.9764.7672.6615.0573.4691.2672.6570.0670.61.076.7926.3677.1941.1
KHL
Indonesia menghadapi masalah tingkat pengangguran yang tinggi danketerbatasan kesempatan kerja di dalam negeri. Oleh sebab itu Indonesiaperlu memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri terutama kesempatan
yang terbuka di Malaysia dan Timur Tengah. Karena pendidikan sebagianbesar angkatan kerja Indonesia masih rendah, maka mereka pada umumnyaterserap hanya di sektor informal.
Dalam waktu yang sama, Indonesia juga mempekerjakan sejumlahtenagakerja asing, terutama sejak Indonesia mengundang investor asing di awaltahun 1970-an untuk ikut mendukung pembangunan. Tenagakerja asingterpaksa dilibatkan karena berkaitan dengan pemilikan modal dan manajemen,penerapan teknologi maju yang membutuhkan tenaga ahli, untuk mendukungpemasaran internasional serta karena kelangkaan tenaga ahli Indonesia. Dengankata lain, tenagakerja asing dipekerjakan untuk jabatan-jabatan tertentu danuntuk periode tertentu pula.
PENGIRIMAN TENAGAKERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
Indonesia mempunyai hubungan historis dan sangat dekat dengan Malaysiakarena kesamaan asal-usul dan bahasa, bertetangga dekat, kesamaan budayadan agama. Banyak warga negara Malaysia yang masih mempunyai famili diIndonesia dan tetap memelihara hubungan dengan mereka. Melalui hubunganfamili seperti itu, banyak warga negara Indonesia yang tertarik dan mudahmemperoleh pekerjaan di Malaysia secara individual dan mengurus sendiri.
Sejak awal tahun 1980-an, Indonesia menghadapi tekanan peningkatanjumlah penganggur, sementara perekonomian Malaysia bertumbuh dengancepat. Malaysia membutuhkan banyak tenagakerja terutama untuk sektor
BAB 8
PEKERJA MIGRAN
75
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
perkebunan, bangunan dan pembantu rumah tangga. Dalam rangkamengupayakan persiapan dan perlindungan yang lebih baik, kedua negarasepakat untuk memobilisasi tenagakerja Indonesia ke Malaysia melaluiperusahaan penyalur jasa tenagakerja. Jumlah tenagakerja Indonesia yangdikerahkan ke Malaysia menjadi terus meningkat dari 29.715 orang dalamtahun 1995 menjadi 317.685 orang dalam 1997. Akibat krisis ekonomi yangmelanda kedua negara ini, jumlah pengiriman tenagakerja tersebut turunmenjadi hanya 95.033 orang dalam tahun 1998 dan dengan lambat naik lagimenjadi 127.175 orang dalam tahun 2004. Lihat Tabel 8.1. Dalam tahun2001 diperkirakan sekitar satu juta orang tenagakerja Indonesia yang masuksecara resmi dan bekerja di Malaysia dan sekitar 500.000 orang yang masukdan bekerja secara tidak resmi.
Dengan lonjakan harga minyak dalam awal tahun 1970-an, perekonomiannegara-negara Timur Tengah sebagai penghasil minyak terbesar di duniameningkat dengan sangat cepat. Mereka membutuhkan sangat banyaktenagakerja yang kemudian didatangkan dari Asia yaitu dari Filipina, India,Pakistan, Banglasesh, Sri Lanka, dan Indonesia. Dalam tahun 2000, Indonesiamengirimkan 130.114 orang tenagakerja Indonesia ke Timur Tengah, sekitar90% dari mereka ditempatkan di Arab Saudi. Yang lainnya bekerja di Emirat,Kuwait, dan lain-lain. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 8.2, sebagianbesar tenagakerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ditempatkan di Malaysiadan Arab Saudi.
Lebih dari 50% tenagakerja Indonesia yang dikirim ke Malaysia adalahperempuan, sementara yang dikirim ke Timur Tengah terdiri dari 90%perempuan. Disamping pengiriman tenagakerja Indonesia (TKI) ke Malaysiadan Timur Tengah, Indonesia juga mengirim TKI ke Brunei Darussalam,Hongkong, Korea Selatan, Singapur, Taiwan, dan ke beberapa negara di Eropa.Lihat Tabel 8.2. Sebagaimana dapat dilihat di Tabel 8.3, sekitar dua pertigaTKI yang dikirim ke Malaysia bekerja di sektor formal terutama di perkebunandan bangunan. Sebaliknya, 90% TKI yang dikirim ke Arab Saudi bekerja disektor informal, pada umumnya sebagai pembantu rumah tangga.
76
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 8.1
JUMLAH TKI YANG DIKIRIM BEKERJA DI LUAR NEGERI
29,712
38,652
317,685
95,033
169,177
191,700
110,490
152,680
89,439
127,175
77,161
120,603
220,162
502,977
380,173
427,654
457,876
339,200
481,696
293,694
380,690
152,993
Sumber : Direktorat Jenderal Penempatan Tenagakerja Luar Negeri
Ke Timur Tengah Ke NegaraLain
Tahun Jumlah
47,524
122,564
126,347
193,937
154,636
130,114
121,388
241,961
183,770
219,699
50,589
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005a)
43,367
58,946
58,945
91,203
103,841
136,062
107,322
87,055
20,485
33,816
25,243
Ke Malaysia
a) Januari - Juni 2005
77
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 8.2
JUMLAH YANG DIKIRIM BEKERJA DI LUAR NEGERITAHUN 2004
2,515
2
2,416
62,658
33
810
85
1,235
94
14,156
54
0
17
Total
3,988
14,181
508
64,517
9,098
159
0
14,754
39
189,290
77
4
0
Sumber : Direktorat Jenderal Penempatan Tenagakerja Luar Negeri
Brunei Darussalam
Hongkong
Korea
Malaysia
Singapura
Taiwan
Negara Asia Lain
Kuwait
Emirat Arab
Saudi Arabia
Negara Timur Tengah Lain
Neagra Eropa
Negara-negara Lainnya
Laki-laki PerempuanNegara Tujuan Jumlah
380,690296,615
6,503
14,183
2,924
127,175
9,131
969
85
15,989
133
203,446
131
4
17
84,075
78
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Table 8.3
PENGIRIMAN TKI KE LUAR NEGERI MENURUTJENIS KELAMIN DAN SEKTOR, 2004
Sumber : Direktorat Jenderal Penempatan Tenagakerja Luar Negeri
116,247
68,648
47,599
264,443
15,427
249,016
380,690
84,075
296,615
Sektor Formal
Laki-laki
Perempuan
Sektor Informal
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Laki-laki
Perempuan
115,306
68,022
47,284
45,664
497
45,167
160,970
68,519
92,451
20
17
3
1
-
1
21
17
4
921
609
312
218,778
14,930
203,848
219,699
15,539
204,160
TimurTengah
NegaraLainAsia PasifikUraian Jumlah
79
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Mereka yang bekerja di sektor informal pada umumnya kurang mendapatperlindungan. Banyak diantara mereka yang mengalami penyiksaan danperlakukan kasar. Dalam rangka meningkatkan perlindungan TKI di luar negeri,Indonesia baru saja memberlakukan UU No. 39 tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan Tenagakerja Indonesia di Luar Negeri. UUNo. 39 tahun 2004 memuat rincian persyaratan bagi TKI, perusahaan pengerahTKI dan tanggungjawab Pemerintah dalam pengiriman TKI tersebut.
Sebagaimana diatur dalam UU No. 39 tersebut, setiap TKI yang akandikirim bekerja di luar negeri harus :
! Berumur 18 tahun atau lebih;
! Mempunyai pendidikan paling rendah SLTP;
! Tidak sedang hamil;
! Memiliki sertifikat kompetensi.
Demikian juga Perusahaan Jasa TKI di Indonesia diharuskan :
! Memiliki fasilitas pelatihan;
! Melatih calon TKI sebelum diberangkatkan di bidang pekerjaan teknis,bahasa dan budaya;
! Memiliki Perusahaan Jasa Tenagakerja sebagai mitra kerja di negaratujuan.
TENAGAKERJA ASING
Sebagian besar tenagakerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia berkaitandengan investasi modal luar negeri. Undang-undang Penanaman Modal LuarNegeri dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri membukapeluang bagi perusahaan di Indonesia mempekerjakan TKA:
! Berkaitan dengan pemilikan dana investasi, yang bertugas memonitordan mengawasi penggunaan dana dan jalannya usaha;
! Sebagai manajer khususnya di bidang produksi dan penerapan teknologimaju, keuangan dan atau pemasaran;
! Sebagai tenaga profesional, supervisi dan operator bila tenaga dengankeahlian seperti itu berlum tersedia di Indonesia.
Tingkat upah di Indonesia pada umumnya rendah. Dengan tingkat upahseperti itu, TKA tentu tidak tertarik untuk bekerja di Indonesia. Akan tetapidengan alasan tenagakerja langka, TKA biasanya dibayar dengan sangat mahal.Akibatnya, perusahaan sebenarnya dibebani biaya besar dalam mempekerjakanTKA.
80
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Untuk melindungi perusahaan dari biaya yang demikian besar, perusahaandidorong untuk tidak menggunakan banyak TKA antara lain melalui prosedurberikut ini:
! Setiap pengusaha yang bermaksud mempekerjakan TKA harusmenyusun Rencana Penggunaan Tenagkerja Asing (RPTKA) yangdisahkan oleh Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi setelahmendapat rekomendasi dari Departemen atau instansi yang terkait;
! Pengusaha dapat mempekekerjakan TKA setelah memperoleh izin kerjadari Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi;
! Izin kerja TKA diterbitkan berdasarkan RPTKA yang telah disahkan.
Hingga beberapa tahun sebelum krisis ekonomi tahun 1997, jumlah TKAyang bekerja di Indonesia terus meningkat. Tabel 8.4 memperlihatkan bahwaTKA yang diperkerjakan di Indonesia meningkat dari 41.422 orang dalamtahun 1994 menjadi 48.658 orang dalam tahun 1996, akan tetapi terus turunmenjadi 37.192 orang dalam tahun 1997 dan menjadi hanya 14.713 orangdalam tahun 2000. Jumlah ini meningkat menjadi 28.073 orang dalam tahun2005.
81
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Table 8.4
JUMLAH TKA YANG BEKERJA DI INDONESIA
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
11,053
11,874
11,163
12,969
12,929
8,275
7,455
12,105
15,925
19,111
25.227
8,254
13,624
12,663
8,762
7,808
9,338
5,520
8,875
7,889
5,146
14.276
8,293
8,254
8,281
5,409
3,502
2,102
1,007
699
680
218
2.435
13,822
23,407
16,551
10,052
8,984
9,293
731
2,640
1,219
3,598
924
Sumber : Profil Sumberdaya Manusia Indonesia 2005
41,422
57,159
48,658
37,192
33,223
29,008
14,713
24,319
25,713
28,073
42.862
Manajer Supervisor OperatorProfesionalTahun Jumlah
82
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
BAB 9
HUBUNGAN INDUSTRIAL
83
Hubungan industrial adalah hubungan antar semua pemangkukepentingan dalam suatu perusahaan, yaitu pengusaha danmanajemen, pekerja dan serikat pekerja, perusahaan lain sebagai
pamasok atau pengguna, konsumen, pemerintah dan masyarakat padaumumnya. Semua pemangku kepentingan tersebut mengharapkan perusahaandimaksud terus berlangsung dan berhasil. Pengusaha bertanggungjawabmenjaga keamanan dari asetnya. Bagi pekerja, perusahaan merupakan sumberpekerjaan, sumber penghasilan, serta tempat untuk mengembangkanketerampilan dan kariernya. Oleh sebab itu untuk memelihara kepentinganmereka terutama pengusaha dan pekerja di suatu perusahaan harus bekerjasamasebagai mitra untuk membangun hubungan industrial yang aman danharmonis.
Hubungan Industrial di Indonesia dewasa ini ditandai dengan reformasipolitik dan pertambahan jumlah serikat pekerja yang sangat besar. Dilain pihakdunia usaha masih menghadapi masalah besar sebagai dampak dari krisisekonomi yang berkepanjangan. Sebagai tambahan Indonesia baru sajameratifikasi 8 Konvensi Dasar ILO. Semua hal tersebut menuntut perlunyareformasi hubungan industrial di Indonesia.
Hubungan Industrial di suatu perusahaan dilaksanakan melalui beberapasarana antara lain : Badan Kerjasama Bipartit, Peraturan Perusahaan atauPerjanjian Kerja Bersama Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha, BadanKerjasama Tripartit, Lembaga Penyelesaian Perselisihan, dan sejumlah peraturanperundang-undangan ketenagakerjaan.
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
84
BADAN KERJASAMA BIPARTIT
Badan Kerjasama Bipartit adalah suatu forum bagi wakil pengusaha danwakil pekerja atau serikat pekerja di suatu perusahaan yang berfungsi membahasdan menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial.Badan Kerjasama atau BKS Bipartit mempunyai peranan dan fungsimembangun hubungan industrial yang aman dan harmonis, meningkatkanproduktivitas, merumuskan ketentuan dan disiplin kerja di perusahaan,menampung saran-saran dan keluhan para pekerja, dan menilai pelaksanaanperaturan perusahaan atau pejanjian kerja bersama. Melalui BKS Bipartit dialogantara pengusaha dan wakil pekerja dapat diintensifkan, salah paham danperbedaan persepsi dapat dihilangkan.
Setiap perusahaan yang mempekerjajan 50 orang atau lebih wajibmembentuk BKS Bipartit. Jumlah wakil setiap unsur di BKS Bipartit bolehbervariasi antara 6 sampai 20 orang, tergantung pada skala perusahaan, jumlahpekerja dan struktur organisasi perusahaan. Bila di perusahaan belum terbentukserikat pekerja, maka wakil pekerja dalam BKS Bipartit harus dipilih sacarademokratis dari dan oleh semua pekerja.
Bila di suatu perusahaan terdapat hanya satu serikat pekerja, dan semuapekerja telah menjadi anggota dari serikat pekerja tersebut, maka pengurusserikat pekerja dan anggota lain yang ditunjuk dapat mewakili seluruh pekerjadi BKS Bipartit. Akan tetapi bila di suatu perusahaan terdapat lebih dari satuserikat pekerja dan atau sebagian pekerja belum menjadi anggota serikat pekerja,maka wakil mereka di BKS Bipartit harus ditunjuk atau dipilih secaraproporsional menurut jumlah anggota. Keanggotaan di BKS Bipartit adalahuntuk 2 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
BKS Bipartit yang baru didirikan harus didaftar di Dinas Tenagakerja.Setiap perubahan anggota BKS Bipartit juga harus dilaporkan kepada DinasTenagakerja. BKS Bipartit harus melakukan pertemuan paling sedikit satu kalisebulan. Hingga bulan Maret 2005, BKS Bipartit telah didirikan di 7.868perusahaan di 26 provinsi. Lihat Tabel 9.1.
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
No.
203370214271187241130157915
1,001483234
1,24826011599
16829522523988
10913527990
107
AcehSumatere UtaraSumatera BaratRiauJambiSumatera SelatanBengkuluLampungJakarta RayaJawa BaratJawa TengahYogyakartaJawa TimurBaliNusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurKalimantan BaratKalimantan SelatanKalimantan TengahKalimantan TimurSulawesi UtaraSulawesi TengahSulawesi TenggaraSulawesi SelatanMalukuIrian Jaya
Tabel 9.1
JUMLAH BKS BIPARTIT DI INDONESIA, 2002
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.
JumlahProvinsi
7,868
Source : Direktorat Jenderal Hubungan Industrial
Jumlah
85
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
PERKEMBANGAN SERIKAT PEKERJA
Serikat pekerja mempunyai peranan penting bukan saja untuk mewujudkanhak pekerja atas kebebasan berserikat, akan tetapi sebagai mitra pengusahauntuk membangun dan melaksanakan hubungan industrial yang harmonis disuatu perusahaan. Setiap serikat pekerja pada umumnya melaksanakan fungsi-fungsi berikut ini:
! Menampung aspirasi dan keluhan para anggota dan menyampaikannyakepada manajemen atau pengusaha secara langsung atau melalui BKSBipartit;
! Mewakili pekerja di BKS Bipartit untuk merumuskan Perjanjian KerjaBersama;
! Mewakili pekerja di berbagai lembaga ketenagakerjaan;
! Memperjuangkan kepentingan anggota secara langsung kepadapengusaha atau melalui BKS Bipartit atau lembaga lain;
! Membantu penyelesaian perselisihan;
! Meningkatkan disiplin pekerja dan motivasi kerja para anggota;
! Bersama pemangku kepentingan lainnya membangun hubunganindustrial yang aman dan harmonis.
Undang-Udang Dasar Republik Indonesia menjamin hak dasar pekerjauntuk mendirikan dan atau menjadi anggota serikat pekerja. Indonesiatelah meratifikasi Konvensi dasar ILO No. 87 tahun 1948 tentang KebebasarnBerserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, dan Konvensi No. 98 tahun1949 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Demikian juga UUNo. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja memuat hak penuh pekerja untukmendirikan dan atau menjadi anggota serikat pekerja atas pilihan sendiri secarasukarela, tanpa tekanan dari pengusaha, pemerintah atau serikat pekerja sendiri.
UU No. 21 tahun 2000 menyatakan bahwa serikat pekerja di suatuperusahaan dapat didirikan oleh paling sedikit 10 orang pekerja di perusahaandimaksud. Setiap pekerja tidak dibenarkan menjadi anggota dari lebih darisatu serikat pekerja. Setiap serikat pekerja harus terbuka untuk semua pekerjamenjadi anggota dan memperjuangkan kepentingan pekerja tanpa diskriminasiyang didasarkan pada aliran politik, agama, suku dan jenis kelamin.
Setiap serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja harusmempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Satu serikat pekerjayang mempunyai struktur dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hinggake tingkat perusahaan, dapat mempunyai satu anggaran dasar dan satu anggaranrumah tangga. Demikian juga satu federasi serikat pekerja dapat mempunyaihanya satu anggaran dasar dan satu anggaran rumah tangga yang berlaku
86
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
untuk semua serikat pekerja anggota dan untuk semua tingkat. Anggaran dasarserikat pekerja harus paling sedikit memiliki :
! Nama dan logo serikat pekerja,
! Dasar, asas dan tujuan organisasi,
! Tempat kedudukan atau domisili,
! Ketentuan keanggotaan dan kepengurusan,
! Sumber dana dan pertanggungjawaban penggunaannya,
! Bentuk dan struktur organisasi,
! Ketentuan melakukan perubahan anggaran dasar dan rumah tangga.
Pembentukan serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja harusdicatatkan kepada Dinas Tenagakerja setempat. Pencatatan tersebut harusmemuat informasi mengenai :
a. Daftar dan nama pendiri serikat pekerja,
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serikat pekerja,
c. Susunan dan nama pengurus.
Pembentukan serikat pekerja di Indonesia telah dimulai sejak menjelangakhir pemerintahan kolonial Belanda. Serikat pekerja pertama didirikan adalahAsosiasi Pegawai Pemerintah Belanda di Indonesia dalam tahun 1897, kemudiandisusul dengan Serikat Pekerja Pos dalam tahun 1905, dan Serikat PekerjaPabrik Gula dalam tahun 1906, Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunandalam tahun 1907 dan Serikat Pekerja Kereta Api dalam tahun 1908. Sebelumkemerdekaan Indonesia, gerakan sebagian besar serikat pekerja sangat dekatdengan gerakan politik dan pada umumnya berorientasi politik.
87
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Setelah kemerdekaan, sebahagian besar serikat pekerja tetapmempertahankan orientasi politik. Mereka kurang memberikan perhatian untuksecara langsung meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.Sebahagian besar serikat pekerja memfokuskan kegiatannya mengenai politik.Di banyak perusahaan didirikan lebih dari satu serikat pekerja, masing-masingmempunyai fungsi utama memobilisasi pekerja untuk menjadi anggota partaipolitik tertentu. Dengan kondisi seperti itu, perjuangan serikat pekerja menjadilemah dan kurang efektif dalam memperjuangkan kepentingan dankesejahteraan pekerja. Orientasi politik serikat pekerja seperti itu terus bertahansampai awal era Orde Baru akhir tahun 1960-an.
Dalam awal 1970-an, Indonesia berhasil menyederhanakan jumlah partaipolitik melalui penggabungan atau fusi. Penyederhanaan partai politik ini diikutioleh para pimpinan serikat pekerja. Pada tanggal 20 Februari tahun 1973 parapemimpin seluruh serikat pekerja pada waktu itu sepakat untuk menyatakanDeklarasi Persatuan Pekerja Seluruh Indonesia dengan ketentuan berikut ini :
! Semua gerakan serikat pekerja harus bebas dari pengaruh dan interfensipartai politik;
! Semua serikat pekerja harus memfokuskan kegiatannya di bidang sosialdan ekonomi untuk kepentingan dan kesejahteraan pekerja dankeluarganya;
! Semua serikat pekerja yang ada harus disusun kembali berdasarkansektor atau sub sektor ekonomi;
! Di setiap perusahaan hanya boleh didirikan satu serikat pekerja;
! Semua serikat pekerja yang ada bergabung dan disusun menjadi FederasiBuruh Seluruh Indonesia (FBSI).
Segera setelah krisis moneter tahun 1997, telah terjadi gerakan reformasipolitik di Indonesia dalam tahun 1998 yang kemudian menjatuhkanpemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Dalam mengantisipasipemilihan umum yang akan dilaksanakan, banyak partai politik yang berdiri.Reformasi politik ini telah menstimulasi reformasi serikat pekerja di Indonesia.Dengan kejadian reformasi politik, banyak pekerja di Indonesia merasamemperoleh kembali hak-haknya untuk berorganisasi secara bebas. Jumlahserikat pekerja tiba-tiba melonjak. Menjelang akhir 2004 terdapat lebih dari80 federasi serikat pekerja yang didaftarkan di Departemen Tenagakerja danTransmigrasi, disamping itu masih terdaftar lebih dari 100 serikat pekerjatingkat nasional non federasi.
Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi ke anggotaan serikat pekerjamenjelang akhir tahun 2005 terdapat hanya 35 federasi serikat pekerja yangmemenuhi syarat dan 31 serikat pekerja tingkat nasional non federasi.Seluruhnya mempunyai serikat pekerja basis di 10.230 perusahaan. Disamping
88
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 9.2
JUMLAH ANGGOTA SERIKAT PEKERJA, 2005
1. Konfederasi SPSI 16 6,122 1,657,244
2. Konfederasi SPSI 8 1,121 793,874Reformasi
3. Konfederasi SBSI 8 1,307 227,806
4. Federasi SP Lainnya 3 833 269,509
5. SP Non Federasi 31 847 403,714
6. SP Tingkat Perusahaan - 1,237 305,959
Jumlah 64 11,467 3,388,597
No.
Sumber : Direktorat Jenderal Hubungan Industrial
89
AnggotaNo. of
CompanyTingkat
NasionalSerikat Pekerja
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
itu masih terdapat 10.237 serikat pekerja tingkat perusahaan yang tidakberafiliasi kepada serikat pekerja yang lain. Lihat Tabel 9.2.
PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Peraturan perusahaan berlaku di perusahaan-perusahaan yang belumterbentuk serikat pekerja. Perjanjian kerja bersama berlaku di perusahaan bilaserikat pekerja sudah terbentuk. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) disusunberdasarkan hasil negosiasi dan kesepakatan antara wakil pengusaha dan wakilserikat pekerja. Peraturan perusahaan dan PKB memuat syarat-syarat kerja danperlindungan pekerja termasuk hak dan kewajiban pekerja serta hak dankewajiban pengusaha. Pemberlakuan peraturan perusahaan dan PKBdimaksudkan untuk meningkatkan kualitas syarat kerja dan kualitas hubunganindustrial untuk mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraanpekerja.
Peraturan perusahaan harus disusun dan diberlakukan di setiap perusahaanyang mempekerjakan 10 orang pekerja atau lebih. Setiap perusahaanmempunyai hanya satu peraturan perusahaan yang berlaku untuk semuapekerja. Bila satu perusahaan mempunyai beberapa cabang, perusahaan tersebutboleh mempunyai satu peraturan perusahaan yang berlaku untuk semua cabangdengan atau tanpa tambahan peraturan untuk setiap cabang.
Pengusaha bertanggungjawab mempersiapkan rancangan peraturanperusahaan. Kemudian pengusaha sebaiknya meminta masukan atau saran dariwakil-wakil pekerja untuk menyempurnakan rancangan tersebut. Rumusanakhir peraturan perusahaan harus diserahkan untuk diperiksa dan disetujuioleh Dinas Tenagakerja setempat. Dinas Tenagakerja harus meneliti setiaprumusan peraturan perusahaan supaya tidak ada yang bertentangan denganperaturan-peraturan yang berlaku.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dirumuskan berdasarkan hasil perundinganantara pengusaha dengan wakil dari satu serikat pekerja atau lebih di perusahaandimaksud. Perundingan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan keinginanbebas dari kedua belah pihak. Setiap pengusaha harus memenuhi permintaanserikat pekerja untuk berunding merumuskan PKB dengan catatan bahwa :
! Serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenagakerja
! Serikat pekerja telah didukung oleh lebih dari 50% pekerja
Bila terdapat lebih dari satu serikat pekerja di suatu perusahaan, serikatpekerja yang beranggotakan lebih dari 50% pekerja berhal melakukanperundingan dengan pengusaha dengan atau tanpa partisipasi serikat pekerjayang lain. Bila dianggap perlu verifikasi keanggotaan serikat pekerja dapatdilakukan oleh panitia yang terdiri dari wakil pengusaha dan wakil pekerja.
Perundingan untuk merumuskan PKB dilakukan oleh tim perunding yangterdiri dari tidak lebih dari 9 wakil dari masing-masing unsur. Perundingandapat dimulai setelah agenda perundingan disepakati yang antara lain :
! Susunan tim perunding;
! Waktu dan lamanya perundingan;
! Materi yang akan dirundingkan;
! Tempat perundingan;
! Cara penyelesaian dalam hal perundingan menghadapi jalan buntu.
Setiap PKB pada dasarnya memuat syarat-syarat kerja yang tidak bolehkurang dari ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undanganyang berlaku. Setiap PKB harus secara spesifik memuat antara lain :
! Nama, tempat kedudukan dan alamat perusahaan;
! Nama, tempat kedudukan dan alamat serikat perkerja;
! Nomor dan tanggal pendaftaran serikat pekerja;
90
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
! Hak dan kewajiban pengusaha;
! Hak dan kewajiban pekerja dan serikat pekerja;
! Tanggal berlakunya PKB;
! Tandatangan semua pihak atau anggota tim perunding.
91
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 9.3
PERATURAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
8,997
9,081
9,102
9,131
9,154
Tahun Perjanjian Kerja Bersama
36,070
36,152
36,174
36,339
36,483
2001
2002
2003
2004
2005a)
Peraturan Perusahaan
a) Sampai Oktober 2005
Dalam hal tidak terdapat konsensus untuk rumusan PKB dalam waktuyang ditentukan, kedua pihak dapat menjadwalkan kembali perundingan dalamkurun waktu tidak lebih dari 30 hari setelah perundingan pertama. Bila dalamperundingan lanjutan kedua belah pihak juga tidak mencapai konsensus makakedua belah pihak harus membuat pernyataan tertulis yang menyatakan tidakberhasil merumuskan PKB termasuk:
! Bagian dari PKB yang belum disepakati;
! Posisi masing-masing pihak mengenai setiap bagian PKB yang belumdisepakati;
! Notulen perundingan;
! Tempat, tanggal dan tandatangan kedua belah pihak.
Kemudian salah satu atau kedua belah pihak segera melaporkannya kepadaDinas Tenagakerja untuk selanjutnya Dinas Tenagakerja berupayamenyelesaikannya sebagai perselisihan hubungan industrial.
92
Penjelasan di atas juga berarti di satu perusahaan berlaku hanya satu PKB.Bila satu perusahaan mempunyai beberapa cabang, dapat disepakati satu PKByang berlaku untuk semua cabang dengan atau tanpa tambahan ketentuanuntuk masing-masing cabang. Setiap PKB harus didaftarkan di kantor DinasTenagakerja.
Hingga bulan Mei tahun 2002 telah didaftar peraturan perusahaan di38.118 perusahaan dan PKB di 9.053 perusahaan. Peraturan Perusahaan danPKB berlaku untuk 2 tahun dan dapat diperpanjang selama maksimum 1tahun. Dengan kata lain setiap peraturan perusahaan harus ditinjau dandiperbaharui dalam 2 tahun. Demikian juga PKB harus ditinjau dandirundingkan setiap 2 tahun. Untuk menjamin supaya isi peraturan perusahaandan PKB tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku, peraturan perusahaan dan PKB harus diperiksa dan disahkan olehPemerintah terlebih dahulu sebelum diberlakukan.
SYARAT KERJA
Peraturan perusahaan dan PKB pada dasarnya memuat syarat-syarat kerjatermasuk hak dan kewajiban pengusaha serta hak dan kewajiban pekerja. Syaratkerja tersebut juga mencakup antara lain proses penerimaan pekerja, perjanjiankerja, hari kerja dan istirahat, kerja lembur dan upah lembur, upah dan jaminansosial, istirahat mingguan dan cuti, pemutusan hubungan kerja danpembayaran pesangon.
BADAN KERJASAMA TRIPARTIT
Konsep dan sistem tripartit sangat esensial dalam pembinaan hubunganindustrial dan merupakan karakteristik penting dari Organisasi KetenagakerjaanInternasional, ILO. Keanggotaan dan peserta sidang-sidang ILO padaumumnya selalu terdiri dari wakil-wakil ketiga unsur tripartit, yaitu wakilserikat pekerja, wakil asosiasi pengusaha dan wakil Pemerintah dari berbagainegara anggota. BKS Tripartit dibentuk di tingkat internasional (ILO), tingkatregional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, atau menurutkebutuhan menurut sektor usaha.
Di tingkat perusahaan, pada dasarnya hanya melibatkan interaksipengusaha dengan pekerja dan atau serikat pekerja tanpa intervensi langsungdari Pemerintah. Namun demikian, Pemerintah dapat secara tidak langsungturut berperan, antara lain dalam pengesahan peraturan perusahaan (PP),menyaksikan penandatanganan PKB, menerbitkan berbagai peraturan, danbahkan melakukan mediasi atau pemerantaraan bila kedua belah pihak tidakberhasil mencapai kesepakatan.
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Sebagai forum konsultasi, BKS Tripartit biasanya mencapai kesepakatanberupa saran. Di beberapa negara, BKS Tripartit juga menghasilkan keputusanmengikat. Di forum ILO, semua keputusan pada umumnya ditetapkan ataspersetujuan ketiga unsur tripartit. BKS Tripartit mempunyai beberapa tujuan.
! BKS Tripartit membuka kesempatan bagi ketiga unsur mempunyaipemahaman dan persepsi yang sama untuk secara aktif membahasmasalah-masalah ketenagakerjaan, baik yang menyangkut kepentinganbersama, maupun mengenai kepentingan yang berbeda.
! Melalui BKS Tripartit dapat diciptakan kerjasama untuk menjagakeseimbangan antara kepentingan ekonomi, politik dan sosial, sertakeseimbangan antara kepentingan masing-masing unsur dankepentingan nasional.
! Melalui BKS Tripartit, kepentingan dan kondisi khusus masing-masingunsur dapat dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan ekonomidan sosial. Misalnya dalam merancang peraturan, dapat dirumuskanketentuan yang berlaku untuk semua unsur dan ketentuan khusus bagimasing-masing unsur.
! BKS Tripartit dapat menghasilkan konsensus pengambilan keputusandalam cakupan yang lebih luas, sehingga meningkatkan keabsahanproses dan kesediaan para anggota masing-masing unsur untukmenerima dan melaksanakannya.
93
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
94
! Tripartit mengurangi konflik dan membuka iklim yang kondusif untukmembangun hubungan industrial yang aman dan harmonis.
! Dengan melibatkan ketiga unsur dalam merumuskan kebijakan baru,masing-masing unsur sekaligus mempunyai komitmen dantanggungjawab moral untuk melaksanakannya.
! BKS Tripartit akan mendorong pertumbuhan dan memperbaiki kondisiekonomi. Misalnya dalam kondisi stagnasi perekonomian, BKS Tripartitdapat menyepakati menunda kenaikan upah dan atau komitmenbersama untuk meningkatkan produktivitas, untuk kemudianmeningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Konsultasi tripartit membahas masalah atau kasus tertentu. Konsultasitripartit pada dasarnya merumuskan saran untuk ditetapkan oleh pejabat yangberwenang. Konsultasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tergantungpada peraturan yang diterbitkan dan kompleksitas kasus yang dihadapi.
Konsultasi tripartit pada umumnya dilakukan di tingkat nasional, namundapat juga dilakukan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Konsultasitripartit dapat juga dilakukan menurut sektor usaha dan di beberapa lembagaseperti Dewan Penelitian Pengupahan, Dewan Keselamatan dan KesehatanKerja, Dewan Pelatihan Kerja, Dewan Produktivitas, dan lain-lain.
Di setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia, dibentuk BKS TripartitDaerah dan Dewan Ketenagakerjaan yang bersifat tripartit, yang berfungsimembahas masalah perluasan kesempatan kerja, perencanaan tenagakerja,pelatihan, produktivitas, upah minimum regional atau provinsi, sertakeselamatan dan kesehatan kerja.
Struktur organisasi lembaga-lembaga tripartit dapat disusun secara fleksibelmenurut sifat dan kewenangan lembaga yang dimaksud. Bagi lembaga yangberfungsi membuat keputusan mengikat seperti Pengadilan atau PanitiaPenyelesaian Perselisihan Industrial, jumlah anggota mewakili unsur-unsurbiasanya sama. Untuk BKS Tripartit yang berfungsi sebagai forum komunikasidan konsultasi, jumlah anggota dari masing-masing unsur dapat berbeda, karenaforum tersebut mengambil kesimpulan melalui konsensus, tidak perlu secaravoting.
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2004, perselisihan hubunganindustrial yang selama ini diselesaikan melalui Panitia PenyelesaianPerselisihan, sekarang dialihkan untuk diselesaikan oleh Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. Ini berarti bahwa di setiapPengadilan Negeri di tingkat kabupaten dan kota perlu dibentuk PengadilanHubungan Industrial (PHI). PHI merupakan pengadilan khusus di lingkunganperadilan umum, menggunakan Hukum Acara Perdata, berwenang memeriksadan memutus :
! perselisihan hak untuk tingkat pertama;
! perselisihan kepentingan untuk tingkat pertama dan terakhir;
! perselisihan pemutusan hubungan kerja untuk tingkat pertama;
! perselisihan antar serikat pekerja untuk tingkat pertama dan terakhir.
Perselisihan hak adalah perselisihan pengusaha dengan pekerja dan atauserikat pekerja, karena pengusaha dianggap tidak melakukan kewajibannyamemenuhi hak pekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjiankerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau peraturanperundang-undangan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan pengusahadengan pekerja dan atau serikat pekerja karena mereka tidak mencapaikesepakatan mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan pemutusan hubungankerja adalah perselisihan pengusaha dengan pekerja dan atau serikat pekerjasebagai akibat tindakan atau rencana pengusaha memberhentikan ataumemutuskan hubungan kerja dengan pekerja.
Jadi setiap perselisihan harus diupayakan untuk diselesaikan di tingkatperusahaan secara bipartit. Hanya bila sangat sulit diselesaikan dapat diteruskan
BAB 10
SISTEM PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN
95
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
ke pengadilan. Sebelum ke pengadilan, harus ditempuh dulu beberapaalternatif yaitu :
! BKS Bipartit,
! Mediasi melalui mediator,
! Konsiliasi melalui konsiliator, atau
! Arbitrasi melalui arbitrator.
LEMBAGA BIPARTIT
BKS Bipartit terdiri dari wakil pengusaha dan wakil pekerja dan atau serikatpekerja. Bila dalam perusahaan belum terbentuk serikat pekerja, wakil pekerjadi BKS Bipartit dipilih mewakili unit-unit kerja dan atau kelompok profesi.Bila terdapat lebih dari satu serikat pekerja, wakil mereka di BKS Bipartitditetapkan secara proporsional menurut jumlah anggota.
Semua jenis perselisihan diupayakan diselesaikan di BKS Bipartit.Kesepakatan atau kompromi yang dicapai di BKS Bipartit dirumuskan dalambentuk Persetujuan Bersama dan ditandatangani oleh para pihak yang berselisih.Bila satu pihak tidak melaksanakan Persetujuan Bersama tersebut, pihak yangdirugikan dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada PHI diPengadilan Negeri setempat.
Walaupun tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang, serikat-serikatpekerja di satu perusahaan dapat membentuk Forum Komunikasi Antar SerikatPekerja. Penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja dianjurkan dilakukansecara bipartit dalam forum ini bila mereka enggan menyelesaikannya di BKSBipartit yang telah ada.
MEDIASI
Di setiap kantor Dinas Tenagakerja diangkat beberapa orang pegawai sebagaimediator yang berfungsi melakukan mediasi menyelesaikan perselisihan antarapengusaha dengan pekerja. Atas penawaran Kepala Dinas Tenagakerja, atauatas kesepakatan bersama, pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja dapatmemilih seorang mediator dari daftar nama mediator yang tersedia di kantorPemerintah setempat, untuk membantu menyelesaikan perselisihan mereka.
Dalam 7 hari setelah menerima permintaan penyelesaian perselisihan,mediator sudah harus mempelajari dan menghimpun informasi yangdiperlukan, kemudian paling lambat pada hari kedelapan mengadakanpertemuan atau sidang mediasi. Untuk itu, mediator dapat memanggil saksidan atau saksi ahli. Bila pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja mencapai
96
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
kesepakatan, kesepakatan tersebut dirumuskan dalam Persetujuan Bersama yangditandatangani oleh para pihak yang berselisih diketahui oleh mediator.
Bila pengusaha dan atau pekerja tidak mencapai kesepakatan, dalam palinglama 10 hari setelah sidang mediasi pertama, mediator harus sudah membuatanjuran tertulis kepada pihak-pihak yang berselisih. Kemudian dalam 10 harisetelah menerima anjuran tertulis tersebut, para pihak yang berselisih harussudah menyampaikan pendapat secara tertulis kepada mediator menyatakanmenyetujui atau menolaknya.
Bila pihak-pihak yang berselisih menerima anjuran mediator, kesepakatantersebut dirumuskan dalam Persetujuan Bersama. Bila anjuran tertulis ditolak,maka pihak yang menolak mengajukan gugatan kepada PHI setempat. Untukitu mediator menyelesaikan dokumen yang diperlukan dalam 5 hari kerja.Dengan demikian seluruh proses mediasi diselesaikan paling lama dalam 30hari kerja.
KONSILIASI
Konsiliator adalah anggota masyarakat yang telah berpengalaman di bidanghubungan industrial dan menguasai peraturan perundang-undanganketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri melakukan konsiliasi dan anjurantertulis kepada pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja menyelesaikanperselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekrja.
Daftar konsiliator untuk satu wilayah kerja disediakan di Dinas Tenagakerjasetempat. Atas kesepakatan para pihak yang berselisih, pengusaha dan pekerjaatau serikat pekerja memilih dan meminta konsiliator dari daftar konsiliatorsetempat untuk menyelesaikan perselisihan mereka mengenai kepentingan atauPHK. Sama halnya dengan mediator, konsiliator harus menghimpun informasiyang diperlukan dalam 7 hari setelah menerima permintaan konsiliasi, danpaling lambat pada hari kedelapan sudah memulai usaha konsiliasi.
Paling lambat dalam 10 hari sesudah sidang konsiliasi pertama, kesepakatanpengusaha dan pekerja sudah dirumuskan dalam Perjanjian Bersama, atau bilapihak yang berselisih tidak mencapai kesepakatan, konsiliator sudahmenyampaikan anjuran tertulis. Pengusaha dan pekerja harus menyampaikanpernyataan menerima atau menolak anjuran konsiliator paling lama dalam 10hari. Bila kedua pihak menerima anjuran, Perjanjian Bersama untuk itudiselesaikan dalam 5 hari. Bila pengusaha atau pekerja menolak anjuran, pihakyang menolak menggugat pihak yang lain ke PHI.
Secara keseluruhan, konsiliator harus menyelesaikan satu kasus perselisihanmaksimum dalam 30 hari. Dalam proses konsiliasi, konsiliator dapatmemanggil saksi dan saksi ahli. Pemerintah membayar honorarium konsiliator,serta biaya perjalanan dan akomodasi saksi dan saksi ahli.
97
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
ARBITRASE
Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan oleh seorang atau tiga orangarbitrator, yang atas kesepakatan para pihak yang berselisih dimintamenyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja.Dalam hal pihak yang berselisih memilih 3 orang arbitrator, dalam 3 harimasing-masing pihak dapat menunjuk seorang arbitrator, dan paling lambat7 hari sesudah itu, kedua arbitrator tersebut menunjuk arbitrator ketiga sebagaiKetua Majelis Arbitrase. Dalam kesepakatan memilih penyelesaian arbitrase,pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja membuat surat perjanjian arbitraseyang antara lain memuat pokok persoalan perselisihan yang diserahkan kepadaarbitrator, jumlah arbitrator yang akan dipilih, dan kesiapan untuk tundukpada dan menjalankan keputusan arbitrase.
Arbitrator pertama-tama mengupayakan penyelesaian secara bipartit. Bilapenyelesaian berhasil, arbitrator membuat akte perdamaian. Bila kedua pihaktidak mencapai titik perdamaian, arbitrator melanjutkan sidang-sidang arbitrasedengan mengundang kedua belah pihak dan bila perlu mengundang saksi.Secara keseluruhan, arbitrator wajib menyelesaikan perselisihan hubunganindustrial dalam waktu 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjianpenunjukan arbitrator. Atas persetujuan kedua belah pihak yang berselisih,arbitrator hanya dapat memperpanjang waktu penyelesaian paling lama 14hari kerja.
Putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan tetap danmempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih. Bilasalah satu pihak tidak melaksanakan keputusan arbitrase, pihak yang dirugikandapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untukmemerintahkan pihak tersebut melaksanakan keputusan arbitrase.
Dalam paling lama 30 hari sejak keputusan arbitrase, salah satu pihakdapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,hanya apabila :
! surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, ternyatadiakui atau terbukti palsu;
! pihak lawan terbukti secara sengaja menyembunyikan dokumen yangbersifat menentukan dalam pengambilan keputusan;
! keputusan arbitrase terbukti didasarkan pada tipu muslihat pihak lawan;
! putusan melampaui kewenangan arbitrator;
! putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
98
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
99
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Tabel 10.2
JUMLAH MEDIATOR, KONSILIATOR DAN ARBITRATOR, 2005
64618348
31129
121
942574
1281064136
247
1512211298415
16116
23--12-1-21263-1111-112-2--1119-
310235
10-1--72
161258912232-271314245
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.
AcehSumatera UtaraSumatera BaratRiauKepulauan RiauSumatera SelatanJambiBengkuluLampungBangka BelitungJakarta RayaBantenJawa BaratJawa TengahYogyakartaJawa TimurBaliKalimantan BaratKalimantan SelatanKalimantan TengahKalimantan TimurSulawesi UtaraGorontaloSulawesi TengahSulawesi SelatanSulawesi TenggaraMalukuMaluku UtaraNusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurPapuaIrian Jaya Barat
No. Provinsi Konsiliator Arbitrator
Sumber : Direktorat Jenderal Hubungan Industrial
Jumlah 742 132 45
Mediator
100
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk di Pengadilan Negeridan pada Mahkamah Agung. Untuk pertama kali, Pengadilan PHI dibentukdi Pengadilan Negeri yang berada di ibukota provinsi. Secara bertahap, PHIakan dibentuk di Pengadilan Negeri yang berada di Kabupaten atau Kotayang padat industri. Susunan Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeriterdiri dari :
! Hakim,
! Hakim Ad-Hoc,
! Panitera Muda, dan
! Panitera Muda Pengganti.
Hakim adalah hakim karier di pengadilan negeri yang diangkat untukmemeriksa perkara perselisihan industrial, dan diberhentikan oleh KetuaMahkamah Agung. Hakim Ad-Hoc adalah hakim PHI, diangkat dandiberhentikan oleh Presiden atas usul serikat pekerja dan organisasi pengusahamelalui Ketua Mahkamah Agung dan Menteri.
Di masing-masing Pengadilan Negeri diangkat lima (5) orang hakim ad-hoc mewakili unsur serikat pekerja dan lima (5) orang mewakili unsur asosiasipengusaha. Hakim ad-hoc diangkat untuk masa tugas lima (5) tahun dandapat diangkat kembali maksimum satu kali masa jabatan. Hakim ad-hoctidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Lembaga Tertinggi dan TinggiNegara, kepala daerah, pengacara, mediator, konsiliator atau arbitrator. KetuaPengadilan Negeri mengawasi pelaksanaan tugas hakim, hakim ad-hoc, paniteramuda dan panitera muda pengganti.
Paling lama tujuh (7) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaianperselisihan, Ketua Pengadilan Negeri telah menetapkan Majelis Hakim yangterdiri dari seorang hakim negeri sebagai Ketua Majelis, satu orang hakim ad-hoc mewakili unsur serikat pekerja dan satu orang hakim ad-hoc mewakiliunsur asosiasi pengusaha.
Paling lama tujuh (7) hari sejak penetapan Majelis Hakim, Ketua MajelisHakim harus sudah menetapkan jadwal sidang. Majelis Hakim dapatmemanggil pihak-pihak yang berselisih, saksi, dan saksi ahli. Majelis Hakimwajib menyelesaikan perselisihan paling lama 50 hari kerja sejak sidang pertama.Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum,perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.
Paling lama tuhuj (7) hari kerja setelah putusan Majelis Hakim dibacakan,Panitera Pengganti harus sudah menyampaikan pemberitahuan putusan kepadapihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim. PutusanPHI mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerjamerupakan putusan akhir dan bersifat tetap.
Putusan PHI mengenai perselisihan hak dan perselisihan PHK mempunyaihukum tetap apabila dalam 14 hari kerja setelah mendengar langsung ataumenerima pemberitahuan putusan PHI, tidak ada diantara yang berselisihmengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Permohonan kasasidiajukan melalui kepanitraan PHI.
101
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
MAJELIS HAKIM KASASI
Permohonan kasasi atas putusan PHI diperiksa dan diputus oleh MajelisHakim Kasasi. Untuk itu pada Mahkamah Agung dibentuk dan diangkat :
! Hakim Agung,
! Hakim Agung Ad-Hoc, dan
! Panitera.
Segera setelah menerima kasasi atas putusan PHI, Ketua Mahkamah Agungmenetapkan susunan Majelis Hakim Kasasi yang terdiri dari seorang HakimAgung, seorang Hakim Agung ad-hoc dari unsur serikat pekerja, dan seorangHakim Agung ad-hoc dari unsur asosiasi pengusaha. Majelis Hakim Kasasiharus menyelesaikan kasus perselisihan dimaksud paling lama 30 hari kerjaterhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.
PEMOGOKAN DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN
Seperti diuraikan di atas, sebagai upaya terakhir mengatasi kebuntuandalam perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha dalam penyelesaianperselisihan hubungan industrial, serikat pekerja dapat memilih cara pemaksaandengan melakukan pemogokan atau pengusaha melakukan pemaksaan melaluipenutupan perusahaan. Pemogokan adalah upaya serikat pekerja untuk menekandan memaksa pengusaha menerima tuntutan serikat pekerja.
Dengan demikian, baik pemogokan maupun penutupan perusahaan, sama-sama merugikan pengusaha dan pekerja dan selanjutnya merugikan masyarakatumum dan negara. Oleh sebab itu, serikat pekerja dan pengusaha selaludianjurkan untuk tidak memilih cara tersebut akan tetapi melanjutkan danmengintensifkan negosiasi atau perundingan. Itu pula sebabnya pihak yangbermaksud melaksanakan tindakan pemaksaan sepihak (mogok atau menutupperusahaan) harus terlebih dahulu melalui jalur panjang. Pertama,membuktikan upaya perundingan telah sungguh-sungguh dilakukan dansudah menghadapi jalan buntu. Kedua, menginformasikan dan mengajukanrencana pemogokan atau penutupan perusahaan kepada Dinas Tenagakerja.Tidak boleh melakukan tindakan pemogokan atau penutupan perusahaansebelum menerima surat tanda terima pemberitahuan rencana dari DinasTenagakerja.
Sebagaimana dikemukakan di atas, pemogokan adalah upaya terakhir dariserikat pekerja untuk memaksa pengusaha memenuhi tuntutan pekerja, setelahberbagai upaya lainnya tidak berhasil baik melalui perundingan secara bipartit,maupun melalui jasa mediasi atau konsiliasi. Harus dapat dibuktikan bahwaserangkaian pertemuan dengan pengusaha telah dilakukan akan tetapi tidakmendatangkan hasil, atau bahwa serikat pekerja dalam paling sedikit 2 kalidalam 2 minggu telah mengundang pengusaha untuk berunding tetapi tidakbersedia memenuhi tawaran atau undangan serikat pekerja.
Dengan demikian, pekerja harus memahami bahwa pemogokan menuntutpengorbanan pekerja. Pemogokan berdampak ketidakpastian penghasilanpekerja. Oleh sebab itu untuk mengambil keputusan merencanakanpemogokan, serikat pekerja harus mendengarkan pendapat anggota-anggotanya.Rencana pemogokan harus diputuskan secara konsensus oleh seluruh anggota.Bila serikat pekerja berkeras memobilisir pemogokan didukung oleh sebagiananggota, pekerja lain tidak boleh dipaksa ikut mogok, baik yang sudah anggotaserikat pekerja, apalagi yang bukan anggota serikat pekerja. Dalam haldemikian, pengusaha dapat tetap melanjutkan produksi dengan mengandalkanpekerja yang tidak mogok. Untuk meningkatkan tekanan terhadap pengusaha,serikat pekerja harus mampu memobilisir sebanyak mungkin pekerja.
102
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Keputusan melakukan pemogokan harus disusun dalam satu RencanaPemogokan yang antara lain memuat isi tuntutan serikat pekerja, alasan untukmenggelar pemogokan, bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, dan waktumemulai pemogokan. Rencana pemogokan juga secara implisit memuattanggungjawab serikat pekerja terhadap anggota yang ikut mogok kerja. Rencanapemogokan harus diinformasikan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerjapaling sedikit 7 hari sebelum rencana pelaksanaan pemogokan denganmelampirkan bukti-bukti bahwa telah dilakukan serangkaian perundingantetapi tidak membuahkan hasil, atau pengusaha menolak berunding denganserikat pekerja.
103
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Serikat pekerja dapat menggelar pemogokan setelah menerima tandapemberitahuan dari Dinas Tenagakerja tersebut. Dengan kata lain, serikatpekerja dapat menggelar pemogokan paling cepat satu minggu setelah menerimatanda pendaftaran rencana pemogokan. Dalam jangka waktu tersebut,pengusaha, serikat pekerja dan Pemerintah dapat melakukan pendekatanpenyelesaian sehingga rencana pemogokan tidak jadi dilaksanakan.
Angka pemogokan di Indonesia termasuk tinggi, dan cenderung untukterus meningkat terutama sejak awal tahun 1990-an. Sebagaimana dapatdilihat pada Tabel 10.2, pemogokan meningkat dari 61 kasus dalam tahun1990 menjadi 273 kasus dalam tahun 2000, akan tetapi turun menjadi 125kasus dalam tahun 2004. Pekerja yang terlibat dalam pemogokan bertambahdari 31.234 orang dalam tahun 1990 menjadi 126.045 orang dalam tahun2000, dan turun menjadi 53.321 orang dalam tahun 2004. Dalam periodetersebut jam kerja hilang (manhours lost) meningkat dari 262.014 jam kerjamenjadi 1,28 juta jam kerja, dan turun menjadi 554.726 jam kerja.
328,466495,144501,236295,749
62,90655,001
117,64335,664
607,26529,257
262,014582,477
1,019,654966,931
1,421,0321,300,0012,497,9731,250,6731,550,945
915,1051,281,2421,165,032
769,142643,254554,726509,970
32,28754,87549,52523,31810,83621,14816,831
8,2817,5441,168
31,23464,474
123,005103,490147,662126,855221,557144,929152,495
48,232126,045109,845
97,32568,11453,32151,508
Tabel 10.2
JUMLAH KASUS PEMOGOKAN DAN JAM KERJA HILANGINDONESIA, 1980 - 2002
100200142
9663787535391961
130251195296276360234278125273174220161125
90
Sumber : Direktorat Jenderal Hubungan Industriala) sampai Oktober 2005
Tahun
19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005a)
JumlahKasusPekerja
TerlibatJam Kerja
Hilang
104
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
2,160 (85,989 pekerja)
2,445 (114,933 pekerja)
2,394 (128,191 pekerja)
2,386 (123,929 pekerja)
1,784 (66,604 pekerja)
Tahun Kasus Pemutusan Hubungan Kerja
81
101
105
63
92
2001
2002
2003
2004
2005a)
Perselisihan Perburuhan
a) Sampai Oktober 2005
Tabel 9.4
PERSELISIHAN PERBURUHAN
Untuk memberikan keseimbangan atas hak serikat pekerja melakukanpemogokan, pengusaha juga diberi hak untuk menutup perusahaan sebagaireaksi terhadap tuntutan serikat pekerja yang tidak dapat dipenuhinya. Samahalnya dengan rencana pemogokan, pengusaha harus menyusun rencanapenutupan perusahaan yang antara lain memuat isi tuntutan serikat pekerja,alasan-alasan tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, dan upaya yangdilakukan untuk berunding dan dalam perundingan dengan serikat pekerja.
Kemudian, pengusaha memberitahukan rencana tersebut kepada serikatpekerja dan kepada Dinas Tenagakerja dengan bukti telah melakukan upayamaksimal berunding dengan serikat pekerja. Dinas Tenagakerja memberikantanda terima pemberitahuan setelah menghimpun informasi yang diperlukan.Dinas Tenagakerja dapat segera melakukan pendekatan kepada kedua pihakyang berselisih supaya berupaya mencapai titik kompromi.
105
Pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia dilaksanakan oleh DirektoratJenderal Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenagakerja danTransmigrasi. Sebagaimana dikemukan pada Bab 3, Direktorat Jenderal
Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok merumuskan danmelaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaanpengawasan ketenagakerjaan, serta mempunyai fungsi:
! Menyiapkan perumusan kebijakan Departemen;
! Melaksanakan kebijakan;
! Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
! Memberi bimbingan teknis dan evaluasi di bidang normaketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerjaperempuan dan anak, pemberdayaan pengawasan ketenagakerjaan, sertapelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia diatur Undang-undang No. 3tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang PengawasanPerburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk seluruhIndonesia. Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1951 tersebut belummengatur kemandirian profesi pengawas ketenagakerjaan.
Terkait pengawasan ketenagakerjaan, Indonesia telah meratifikasi KonvensiILO No. 81 tahun 1947 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industridan Perdagangan dengan Undang-undang No. 21 tahun 2003. Konvensitersebut secara eksplisit mengatur kemandirian profesi pengawasketenagakerjaan, serta keberadaan institusi pengawasan ketenagakerjaan dalamsupervisi dan kendali pemerintah pusat.
BAB 11
PENGAWASANKETENAGAKERJAAN
107
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
FUNGSI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
Sesuai fungsinya, maka tujuan utama diadakannya pengawasanketenagakerjaan:
! menjamin penegakan hukum dan pelaksanaan semua peraturanperundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang meliputi kondisikerja dan perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaannya yangmeliputi syarat kerja, jam kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatankerja, kesejahteraan, penggunaan pekerja/buruh anak dan orang muda,serta masalah-masalah lain yang terkait sepanjang ketentuan tersebutdiatur dengan ketentuan hukum;
! Memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha danpekerja mengenai cara menerapkan peraturan perundang-undanganketenagakerjaan secara efektif;
! Menyampaikan informasi kepada pejabat yang berwenang mengenaikelemahan atau pelanggaran yang terjadi yang belum tercakup olehperaturan perundangan yang berlaku guna perumusan kebijakan sertapenerbitan peraturan perundang-undangan baru.
! Tugas lain yang menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaantidak boleh menghalangi pelaksanaan tugas pokok pengawas ataumengurangi kewenangannya dan ketidakberpihakannya yangdiperlukan bagi pengawas dalam berhubungan dengan pengusaha danpekerja.
Dalam rangka melakukan fungsi-fungsi tersebut, maka pengawasanketenagakerjaan diperlukan hal-hal sebagai berikut:
! Pengawasan ketenagakerjaan (pengawas ketenagakerjaan) harus beradadalam supervisi dan kendali pemerintah pusat;
! Berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam rangka kelancaratugasnya;
! Pegawai pengawas ketenagakerjaan terdiri dari pegawai negeri sipil(PNS) yang status dan jabatannya bersifat independen tidakterpengaruh oleh pergantian pemerintahan serta intervensi/pengaruhdari luar;
! Pegawai pengawas ketenagakerjaan direkrut berdasarkan kualifikasitertentu untuk mengikuti diklat teknis guna mendapatkan kompetensimemadai.
Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya tugas pengawasanketenagakerjaan maka institusi pengawasan ketenagakerjaan harus ditunjangkapasitas yang memadai, antara lain:
108
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
! Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang mencukupi, tingkatpengetahuan, keahlian dan keterampilan pengawas, sarana material yangdiperlukan, kemudahan operasional, fasilitas transportasi, kantor lokalyang berdiri sendiri dengan perlengkapan memadai serta adanya biayaperjalanan/operasional.
Guna kelancaran tugasnya maka sesuai ketentuan yang berlaku, pengawasketenagakerjaan memiliki kewenangan sebagai berikut:
! Memasuki perusahaan, tempat kerja atau tempat lainnya yang didugadilaksanakan kegiatan usaha/kerja, setiap saat, siang atau malam gunamelakukan pemeriksaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
! Memeriksa pengusaha dan pekerja, dokumen-dokumen sertamengambil contoh benda/barang bukti untuk digunakan pemeriksaanlebih lanjut;
! Memberi perintah dan mengambil langkah-langkah untukmemperbaiki penyimpangan serta langkah pengamanan atas kelemahanyang ditemukan di perusahaan termasuk tata letak dan mekanismekerja yang dianggap dapat membahayakan keselamatan dan kesehatanpekerja. Upaya-upaya preventif dengan surat peringatan serta tindakanrepresif non yustisial maupun represif yustisial;
Pengawas ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaansecara periodik kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. DirekturJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
109
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
MEMFASILITASI PENGAWASAN KETENGAKERJAAN
Pemerintah bertanggungjawab memfasilitasi pengawas ketenagakerjaansupaya dapat melaksanakan fungsi-fungsinya meliputi:
! Meningkatkan kerjasama efektif antara pengawas ketenagakerjaan dandinas pemerintahan lainnya serta dengan lembaga publik atau swastayang menangani kegiatan yang serupa;
! Meningkatkan kerjasama antara pegawai pengawas ketenagakerjaanbersama pengusaha dan pekerja serta organisasi mereka;
! Menjamin kepastian fungsinya dan kebebasan pegawai pengawasketenagakerjaan menjalankan tugasnya terutama dalam hal terjadipergantian pemerintah;
! Merekrut pegawai pengawas ketenagakerjaan yang cukup untukmenjamin efektivitas pelaksanaan tugas mereka denganmempertimbangkan jumlah dan beban pengawas;
! Menyelenggarakan program latihan yang dibutuhkan oleh pegawaipengawas ketenagakerjaan;
! Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan pegawai pengawasketenagakerjaan berupa alat-alat kantor dan fasilitas lainnya;
! Mempublikasikan laporan umum tahunan dari hasil pemeriksaanpengawas ketenagakerjaan. Tembusan laporan tahunan tersebut harusdikirimkan ke Direktur Jenderal ILO.
Laporan tahunan dimaksud antara lain harus memuat:
! Semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan tugaspengawasan ketenagakerjaan,
! Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan,
! Statistik perusahaan yang perlu diperiksa dan jumlah pekerja/buruhdi perusahaan tersebut;
! Statistik hasil pemeriksaan termasuk pelanggaran dan sanksi hukumanyang diberikan;
! Statistik kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terjadi.
Pengusaha juga bertanggungjawab untuk menjamin bahwa para pengawasketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya melakukan pemeriksaan tanpahambatan atau rintangan dari pengusaha.
! Pengusaha harus menunjukkan semua dokumen termasuk pembukuanbila hal itu diperlukan atau diminta pegawai pengawas;
! Pengusaha harus memberitahukan kepada pegawai pengawas setiapterjadinya kecelakaan kerja dan kasus penyakit kerja;
110
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
! Pengusaha dengan itikad baik harus menindak lanjuti temuan danrekomendasi pegawai pengawas.
ETIKA KERJA TENAGA PENGAWAS
Para pegawai pengawas ketenagakerjaan pada dasarnya memilikikewenangan yang cukup besar supaya mereka dapat melaksanakan tugasnyasecara efektif. Pada waktu yang sama mereka harus diberi batasan untuk tidakmenyalahgunakan kewenangan tersebut.
! Pegawai pengawas dilarang mempunyai kepentingan secara langsungatau tidak langsung dengan perusahaan yang diperiksa;
! Pegawai pengawas ketenagakerjaan dilarang membuka rahasiaperusahaan termasuk proses produksi dan mekanisme kerja diperusahaan yang diperiksa;
! Pegawai pengawas ketenagakerjaan harus betul-betul merahasiakansumber informasi yang diperoleh mengenai pelanggaran yang dilakukanoleh perusahaan;
! Pegawai pengawas ketenagakerjaan harus berusaha memeliharakeharmonisan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja danserikat pekerja, dan antara sesama pekerja.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN
Efektivitas pengawasan ketenagakerjaan sangat tergantung pada beberapafaktor antara lain:
! Jumlah dan kualitas tenaga pengawas;
! Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah;
! Efektivitas kerjasama antar pengusaha dan asosiasi pengusaha, pekerja,dan serikat pekerja dengan masyarakat pada umumnya.
Dalam tahun 2005 terdapat 176.822 perusahaan yang harus diperiksadengan jumlah pegawai pengawas 1.605 orang tenaga pengawasketenagakerjaan. Diantara mereka 445 orang memangku jabatan strukturaldan 155 orang bekerja di luar fungsi pengawasan. Hal ini berarti hanya 1005orang tenaga pengawas yang efektif melakukan tugasnya. Data pegawaipengawas per propinsi/kabupaten/kota sebagaimana dapat dilihat dalam tabel11.1
111
Tabel 11.1
JUMLAH PERUSAHAAN DAN PENGAWASANKETENAGAKERJAAN
2,5566,8436,0902,1691,5905,024994
1,2883,9964,332
36,45618,75816,4042,581
26,7363,7643,3201,1252,1373,6762,781411
2,3309,9532,9313,0212,514890
2,043-
141719141973
167
30147634321
175124
1013382936
1710187
121241
1170323718426
163439
12812018536
1562313152133293
1866121913121676
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
AcehSumatera UtaraRiauSumatera BaratJambiSumatera SelatanBangka BelitungBengkuluLampungBantenJakarta RayaJawa BaratJawa TengahYogyakartaJawa TimurBaliKalimantan BaratKalimantan TengahKalimantan SelatanKalimantan TimurSulawesi UtaraGorontaloSulawesi TengahSulawesi SelatanSulawesi TenggaraNusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurMalukuPapuaKantor Pusat
No. ProvinsiJumlah
Perusahaan2002 2005
Jumlah PengawasKetenagakerjaan
Sumber : Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Jumlah 176,713 1,299 827
112
ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Lampiran
! Lampiran 1Struktur Organisasi Departemen Tenaga Kerjadan Transmigrasi
! Lampiran 2Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
! Lampiran 3Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
! Lampiran 4Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangandan Informasi
! Lampiran 5Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihandan Produktivitas
! Lampiran 6Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan danPenempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
! Lampiran 7Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan danPenempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
! Lampiran 8Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
! Lampiran 9Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan
! Lampiran 10Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan PenyiapanPermukiman dan Penempatan Transmigrasi
! Lampiran 11Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PembinaanPengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
ST
RU
KT
UR
OR
GA
NIS
AS
ID
EP
AR
TE
ME
N T
EN
AG
A K
ER
JA D
AN
TR
AN
SM
IGR
AS
I
DIR
EK
TO
RAT
JEN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
NP
ELA
TIH
AN
DA
NP
RO
DU
KT
IVIT
AS
IR. B
ES
AR
SE
TYO
KO
, MM
DIR
EK
TO
RAT
JEN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
NP
EN
EM
PATA
NTE
NA
GA
KE
RJA
DA
LAM
NE
GE
RI
MY
RA
MA
RIA
HA
NA
RTA
NI,
SH
,M
A
DIR
EK
TO
RAT
JEN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
NP
EN
EM
PATA
NTE
NA
GA
KE
RJA
LUA
R N
EG
ER
I
Drs
. I G
US
TIM
AD
E A
RK
A,
M.S
i
DIR
EK
TO
RAT
JEN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
NH
UB
UN
GA
NIN
DU
ST
RIA
LD
AN
JA
MIN
AN
SO
SIA
L K
ET
E-
NA
GA
KE
RJA
AN
dr. M
UZN
ITA
MB
US
AI,
M.S
c
DIR
EK
TO
RAT
JEN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
NP
EN
GA
WA
SA
NK
ET
EN
AG
A-
KE
RJA
AN
MA
RU
DIN
S.M
.S
IMA
NIH
UR
UK
,S
H. M
M.
DIR
EK
TO
RAT
JEN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
NP
EN
YIA
PAN
PE
RM
UK
IMA
ND
AN
PE
NE
MPA
TAN
TR
AN
SM
IGR
AS
I
Dra
. DYA
HPA
RA
MA
WA
R-
TIN
ING
SIH
DIR
EK
TO
RAT
JEN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
NP
EN
GE
MB
AN
GA
NM
AS
YAR
AK
ATD
AN
KA
WA
SA
NT
RA
NS
MIG
RA
SI
Drs
. JO
KO
SID
IKP
RA
MO
NO
, MM
KE
PA
NI-
TE
RA
AN
P4P
KE
PA
NI-
TE
RA
AN
P4P
PU
SAT
KE
SE
LA-
MAT
AN
KE
RJA
DA
NH
IPE
RK
ES
PU
SAT
HU
BU
NG
AN
MA
SYA
-R
AK
AT
PU
SAT
AD
MIN
ISTR
AS
IK
ER
JAS
AM
ALU
AR
NE
GE
RI
SE
KR
ETA
RIA
TJE
ND
ER
AL
Ir. H
AR
RY
HE
RIA
WA
NS
ALE
H, M
.Sc
INS
PE
KTO
RA
TJE
ND
ER
AL
Drs
. AM
RIN
AL
BA
HA
RU
DIN
, SH
, MM
ER
MA
N S
UPA
RN
O
ME
NT
ER
I TE
NA
GA
KE
RJA
DA
N T
RA
NS
MIG
RA
SI
BA
DA
N P
EN
ELI
TIA
N, P
EN
GE
MB
AN
GA
ND
AN
INF
OR
MA
SI
Dr.
TJE
PY
FIR
MA
NTO
RO
ALO
WIE
, M.S
c
STA
FF
AH
LI
Lam
pira
n 1
SE
KR
ETA
RIA
T J
EN
DE
RA
L
Ir. H
AR
RY
HE
RIA
WA
N S
AL
EH
, M.S
c
KE
PALA
BIR
OP
ER
EN
CA
-N
AA
N
Ir.
OO
NK
UR
NIA
PU
TRA
,MA
KE
PALA
BIR
OK
EU
AN
GA
N
PAG
AR
MA
RU
LYS
ITO
RU
S, S
E,
MA
KE
PALA
BIR
OKE
PEG
AWAI
AN&
OR
G’S
AS
I
H.A
. AZ
IZ R
IVA
IM
, SH
, MM
KE
PALA
BIR
OU
MU
M
TOTO
KH
AR
IYA
NTO
,S
H
KE
PALA
BIR
OH
UK
UM
AN
DI
SYA
HR
UL
P,S
H
KA
PU
SA
DM
INIS
TRA
SI
KLN
DR
. EN
DA
NG
SU
LIS
TYA
NIN
G-
SIH
, MS
c
KA
PU
SH
UB
UN
GA
NM
AS
YAR
AK
AT
Drs
. JO
KO
MU
LYA
NTO
,M
M
KA
PU
SD
IKLA
TP
EG
AW
AI
DR
. Ir
.M
UC
HTA
RL
UT
HF
IE, M
MA
KA
PU
S K
ES
E-
LAM
ATA
N K
ER
-JA
& H
IPE
RK
ES
Dr.
ZU
LM
IAR
YAN
RI,
Ph
D,
Sp
OK
KE
PAN
ITE
-R
AA
NP4
P
SE
KR
ETA
RIS
JE
ND
ER
AL
KA
BA
GP
ER
EN
CA
NA
AN
UM
UM
Ir. K
AR
TIK
OH
AR
I RE
SPA
TI.
MS
c
KA
BA
GP
ELA
KS
AN
AA
NA
NG
GA
RA
N
Dra
. E
ST
IW
IDA
RT
I
KA
BA
GK
ELE
MB
AG
AA
N
Drs
. TU
KIM
AN
SH
, MM
KA
BA
GR
UM
AH
TAN
GG
A&
PE
RLE
NG
-K
AP
AN
I
Drs
. S
UG
ITO
KA
BA
GP
EN
ELA
AH
AN
HU
KU
M D
AN
KO
NV
EN
SI
INT
’LA
KH
YAR
HZ
, SH
KA
BID
KE
RJA
SA
MA
MU
LTIL
ATE
RA
LD
ra. H
AYA
NI
RU
MO
ND
AN
G,
MA
KA
BID
PE
ND
APA
TU
MU
M &
PE
MB
ER
ITA
AN
Drs
. AD
IRM
AN
MS
c
KA
BA
GTA
TA U
SA
HA
Drs
. MA
DE
PAS
TIK
A, M
M
KA
BA
GTA
TA U
SA
HA
Drg
. A
NI
TRIM
AR
TATI
,M
M
KE
PAN
ITE
RA
AN
PE
RK
AR
A
KA
BA
GP
EN
YU
SU
NA
NP
RO
GR
AM
I
Drs
. JA
DI
SU
RJA
DI
KA
BA
G P
ER
-B
EN
DA
HA
RA
AN
& T
ATA
US
AH
AK
EU
AN
GA
N
Drs
. WA
HY
UW
IDO
DO
, MM
KA
BA
GM
UTA
SI
KE
PE
GA
WA
IAN
NU
RU
L A
RIF
,BA
KA
BA
GR
UM
AH
TAN
GG
A&
PE
RLE
NG
-K
AP
AN
II
Drs
. SU
PA
R-
MA
N, M
M
KA
BA
GP
ER
AN
CA
NG
AN
PE
RA
TU
RA
NP
ER
UN
DA
NG
-U
ND
AN
GA
NS
UM
ON
DA
NG
,S
H
KA
BID
KE
RJA
SA
MA
BIL
AT
ER
AL
Ir.
GU
NT
UR
WIT
JAK
SO
NO
,M
.Agr
ic
KA
BID
HU
BA
NTA
RLE
MB
AG
AD
rs.
SU
HA
RTO
NO
,M
M
KA
BID
PR
OG
RA
M &
EVA
LUA
SI
Drs
.S
UB
AR
DJO
,M
M
KE
PALA
KE
SE
LAM
ATA
NK
ER
JAIr
. T
UM
BU
RSA
UT
PAR
ULI
AN
SIA
HA
AN
,M
.Kes
KE
PAN
ITE
RA
AN
GU
GA
TAN
KA
BA
GP
EN
YU
SU
NA
NP
RO
GR
AM
II
Ir. J
AN
PATI
UN
G, M
M
KA
BA
G P
EN
G-
UJI
AN
& P
E-
NE
RB
ITA
N S
PM
Drs
. PA
NT
UN
PAN
DIA
NG
AN
MM
KA
BA
GO
RG
AN
ISA
SI
& T
ATA
LAK
SA
NA
SR
I SU
TAR
INI,
SH
MM
KA
BA
G T
ATA
US
AH
AD
EP
AR
TE
ME
ND
ra. N
OR
AE
KA
LIA
NA
HA
NA
FIE
, MM
KA
BA
GB
AN
TU
AN
HU
KU
M
SU
NA
RN
O, S
H
KA
BID
PE
NY
ELE
NG
-G
AR
AA
NN
GA
DIM
AN
,S
H
KA
BID
HIP
ER
KE
S
Dr.
KA
DW
AR
INI
LE
STA
RI,
M.K
3K
AB
AG
EV
ALU
AS
I &
PE
LAP
OR
AN
Ir.
R.
CO
NR
AD
HE
ND
RA
RT
O,
MS
c
KA
BA
GA
KU
NTA
NS
I &P
ELA
PO
RA
N
Ir. M
ULY
AN
TO,
MM
KA
BA
GP
ER
EN
CA
NA
AN
& P
EN
GE
MB
PE
GA
WA
ID
rs.B
AM
BA
NG
SATR
IOL
EL
ON
O, M
A
KE
LO
MP
OK
JAB
ATA
NF
UN
GS
ION
AL
GA
RIS
KO
MA
ND
O
GA
RIS
PE
MB
INA
AN
AD
MIN
IST
RA
TIF
Lam
pira
n 2
INS
PE
KT
OR
AT
JE
ND
ER
AL
Drs
. AM
RIN
AL
BA
HA
RU
DD
IN, S
H, M
M
INS
PE
KT
UR
JE
ND
ER
AL
Sek
reta
ris
ITJE
N
RIY
AN
TI E
ND
AN
G T
RI W
IDYA
ST
UT
I, S
H
Bag
ian
Pen
gaw
asan
Mas
yara
kat d
an T
L H
asil
Pem
erik
saan
Drs
. D
AR
JA Y
OH
AN
A,
MM
Bag
ian
Ana
lisis
Has
ilP
emer
iksa
an
Dra
. RO
SIT
AM
UR
NA
SIH
Bag
ian
Um
um
SU
YO
TO,
SE
MM
Bag
ian
Pro
gram
,E
valu
asi &
Pel
apor
an
Drs
. SLA
ME
TR
ISN
AN
DA
R
INS
PE
KT
UR
IV
Drs
. IN
DR
A S
UR
YA
-N
AT
HA
, MM
, M.H
um
INS
PE
KT
UR
III
Drs
. LE
GO
WO
SA
ST
RO
DIH
AR
DJO
, MM
INS
PE
KT
UR
II
AM
RIL
SA
AN
, SH
INS
PE
KT
UR
I
ED
I SA
PA
RLI
AR
, SH
Kel
ompo
k Ja
bata
nF
ungs
iona
l
Lam
pira
n 3
BA
DA
N P
EN
EL
ITIA
N,
PE
NG
EM
BA
NG
AN
DA
N IN
FO
RM
AS
I
Dr.
TJE
PY
F. A
LO
WIE
, MS
c
KE
PALA
BA
DA
N
Sek
reta
ris
BA
LIT
FO
Ir. D
JUH
AR
SA
M. D
JAJA
DIH
AR
DJA
, MM
Bag
ian
Pen
gem
bang
anS
iste
m d
an S
umbe
r D
aya
Info
rmas
i
Ir. B
EN
YAM
INS
UP
RAY
OG
A, M
M
Bag
ian
Keu
anga
n
Dra
. TH
ER
ES
IA A
SIH
HA
ND
JAR
I WO
RO
AR
YA
NI,
MM
Bag
ian
Ke
pe
ga
wa
ian
& U
mum
Drs
. B
AN
DA
R-
SY
AH
JA
YA
Bag
ian
Pro
gram
,E
valu
asi &
Pel
apor
an
Ir. S
AP
TO
SE
TYO
DH
ON
O, M
M
Kel
ompo
k Ja
bata
n F
ungs
iona
l
KE
PALA
PU
SAT
PE
NE
LIT
IAN
DA
NP
EN
GE
MB
AN
GA
NK
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
KE
PALA
PU
SAT
PE
NE
LIT
IAN
DA
NP
EN
GE
MB
AN
GA
NK
ET
RA
NS
MIG
RA
SIA
N
KE
PA
LA P
US
AT D
ATA
DA
NIN
FOR
MA
SI
KE
TE
NA
GA
KE
RJA
AN
KE
PA
LA P
US
AT D
ATA
DA
NIN
FOR
MA
SI
KE
TR
AN
SM
IGR
AS
IAN
Drs
. SU
WIT
O A
RD
IYA
NT
O, S
H, M
HIr.
SA
RA
SW
AT
I SO
EG
IHA
RT
O, M
AD
rs. T
OG
AR
ISM
AN
NA
PIT
UP
ULU
Ir. J
OS
EP
H S
ET
YO
AD
I, M
PA
BID
AN
G P
ER
EN
CA
NA
AN
TE
NA
GA
KE
RJA
Drs
. MA
NA
GA
RA
TA
MB
UB
OLO
N, M
Si
BID
AN
G D
ATA
INF
OR
MA
SI P
EN
EM
-PA
TAN
DA
N P
ELA
TIH
AN
NA
KE
R
Drs
. PA
RD
AM
EA
N S
IMA
NJU
NTA
K M
Si
BID
AN
G D
ATIN
FO
HU
B IN
DU
ST
RIA
L &
PE
NG
AW
AS
AN
KE
TE
NA
GA
KE
RJA
AN
Drs
. AK
HM
AD
JU
NA
ED
I
BID
AN
GP
EN
GE
LOLA
AN
DAT
A
Ir. R
R. R
ATN
A D
EW
I AN
DR
IAT
I, M
M
BID
AN
G P
ER
AN
CA
NG
AN
DA
NP
EN
YAJI
AN
INF
OR
MA
SI
Drs
. AH
MA
D S
OB
AR
I FA
DIL
BID
AN
GP
RO
GR
AM
DA
N K
ER
JA S
AM
A
SU
MA
RD
OK
O, S
H, M
H
BID
AN
G E
VA
LUA
SI
DA
N P
RO
MO
SI
Drs
. M. C
AH
YO
HA
DI S
, MA
BID
AN
GP
EN
GE
LOLA
AN
DAT
A
Ir. E
TT
I DIA
NA
m M
.S
BID
AN
G P
ER
AN
CA
NG
AN
DA
NP
EN
YAJI
AN
INF
OR
MA
SI
DR
. Ir.
HA
PO
SA
N S
AR
AG
IH, M
.Agr
Lam
pira
n 4
DIR
EK
TO
RA
T J
EN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
N P
EL
AT
IHA
ND
AN
PR
OD
UK
TIV
ITA
S
IR. B
ES
AR
SE
TY
OK
O, M
MD
irekt
ur J
ende
ral
Sek
reta
ris
DIR
JEN
Dra
. TAT
I HE
RD
AR
TI,
MA
Bag
ian
Kep
egaw
aian
dan
Um
um
DJU
MIL
AS
TR
I, B
A
Bag
ian
Huk
um d
anK
erja
Sam
a LN
FAC
HR
UR
OZ
I, S
H,
MH
Bag
ian
Keu
anga
n
LUS
MA
RN
A,
SE
, MM
Bag
ian
Pro
gram
,E
valu
asi &
Pel
apor
anD
rs. E
MP
U G
UR
ITN
O,
MM
Kel
ompo
k Ja
bata
n F
ungs
iona
l
DIR
EK
TOR
AT S
TAN
DA
RIS
AS
IK
OM
PE
TEN
SI D
AN
PR
OG
RA
M P
ELA
TIH
AN
Drs
. MU
LYA
NT
O, M
M
SU
BD
IT S
TAN
DA
RIS
AS
IK
OM
PE
TEN
SI
Ir. S
UH
AD
I, M
Si
SU
BD
IT P
EN
YU
SU
NA
NP
RO
GR
AM
PE
LATI
HA
N
Drs
. ED
Y D
AU
D, M
Si
SU
BD
IT P
EN
GE
MB
SIS
TEM
DA
N M
ETO
DA
PE
LAT
IHA
N
Drs
. SU
KA
RY
ON
O, M
Si
SU
BD
IT P
EM
BIN
AA
NA
SO
SIA
SI P
RO
FE
SI
Ir. E
DY
SU
SA
NT
O, M
Si
DIR
EK
TOR
AT B
INA
INS
TR
UK
TU
R &
TE
NA
GA
KE
PE
LATI
HA
N
Drs
. RO
BE
RT
BE
RS
AL
S, M
M
SU
BD
IT IN
STR
UK
TUR
LE
MB
PE
LATI
HA
N P
EM
ER
INTA
H
Drs
. AR
IS W
AH
YU
DI,
MS
i
SU
BD
IT IN
STR
UK
TUR
LE
MB
PE
LAT
IHA
N S
WA
STA
Drs
. SO
EJA
NT
O W
, MM
SU
BD
IT P
EM
BIN
AA
N T
EN
AG
AK
EP
ELA
TIH
AN
Drs
. AM
IR J
UF
RI,
MP
d
SU
BD
IT R
EG
ISTR
AS
I &P
EM
BE
RD
AYA
AN
Dra
. GIN
A S
UH
AR
GIN
I U, M
M
DIR
EK
TOR
AT B
INA
LE
MB
AG
AD
AN
SA
RA
NA
PE
LAT
IHA
NK
ER
JA
Drs
. SU
SA
ND
I
SU
BD
IT P
EM
BIN
AA
NLE
MB
AG
A
Ir. B
ER
NH
AR
D S
, MS
i
SU
BD
IT P
EM
BIN
AA
NS
AR
AN
A
SA
KIR
, SP
d, M
M
SU
BD
IT K
ER
JAS
AM
AA
NTA
R L
EM
BA
GA
Drs
. DJA
TI G
INT
ING
, MS
i
SU
BD
IT P
EN
DA
NA
AN
PE
LATI
HA
N
I KE
TU
T C
AK
RA
, S.S
os, M
M
DIR
EK
TOR
ATB
INA
PE
MA
GA
NG
AN
Drs
. BA
GU
S M
AR
YA
NT
O, M
A
SU
BD
IT P
EM
AG
AN
GA
ND
ALA
M N
EG
ER
I
Drs
. TA
NG
SI T
AR
IGA
N, M
M
SU
BD
IT P
EM
AG
AN
GA
NLU
AR
NE
GE
RI
Dra
. LU
GIA
EM
ILA
M, M
A
SU
BD
IT P
ER
IJIN
AN
DA
NA
DV
OK
AS
I PE
MA
GA
NG
AN
FIR
DA
US
BA
DR
UN
, SH
, MS
i
SU
BD
IT IN
FOR
MA
SI
PE
MA
GA
NG
AN
Ir. K
OD
RAT
SU
BA
GY
O, M
M
DIR
EK
TOR
ATP
RO
DU
KTI
VIT
AS
Ir. A
FD
ALU
DIN
, MM
SU
BD
IT P
EN
GE
MB
MA
NA
-JE
ME
N &
KE
LEM
BA
GA
AN
Ir. S
AR
OLI
HA
LAW
A,
MA
SU
BD
IT P
EN
GE
MB
AN
GA
NS
IST
EM
& IN
OVA
SI
TAS
WIN
ZE
IN, S
E, M
M
SU
BD
IT P
EN
GE
MB
AN
GA
NK
UA
LITA
S S
DM
PR
IBA
DI,
SE
, MS
i
SU
BD
IT P
EN
GE
MB
AN
GA
NS
OS
& B
UD
AYA
PR
OD
UK
TIF
Dra
. SIT
I SU
ND
AR
I, M
Si
Lam
pira
n 5
DIR
EK
TO
RA
T J
EN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
N D
AN
PE
NE
MPA
TAN
TE
NA
GA
KE
RJA
DA
LA
M N
EG
ER
I
MY
RA
MA
RIA
HA
NA
RTA
NI,
SH
, MA
Dire
ktur
Jen
dera
l
Sek
reta
ris
DIR
JEN
Drs
. TJE
TJE
AL
AN
SH
OR
I, M
BA
Bag
ian
Kep
egaw
aian
dan
Um
um
M. S
YU
KU
R L
ING
GA
, BA
Bag
ian
Huk
um d
anK
erja
Sam
a LN
YO
SE
P S
US
AN
TO
,S
H, M
M
Bag
ian
Keu
anga
n
Drs
. BE
NN
YA
DE
NA
N, M
IM
Bag
ian
Pro
gram
,E
valu
asi &
Pel
apor
anB
UD
I HA
RTA
WA
N,
SE
, MA
, PhD
Kel
ompo
k Ja
bata
n F
ungs
iona
l
DIR
EK
TUR
PE
MB
INA
AN
PA
SA
R K
ER
JA
KA
SU
BD
IT IN
FO
RM
PA
SA
RK
ER
JA &
PE
RE
NC
AN
AN
TK
Ir. M
AR
ULI
AP
UL
H, M
A, P
hD
KA
SU
BD
IT A
NA
LIS
ISJA
BA
TAN
Drs
. R. M
AS
UB
IYA
NT
O, H
S
KA
SU
BD
IT B
UR
SA
KE
RJA
Dra
. TIT
IN S
UP
EN
TI,
MA
KA
SU
BD
IT IN
FO
RM
PA
SA
RK
ER
JA &
PE
RE
NC
AN
AN
TK
Ir. E
DY
SU
SA
NT
O, M
Si
DIR
EK
TUR
PE
NE
MPA
TAN
TE
NA
GA
KE
RJA
SR
I H
AN
DA
YA
NIN
GS
IH,
SH
,MM
KA
SU
BD
ITA
NTA
R K
ER
JA
Drs
. NU
RA
HM
AN
, MS
i
KA
SU
BD
IT P
EN
EM
PATA
N T
KP
EM
UD
A, W
AN
ITA
& L
AN
SIA
NU
RM
IA S
INA
GA
, MA
KA
SU
BD
IT P
EN
EM
PATA
N T
KP
EN
YAN
DA
NG
CA
CAT
HA
RIJ
AN
TO
, SH
KA
SU
BD
IT P
EN
YU
LUH
AN
&B
IMB
ING
AN
JA
BAT
AN
Drs
. SU
TO
MO
, MM
DIR
EK
TUR
PE
NG
GU
NA
AN
TE
NA
GA
KE
RJA
AS
ING
KU
NJU
NG
MA
SE
HAT
, SH
, MM
KA
SU
BD
IT A
NA
LIS
IS &
PE
RIJ
INA
N S
EK
TOR
IND
US
TRI
WIS
NU
PR
AM
ON
O, S
H, M
A
KA
SU
BD
IT A
NA
LIS
IS &
PE
RIJ
INA
N S
EK
TO
R J
AS
A
RA
HM
AW
AT
I YA
UN
IDA
R, S
E
KA
SU
BD
IT P
EN
GE
ND
ALI
AN
&K
ER
JAS
AM
A K
ELE
MB
Drs
. HE
RR
Y S
, MH
DIR
EK
TUR
PR
OM
OS
IP
ER
LUA
SA
N K
ES
EM
PATA
NK
ER
JA
Drs
. MU
LLE
R S
ILA
LAH
I, M
A
KA
SU
BD
IT P
RO
MO
SI
PE
RLU
AS
AN
KE
SE
MP
KE
RJA
SE
KTO
R P
ER
TAN
IAN
Ir. A
. DA
MIR
I RA
CH
MA
N, M
M
DIR
EK
TUR
PE
NG
EM
BA
NG
AN
SIS
TE
M D
AN
PE
RLU
AS
AN
KE
SE
MPA
TAN
KE
RJA
Drs
. IN
DR
O W
AR
SIT
O, M
A
KA
SU
BD
IT T
ER
APA
NT
EK
NO
LOG
I TE
PAT
GU
NA
Dra
. SR
I IN
DA
RT
I
KA
SU
BD
IT S
ISTE
MP
AD
AT
KA
RY
A
Drs
. HE
RR
Y S
UB
IJA
KT
O, M
M
KA
SU
BD
IT K
ER
JA M
AN
DIR
ID
AN
SE
KT
OR
INF
OR
MA
L
Drs
. ZU
LKIF
LI, M
M
KA
SU
BD
IT P
EN
GE
MB
AN
GA
NT
EN
AG
A K
ER
JA S
UK
AR
ELA
ISH
AR
TI H
AS
AN
, SE
, MS
i
KA
SU
BD
IT P
RO
MO
SI
PE
RLU
AS
AN
KE
SE
MP
KE
RJA
SE
KT
OR
IND
US
TR
I
Drs
. S.P
. DO
ULL
AS
GA
, MS
i
KA
SU
BD
IT P
RO
MO
SI
PE
RLU
AS
AN
KE
SE
MP
KE
RJA
SE
KT
OR
JA
SA
Ir. H
AD
I SA
PU
TR
O, M
A
KA
SU
BD
IT P
RO
MO
SI
PO
TE
NS
I SU
MB
ER
DA
YA
DA
ER
AH
M. A
LIM
UD
DIN
, SH
Lam
pira
n 6
MA
RU
LI A
PU
L H
. TA
MB
UN
AN
DIR
EK
TO
RA
T J
EN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
N D
AN
PE
NE
MPA
TAN
TE
NA
GA
KE
RJA
LU
AR
NE
GE
RI
Drs
. I G
US
TI M
AD
E A
RK
A, M
Si
Dire
ktur
Jen
dera
l
Sek
reta
ris
DIR
JEN
Drs
. AB
DU
L M
ALI
K H
AR
AH
AP
Bag
ian
Kep
egaw
aian
dan
Um
um
Ir. S
UK
AM
TO J
AY
ALD
I,M
Sc
Bag
ian
Huk
um d
anK
erja
Sam
a LN
RA
MIA
NY
SIN
AG
A,
SH
Bag
ian
Keu
anga
n
SO
EJO
NO
, SE
Bag
ian
Pro
gram
,E
valu
asi &
Pel
apor
anD
rs. A
. MU
JIH
AN
DAY
AN
I, M
Si
Kel
ompo
k Ja
bata
nF
ungs
iona
l
DIR
EK
TU
R S
OS
IALI
SA
SI
DA
N P
EN
YU
LUH
AN
KA
SU
BD
IT S
OS
IALI
SA
SI
PR
OG
RA
M &
PE
NC
EG
AH
AN
TK
I ILE
GA
L
Ir. M
AR
ULI
AP
UL
H, M
A, P
hD
KA
SU
BD
IT P
EN
YU
LUH
AN
JAB
ATA
N T
KLN
Drs
. V. G
AT
OT
SU
PA
RN
AD
Y
KA
SU
BD
IT IN
FO
RM
AS
IPA
SA
R K
ER
JA L
UA
R N
EG
ER
I
Drs
. FX
. SU
RA
TA
DIR
EK
TUR
PR
OM
OS
ID
AN
PE
NE
MPA
TAN
Drs
. AD
E A
DA
M N
OC
H
KA
SU
BD
IT P
ER
LUA
SA
NPA
SA
R K
ER
JA L
UA
R N
EG
ER
I
Drs
. A. P
RIH
AN
TO
NO
, MA
KA
SU
BD
IT P
EN
YE
DIA
AN
PE
NE
MPA
TAN
& K
ER
JAS
AM
AK
AW
AS
AN
I
Dra
. YE
NI A
GU
S W
, MM
KA
SU
BD
IT P
EN
GE
ND
ALI
AN
SIS
TEM
INFO
RM
AS
I PTK
LN
PA
RY
AT
NO
, SE
DIR
EK
TU
R K
ELE
MB
AG
AA
NP
EN
EM
PATA
N
Drs
. AD
JI D
HA
RM
A
KA
SU
BD
IT S
TAN
DA
RIS
AS
I &A
KR
ED
ITA
SI L
EM
BA
GA
PE
NE
MPA
TAN
Drs
. IR
WA
N K
HA
LID
DIR
EK
TUR
PE
RLI
ND
UN
GA
ND
AN
AD
VO
KA
SI
Drs
. MA
RD
JON
O, M
M
KA
SU
BD
IT P
EN
GE
MB
AN
GA
NP
ER
AN
GK
AT
PE
RLI
ND
UN
GA
N
LAR
MA
YA
AD
JI, B
.H.
DIR
EK
TUR
PE
MB
ER
DAY
AA
N T
KLN
Ir. L
ISN
A P
OE
LOE
NG
AN
,M
S, M
M
KA
SU
BD
IT P
EM
BE
KA
LAN
AK
HIR
PE
MB
ER
AN
GK
ATA
N
Dra
. ELI
SA
BE
TH
TA
TIK
, MA
KA
SU
BD
IT P
EM
BIA
YA
AN
DA
N R
EM
ITA
SI
Drs
. MU
RD
IJA
NT
O
KA
SU
BD
IT E
VALU
AS
IE
KM
AM
PU
AN
TK
I
Drs
. MA
RG
ON
O, M
M
KA
SU
BD
IT R
EH
AB
ILIT
AS
ID
AN
RE
INTE
GR
AS
I
Ir. A
RIN
I RA
HY
UW
ATI,
MM
KA
SU
BD
IT A
DV
OK
AS
IK
AW
AS
AN
I
Drs
. SA
IFU
L ID
HO
M
KA
SU
BD
IT A
DV
OK
AS
IK
AW
AS
AN
II
SW
AR
JI, S
H
KA
SU
BD
ITK
EP
ULA
NG
AN
Drs
. AR
IFIN
PU
RB
A, M
Si
Dra
. FIF
I AR
IAN
TI P
, MP
M
KA
SU
BD
IT P
EN
YE
DIA
AN
PE
NE
MPA
TAN
& K
ER
JAS
AM
AK
AW
AS
AN
II
F.X
. SR
I K, B
BA
KA
SU
BD
IT P
EN
ILA
IAN
KIN
ER
JA L
EM
BA
GA
PE
NE
MPA
TAN
Drs
. SU
PR
IYA
RS
O, M
M
KA
SU
BD
IT P
EM
BE
RD
AYA
AN
DA
N K
ER
JAS
AM
A L
EM
BA
GA
PE
NE
MPA
TAN
Drs
. RIN
TO
SU
DIB
YO
Lam
pira
n 7
DIR
EK
TO
RA
T J
EN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
N H
UB
UN
GA
NIN
DU
ST
RIA
L D
AN
JA
MIN
AN
SO
SIA
L K
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
Dr.
MU
ZN
I TA
MB
US
AI,
MS
cD
irekt
ur J
ende
ral
Sek
reta
ris
DIR
JEN
Bag
ian
Kep
egaw
aian
dan
Um
umB
agia
n H
ukum
dan
Ker
ja S
ama
LNB
agia
nK
euan
gan
Bag
ian
Pro
gram
,E
valu
asi &
Pel
apor
an
Kel
ompo
k Ja
bata
nF
ungs
iona
l
DIR
EK
TU
R P
ER
SYA
RAT
AN
KE
RJA
, KE
SE
JAH
TE
RA
AN
DA
N A
NA
LIS
IS D
ISK
RIM
INA
SI
KA
SU
BD
IT P
ER
ATU
RA
NP
ER
US
AH
AA
N &
PE
R-
JAN
JIA
N K
ER
JA B
ER
SA
MA
KA
SU
BD
ITP
ER
JAN
JIA
N K
ER
JA
KA
SU
BD
IT K
ES
EJA
H-
TE
RA
AN
PE
KE
RJA
DIR
EK
TU
R K
ELE
MB
AG
AA
ND
AN
PE
MA
SY
AR
AK
ATA
NH
UB
UN
GA
N IN
DU
STR
IAL
KA
SU
BD
IT O
RG
AN
ISA
SI
PE
KE
RJA
DA
N P
EN
GU
SA
HA
DIR
EK
TUR
PE
NG
UPA
HA
ND
AN
JA
MS
OS
,K
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
Drs
. SIH
AR
LU
MB
AN
G, M
S
KA
SU
BD
IT P
EN
GU
PAH
AN
DIR
EK
TUR
PE
NY
ELE
SA
IAN
PE
RS
ELI
SIH
AN
HU
BU
NG
AN
IND
US
TRIA
L
Drs
. GA
ND
I SU
GA
ND
I, M
M
KA
SU
BD
IT P
EN
YE
LEN
G-
GA
RA
N P
ER
SE
LIS
IHA
NH
UB
UN
GA
N IN
DU
STR
IAL
KA
SU
BD
IT J
AM
INA
N S
OS
IAL
KE
TE
NA
GA
KE
RJA
AN
HU
BU
NG
AN
KE
RJA
KA
SU
BD
IT J
AM
SO
S D
AN
KE
SE
JAH
TE
RA
AN
LU
AR
HU
BU
NG
AN
KE
RJA
KA
SU
BD
IT A
NA
LIS
IS D
IS-
KR
IMIN
AS
I SYA
RA
T K
ER
JA
KA
SU
BD
IT K
ELE
MB
AG
AN
HU
BU
NG
AN
IND
US
TRIA
L
KA
SU
BD
ITP
EM
AS
YA
RA
KA
TAN
HU
BU
NG
AN
IND
US
TRIA
L
ISK
AN
DA
R, S
HL.
AG
US
S, S
.Sos
, MM
KA
SU
BD
IT P
EN
GE
SA
HA
NP
ER
SE
LIS
IHA
N H
UB
UN
GA
NIN
DU
STR
IAL
KA
SU
BD
IT P
EM
BE
RD
AYA
AN
KE
LEM
BA
GA
AN
DA
NTE
NA
GA
PE
NY
ELE
SIA
NP
ER
SE
LIS
IHA
N H
UB
UN
GA
NIN
DU
STR
IAL
Lam
pira
n 8
AD
RIA
NI,
SE
, MA
Drs
. EN
DIN
G K
.H
AR
RY
S.,
BA
Drs
. SU
TAR
DI,
MS
i
RU
SLA
N IR
IAN
TO
S.,
SE
,MM
DR
A. S
ITI J
UB
AE
DA
H A
R, M
M
KO
ES
PR
AYE
KT
I S.,
SH
. MS
i
IDA
SU
KO
RIN
I S.,
SH
, MA
WA
HY
U IN
DR
AW
AT
I, S
E, M
M
DR
S. S
UTA
NTA
, MS
c, P
hD
SR
I NU
RH
AN
ING
SIH
, SH
SA
HAT
SIN
UR
AT, S
H, M
H
ET
IK S
UG
IYA
RT
I, S
E, M
M
IR. M
US
TAFA
KA
MA
L, M
Si
KA
SU
BD
IT A
NA
LIS
IS &
INF
OR
MA
SI S
OS
IAL
&P
EN
GU
PAH
AN
ISK
AN
DA
R M
AU
LA, S
H, M
M
MIT
AR
PE
LAW
I, S
H, M
M
DR
S. D
AR
MA
NT
O, M
M
WU
RD
AYA
NI,
SH
MA
SR
I HA
SY
AR
, SH
DIR
EK
TO
RA
T J
EN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
N P
EN
GA
WA
SA
NK
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
MA
RU
DIN
S.M
. SIM
AN
IHU
RU
K, S
H, M
MD
irekt
ur J
ende
ral
Sek
reta
ris
DIR
JEN
Bag
ian
Kep
egaw
aian
dan
Um
umB
agia
n H
ukum
dan
Ker
ja S
ama
LNB
agia
nK
euan
gan
Bag
ian
Pro
gram
,E
valu
asi &
Pel
apor
an
Kel
ompo
k Ja
bata
n F
ungs
iona
l
DIR
EK
TUR
PE
NG
AW
AS
AN
NO
RM
AK
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
HU
BU
NG
AN
KE
RJA
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
JA
MIN
AN
SO
SIA
LT
EN
AG
A K
ER
JA
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
KE
RJA
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
PE
NE
MPA
TAN
DA
NP
ELA
TIH
AN
SYA
RIF
UD
DIN
SIN
AG
A, S
H
DIR
EK
TUR
PE
NG
AW
AS
AN
NO
RM
A K
ER
JAP
ER
EM
PU
AN
DA
N A
NA
K
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
KE
RJA
PE
RE
MP
UA
N
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
KE
RJA
AN
AK
KA
SU
BD
IT K
ER
JA S
AM
ALI
NTA
S S
EK
TOR
AL
KA
SU
BD
IT A
DV
OK
AS
I TE
NA
GA
KE
RJA
PE
RE
MP
UA
N &
AN
AK
NU
R A
SIA
H, S
H
DIR
EK
TU
R P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
KE
SE
LAM
ATA
N D
AN
KE
SE
HAT
AN
KE
RJA
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
ME
KA
NIK
, PE
SA
WAT
UA
P&
BE
JAN
A T
EK
AN
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
N N
OR
MA
KO
NS
. B
AN
GU
NA
N,
INS
T L
IST
RIK
&P
EN
AN
GG
ULA
NG
AN
KE
BA
KA
RA
N
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
KE
SE
HAT
AN
KE
RJA
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
LIN
GK
UN
GA
N K
ER
JA
NA
SR
UL
SJA
RIE
F, S
E, M
E
DIR
EK
TUR
PE
MB
ER
DAY
AA
NP
EN
GA
WA
SA
NK
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
KA
SU
BD
IT B
INA
KE
LEM
BA
GA
AN
DA
N T
EN
AG
A P
EN
GA
WA
SK
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
KA
SU
BD
IT B
INA
PE
NE
GA
KA
NH
UK
UM
KA
SU
BD
IT B
INA
AN
ALI
SIS
,S
TAN
DA
RIS
AS
I DA
N S
ER
TIF
IKA
SI
NO
RM
A K
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
KA
SU
BD
IT B
INA
TA
TA L
AK
SA
NA
DA
N IN
FO
RM
AS
I PE
NG
AW
AS
AN
KE
TE
NA
GA
KE
RJA
AN
PU
NG
KY
WID
IAT
MO
KO
, SS
os, M
Si
Lam
pira
n 9
DR
S. H
ER
MA
N P
H.
HA
NIF
AH
, SE
,M
AA
ZH
AR
US
MA
N,
SH
, MH
ED
I PU
RN
AM
A, S
H, M
M
DR
S. A
LBE
RT
MS
., M
si
HE
RM
AN
TO
R.,
SE
BE
RN
AW
AN
SIN
AG
A, S
H, M
Si
BA
KH
TIA
R, S
H
DR
S. S
UM
AR
YO
NO
DR
S. L
AU
RE
ND
SIN
AG
A
DR
A. W
AR
SIN
I, M
si
IR. N
ET
TY
FA
RID
A S
., M
M
DR
S. A
RIE
F S
UP
ON
O, M
M
GA
NJA
R B
UD
IAR
TO
, ST
IR. H
AR
UN
SY
AH
SIA
HA
AN
, MM
IR. A
MR
I, A
K
DE
DI A
DI G
UM
ELA
R, S
E, M
M
SY
AM
SU
L B
AH
RI,
SH
IR. S
RI H
AR
JAN
I
SU
SE
NO
CIP
TO
M.,
SE
, MM
Drs
. H. A
DJA
T D
AR
AD
JAT,
Msi
DIR
EK
TO
RA
T J
EN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
N P
EN
GA
WA
SA
NK
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
MA
RU
DIN
S.M
. SIM
AN
IHU
RU
K, S
H, M
MD
irekt
ur J
ende
ral
Sek
reta
ris
DIR
JEN
Bag
ian
Kep
egaw
aian
dan
Um
umB
agia
n H
ukum
dan
Ker
ja S
ama
LNB
agia
nK
euan
gan
Bag
ian
Pro
gram
,E
valu
asi &
Pel
apor
an
Kel
ompo
k Ja
bata
n F
ungs
iona
l
DIR
EK
TUR
PE
NG
AW
AS
AN
NO
RM
AK
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
HU
BU
NG
AN
KE
RJA
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
JA
MIN
AN
SO
SIA
LT
EN
AG
A K
ER
JA
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
KE
RJA
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
PE
NE
MPA
TAN
DA
NP
ELA
TIH
AN
SYA
RIF
UD
DIN
SIN
AG
A, S
H
DIR
EK
TUR
PE
NG
AW
AS
AN
NO
RM
A K
ER
JAP
ER
EM
PU
AN
DA
N A
NA
K
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
KE
RJA
PE
RE
MP
UA
N
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
KE
RJA
AN
AK
KA
SU
BD
IT K
ER
JA S
AM
ALI
NTA
S S
EK
TOR
AL
KA
SU
BD
IT A
DV
OK
AS
I TE
NA
GA
KE
RJA
PE
RE
MP
UA
N &
AN
AK
NU
R A
SIA
H, S
H
DIR
EK
TU
R P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
KE
SE
LAM
ATA
N D
AN
KE
SE
HAT
AN
KE
RJA
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
ME
KA
NIK
, PE
SA
WA
T U
AP
& B
EJA
NA
TE
KA
N
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
N N
OR
MA
KO
NS
. B
AN
GU
NA
N,
INS
T L
IST
RIK
&P
EN
AN
GG
ULA
NG
AN
KE
BA
KA
RA
N
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
KE
SE
HAT
AN
KE
RJA
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
WA
SA
NN
OR
MA
LIN
GK
UN
GA
N K
ER
JA
NA
SR
UL
SJA
RIE
F, S
E, M
E
DIR
EK
TUR
PE
MB
ER
DAY
AA
NP
EN
GA
WA
SA
NK
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
KA
SU
BD
IT B
INA
KE
LEM
BA
GA
AN
DA
N T
EN
AG
A P
EN
GA
WA
SK
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
KA
SU
BD
IT B
INA
PE
NE
GA
KA
NH
UK
UM
KA
SU
BD
IT B
INA
AN
ALI
SIS
,S
TAN
DA
RIS
AS
I DA
N S
ER
TIF
IKA
SI
NO
RM
A K
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
KA
SU
BD
IT B
INA
TA
TA L
AK
SA
NA
DA
N IN
FO
RM
AS
I PE
NG
AW
AS
AN
KE
TE
NA
GA
KE
RJA
AN
PU
NG
KY
WID
IAT
MO
KO
, SS
os, M
Si
Lam
pira
n 9
DR
S. H
ER
MA
N P
H.
HA
NIF
AH
, SE
,M
AA
ZH
AR
US
MA
N,
SH
, MH
ED
I PU
RN
AM
A, S
H, M
M
DR
S. A
LBE
RT
MS
., M
si
HE
RM
AN
TO
R.,
SE
BE
RN
AW
AN
SIN
AG
A, S
H, M
Si
BA
KH
TIA
R, S
H
DR
S. S
UM
AR
YO
NO
DR
S. L
AU
RE
ND
SIN
AG
A
DR
A. W
AR
SIN
I, M
si
IR. N
ET
TY
FA
RID
A S
., M
M
DR
S. A
RIE
F S
UP
ON
O, M
M
GA
NJA
R B
UD
IAR
TO
, ST
IR. H
AR
UN
SY
AH
SIA
HA
AN
, MM
IR. A
MR
I, A
K
DE
DI A
DI G
UM
ELA
R, S
E, M
M
SY
AM
SU
L B
AH
RI,
SH
IR. S
RI H
AR
JAN
I
SU
SE
NO
CIP
TO
M.,
SE
, MM
Drs
. H. A
DJA
T D
AR
AD
JAT,
Msi
DIR
EK
TO
RA
T J
EN
DE
RA
LP
EM
BIN
AA
NP
EN
GE
MB
AN
GA
NM
AS
YAR
AK
AT
DA
NK
AW
AS
AN
TR
AN
SM
IGR
AS
I
Drs
. JO
KO
SID
IK P
RA
MO
NO
, MM
Dire
ktur
Jen
dera
l
Sek
reta
ris
DIR
JEN
Bag
ian
Kep
egaw
aian
dan
Um
umB
agia
n H
ukum
dan
Ker
ja S
ama
LNB
agia
nK
euan
gan
Bag
ian
Pro
gram
,E
valu
asi &
Pel
apor
an
Kel
ompo
k Ja
bata
nF
ungs
iona
l
DIR
EK
TUR
PE
RE
NC
AN
AA
NTE
KN
IS P
EN
GE
MB
AN
GA
NM
AS
YA
RA
KA
T &
KA
WA
SA
N
DIR
EK
TUR
PE
NIN
GK
ATA
NK
AP
AS
ITA
S S
DM
DA
NM
AS
YA
RA
KA
T
KA
SU
BD
ITB
AN
TU
AN
PA
NG
AN
KA
SU
BD
IT F
AS
ILIT
AS
SO
SIA
L B
UD
AY
A
KA
SU
BD
IT P
EN
GG
ER
AK
SW
AD
AY
A M
AS
YA
RA
KA
T
DIR
EK
TUR
PE
NG
EM
BA
NG
AN
US
AH
A
KA
SU
BD
ITK
EW
IRA
US
AH
AA
N
DIR
EK
TUR
PE
NG
EM
BA
NG
AN
SA
RA
NA
DA
N P
RA
SA
RA
NA
KA
WA
SA
N
KA
SU
BD
IT P
EN
GK
AJI
AN
&S
TAN
DA
RIS
AS
I SA
RA
NA
&P
RA
SA
RA
NA
DIR
EK
TUR
PE
NY
ER
AS
IAN
LIN
GK
UN
GA
N
KA
SU
BD
IT R
EN
CA
NA
PE
-N
GE
LOLA
AN
LIN
GK
UN
GA
N
KA
SU
BD
IT M
ITIG
AS
ILI
NG
KU
NG
AN
KA
SU
BD
IT P
EM
AN
TAU
AN
LIN
GK
UN
GA
N
KA
SU
BD
IT P
EN
GA
KH
IRA
NS
TAT
US
KA
SU
BD
IT P
EN
GE
MB
AN
GA
NS
AR
AN
A
KA
SU
BD
IT P
EN
GE
MB
AN
GA
NP
RA
SA
RA
NA
KA
SU
BD
IT E
VA
LUA
SI
PE
NG
EM
BA
NG
AN
SA
RA
NA
&P
RA
SA
RA
NA
KA
SU
BD
ITP
EN
GE
MB
AN
GA
NK
ELE
MB
AG
AA
N
KA
SU
BD
IT P
RO
DU
KS
I
KA
SU
BD
IT P
EN
GO
LAH
AN
HA
SI D
AN
PE
MA
SA
RA
N
KA
SU
BD
IT P
EM
ETA
AN
PE
NG
EM
B. K
AW
AS
AN
KA
SU
BD
IT P
ER
EN
CA
NA
AN
TEK
NIS
PE
NG
EM
BA
NG
AN
KA
WA
SA
N
KA
SU
BD
IT R
EN
CA
NA
INTE
GR
AS
I PE
NG
EM
B.
RE
FIO
NA
L
KA
SU
BD
IT P
ER
EN
CA
NA
AN
TEK
NIS
PE
NG
EM
BA
NG
AN
MA
SY
AR
AK
AT
KA
SU
BD
IT P
EN
GO
LAH
AN
HA
SI D
AN
PE
MA
SA
RA
N
Lam
pira
n 11
Ir. U
MA
R H
AM
ZA
H, M
MA
Ir. Y
UN
AF
RI,
MM
Ir. E
DIS
ON
SIR
EG
AR
, SE
, MS
iIr.
AG
US
SU
NA
EYA
DI,
M.S
PIr.
SYA
MS
U C
HA
RW
AN
DI
Ir. E
TT
Y J
ULI
A, M
MD
rs. P
UJI
RA
HA
YU
Ir. Y
ULT
IDO
ICH
WA
NIr.
JE
MM
Y S
INA
GA
, MS
Drs
. PU
TU
T E
DY
S.,
MS
iIr.
AN
GG
IT K
US
TIY
AN
I, M
M
Ir. P
RIY
AN
TO W
., M
UR
P
Ir. S
UH
AR
YA
NT
O S
., M
MIr.
SA
RW
AN
ING
SIH
Ir. S
HO
BIR
IN M
UC
HLI
S, M
MD
rs. M
AN
GA
SI S
IMA
NJU
NTA
K
Ir. N
YO
MA
N S
UIS
NA
YA
Ir. E
LLY
SA
RK
IT, M
M
Ir. M
. MU
LAJA
DI M
., M
CR
P
Ir. T
IMB
UL
NU
RT
JAH
JON
O
Ir. R
OO
SA
RI T
YA
SW
AR
DA
NI,
MM
AD
ra. R
ET
NO
YU
NIA
RTI
Ir. B
ITLE
RS
IMA
NJU
NTA
KB
AM
BA
NG
BU
DIA
RT
O, S
H
Ir. P
RA
SE
TY
OA
DI W
.D
rs. B
UD
I SA
NT
OS
OD
R. I
r. S
UH
AR
YO
TO
, MS
Ir. H
AR
DY
B. S
IMB
OLO
N, M
MA
Ir. P
RA
SE
TY
O, M
EM
Ir. E
RN
A N
OV
IAT
I