artikel pilihan kompas 30 agustus 2014
TRANSCRIPT
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
1/113
Tuvurvur Meletus
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
2/113
R U U P E M I L I H A N K E P A L A D A E R A H
Keputusan Diambil Melalui
Voting
JAKARTA, KOMPASPemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen
menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah
pada September mendatang. Perbedaan pendapat tentang beberapa materi krusial
direncanakan diputuskan melalui voting.
Semua akan kami siapkan rancangan pasalnya, jadi tinggal voting. Setelah itu langsung
dibawa ke paripurna, kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8).
Menurut Ketua Kelompok Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Komisi II DPR Malik
Haramain, salah satu materi yang belum disepakati terkait mekanisme pemilihan kepala
daerah. Jabatan gubernur sudah disepakati dipilih langsung oleh rakyat.
Namun, mekanisme pemilihan bupati/wali kota belum disepakati. Pemerintah menginginkan
bupati/wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/kota, sedangkan
mayoritas fraksi di Komisi II ingin tetap dipilih langsung.
Mekanisme pencalonan juga belum disepakati. Pemerintah mengusulkan, pencalonan hanya
untuk kepala daerah karena hanya kepala daerah yang dipilih. Wakil kepala daerah ditunjuk
kepala daerah dan berasal dari birokrat. Sementara fraksi-fraksi di DPR menginginkan kepala
daerah dan wakil kepala daerah dicalonkan dalam satu paket seperti saat ini.
Namun, berbeda dengan Agun, Malik berharap kesepakatan diambil melalui musyawarah
mufakat. Votinghanya dilakukan jika kondisi sudah mendesak. Fraksi PKB optimistis,
kesepakatan dapat diambil dalam rapat yang direncanakan digelar 1-3 September nanti.
Secara terpisah, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada,
AAGN Ari Dwipayana, berpendapat, menyerahkan kembali pemilihan kepala daerah ke
anggota DPRD merupakan kemunduran. Kebijakan itu akan menutup peluang calon
perseorangan (calon di luar yang diajukan partai) untuk maju. Padahal, keberadaan calon
perseorangan merupakan upaya untuk mengontrol kemandatan di dalam partai politik.
Pemilihan langsung juga membuka ruang partisipasi masyarakat secara langsung.
Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, lanjut Ari, bukan obat manjur untuk mengurangi politik
uang dan ongkos politik yang tinggi dalam pilkada. (ANA/NTA)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
3/113
Kesiapan Mental Jadi
PersoalanJAKARTA, KOMPASKomisi Pemilihan Umum telah mewariskan sistem data terbuka
yang menjamin transparansi. Tanggapan masyarakat terhadap sistem ini ternyata melebihi
perkiraan. Kondisi ini memunculkan dugaan, masyarakat sebenarnya sudah siap dengan
penerapan sistem pemilu elektronik atau e-voting.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Jumat (29/8), di Jakarta,
mengatakan, e-votingmasih menjadi kajian lembaganya. Namun, untuk penerapan padapemilu terdekat, dia masih sangsi.
Masih ada ketidaksiapan (untuk menerapkane-voting), yang belum siap itu mental, mental
masyarakat untuk percaya kepada teknologi informasi (TI). Masih ada anggapan, TI bisa
diprogram siapa yang menang, kata Husni.
KPU, lanjut Husni, telah mempelajari penggunaan TI pada pemilu di India. India mampu
menggelar e-voting, tetapi mereka tidak menggelar pemilu dalam sehari. Untuk menghemat
biaya, alatnya dipindahkan ke tiap regionkarena tak semua region diberi peralatan e-voting.
KPU juga pernah studi ke Filipina. Saya pernah ketemu KPU Filipina. Masyarakat Filipina
mirip dengan Indonesia. Kesimpulannya, e-votingmasih sulit dilaksanakan di negara seperti
Indonesia karena teknologinya belum merata, kata Husni.
Saat ini, KPU juga masih dalam posisi menunggu aturan yang pasti untuk memasukkan TI
secara penuh dalam sistem kepemiluan Indonesia. Butuh waktu untuk mempersiapkan baik
peralatan maupun masyarakat karena ketika kita menggunakan e-voting, semua para pihak itu
harus menyepakati bahwa e-votingbisa digunakan dan dipercaya, kata Husni.
Jangan sampai nanti setelah selesai pemungutan suara, lantas ada yang bilang e-votingtidakbisa dipercaya karena dianggap bisa diakali sedemikian rupa untuk pemenangan kelompok
tertentu. Sudah mahal-mahal biayanya, kemudian tak dipercaya, ini akan menjadi sia-sia
saja, kata Husni.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti
mengatakan, e-votingadalah ide bagus. Namun, aplikasinya perlu dikaji secara mendalam,
termasuk kemungkinan menjalankannya. Brasil dan India tidak bisa sekaligus
melaksanakan, mereka perlu menjalankannya secara bertahap, kata Ramlan.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
4/113
Dari sisi teknologi, Ramlan meyakini bisa dibuat Indonesia sendiri. BPPT bisa, kok,
membuat alatnya, yang penting bagaimana menyiapkan agar partai mau menerima. Termasuk
menyiapkan KPU, kata Ramlan.
Hal yang tidak boleh dilupakan, ujar Ramlan, menyiapkan dananya. Biaya akan mahal karena
teknologi berubah tiap saat. Oleh karena itu, kemungkinan yang cocok bukan langsung
menerapkan e-voting, tetapi e-countingatau e-rekapitulasi.
Jika memang ingin menerapkan e-voting, jangan langsung serentak. Beberapa daerah dulu
yang menerapkan e-voting. India butuh tiga periode untuk uji coba, Brasil juga begitu, kata
Ramlan.
Jika memang sudah e-voting, Ramlan berpesan agar Indonesia mempertahankan tradisi
penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara. Itu tradisi bagus. Tugas yang berat
adalah melatih ratusan ribu orang. Jika ada 500.000 TPS, jika tiap TPS ada dua orang, maka
ada satu juta orang yang harus dilatih. Ini perlu disiapkan, katanya.(AMR)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
5/113
Pesimistis Terjadi
PerubahanJAKARTA, KOMPASKinerja Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 diprediksi
tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan DPR saat ini. Meski mayoritas anggotanya
adalah wajah baru, DPR mendatang diperkirakan tetap sulit menjalankan legislasi,
pengawasan, dan anggaran dengan optimal.
Walaupun anggota DPR petahana hanya sekitar 43 persen, mereka tidak sekadar mewarnai,
tetapi juga mengerti permainan anggaran di DPR. Anggota DPR yang mengandalkantransaksi politik saat pemilu akan lebih berkonsentrasi untuk mengupayakan agar biaya
politik yang dikeluarkannya segera kembali, kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli
Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, di Jakarta, Jumat (29/8).
Berdasarkan kajian Formappi, dari 560 anggota DPR 2014-2019, sebanyak 243 orang (43,4
persen) di antaranya adalah petahana dan 317 orang (56,6 persen) merupakan wajah baru.
Latar belakang pekerjaan anggota DPR mendatang terbesar adalah politisi (45,7 persen)
kemudian pengusaha (32,5 persen).
Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menuturkan, MahkamahKonstitusi sebenarnya sudah berupaya menutup celah praktik korupsi yang mungkin
dilakukan anggota DPR, yaitu dengan memangkas kewenangan DPR membahas hingga
satuan III. Pembahasan hingga satuan III membuat anggota DPR mengetahui belanja dan
jenis kegiatan yang akan dilakukan sebuah kementerian/instansi serta memperdagangkan
informasi dan proyek tersebut.
Namun, Donal menilai, masih ada celah lain yang bisa dimainkan oleh anggota DPR
mendatang, yaitu memengaruhi pihak eksekutif agar bisa dikelola oleh perusahaan yang
terafiliasi dengan anggota DPR tertentu. Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang baru
untuk menutup lubang-lubang permainan anggaran, ujar Donal.
Untuk mengatasi permainan anggaran ini, menurut Donal, pemerintahan mendatang perlu
membuang organ sekaligus orang yang menjadi masalah di instansinya. Pemerintah baru
harus membangun sistem agar hanya orang baik yang mengisi jabatan strategis.
Secara terpisah, pengajar Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Panji Anugrah
Permana, mengkhawatirkan adanya migrasi oligarki dari tingkat lokal ke nasional. Pasalnya,
banyak politisi lokal, seperti mantan bupati dan anggota DPRD, yang menjadi anggota DPR.
Kondisi ini masih diperparah masuknya sejumlah kerabat elite atau orang kuat di partai keparlemen.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
6/113
Para elite lokal dan kerabat orang kuat itu dikhawatirkan membuat kebijakan-kebijakan untuk
melindungi kepentingan elite lokal ataupun parpol. Itu harus dikritisi, katanya.
Rekrutmen
Pemerhati pemilu, Harun Husein, mengatakan, ada korelasi antara kinerja DPR dan polarekrutmen parpol serta sistem pemilu. Rendahnya kinerja DPR terjadi karena kesalahan
parpol dalam merekrut caleg.
Partai lebih memilih orang-orang populer, seperti pesohor atau anak-anak pejabat, karena
ingin memperoleh suara terbanyak. Mereka dipilih terutama bukan karena memiliki
kemampuan, melainkan karena populer atau memiliki modal untuk mendulang suara. Kondisi
ini merupakan dampak negatif dari sistem pemilu saat ini yang menggunakan sistem
keterpilihan dengan suara terbanyak. Dampaknya ke DPR, kinerjanya menjadi rendah,
katanya.
Anggota DPD asal Riau, Abdul Gafar Usman, memprediksi, wajah DPD mendatang juga
tidak akan banyak berubah dibandingkan dengan DPD sebelumnya.(NTA/ANA/OSA)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
7/113
Permohonan Diperbaiki
MK Diminta Segera Jadwalkan Sidang UjiMateri UU MD3
JAKARTA, KOMPASSebagian pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu PDI-P dan pegiat perempuan
seperti Khofifah Indarparawansa dan kawan-kawan, telah menyerahkan perbaikan
permohonan sesuai permintaan hakim MK.
Kuasa hukum kedua pemohon itu meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera
menjadwalkan sidang, apakah sidang panel dengan agenda membahas perbaikan permohonan
atau langsung sidang pleno.
Kita berharap sudah bisa langsung menghadirkan ahli atau mendengarkan keterangan
pemerintah dan DPR sehingga prosesnya bisa dipercepat. Kita berharap sebelum 1 Oktober
(pelantikan anggota DPR terpilih) sudah ada putusan. Karena kalau setelah 1 Oktober baru
diputuskan, dan pemilihan pimpinan alat kelengkapan sudah dilakukan, apa yang kita
harapkan tidak terpenuhi, kata kuasa hukum Khofifah Indarparawansa dkk, Veri Junaidi,
Jumat (29/8).
Ia menambahkan, menjadi kewajiban MK untuk memberikan perlindungan hak warga
negara. Sungguh sangat disayangkan apabila hak itu terabaikan hanya karena masalah teknis
waktu.
Diberitakan sebelumnya, Khofifah, Rieke Dyah Pitaloka, Perludem, dan lainnya
mempersoalkan penghapusan pengaturan keterwakilan perempuan dalam pengisian pimpinan
alat kelengkapan DPR. Penghapusan itu merugikan para pemohon.
Hal itu mengakibatkan peluang pemohon untuk menduduki posisi pimpinan alat kelengkapanDPR menjadi sangat kecil. Ruang bagi para pemohon untuk memperjuangkan keterwakilan
perempuan sekaligus kebijakan terkait kepentingan perempuan pun sangat terbatas. Kami
sudah memperbaiki permohonan sesuai dengan permintaan para hakim, kata Veri.
Kemarin, PDI-P juga memasukkan perbaikan permohonan. Kuasa hukum PDI-P, Andi M
Asrun, mengatakan, pihaknya memperkuat dalil uji formil dengan memasukkan saran-saran
yang diberikan hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi dan Arief Hidayat pada sidang
sebelumnya. Pihaknya juga telah memasukkan putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 yang
menyebutkan tentang batas waktu 45 hari untuk melakukan pengujian formal sebuah UU.
Pihaknya juga menambahkan dalil-dalil permohonan dengan mengutip sejumlah pemikiran di
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
8/113
bidang hukum, termasuk bagaimana sebuah UU seharusnya disusun. Kita masukkan teori-
teori, asas-asas hukum. Kita perjelas lagi semuanya agar komprehensif, ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PDI-P melakukan uji formil dan materiil terkait pasal-pasal
yang mengatur tentang pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR. Majelis panel
sebelumnya menyoroti uji formil yang dilakukan karena dinilai belum menguraikan terlalu
dalam tentang pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan selama pembahasan RUU
MD3.
Wakil Ketua MK Arief Hidayat yang memimpin sidang perdana uji materi UU MD3
meminta pemohon untuk sebaiknya cepat memperbaiki permohonannya. Meskipun di dalam
UU Anda diberi waktu 14 hari (untuk memperbaiki permohonan), tapi karena urgensinya,
kalau satu hari, dua hari, atau tiga hari selesai, ya masukkan saja supaya kita bisa agendakan
(sidang selanjutnya). Karena, Anda dalam permohonan, kan, meminta untuk segera, kata
Arief.
Terkait pengaturan tentang mekanisme penetapan pimpinan DPR yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014, menurut mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU MD3
Benny K Harman, hal itu tidak melanggar konstitusi. Penetapan pimpinan DPR melalui
pemilihan demokratis justru lebih menjamin pelaksanaan hak konstitusional tiap-tiap anggota
DPR. Menurut dia, tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang
dilanggar.
Dalam Pasal 84 UU MD3 disebutkan, pimpinan DPR dipilih anggota DPR dalam satu paket
yang bersifat tetap. Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan tiap-tiap fraksi hanyadapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan DPR.
Ketentuan tersebut berbeda dengan pengaturan mekanisme penetapan pimpinan DPR dalam
UU MD3 sebelumnya (UU Nomor 27 Tahun 2009) yang menjadi pedoman parlemen periode
2009-2014. Lima pimpinan DPR periode 2009-2014 ditetapkan berdasarkan perolehan kursi.
Parpol yang memperoleh kursi terbanyak pertama otomatis mendapatkan posisi ketua DPR,
dan parpol dengan perolehan kursi terbanyak ke-2 hingga ke-5 berhak menempatkan
kadernya sebagai wakil ketua DPR.
Anggota Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno, berpendapat, Pasal 84 UU MD3 yangmengatur mekanisme penetapan pimpinan DPR tidak menghargai kepercayaan rakyat yang
diberikan kepada partai politik.(ANA/NTA)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
9/113
DPR Diharapkan Lebih
Dekat dengan MasyarakatJAKARTA, KOMPASDewan Perwakilan Rakyat diharapkan bisa lebih dekat dengan
publik yang diwakilinya. Kedekatan wakil rakyat dengan rakyatnya diyakini bisa membuat
aspirasi masyarakat diterima baik dan dijalankan anggota DPR RI.
Harus ada ruang publik (di Kompleks Parlemen, Senayan), kata Wakil Ketua Komisi VI
DPR RI Aria Bima saat ditemui dalam Rapat Paripurna Peringatan HUT Ke-69 MPR/DPR RI
di Jakarta, Jumat (29/8).
Menurut Aria Bima, mata rantai birokrasi harus dipotong. Yang demonstrasi harus
didengarkan, jangan justru dibiarkan di depan (Kompleks Parlemen, Senayan) sehingga
membuat lalu lintas macet, ujarnya. Menurut dia, justru harus dibuat satu hariopen house.
Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf berpendapat senada terkait upaya untuk
lebih dekat dengan masyarakat. Dia menyarankan supaya ada waktu khusus yang diluangkan
untuk berjumpa dengan masyarakat.
Sebaiknya diatur di Tata Tertib (DPR) terkait hal-hal yang perlu dioptimalkan. Kehadirananggota DPR RI di paripurna, misalnya, tidak perlu setiap kali ada paripurna. Saya usul
cukup wakil fraksi saja, tetapi untuk pengambilan keputusan semua harus hadir, ujar
Muzammil.
Rapat paripurna biasanya digelar tiap Selasa. Muzammil berpendapat, rasa jenuh dalam
menghadiri rapat paripurna membuat citra anggota DPR RI menjadi buruk. Hal itu terutama
karena anggota biasanya mengantuk saat mendengar pidato-pidato panjang. Kalau rapat
komisi, kan, justru anggota DPR sangat aktif bertanya, ujar Muzammil, politisi dari PKS itu.
Pada rapat paripurna Jumat kemarin, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso membacakanpencapaian DPR periode Agustus 2013 sampai Agustus 2014. Pencapaian itu antara lain DPR
dan pemerintah telah membahas 22 RUU, juga RAPBN 2015 yang disebut APBN transisi
karena memberikan ruang bagi DPR 2014-2019 dan pemerintah untuk menyesuaikan arah
baru bersama-sama.
Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, banyak capaian RI pada hari-
hari ini adalah berkat kinerja DPR. Pertumbuhan ekonomi membaik, demokrasi tertata, ya
itu berkat DPR RI. MPR/DPR, misalnya, juga telah mengamandemen UUD, ujarnya.
Demikian pula anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. (RYO)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
10/113
O B I T U A R I
Suhardi Dimakamkan
YOGYAKARTA, KOMPASKetua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Suhardi, yang
meninggal Kamis (28/8) malam, jenazahnya dimakamkan di Makam Keluarga Besar
Universitas Gadjah Mada Sawitsari, Yogyakarta, Jumat (29/8). Sebelum berpolitik, Guru
Besar Fakultas Kehutanan UGM ini dikenal gigih memperjuangkan kedaulatan pangan
sehingga dijuluki Profesor Telo" (ketela).
Almarhum adalah akademisi yang menggunakan ilmunya untuk mengabdi kepada
masyarakat, misalnya dengan memperjuangkan perbaikan lingkungan dan pengembangan
pangan lokal, kata Rektor UGM Pratikno di sela upacara penghormatan jenazah Suhardi di
Balairung UGM, Jumat (29/8).
Di Yogyakarta, Jumat siang, jenazah disemayamkan sejenak di rumah duka di Gang Dahlia
Nomor 90, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman. Sesudah itu, jenazah dibawa ke
Balairung UGM untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari sivitas akademika UGM.
Di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat pagi, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra
Prabowo Subianto mengatakan, Ketika Indonesia membutuhkan sosok jujur dan sederhana,
kita harus melepas Ketua Umum kita Pak Suhardi.
Prabowo berkisah, kejujuran Suhardi terasa dalam kesederhanaan, seperti ketika ia
mengembalikan sisa uang jalan dari partai seusai penugasan.
Berkeliling hingga malam
Dalam perjalanan kampanye pemilu legislatif beberapa bulan lalu, Suhardi berkelilingYogyakarta. Pada hari-hari itu, ia berkeliling hingga lewat tengah malam dan sudah
menerima tamu lagi seusai shalat subuh. Suhardi percaya, rakyat harus didekati dengan ide
tentang alam dan ketahanan pangan, bukan dengan uang. Profesor yang kerap mengajar ke
kampus UGM dengan naik sepeda itu sempat bercerita, yang ia perjuangkan adalah
ketahanan pangan. Politik adalah jalan terakhir yang dianggapnya bisa mewujudkan
impiannya itu.
Di Pantai Krawu, Yogyakarta, ia berfoto dengan pohon-pohon cemara udang yang
ditanamnya puluhan tahun lalu untuk mencegah abrasi pantai. Ia tekun membujuk masyarakat
agar tidak makan roti pabrik dan tidak minum air kemasan. Makan jagung yang kita tanam
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
11/113
dan minum air kendi yang kita ambil dari sumur kita, katanya di tengah malam kepada
warga Gunung Kidul.
Dirawat sejak awal Juli di RSPP Jakarta karena kanker paru, saat dijenguk 19 Agustus,
Suhardi duduk di kursi samping tempat tidur. Saat itu, Suhardi mengaku ingin pulang ke
Yogyakarta karena tak tahan berada lama di rumah sakit. Kita semua harus terus berjuang
untuk Indonesia, katanya.(HRS/EDN)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
12/113
P E R S O A L A N B A N G S A ( 6 - H A B I S )
Tegakkan Kedaulatan
Ekonomi
VISI Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan
berkeadilan.(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014)
Ke manakah arah pembangunan Indonesia sejahtera, apakah dengan menjadikan Indonesia
negara agraris, negara industri, negara maritim, atau negara yang kuat di perdagangan?
Ketidakjelasan arah kebijakan seperti itulah yang menimbulkan ketidaksatuan langkah
antarlembaga pemerintahan dan menghabiskan banyak anggaran. Rakyat yang kemudian
menanggung akibatnya, lambat sejahtera.
Itulah benang merah diskusi kelompok terfokus bidang ekonomi yang menyoroti bidang
pembangunan ekonomi. Dalam bidang ini, persoalan terjadi hampir di setiap sektor akibat
lembaga pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri. Setiap kementerian mempunyai program,
tetapi tidak semuanya mengerucut pada target terfokus. Pemerintah dinilai belummengintegrasikan sektor satu dengan sektor lainnya. Ibarat telur dan ayam, bingung mana
yang harus dikerjakan lebih dulu.
Peserta diskusi menunjuk sektor perekonomian yang dituntut terus bertumbuh, tetapi sektor
pangan dan energi tertinggal. Infrastruktur juga lambat dibangun. Yang sudah ada pun tidak
mengikuti rantai pasokan yang dibutuhkan untuk memperkuat industri.
APBN selalu didesain defisit yang berpijak di atas tak optimalnya penerimaan dan inefisiensi
belanja. Upaya menyelamatkan uang negara yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan
Korupsi bukan cara optimal penyelamatan penerimaan negara. Yang tak kalah penting adalah
meningkatkan potensi penerimaan negara dari sumber-sumber kekayaan alam, seperti minyak
dan gas bumi, barang tambang dan mineral, perkebunan, perikanan, serta kehutanan.
Contoh kebijakan terbaru yang dinilai tak integratif adalah kebijakan pemerintah terkait
pengadaan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC). LCGC adalah
kebijakan industri yang tidak cukup dikomunikasikan dengan sektor-sektor lain. Padahal,
LCGC selalu terikat dengan urusan penyediaan bahan bakar (energi), integrasi moda
transportasi (perhubungan), dan perdagangan karena bahan baku atas sebagian komponen
impor LCGC. Akibatnya, kita kini ribut soal krisis BBM bersubsidi dan bersamaan dengan
itu juga frustrasi dengan kemacetan yang makin parah di kota-kota besar.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
13/113
Kebijakan impor menjadi kebijakan instan untuk keluar dari krisis pasokan komoditas apa
pun. Kebijakan instan ini juga mengabaikan komunikasi struktural, tetapi menguntungkan
pencari rente. Krisis pasokan bisa segera diatasi, tetapi ketidakmampuan pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya alam semakin terlihat.
Yang terjadi selama lebih satu dekade adalah eksploitasi sumber daya alam hingga
menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Cadangan kekayaan alam dikuras
tanpa memikirkan masa depan generasi mendatang. Contoh paling nyata masalah ini adalah
penambangan batubara, timah, atau emas.
Dengan kekayaan alam melimpah, baik di darat maupun laut, kita tidak sepenuhnya mampu
mengelola untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kekayaan alam belum optimal
dikembangkan untuk menjadi inputbagi kegiatan industri domestik sehingga tidak
memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Ironisnya, inputindustri lebih banyak
mengandalkan bahan baku impor.
Diskusi juga membahas transformasi struktural yang selama ini dijalankan dianggap gagal
karena yang terjadi adalah lompatan dari mengandalkan sektor pertanian ke industri ke
jasa. Ketika kita belum matang sebagai negara produsen, kita sudah melompat ke era sektor
jasa. Periode pertanian yang kuat pada awal Orde Baru tiba-tiba melompat
ke boomingindustri yang dikembangkan tidak berbasis pertanian (agroindustri). Akibatnya,
industri segera memasuki siklus periode hidup senja kala. Negeri ini pun segera menjadi
negara pengimpor untuk kebutuhan dasar, seperti pangan dan energi. Pemerintah kehilangan
kontrol dalam pengelolaan pangan dan energi.
Dalam perencanaan suatu kebijakan, komunikasi dan koordinasi memang menjadi problem.
Banyak kebijakan yang tidak jalan karena perencanaan yang sudah disiapkan pemerintah
kadang bisa dibelokkan operator atau pelaku bisnis. Terjadi pelemahan peran negara karena
kepentingan para pemburu rente. Persekongkolan antara swasta dan pemerintah atau politisi
sudah dimulai sejak penyusunan anggaran. Marak terjadi kasus suap. Untuk menyebutkan
contoh, kasus impor sapi dan suap dalam tender proyek infrastruktur atau pembebasan lahan.
Persoalan regulasi dan komunikasi struktural ini berlanjut ke masalah alokasi anggaran yang
menggerakkan program-program pemerintah. Terjadi pengaplingan alokasi anggaran yang
disahkan melalui konstitusi. Pengaplingan itu antara lain, 26 persen dari pendapatan dalam
negeri di APBN dialokasikan dana alokasi umum sebagaimana diatur Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
Tengok pula pengaplingan sebanyak 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan sesuai
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejumlah 5 persen dari
APBN juga diperuntukkan sektor kesehatan sebagaimana diatur UU Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan. Di luar yang sudah dikapling lewat UU, yang sudah menjadi tradisi
adalah alokasi sekitar 17-20 persen dari APBN untuk subsidi energi.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
14/113
Setelah bagi-bagi kapling, hanya sedikit ruang fiskal yang tersisa untuk menstimulus
perekonomian. Kementerian Keuangan seolah tinggal bertindak menjadi kasir, tidak dapat
lagi menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal. Hal ini lagi-lagi terjadi karena
alokasi anggaran APBN tidak dibuat berdasarkan prioritas dan mengabaikan politik fiskal
yang menekankan aspek keadilan dan kesejahteraan.Tantangan ke depan
Salah satu aspek mendasar yang dikhawatirkan peserta forum diskusi adalah aspek
kependudukan. Jumlah penduduk akan semakin bertambah. Kuantitas penduduk, dari segi
jumlah, struktur, dan persebaran, akan berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi,
keamanan, politik, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Jumlah dan struktur penduduk
menentukan kebutuhan akan pangan, energi, transportasi, sandang, serta perumahan. Estimasi
salah mengenai penduduk akan mengakibatkan lahirnya kebijakan dan penanganan yang
salah.
Oleh karena itu, masalah kependudukan tidak bisa diabaikan. Jika persoalan mendasar bangsa
ini tidak segera diatasi, terutama pembangunan ekonomi, visi Indonesia yang tercantum
dalam RPJM tidak akan terwujud. Kemajuan suatu bangsa diukur berdasarkan indikator
kesejahteraan penduduk. Akan tetapi, banyaknya persoalan membuat kinerja pemerintah
tidak maju-maju. Kesejahteraan sulit merata.
Kehidupan masyarakat akan jauh dari sejahtera dan berkeadilan, termasuk akibat bagi
pemerintah sebagai regulator. Pemerintah akan kesulitan mendapatkan kepercayaan pihak
swasta dan internasional untuk mengembangkan perekonomian karena dianggap tidakmemiliki kapabilitas dan daya saing.
Karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang revolusioner untuk memutuskan mana arah
bangsa yang menjadi prioritas. (GIANIE/PUTRI ARUM SARI/ LITBANG KOMPAS)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
15/113
Adrianus Diberi Syarat
Kompolnas Nilai Tuntutan Kapolri BisaLemahkan Pengawasan
JAKARTA, KOMPASKepolisian Negara RI berencana melanjutkan proses hukum
anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala, ke pengadilan dengan dakwaan
menghina penguasa atau badan umum. Namun, kasusnya akan dihentikan jika
syaratnya dipenuhi, yaitu selain Adrianus minta maaf, juga mencabut pernyataannya.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman, di Jakarta, Jumat (29/8), mengatakan, pernyataan
Adrianus dalam wawancara diMetro TVtidak mengindahkan nilai-nilai etika, tidak
mendidik, serta menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat, dan bahkan melanggar
undang-undang. Sebelumnya, Adrianus menyatakan, Reserse kriminal (reskrim) sebagai
ATM pimpinan Polri.
Pernyataan itu dapat merugikan orang lain, dan orang yang merasa dirugikan dapat
menggunakan haknya sesuai jalur hukum, ujar mantan ajudan Presiden RI tahun 2000 itu.
Terkait proses hukum, Sutarman menambahkan, pihaknya sudah menghubungi KetuaKompolnas Djoko Suyanto yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pak Djoko menyatakan, silakan, proses dilanjutkan, ujarnya.
Oleh karena itu, Polri ingin menyelesaikan masalah itu dengan penegakan hukum dan
menguji pernyataannya di pengadilan. Apakah pernyataannya itu sesuatu yang salah atau
benar. Kalau tak merasa bersalah, saya akan proses. Namun, kalau merasa bersalah, tak perlu
dibuktikan di pengadilan, tuturnya.
Menurut mantan Kepala Badan Reskrim Mabes Polri itu, permintaan maaf Adrianus harus
dimuat di seluruh media massa.
Menanggapi Kapolri, Adrianus menyatakan, sejak kasusnya merebak, pihaknya sudah
meminta maaf. Bahkan, Adrianus juga tidak keberatan mencabut pernyataannya untuk
kebaikan bersama jika pernyataannya dianggap menyinggung Polri. Sebenarnya apa yang
saya sampaikan adalah bagian dari komitmen mendukung Polri yang lebih baik dan
profesional, ujarnya.
Harus lebih berani
Namun, Sekretaris Kompolnas Syafriadi Cut Ali mengungkapkan, secara institusional,
tuntutan permintaan maaf Kapolri dapat melemahkan Kompolnas yang berfungsi mengawasi
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
16/113
Polri. Jika komisioner Kompolnas dinilai bersalah jalankan fungsi pengawasan terhadap
Polri, bagaimana pengawasan yang maksimal bisa dilakukan? tanyanya.
Menurut Syafriadi, hingga kini Kompolnas belum menanyakan dan mendapatkan arahan
Ketua Kompolnas terkait kasus Adrianus. Sementara Djoko yang dihubungi menjawab
singkat, Masih rapat.
Selama ini, ujar Syafriadi, lembaganya menangkap aspirasi agar Kompolnas lebih berani
menyampaikan kritik terhadap Polri meskipun hubungan dengan Kompolnas harus tetap
dijaga.
Pemerhati masalah Polri, Aqua Dwipayana, mengingatkan Kapolri agar tidak memperuncing
masalah dengan meminta Adrianus minta maaf dan mencabut pernyataan. Kapolri
hendaknya memandang pernyataan Adrianus sebagai otokritik konstruktif karena Adrianus
anggota Kompolnas, tuturnya.
Saat peluncuran bukuHoegeng: Polisi dan Menteri Teladan, November 2013, Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan hal senada bahwa praktik setoran dari
bawahan ke atasan diduga masih marak di Polri. Kalau ke daerah, saya sering berdialog
dengan petinggi polisi. Saya tanya, kalian mau berubah atau tidak? Mereka bilang mau, tetapi
katanya susah karena harus nyetor kepada yang di atasnya, ujar Abraham dalam diskusi
yang dihadiri antara lain Kapolri dan juga Adrianus (Kompas, 18 November
2013). (FER/NAR)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
17/113
Melapor ke KPK, Risma
DiperiksaWali Kota Surabaya Dituduh Cemarkan
Rahmat
SURABAYA, KOMPASWali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Jumat (29/8),
dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian
Daerah Jawa Timur. Pemeriksaan terkait laporan Rahmat Shah, yang menuduh Rismamencemarkan nama baik Ketua Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia itu.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Awi Setiyono menjelaskan, dalam
laporannya ke polisi, Rahmat menuduh Risma mencemarkan nama baiknya melalui media.
Risma dinilai mencatut nama Rahmat dalam pernyataan tentang kasus pertukaran satwa di
Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Rahmat juga melaporkan Risma karena mengadukan pertukaran 420 satwa KBS dengan
kebun binatang lain itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2014. Dalam
pertukaran satwa itu diduga ada pelanggaran, misalnya ada transaksi jual-beli sehingga adasatwa yang ditukar dengan kendaraan.
Saya ikuti proses hukum saja. Lihat kelanjutan kasus ini seperti apa nantinya, kata Risma.
Dalam pengaduannya ke KPK, sebenarnya Risma tak menuduh siapa pun dalam kasus
pertukaran itu.
Kasus pertukaran satwa KBS itu ditangani Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Ada
sejumlah kejanggalan, seperti alasan pertukaran karena kelebihan populasi, perkawinan,
hingga kondisi KBS yang diklaim tak layak. Banyak koleksi hewan langka KBS yang
dipindahkan begitu saja ke tempat lain tanpa evaluasi.
Pengelolaan KBS diambil alih Pemerintah Kota Surabaya pada Juli 2013. Namun, awal Juni
2013, Pemerintah Kota Surabaya menemukan data 49 satwa KBS dialihkan ke Taman Satwa
Mirah Fantasia, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. KBS mendapat dana Rp 640 juta untuk
biaya angkut jerapah jantan dari Kebun Binatang Berlin, Jerman. Pada 28 Juni 2013,
sebanyak 39 satwa KBS ditukar Toyota Innova bekas dan sepeda motor untuk operasional
KBS. Penukaran itu dilakukan lembaga konservasi Lembah Hijau di Lampung.
Risma menegaskan, satwa tak bisa ditukar dengan kendaraan. Selain Risma, pengamat satwa
Singky Soewadji juga dilaporkan Rahmat dalam perkara itu. Rahmat juga mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
18/113
Tahap awal
Awi mengatakan, pemanggilan terhadap Risma baru tahap awal dari penyidikan. Penyidik
juga akan memanggil Rahmat untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan terhadap Risma dan
Rahmat menjadi bahan untuk berkonsultasi kepada saksi ahli guna menentukan ada atau tidak
unsur pidana.
Penyidik juga akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan pelapor sebelum
memutuskan melanjutkan penyidikan kasus itu atau tidak.(NIK/ETA)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
19/113
Kelompok Agama Harus
Jadi PenjagaJAKARTA, KOMPASPeranan kelompok sipil agama diharapkan mampu menjadi
penjaga dan pengawas integrasi sosial di Indonesia. Oleh karena itu, para pemuka agama
harus terus memberikan pendidikan politik agar menjauhkan masyarakat dari fanatisme
politik dan egoisme sektoral pasca pelaksanaan Pemilu Presiden 2014.
Demikian pesan dari diskusi di Jakarta, Jumat (29/8), yang mengetengahkan peran kelompok
sipil agama untuk memperkuat integritas sosial bangsa setelah Pilpres 2014. Pembicara dalam
diskusi tersebut adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Raja Juli Antoni,
pengamat Politik Indonesia asal Australia Greg Fealy, dan Ketua Persekutuan Gereja-gereja
di Indonesia (PGI) Andreas A Yewangoe.
Raja mengingatkan peran kelompok sipil agama, di antaranya Muhammadiyah, Nahdlatul
Ulama, dan PGI, yang telah memberikan peran yang signifikan untuk mendorong
keberhasilan proses reformasi dan konsolidasi demokrasi.
Peran kelompok agama sangat penting dalam memberikan kemajuan demokrasidi
Indonesia. Inilah yang membuat kita berhasil melalui masa transisi sosial politik
dibandingkan negara-negara Timur Tengah pasca Musim Semi Arab, ujarnya.
Menurut Raja, selama Pilpres 2014 sejumlah kelompok agama terpecah. Bahkan, setiap
kelompok agama mengerucutkan dukungan itu pada klaim kekafiran bagi pendukung yang
berseberangan dengan kubu mereka.
Jangan sampai terusik
Adapun menurut Fealy, kelompok sipil agama wajib bertindak dan bergerak untuk
memberikan pendidikan dan pencerahan bagi rakyat. Karena itu, kelompok agama
diharapkan jangan memihak kelompok tertentu dan menghindari penyebaran propaganda
salah satu kubu.
Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, yang telah berjalan pasca Reformasi 1998, ujar
Fealy, jangan sampai berhenti di tengah jalan akibat kepentingan kelompok tertentu. Karena
itu, kelompok agama penting untuk memberikan ketenteraman di Indonesia. Saya khawatir
perpecahan yang dilakukan oleh kelompok agama itu bisa mengganggu kehidupan sosial
yang telah stabil dan berlangsung selama ini di negeri ini, ujarnya.
Fealy menambahkan, keberpihakan kelompok agama cenderung berbahaya. Sebab, tokoh-
tokoh agama tersebut telah memberikan pernyataan provokatif yang mengganggu pluralisme
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
20/113
agama. Di sisi lain, meski berbeda pendapat, masyarakat Indonesia terbukti tidak terpengaruh
provokasi tersebut. Hal itu terbukti dalam kehidupan sosial yang tetap aman dan damai.
Sementara itu, Andreas mengatakan, Pilpres 2014 memberikan dampak perpecahan dalam
kelompok agama. Baginya, hal itu merupakan praktik demokrasi yang kelewat batas sehingga
menyebabkan friksi di masyarakat. Oleh sebab itu, perpecahan tersebut seharusnya segera
dihentikan oleh para pemimpin politik seusai hasil Pilpres 2014 diumumkan Komisi
Pemilihan Umum dan penetapan Mahkamah Konstitusi.
Kita harus terus menjaga integrasi sosial bangsa yang selama ini dijaga rakyat Indonesia.
Jangan sampai integrasi sosial bangsa dimanfaatkan untuk kepentingan elite-elite politik yang
memanfaatkan fanatisme dukungan rakyat, ujarnya.(A07)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
21/113
Perkuat Kebinekaan
JAKARTA, KOMPASBangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak tokoh intelektual
Muslim yang serius mengembangkan gagasan yang mempertemukan keimanan, demokrasi,
dan kebangsaan. Hal ini akan semakin memperkuat negeri ini sebagai negara berpenduduk
mayoritas Islam yang mampu membangun kehidupan yang menghargai semua kelompok
masyarakat yang berbeda-beda.
Demikian disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta M
Amin Abdullah dalam 9 Tahun Haul Nurcholish Madjid dan peluncuran bukuCak Nur,
Sang Guru Bangsa, di Jakarta, Jumat (29/8). Hadir dalam acara ini, antara lain, mantan Wakil
Presiden Try Sutrisno; istri almarhum Nurcholish Madjid, Omi Komaria Madjid; Direktur
Eksekutif Reform Institute Yudi Latif; dan Wakil Pemimpin UmumKompas St Sularto.
Amin Abdullah mengatakan, Nurcholish Madjid atau Cak Nur telah memberikan sumbangan
gagasan keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan yang sangat berharga bagi bangsa
Indonesia. Gagasan itu mendorong penyatuan keimanan agama dan kemaslahatan berbangsa-
bernegara. Dalam praktik politik, hal itu terbukti dari suksesnya Pemilu Presiden 2014 secara
damai meski kampanye diwarnai permainan isu sentimen suku, agama, ras, dan
antargolongan.
Berkat Cak Nur, sekarang konsep pluralitas, demokrasi, dan inklusivitas tidak terpisahkan
dari teori maslahah(kebaikan bersama). Kesadaran tentang kebinekaan dan kemajemukan
dalam berbagai hal melekat kuat dalam alam bawah sadar masyarakat Indonesia.
Ini menjadi energi spiritual yang kuat dan mampu meredam benih-benih perpecahan yang
sewaktu-waktu muncul ke permukaan, kata Amin Abdullah.
Amin Abdullah menilai, saat ini di Indonesia, keimanan dalam agama menyatu dalam ide
kebangsaan. Di sini, solidaritas keagamaan yang biasanya bercorak sektarian menjadi
solidaritas kebangsaan. Ini hal unik dalam pengalaman keagamaan di Indonesia yang harusterus terpatri dalam semua kelompok masyarakat, katanya.
Adapun Try Sutrisno mengingatkan, bangsa Indonesia diharapkan terus menjaga kesempatan
bersama para pendiri bangsa. Negeri ini harus mampu memelihara keberagaman masyarakat
dalam suku, agama, dan ras dengan memperkuat sikap toleran, saling menghargai, dan cinta
damai. Semangat ini perlu diteruskan dari generasi ke generasi.
Sementara itu, St Sularto menekankan pentingnya bangsa Indonesia untuk terus
menghidupkan pemikiran Cak Nur yang sangat bersemangat kebangsaan. Berkaca dari
gagasan intelektual itu, praktik semua agama di sini hendaknya dibingkai dalam kesadaran
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
22/113
kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, keberagaman keyakinan tetap bisa berjalan dengan
harmonis.
Murid Cak Nur, Elza Peldi Taher, mengatakan, pihaknya terus merawat pemikiran Cak Nur
dengan menerbitkan pemikirannya dalam bentuk buku. Saat ini, petikan gagasan Cak Nur
terus disajikan dalam laman Twitter dan diterbitkan dalam beberapa buku. Menurut rencana,
semua pemikiran itu kembali dikumpulkan dalam satu buku utuh dan lengkap.(IAM)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
23/113
P A R T A I K E B A N G K I T A N B A N G S A
Kantong Suara dari Pemilih
Tradisional
MENINGKATNYA perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilihan
Umum 2014 menjadi titik balik bagi partai ini. Jika sebelumnya PKB dilanda trenpenurunan dukungan politik, pemilu tahun ini menjadi berkah. Salah satu yang
memengaruhi adalah terawatnya pemilih tradisional yang menjadi basis dukungan
politiknya.
Perolehan suara PKB yang mencapai 11,2 juta suara (9,04 persen) di Pemilu 2014 tak
ubahnya prestasi meski belum melampaui perolehan suaranya di Pemilu 1999, yang digelar
setahun setelah pendirian partai. Di tingkat nasional, perolehan tersebut melonjak dua kali
lipat daripada suara yang diraihnya di Pemilu 2009.
Wilayah Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, menjadi lumbung suara terbesar bagi
PKB. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, dua provinsi ini menyumbang 51,6 persen lebih
dari total perolehan suara partai ini di tingkat nasional. Jawa Timur sendiri tercatat menjadi
basis utama PKB, bahkan di Pemilu 1999 partai ini mendapatkan 52,75 persen dari total suara
nasionalnya dari provinsi ini.
Selain dua provinsi tersebut, PKB juga mempertahankan kantong-kantong suara di sejumlah
wilayah dengan perolehan suara di atas persentase suara nasional (9,04 persen). Wilayah
tersebut adalah Kalimantan Selatan (11,04 persen) dan Maluku (12,22 persen).
Meningkatnya suara PKB di Pemilu 2014, terutama dengan mempertahankan lumbung
suaranya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tak lepas dari sosial kultural dua wilayah tersebut
yang menjadi basis Nahdlatul Ulama. Seperti diketahui, NU, yang terhitung organisasi
keagamaan terbesar di negeri ini, juga menjadi basis pemilih penting PKB.
Fenomena perolehan suara PKB itu bertolak belakang dengan hasil sejumlah survei
prapemilu legislatif. Dari hasil survei-survei itu, potensi perolehan suara partai ini
diperkirakan tak jauh beda dengan suaranya di Pemilu 2009. Hasil surveiKompasprapemilu
memprediksi PKB hanya akan mendapat 5,1 persen (Desember 2013) dan 5,4 persen
(Februari 2014).
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
24/113
Lonjakan suara ini tidak lepas dari menyatunya kekuatan warga nahdliyin di tubuh PKB. Di
Pemilu 2014, PKB menjadi satu-satunya parpol yang mengandalkan ceruk suara dari warga
NU, selain tentu bersaing dengan Partai Persatuan Pembangunan yang secara historis juga
punya ikatan dengan NU.
Namun, di Pemilu 2014, PKB relatif steril dari parpol pesaingnya yang juga secara kultural
kuat di kaum nahdliyin, seperti halnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan
Partai Persatuan Nadhatul Ummah Indonesia (PPNUI). Perolehan suara kedua parpol itu pada
Pemilu 2009 memang jauh di bawah PKB. Namun, terhapusnya PKNU dan PPNUI dari
parpol peserta Pemilu 2014 menguntungkan PKB untuk menggaet suara tambahan dari
sesama warga nahdliyin.
Bagaimanapun PKB tidak akan bisa lepas dari akar kulturalnya sebagai afiliasi politik warga
NU. Maka, basis massa terbesar partai ini adalah warga nahdliyin yang mayoritas berada di
wilayah-wilayah pedesaan dan berkarakter tradisional.
Setidaknya hal ini terekam dari hasil survei setelah pemungutan suara (exit poll) oleh
LitbangKompaspada 9 April. Dari responden yang mengatakan memilih PKB, mayoritas
(90,6 persen) adalah warga nahdliyin. Sebagian besar mereka (77 persen) tinggal di pedesaan.
Dari sisi profil pemilihnya, hampir 70 persen responden pemilih PKB berpendidikan
menengah ke bawah. Separuh lebih kelompok responden ini berusia di atas 41 tahun, bahkan
26,5 persen di antaranya di atas 52 tahun.
Dalam pendekatan ilmu politik, pemilih tradisional dimaknai sebagai pemilih yang lebih
mengedepankan hal-hal yang bersifat emosional. Mereka memiliki kedekatan sosial budaya,asal-usul, agama, dan budaya patronase yang memegang kuat panutan pada sosok tokoh.
Mereka juga diidentifikasikan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan cenderung
konservatif dalam berideologi.
Setidaknya hal ini tampak dari latar belakang atau alasan mereka memilih PKB. Hanya 25,4
persen responden yang memilih partai ini karena program-programnya. Sisanya, hampir 60
persen, menyebut hal-hal yang bersifat emosional, seperti mengenal dan suka dengan elite
partainya, bahkan tidak sedikit yang menyatakan memilih PKB karena sudah menjadi
kebiasaan sejak lama memilih partai ini.
Citra partai
Melonjaknya perolehan suara PKB juga tidak lepas dari citra partai. Hasil survei Kompas
juga merekam, 33 persen responden pemilih PKB mengatakan, di Pemilu 2009 mereka tidak
memilih partai ini. Mayoritas dari mereka (16,9 persen) adalah pemilih Partai Demokrat.
Tercorengnya citra Partai Demokrat akibat sejumlah kasus korupsi yang menjerat kadernya
secara tidak langsung menjadi berkah bagi parpol lain untuk mendapatkan limpahan suara
pada Pemilu 2014, termasuk PKB.
Hal yang sama sebenarnya juga pernah dialami PKB di Pemilu 2009. Di pemilu tersebutperolehan suara partai ini hanya 5,1 juta, menurun 50 persen lebih dari Pemilu 2004.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
25/113
Menariknya, hasil surveiKompas saat itu mencatat 24,1 persen pemilih PKB beralih ke Partai
Demokrat di pemilu tahun itu.
Tergerusnya suara PKB tidak lepas dari konflik yang kerap melanda partai ini. Setelah
Pemilu 2004, PKB mengalami dualisme kepengurusan, yakni PKB versi Muhaimin Iskandar
hasil Muktamar Semarang yang didukung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan PKB versi
Choirul Anam hasil Muktamar Surabaya tahun 2005. PKB pimpinan Choirul Anam
kemudian berubah menjadi PKNU. Secara hukum, PKB versi Muhaimin yang dinyatakan
sah. Setelah konflik ini, dinamika PKB relatif normal.
Namun, konflik paling tajam terjadi pada 2008. Muncul lagi dualisme kepengurusan antara
PKB versi Muhaimin Iskandar hasil Muktamar Ancol dan PKB versi Ali Masykur Musa hasil
Muktamar Parung, Bogor, yang didukung Gus Dur. Mahkamah Agung memenangkan PKB
versi Muhaimin dan keluarlah Gus Dur bersama gerbongnya dari PKB.
Akibatnya, suara PKB di Pemilu 2009 merosot tajam. Absennya Gus Dur dalam dinamika
PKB setelah konflik ditengarai menjadi penyebab utama merosotnya suara PKB di Pemilu
2009.
Ini potret betapa faktor figur atau sosok tokoh begitu kuat memengaruhi masa depan politik
PKB. Setidaknya hampir 20 persen responden pemilih PKB mengakui hal tersebut. Dalam
analisisnya, pengasuh Pesantren Tebuireng, Salahuddin Wahid, menyebutkan, selain publik
tahu PKB didirikan Gus Dur, fenomena kenaikan suara PKB di Pemilu 2014 tidak bisa lepas
dari kehadiran sejumlah tokoh, seperti KH Hasyim Muzadi, Mahfud MD, dan Rhoma Irama
yang aktif berkampanye mengajak berbagai basis umat NU memilih PKB (Kompas,14/4/2014).
Jika kita runut ke belakang, Pemilu 2014 adalah kontestasi politik yang relatif tidak dihadapi
oleh PKB dengan tensi politik yang tinggi seperti terjadinya konflik internal menjelang
Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
Keputusan PKB masuk gerbong koalisi parpol pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf
Kalla juga memperkuat eksistensi PKB dalam pemerintahan ke depan. Terlepas dari itu
semua, masa depan PKB akan tetap bertumpu pada massa pemilih tradisionalnya. Sejarah
sudah membuktikan. (YOHAN WAHYU/LITBANG KOMPAS)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
26/113
Demi Tradisi Politik Terbuka
JAKARTA, KOMPASSejumlah pertanyaan introspektif layak diajukan kepada
fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa yang akan menggelar muktamar pada Minggu-Senin(31/8-1/9) di Surabaya, Jawa Timur. Beberapa pertanyaan itu antara lain konsep pematangan
strategi menuju partai besar dan konsep memperkuat tradisi politik yang berorientasi
keumatan.
Pendiri Pusat Riset Polmark, Eep Saefulloh Fatah, mengatakan, selain bersyukur, PKB juga
perlu mematangkan strategi untuk membangun partai menjadi lebih besar. Apakah partai ini
akan berkukuh sebagai partai warga Nahdlatul Ulama (NU) atau partai terbuka berbasis NU,
ujar Eep dalam diskusi terbatas menjelang Muktamar PKB, Selasa lalu, di Jakarta.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
27/113
Budayawan NU asal Banyumas, Jawa Tengah, Ahmad Tohari, berharap PKB mau lebih
fokus mengurus serta mengembangkan warga dan kultur NU. Partai ini diminta terus
membangun pemikiran, perekonomian umat, dan kebangsaan.
PKB harus memperkuat tradisi politik yang inklusif, terbuka, dan berorientasi keumatan. Itu
jiwa NU dan telah tumbuh dalam tradisi budaya di pesantren, katanya.
Muktamar PKB 2014 di Surabaya sudah dipastikan bukan digelar untuk mencari ketua umum
baru. Muktamar ini lebih diarahkan untuk mencari ide-ide baru dalam konsolidasi politik.
Pertarungan ide itu menjadi agenda utama muktamar karena PKB sudah sepakat menunjuk A
Muhaimin Iskandar untuk meneruskan jabatan sebagai Ketua Umum PKB. Keputusan itu
diambil berdasarkan konsolidasi di setiap jenjang kepengurusan PKB di daerah, sebulan
terakhir.
Posisi PKB penting dalam konsolidasi demokrasi ke depan. PKB mencari jalan terbaik
menjadi partai politik ideal melalui muktamar ini, kata Ketua Fraksi PKB Majelis
Permusyawaratan Rakyat M Lukman Edy, Jumat, di Surabaya.
Kemarin, PKB menggelar seminar kebangsaan bertema Tantangan Partai Politik dalam
Konsolidasi Demokrasi di Indonesia di Hotel Empire Palace, Surabaya, arena muktamar.
Tampil sebagai pembicara, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo, KH Agoes
Ali Masyhuri, dan pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Malang, KH Marzuki
Mustamar.
Ali Masyhuri mengatakan, bangsa ini sedang berada dalam krisis keteladanan. Inilah
tantangan yang harus dihadapi dengan cerdas oleh partai politik untuk melahirkan kader yang
kompeten, katanya.
Ibarat pohon besar
Marzuki Mustamar berpendapat, PKB harus mengontrol perilaku kader. Kader PKB
sebaiknya memiliki tiga kekuatan yang seimbang, yaitu keislaman yang kuat, berjiwa
humanis, dan nasionalis. PKB harus menyeleksi kader dengan baik, katanya.
Muhaimin berusaha merespons tantangan itu. Dalam beberapa kesempatan, diamengibaratkan PKB sebagai pohon besar yang akarnya menghunjam kuat ke bumi, cabang
dan rantingnya menjulang, serta buahnya dinikmati setiap musim.
Untuk mencapai visi politik itu, PKB mengangkat jargon politik Rahmatan Lil Alamin
dalam muktamar ini. Artinya, partai ini bertekad memperjuangkan program untuk
kemanusiaan yang melintasi batas-batas suku, agama, ras, dan antargolongan. PKB harus
memberi rahmat bagi publik, bukan bagi pengurusnya. Dengan memperjuangkan rahmat bagi
publik, nanti pengurus mendapat rahmat dari publik, katanya.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
28/113
Visi politik itu selaras dengan mabda syiasi(landasan politik) PKB yang dirumuskan para
pendirinya, termasuk KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ditegaskan, Indonesia adalah
bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan.
Sesuai rumusan tersebut, guna menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang majemuk itu, kita
harus selalu berpijak kepada Pancasila dengan memperkuat hubungan tali persaudaraan
keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan
(ukhuwah insaniyah). Visi ini kian relevan di tengah kondisi Indonesia kini yang rentan
konflik sosial, tumbuhnya embrio radikalisme yang disuburkan pengaruh konflik
internasional, serta praktik politik pragmatis di dalam negeri yang tak segan memainkan isu
suku, agama, ras, dan antargolongan.(DEN/IAM)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
29/113
Poso yang Kini Damai
Oleh: Dahlia Irawati/ Gregorius Magnus Finesso
IKATAN persahabatan sebagai nilai luhur orang Pamona, suku asli Poso, Sulawesi Tengah,
dalam beberapa tahun terakhir seolah tenggelam akibat konflik horizontal yang disusul
rentetan teror. Namun, stigma Poso yang tidak aman itu pudar kala tim Kompas Jelajah
Sepeda Manado-Makassar 2014 menjadi saksi betapa damai terus disemaikan di Poso.
Hari beranjak gelap ketika 50 pesepeda melintasi perbukitan di Pendolo, Kabupaten Poso,
Senin (25/8) petang. Hutan belantara di kiri dan kanan jalan, dengan permukiman yang masih
jarang, menambah suasana kian mencekam.
Susilawati (34), perempuan pegowes yang turut serta dalam Kompas Jelajah Sepeda Manado-
Makassar 2014, sesekali menengok ke kiri dan kanan. Lengang. Tak terlihat rombongan
pesepeda di dekatnya. Bulu kuduknya merinding, seiring detak jantung yang kian deras.
Poso selama ini dikenal karena ada konflik antarwarga dengan aksi penculikan dan
pembunuhan. Gambaran seperti itu melintas di benak saya malam itu. Takutnya ada yang
tiba-tiba menghadang karena saya terpisah dari rombongan, ujarnya.
Saat itu, tim Kompas Jelajah Sepeda Manado-Makassar 2014 dalam perjalanan dari Poso
menuju Pendolo, Kecamatan Pamona Utara, Poso, wilayah terpencil yang berbatasan dengan
Sulawesi Selatan. Ketakutan Susilawati saat pertama kali memasuki wilayah Poso boleh jadi
dirasakan pula oleh sebagian orang saat mendengar nama Poso disebutkan.
Sejak terjadi konflik antarwarga pada 1998-2001, hingga kini Poso belum bisa lepas dari
stigma negatif sebagai wilayah konflik dan rawan. Hal itu ditambah dengan sejumlah aksi
teror dari kelompok yang tidak ingin Poso diliputi kedamaian.
Namun, kecemasan itu pupus kala rombongan bermalam di Poso. Mereka sebelumnya
menempuh perjalanan selama tujuh hari dengan rute sekitar 758 kilometer dari Manado,
ditambah perjalanan 19 jam menyeberangi Teluk Tomini.
Keramahan Pamona
M Donald (55), pesepeda asal Jakarta, mengatakan, dirinya tidak khawatir dengan berita-
berita mengenai situasi keamanan di Poso. Ia meyakini, kedatangan rombongan pesepeda di
Poso yang bermaksud baik tidak akan mendapatkan halangan.
Ternyata benar, Poso aman saja. Tidak seseram seperti yang banyak diceritakan. Kotanyabagus dengan potensi alam yang sangat indah, terutama Danau Poso, kata Donald.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
30/113
Bahkan, dia sempat berkeliling kota pada malam hari, termasuk membeli bawang goreng
Poso yang renyah dan gurih. Menyusuri sudut-sudut kota Poso yang sempat menjadi area
konflik pada beberapa tahun silam tak membuat Donald jeri.
Dwi Librianto, peserta jelajah sepeda yang lain, juga merasakan tenteramnya Poso.
Falsafahsintuwu marosoatau ikatan kekerabatan kuat, kearifan lokal orang Pamona, terlihat
jelas sepanjang perjalanan.
Menuju Pendolo dari Poso, bocah sekolah berjajar di pinggir jalan memberikan salam atau
sekadar melambaikan tangan kepada rombongan pesepeda. Pesepeda pun menyambut sapaan
tulus itu dengan menyalami mereka dari atas sadel.
Keramahan orang Pamona lagi-lagi didapati rombongan di pelosok Poso. Di wilayah
perbukitan sejuk di tepi Danau Poso, mereka bersama warga menarikan dero, tarian adat
yang melambangkan persaudaraan tanpa batas. Mereka berjoget bersama sebelum rombongan
menuju Tomoni, Sulawesi Selatan, Selasa (26/8) pagi. Mereka bersama pegawai pemerintah,
warga, polisi, dan anggota TNI membentuk formasi lingkaran dan bergandeng tangan menari
mengikuti iringan musik tradisional.
Dulu, saat konflik antardesa, saat dero sudah ditarikan, permusuhan berakhir, ujar Frans
Tobondo (49), warga Pendolo.
Saatnya membangun
Suburnya benih perdamaian yang disemai di Poso dirasakan betul oleh Frans yang bekerja
sebagai pedagang hasil bumi. Saat konflik antarwarga pecah pada 1998-2001, dia tidak beranimembawa hasil bumi dari Pendolo ke Poso, terutama saat malam hari. Frans berhenti bekerja.
Ekonominya lumpuh.
Seiring waktu, situasi berangsur pulih. Yang kami butuhkan hanya kenyamanan berusaha.
Kalau teror, bisa terjadi di semua tempat, katanya.
Kerukunan antarumat beragama makin kuat terjalin. Rifka Harami (33), pendeta Gereja
Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Peniel Poso, mengatakan, masa kelam konflik dikubur
dalam-dalam. Warga kembali bersilaturahim.
Bupati Poso Piet Inkiriwang berharap rakyat Indonesia memahami, situasi Poso kini aman.
Papan dusta itu apabila bilang Poso tidak aman(Bohong jika bilang Poso tak
aman),ujarnya.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
31/113
Festival Danau Poso untuk
Memperkokoh PerdamaianPOSO, KOMPASPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso menggelar
Festival Danau Poso XVII pada Jumat (29/8) hingga Senin (1/9). Acara tahunan yang diikuti
semua kabupaten/kota di Sulteng ini menjadi wadah untuk memperkokoh perdamaian dan
persaudaraan dengan mempromosikan potensi wisata dan budaya.
Festival Danau Poso menjadi wadah silaturahim semua elemen masyarakat dari berbagai
latar belakang suku, agama, dan budaya. Di sini, semua menjadi satu untuk membangun
Sulawesi Tengah, khususnya Poso, kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng B Elim Somba saat membuka Festival Danau Poso XVII
di tepi Danau Poso di Tentena, Kecamatan Pamona Puselemba, Poso, Jumat.
Elim mengatakan, potensi wisata Sulteng sangat besar, mulai dari Danau Poso hingga Pulau
Togean di Kabupaten Tojo Una-Una. Festival Danau Poso ini menjadi ajang untuk promosi
sekaligus upaya keras untuk membangun citra wisata menjadi lebih baik. Kita harus
tunjukkan bahwa Poso sudah benar-benar kondusif. Perdamaian benar-benar terwujud,
katanya.
Festival ini pertama kali digelar pada 1989. Pada 1998-2006 tidak ada festival karena imbas
krisis ekonomi serta konflik di Poso. Festival digelar lagi mulai 2007. Tahun ini festival
bertema Pesona Kreasi, Wisata, dan Budaya; Indahnya Negeriku.
Berbagai acara digelar dalam festival ini, antara lain pemilihan Putri Pariwisata Sulteng,
lomba tarik tambang di atas Danau Poso, lomba lari maraton untuk putra dan putri, serta
pameran kerajinan dari sejumlah kabupaten/kota di Sulteng.
Pembukaan festival kemarin dimeriahkan dengan drum band oleh pelajar SMP dan SMA
setempat hingga tarian khas Pamona (suku dominan di Poso) oleh kaum bapak dan ibu.
Poso aman
Bupati Poso Piet Inkiriwang mengatakan, citra Poso tidak seperti yang dikenal umum selama
ini. Semua agenda nasional dan daerah dilaksanakan dengan sukses tanpa gangguan.
Pemilihan legislatif, pemilihan presiden, acara 17 Agustus, kegiatan keagamaan, semua
sukses dilakukan dan tidak ada gesekan. Poso sudah sangat aman dan nyaman. Datanglah ke
Poso, katanya.
Tanpa menyebut jumlah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Poso PuteraBotilangi mengatakan, jumlah wisatawan dari tahun ke tahun meningkat. Pemerintah
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
32/113
membuka peluang partisipasi swasta untuk membangun usaha di sekitar Danau Poso atau
Kota Poso.
Juliati Satigi, pengusaha hotel di Tentena, mengharapkan pemerintah gencar mempromosikan
dan menggelar acara-acara berskala nasional. Selama ini, keterisian hotel masih rendah.
Danau Poso merupakan danau terluas ketiga di Indonesia setelah Danau Toba di Sumatera
Utara dan Danau Towuti di Sulawesi Selatan. Air danau ini masih jernih. Di sekitar danau
terdapat sejumlah obyek wisata, seperti Taman Wisata Alam Bancea dengan anggrek sebagai
ikonnya, Air Terjun Saluopa, serta situs megalit di Lembah Bada, Besoa, dan Napu.(VDL)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
33/113
Pertamina Menjamin
Keselamatan WargaSUBANG, KOMPASPT Pertamina menjamin pembersihan dan perbaikan jalur pipa
pengangkutan solar yang bocor dan meledak di Kampung Batang, Desa Mandalawangi,
Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dilakukan dengan mengutamakan
keamanan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ganti rugi dan pengobatan terhadap
korban luka-luka akibat kejadian ini juga menjadi prioritas utama.
Sebelumnya, saluran pengangkut solar dari Kilang Balongan, Indramayu, ke Terminal Bahan
Bakar Minyak Plumpang, Jakarta, di Subang dibobol orang tak dikenal. Aktivitas ilegal itu
memicu ledakan yang disusul kebakaran hebat pada Kamis (28/8) sejak pukul 05.48. Solar
yang bocor mengalir ke Sungai Batang sejauh 3 kilometer dan memicu kebakaran tiga rumah
warga yang berada di pinggir sungai. Api bisa dipadamkan tiga jam kemudian.
Kebakaran mengakibatkan Syamsudin (50) dan kedua anaknya, Ismail (6), dan Jaka (7), tidak
bisa menyelamatkan diri dan meninggal di rumah mereka. Sebelumnya, Kepolisian Resor
Subang menyebutkan ada empat warga yang tewas (Kompas, 29/8).
Dalam peristiwa tersebut, empat warga lainnya mengalami luka bakar serius dan kini dirawat
di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Assistant Manager External Relation Marketing Operation
III Pertamina Milla Suciyani, Jumat (29/8), mengatakan, empat warga tersebut kini dirawat di
Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta. Langkah itu diambil karena RSPP memiliki
fasilitas perawatan luka bakar yang lebih baik ketimbang rumah sakit di Subang dan
Purwakarta.
Semua biaya kesehatan ditanggung oleh Pertamina. Kerugian material lain yang diderita
masyarakat akibat kejadian ini juga tengah didata, kata Milla.
Saat ini, kata Milla, pihaknya terus menyedot sisa solar yang keluar dari pipa yang bocor.
Pembersihan solar yang meluber pasca ledakan dilakukan dengan saksama untuk menjamin
keamanan warga dan lingkungan di sekitarnya sebelum pengangkutan solar melalui jalur
yang sama dilakukan lagi.
Aktif melapor
Ke depan, Milla berharap warga ikut berperan aktif melaporkan segala aktivitas
mencurigakan di sekitar pipa bahan bakar milik Pertamina tersebut agar kejadian ini tidak
terulang lagi.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
34/113
Kepala Polres Subang Ajun Komisaris Besar Chiko Ardwiatto mengatakan, pelaku pencurian
dan pembobolan pipa pengangkut solar masih dicari. Sejumlah bukti telah dikumpulkan dan
orang-orang yang diduga sebagai pelakunya tengah diburu.
Chiko yakin penyelesaian kasus ini akan mendapatkan titik terang dalam beberapa waktu ke
depan.(CHE)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
35/113
Tiga Infrastruktur untuk
SumateraPADANG, KOMPASPulau Sumatera diharapkan menjadi pilar pembangunan ekonomi
Indonesia ke depan. Oleh karena itu, sepuluh provinsi di Sumatera harus tumbuh dengan baik
yang dibarengi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mewujudkan hal itu,
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut akan menjadi prioritas
pemerintah pusat dan daerah. Selain transmisi listrik, pemerintah juga akan segera
membangun jalan tol dan rel kereta api Trans-Sumatera.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung seusai menggelar
rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Sumatera yang
berlangsung di Padang, Jumat (29/8). Selain gubernur se-Sumatera, turut hadir dalam rapat
itu Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Kehutanan
Zulkifli Hasan, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Menurut Chairul, untuk mencapai hal tersebut, kekayaan alam yang ada di Sumatera harus
diolah, terutama dalam bentuk industrialisasi. Namun, kegiatan itu membutuhkan dukungan,
salah satunya energi listrik, yang besar agar berjalan sesuai harapan.
Tadi (dalam rapat) sudah disampaikan, pemerintah dalam waktu dekat, jika memungkinkan
pada Oktober ini, akan membangun jaringan transmisi 500 kilovolt Trans-Sumatera dengan
mengedepankan pembangunan pembangkit listrik berbasis batubara pada daerah yang
memiliki potensi batubara. Dengan begitu, akan terjadi peningkatan nilai tambah dari industri
yang ada di Sumatera, kata Chairul.
Untuk menjamin keberlangsungan proses itu, lanjut Chairul, pemerintah juga telah memulai
pembangunan koneksi kabel bawah laut dari Sumatera ke Jawa. Tujuannya agar jaringan
listrik Sumatera bisa terkoneksi dan setara dengan Jawa-Bali.
Selain menyepakati pembangunan transmisi listrik 500 kilovolt Trans-Sumatera dan kabel
bawah laut Sumatera-Jawa, rapat koordinasi tersebut juga memastikan proyek jalan tol dan
rel kereta Trans-Sumatera. Pembangunan jalur itu dimaksudkan untuk mendukung
konektivitas industrialisasi dan pembangunan di Sumatera.
Untuk tahap awal, proyek jalan tol Trans-Sumatera, yang akan segera dicanangkan, dimulai
di empat provinsi prioritas, yaitu Lampung (Bakauheni-Bandar Lampung), Riau (Pekanbaru-
Dumai), Sumatera Utara (Medan-Binjai), dan Sumatera Selatan (Palembang-Indralaya).
Provinsi lain yang tidak masuk dalam tahap awal dipastikan tetap akan terkoneksi denganjalan tol Trans-Sumatera.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
36/113
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mendukung sepenuhnya proyek itu. Meski
Sumatera Barat tidak dilintasi proyek pembangunan jalan tol dan rel Trans-Sumatera, tidak
menjadi persoalan.(ZAK)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
37/113
Dampak Kenaikan Harga
BBM DisimulasiKomunikasi Kabinet Dimulai
JAKARTA, KOMPAS Tim transisi presiden terpilih tengah melakukan simulasi
dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka menghitung kemungkinan
angka kemiskinan bertambah. Tim juga membahas jaring pengaman sosial untuk
warga terdampak.
Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla Andi Widjajanto, Jumat (29/8), di Jakarta,
menyatakan, sudah ada beberapa simulasi mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM). Simulasi tersebut berupa rancangan kenaikan harga BBM yang dilakukan secara
bertahap, mulai Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500, hingga Rp 3.000.
Selain itu, diperhitungkan pula waktu pelaksanaan kenaikan harga BBM dan kondisi ekonomi
makro yang terjadi dalam periode satu tahun.
Faktor lain yang juga dimasukkan ke dalam rancangan simulasi kenaikan harga BBM adalah
angka kemiskinan yang akan naik setelah penyesuaian harga BBM dilakukan. Kemudiandibuat rancangan kebijakan yang harus diambil sebelum harga BBM naik, pada saat harga
BBM naik, dan setelah harga BBM naik.
Meski demikian, kata Andi, hal itu semua masih berupa simulasi. Keputusan berada di tangan
presiden-wakil presiden. Namun, ia menggarisbawahi, pilihan menaikkan harga BBM akan
disertai program bantalan sosialnya.
Jika harga BBM dinaikkan, ruang fiskal yang muncul akan sungguh digunakan untuk
program-program yang nyata, seperti revitalisasi pasar tradisional, membangun puskesmas,
dan memberi subsidi pupuk untuk pertanian, kata Andi.
Kenaikan harga BBM, lanjut Andi, diletakkan dalam konteks realokasi subsidi BBM.
Artinya, ada pengalihan subsidi dengan program konkret yang tepat sasaran. Hal ini karena
selama ini 60-70 persen subsidi premium dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas di
perkotaan.
Menanggapi posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini selalu menentang
kenaikan harga BBM, menurut Andi, hal itu terjadi karena alasan pemerintah di balik rencana
kenaikan harga BBM adalah ekonomi makro. Sementara untuk opsi kenaikan BBM yang
dibahas Tim Transisi, alasan kenaikan BBM masih dalam koridor program bagi rakyat. Jadi,
ini sejalan dengan ideologi kerakyatan PDI-P, kata Andi.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
38/113
Secara terpisah, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto berharap publik
memahami bahwa beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini memang sangat
berat.
Ketika PDI-P saat itu menolak kenaikan harga BBM, keseimbangan primer dan
keseimbangan energi (selisih total penerimaan migas ditambah Pajak Penghasilan migas
dikurangi bagi hasil migas dan subsidi) masih positif. Penolakan yang dilakukan PDI-P agar
pemerintah lebih kreatif dalam melakukan efisiensi di sektor hulu, produksi, dan distribusi,
termasuk pelaksanaan subsidi itu sendiri, tuturnya.
Menurut Hasto, realisasi APBN Perubahan saat ini menunjukkan penerimaan pajak turun
sampai Rp 90 triliun. Hal ini masih ditambah tinggalan subsidi dari Pertamina sebesar Rp 46
triliun, pupuk sebesar Rp 12 triliun, dan listrik sebesar Rp 3,5 triliun. Kesemuanya ini
menjadi pilihan pahit yang harus diambil.
Meski Jokowi-JK dihadapkan pada ruang fiskal yang terbatas, lanjut Hasto, komitmen
kerakyatan dan pengalaman luas keduanya akan mampu menghasilkan banyak langkah
terobosan.
Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan menempatkan rakyat sebagai kekuatan
produksi utama akan terus menjadi daya penggerak kebijakan Jokowi-JK. Akan ada
pendekatan yang berbeda sekiranya opsi kenaikan harga BBM itu diambil, kata Hasto.
Sementara itu, komunikasi dengan kementerian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan
segera dilakukan Tim Transisi Jokowi-JK. Fokus pembahasan berkaitan dengan RAPBN2015.
Ada tiga kementerian yang menjadi prioritas komunikasi terkait RAPBN 2015, yaitu
Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian, serta
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ujar Hasto.
Selain tiga kementerian tersebut, kementerian lain yang menjadi prioritas adalah Kementerian
Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan. Ketiga
kementerian tersebut menjadi prioritas karena terkait dengan program Jokowi-JK yang
hendak segera diterapkan setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20Oktober.
Pemimpin cari solusi
Pada dasarnya, komunikasi dengan kementerian dilakukan untuk mengetahui permasalahan
yang ada. Selain itu, juga akan coba dilakukan penyesuaian antara program yang sudah
dirancang Tim Transisi Jokowi-JK dan program yang dirancang kementerian tersebut. Hal ini
merupakan salah satu cara memasukkan program Jokowi-JK, selain melalui proses legislasi
di DPR.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
39/113
Kemarin malam Pak Jokowi menginginkan agar kami fokus ke RAPBN 2015, kata Andi.
Kamis malam, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengadakan pertemuan bersama Tim Transisi
beserta ketua fraksi pengusung Jokowi-JK, yakni PDI-P dan PKB, yaitu Puan Maharani dan
Marwan Jafar.
Di tempat terpisah, anggota Fraksi PDI-P DPR, Rieke Diah Pitaloka, kurang sependapat
dengan pengurangan subsidi BBM. Idiom (pencabutan subsidi BBM) sebagai satu-satunya
cara tidak boleh digunakan lagi oleh pemimpin Indonesia, katanya.
Rieke menambahkan, pemimpin bangsa seharusnya memahami kenaikan harga BBM akan
melahirkan kemiskinan sehingga sebelum mencabut subsidi BBM, pemerintah seharusnya
membandingkan jumlah penghematan yang didapat dari pengurangan subsidi dengan jumlah
rakyat yang akan menjadi korban.
Pada rapat antara Komisi XI DPR dan pemerintah diketahui, jika ada kenaikan harga BBM
sebesar Rp 1.000 per liter, kemiskinan akan naik 0,61 persen. Artinya, menurut Rieke, akan
ada 1,525 juta orang miskin baru. Oleh karena itu, selayaknya pemimpin mencari solusi dari
semua permasalahan. (A12/ARN/NTA/LAS/ODY/RYO)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
40/113
Serius Konversi ke Gas
Pemerintah Belum Selesaikan Cetak BiruPengalihan BBM
JAKARTA, KOMPASUpaya konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas
diharapkan tidak lagi sekadar program lintas kementerian seperti saat ini. Program ini
harus menjadi program nasional yang diketuai presiden atau wakil presiden sehingga
upaya konversi bisa segera terealisasi.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMinerInstitute) Pri Agung Rakhmanto, di Jakarta, Jumat (29/8), menegaskan, menjadikan konversi
BBM ke BBG sebagai program nasional merupakan upaya mempercepat proses konversi
yang selama ini tersendat.
Selama ini, proses konversi seperti jalan di tempat atau bahkan tidak berjalan sama sekali.
Kalaupun ada perkembangan, sangat lambat. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah ke
depan karena Indonesia sudah sangat tertinggal dalam bidang konversi gas jika dibandingkan
negara-negara lain, kata Pri.
Salah satu yang menghambat proses konversi, lanjut Pri, adalah peliknya koordinasi
antarlembaga atau kementerian yang terkait. Sebab, kultur birokrasi selalu mengalami
masalah pada jalur koordinasi dan komunikasi di antara sesama lembaga.
Pri mencontohkan, konversi minyak tanah ke elpiji dapat dilakukan secara cepat saat menjadi
program nasional. Meski mendapat banyak hambatan, koordinasi langsung dari pemimpin
membuat semua tantangan dapat diatasi.
Konversi BBM ke gas, khususnya di sektor transportasi, telah lama digaungkan pemerintah.
Namun, hal ini tidak banyak mengalami perubahan berarti dari tahun ke tahun. Di satu sisi,
pengeluaran negara untuk subsidi BBM terus meningkat. Bahkan, dalam Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, subsidi mencapai Rp 291 triliun.
Nilai ini naik dari tahun 2014 yang mencapai Rp 246 triliun.
Cetak biru belum siap
Padahal, dalam proyeksi ideal, setiap tahunnya 100.000 kendaraan ditargetkan untuk
diversifikasi ke gas. Jumlah tersebut diambil dari jumlah kendaraan yang saat ini mencapai
12,9 juta dengan angka penghematan Rp 2,3 triliun. Jumlah stasiun pengisian bahan bakar
gas (SPBG) juga ditargetkan bertambah hingga 400 buah dalam lima tahun.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
41/113
Namun, semua yang diprogramkan tidak ada yang berjalan. Bahkan, cetak biru konversi gas
belum selesai sampai kini. Padahal, setidaknya hal itu bisa menjadi warisan pemerintahan
saat ini untuk digunakan pemerintahan baru, kata Pri.
Terkait cetak biru konversi gas, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang
Kelembagaan dan Perencanaan Strategis IGN Wiratmaja Puja menuturkan, penyusunan
sedang tahap finalisasi dan diharapkan bisa segera rampung. Cetak biru konversi yang
diproyeksikan hingga tahun 2030 memetakan daerah penghasil gas, permintaan gas, serta
pengaturan infrastruktur dan harga.
Kami menyusun setiap lini secara detail dan rinci. Kami berusaha agar mampu
menyelesaikan sebelum pemerintahan berakhir, kata Wiratmaja.
Wiratmaja mengakui, masalah koordinasi memang menjadi salah satu penghambat efektifnya
program konversi selama ini. Selain itu, perlu ada terobosan dalam pengurusan perizinan dan
lahan. Sebab, selama ini pembangunan SPBG sering terkendala izin baik dari pemerintah
daerah maupun lembaga terkait. Oleh karena itu, koordinasi perlu ditingkatkan, baik
antarlembaga maupun pemerintah daerah.
Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Gandjar
Mustika mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan yang tegas terkait permasalahan
BBM bersubsidi yang belakangan ini menjadi polemik. Situasi yang berlarut akan membuat
pasar keuangan dalam periode ketidakpastian.
Menurut Gandjar, ketidakpastian harga BBM bersubsidi bisa berdampak terhadap ekspektasiinflasi berkepanjangan. Sebab, isu ini tidak disikapi secara jelas sehingga akan membuat
bisnis tidak produktif.
Oleh karena itu, ketidakpastian ini perlu segera disikapi. Sebab, dengan adanya keputusan
kenaikan harga BBM, misalnya, inflasi yang akan berpengaruh pada sektor keuangan lebih
mudah dikalkulasi sehingga besaran tingkat bunga mudah dikendalikan, kata Gandjar di
Jakarta, Jumat.
Menurut Gandjar, kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan memberikan ruang fiskal yang
lebih kepada pemerintah baru. Hal tersebut membuat ruang gerak fiskal pemerintah barusemakin melebar. Hal ini akan berdampak luas terhadap sektor keuangan.
Dengan bertambahnya ruang fiskal, pemerintah mampu membiayai sektor lain yang sedikit
banyak berhubungan dengan industri keuangan. Pembangunan di sektor lain akan membuat
ekspansi kredit lebih luas dan modal menjadi semakin kuat. Hal-hal seperti ini akan
menguatkan sektor keuangan, ujarnya.(HEN/ETA/A10/A04)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
42/113
Disusun, Rancangan PP
untuk NelayanJAKARTA, KOMPASPemerintah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil untuk mendorong kapasitas usaha
nelayan. RPP ini ditargetkan tuntas paling lambat akhir September 2014.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, di Jakarta, Jumat
(29/8), mengemukakan, penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) itu melibatkan
13 lembaga atau kementerian.
Ketentuan tersebut terdiri atas delapan bab, yang mencakup skim kredit,
penumbuhkembangan kelompok dan koperasi perikanan, daerah penangkapan dan
pembudidayaan ikan, pendanaan dan pembiayaan, serta kemitraan usaha.
Penyusunan RPP tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang PerikananjunctoUndang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 64. Sudah lima
tahun terakhir penyusunannya tertunda.
Salah satu poin dalam RPP itu adalah pengembangan kelompok usaha untuk meningkatkankemandirian ekonomi, berupa kelompok usaha bersama dan koperasi perikanan. Ada juga
pemberdayaan perempuan nelayan melalui usaha perikanan dan non-perikanan, diversifikasi
usaha, peningkatan peran perempuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
Menurut Sjarief, pembentukan sejumlah kelompok usaha tersebut akan melindungi nelayan
dalam suatu badan hukum. Kami mendorong nelayan yang selama ini kerap bekerja
individual untuk menjadi kelompok badan usaha, bisa koperasi, CV, atau PT, ujar Sjarief.
Ketentuan itu juga membebaskan nelayan kecil menangkap ikan di seluruh wilayah
pengelolaan perikanan RI. Namun, mereka tetap wajib menaati ketentuan konservasi dan
ketentuan lain.
Saat ini, nelayan di Indonesia sekitar 2,7 juta jiwa, dengan 95,6 persen di antaranya nelayan
tradisional. Sekitar 1,1 juta nelayan bekerja penuh, sedangkan 1,6 juta nelayan bekerja paruh
waktu.
Perlindungan nelayan
Meski demikian, RPP Pemberdayaan Nelayan Kecil belum spesifik mengatur jaminan dan
asuransi perlindungan terhadap kecelakaan dan paceklik nelayan. Setiap tahun, nelayan hanya
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
43/113
efektif sekitar 9 bulan. Selebihnya, nelayan mengalami musim paceklik akibat cuaca buruk,
angin, dan gelombang.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mencatat, nelayan yang hilang atau
kecelakaan di laut terus meningkat. Pada 2013, korban mencapai 225 nelayan, naik
dibandingkan tahun 2012 sebanyak 186 nelayan. Sepanjang awal hingga pertengahan 2014,
ada 69 nelayan yang hilang atau kecelakaan di laut.
Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Kiara, mengemukakan, RPP Pemberdayaan Nelayan Kecil
harus mampu menjamin perlindungan nelayan dari hulu ke hilir, mulai dari pra produksi,
masa produksi, saat pengolahan, hingga masa pemasaran. (LKT)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
44/113
Saham di Balik Jeruji
CURTIS Carroll punya panggilan Wall Street. Panggilan itu diperolehnya dari teman-
temannya di penjara San Quentin State Prison, California, Amerika Serikat. Sang Wall
Street yang kini berusia 35 tahun itu bakal menghabiskan sisa usianya di balik jeruji besi.
Dia dijatuhi hukuman 54 tahun dalam sebuah kasus pembunuhan.
Masa lalu Carroll boleh pahit, tetapi masa kini dan masa depan ditawarkannya kepada sesama
narapidana. Sebagaimana ditulis situsMarketWatch, di tempat respek diperoleh dari aktivitas
fisik, Carroll mengajari rekan-rekannya bagaimana menghindari utang, menyusun anggaran
keluarga, dan memilih saham-saham di pasar modal. Maka, panggilan Wall Street adalah
sebuah kehormatan baginya di penjara.
Membaca artikel itu, ingatan pun melayang ke Bunaken, Sulawesi Utara. Dua tahun lalu, saat
bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), kami bertemu dengan seorang ibu di
sebuah kantor sekuritas. Dia berusia lebih dari 60 tahun. Namun, setiap hari ia aktif sebagai
investor atau trader saham.
Dua fakta itu menyajikan anti tesis, ironi, sekaligus penyemangat dilihat dari basis investor
pasar modalnya. Anti tesis dan ironi karena keduanya bertentangan dengan fakta di
Indonesia yang jumlah investornya masih relatif minim. Penyemangat karena dua fakta itu
memberikan harapan bahwa basis investor saham di pasar modal Indonesia tidak saja akan
tumbuh, tetapi juga berlipat dalam waktu yang tak terlalu lama.
Berdasarkan data KSEI per 18 Agustus 2014, ada 339.858 pemilik identitas tunggal investor
(SID) di negeri ini. Sebanyak 9.763 SID atas nama individu dan institusi asing. SID
diterapkan sejak tahun 2012 dan menjadi landasan pengembangan infrastruktur pasar modal
di Indonesia. Jika ditambah dengan investor reksa dana, diperkirakan ada 1,1 juta individu
investor pasar modal.
Jumlah itu masih kalah dari negara lain. Di India 20 juta, sedangkan Malaysia 5 juta. Sebuahtarget riil ditunjukkan dengan angka, termasuk soal investor di pasar modal. Otoritas Bursa
Efek Indonesia (BEI) merujuk angka 2,3 juta investor atau sekitar 1 persen dari jumlah
penduduk Indonesia tahun 2016.
BEI mengklaim, jumlah investor saham saat ini lebih dari dua kali lipat daripada investor
tahun 2009. Kala itu, jumlah investor nasional baru 160.000. Berarti jumlah pertambahan
investor sepanjang tiga tahun ini lebih tinggi daripada total pertambahan 17 tahun sebelum
tahun 2009.
BEI bersama KSEI dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia mengakui, salah satu kendalafundamental adalah minimnya jumlah tenaga profesional di pasar modal. Padahal, mereka
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
45/113
adalah tulang belakang pengembangan pasar modal. Diperkirakan tenaga profesional
berlisensi secara nasional kurang dari 6.000 orang, sementara yang ada di sekuritas hanya
4.000 orang. Tahun lalu, satu orang rata-rata mengurusi 100 investor.
Kembali ke Carroll yang senang pada dunia investasi sejak satu dasawarsa terakhir. Ia lebih
intens belajar tentang dunia saham sejak dipindah ke San Quentin State Prison pada 2012.
Kebetulan di penjara itu terdapat program pendidikan yang lebih lengkap, termasuk soal
investasi. Pengalamannya berinvestasi membuatnya seperti konsultan dan pialang saham
profesional. Cerita Carroll bisa dicontoh. (BENNY D KOESTANTO)
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
46/113
Butuh Langkah AkrobatOleh: Rusdi Amral
TANTANGAN pertama dan utama bagi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah
keluar dari krisis fiskal dan defisit neraca berjalan. Butuh langkah akrobat untuk keluar dari
krisis yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.
Seperti diutarakan Anwar Nasution, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, di
harian ini, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mewariskan kondisi ekonomi yang
berat kepada penggantinya. Ia berpandangan, krisis fiskal dan neraca berjalan pada neraca
pembayaran luar negeri, serta nilai tukar rupiah yang bergerak bagaikan yoyo, menimbulkan
ketidakpastian.
Warisan itu hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan yang akan datang.
Kondisi sulit ini adalah akibat dari kesalahan dan kurang profesionalnya pembuat kebijakan.
Kesalahan demi kesalahan terus terjadi dalam kebijakan ekonomi, sedangkan di sisi lainnya
korupsi terus meluas di kalangan eksekutif, juga eksekutif dan yudikatif.
Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan Jokowi dan JK adalah langkah akrobat
yang hanya bisa dijalankan dengan keahlian tinggi dan keberanian mengambil risiko. Karena
itu, pemerintahan mendatang harus diisi oleh orang-orang profesional, bukan dari hasil bagi-
bagi kekuasaan agar tidak mengulangi kesalahan pada pemerintahan sebelumnya.
Tantangan di depan mata adalah mengurangi, bahkan menghapus secara bertahap subsidi
energi. Seperti diketahui, subsidi energi telah menyedot sekitar 26 persen anggaran
pemerintah pusat, padahal subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik yang diberikan
pemerintah lebih banyak dinikmati oleh masyarakat berpendapatan tinggi dan menengah.
Lebih menyakitkan lagi, sebagian BBM bersubsidi itu diselundupkan ke negara tetangga.
Subsidi BBM tahun ini, yang ditetapkan 46 juta kiloliter dengan anggaran sekitar Rp 350
triliun ini, ternyata telah digunakan melebihi kuota. BBM bersubsidi, baik premium maupun
solar, diperkirakan habis sebelum akhir tahun sehingga harus dilakukan upaya-upayapembatasan. Kondisi inilah yang mengakibatkan kelangkaan BBM di sejumlah daerah
sekarang ini.
Dengan pengurangan atau penghapusan subsidi BBM, ruang fiskal makin terbuka dan defisit
neraca berjalan dapat ditekan. Subsidi BBM bisa dialihkan untuk subsidi orang miskin.
Dengan cara ini, pemerintah bisa menyelenggarakan berbagai program dengan baik, seperti
jaminan sosial nasional, bantuan beras untuk rakyat miskin, bantuan siswa miskin, dan
program keluarga harapan.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
47/113
Program penghapusan subsidi BBM akan lebih bermakna apabila pemerintah juga
mengencangkan ikat pinggang. Tidak hanya meminta rakyat berhemat, tetapi pemerintah juga
harus memberikan keteladanan.
Efisiensi yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengurangi beban gaji pegawai negeri sipil
(PNS) yang saat ini sangat signifikan membebani anggaran pemerintah. Alternatif lainnya
adalah menekan biaya operasional instansi pemerintah, termasuk perjalanan dinas para
pejabatnya yang sekarang ini terkesan sangat boros.
Tantangan yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK memang tidak ringan, dibutuhkan
langkah-langkah akrobat yang menawan dan menegangkan.
-
8/11/2019 Artikel Pilihan Kompas 30 Agustus 2014
48/113
Aplikasi Android untuk
Keuangan PribadiDalam mengelola keuangan seperti pengeluaran, pemasukan, dan pengelolaan rekening
bank, terkadang kita kerepotan mencatatnya. Catatan sederhana pada sebuah buku
mungkin dapat dijadikan awal dari kerapian pencatatan pengelolaan keuangan pribadi
ini.
Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini su