1

PERANAN ETIKA BIROKRASI DALAM PEMBERIAN

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Oleh :

Arman Razak, S. AP (Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Manado)

Abstract :

This article about Bureaucratic Ethics and Public Service, Ethics bureaucracy remains a major problem in the state bureaucracy - the developing countries is evident from the many scandals involving their bureaucracy. With the background of that view, it is natural that in a country new build also found the problem - the same problem. Even difficult to deny, although there needs to be a deeper study, that in developing countries the proportion of ethical issues is much greater. Ethics are indispensable in the practice of public administration to be relied upon, references, instructions on what to do by the public administration. Besides, it will affect the behavior of the bureaucracy was not only himself, but also the communities served. Society hopes a guarantee that the bureaucrats in running policy and provide public services financed by public funds always bases itself on ethical values in harmony with the position.

Key Word: Bureaucratic Ethics, Public Service and Public Organizations Abstrak :

Artikel ini tentang Etika Birokrasi dan Pelayanan Publik, Etika birokrasi masih menjadi masalah yang besar di dalam birokrasi negara Negara berkembang ini terlihat dari banyaknya skandal yang melibatkan birokrasi mereka. Dengan latar belakang pandangan itu, adalah wajar apabila di negara yang baru membangun ditemukan pula masalah - masalah yang sama. Bahkan sulit untuk dibantah, meskipun perlu ada kajian yang lebih dalam, bahwa di negara berkembang masalah etika ini proporsinya jauh lebih besar. Etika sangat diperlukan dalam praktek administrasi publik untuk dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrasi publik. Disamping itu perilaku birokrasi tadi akan mempengaruhi bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat yang dilayani. Masyarakat berharap adanya jaminan bahwa para birokrat dalam menjalankan kebijakan politik dan memberikan pelayanan publik yang dibiayai oleh dana publik senantiasa mendasarkan diri pada nilai etika yang selaras dengan kedudukannya.

Kata Kunci : Etika Birokrasi, Pelayanan Publik dan Organisasi Publik

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Etika adalah dunianya filsafat, nilai, dan moral.Administrasi adalah dunia keputusan dan

tindakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk, sedangkan

administrasi adalah konkrit dan harus mewujudkan apa yang diinginkan (get the job done).

Pembicaraan tentang etika dalam administrasi adalah bagaimana mengaitkan keduanya,

bagaimana gagasan-gagasan administrasi seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan,

produktivitas dapat menjelaskan etika dalam prakteknya, dan bagaimana gagasan - gagasan

dasar etika --mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk itu dapat menjelaskan

hakikat administrasi.

Setiap masyarakat atau bangsa pasti mempunyai pegangan moral yang menjadi

landasan sikap, perilaku dan perbuatan mereka untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan pegangan moral itu mana yang baik dan mana yang buruk, benar dan salah serta

mana yang dianggap ideal dan tidak. Oleh karena itu dimana pun kita bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara peranan etika tidak mungkin dikesampingkan. Semua

warganegara berkepentingan dengan etika.

Sebagaimana diketahui, birokrasi atau administrasi publik memiliki kewenangan bebas

untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan umum serta menciptakan

kesejahteraan masyarakat Untuk itu, kepada birokrasi diberikan kekuasaan regulatif, yakni

tindakan hukum yang sah untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen yang

disebut kebijakan publik.

Sebagai suatu produk hukum, kebijakan publik berisi perintah (keharusan) atau

larangan. Barangsiapa yang melanggar perintah atau melaksanakan perbuatan tertentu

yang dilarang, maka ia akan dikenakan sanksi tertentu pula. Inilah implikasi yuridis dari suatu

kebijakan publik. Dengan kata lain, pendekatan yuridis terhadap kebijakan publik kurang

memperhatikan aspek dampak dan / atau kemanfaatan dari kebijakan tersebut. Itulah

sebabnya, sering kita saksikan bahwa kebijakan pemerintah sering ditolak oleh masyarakat

(public veto) karena kurang mempertimbangkan dimensi etis dan moral dalam masyarakat.

Oleh karena itu, suatu kebijakan publik hendaknya tidak hanya menonjolkan nilai-nilai benar

salah, tetapi harus lebih dikembangkan kepada sosialisasi nilai-nilai baik buruk. Sebab,

3

suatu tindakan yang benar menurut hukum, belum tentu baik secara moral dan etis.

Dalam wacana kebijakan publik, telah lama didengungkan akan makna pentingnya

orientasi pada pelayanan publik. Titik fokusnya pun terarah pada pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan publik, bukan pada si pembuat kebijakan tersebut. Namun demikian semakin

dikaji dan ditelaah kedalaman makna dari konsepsi pelayanan publik tersebut, maka dalam

dunia nyata semakin jauh makna hakiki dari pelayanan publik tersebut diimplementasikan

secara tepat.

Organisasi publik (pemerintah) sebagai institusi yang membawa misi pelayanan publik,

akhir-akhir ini semakin gencar mengkampanyekan dan saling berlomba untuk memberikan

dan mengimplementasikan makna hakiki dari pelayanan publik tersebut, namun demikian di

dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan yang diinginkan. Secara umum ada dua hal

yang sangat berperan bagi organisasi pemerintah (birokrasi) di dalam mengimplementasikan

konsepsi mengenai pelayanan publik tersebut. Yang pertama adalah faktor komitmen untuk

melaksanakan kebijakan yang sudah ada. Disini birokrasi dituntut untuk mempunyai

komitmen yang jelas melalui visi dan misi organisasi untuk melaksanakan fungsi pelayanan

dengan baik. Yang kedua adalah faktor aparatur pelaksana (birokrat) yang menjalankan

fungsi pelayanan tersebut. Disini setiap individu yang menjalankan fungsi pelayanan harus

mengacu pada komitmen organisasional yang telah dituangkan di dalam visi dan misi

organisasi tersebut. Jika kedua hal tersebut dijadikan sebagai acuan di dalam pelaksanaan

fungsi pelayanan, maka akan membentuk suatu etika yang dijadikan sebagai pedoman di

dalam setiap perilaku birokrat untuk melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati.

Isu tentang etika birokrasi di dalam pelayanan publik di Indonesia selama ini kurang

dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah

disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah

masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia

pelayanan publik. Padahal, dalam literatur tentang pelayanan publik dan administrasi publik,

etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani

sekaligus keberhasilan organisasi di dalam melaksanakan pelayanan publik itu sendiri.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan

yang dihadapi oleh birokrasi, maka telah terjadi pula perkembangan di dalam

penyelenggaraan fungsi pelayanan publik, yang ditandai dengan adanya pergeseran

paradigma dari rule government yang lebih menekankan pada aspek peraturan perundang-

4

undangan yang berlaku menjadi paradigma good governance yang tidak hanya berfokus

pada kehendak atau kemauan pemerintah semata, tetapi melibatkan seluruh komponen

bangsa, baik birokrasinya itu sendiri pihak swasta dan masyarakat (publik) secara

keseluruhan.

Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya

publicinterest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena

pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab atau responsibility. Dalam memberikan

pelayanan ini pemerintah diharapkan secara profesional melaksanakannya, dan harus

mengambil keputusan politik secara tepat mengenai siapa mendapat apa, berapa banyak,

dimana, kapan, dsb. Padahal, kenyataan menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki

tuntunan atau pegangan kode etik atau moral secara memadai. Asumsi bahwa semua

aparat pemerintah adalah pihak yang telah teruji pasti selalu membela kepentingan publik

atau masyarakatnya, tidak selamanya benar. Banyak kasus membuktikan bahwa

kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan bahkan struktur yang lebih tinggi justru

mendikte perilaku seorang birokrat atau aparat pemerintahan

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Aparatur Pemerintah (Birokrat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

masih mengesampingkan nilai moral dan etika . Birokrat masih beranggapan masalah Etika

sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah adalah

bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan etika dari

birokrat.

D. TUJUAN PENULISAN

Yang menjadi tujuan penulisan dari artikel ini untuk mengetahui sejauhmana peran etika

birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5

BAB II

KONSEP DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Etika

Etika merupakan seperangkat nilai sebagai pedoman, acuan, referensi, acuan, penuntun

apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya, tapi juga sekaligus berfungsi

sebagai standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, tindakan atau sepak terjangnya dalam

menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. Oleh karenanya, dalam etika terdapat sesuatu nilai

yang dapat memberikan penilaian bahwa sesuatu tadi dikatakan baik, atau buruk.

2. Prinsip Nilai Etika Administrasi Negara.

Etika menurut Bertens (1977) seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang

menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah

lakunya.Sedangkan Darwin (1999) mengartikan Etika adalah prinsip-prinsip moral yang

disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam

berhubungan dengan individu lain masyarakat.Selanjutnya Darwin (1999) juga mengartikan

Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan

atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan mengacu kedua pendapat

ini, maka etika mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi

administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar

tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan

birokrasi publik dinilai abik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika

birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun, bagi birokrasi publik

dalam menjalan tugas dan kewenangannya antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi

dengan milik kantor, impersonal, merytal system, responsible, accountable, dan

responsiveness.

Akuntabilitas administrasi negara dalam pengertian yang luas melibatkan lembaga-

lembaga publik (Agencies) dan birokrat untuk mengendalikan bermacam-macam harapan

yang berasal dari dalam dan dari luar organisasinya. Strategi untuk mengendalikan harapan-

harapan dari akuntabilitas administrasi publik tadi akan melibatkan dua faktor kritis, yaitu

6

bagaimana kemampuan mendefinisikan dan mengendalikan harapan-harapan yang

diselenggarakan oleh manajemen pemerintahan. Kedua derajat kontrol keseluruhan terhadap

harapan-harapan yang telah didefiniskan para birokrat tadi.

3. Pengertian Pelayanan Publik

Setiap warga Negara berhak mendapatkan pelayanan dan berhak atas pemenuhan

kebutuhan dasar dan peningkatan kehidupan yang layak ini dengan amanat dari UUD

1945.Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu melayani dan

pelayanan.Pengertian melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang

diperlukan seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan

orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995).

Sebagai perwujudan amanah Negara kemudian dilahirkan Undang-Undang No. 25 Tahun

2009 yang mengatur tentang Pelayanan Publik.Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pelayanan

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang - undangan.

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah Excellent Service yang secara

harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik.Disebut sangat

baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh

instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi pelayanan belum memiliki standar

pelayanan, maka pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau akan menjadi prima,

manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan). Jadi pelayanan

prima dalam hal ini sesuai dengan harapan pelanggan.

LAN (2003), memberikan kriteria-kriteria pelayanan tersebut antara lain:(1)

Kesederhanaan,;(2) Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja;(3) Tanggungjawab dari para

petugas pelayanan, yang meliputi pelayanan sesuai dengan urutan waktunya; (4) Kecakapan

7

para petugas pelayanan,; (5) Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak

pelanggan dengan petugas,; (6) Keramahan,; (7) Keterbukaan,; (8) Komunikasi antara

petugas dan pelanggan; (9) Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dan

penyedia pelayanan; (10) Kejelasan dan kepastian, yaitu mengenai tata cara, rincian biaya

layanan dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut; (11)

Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan;(12)

Mengerti apa yang diharapkan pelanggan,;(13) Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud

nyata dari pelayanan; (14) Efisien, yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada

hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapai ; (15) Ekonomis, yaitu agar pengenaan

biaya pelayanan harus ditetapkan secara.

Berdasarkan penjelasan di atas pelayanan dapat diartikan memproses pelayanan kepada

masyarakat / customer, baik berupa barang atau jasa melalui tahapan, prosedur,

persyaratan-persyaratan, waktu dan pembiayaan yang dilakukan secara transparan untuk

mencapai kepuasan penerima layanan.

B. Pembahasan

1. Masalah Etika dalam Birokrasi

Uraian di atas mencoba menunjukkan bahwa masalah etika dalam administrasi adalah

masalah yang menjadi kepedulian dan keprihatinan para pakar di bidang ini. Ia menjadi

masalah di negara yang paling maju sekali pun, yakni di negara seperti Amerika Serikat

yang telah berdiri selama dua seperempat abad, yang konstitusi dan gagasan-gagasan

idealnya menjadi contoh bagi konstitusi dan gagasan-gagasan dasar banyak negara lain,

dan yang administrasinya juga menjadi rujukan administrasi di banyak negara lain.18

Negara-negara lain yang telah lanjut usia nya, seperti Inggris, Prancis, dan Jepang, juga

mengalami masalah yang sama, yaitu persoalan dalam etika birokrasinya. Di negara-

negara itu birokrasi diandalkan untuk menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, yang

bersifat jujur dan adil, dan keseluruhan sistemnya diarahkan untuk menjamin adanya hal

itu.

Namun, ternyata mereka tetap saja menghadapi masalah dalam birokrasinya, yang

terlihat dari banyaknya skandal yang melibatkan birokrasi mereka. Dengan latar belakang

pandangan itu, adalah wajar apabila di negara yang baru membangun ditemukan pula

8

masalahmasalah yang sama. Bahkan sulit untuk dibantah, meskipun perlu ada kajian

yang lebih dalam, bahwa di negara berkembang masalah etika ini proporsinya jauh lebih

besar.

Pandangan itu didukung oleh observasi yang umum dalam kondisi administrasi di

negara-negara berkembang seperti antara lain sebagai berikut.Pertama, belum tercipta

tradisi administrasi yang baik, yang menjaga timbulnya masalah etika seminimal

mungkin.Negara berkembang sedang mengembangkan administrasinya, yang sesuai

dengan kebudayaannya, tetapi mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku umum.Negara-

negara itu tidak mempunyai banyak rujukan, karena tidak dapat melanjutkan administrasi

yang berasal dari masa kolonial, yang tujuan keberadaannya berbeda dengan

administrasi dalam negara yang merdeka.Kedua, adanya keterbatasan dalam sumber

daya, yang menyebabkan pengembangan administrasi yang baik tidak bisa cepat

berjalan. Keterbatasan itu adalah baik dalam hal sumber dana maupun sumber daya

manusia (SDM). SDM administrasi sangat terbatas kualitas, kompetensi, dan

profesionalismenya, dan keadaan itu diperberat oleh imbalan yang rendah karena

keterbatasan dana pemerintah.Ketiga, administrasi hidup dalam suatu sistem politik, dan

di banyak negara berkembang sistem politik itu sendiri masih berkembang.Peran politik

yang besar itu, acapkali tidak diimbangi dengan kebertanggungjawaban (accountability)

kepada rakyat seperti layaknya dalam sebuah sistem demokrasi.

Dengan demikian, masalah etika dalam administrasi negara yang sedang membangun

jauh lebih rumit dibandingkan dengan masalah etika di negara yang sudah maju, yang

dari uraian di atas juga kita ketahui sudah cukup rumit. Dengan kata lain, variabelnya

lebih luas dan ketidakpastiannya lebih besar. Oleh karena itu, akan sangat keliru apabila

orang berpendapat bahwa memperbaiki birokrasi di negara berkembang adalah pekerjaan

mudah.

Upaya memperbaiki birokrasi termasuk didalamnya upaya menanamkan etika sebagai

nilai utama dalam administrasi, yang tercermin baik dalam etika perorangan maupun etika

organisasi adalah pekerjaan yang memerlukan kesabaran, dan hasilnya pun tidak dapat

diharapkan akan spektakuler, tetapi akan lebih banyak bersifat inkremental.

9

2. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik

Etika administrasi negara dari American society for Public Administration Perhimpunan

Amerika untuk Administrasi Negara), menyebutkan prinsip-prinsip etika pelayanan sebagai

berikut:

a. Pelayanan terhadap publik harus diutamakan;

b. Rakyat adalah berdaulat, dan mereka yang bekerja di dalam pelayanan publik secara

mutlak bertanggung jawab kepadanya;

c. Hukum yang mengatur semua kegiatan pelayanan publik. Apabila hukum atau

peraturan yang ada bersifat jelas, maka kita harus mencari cara terbaik untuk

memberi pelayanan publik;

d. Manajemen yang efesien dan efektif merupakan dasar bagi administrator publik.

Penyalahgunaan, pemborosan, dan berbagai aspek yang merugikan tidak dapat

ditolerir;

e. Sistem merit dan kesempatan kerja yang sama harus didukung, diimplementasikan

dan dipromosikan;

f. Mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi tidak dapat dibenarkan;

g. Keadilan, kejujuran, keberanian, kesamaan, kepandaian, dan empathy merupakan

nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan secara aktif harus dipromosikan;

h. Kesadaran moral memegang peranan penting dalam memilih alternatif keputusan;

i. Administrator publik tidak semata-mata berusaha menghindari kesalahan, tetapi juga

berusaha mengejar atau mencari kebenaran.

Selanjutnya asas-asas etika itu dituangkan dalam sebuah kode etika yang memuat 5

asas etika dan 7 asas mutu yang wajib di indahkan dan dijalankan oleh para anggota

perhimpunan yang menjadi administrator negara, yaitu sebagai berikut :

a. Menunjukkan ukuran baku tertinggi tentang keutuhan watak pribadi, kebenaran,

kejujuran, dan ketabahan dalam semua kegiatan umum, agar supaya membangkitkan

keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap pranata-pranata negara;

b. Menghindari sesuatu kepentingan atau kegiatan yang berada dalam pertentangan

dengan penuaian dari kewajiban-kewajiban resmi;

c. Mendukung, melaksanakan, dan memajukan penempatan tenaga kerja menurut

penilaian kecakapan serta tata-acara tindakan yang tidak membeda-bedakan guna

10

menjamin kesempatan yang sama pada penerimaan, pemilihan, dan kenaikan

pangkat terhadap orang-orang yang memenuhi persyaratan dari segenap unsur

masyarakat;

d. Menghapuskan semua pembedaan tak sah, kecurangan, dan salah pengurusan

keuangan negara serta mendukung rekan-rekan kalau mereka berada dalam kesulitan

karena usaha yang bertanggungjawab untuk memperbaiki pembedaan, kecurangan,

salah urus, atau salah penggunaan yang demikian;

e. Melayani masyarakat secara hormat, penuh perhatian, sopan, dan tanggap dengan

mengakui bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan terhadap

diri sendiri;

f. Berjuang kearah keunggulan berkeahlian perseorangan dan menganjurkan

pengembangan berkeahlian dan termasuk mereka yang berusaha memasuki bidang

administrasi negara;

g. Menghampiri tugas organisasi dan kewajiban-kewajiban kerja dengan suatu sikap

yang positif dan secara membangun mendukung tata hubungan yang terbuka, daya

cipta, pengabdian, dan welas asih;

h. Menghormati dan melindungi keterangan berdasarkan hak-hak istimewa yang dapat

diperoleh dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban resmi;

i. Menjalankan wewenang kebijaksanaan apapun yang dimiliki menurut hukum untuk

memajukan kepentingan umum atau masyarakat;

j. Menerima sebagai suatu kewajiban pribadi tanggung jawab untuk mengikuti

perkembangan baru terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dan

menangani urusan masyarakat dengan kecakapan berkeahlian, kelayakan, sikap tak

memihak, efisiensi, dan daya guna;

k. Menghormati, mendukung, menelaah, dan bilamana perlu berusaha untuk

menyempurnakan konstitusi-konstitusi negara serikat dan negara bagian serta hukum-

hukum lainnya yang mengatur hubungan-hubungan diantara badan-badan

pemerintah, pegawai-pegawai, nasabah-nasabah, dan semua warga negara

Dari paparan tersebut di atas maka dapat pula dikatakan bahwa etika sangat diperlukan

dalam praktek administrasi publik untuk dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk

tentang apa yang harus dilakukan oleh administrasi publik. Disamping itu perilaku

birokrasi tadi akan mempengaruhi bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat

11

yang dilayani. Masyarakat berharap adanya jaminan bahwa para birokrat dalam

menjalankan kebijakan politik dan memberikan pelayanan publik yang dibiayai oleh dana

publik senantiasa mendasarkan diri pada nilai etika yang selaras dengan kedudukannya.

Birokrasi merupakan sebuah sistem, yang dalam dirinya terdapat kecenderungan untuk

terus berbuat bertambah baik untuk organisasinya maupun kewenangannya (big

bureaucracy, giant bureaucracy), perlu menyandarkan diri pada nilai-nilai etika. Dengan

demikian maka etika (termasuk etika birokrasi) mempunyai dua fungsi, yaitu : pertama

sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam

menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai

baik, terpuji dan tidak tercela; kedua, etika birokrasi sebagai standar penilaian apakah

sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji.

Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan,

referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya antara lain adalah : (1) efisiensi, artinya tidak boros, sikap, perilaku dan

perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien; (2) membedakan milik

pribadi dengan milik kantor, artinya milik kantor tidak digunakan untuk kepentingan

pribadi; (3) impersonal, maksudnya dalam melaksanakan hubungan kerjasama antara

orang yang satu dengan lainnya secara kolektif diwadahi oleh organisasi, dilakukan

secara formal, maksudnya hubungan impersonal perlu ditegakkan untuk menghindari

urusan perasaan dari pada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab

berdasarkan peraturan yang ada dalam organisasi. Siapa yang salah harus diberi sanksi

dan yang berprestasi selayaknya mendapatkan penghargaan; (4) merytal system, nilai ini

berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai, artinya dalam penerimaan pegawai

atau promosi pegawai tidak di dasarkan atas kekerabatan, namun berdasarkan

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude), kemampuan (capable),

dan pengalaman (experience), sehingga menjadikan yang bersangkutan cakap dan

profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bukan spoil system

(adalah sebaliknya); (5) responsible, nilai ini adalah berkaitan dengan

pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; (6)

accountable, nilai ini merupakan tanggung jawab yang bersifat obyektif, sebab birokrasi

dikatakan akuntabel bilamana mereka dinilai obyektif oleh masyarakat karena dapat

mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap dan sepak terjangnya

12

kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal dan mereka

dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan publik (pelayanan publik yang profesional

dan dapat memberikan kepuasan publik); (7) responsiveness, artinya birokrasi publik

memiliki daya tanggap terhadap keluhan, masalah dan aspirasi masyarakat dengan

cepat dipahami dan berusaha memenuhi, tidak suka menunda-nunda waktu atau

memperpanjang alur pelayanan.

Berkaitan dengan nilai-nilai etika birokrasi sebagaimana digambarkan di atas, maka

dapat pula dikatakan bahwa jika nilai-nilai etika birokrasi tersebut telah dijadikan sebagai

norma serta diikuti dan dipatuhi oleh birokrasi publik dalam melaksanakan tugas da

kewenangannya, maka hal ini akan dapat mencegah timbulnya tindakan kolusi, korupsi

dan nepotisme, ataupun bentuk-bentuk penyelewengan lainnya dalam tubuh birokrasi,

kendatipun tidak ada lembaga pengawasan. Namun demikian harus dimaklumi pula

bahwa etika birokrasi belum cukup untuk menjamin tidak terjadi perilaku KKN pada tubuh

birokrasi. Hal yang lebih penting adalah kembali kepada kepribadian dari masing-masing

pelaku (manusianya). Dengan kata lain bahwa kontrol pribadi dalam bentuk keimanan

dan keagamaan yang melekat pada diri setiap individu birokrat sangat berperan dalam

membentuk perilakunya. Dengan adanya kontrol pribadi yang kuat pada diri setiap

individu maka akan dapat mencegah munculnya niat untuk melakukan tindakan-tindakan

mal-administrasi (penyelewengan).

Menurut Keban (2001) Kode etik pelayanan publik di Indonesia masih terbatas pada

beberapa profesi seperti ahli hukum dan kedokteran sementara kode etik untuk profesi

yang lain masih belum nampak. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu kode etik

karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai agama, etika moral Pancasila, bahkan

sudah ada sumpah pegawai negeri yang diucapkan setiap apel bendera. Pendapat

tersebut tidak salah, namun harus diakui bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberi

peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengenyampingkan kepentingan publik.

Kehadiran kode etik itu sendiri lebih berfungsi sebagai alat kontrol langsung bagi perilaku

para pegawai atau pejabat dalam bekerja. Dalam konteks ini, yang lebih penting adalah

bahwa kode etik itu tidak hanya sekedar ada, tetapi juga dinilai tingkat implementasinya

dalam kenyataan. Bahkan berdasarkan penilaian implementasi tersebut, kode etik

tersebut kemudian dikembangkan atau direvisi agar selalu sesuai dengan tuntutan

perubahan jaman.

13

Kita mungkin perlu belajar dari negara lain yang sudah memiliki kedewasaan beretika.

Di Amerika Serikat, misalnya, kesadaran beretika dalam pelayanan publik telah begitu

meningkat sehingga banyak profesi pelayanan publik yang telah memiliki kode etik.

Salah satu contoh yang relevan dengan pelayanan publik aalah kode etik yang dimiliki

ASPA (American Society for Public Administration) yang telah direvisi berulang kali dan

terus mendapat kritikan serta penyempurnaan dari para anggotanya. Nilai-nilai yang

dijadikan pegangan perilaku para anggotanya antara lain integritas, kebenaran,

kejujuran, ketabahan, respek, menaruh perhatian, keramahan, cepat tanggap,

mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan lain, bekerja profesional,

pengembangan profesionalisme, komunikasi terbuka dan transparansi, kreativitas,

dedikasi, kasih sayang, penggunaan keleluasaan untuk kepentingan publik, beri

perlindungan terhadap informasi yang sepatutnya dirahasiakan, dukungan terhadap

sistim merit dan program affirmative action.

BAB III

KESIMPULAN

Dalam praktek pelayanan publik saat ini di Indonesia, seharusnya kita selalu memberi

perhatian terhadap dilema diatas. Atau dengan kata lain, para pemberi pelayanan publik

harus mempelajari norma-norma etika yang bersifat universal, karena dapat digunakan

sebagai penuntun tingkah lakunya. Akan tetapi norma-norma tersebut juga terikat situasi

sehingga menerima norma-norma tersebut sebaiknya tidak secara kaku. Bertindak seperti ini

menunjukan suatu kedewasaan dalam beretika. Dialog menuju konsensus dapat membantu

memecahkan dilema tersebut.

Kelemahan kita terletak pada ketiadaan atau terbatasnya kode etik. Demikian pula

kebebasan dalam menguji dan mempertanyakan norma-norma moralitas yang berlaku belum

ada, bahkan seringkali kaku terhadap norma-norma moralitas yang sudah ada tanpa melihat

perubahan jaman. Kita juga masih membiarkan diri kita didikte oleh pihak luar sehingga belum

nilai nilai etik yang tercermin bukan lahir dari rahim bangsa sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Malik. 1979. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press.

14

Budi Winanrno. 2002. Teori dan Proses dan Kebijakan Publik. Jakarta : MedPress

Keban, T Yeremias. Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya

bagi Pelayanan Publik di Indonesia. Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi

24 Th 2001.

Sutopo; Adi Suryanto. Pelayanan Prima Modul Diklat Pra Jabatan Golongan III. Lembaga

Administrasi Negara Republik Indonesia; 2006

Wahyudi Kumorotomo.2007. Etika Adminstrasi Negara. Jakarta:Rajawali Press

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok

Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

http://www.jetis.org/2012/10/etika-birokrasi-di-dalam-pelayanan.html

www.jetis.org/2012/10/etika-birokrasi-di-dalam-pelayanan.html

http://ilmupemerintahan.wordpress.com/tag/birokrasi-etika-pelayanan-publik/