BAB VPENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Pada pasal 1 angka (4) bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/ atau Desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/ Kota dan/ atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/ lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/ Walikota) atas beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/ Kota dan/ Atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan danpembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.Salah satu pertimbangan diberikannya tugas pembantuan adalah karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembanganpembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten dibidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan daerah yang sudah diserahkan kepada kabupaten/desa harus didanai dari APBD provinsi/ kabupaten, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten berdasarkan asas tugas pembantuan. Salah satu pertimbangan diberikannya tugas pembantuan adalah karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembanganpembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten dibidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan daerah yang sudah diserahkan kepada kabupaten/desa harus didanai dari APBD provinsi/ kabupaten, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten berdasarkan asas tugas pembantuan.Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu system yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian / lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan, Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau, kabupaten, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Pendanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakankeselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengan gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi atau kabupaten dan/atau desa yang akan menerima kegiatan tugas pembantuan.Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL menjadi RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2994 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksud dengan tugas pembantuan memiliki deskripsi sebagai berikut: Merupakanbelanja kementerian/ Lembaga pusat; Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada Daerah dan/ atau desa; Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaranyang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD; Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian/ lembaga; Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah; Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik; Tidak memerlukan dana pendamping; Saldo Kas dikembalikan ke kas umum negara.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan Desa meliputi sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Dana tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara Nasional antara program dan kegiatan yang didanai dari APBN melalui program dan kegiatan yang didanai dari APBD. Tugas pembantuan yang diberikanolehPemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom kepada Desa meliputi sebagian tugas dalam bidang Pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta sebagian tugas Pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas Pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan sebagai wilayah Administrasi mencakup sebagian tugas dalam bidang Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, dengan rincian tugas pembantuan yang diterima antara lain adalah : 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan kegiatan; Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan, Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, dengan kegiatan; Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura berkelanjutan, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan, Dukungan Manajeman dan Teknis Lainnya.3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan; Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pengelolaan sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Fasilitas Pupuk dan Pestisida, Pelayanan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.4. Program di bidang kesehatan antara lain; Jamkesmas, Pemberdayaan Masyarakat , Peningkatan Kegiatan Kesehatan Kerja, Pelayanan Kesehatan Ibu, Bina Gizi dan BIA, Pamsimas dan sebagainya.5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan kegiatan;Sengkuyung I, TMMD Sengkuyung II, Bantuan Desa Berkembang, Bantuan Penataan Lingkungan, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan berbasis masyarakat.6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan: BUMDes, UED-SP, UP2K-PKK, Pasar Desa.

Untuk lebih jelasnya jenis-jenis program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam TA. 2012 dapat dilihat dalam table berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Dasar HukumDasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.c. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat.g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.j. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Instansi Pemberi Tugas PembantuanInstansi pemberi tugas pembantuan di Kabupaten Karanganyar dalam Tahun Anggaran 2012 adalah:a. Pemerintah Pusat, melalui Kementrian Terkaitb. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:;a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desab. BP3AKBc. BP4Kd. BPBDe. DINSOSNAKERTRANSf. DISTANBUNHUTg. Dinas Kesehatan Kabupatenh. DPPKADi. Kantor Ketahanan Panganj. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerahk. Dinas Peternakan dan Perikananl. BAPPEDAm. DISDIKPORAn. DPUo. DISHUBKOMINFOp. RSUDq. DISPERINDAGKOPr. Badan Lingkungan Hidupa. 4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Dasar Hukum 1) DPA Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 Nomor : 2376/DPA/2011 tentang Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pengelola Keuangan Daerah2) SK. Gubernur Jateng No : 412.2/115/2012 tanggal 29-10-2012 tentang Bantuan Hibah pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.b. Instansi Pemberi bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Tengahc. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Sengkuyung I dimana anggarannya sebesar Rp. 171.000.000,- dan terealisasi 100%. TMMD Sengkuyung II dengan anggaran sebesar Rp. 171.000.000,- dan terealisasi 100%. Bantuan Desa Berkembang dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.300.000.000,-dan terealisasi 100%. Bantuan Penataan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 1.109.000.000,- dan terealisasi 100%. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan berbasis masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,- dan terealisasi 100%2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi 100%. UED-SP dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi 100%. UP2K-PKK dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.0000,- dan terealisasi 100%. Pasar Desa dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi 100%. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Cukai) dengan alokasi dana sebanyak Rp. 20.000.000,- dengan realisasi 100%.

2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2012 tidak ada.3. BLHTugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2012 tidak ada.

4. BP3AKB1. Dasar Hukum1) S.K Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor : 523/KU.201/H.1/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 tentang Alokasi Kegiatan dan Anggaran2. Instansi Pemberi bantuan BKKBN Provinsi Jawa Tengah3. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya1. Program Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan kegiatannya adalah Penyusunan parameter kependudukan dan Analisa dampak program dengan alokasi dana sebesar Rp 3.475.000,- dan terealisasi 100%.2. Program Pembinaan Kesertaan ber-KB dengan kegiatannya adalah Dapat dilayaninya peserta KB baru/PB (IUD, MO, Suntuk, Pil, Kondom) dimana alokasi dananya sebesar Rp 516.848.000,- dan terealisasi 100%3. Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sosialisasi kebijakan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan anggaran sebesar Rp 45.000.000,- Pembentukan dan pembinaan kelompok Bina Keluarga dengan Alokasi Dana sebesar Rp 29.570.000,- dan terealisasi sebanyak Rp 28.148.000,- dengan selisih anggaran sebesar Rp. 1.422.000,-4. Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dengan kegiatan Pembinaan PUS anggota klp UPPKS ber-KB dimana Alokasi Dananya sebesar Rp 60.496.000,- dan terealisasi 100%.5. Program Advokasi dan Penggerakan dengan kegiatan Sosialisasi kebijakan dan advokasi, KIE serta penayangan informasi pembangunan kependudukan dan KB melalui berbagai media dimana Alokasi Dananya Rp 27.075.000,- dan terealisasi 100%6. Program Mitra Kerja Program Kependudukan dan KB dengan kegiatan Pengembangan kemitraan, KIE, Advokasi kebijakan dan strategi pemb. KB dengan Alokasi Dana sebesar Rp 2.900.000,- dan terealisasi 100%7. Program Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB (KKB) dengan kegiatan Pengembangan informasi dan peningkatan kualitas analisis melalui IT dimana Alokasi Dananya sebesar Rp 105.000.000,- dan terealisasi 100%.8. Program Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Terdidik dengan kegiatan Peningkatan kapasitas SDM dimana Alokasi Dananya Rp 39.731.000,-9. Program Penelitian Kependudukan dan KB dimana kegiatannya berupa Penelitian dan pengembangan program KKB dengan Alokasi Dana sebesar Rp 1.000.000,- dan terealisasi 100%.10. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan keuangan dan barang serta Penyusunan data basis dimana Alokasi Dananya sebesar Rp 3.800.000,- dan terealisasi 100%. 11. Program Layanan Perkantoran dimana kegiatannya Penyelenggaraan dan pemeliharaan perkantoran dengan Alokasi Dana sebesar Rp 4.320.000,- dan terealisasi 100%. 12. Program Peralatan, Fasilitas Perkantoran dengan kegiatan Peningkatan kualitas peralatan dan fasilitas perkantotan dimana Alokasi Dananay sebesar Rp 2.400.000,- dan terealisasi 100%.13. Program Dukungan Penyuluh KB dengan Kegiatan Operasional terhadap Penyuluh KB dengan anggaran sebesar Rp 71.758.000,- dan terealisasi sebesar Rp 70.958.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 800.000,-.14. Program Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB dengan kegiatan Jejaring Mekanisme operasional Program KKB di lini lapangan dengan Alokasi Dana sebesar Rp 121.036.000,- dan terealisasi Rp 119.863.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 1.173.000,-5. BP4Ka. Dasar Hukumnya adalah 2111/DPA/2012b. Instansi Pemberi Bantuan adalah Bakorluh Provinsi Jatengc. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya1. Pengembangan SDM Pertanian dan Kelambagaan Pertanian dengan kegiatan berupa Pemantapan Sistem Penyuluh Pertanian dimana alokasi dana sebesar Rp. 2.367.348.000,- dan terealisasi hanya Rp. 1.970.817.210,- yang mana hasil pelaksanaannya hanya 83,25%, sehingga muncul beberapa permasalahan diantaranya musim kemarau yang panjang dan masa tanam yang mundur, sehingga diperkirakan panen melampaui tahun 2012; musim rendengan sudah mepet dengan bulan akhir pengajuan anggaran, sehingga sebagian tak bias dicairkan; untuk pencairan BOP PNS sebagian ada yang pension, untuk itu dana tidak bias dicairkan semua; SPJ Desember sudah tidak bisa diterima, sedangkan kegiatan terpanjang dengan musim serta perjalanan hanya bias diambil sesuai dengan tiket untuk kegiatan Monev, sedangkan kegiatan terpancang dengan musim.2. Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatannya adalah Pengembangan balai Penyuluhan Model dan pos penyuluhan Desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 58.877.500,- dan terealisasi 100%.6. BPBDa. Dasar HukumnyaPeraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat.b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Program tugas pembantuan yang diberikan adalah berupa Bantuan Tanggap Darurat, Dana Siap Pakai (On Call) dan Bantuan Sosial Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.c. Program dan Kegiatan serta Realisasi PelaksanaannyaProgram yang diberikan adalah Bantuan Tanggap Darurat Bencana Banjir/ Tanah Longsor dengan Anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,- dengan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Banjir/Tanah Longsor. Disamping itu pada Tahun Anggaran 2012 BPBD Kabupaten Karanganyar juga menerima Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana sebesar Rp. .9.695.538.000,-.Yang sampai tutup tahun 2012 belum digunakan.7. DINSOSNAKERTRANS1. Dasar Hukumnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1564/026-04.4.01/13/20122. Instansi Pemberi Bantuan Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.3. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya1) Program Padat Karya dengan anggaran sebesar Rp. 509.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 506.022.950,- sehingga selisihnya adalah Rp. 2.977.050,-2) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Terapan Teknologi Tepat Gunda dengan alokasi dana sebesar Rp. 142.000.000,- dan terealisasi hanya Rp. 141.630.000,- dimana selisihnya sebesar Rp. 370.000,- dengan capaian 20 orang wirausaha.8. DISHUBTugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2012 tidak ada.

9. DISPERINDAGTugas Pembantuan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar tidak ada.

10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan a. Dasar Hukum1) DIPA 5899/018-03.4.01/13/20122) DIPA 0635/018-04.4.01/13/2011b. Instansi Pemberi bantuan1) Ditjen Tanaman Pangan2) Ditjen Holtikulturac. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan kegiatan: Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dengan anggaran sebesar Rp. 1.773.100.000,-. Permasalahan Petugas Operasional Pertanian yang hanya 1 orang di 1 kecamatan menjadikan pelaksanaan di lapangan kurang terkontrol. Solusi melibatkan peran PPL dan THL-PP di tiap Desa dan kelurahan. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.066.250.000,- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dengan alokasi Dana sebesar Rp. 295.000.000,- dan rerealisasi Rp. 398.944.000,- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen dengan anggaran sebesar Rp. 44.900.000,- dan terealisasi hanya Rp. 44.300.000,-2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, dengan kegiatan: Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan dengan anggaran Rp. 500.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 272.136.000,-. Permasalahan yang ada Kelompok Tani Buah belum mempunyai akses pemasaran yang memadai. Solusi dengan pemberdayaan kelompok tani dalam hal pemasaran produk. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura berkelanjutan dengan anggaran Rp. 350.000.000,- dan terealisasi hanya 304.580.000,-. Permasalahannya Tidak menentunya pasar tanaman hias. Solusi dengan peningkatan intensitas promosi. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan dengan anggaran Rp. 350.000.000,- dan terealisasi hanya 308.480.000,-. Permasalahannya Kelompok Tani Biofarmaka belum mempunyai akses pemasaran yang memadai. Solusi dengan pemberdayaan kelompok tani dalam hal pemasaran produk. Dukungan Manajeman dan Teknis Lainnya pada Ditjen dengan anggaran Rp 50.000.000,- dan realisasinya Rp. 30.930.000,-3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan:5. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 1.240.000.000,- dan terealisasi Rp. 1.140.000.000,-. Permasalahannya Pemberdayaan P3A tidak dilakukan karena POK yang tidak sesuai juknis Pusat dan waktu yang tidak mencukupi.6. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- dan realisasinya sebesar 856.800.000,-7. Pengelolaan sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan alokasi dana sebesar Rp. 78.750.000,- dan terealisasi 100%8. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi hanya Rp. 41.900.000,-9. Fasilitas Pupuk dan Pestisida dengan alokasi dana sebesar Rp. 835.000.000,- dan terealisasi Rp. 827.610.000,- sehingga muncul beberapa permasalahan diantaranya Penggunaan pupuk subsidi oleh petani yang melebihi standar pemerintah menjadikan pupuk langka. Solusi pengecekan RDKK pada waktu pembelian pupuk, dan pembinaan pada penyalur dan petani.10. Pelayanan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealiasasi hanya Rp. 46.500.000,-

11. Dinas Kesehatan Kabupatena. Dasar Hukum 1) Permenkes No 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang BOK2) DIPA no 0817/024-01-3-01/13/20123) Surat Dinkes prop jateng No : 910/2706/5.1 Tgl 9 April 2012 tentang revisi efisiensi kegiatan program peningkatan kesehatan kerja dan olahraga di kabupaten/kota4) Juknis pelaksanaan kegiatan program percepatan penurunan AKI sumber dana APBD tahun 2012 di 35 Kabupaten/Kota5) Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Program PAMSIMAS Provinsi Jawa Tengah tahun 2012b. Instansi Pemberi bantuan 1) Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak2) Dinas Kesehatan Provinsi jawa Tengah.3) Satker Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengahc. Program dan Kegiatan Serta Realisasi Pelaksanaannya1) Program Jamkesmas dengan anggaran sebesar Rp. 43.800.000,-2) Program Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 25.976.000,-3) Program Peningkatan Kegiatan Kesehatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 26.250.000,-4) Program Pelayanan Kesehatan Ibu dengan alokasi dana sebanyak Rp. 9.083.000,-5) Program Bina Gizi dan BIA dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.510.000,-6) Program Pamsimas dengan anggaran sebesar Rp. 408.970.000,-

12. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daeraha. Dasar Hukumnya 1) Nota Kesepahaman No. 973/22/2011,MOU 02/WPJ.32/20112) Perjanjian Kerjasama No. 973/21/2011,189.PJ/060/APJ-SKA/2011b. Instansi Pemberi Bantuan 1) Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah II2) Perusda Prop. Jateng PPT Tawangmangu3) PT. PLN Perseroc. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang Perpajakan 2) Promosi Daerah3) Pemungutan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik.

13. DINAS PEKERJAAN UMUM Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2012 tidak ada.

14. KANTOR KETAHANAN PANGAN (KKP)a. Dasar Hukum :1. Dasar hukum atau landasan operasional adalah Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI Nomor Pengesahan : 1882/018-11.4.01/13/2011.2. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Nomor 6575/018-11.3.01/13/2012 tanggal 9 Desember 2012.3. Nomor 2077/DPA/2012 tanggal 30 Desember 2011b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI.c. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya1. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2012 dengan alokasi dana diantaranya Dana Bansos ke Gapoktan sebesar Rp. 238.000.000,- dan Biaya Operasional pembinaan Rp. 49.000.000,- dan terealisasi 100%.2. Desa Mandiri Pangan tahun 2012 dengan alokasi dana sebesar Dana Bansos ke desa sasaran Rp. 100.000.000,- dan Biaya operasional pembina Desa Pelaksana kegiatan Desa Mandiri Pangan Rp. 185.000.000,- dan terealisasi 100%.3. Rawan Pangan dengan anggaran berupa Dana Bansos rawan pangan Rp. 37.000.000,-dan Biaya Operasional pembinaan Rp. 20.000.000 dengan realisasi 100%.4. Pendampingan P2KP Dana Bansos P2KP di 20 Desa Rp. 180.000.000.,- serta Biaya Operasional Rp.84.000.000 dengan realisasi 100%.5. Promosi P2KP dengan alokasi dana Cetak Banner, Leaflet, Baliho dan spanduk dan terealisasi 100%6. Monev dan Kebijakan P2KP dengan alokasi dana berupa Belanja Bahan dan perjalanan dinas dan terealisasi 100%7. Dukungan Manejemen dan Administrsi dengan alokasi dana sebesar Biaya Operasinal Rp. 35.000.000 dan terealisasi 100%8. Permasalahan dan Solusi1) Sisa tunggakan Dana Talangan LUEP dari APBD Propinsi T.A. 2008 masih tetap Rp. 1.215.850.000,--, sebagian peminjam sudah ada yang meninggal atas nama Sdr. Arsyad Solekhan SH, senilai Rp.604.850.000,-. Atas nama Sdr. Budi DMC Sala yang bersangkutan tidak punya alamat tetap senilai Rp.230.000.000,-. Atas nama Sdri. Nursiyah Jungke senilai Rp. 180.000.000,-. Atas nama Agus Gembor Kwangsan Jumapolo senilai Rp. 77.000.000,-. Atas nama Sdr. Marto Sidi Plumbon Tawangmangu senilai Rp. 28.000.000,-. dan atas nama Sdr. Waluyo Ngadiluwih Matesih senilai Rp. 96.000.000,-.Ini sudah dilakukan penagihan kepada penunggak-penunggak tersebut diatas, akan tetapi tidak ada perkembangan angsuran.2) Program aksi Desa Mandiri Pangan sebenarnya pemerintah RI menghendaki dana pendamping minimal 20% dari APBD Kabupaten Karanganyar, tetap belum terpenuhi 100% total dana Rp. 256.500.000,- seharusnya Rp. 51.300.000,- tapi baru mendapat alokasi pendampingan Rp. 30.000.000,-3) Program Dewan Ketahanan Pangan hanya dapat melaksanakan rakor sekali dalam1 tahun, Hasil dari rekor ini belum dilaksanakan sesuai dengan harapan, sebagai contoh kegiatan aksi Desa Mandiri Pangan seluruh anggota Dewan dari berbagai lintasan sektoral ikut adil menunjang kegiatan untuk mensukseskan program tersebut.4) Program Pengembangan Cadangan Pangan yang mendapat anggaran dari dana alokasi khusus dari Kabupaten Karanganyar mendapat alokasi pengembangan dua fisik /bangunan lumbung pangan dan lantai jemur, namun dari pendampingan untuk operasional hanya 1%, sehingga pembinaan di lapangan serta pengawasannya kurang intensifSolusi :1. Perlu adanya kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Karanganyar untuk lebih mengintensifkan penagihan kepada para penunggak.2. Dana pendamping yang ada dipergunakan secara intensif untuk pembinaan kepada kelompok afinitas yang telah ada.3. Dana pendamping yang ada semestinya kurang memadai untuk merealisasi kegiatan-kegiatan dari hasil Rakor DKP dilapangan. Sehingga kita hanya dapat melaksanakan sesuai kemampuan anggaran yang ada.4. Perlu kita laksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada dan kerjasama dengan desa kelurahan yang mendapat alokasi kegiatan tersebut untuk membantu dalam pengawasan pembangunan dilapangan.15. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1. Dasar Hukumnya1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar4) Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuana) Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengahb) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia3. Program dan Kegiatan serta Realisasinya1) Bantuan Sarana Prasarana dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.250.000,- dan terealisasi 100%.2) Bantuan Buku untuk 3 (tiga) perpustakaan desa/ kelurahan, Bantuan buku untuk Perpustakaan Sekolah dan Bantuan buku untuk Mobil Perpustakan Keliling dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi 100%3) Bantuan buku untuk 2 (dua) perpustakaan desa/ kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan tersalurkan 100%.4. Instansi Pemberi Bantuan 16. Dinas Peternakan dan Perikanan1. Dasar Hukumnyaa. DIPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah No. 5867/818.06.4.01/13/2012 tanggal 9 Desember 2011.b. DIPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah No. 4734/018-08.4.01/13/2012.c. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah No, 523.1/663 tanggal 3 April 2011.d. Surat Asisten Ekonomi dan Pengembangan Setda Provinsi Jawa Tengah No, 005/06139 tanggal 20 April 2011 dan No. 520/20820 tanggal 12 Nopember 20112. Instansi Pemberi Tugas Bantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian3. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya1. Tugas Pembantuan dari Provinsi Jawa Tengaha) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, dengan kegiatan: 4. Pengembangan dan Budidaya Kambing/Domba dengan alokasi dana sebesar Rp. 136.000.000,- dan terealisasi 100%5. Pengembangan Integrasi Tanaman-Ternak Ruminansia dengan anggaran sebesar Rp. 310.000.000,- dan terealisasi 100%6. Pengembanagn Hijauan Pakan Ternak (HPT) di Lahan Kehutanan dengan alokasi dana sebanyak Rp. 315.000.000,- dan terealisasi 100%.7. Unit Pengolahan Pakan (UPP) Ruminansia dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000,- dan terealisasi 100%.8. Penguatan Sapi/Kerbau Betina Produktif dengan alokasi dana sebesar Rp. 800.000.000,- dan terealisasi 100%9. Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif dimana anggaran yang ada sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi.b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan: Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun 2012 dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi. Sarana dan Prasarana Pengembangan ULIB dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan terealisasi 100%

Pengembangan SPIB dengan alokasi dana sebesar Rp. 78.500.000,- dan realisasi anggarannya 100% terealisasi. Pengembangan Pos IB terima barang 5 unit dan realisasinya 100% Sarana Transportasi Inseminator dengan terima barang sebanyak 9 unit dan terealisasi 100% Peralatan Inseminasi Buatan dengan penerimaan barang sebanyak 15 unit dengan realisasi 100%c) Program Pendidikan Kemasyarakatan, dengan kegiatan: Pelatihan Juru Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 4.320.000,- dan terealisasi 100%. Pelatihan Pengolahan Limbah dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.292.000,- dan terealisasi 100%. Pelatihan Teknologi Pakan Ternak dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.226.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi. Pelatihan Hijauan Pakan Ternak dengan anggaran sebesar Rp. 4.939.000,- dan terealisasi 100%. Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan dengan alokasi dana sebesar Rp. 11.704.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi Pelatihan Menejemen Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) dengan anggaran sebesar Rp. 1.689.000,- dan terealisasi 100%. Pelatihan Budidaya Sapi Potong dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.226.000,- dan terealisasi 100%. Pelatihan Menejemen Sapi Perah dengan anggaran sebanyak Rp. 3.826.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi. Pelatihan Usaha Ternak Terintegrasi dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.513.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.513.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.826.000,- Pelatihan Inseminasi Buatan Kambing dengan anggaran sebesar Rp. 37.746.000,- dan terealisasi 100%. Pelatihan Budidaya Kambing dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.512.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi. Pelatihan PKB dengan tidak adanya anggaran. Pelatihan ATR dengan tidak adanya anggaran.d) Program Peningkatan Produksi Peternakan Pengadaan Milk Can dan Ember Stainless dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi 100%. Demplot Biogas dan Demplot Pupuk Organik dengan anggaran sebanyak Rp. 60.000.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi.e) Program Pengembangan Kesmawet Keswan Sarana Peralatan Rumah Potong Hewan dengan anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- dan terealisasi 100% Fasilitasi Penerapan Higins Sanitasi pada Pelaku Usaha Produk Peternakan dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.000.000,- dan terealisasi 100%.f) Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan Vaksinasi Septichemia Ephizootica (SE) dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Penanggulangan Gangguan Parasit dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- dan terealisasi 100%. Penanggulangan Bencana Alam dan Wabah dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.500.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi. Penanggulangan Gangguan Reproduksi dengan anggaran sebanyak Rp. 3.500.000,- dan terealisasi 100%g) Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Pengembangan Kawasan Agropolitan Perikanan dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.875.000 dan terealisasi 100%.h) Pemberdayaan Kelompok Perikanan dengan kegiatan berupa Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Pertanian dimana alokasi dananya sebesar Rp. 94.000.000,-2. APBN a) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, dengan kegiatan: Pengembangan Budidaya Sapi Perah dengan alokasi dana sebesar Rp. 500.000.000,- dan terealisasi 100% Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 705.000.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi.b) Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Pengembangan Kawasan Mina Politan dengan kegiatannya berupa Pennyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan. Dengan anggaran sebesar Rp. 32. 670.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi.c) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, dengan kegiatan: Pengendalian dan Penggulangan AI dengan alokasi dana sebesar Rp. 88.750.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi. Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dan terealisasi 100%. Pengendalian dan Penanggulangan Antraks dengan alokasi dana sebesar Rp. 135.000.000,- dan terealisasi 100%. Pengendalian dan Penanggulangan Hog Colera dengan alokasi dana sebanyak Rp. 27.000.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi. Penanggulangan Gangguan Reproduksi dengan anggaran sebanyak Rp. 17.500.000,- dan terealisasi 100%. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasid) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, dengan kegiatan: Pengembangan Budidaya Sapi Perah dengan alokasi dana sebesar Rp. 500.000.000,- dan terealisasi 100% Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 705.000.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi.e) Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Pengembangan Kawasan Mina Politan dengan kegiatannya berupa Pennyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan. Dengan anggaran sebesar Rp. 32. 670.000,- dengan realisasi anggaran 100% terealisasi.17. DISDIKPORATugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Disdikpora Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2012 tidak ada.18. PARIWISATATugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pariwisata Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2012 tidak ada.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa mencakup sebagian tugas bidang pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten termasuk sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. 1.Dasar hukuma. Undangundang Nomor32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa. 2. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Kabupaten/ Kota dan Desa untuk Provinsi atau kepada Desa untuk Kabupaten/ Kota sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengamanatkan adanya pelaksanaan otonomi Desa.

28