ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

AEC 2015 merupakan realisasi tujuan akhir dari integrasiekonomi yang sesuai denggan visi ASEAN 2020 yang secaratidak langsung merupakan turunan dari AFTA ( ASEAN FREETRADE AREA ) yang di canangkan pada Konferensi TingkatTinggi IX ASEAN di Bali tahun 2003 lalu dan menjadi sejarahbaru bagi solidaritas kawasan Asia Tenggara dengantercapainya kesepakatan Bali Concord II, karena mengusungtiga pilar kerjasama yaitu :

1. ASEAN Economic Community (AEC)

2. ASEAN Security Community

3. ASEAN Socio-Cultural Community

ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur

bulan Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru

(blueprint) untuk menindak lanjuti pembentukan AEC dengan

mengindentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC pada tahun

2015 yang konsisten dengan Bali Concord II.

Pertemuan itu menghasilkan blue print AEC yang intinya bahwa

ASEAN sebagai pusat perdagangan regional yang terintegrasi

dan dapat disejajarkan dengan Masyarakat Uni Eropa. Dalam

blue print tersebut terdapat empat prioritas dalam kerangka AEC

yaitu:

1. Adanya arus barang dan jasa yang bebas (free flow good

services)

2. Ekonomi regional yang kompetitif (competitive economic region)

3. Perkembangan ekuitas ekonomi (equitable economic

development)

4. Integrasi memasuki ekonomi global (full integration into global

economy)

SISTEM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis

produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa,

investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal

secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas

yang akan diintegrasikan,yaitu:

1. produk-produk pertanian 2. otomotif

3. elektronik 4. perikanan

5. produk-produk turunan dari karet 6. tekstil dan pakaian

7. produk-produk turunan dari kayu 8. transportasi udara

9. e-ASEAN (ITC) 10. kesehatan

11. Pariwisata 12. jasa logistik ( 2006 )

PELUANG INDONESIA UNTUK AEC 2015

1. Indonesia merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan

jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk

ASEAN). Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi

yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa

depan dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi.

2. Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN. Proporsi investasi

negara ASEAN di Indonesia mencapai 43% atau hampir tiga kali lebih

tinggi dari rata-rata proporsi investasi negara-negara ASEAN di ASEAN

yang hanya sebesar 15%.

3. Indonesia berpeluang menjadi negara pengekspor, dimana nilai ekspor

Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN

berkisar 80-82% dari total ekspornya, Hal ini berarti peluang untuk

meningkatkan ekspor ke intra-ASEAN masih harus ditingkatkan agar

laju peningkatan ekspor ke intra-ASEAN berimbang dengan laju

peningkatan impor dari intra-ASEAN.

4. liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang

untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena

hambatan tarif dan non-tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah

bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan

pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang

berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk

dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan

yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,

dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu

negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan

keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang

besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri

5. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh

keunggulan tersendiri, yang disebut dengan bonus demografi. Perbandingan

jumlah penduduk produktif Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain adalah

38:100, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk ASEAN, 38 adalah warga

negara Indonesia. Bonus ini diperkirakan masih bisa dinikmati setidaknya

sampai dengan 2035, yang diharapkan dengan jumlah penduduk yang produktif

akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan

per kapita penduduk Indonesia.

TANTANGAN INDONESIA DALAM AEC 20151. Laju Peningkatan Ekspor & Impor

tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya

yang bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan negara sesama

ASEAN dan negaral ain di luar ASEAN seperti China dan India

2. Laju Inflasi

tantangan lainnya adalah laju inflasi Indonesia yang masih tergolong tinggi bila

dibandingkan denganNegara lain di kawasan ASEAN

3. Dampak Negatif Arus Modal yang bebas

Arus modal yang lebih bebasuntuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien,

merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, memfasilitasi perdagangan

internasional, mendukung pengembangan sektor keuangan dan akhirnya meningkatkan

pertumbuhan ekonomi suatu negara

4. Kesamaan Produk

hal lain yang perlu dicermati adalah kesamaan keunggulan komparatif kawasan ASEAN,

khususnya disektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu, dan

elektronik

5. Daya Saing Sektor Prioritas Integrasi

Tantangan lain yang juga dihadapi oleh Indonesia adalah peningkatan

keunggulan komparatif di sektor prioritas integrasi

6. Dasa Saing SDM

kemapuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik secara

formal maupun informal

7. Tingkat Perkembangan Ekonomi

Tingkat perkembangan ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN hingga saat ini

masih beragam

8. Kepentingan Nasional

Disadari bahwa dalam rangka integrasi ekonomi, kepentingan nasional

merupakan yang utama yang harus diamankan oleh Negara Anggota ASEAN

9. Kedaulatan Negara

Integrasi ekonomi ASEAN membatasi kewenangan suatu negara untuk

menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mendorong kinerja

ekonomi dalam negeri

STRATEGI INDONESIA UNTUK AEC 20151. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi

regulasi);

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam birokrasi maupun dunia usaha ataupunprofesional;

3. Penguatan posisi usaha skala menegah, kecil, dan usaha pada umumnya;

4. Penguatan kemitraan antara sektor publik dan swasta;

5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, yang jugamerupakan tujuan utama pemerintah dalam program reformasi komprehensif di berbagai bidangseperti perpajakan, kepabeanan, dan birokrasi;

6 .Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan;

7. Peningkatan partisipasi institusi pemerintah maupun swasta untuk mengimplementasikan AEC Blueprint;

8. Reformasi kelembagaan dan kepemerintahan. Pada hakikatnya AEC Blueprint juga merupakanprogram reformasi bersama yang dapat dijadikan referensi bagi reformasi di Negara AnggotaASEAN termasuk Indonesia;

9. Penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagaiskala;

10. Perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur sepertitransportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi, dan restrukturisasi industri.

REGULASI HUKUM INDONESIA UNTUK AEC 2015

Jika di kaji Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di

Indonesia yang mendukung terhadap terlaksananya AEC ini,

pembentukan produk hukum tersebut harus sejalan dengan arah

pembangunan hukum nasional sebagai dasar dalam menciptakan dan

membentuk peraturan perundang-undangan yang di maksud.

Melihat pendapat dari Prof. Romli Atmasasmita yang menyatakan

bahwa pembangunan hukum nasional secara implisit mencerminkan

bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi proses perubahan

sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses

legislasi yang teratur dan berkesinambungan dengan memasukkan

aspek sosiokultural yang mendukung arah perubahan tersebut, Hal ini

menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional kita terus

mengalami perubahan ke arah modernisasi dengan catatan

tetapmemasukkan aspek sosiokulturalnya.

Walapun di lihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2007, belum terlihat secara konkret dukungan

pembangunan hukum nasional dalam menghadapi perubahan

perdagangan internasional yang salah satunya dalam bentuk AEC

atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Namun memang kaitannya dengan akan berlakunya AEC atau

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Sudah seharusnya Arah

Pembangunan Hukum Nasional, yang secara tersirat sebelumnya

dalam RPJPN,diarahkan untuk mendukung dimulainya AEC

tersebut. Hal ini menjadi penting agar pelaksanaan forum AEC ini

khususnya bagi Indonesia dapat implementasikan bagi setiap

pemangku kepentingan yang terlibat. Namun demikian arah

pembangunan hukum tersebut tetap harus dengan berpedoman

kepada koridor arah Pembangunan Nasional secara umum dengan

memasukkan aspek sosiokultural yang mendukung arah perubahan

tersebut.

karena jika melihat pilar blueprint AEC 2015, terdapat beberapa

pengaturan di bidang hukum yang perlu untuk segera ada

penyesuaian ( adjustment ). setidaknya terdapat 14 (empat belas)

bidang pengaturan peraturan perundang-undangan yang perlu

untuk disesuaikan dengan akan berlakunya AEC tersebut yaitu :

1. Perdagangan 2. Perindustrian

3. Investasi 4. Tenaga Kerja

5. Ketahanan Pangan 6. Pertanian

7. Kehutanan 8. Perpajakan

9. Perlindungan Konsumen 10. Hak Kekayaan Intelektual

11. Transportasi Udara 12. Pariwisata

13. Kesehatan 14. Usaha Kecil & Menengah

Sehingga menurut seorang Ahli terdapat 2 (dua) hal yang perlu

dilakukan dalam menyesuaikan arah pembangunan hukum

nasional dengan akan diselenggarakannya AEC atau Masyarakat

Ekonomi ASEAN 2015. Pertama, perlunya membuat tema guna

menetukan arah pembangunan hukum nasional yang mengadopsi

nilai dan tujuan AEC atau pun forum internasional lainnya yang

dapat mempengaruhi pembangunan hukum nasional Indonesia.

Kedua, menyesuaikan substansi atau muatan yang terdapat dalam

14 (empat belas) bidang peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan pelaksanaan AEC. Dalam membuat tema pun arah

pembangunan hukum nasional serta penyesuaian peraturan

perundang-undangan dimaksud harus sejalan dengan semangat

dan tujuan yang terdapat dalam AEC atau Masyarakat Ekonomi

ASEAN dengan tetap mengedepankan koridor dalam RPJPN dan

kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia.