aspek- aspek hukum uu keperawatan indonesia (rimawati)
TRANSCRIPT
Disampaikan Oleh: Rimawati
FAKULTAS HUKUM UGM
2014
� Kesehatan sebagai hak asasi manusia yang diakuisecara konstitusional dalam UUD 1945 sebagai hakwarga negara dan tanggung jawab negara.
� Subyek Hukum Kesehatan adalah segala sesuatu yang dapat dibebankan kepadanya Hak dan Kewajiban.dapat dibebankan kepadanya Hak dan Kewajiban.
� Perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatanberperan sebagai penyelenggara PraktikKeperawatan, pemberi Asuhan Keperawatan, penyuluh dan konselor bagi Klien, pengelolaPelayanan Keperawatan, dan peneliti Keperawatan.
2
� Perawat dalam melaksanakan tugas danfungsinya (Independen, Dependen,danKolaborasi) dalam pelayanan keperawatansecara hukum akan menimbulkan hubungansecara hukum akan menimbulkan hubunganhukum dengan berbagai pihak yang terkait, yaitu hubungan hukum antara perawat-pasien-dokter-rumah sakit dan/atau fasilitas pelayanankesehatan.
� Hubungan hukum antara perawat dan pasien merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian
3
� Sebagai suatu perjanjian, harus memenuhi
syarat untuk terjadinya perjanjian yaitu adanya
kesepakatan diantara kedua para pihak, yang
tunduk ke dalam Pasal 1320 KUH Perdata. tunduk ke dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
� Sehingga perikatan yang menjadi jenis perikatan
antara perawat dan pasien adalah perjanjian
inspaning verbintenis yaitu perjanjian yang
berdasarkan proses atau daya/upaya bukan hasil
akhir (resultaat verbintenis).
4
1. Agar peserta mampu memahami tentang
konsep hukum dalam aspek Hukum
Perdata, Pidana dan Administrasi;
2. Agar peserta mampu memahami aspek2. Agar peserta mampu memahami aspek
hukum (Perdata, Pidana dan Administrasi)
dalam UU Keperawatan Indonesia.
5
I. KONSEP MENGENAI HUKUM, HUKUM
PERDATA, HUKUM PIDANA, DAN HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA, DAN HUKUM
ADMINISTRASI SECARA UMUM
II. KONSEP SANKSI DALAM ASPEK HUKUM
PERDATA, PIDANA, DAN ADMINISTRASI
III. ASPEK HUKUM UU KEPERAWATAN
INDONESIA
6
SubyekHukum
Kesehatan
1. ORANG
• Profesi
• Pasien
• Induvidu lainnya
2. BADAN HUKUM
• Institusi pelayanan kesehatan
• BPJS/Perusahaan Asuransi
• Institusi lainnya
7
HAK DAN
KEWAJIBAN
HukumPerdata
HukumHukumPidana
HukumAdministrasi
8
“Black's Law Dictionary Seventh Edition”,
didefinisikan sebagai:
“A penalty or coercive measure that results “A penalty or coercive measure that results
from failure to comply with a law, rule, or
order (a sanction for discovery abuse)”
9
Sanksi Administrasi
• sanksi yang dikenakan terhadappelanggaran administrasi atauketentuan undang-undang yang bersifat administratif
Sanksi Pidana
• Disebut Hukuman
• Diatur dalam Pasal 10 KUHP
Sanksi Perdata
• Bentuk sanksi dalamhukum perdata dapatberupa:bersifat administratif
• Bentuk sanksi Administrasi:
• denda (misalnya yang diaturdalam UU Kesehatan, UU RS, UU Tenaga Kesehatan)
• pembekuan hingga pencabutansertifikat dan/atau izin (misalnyaijin praktik tenaga kesehatan),
• penghentian sementarapelayanan administrasi hinggapengurangan jatah produksi(misalnya pengehentiansementara pelayanan kesehatanpada sarpelkes yang tidakmemiliki ijin),
• tindakan administratif
KUHP
• Bentuk Hukumandibedakan atas:
• Hukuman Pokok
• Hukuman Tambahan
berupa:
• kewajiban untukmemenuhi prestasi(kewajiban)
• hilangnya suatukeadaan hukum, yang diikuti denganterciptanya suatukeadaan hukum baru
10
• Perijinan (STR, SIP dan SIPP)
• Pasal 18, 21, 24 ayat (1), 27 ayat (1)Aspek
Administrasi
• Wanprestasi
• PMHAspek
Perdata
• PMH
• Pasal 32 dan Pasal 37 UU Keperawatan
Aspek Pidana
11
� UU Keperawatan disusun dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
� UU Keperawatan mengandung muatan aspek hukum baik
hukum administrasi, perdata dan pidana. hukum administrasi, perdata dan pidana.
� Konteks dalam sanksi hukum administrasi terkait masalah
perijinan (STR, SIP dan SIPP).
� Aspek sanksi hukum perdata dan pidana terkait dalam
pelaksanaan kewajiban perawat dan hak pasien (klien).
� Apabila terjadi pelanggaran maka harus dilihat dari unsur-
unsur pelanggaran tersebut apakah sanksi pidana atau
perdata.
12
13