Aspek-aspek Hukum Alih Teknologidalam Meningkatkan Daya Saing Produksi

Teknologi Pertambangan di Indonesia

Sri Wartini

Abstract

Thesewritings tryto discuss the international and national lawaspects in developing thecompetitive power on mining technology production in Indonesia including the gaps appear between the law aspect oftechnological transfer nationally and and internationallyas well. Besides- that, it discusses about the kinds of technology look like which it coulddevelop the competitive power ofmining technological product in Indonesia.

Pendahuluan

Industrialisasi merupakan tujuan utamabagi negara berkembang untuk dapatmencapai tingkat kesejahteraan yang lebihbaik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologisangat berperan dalam pertumbuhan industri.Pengembangan dasar teknologi di negaraberkembang termasuk Indonesia tergantungpada berbagai kapasitas teknologi dankemampuan memperoleh teknologi darinegara maju untuk melengkapi usaha-usaha

dan riset nasional serta pertumbuhanteknologi yang diclptakan di dalam negeri.Dalam waktu yang bersamaari, sebagalnegara penerima teknologi tentu akanmenerima dampak yang tidak dapat dihindaribaik dalam pola konsumsl, lingkunganmaupun nilai-nilai budaya.^

Proses pengaiihan teknologi melibatkankegiatan-kegiatan yang sering berhubungandengan identifikasi kebutuhan teknologi

^Untuk informasi lebih lanjut tentang dimensi budaya teknologi, lihat AA Mazrui." Exit from theWorldSystem: Dilemmas of Cultural and Economic Disengagement." Dalam A. Gauhar. 1983.77j/rdlVor/c/StartegyEconomic and Politic Cohesion In the South. New York: Praegar. Him. 144.

122 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI 2002: 122 - 135

Sri Wartini Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan...

sesuai dengan kebutuhan pembangunansosial ekonomi negara yang bersangkutan.Selain itu faktor lain yang tidak kalah pantingiaiah identifikasi hambatan .dalam alihteknologi ke negara berkembang dankemudatian-kemudahan yang dapat diberikanoleti negara maju pemlllk teknologi,yaitudalam hal penentuan persyaratan yang adildan raslonal balk dalam materl teknisnyamaupun dalam proses pengalltiannya kepadanegara berkemt)ang, sehlngga dapatmembantu .negara tersebut .dalampengembangan teknologi yang disesualkandengan struktur produksl negara yangbersangkutan.

Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakanbatiwa "bumi, air, dan kekayaan yang"terkandung di dalamnya dikuasal oleh negaradan dlpergunakan untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat". Berdasarkan ketentuantersebut, negara memlliki kekuasaan untukmengatur pemanfaatan dan peruntukankekayaan, dalam hal Inl mellputl pula haslltambang. Hasil tambang di lndonesia belumlahmemperoleh perhatlan yang optimal daripemerintah, sehlngga devisa yang dihasilkandari komoditi inl belumlah selmbang dengankekayaan tambang yang dlmllikl oleh Indonesia;Untuk lebih meningkatkan dayasaingprodukslteknologi pertambangan dl Indonesiasangatlah diperlukan adanya alih teknologidan perangkat hukum yang mengaturnya.

Landasan filsafat yang mendorong periuadanya alih teknologi darinegara maju kepadanegara berkembang dapat dilihat padaketentuan dalam 'Veclaration on the Progressive Developmentof Principlesof PublicInternational. Law Relation to A New InternationalEconomic Ordei^. Dalam DekiarasI tersebut,

antara lain menyebutkan bahwa setlap negaramemiliki hak untuk mendapatkan manfaat/keuntungan dari ilmu pengetahuan danteknologi khususnya dari negara-negara majukepada negara-negara berkembang.

Perjanjian-perjanjian mengenai alihteknologi, pada dasarnya merupakanhubungan kontraktual semata antara pembelidan penjual. Perjanjian tersebut melibatkanplhak lokal sebagal pembeli dan penerimateknologi dan keahllan dari perusahaan aslng.Indonesia, hingga saat 'ini belum memilikipe.raturan perundang-undangan tersendlrimengenai alih teknologi. Oleh karena itu,perjanjian-perjanjian ailh teknologi.tundukkepada hukum perjanjian yang berlaku padaumumnya yaltu KUHPerdata, sedangkanketentuanrketentuan mengenai alih teknologisecara tidak langsung dapat ditemukan dalamundang-undang merek, undang-undang hakcipta, Dan undang-undang paten.-

Perjanjian alih teknologi pertambanganyang lazim dilakukan di Indonesia adalahperjanjian llsensi, meialul perjanjian llsensi Inidimungklnkan untuk mengallhkan paten danbantuan teknik serta know how. Perundang-undangan alih teknologi bagi negara yangsedang berkembang seperti Indonesia,memiliki artl penting khususnya dalammembantu poslsl swasta naslonal dalambernegoslasi dengan negara industri. Poslslmonopoll pemillk teknologi umumnyadlllndungi oleh ketentuan perundang-undangan dinegaranya. Apablla suatu negarabelum dlllndungi oleh ketentuan-ketentuanperundang-undangan aflh teknologi, sepertiIndonesia akan terjadi ketldak seimbangan dldalam- meiakukan perjanjian.

123

Pengertian Teknologi

Teknologi telah menyebabkan banyakperubahan dalam peradapan manusia, danpada era modern sekarang ini telah menjadifaktor penentu keberhasllan pertumbuhanekonomi suatu negara. Dengan demikian,pengawasan science and technologymerupakan unsur terpenting usahapencapalan tujuan pembangunan. Selainsebagai faktor penentu keberhasllan ekonomi,penggunaan teknologi yang dllakukan secaratidak bijaksana telah menlmbulkan keruglansecara luar biasa balk bagi alam itu sendirimaupun bagI mahusla.

Kondlsl inl telah mendorong manusiauntuk menemukan-teknologi berwawasanllngkungan {environmentally sound technology), selain penggunaan cara-cara danmetode-metode pemanfaatan alam secaralebih bijaksana.^ Penggunaan teknologi yangberwawasan llngkungan merupakan unsurterpenting dalam memecahkan dikotomiantara usaha pemenuhan kebutuhan manusiaterhadap pembangunan dan usahaperlindungan llngkungan yang selanjutnyamenjadi komponen terpenting pembentukanstrategi pembangunan berkelanjutan.

Konsep teknologi sangat luas, olehkarena itu terbukadalam beberapa penafslran,dari yang menitik beratkan pada aspek sosial,ekonomi, sampai pada yang memperhatlkanaspek llngkungan. Salahsatu konsep teknologi

diajukan oleh The World Intellectual PropertyOrganization (WIPO): ^

"Technology means systematicknowledgefor the manufacturer of a product, the application of process or rendering of a service, whether that knowledge be reflectedin an invention, an industrialdesign, a utility model, ora newplantvariety, orintechnical Information or skills, or In the service

and assistance providedbyexperts forthedesign, installation, operation or maintenance of an industrial or commercial

enterprice or its activities."

Deflnisi Inl hanya menitik beratkankepada peranan teknologi dalam kontekekonomi atau Industrl, tetapi sama sekall tidakmemperhatikan peranan teknologi untukpemuasan "sosial-budaya" masyarakatpenerima teknologi, dan juga tidakmemperhatlkan apakah kebutuhan Inlmerupakan kebutuhan negara pemberlteknologi atau penerima teknologi.

DImensI sosial budaya dalam konsepteknologi dikemukakan oleh Organization forEconomic Cooperation and Development(OECD) padatahun 1981 menyatakan bahwa,teknologi mellputi: ^

" The use of scientific knowledge by agiven society at given moment to resolveconcreteproblems facing Its development,drawing mainly at the means at itsdisposal,

^Deklarasi Stockholm 1972. Konsideran 1 dan 3.

^WIPO. 1987.Licensing Guide for Developing Countries. Genev:WIPO. Him. 28^Organization for Economic Cooperation and Development. 1981. North/South Technology Tranfer

The AdjusmentAhead. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development. Him. 18.

124 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI2002: 122- 135

Sri Wartini. Aspek-aspek Hukum Alib Teknologi dalam Meningkatkan...

in accordance with its culturai and scaie

of vaiues".

Pendekatan sosial budaya ini memberlkankonsep teknologi yang dinamis denganmenghubungkan tahap pemb'angunan dalamkontek budaya masyarakat di mana teknologiitu diterapkan.® Kohsep teknologi, ini jugamenggambarkan ide "ketepatan ataukesesuaian" teknologi untuk dialihkah.

Pengertlan Alih Teknologi

Ketergantungan negara berkembangterhadap teknologi dari negara majumerupakan suatu kenyataan yang tidak da'patdiingkari. Negara berkembang sangatmembutuhkan bantuan negara maju untukmengadakan pengalihan teknologi. TheUnited Nations Conference on Trade and

Development (UNTAD) Draft Codeof Conducton Tranfer of Technology mendefinisikan alihteknologi sebagai; ^

"Tranfer of systematic knowledge for themanufacturer ofa product, forthe application ofprocess or ofthe rendering ofa service and doesn't extend to the transaction

involving a mere sale of goods".

Menurut definisi ini,' alih teknologimerupakan pengalihan iimu pengetahuanyang sistematis untuk pengolahan suatuproduk, penerapan suatu proses ataupemberian bantuan teknis, namun tidaktermasuk hanya semata-mata penjualanbarang. Dari definisi tersebut peralihanteknologi itu hanya dalam iingkup nasionalsaja, sedangkan dari segi internasional alihteknologi terjadl meiaiui transaksi antaranegarapemiiik teknologi dan negara penerimateknologi. Menurut Blakeneysegi internasionalalih teknologi terjadl melalui transaksi antaranegara pemiiik teknologi dan negara penerimateknologi. Menurut Blakeney dimensiinternasional ailh teknologi dapat didefinisikan-sebagai" The introduction into a country oftechnologieswhich exist elsewhere but not yetin that country".^

Pada saat ini tujuan negara berkembangsebagaimana tercermin dalam sebagianbesar peraturah alih teknologi adalah bukanpemuasan, sementara kebutuhan sosialekonomi meiaiui kesinambungan importeknologi tetapi modifikasi atau kreativitas darikemampuan teknologi mereka sendiri.®Masalah alih teknologi berkaltan puia denganpemiiihan teknologi. Teknologi yang bagai-

®Lihat J.J. Murphy. " Retrospect and..." Dalam D.L.Specerdan A. Wowoniak. 1967. The Transferoftechnology toDeveloping Countries.New York: Praegar. Him. 6. Dikatakan bahwa "Technologyas a socio-technologicalphenomena thatisbesidesinvolving materialandBflifactimprovements, technologyisconcideredtoincorporate a cultural, social, andpsychologicalprocess as well."

®D. Thomson. 1982. The UNTAD Code on Transfer of Technology. 1982JWTL. Him. 340.^M. Blakeney. 1989. Legal Aspects of the Transfer of Technology to Development Countries.

London Oxford: ESCPublishing. Him. 135.lihat Economic andSxiai Council (ECOSOC)." Report onthe Impact ofMultinational Corporation onthe

Development ProcessandonInternational Relations." DocumentE/5500. Juni1974. Hlm.791 '

125

manakah yang diperlukan untuk kemajuanpembangunan dan meningkatkan kesejahteraanrakyat. Kemudian, teknologi manakah yangdiperlukan dan bagaimana cara memperolehnyadan mengembangkannya.

Adapun cara untuk memilih teknologi yangbermanfaatbagisuatu negara menurut UnitedNations Industriai Development Organization(UNIDO), antara \a\n:^ Appropriateness of thenational infrasrtucture for supporting thetechnoioghValue added and other contributions that the technology will make to theeconomyiCapability of the recipient oftechnologyto absorb and use it; Cost of thefec/ino/og/;Source of the technology and itssupporting portfolio (patents, trademark): Ternisthat will control the use oftechnology (i. e., termsof the licensing agreement).

Aspek-aspek Hukum Alih TeknologiAspek Hukum internasiona!

. Perkembangan perdagangan intemasional,dan adanya gerakan perdagangan bebasmengakibatkan semakin banyaknya alihteknologi yang dilakukan antara negara majudan negara berkembang. Oleh karena, alihteknologi berkaitan erat dengan hak millkintelektual khususnya hak milik perindustrian,maka makin terasa dibutuhkannyaperiindungan terhadap hak milik intelektualyang sifatnya tidak lag! timbal balik, tetapi sudahbersifat antar negara.

Konvensl-konvensi intemasional yangberkaitan dengan alih teknologi seperti BernConvention, TRiPs, PatentCooperation Treaty,dan Resolusi No. 32/186 tanggal 19 Desenber1977 oleh Sidang Umum PBB yangmembentuk International Code of conduct'on

the Transfer of Technology (iCCTT) yangdisyahkan oleh Sidang Umum PBB tahun1980. ICCTT dapat dikatakan sebagai suatupengaturan alih teknologi yangterpadu,karenasebelumnya pengaturan tentang alih teknologiterpencar dalam berbagai perjanjianintemasional maupun kontrak-kontrakintemasional. Hanya saja karena ICCTTmaslh berupa Code, maka belum memilikikekuatan hukum yang menglkat (non legallybinding). Kemudian pada tanggal 22 Agustus1988 UNCTAD telah mengesahkan "SefPrinciples and Rules for the Control of RestrictedBusiness Practices

Dalam praktek alih teknologi dilakukanmelalui perjanjian intemasional atau kontrakintemasional.Perjanjian merupakan hukumbagi pihak-pihak yang mengadakanperjanjian. Hasil perjanjian diperoleh melaluisuatu negosiasi, di mana masing-masingpihak mempunyai kekuatan. Oleh karenanyahukum perjanjian harus dipahami oleh parapihak yang mengadakan alih teknologi.

1. Perjanjian Bilateral

Perjanjian Bilateral dalam bidang alihteknologi pada umumnya' berupa perjanjian

^UNIDO. "Development andTransfer ofTechnology Series No. 12." Guidelines forEvaluation ofTransferof Technology Agreement.

Ari Purwadi." Kebutuhan Akan PerangkatHukum Perjanjian diBidang Alih Teknologi." Majalah Hukumdan Pembangunan. FH Ul. 1993. Him. 140.

126 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNi 2002:122 - 135

Sri Wartini. Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan...

kerjasama teknis antara dua negara. Dalamperjanjian tersebutdirumuskan kesediaan ataukesanggupan salah satu pihak untukmembantu pihak lalnnya dalam bidang.yangmenyangkut masalah teknis, ataupunkerjasama antar dua negara dalam bidangilmu pengetahuan dan teknologi.

Perjanjian Bilateral in! pada hakikatnyatelah mencerminkan kedudukan para pihak.Di mana satu pihak berperan sebagai pemllikatau pemberi teknologi dan dilain pihaksebagai penerima teknologi. Misalpersetujuan antar Republlk Indonesia denganPerancis tentang kerjasama riset dan ilmiahpengembangari teknologi (Keppres No. 40tahun 1979).

2. Kontrak antara Perusahaan

Pada umumnya alih teknologi ditempuhmelalui jalur penanaman modal asing.Masalah penanaman modal asing diatur olehnegara yang bersangkutan, sehinggapengaturannya pun sepenuhnya diatur olehhukum nasional masing-masing negarapenerima modal asing tersebut. Akan tetapi,mengingat penanaman modalnya adalahperusaan transnasional, maka aspekinternasional tidak dapat dilakukan begitu saja.Terkadang ada pula negara atau pemerintahyang langsung mengikatkan diri dalam kontrakatau perjanjian dengan perusahaantransnasional dari negara lain.

Dalam perjanjian-perjanjian seperti ini,tentunya negara/pemerintah dapat turut sertamencampuri atau mengatur pelaksanaankontrak, yang biasanya dalam bentuk

memberikan arah, pedoman, petunjuk yangharus diikuti para pihak. Saluran lain yangjugaseringditempuhadalah kontrak iisensi, kontrakkarya, kontrak kerjasama, dan Iain-lain jeniskontrak anatara perusahaan transnasionaldengan perusahaan nasional.

Dalam kontrak-kontrak seperti ini yangtampak lebih merupakan urusan dankepentingan. pihak-pihak yang bersangkutan.Peranan negara dalam mencampuri danmengaturnya tidaklah begitu besar. Kontrak-kontrak tersebut di atas, merupakan hukumpositif yang berlaku di dalam negara yangbersangkutan setidak-tidaknya bagi parapihak. Walaupun sifatnya internasional akantetapi pelaksanaannya dilakukan dalam suatuwilayah negara, maka tentu akan menimbulkanimplikasi hukum bagi negara yangbersangkutan.

Aspek Hukum Nasional Alih Teknologi

Selaindiaturoleh peraturan internasional,alih teknologi juga diatur dalam hukumnasional suatu negara terrhasuk Indonesia.Semua peraturan yang bermaksud mengaturproses pembangunan ekonomi nasional akanmempunyai pengaruh terhadap proses alihteknologi. Mulai dari penyusunan Garis BesarHaluan Negara dan pembangunan' LimaTahun sampai-dengan peraturan perundang-undangan tentang kehidupan ekonomi,seperti peraturan devisa, peraturan fiskal,peraturan perbankan dan pengaturan sektor-sektor ekonomi, dan bidang-bidang Industritertentu."

"Sumantoro. 1989. Pengaturan Teknologi dalam Ruang LIngkup Pengaturan HukumEkonomi.Jakarta: Ul Press. Him. 48.

127-

Peraturan perundang-undangan yangmengatur alih teknologi. selain yangdicantumkan dalam Undang Undang No. 1Tahun 1967tentang Penanaman Modal Asing,secara tidak langsung dapat ditemukan dalamsegala Undang-undang yang berkaitandengan hak milik perindustrian, sepertiUndang Undang .No. 14 Tahun 2001 TentangPaten, Undang .Undang, No. 15 Tahun 2001tentang Merek,Undang Undang No. 12 Tahun1997 tentang Hak Cipta dan Undang UndangNo. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sertaUndang Undang No. 11 Tahun 1967 tentangKetentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Aspek-Aspek Hukum Alih Teknologidalam Menjngkatkan Daya SaingProduksi Teknologi Pertambangandl Indonesia Produksi TeknologiPertambangan

Kegiatan pertambangan seringmenimbuikan kerusakan lingkungan yangcukup parah, oleh karena itu perlu diadakanperaturan yang bersifat komprehensif untukmenangani masalah pertambangan, selaindiperlukan juga teknologi pertambangan yangmemenuhi standar internasional seperti ISO9000 untuk standar mutu dan IS014000 untukstandar lingkungan. .Kegiatan pertambangandi Indonesia diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuanPokok Pertambangan.

Teknologi pertambangan merupakansuatu unsur yang penting dalam meningkatkanproduksi pertambangan di Indonesia,mengingat Indonesia merupakan suatu

negarayang cukup banyak memiliki kekayaanalam yang berujud tambang. Berbagai macamtambang yang berada di wilayah Indonesiamembutuhkan suatu penanganan yang seriusuntuk dapatdimanfaatkan secara optimal demi,kemakmuran rakyat. Kalau dalamkenyataannya, Indonesia ternyata belummampu untuk mengoptimalkan pemanfaatantambang yang dimilikinya, salah satupenyebabnya adalah masih, kurangnyateknologi pertambangan-yang dimilikinya danjuga karena peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada belum menunjangpengembangan teknologi pertambangan diIndonesia.

Dengan masuknya Indonesia-sebagaianggota WTO, hal ini membawa konsekuensibahwa Indonesia harus mentaati aturan main

yang adadi WTQ.^^ Dengan adanya liberalisasiperdagangan ini,mehgakibatkan setiapnegara untuk berjuang memperoleh pangsapasar'di masyarakat internasional, maka Indonesia harus memiliki keunggulankomparatif maupun keunggulan kompetitifdalarri perdagangan balk di bidang barangmaupun di bidang jasa.

Pembentukan dan pengembangan aturanhukum di bidang teknologi pertambangansangat diperlukan, karena adanya suatukepastian hukum dan peraturan yangmemberikan kernudahan masuknya modalasing akan dapat menarik masuknya investasike Indonesia. Investasi ini sangat dibutuhkanoleh Indonesia untuk pertumbuhan ekonomipada khususnya dan mencapai tujuanpembangunan pada umumnya, apalagi untukkeadaan Indonesia yang sekarang ini sedang

"H.S. Kartadjoemena. 1997. GATTWTO dan Hasil Uruguay Round. Jakarta: UI-PRESS. Hlm.14-15.

128 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002: 122 - 135

Sri Warlini. Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan...

mengalami krisis di berbagai bidang yang takkunjung selesai.

Bentuk-bentuk Perjanjian AlihTeknologi Pertambangan

Perjanjian alih teknologi di bidangpertambangan khususnya mengenai teknologipertambangan dapat dilakukan dengan carayang bermacam-macam, namun dalam di sinihanyaakan dibatasi pada perjanjian-perjanjianinternasional yang memberikan manfaat yangcukup.besar dalam meningkatkan daya saingproduksi teknologi pertambangan di Indonesia. Peijanjian Lisensi Paten merupakan salahsatu cara pengalihan teknologi pertambangan

1. Perjanjian Lisensi Paten -

Perjanjian lisensi pada umumnyamerupakan persetujuan kontraktual yangmenyangkut penggunaan berbagai macamhak milik perindustrian (industrial propertyrights) untuk dimanfaatkan lebih ianjut didalam kegiatan-kegiatan industri pada swastanasional di negara-negara yang menerimapenyerahan hak-hak milik industri tersebut.Perjanjian lisensi sering digunakan untukproduksi teknologi pertambangan di Indonesia.Perjanjian lisensi yang lazim dikenal dalamberbagai kerjasama investasi, yakniperjanjian-perjanjian lisensi paten dan merekdagang. Perjanjian lisensi merek dagang danlisensi paten umumnya dilakukan secarabersama-sama, namun tidak jarangmenglngat pertimbangan-pertimbangankhusus, kedua bentuk perjanjian di atas dapatpula sating terpisah.

Dalam rangka meningkatkan daya saingdi bidang teknologi pertambangan, makaharus dipilih suatu teknologi yang ramah

llngkungan, mengingat exploitasi yangdilaksanakan dalam bidang pertambanganmembawa dampak yang cukup besarterhadap llngkungan balk itu llngkungan soslalmaupun llngkungan blologl. Apalagi sekarangini isu llngkungan merupakan isu yang sudahdimasukkan dalam perdaganganinternasional, sehingga produk-produk yangtidak ramah llngkungan tidak akan dapatmemasuki pangsa pasar yang mensyaratkanllngkungan sebagai salah satu komponennya.Oleh karena itu, persyaratan bahwa suatuteknologi terteritu, dalam hal in! teknologipertambangan harus memasukkanpersyaratan llngkungan di dalam kontrakperjanjiannya. Sehingga suatu kontrak lisensiharus memuat suatu jaminan bahwa teknologitersebut ramah llngkungan,- selainperrsyaratan-persyaratan lain seperti hargayang tidak terlalu tinggi, persyaratan bahwatenaga kerja Indonesia akan memperolehkeahllan dari teknologi tersebut yang dapatdilakukan melalui pelatihan balk di dalammaupun di luar negeri.

Namun demikian, mitra usaha asingdaiam lisensi paten dan merek dagang ini,telah mempunyai suatu pola standar yangdapat diterapkan di berbagai negara penerimateknologi. Hal-hal khusus yang masih perludirundingkan terutama menyangkut jumlahdan cara pembayaran royaiti yang merupakanhak bagi pihak asing, dan data teknik sertahai-hal lain perlu disediakan sebagai hak bagipihak lokal. Setiap hak yang dimiliki pihak

•asing akan menjadi kewajiban bagi pihak lokal,dan begitu pula sebaliknya. Sehingga kalaudalam suatu kontrak yang-sudah standar inibelum dimasukkan unsur llngkungan; makaperlu untuk dimasukkan. Akan tetapi ini tentusaja akan menyulitkan bagi pihak pemberi

129

lisensi karena berarti teknologinya memangmerupakan teknologi yang ramah lingkungan.Dalam hal ini berarti membutuhkan suatu

kejelian untuk memilih teknologi yang ramahlingkungan. Selain itu bahwa teknologipertambangan tersebutjuga harus memenuhistandar mutu yaitu ISO 9000 atau jikamemungkinkan bahwa produk teknologitersebut harus memiliki standar lingkunganyaitu memiliki sertifikat ISO 14000;^^

Pemberian lisensi secara eksklusif

dimaksudkan agar pihak pemberi lisensi dapatdengan lisensinya memasarkan produk-produk di bawah lisensi negara penerimalisensi merupakan daerah pemasaran yangpotensiai bagi pemasaran barang-barangproduksi yang dipateiikan atau know-how.Sebaiiknya, pemberian hak menggunakanpaten/know-how secara non eksklusifdimaksudkan agar pihak lisensi dapatmenggunakan paten/know-how di daerah/negara ketiga.

2. Perjanjian know-how

Bagi negara berkembang, pemilihan'caraaiih teknologi dari negara maju harusmempertimbangkan banyak faktor, antara lainiaiah mengenai harga teknologi itu sendiri,serta cara pengaiihan yang paling bermanfaatbagi negara tersebut. /<now-/7owterletak antarabantuan teknik dan paten. Bantuan teknik,know-how merupakan suatu paket informasi,namun tidak sama dengan bantuan teknikkarena beberapa informasi dariknow-how adayang berslfat rahasia.Tidak seperti paten,know- /?ow tidak memiliki perlindungan hukum

seperti paten, pihak ketiga berhak untukmempergunakan maupun menggunakanknow-how yang tidak dipatenkan.

Periu ditegaskan bahwa "know-how"biasanya berfungsi untuk menunjang paten,karena di daiamnya terdapat pengetahuan,ketrampiian dan berbagai pengalaman sertarahasia yang menghasilkan barang-barangyang dipatenkan dan kemudian dipasarkansecara komersiai. Hal ini berarti bahwa

pemberian lisensi paten saja ternyata tidakcukup tanpa disertai dengan kewajiban daripemilik paten untuk memberikan data-datadan informasi teknik bagi penggunaan hakpaten daiam rangka menghasilkan produkyangdiharapkan dan slap dipasarkan. Apalagiuntuk aiih teknologi produksi teknologipertambangan yang begitu rumit, tentu akanmembutuhkan know-how seiain lisensi paten.Oieh karena itu, perjanjian lisensi paten periumemuat pula ketentuan mengenai penyediaandata-data dan informasi teknik

3. Perjanjian Bantuan Teknik

Bantuan teknik termasuk kiasifikasi yangtidak dipatenkan, dia beradaantara paten danknow-how. Pengertian technical assistancedan technical services hanya meliputikomponen-komponen teknis dan jasa-jasaberada di iuarknow-how dan paten. Berkaitandengan itu, periu dikemukakan bahwainformasi dan keterampiian teknik dapatdikembangkan pihak penerima lisensi meiaiulkegiatan riset dan pengembangan ataupenerapan teknik-teknik industri danperdagangan dalam . mengadakan

''Brian Rothery. 1996. Sistem Manaj'emen Lingkungan IS014000. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.Him. 5.

130 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI2002: 122 - 135

Sri Wartini. Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan...

perusahaan patungan. '̂'Perjanjian bantuanteknik dapat dimuat dalam perjanjian, llsensipaten atau know-how atau pelengkap bagi-pemakaian kedua hak milik perlndustrian tadi.Karena itu, jasa pemberian bantuan teknik-dalam perjanjian lisensi dirumuskan dalam,klausul technical assistence and other infor

mation and skiil"

Kerjasama bantuan teknik mengaturtentang penyediaan know-how, instruksi-operasional dan pemberian latihan bag!pekerja dari penerima lisensi oleh pemberilisensi.''® Selain itu. perjanjian bantuan teknikjuga memuat mengenai cara perawatanmesin dan peralatan tersebut be'rdasarkaninstruksi operasional serta pemberian trainingbagi tenaga kerja.

tMilai iebih daribantuanteknik terietakpadapengalaman pemberi bantuan teknik dalamsuatu produk tertentu secara komprehensip,profesional, kompetitif dan merupakan satu-satunya sumber bantuan yang dapatmenyebabkan si penerima bantuan teknismampu untuk memfaslliitasi produksi secaracepat dan ekoncmis untuk memperoleh pasarsecara efektif.

Dalam perjanjian bantuan teknis sipenerima bantuan teknis membayar atasinformasi dan jasa-jasa yang sudah terdaftardalam perjanjia tersebut. Perjnjlan ini sangatdiperlukan dalam pengembangan danpeningkatan daya saing produksi teknologi

pertambangan jlka dirumuskan dalam suatuperjanjian yang fair.

4. Kontrak Menejemen(Management Contract)

Kontrak' manajemen merupakanperjanjian yang berkaitan dengan suatu usaha,misalnya, dalam hal ini adalah pertambangan.Pihak pemilik modal yang berusaha di bidangpertambangan disebut sebagai owner,sedangkan pihak yang memiliki kemampuanmanajerial disebut operator.

Dalam usaha pertambangan, fungsimanajerial yang dllakukan oleh pihak operatordapat meliputi mariajemen produksi,manajemen tenaga kerja, termasuk perekrutandan pengarahan tenaga kerja asing dantenaga kerja lokal, pembelian dan. usahamendapatkan barang modal dan'bahanmentah, pemasaran, manajemen keuangan,termasuk perjanjian mengenai pendanaanpinjaman.

Jenis Teknologi yang BerwawasanLIngkungan Sebagai PendukungDaya Saing Produksi TeknologiPertambangan di Indonesia

Alih teknoiogi yang berwawasanlingkungan. merupakan suatu keunggulantersehdirl, selain untuk mendukungpembanguna'n yang berkelanjutan juga untuk

wwiPO. "Licensing Patent Methods and Arrangement for the Commercial Transfer and Acquisition ofTechnology" Bureau ofWlP01990. Him. 5. *

'®Michel A. Lichter. Op.Cit Him. 7.'®Seringkali negara penerima teknologi, karena memiliki posisl yang lemah, dan juga kurangnya informasi

tentang teknologi yang bersangkutan tidak dapat melakukan negosiasl secara seimbang.

131

merebutpangsa pasardi negara yang memilikistandar lingkungan yang tinggi. Sehinggadalam peraturan alih teknologi misalnya dalamkontrak-kontrak disyaratkan bahwateknologinya ramah lingkungan. Dalamperjanjian alih teknologi pertambangan,persyaratan tersebutsangatdiperlukan karenamemang sudah terbukti bahwa penggunaanteknologi pertambangan yang tidak ramahlingkungan. menimbulkan permasalahanlingkungan yangcukup serius. Misalnya usahapertambangan yang dilakukan oleh PT. FreePortdi Irian Jaya."

Mengapa negara-negara berkembangseperti Indonesia membutuhkan teknologiyang berwawasan lingkungan? Hal inidisebabkan beberapa pertimbangan, antaralain; Pertama-adalah alasan perlindunganlingkungan. Teknologi pertambangn yangberwawasan lingkungan adalah teknologiyang sedikit limbah. Dalam teknologi jenis inisudah sejak awal pencegahan limbah yangpotensial pun sudah diantisipasi. Kedua, alihteknologi yang berwawasan lingkungan,merupakan keseluruhan sistem yang mellputiknow-how, prosedur, material, jasa, danperalatan-peralatan sebagaimana jugaprosedur organisasi dan cara mengelolanya.^®

Sangatlah diperlukan suatu pengaturanyang terpadu antara peraturan alih teknologidan juga peraturan perlindungan lingkungan,jadi dalam hal ini peranan pemerintah sebagailembaga yang berhak memberlkan ijin untuk

beroperasinya suatu usaha di bidangpertambangan sangatlah penting. Sehingga'perlu diadakan suatu pendekatan yangterpadu dari berbagai pihak, balk itu daripihakswasta maupun pemerintah sebagai penentukebijaksanaan dalam alih-teknologi danseharusnya juga berfungsi sebagai pengawasmengenai macam teknologi apa saja yangdibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalamrangka untuk meningkatkan daya saingproduksi teknologi pertambangan.

Peranan Peraturan

Perundang-undangan dalamMeningkatkan Daya Saing ProduksiTeknologi Pertambangan di Indonesia

Peraturan perundang-undanganmerupakan salah satu faktor penting dalammenarik masuknya investor asing ke suatunegara. Penanaman modal di bidangpertambangan sangat dibutuhkan dalamrangka untuk meningkatkan daya saingproduksi teknologi pertambangan, karenaproduksi ini membutuhkan modal yang cukupbesar jika ingin bersaing di pasar Intemasionalmaupun untuk pangsa pasar di dalam negeri.

Peraturan perundang-undangan di bidangalih teknologi sangatlah dibutuhkan, karenahal ini akan dapat dipergunakan untukmencegah masuknya teknologi-teknologi yangtidak ramah lingkungan ke Indonesia. Akantetapi, kalau peraturannya sajatidak ada, maka

. "Proyek pertambangan tembaga yang dilakukan oleh PT Free Port ini telah menimbulkan pencemaranlingkungan yang cukup parah, sehingga menimbulkan protes dari masyarakat, bahkan masyarakat menuntutsupayausahapertambangan tersebut ditutup.

'®UNCED." Environmentally Sound Technology: Chapter 34ofAgenda 21." 22/4EPL1992. Him. 94.

132 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002:122 - 135

Sri Wartini. Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan...

akan bebas teknologi itu masuk ke Indonesiatanpa ada yang dapat mencegahnya.Peraturan peruridang-undangan yang secaratidak langsung berkaitan dengan alihteknologi, antara lain iaiah perundang-undangan di bidang HAKI (Hak Atas KekayaanIntelektual), hal itu sebagai konsekuensikeikutsertaan Indonesia dalam World Trade

Organization (WTO).'̂ Tindakan yangdilakukan oieh pemerintah Indonesia untukmemberikan perlindungan standar di bidangHAKI yaitu dengan jalan merevisi undang-undang di bidang HAKI melalui Undang No...Tahun 2001 Tentang Hak Cipta yang ketikatulisan ini dibuat belum selesai.

Kaltannya dengan peningkatan dayasaing produksi pertambangan iaIah denganadanya peraturan perundang-undangantersebut akan memberikan perlindunganhukum bagi penemu teknologi baru di bidangpertambangan, balk itu dilakukan melaluimodlfikasi lisensi paten teknologi pertambanganmaupun melalui peneiitlan dan pengembangan{research and development). Dengan adanyaperlindungan hukum yang pasti ini akanmendorong perkembangan di bidangpenemuan teknologi baru, selain jugadibutuhkan ikiim yang kond.usif untukpenemuan teknologi baru di bidang produksiteknologi pertambangan.

Perundang-undangan di bidang HAKIperlu memperoleh dukungan dari perundang-undangan lain, jika menghendaki teknologi initidak merusak lingkungan. Dalam rangkapelaksanaan alih teknologi dalam bidang

teknologi. pertambangan yang berwawasanlingkungan harus dikaitkan juga denganUndang Undang No. 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan lingkungan Hidup dan JugaPeraturan Pemerintah tentang Baku Mutu,*maupun ketentuan tentang AMDAL. Haltersebut sangat penting dilakukan untukmencegah masuknya teknologipertambangan yang tidak berwawasanlingkungan.

Selain memperhatikan berlakunyaUndang-undang tersebut di atas, maka sudahtiba masanya Indonesia mempunyai Undang-undang alih teknologi tersendiri yangmerupakan transformasi dari InternationalCode ofConduct on The Transfer ofTechnology(ICCTT) yang berfungsi sebagai pedomandasar dalam alih teknologi internasional.Undang-undang alih teknologi tersebuthendaknya dapat pula berfungsi sebagai alatpemersatu dan koordinator terhadapperundang-undangan yang mempunyai aspekhukum alih teknologinya. Hal ini perlu gunamenjamin keselarasan dalam pelaksanaan,sehingga tercapai apa yang menjadi tujuanalih teknologi tersebut.

Simpulan

Aspek-aspek hukum yang dapatmeningkatkan daya saing produksi teknologipertambangan di Indonesia ialah aspekhukum internasional yang berupa perjanjian-perjanjian internasional maupun Code ofConduct, sedangkan Aspek Hukum Nasional

. '®Achmad M. Ramll. 2000. H.A.K..I, Teori DasarPerlindungan Rahasia Dagang.Bandung: MandarMaju.HIm. 6.

133

Berupa peraturan perundang-undangan diBidang HAK.I, baku mutu, lingkungan maupunperaturan-peraturan terkait lainnya.

Untuk dapat mencapai tujuan alihteknologi sebagaimana yang tercantumdalam kebijakan nasional, maka perludiadakan suatu pengawasan terhadap jenisteknologi yang masuk k'e Indonesia.Perjanjian-perjanjian alih teknologi yangdilakukan balkoleh pihak pemerintah maupunswasta nasional harus dibuat secara terperincimengenai hak dan kewajiban para pihaksecara adil dan rasional, sehingga tidak terjadiperjanjian yang tidak fair.

Sangat diperlukan adanya Undang-undang yang khusus mengatur alih teknologiyang didasarkan kepada konvensi-konvensiinternasional yang berkaitan dengan alihteknologi maupun Intemational Code of Conduct on the Transfer of Technology (iCCTT),sehingga terjadi harmonisasi antara peraturannasional dan internasional. Selain itu perlupeningkatan keahlian di dalam pembuatankontrak-kontrak internasional sehingga dapatdihindari pencantuman klausul-klausul yangmerugikan pihak Indonesia.

Peningkatan keahlian dan ketrampilantenaga ahli Indonesia dalam bidang teknologipertambangan yang sesuai dengan kebijakannasional sangatlah signifikan untukditingkatkan^ baik melalui pelatihan maupunpendidikan secara formal yang dilakukan didalam maupun di luar negeri. Sehingga dapatmeriingkatkan bargaining poweryang selamaini lemah, yang aptara lain disebabkankurangnya pengetahuan maupun keahlianyang dimiliki oleh personil-personii yangmelakukan perjanjian alih teknologi. Selain itujuga sangatlah penting untuk memperolehakses informasi perkembangan teknologi

dalam masyarakat internasional, untukmengantisipasi supaya teknologi yangdialihkan sebetulnya sudah menjadi publicdomain bahkan sudah tidak dipakai lagi dinegeri asalnya.

Daftar Pustaka

Achmad M. Ramli. 2000. H.A.K.J, Teori, Dasar Perllndungan Rahasia

Dagang. Bandung: Mandar Maju.

Blakeney, M.. 1989. Legal Aspects of theTransfer of Technology to Development Countries. London Oxford: ESC

Publishing.

Economic and Social Council (ECOSOC)."Report on the Impact of MultinationalCorporation on the Development Process and on international Relations."

Document E/5500. Juni 1974.

Kartadjoemena, H.S.. 1997. GATT WTO danHasil Uruguay Round. Jakarta: Ul-PRESS.

Mazrui, A.A.." Exit from the World System: Dilemmas of Cultural and Economic Dis

engagement. " Dalam A. Gauhar.1983.r/i/rd World Startegy Economic and Politic Cohesion in the

South. New York: Praegar.

Murphy, J.J.. " Retrospect and... " DalamD.LSpecer dan A. Wowoniak. 1967.The Transfer of technology to Developing Countries. New York:

• Praegar.

Organization for Economic Cooperation andDevelopment. 1981. North/ SouthTechnology Tranfer The Adjusment

134 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNi 2002: 122 - 135

Sri Waiiini. Aspek-aspek Hukum Alih Teknofogi dalam Meningkatkan...

Ahead. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.

Punwadi, Ari. " Kebutuhan Akan PerangkatHukum Perjanjian di BIdang AlihTeknologi." Majalah Hukum danPembangunan. FH Ul. 1993.

Rothery, Brian. 1996. S/sfem ManajemenLingkungan ISO 14000. Jakarta:Pustaka Binaman Pressindo.

Sumantoro. 1989. Pengafi/ran Teknologidalam Ruang Lingkup PengaturanHukum Ekonomi. Jakarta: Ul Press.

Thomson, D. 1982. The UNTAD Code onTransfer of Technology. 1982 JWTL.

UNCED." Environmentally Sound Technology:Chapter 34 ofAgenda 21." 22/4 EPL1992.

UNIDO. "Development and Transfer of Technology Series No. 12." Guidelines forEvaluation of Transfer of Technol

ogy Agreement

WIPO. 1987. Licensing Guide for Developing Countries. Genev: WIPO.

"Licensing Patent Methods and Ar-• rangement for the Commercial Trans

fer and Acquisition ofTechnology" Bu-.reau of WIPO 1990.

^ ^

135