aspek medikolegal dalam pelayanan masyarakat
TRANSCRIPT
1
ASPEK MEDIKOLEGAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT
OLEH
TIM PEMAKALAH:
I.B PUTRA ATMADJA, SH.,MH
SAGUNG PUTRI M.E. PURWANI, SH.,MH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
Denpasar-2018
2
ASPEK MEDIKOLEGAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT
OLEH
TIM PEMBUAT MAKALAH
LATAR BELAKANG
Medikolegal adalah suatu ilmu terapan yang melibatkan dua aspek ilmu yaitu
medico yang berarti ilmu kedokteran dan -legal yang berarti ilmu hukum. Medikolegal
berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang
kedokteran dan hukum – hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum – hukum
yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.
Hakekat aspek medikolegal, merupakan pendekatan medikolegal dalam ilmu
pengetahuan hukum, bukanlah merupakan hal baru, karena dalam ilmu pengetahuan
hukum sudah lama dipelajari berbagai macam jurisprudence, diantaranya mengeni
medical jurisprudence, yang baru dalam hal ini adalah pendekatannya, khususnya
terhadap masalah yang timbul karena praktek profesi medik. Pendekatan ini berbeda
dengan pendekatan dari segi ilmu hukum pada umumnya, karena harus masuk dalam
pertimbangan dua bidang ilmu, yaitu ilmu kedokteran/medik dan ilmu hukum. Hakekat
pendekatan medikolegal ini bertolak dari hak atas perawatan kesehatan, yaitu hak untuk
menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi.1
Mediko Legal adalah merupakan bidang interdisipliner antara
kesehatan/kedokteran dengan ilmu hukum. Pelayanan mediko legal adalah bentuk
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan
1 Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, PT Chitra
Aditya Bakti, Bandung, hal.139
3
teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum
dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku. Aspek Mediko legal:
1. Hak dan kewajiban pasien
2. Hak dan kewajiban provider
3. Jaminan bahwa pelayanan medik yang diberikan dengan cara dan mutu yang dapat
dipertanggungjawabkan
4. Sistem dan prosedur menjamin hak dan kewajiban serta menjamin tindakan yang
dilaksanakan di rumah sakit dapat diadakan evaluasinya
5. Hak dan kewajiban pemilik dan pengelola
Prinsip-prinsip dasar hubungan dokter-pasien ditinjau dari segi pendekatan
medikolegal:
1. Pelayanan Kesehatan (YANKES) dalam kaitannya dengan Rekam Medik
Rekam medik secara umum merupakan sarana penting dalam praktek kedokteran,
yang merupakan kumpulan segala kegiatan para pelayan kesehatan yang ditulis,
digambarkan atas aktivitas terhadap pasien. Rekam medik ini sebelumnya didasari
oleh suatu perjanjian yang dsebut dengan perjanjian “terapeutik” atau transaksi
“terapeutik”. Ada beberapa hal penting yang mendasari pentingnya sebuah transaksi
“terapeutik”, yaitu:
a. Para pihak dalam perjanjian (dalam hukum ada pihak-pihak yang tidak mampu
bertindak sebagai pihak dalam perjanjian)
b. Perjanjian dengan Rumah Sakit (terutama dalam penanganan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat)
c. Syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu sah menurut hukum.
2. Aspek Medikolegal dari Rekam Medik
4
Harus ditanda tangani oleh para pihak (pelayan medik dan pasien)
3. Derajat YANKES yang tertuang atau tercermin dalam Rekam Medik
Sebagai rekaman yang mencerminkan setiap langkah, setiap tahapan upaya
kesehatan yang diambil dalam rangka praktek profesi medik. Rekam medik
mencerminkan kerapian, kecepatan dan ketetapan dalam menerapkan hak dan
kewajibanprofesional.
4. Fungsi Rekam Medik sebagai dokumen hukum
Sebagai alat bukti berdasarkan UU yang bernilai sebagai keterangan saksi/ahli.
Rekam medik yang secara tertulis merupakan kunci dalam suatu proses peradilan
baik perdata maupun pidana.
5. Para pihak dalam YANKES beserta hak dan kewajiban menurut etik dan hukum
Meningkatnya kasus-kasus yang dihadapi oleh profesi medik ini telah memperluas
yurisdiksi peradilan, sehingga tidak jarang peradilan dihadapkan tidak saja dengan
putusan yang diperlukan oleh para pihak, tetapi juga perdamaian melalui negosiasi
para pihak.
6. Hak pasien yang merupakan Hak Dasar bagi bertumpunya hukum medik
Antara dokter dan pasien karena transaksi terapeutik tersebut telah melahirkan hak
dan kwajiban tersebut secara timbal balik, dan apabila hak dan kewajiban ini tidak
dipenuhi oleh salah satu pihak, wajarlah apabila pihak yang lain terutama yang mersa
dirugikan menggugat atau menuntut.
7. Aspek medikolegal hubungan para pihak dalam YANKES.
5
Aspek medikolegal hubungan para pihak dalam pelayanan kesehatan tidak dapat
dilepaskan dari tanggungjawab para pihak dalam hubungan pelayanan kesehatan
tersebut.2
Profesi kedokteran membutuhkan pedoman sikap dan perilaku yang harus
dimiliki oleh seorang dokter. Pedoman yang demikian dikenal dengan nama Kode Etik
Kedokteran. Menjalankan dan mengamalkan kode etik tersebut seorang dokter juga
harus sudah dibekali dengan wawasan keagamaan yang kuat karena dalam ilmu agama
sudah tercakup pengetahuan mengenai moral dan akhlak yang baik antara sesama
manusia.
PEMBAHASAN
Kasus medikolegal dapat didefinisikan sebagai kasus cedera, cacat atau
meninggal dimana penyelidikan dari lembaga penegak hukum sangat penting untuk
mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas cedera, cacat atau ,meninggal tersebut,
apakah dokter yang bertanggung jawab? Atau pasien sendiri yang bertanggung jawab
atas cedera, cacat atau meninggal tersebut?. Bahasa sederhananya adalah sebuah kasus
hukum yang memerlukan keahlian medis dalam penyelesaiannya.
Beranjak dari fakta sosial salah satu contoh seorang pasien dengan “fraktur
humerus dextra” (tulang paha kanan) akibat kecelakaan lalu lintas, lalu dioperasi untuk
pemasangan plat, pasca operasi keadaan pasien sudah membaik, lalu pasien dipulangkan
dengan catatan harus kotrol secara rutin. Namun, pasien hanya datang satu kali untuk
kontrol jahitan, selanjutnya pasien tidak pernah datang lagi. Dimana seharusnya pasien
datang untuk kontrol perkembangan proses penyembuhannya.
2 Ibid.hal.140-152
6
3 bulan kemudian pasien kembali datang ke RS dengan keluhan paha kanannya
nyeri dan bengkak. Didapati patah tulang berulang pada paha kanan. Lalu pasien
menuntut ganti rugi karena keadaannya tersebut. Sudut pandang pasien, “pasien
menuduh dokter menggunakan plat yang kualitasnya tidak bagus”, dari sudut pandang
dokter, “kejadian ini terjadi karena pasien tidak kontrol, sesuai dengan anjuran dokter,
sehingga proses penyembuhannya tidak terpantau dan ada kemungkinan pasien
melakukan gerakan – gerakan yang belum diperbolehkan”. Dua sudut pandang ini
sebenarnya dapat dilakukan pendekatan, sehingga jarak ekstrim antara kedua
argumentasi tersebut dapat lebih dekat, yaitu memang benar pasien tidak disiplin dalam
melakukan kontrol (hanya 1 kali kontrol), tetapi hal ini terjadi karena dokter tidak
menginformasikan kepada pasien kegunaan dari kontrol (mengetahui perkembangan
penyembuhan, sehingga dapat memberikan informasi tentang gerakan – gerakan apa
saja yang dapat dilakukan oleh pasien).
Aspek medikolegal Sesudah diterbitkannya dalam Undang-Undang Praktik
kedokteran No. 29 Tahun 2004 (UU Praktek Kedokteran) norma disiplin menjadi hal
baru yang perlu diperhatikan dan dikaji, karena didalam Konsil Kedokteran Indonesia
(KKI) ada lembaga yang disebut sebagai Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) dengan tujuan menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam
penyelenggaraan praktik kedokteran hubungan dokter dengan pasien
1. Hubungan Kebutuhan
2. Hubungan Kepercayaan
3. Hubungan Keprofesian
4. Hubungan Hukum
7
Menurut Bernard Barber dalam bukunya Sofwan Dahlan, bahwa profesi itu
mengandung esesnsi sebagai berikut:
1. Membutuhkan ilmupengetahuan yang tinggi, yang hanya dapat dipelajari secara
sistematik.
2. Orientasi primernya lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat
3. Memiliki mekanisme control terhadap prilaku pemegang profesi.
4. Memiliki sistem reward.
Mekanisme kontrol dilaksanakan melalui kode etik disusun oleh lembaga profesi
yang kemudian diterima sebagai pedoman sikap dan prilaku bagi pelaksanaan profesi.3
Hubungan antara dokter dengan pasien dalam transaksi “terapeutik” didasari
oleh dua macam hak asasi manusia, dengan demikian keberadaan hubungan antara
dokter dengan pasien, baik ditinjau dari sudut hukum maupun aspek pelayanan
kesehatan, tidak terlepas dari hak asasi manusia yang melekat dalam diri manusia,
khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk memperoleh pelayanan
kesehatan.
Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien menimbulkan hak dan kewajiban
masing-masing pihak, dari aspek perdata berupa persetujuan antara dokter dengan
pasien merupakan akibat kelalaian di bidang perdata serta tuntutannya terhadap
pelayanan kesehatan, sedangkan dari sudut pidana yang ditimbulkan adanya hubungan
hukum dalam pelayanan kesehatan meliputi kebenaran dari isi surat keterangan
3 Sofwan Dahlan,2000,Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi dokter, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang,hal.21
8
kesehatan, wajib simpan rahasiaoleh dokter tentang kesehatan pasien, pengguguran
kandungan dan lain sebagainya.4
Tindakan medis tertentu yang dilakukan oleh dokter tidak dapat dijatuhi sanksi
pidana, apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
1. Ada indikasi medis yang dilakukan untuk mencapai tujuan konkret tertentu.
2. Tindakan medis dilakukan menurut aturan dalam ilmu kedokteran.
3. Mendapatkan persetujuan dari pasien terlebih dahulu.5
Jika terjadi Kesalahan yang dilakukan oleh dokter, maka perbuatan tersebut
tidak menghilangkan sifat melawan hukum dalam hukum pidana. Kesalahan dokter
tersebut tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, meskipun tindakan medis yang
dilakukan oleh dokter telah disetujui oleh pasien atau keluarga pasien. Aspek hukum
administrasi dalam melakukan tindakan medis berhubungan dengan kewenangan dokter
secara yuridis yang didasarkan pada syarat yang harus dipenuhi yaitu untuk memiliki
izin praktek dokter yang sah. Perjanjian terapeutik merupakan inspaningverbintenis,
bahwa secara berhati-hati, teliti, dan trampil sesuai dengan ilmu pengetahuannya serta
pengalamannya untuk menyembuhkan pasien.
4 Y.A Triana Ohoiwutun, 2008, Bunga Rampai Hukum Kedokteran (Tinjauan dari Berbagai
Peraturan Perundang-undangan dan UU Praktik Kedokteran), Bayumedia Publishing, Malang,hal.11
5 Ibid.hal.10
9
Hal yang terpenting dalam perjanjian terapeutik adanya informasi dari kedua
belah pihak yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing sebagailandasan untuk
melaksanakan tindakan medis. Dasar hukum perjanjian terapeutik Pasal 1233 KUHPer
Dasar Hukum hubungan dokter dengan pasien dibagi menjadi 2 yaitu:
1. Karena Kontrak (perjanjian terapeutik)
2. Karena undang-undang
Perbedaan antara etik profesi dan hukum
ETIK PROFESI HUKUM
Mengatur perilaku pelaksana / pengemban
profesi
Mengatur perilaku manusia pada
umumnya
Dibuat berdasarkan consensus / Dibuat oleh lembaga resminegara yang
10
kesepakatan diantara para pihak pelaksana
/ pengemban
berwenang bagi setiaporang
Kekuatan mengikatnya untuk satu waktu
tertentu dan mengenai satu hal tertentu
Mengikat sebagai sesuatu yang wajib
secara umumsampai dicabut / diganti
dengan yang baru
Sifat sanksinya moral psikologis Sifat saksinya berupa derita jasmani /
material
Macam saksinya dapat berupa diskreditasi
profesi
Macam saksinya dapat berupa pidana,
ganti kerugian atau tindakan
Control dan penilaian atas pelaksanaannya
dilakukan oleh ikatan / organisasi profesi
terkait
Control dan penilaian atas pelaksanaannya
dilakukan oleh masyarakat dan lembaga
resmi penegak hukum struktural
Sumber 6
Pelanggaran terhadap KODEKI ada yang merupakan pelanggaran etik saja, ada pula
yang merupakan pelanggaran etik sekaligus pelanggaran hukum, salah satu contohnya:
Pelanggaran etik murni:
- Menarik imbalan yang tidak wajar
- Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya
- Memuji diri sendiri dihadapan pasien
- Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan
- Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri
Pelanggaran etikolegal:
- Pelayanan dokter dibawah standar
6 Hermien Hadiati Koeswadji, op.cit.131
11
- Menerbitkan surat keterangan palsu (Pasal 263 dan 267 KUHP)
- Memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 286 KUHP)
- Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter (Pasal 322 KUHP)
- Abortus Provocatus Criminalis (Pasal 299, 348, 349 KUHP)
- Pelecehan seksual
Tanggungjawab dokter menurut UU Perlindungan Konsumen
Pasien merupakan pihak penerima pelayanan kesehatan yang dapat
dikategorikan sebagai konsumen pengguna jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
Dokter dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dibidang jasa pelayanan kesehatan.
Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang No.8 Tahun 1999.
12
13
DAFTAR BACAAN
Koeswadji,Hermien Hadiati 1992, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik,
PT Chitra Aditya Bakti, Bandung
Dahlan,Sofwan 2000,Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi dokter,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Triana Y.A Ohoiwutun, 2008, Bunga Rampai Hukum Kedokteran (Tinjauan
dari Berbagai Peraturan Perundang-undangan dan UU Praktik Kedokteran),
Bayumedia Publishing, Malang.