aspek perpajakan psc indonesia
TRANSCRIPT
Aspek Perpajakan PSC Indonesia (2004)
Benny Lubiantara
Perubahan tingkat pajak mulai periode PSC sebelum 1985 sampai saat ini
dapat dirangkum pada tabel dibawah sebagai berikut :
PSC (1995 – Present)
%
PSC (1985-1994)
%
PSC (before 1985)
%Corporate Tax 30 35 45Divident Withholding Tax (DWT), 20%*
14 13 11
Total 44 48 56
*) Pemotongan (withholding) pajak dividen sebesar 20%, untuk PSC (1995 – Present), DWT diperoleh dari (1-corporate tax) x 20% = 14%
Perlu dipahami bahwa dalam PSC Indonesia, pembagian hasil produksi
85% : 15% tersebut sudah termasuk kewajiban pajak Kontraktor. Untuk
menghitung bagian negara dan Kontraktor sebelum pajak, besarnya
tergantung dari tingkat pajak yang dibebankan, lilustrasi berikut,
memberikan gambaran bagaimana pembagian minyak antara Kontraktor
dengan Pemerintah sebelum pajak :
Aspek Perpajakan PSC Indonesia 1
PSC (1995 – Present)
%
PSC (1985-1994)
%
PSC (before 1985)
%Total Tax 44 48 56Minyak : Kontraktor*)
26.7857 28.8462 34.0909
Minyak : Pemerintah
73.2143 71.1538 65.9091
*) Bagian minyak kontraktor untuk split 85:15 diperoleh melalui rumus : 15% / (1 - Tax)
Untuk pembagian gas, karena split untuk gas adalah 70% : 30%, maka
pembagian gas antara kontraktor dan Pemerintah sebagai berikut :
PSC
(1995 – Present)%
PSC (1985-1994)
%
PSC (before 1985)
%Total Tax 44 48 56Gas : Kontraktor*)
53.5714 57.6923 68.1818
Gas : Pemerintah
46.4286 42.3077 31.8182
*) Bagian Gas kontraktor untuk split 70:30 diperoleh melalui rumus : 30% / (1 - Tax)
Kontraktor akan memperoleh surat bukti pembayaran pajak (tax receipt) atas
jumlah pajak yang telah dibayarkan kepada pemerintah Indonesia, surat
bukti pembayaran pajak ini dapat digunakan untuk memperoleh “tax credit”
di negara yang bersangkutan. Lihat ilustrasi berikut.
Keuntungan Kontraktor/PSC = USD 1,000,000Pajak, 30%* = USD 300,000Laba setelah pajak di negara operasi = USD 700,000Pajak di negara asal (misal : 34%) = USD 40,000Laba setelah pajak = USD 660,000
Aspek Perpajakan PSC Indonesia 2
*) Apabila pajak yang dapat memperoleh kredit di negara tempat beroperasi lebih besar dari pajak di negara asal, biasanya pajak tersebut dibatasi maksimum sebesar tingkat pajak dinegara asal Kontraktor tersebut.
Karena split antara Pemerintah dan Kontraktor besarnya tetap sebesar 85% :
15%, maka penurunan tingkat pajak akan mempengaruhi “tax credit”
Kontraktor, turunnya tingkat pajak akan menurunkan bagian minyak
kontraktor (lihat tabel sebelumya), walaupun pendapatan bersih Kontraktor
tidak berubah, agar lebih jelas lihat ilustrasi dibawah ini :
Pajak (48%) Pajak (44%)Laba Sebelum Pajak (USD)
10,000,000 10,000,000
Bagian Kontraktor*) 2,884,620 2,678,570Pajak 1,384,620 1,178,570Laba Bersih Kontraktor 1,500,000 1,500,000
*) Besarnya bagian atau equity kontraktor dapat dilihat pada tabel sebelumnya sesuai dengan tingkat pajaknya.
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya penurunan pajak dari
48% ke 44% otomatis akan mengurangi pajak sebesar USD 206,050,
walaupun laba bersih Kontraktor tidak berubah (apabila dibulatkan sekitar
1,500,000), penurunan pajak ini akan mengakibatkan menurunnya “tax
credit” dari Kontraktor, dengan demikian bagi Kontraktor penurunan tingkat
pajak ini merupakan dis-insentif.
Aspek Perpajakan PSC Indonesia 3
Sebagai catatan bahwa di USA, aturan pajak disana untuk memperoleh US
tax credit hanya diberlakukan bagi corporate tax sedangkan DWT tidak
dapat memperoleh tax credit. Seperti dibahas sebelumnya, total pajak 48%
terdiri dari corporate tax sebesar 35% dan DWT sebesar 20%, sedangkan
total pajak 44%, terdiri dari corporate tax sebesar 30% dan DWT 20%.
Referensi :
Daniel Johnson, International Petroleum Fiscal System and Production Sharing Contract, Tulsa, Penwell, 1994
Okti Barmi, Masalah Perpajakan PSC di Indonesia, JTMGB No.4/1995
Aspek Perpajakan PSC Indonesia 4