assalamualaikum warahmatullahi...
TRANSCRIPT
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 i
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
L Laporan Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) merupakan wujud pertanggungjawaban atas
kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2018.
Laporan kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan
Rencana Strategis PPATK Tahun 2015-2019. Penyusunan
Laporan Kinerja PPATK mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis PPATK Tahun 2015-
2019.
Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2018 merupakan penjabaran dari visi
dan misi PPATK yang dalam sistem pengelolaan kinerja PPATK ditetapkan dalam 14
sasaran strategis dan 17 indikator kinerja sasaran strategis dengan pendekatan tiga
perspektif dalam metoda Balanced Scorecard.
Capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat
beberapa indikator kinerja belum berhasil mencapai target kinerja. Rata-rata capaian kinerja
pada tahun 2018 adalah 101,58%. Atas capaian kinerja ini, kami sangat mengapresiasi
dukungan dari segenap pemangku kepentingan yang berasal dari pihak internal dan
eksternal yang telah mendukung tugas dan fungsi PPATK. Segala kendala yang dihadapi
dalam pencapaian target kinerja akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja
tahun 2019.
Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk
peningkatan kinerja PPATK. Bagi PPATK, setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam
memenuhi target IKSS digunakan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk
mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja PPATK pada tahun selanjutnya.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
KATA PENGANTAR
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 ii
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU vii
RINGKASAN EKSEKUTIF viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Profil dan Sejarah Singkat PPATK 2
C. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan PPATK 3
D. Struktur Organisasi 7
E. Isu-isu Strategis 10
F. Dasar Hukum 13
G. Sistematika Penyajian 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 16
B. Perjanjian Kinerja 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja 24
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 25
C. Realisasi Anggaran 111
D. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya 116
E. Kinerja dan Capaian Lainnya 116
F. Rencana Pengembangan 118
BAB IV PENUTUP 120
LAMPIRAN A Perjanjian Kinerja Tahun 2018 PPATK
B Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan
Tahun 2017 PPATK
C Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan
Tahun 2013-2017 PPATK
D Pemberian Penghargaan Badan Publik Informatif Keterbukaan
Informasi Publik Kategori Lembaga Non Struktural di Jakarta pada
5 November 2018
E Penyelenggaraan 4th Counter-Terrorism Financing Summit di
Bangkok, Thailand pada 6-8 November 2018
F Peluncuran Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang
DAFTAR ISI
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 iii
dan Pendanaan Terorisme Tahun 2018 di PPATK pada 19 Desember
2018
G Aplikasi Rencana Kinerja dan Anggaran (Aplikasi e-RKA)
H Piagam Penghargaan Kearsipan dengan Kualifikasi Akreditasi A
(sangat baik) untuk periode 2016-2021
I Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PPATK dengan
Pertamina di Jakarta pada 16 Mei 2018.
J Daftar Lembaga/Organisasi Domestik yang Menjalin MoU dengan
PPATK Tahun 2018
K Rekomendasi-rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan
Domestik Tahun 2018
L Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Pusdiklat APU PPT Tahun
2018
M Temuan-temuan Hasil IPP APU PPT Tahun 2016-2018
N Rekomendasi-rekomendasi Hasil IPP APU PPT Tahun 2016-2018
O Realisasi Kinerja Tahun 2018 dalam Aplikasi e-RKA
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 iv
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PPATK per 31 Desember 2018 10
Tabel 2.1 Misi PPATK 17
Tabel 2.2 Tujuan PPATK 17
Tabel 2.3 Sasaran Strategis PPATK Tahun 2015-2019 18
Tabel 2.4 Perjanijan Kinerja PPATK Tahun 2018 20
Tabel 2.5 Pagu Anggaran PPATK per Program dan Kegiatan Tahun 2018 23
Tabel 3.1 Interval Capaian Kinerja 25
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-1 PPATK Tahun 2017-2018 31
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi IKSS ke-1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019 31
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 PPATK Tahun 2018 32
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-2 PPATK Tahun 2017-2018 35
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi IKSS ke-2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019 36
Tabel 3.7 Rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan Domestik 39
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-3 PPATK Tahun 2017-2018 40
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi IKSS ke-3 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019 41
Tabel 3.10 Rekomendasi NRA yang Ditindaklanjuti Pada Tahun 2015-2018 44
Tabel 3.11 Rekomendasi NRA yang Ditindaklanjuti Tahun 2018 45
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-4 PPATK Tahun 2017-2018 49
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi IKSS ke-4 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019 49
Tabel 3.14 Asistensi Penanganan Perkara TPPU Pada Tahun 2018 51
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-5 PPATK Tahun 2017-2018 53
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi IKSS ke-5 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019 54
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-6 PPATK Tahun 2017-2018 60
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi IKSS ke-6 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019 62
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-7 PPATK Tahun 2017-2018 66
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi IKSS ke-7 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019 66
Tabel 3.21 Jumlah HA dan informasi yang Ditindaklanjuti Tahun 2011-2018 68
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-8 PPATK Tahun 2017-2018 68
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi IKSS ke-8 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019 69
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-7 PPATK Tahun 2018 70
DAFTAR TABEL
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 v
Tabel 3.25 Jumlah Laporan dari Pihak Pelapor yang Memenuhi Standar Pelaporan Tahun
2018 71
Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi IKSS ke-9 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019 71
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi IKSS ke-9 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019 72
Tabel 3.28 Interval Indeks Kepatuhan Pihak Pelapor 73
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-10 PPATK Tahun 2017-2018 73
Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi IKSS ke-10 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-
2019
73
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-11 PPATK Tahun 2017-2018 76
Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi IKSS ke-11 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-
2019 77
Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-12 PPATK Tahun 2017-2018 80
Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi IKSS ke-12 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-
2019
81
Tabel 3.35 Tingkatan Maturity Model 83
Tabel 3.36 Nilai Asesmen Tata Kelola TI Setiap Domain Tahun 2017-2018 83
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-13 PPATK Tahun 2017-2018 87
Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi IKSS ke-13 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-
2019 87
Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-14 PPATK Tahun 2017-2018 90
Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi IKSS ke-14 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-
2019 91
Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-15 PPATK Tahun 2017-2018 92
Tabel 3.42 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PPATK Tahun 2016-2018 93
Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi IKSS ke-15 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-
2019 95
Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-16 PPATK Tahun 2017-2018 99
Tabel 3.45 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2016-2018 99
Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi IKSS ke-16 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-
2019 102
Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-17 PPATK Tahun 2017-2018 108
Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi IKSS ke-17 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-
2019
109
Tabel 3.49 Capaian Kinerja PPATK Tahun 2018 110
Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Anggaran PPATK Tahun 2017 dan 2018 112
Tabel 3.51 Realisasi Anggaran Terkait Pencapaian Kinerja PPATK Tahun 2018 113
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 vi
Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPATK 9
Gambar 2.1 Peta Strategi PPATK 19
Gambar 2.2 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 PPATK 22
Gambar 3.1 Rezim APU PPT di Indonesia 28
Gambar 3.2 Variabel IPP APU PPT 29
Gambar 3.3 Hasil Indeks Persepsi Publik Tahun 2018 29
Gambar 3.4 Perbandingan Hasil IPP APU PPT Tahun 2016-2018 30
Gambar 3.5 Kajian Regional Risk Assessment Tahun 2018 47
Gambar 3.6 Kegiatan 4th CTF Summit di Bangkok 48
Gambar 3.7 Peningkatan Pengungkapan Kasus TPPU dan Pendanaan Terorisme
Tahun 2015-2018
54
Gambar 3.8 Piagam WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2017 PPATK 108
Gambar 3.9 Piagam Penghargaan PPATK sebagai Badan Publik Informatif Tahun
2018
117
Gambar 3.10 Best Egmont Case Award Tahun 2018 117
Gambar 3.11 Juara dalam Kompetisi ASEAN-Australia Codeathon Tahun 2018 118
Gambar 3.12 Co-host Kegiatan 4th CTF Summit 118
DAFTAR GAMBAR
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 vii
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 viii
Laporan Kinerja Tahun 2018 PPATK merupakan perwujudan transparansi dan
akuntabilitas PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan
anggarannya. Selain itu, laporan kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam
pencapaian visi dan misi PPATK yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam
Renstra PPATK Tahun 2015-2019. PPATK telah menetapkan peta strategi tahun 2018
dengan 14 sasaran strategis dan 17 IKSS dengan metode Balanced Scorecard yang terdiri
dari tiga persektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran, dan perspektif proses bisnis internal sebagai penjabaran visi, misi, dan
tujuan PPATK.
Sesuai dengan Renstra Tahun 2015-2019 PPATK, rencana kerja, dan arah kebijakan
pimpinan tahun 2018, capaian kinerja PPATK tahun 2018 menunjukkan hasil yang
memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,58%. Dari 17 (tujuh belas) IKSS
yang diukur, 5 (lima) IKSS berhasil mencapai target kinerja. Bahkan terdapat 7 (tujuh)
IKSS yang capaian kinerjanya berhasil melebihi 100%. Namun demikian, terdapat 5 (lima)
IKSS yang capaian kinerjanya belum berhasil mencapai 100%.
7 (tujuh) IKSS yang capaian kinerjanya berhasil melebihi 100%, yaitu:
1. Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme (106,02%).
2. Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan
pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti (105,25%).
3. Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik (120%).
4. Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA) yang ditindaklanjuti
(111,11%).
5. Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme (100,27%).
6. Jumlah Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti
(111,76%).
7. Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan (103,08%).
5 (lima) IKSS yang berhasil mencapai target kinerja 100%, yaitu:
1. Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di
Indonesia.
2. Indeks kepatuhan pihak pelapor.
3. Persentase kelulusan peserta pelatihan.
RINGKASAN EKSEKUTIF
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 ix
4. Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja pegawai baik.
5. Opini BPK.
5 (lima) IKSS yang capaian kinerjanya belum berhasil mencapai target kinerja 100%,
yaitu:
1. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti (97,14%).
2. Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme (81,25%).
3. Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK (99,08%).
4. Nilai AKIP PPATK (94,49%).
5. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK (97,46%).
Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2018 tersebut telah direalisasikan anggaran
sebesar Rp137.888.656.568,00 atau 95,84% dari total alokasi anggaran sebesar
Rp143.869.148.000,00. Hal tersebut menunjukkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran
apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 101,58%. Efisiensi tersebut berasal
dari penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa, pemanfaatan fasilitas internal
PPATK dalam penyelenggaraan kegiatan rapat, seminar, pelatihan, dan konsinyering
dalam upaya penghematan biaya paket meeting dalam/luar kota, serta melakukan sinergi
antarunit kerja dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
Rata-rata capaian kinerja PPATK tahun 2018 menurun sebesar 6,42% dari rata-rata
capaian kinerja tahun 2017 sebesar 108%. Penurunan rata-rata kinerja ini terutama terjadi
karena terdapat peningkatan target kinerja pada beberapa IKSS. Namun demikian,
pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari upaya seluruh unit kerja yang konsisten untuk
memperbaiki kinerjanya dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang
disampaikan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dalam mengevaluasi sistem
akuntabilitas kinerja PPATK maupun perbaikan yang dihasilkan dari hasil pemantauan dan
evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat PPATK.
Atas capaian kinerja ini, PPATK terus berkomitmen dalam melaksanakan upaya
perbaikan secara berkelanjutan atas pengelolaan kinerja di tengah kondisi lingkungan yang
dinamis. PPATK selalu melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi-
rekomendasi dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dan Inspektorat PPATK atas
pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja PPATK. Selain itu, upaya lain yang telah
dilakukan, antara lain:
a. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan capaian
kinerjanya pada setiap triwulan.
b. Inspektorat mengevaluasi pengelolaan akuntabilitas kinerja unit eselon I dan II di
PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-
masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun-tahun
selanjutnya.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 x
c. Mengembangkan aplikasi e-RKA, yaitu aplikasi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan kinerja yang digunakan untuk pengelolaan kinerja dengan memanfaatkan
sistem teknologi informasi secara lebih optimal guna meningkatkan kualitas dan
pelaporan kinerja.
d. Pelaksanaan kegiatan Indeks Persepsi TPPU dan Pendanaan Terorisme sebagai tindak
lanjut rekomendasi-rekomendasi pokok National Risk Assessment on Money
Laundering/Terrorist Financing.
e. Koordinasi yang intensif antara PPATK dan para penyidik dalam mengoptimalkan hasil
analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi, serta pemenuhan data kepada penyidik atas
inisiatif PPATK maupun dari pihak penyidik.
f. Pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi National Risk Asessment on Money Laundering
and Terrorism Financing melalui hasil riset dan pengembangan.
g. Pengimplementasian kewajiban pihak pelapor bagi profesi dengan fokus registrasi
GRIPS bagi para akuntan, akuntan publik, dan notaris.
Pada tahun 2018, PPATK juga meraih beberapa capaian dan prestasi pada tingkat
nasional dan internasional, meliputi:
1. Capaian pada tingkat nasional:
a. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan
Keuangan PPATK selama lima tahun, yaitu Laporan Keuangan PPATK tahun
2013-2017.
b. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan
Keuangan PPATK tahun 2017.
c. Akreditasi A (sangat baik) sebagai unit kearsipan terakreditasi untuk
penyelenggaraan kearsipan yang berlaku selama lima tahun (tahun 2016-2021).
d. Penghargaan peringkat Informatif pada Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018
dalam kategori Lembaga Non Struktural.
2. Capaian pada tingkat internasional:
a. Finalis Best Egmont Case Awards 2018 yang diselenggarakan pada 23-27
September 2018 di Sydney, Australia.
b. PPATK meraih kemenangan dalam dua kategori, yaitu kategori "Disrupting Money
Launderers, Terrorists and Cyber Criminals across ASEAN-Australia" dan
kategori "The Spirit of Codeathon" pada ASEAN-Australia Codeathon yang
diselenggarakan di Sydney, Australia pada 14-15 Maret 2018.
c. PPATK menjadi co-host dalam penyelenggaraan kegiatan 4th Counter-Terrorism
Financing Summit (CTF Summit) di Bangkok, Thailand pada 6-8 November 2018.
d. Wakil Kepala PPATK, Dr. Dian Ediana Rae, terpilih sebagai Vice Chair
Information Exchange Working Group untuk periode 2018-2020 dalam pertemuan
tahunan Egmont Group di Buenos Aires, Argentina, 12-15 Maret 2018.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 xi
Meskipun sebagian besar target kinerja PPATK pada tahun 2018 telah berhasil
terpenuhi, tetapi PPATK menyadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu
dievaluasi dan selalu dilakukan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi kinerja melalui
perbaikan setiap proses yang terdapat di setiap unit merupakan proses berkelanjutan yang
akan terus dilakukan. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan PPATK selama tahun
2018 telah dilaksanakan dan diharapkan dapat menghasilkan dampak positif bagi para
stakeholders PPATK.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 1
A. Latar Belakang
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya sesuai
dengan semangat untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Untuk menindaklanjuti peraturan-peraturan tersebut, Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan Peraturan Kepala PPATK
Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja merupakan
instrumen yang digunakan oleh PPATK dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
yang terdiri dari enam komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu rencana
strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan
kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Untuk memperkuat penyelenggaraan sistem
akuntabilitas kinerja, PPATK telah membentuk Tim Pengelolaan Kinerja PPATK
yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala PPATK Nomor 61 Tahun 2018.
pendahuluan BAB
I
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 2
B. Profil dan Sejarah Singkat PPATK
PPATK dibentuk sebagai upaya pemenuhan standar internasional sebagaimana
tertuang dalam rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF). Salah satu rekomendasi FATF menyatakan bahwa perlu dibentuknya suatu
lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU) yang bersifat permanen
dan berperan sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU). Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
mengamanatkan pendirian PPATK. PPATK merupakan focal point yang
mengoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mengalami perubahan pada 13 Oktober
2003 dengan disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Sejalan dengan berdirinya PPATK dan
untuk menunjang efektivitas pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia,
melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004, pemerintah membentuk Komite
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(Komite TPPU) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai wakil ketua dan
Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite TPPU. Anggota Komite TPPU terdiri atas
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri
Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Kepolisian
RI, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Badan Narkotika Nasional.
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tersebut telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan presiden
tersebut mengalami perubahan kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 3
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang. Dalam peraturan presiden tersebut terdapat tiga instansi yang
dikukuhkan untuk masuk menjadi Anggota Komite TPPU, yaitu Kementerian
Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koperasi dan UKM
sebagai upaya strategis untuk memperkuat Komite TPPU. Komite TPPU tersebut
bertugas untuk mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2003 telah disahkan oleh Presiden RI pada 22 Oktober 2010. Keberadaan
undang-undang ini diharapkan dapat membantu dalam upaya penegakan hukum
tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain, memberikan landasan hukum
yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan
penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Undang-undang
ini juga mengakomodasi berbagai ketentuan dan standar internasional di bidang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan
terorisme sebagaimana tertuang dalam rekomendasi FATF.
Saat ini PPATK dipimpin oleh Kiagus Ahmad Badaruddin dibantu oleh Dian
Ediana Rae yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun
2016. Pada 26 Oktober 2016 Presiden Joko Widodo mengangkat Kiagus Ahmad
Badaruddin sebagai Kepala PPATK dan Dian Ediana Rae sebagai Wakil Kepala
PPATK untuk masa jabatan periode 2016-2021 di Istana Negara, Jakarta.
C. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan PPATK
PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan
memberantas TPPU dan pendanaan terorisme. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang menyatakan bahwa PPATK dalam melaksanakan tugas dan
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 4
kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh
kekuasaan manapun.
1. Tugas PPATK
Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK
mempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Fungsi PPATK
Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK
memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Pencegahan dan pemberantasan TPPU;
b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang
berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.
Untuk memperkuat kewenangan PPATK, pemerintah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Kewenangan-kewenangan PPATK dalam melaksanakan fungsinya, sebagai
berikut:
1. Dalam melaksanakan fungsi “Pencegahan dan pemberantasan TPPU”, PPATK
berwenang:
a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah
dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan
informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang
menerima laporan dari profesi tertentu;
b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 5
c. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan
instansi terkait;
d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan
dan pemberantasan TPPU;
e. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum
internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU;
f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang;
dan
g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.
2. Dalam melaksanakan fungsi “Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh
PPATK”, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi yang
meliputi antara lain:
a. Membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi;
b. Membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan
komputer dan basis data;
c. Mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh
PPATK secara manual dan elektronik;
d. Menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;
e. Menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
f. Memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait, baik dalam
negeri maupun luar negeri; dan
g. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.
3. Dalam melaksanakan fungsi “Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor”,
PPATK berwenang:
a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
b. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU;
c. Melakukan audit kepatuhan dan audit khusus;
d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang
melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 6
e. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban
pelaporan;
f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha
pihak pelapor; dan
g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi
pihak pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.
4. Dalam melaksanakan fungsi “Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi
transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya”,
PPATK berwenang:
a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
c. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan hasil pengembangan
analisis PPATK;
d. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari
instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik
di dalam maupun luar negeri;
f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya
dugaan TPPU;
g. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait
dengan dugaan TPPU;
h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya
melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. Meminta Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menghentikan sementara
seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan
hasil tindak pidana;
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 7
j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU;
k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung
jawabnya; dan
l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
D. Struktur Organisasi PPATK
Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa
susunan organisasi PPATK terdiri dari:
a. Kepala;
b. Wakil Kepala;
c. Jabatan Struktural lain; dan
d. Jabatan Fungsional.
Susunan organisasi PPATK tersebut, kemudian diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan, susunan organisasi dan unsur PPATK terdiri atas:
1. Kepala PPATK;
2. Wakil Kepala PPATK;
3. Sekretariat Utama;
4. Deputi Bidang Pencegahan;
5. Deputi Bidang Pemberantasan;
6. Pusat;
7. Inspektorat;
8. Jabatan Fungsional; dan
9. Tenaga Ahli.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 8
Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kepala PPATK
dibantu oleh Wakil Kepala PPATK dan didukung oleh unit-unit eselon I yang terdiri
dari:
1. Sekretariat Utama;
2. Deputi Bidang Pencegahan;
3. Deputi Bidang Pemberantasan;
serta unit-unit eselon II yang terdiri dari:
1. Biro Umum;
2. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Direktorat Pengawasan Kepatuhan;
5. Direktorat Pelaporan;
6. Direktorat Hukum;
7. Direktorat Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan;
8. Direktorat Analisis Transaksi;
9. Direktorat Kerja sama dan Hubungan Masyarakat;
10. Inspektorat;
11. Pusat Teknologi Informasi; dan
12. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT).
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 9
Struktur organisasi PPATK digambarkan, sebagai berikut:
Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPATK
Sistem kepegawaian PPATK mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3
Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian PPATK. Dalam keputusan tersebut,
PPATK terdiri dari pegawai tetap, pegawai dipekerjakan, dan pegawai kontrak.
Berdasarkan data kepegawaian PPATK hingga 31 Desember 2018, jumlah sumber
daya manusia yang dimiliki oleh PPATK sebanyak 476 orang dengan rincian
termuat dalam Tabel 1.1
.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 10
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai PPATK
per 31 Desember 2018
No. Jenis Pegawai Jumlah Pegawai
1. Pegawai tetap 249 orang
2. Pegawai dipekerjakan 59 orang
3. Pegawai kontrak 168 orang
Total pegawai 476 orang
E. Isu-isu Strategis PPATK
Isu-isu strategis PPATK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja PPATK
selama tahun 2018, antara lain:
1. Tahun 2018 menjadi titik awal dalam penataan kelembagaan atas perubahan
organisasi dan tata kerja PPATK, terutama dengan hadirnya Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (Pusdiklat
APU PPT). Pusdiklat APU PPT telah melakukan perencanaan dan pengadaan
pegawai, penyiapan tenaga pengajar, hingga penyusunan program, kurikulum, dan
modul diklat yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang semakin baik.
Pusdiklat APU PPT telah menyelenggarakan 25 batch pelatihan yang mengusung
berbagai topik dalam bidang APU PPT yang melibatkan pihak pelapor, instansi
mitra PPATK, maupun dari internal PPATK. Materi pelatihan yang
diselenggarakan oleh APU PPT, antara lain diklat pelaporan bagi PJK, diklat
FATF Recommendations dan metodologi penilaian FATF, diklat pelaporan
transaksi keuangan bagi asuransi, diklat bagi manajerial bank umum, dan diklat
pelatihan dasar TPPU. Selain itu, Pusdiklat APU PPT juga menyelenggarakan
kegiatan yang berskala internasional, yaitu Financial Intelligence Analyst Course
(FIAC) yang bekerja sama dengan AUSTRAC dan seminar internasional “Foreign
Predicate Offences dalam Penanganan TPPU’.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 11
2. Indonesia melakukan pengajuan menjadi anggota Financial Action Task Force on
Money Laundering (FATF). Dalam proses tersebut, PPATK telah berhasil menjadi
focal point dalam menggalang kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait,
antara lain melalui Komite TPPU. Setelah penyampaian surat komitmen Indonesia
dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan HLV FATF di Jakarta pada 9-11 Mei 2018,
Indonesia telah diapresiasi untuk layak diproses menjadi anggota FATF. Upaya
Indonesia untuk menjadi anggota FATF tersebut telah mendapat kemajuan yang
signifikan. Dalam FATF-MENAFATF Joint Plenary Meeting di Paris pada 29
Juni 2018, Indonesia berhasil memperoleh pengesahan peningkatan status menjadi
observer melalui pengesahan aklamasi dan mutlak.
3. Korporasi dapat dijadikan sebagai sarana secara langsung maupun tidak langsung
oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat (beneficial owner)
dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini menjadi
semakin berisiko karena belum terdapat pengaturan dan mekanisme yang
komprehensif yang dimiliki oleh Indonesia untuk mengenali pemilik manfaat dari
suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang
akurat, terkini, dan tersedia untuk umum. Hal ini sejalan dengan standar-standar
internasional yang diatur dalam FATF Recommendations, G20 Principles, dan The
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Principles.
Dalam upaya membantu pemerintah untuk membersihkan korporasi yang tidak
jujur dalam berbisnis, PPATK berinisiatif untuk menyusun Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Korporasi Dalam
Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan presiden ini telah ditetapkan pada
5 Maret 2018 dan dimaknai sebagai respon pemerintah atas semakin banyaknya
korporasi yang diduga sengaja didirikan sebagai wadah untuk pencucian uang dan
pendanaan terorisme.
4. PPATK berkontribusi dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan pemilihan
kepala daerah serentak yang bersih dan berintegritas. Dukungan tersebut
diwujudkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman dan pertukaran
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 12
informasi tentang Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) antara PPATK
dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Selama tahun 2018,
PPATK telah menerima daftar nama 512 pasangan calon (paslon) dan keluarganya
dari Bawaslu yang telah ditindaklanjuti dengan penyampaian 12 Informasi Hasil
Analisis yang melibatkan 52 paslon kepada Bawaslu.
5. Pencatatan hibah dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2016 dan 2017 belum
dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan tahun anggaran berjalan. Hal ini
disebabkan dokumen pendukung berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai oleh hibah dari pemberi hibah tidak diserahkan kepada PPATK pada
tahun anggaran berjalan, sehingga PPATK tidak dapat melakukan pengesahan atas
hibah pada akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, PPATK perlu menyusun
peraturan internal yang mengatur tentang mekanisme penerimaan dan pelaporan
hibah di PPATK. Peraturan tersebut telah ditetapkan oleh Kepala PPATK pada
tanggal 1 November 2018 melalui Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan.
6. Sumber daya manusia merupakan aset penting dari suatu organisasi. Sumber daya
manusia ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pada setiap level sesuai
dengan kompetensi unit kerja yang bersangkutan dan sesuai dengan struktur
organisasi yang telah ditetapkan. Menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 98 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Tahun Anggaran 2018, maka PPATK membuka kesempatan kepada
seluruh Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) di PPATK. Rekruitmen pegawai tersebut bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan pegawai dan adanya peningkatan beban kerja, serta menghasilkan
sumber daya manusia aparatur yang lebih berkualitas di PPATK. Setelah melalui
berbagai proses seleksi, 50 orang CPNS telah dinyatakan secara resmi diterima
untuk bekerja di PPATK sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 13
Nomor K26-30/B4055/XII/18.01 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penyampaian
Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS PPATK. Selain itu, PPATK juga
mendapatkan 16 orang lulusan dari PKN STAN. Seluruh pegawai baru ini
diharapkan dapat berkontribusi kepada negara dalam mencegah dan memberantas
TPPU dan pendanaan terorisme.
F. Dasar Hukum
Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja PPATK,
antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
8. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana
Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 14
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-
05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
10. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan;
11. Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-229/1.01/PPATK/12/15 tentang
Penetapan Indíkator Kinerja Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Tahun 2015-2019; dan
12. Keputusan Kepala PPATK Nomor 138B Tahun 2017 tentang Penetapan Batasan
Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan
G. Sistematika Penyajian
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 PPATK berpedoman pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian laporan
kinerja, sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi dan permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menjelaskan rencana strategis dan ikhtisar Perjanjian Kinerja PPATK.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menjelaskan mengenai capaian kinerja, evaluasi, dan analisis atas capaian
kinerja tersebut. Penjelasan kinerja meliputi hal-hal yang telah dilaksanakan, realisasi
kinerja, dan perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen Renstra PPATK. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai
realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.
BAB IV PENUTUP
Bab ini menjelaskan mengenai simpulan umum atas pencapaian kinerja dan langkah-
langkah strategis yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun mendatang.
LAMPIRAN
Bagian ini berisi substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan
kinerja.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 16 |
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2015-2019 merupakan dokumen
perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan
strategi, dan target kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh
PPATK pada tahun 2015-2019. Renstra PPATK Tahun 2015-2019 merupakan pedoman
dalam menyusun rencana kerja PPATK tahun 2015-2019 dan sebagai dasar pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kinerja PPATK tahun 2015-2019. Renstra PPATK Tahun
2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-
05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-
05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Tahun 2015-2019.
1. Visi dan Misi PPATK Tahun 2015-2019
VISI ppatk
Visi tersebut memberikan makna bahwa PPATK berupaya mewujudkan
Indonesia yang bebas dari tindak pidana pencucian uang dan sejalan dengan visi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu Indonesia
BAB
II
Perencanaan
kinerja
“Menjadi lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan terorisme.”
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 17 |
yang mandiri, maju, adil, dan makmur, serta dalam mendukung upaya pemerintah
dalam meningkatkan ketahanan sektor keuangan
MISI ppatk
Untuk mendukung pencapaian visi PPATK, dirumuskan upaya-upaya yang
akan dilaksanakan melalui Misi PPATK Tahun 2015-2019, sebagai berikut:
Tabel 2.1
Misi PPATK
KODE MISI
M1 Meningkatkan nilai guna hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK.
M2 Meningkatkan peran dan dukungan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya di
Indonesia.
M3 Meningkatkan efektivitas manajemen internal PPATK.
tujuan PPATK
Untuk menjabarkan Visi PPATK dalam rangka mencapai sasaran program
prioritas presiden, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagai indikator
yang lebih jelas dan terukur. Tujuan strategis tersebut dijelaskan, sebagai berikut:
Tabel 2.2
Tujuan PPATK
Kode Tujuan Indikator Kinerja Tujuan
T1 Meningkatkan efektivitas
pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana
pencucian uang, pendanaan
terorisme, dan tindak pidana
lainnya di Indonesia.
Indeks persepsi TPPU dan pendanaan
terorisme.
Persentase rekomendasi PPATK dalam
pencegahan dan pemberantasan TPPU dan
pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti.
Persentase peningkatan pengungkapan
kasus TPPU dan pendanaan terorisme di
Indonesia.
Indeks kepatuhan pihak pelapor.
T2 Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang andal
dalam mendukung
pelaksanaan tugas, fungsi, dan
wewenang PPATK.
Nilai AKIP PPATK.
Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi
PPATK.
Opini BPK.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 18 |
SASaran strategis
Sebagai bentuk penjabaran dari dua tujuan strategis yang hendak dicapai,
PPATK menetapkan empat belas sasaran strategis, sebagai berikut:
Tabel 2.3
Sasaran Strategis PPATK Tahun 2015-2019
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
T1 Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan
dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
pendanaan terorisme.
PPATK 01
Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan
dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
pendanaan terorisme.
PPATK 02
Meningkatnya pengungkapan kasus Tindak Pidana
Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. PPATK 03
Meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
pendanaan terorisme.
PPATK 04
Meningkatnya kualitas hasil riset Tindak Pidana Pencucian
Uang dan pendanaan terorisme. PPATK 05
Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan
informasi yang ditindaklanjuti. PPATK 06
Meningkatnya kepatuhan pelaporan. PPATK 07
Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan aparat
penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.
PPATK 08
Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
pendanaan terorisme.
PPATK 09
Meningkatnya keandalan sistem teknologi informasi
PPATK. PPATK 10
T2 Meningkatnya kualitas SDM PPATK. PPATK 11
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK. PPATK 12
Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif. PPATK 13
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK PPATK 14
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 19 |
Peta Strategi PPATK
Empat belas sasaran strategis PPATK saling memiliki keterkaitan satu sama lain
dan masing-masing memiliki peran dan kemampuan dalam mendukung pencapaian
visi dan misi PPATK. Keterkaitan antarsasaran strategis beserta masing-masing
Indikator Kinerja Sasaran Strategis dapat dijelaskan dalam Gambar 2.1 Peta Strategi
PPATK Tahun 2015-2019, sebagai berikut:
Gambar 2.1
Peta Strategi PPATK Tahun 2015-2019
Peta strategi tersebut terbagi menjadi tiga perspektif, yaitu perspektif
stakeholder, Internal Business Process, dan Learning and Growth. Ketiga perspektif
tersebut menggambarkan pola hubungan sebab akibat dalam bentuk sebuah peta
strategi yang terukur dan berkesinambungan. Perspektif Stakeholder yang merupakan
outcome PPATK dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan didukung oleh
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 20 |
perspektif Internal Business Process yang merupakan proses internal strategis yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi PPATK, sedangkan perspektif Learning
and Growth diperlukan dalam mewujudkan perspektif Stakeholder dan Internal
Business Process melalui proses perbaikan, pemanfaatan sumber daya, dan
penggunaan anggaran yang optimal.
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
menyatakan bahwa entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus menyusun perjanjian
kinerja.
Dalam upaya pengukuran kinerja tahun 2018, Kepala PPATK telah menetapkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 PPATK pada 22 Desember 2017. Perjanjian kinerja
tersebut disusun dengan mengacu pada dokumen anggaran yang telah mendapat
pengesahan dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Induk
Tahun Anggaran 2018 PPATK Nomor: SP DIPA-078.01.1.453374/2018 tanggal 5
Desember 2017. Perjanjian Kinerja PPATK bertujuan untuk menciptakan tolok ukur
kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan merupakan dasar penilaian
keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian
Kinerja Tahun 2018 PPATK dijelaskan dalam Tabel 2.4, sebagai berikut:
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja PPATK
Tahun 2018
Sasaran Strategis IKSS Target
IKSS Program
Pagu
Anggaran (Rp)
Meningkatnya persepsi
publik terhadap
pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan
pendanaan terorisme
1 Indeks persepsi TPPU
dan pendanaan
terorisme.
5,15 Indeks Pencegahan dan
Pemberantasan
Tindak Pidana
Pencucian Uang
dan Pendanaan
50.300.000.000
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 21 |
Sasaran Strategis IKSS Target
IKSS Program Pagu
Anggaran (Rp) Meningkatnya tindak lanjut
atas rekomendasi
pencegahan dan
pemberantasan tindak
pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme.
2 Persentase rekomendasi
PPATK dalam
pencegahan dan
pemberantasan TPPU
dan pendanaan
terorisme yang
ditindaklanjuti.
95% Terorisme
3 Persentase rekomendasi
FATF yang diadopsi
dalam kebijakan
domestik.
60%
4 Persentase rekomendasi
National Risk
Assessment (NRA) yang
ditindaklanjuti.
80%
Meningkatnya
pengungkapan kasus tindak
pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme.
5 Persentase peningkatan
pengungkapan kasus
TPPU dan pendanaan
terorisme di Indonesia.
20%
Meningkatnya efektivitas
kerjasama pencegahan dan
pemberantasan tindak
pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme.
6 Persentase kerja sama
yang ditindaklanjuti.
100%
Meningkatnya kualitas
hasil riset tindak pidana
pencucian uang dan
pendanaan terorisme.
7 Tingkat kualitas hasil
riset TPPU dan
pendanaan terorisme.
3,75 Indeks
Meningkatnya hasil
analisis, hasil pemeriksaan,
dan informasi yang
ditindaklanjuti.
8 Jumlah Hasil Analisis,
Hasil Pemeriksaan, dan
informasi yang
ditindaklanjuti.
255 laporan
Meningkatnya kepatuhan
pelaporan.
9 Persentase laporan dari
pihak pelapor yang
memenuhi standar
pelaporan.
95%
10 Indeks kepatuhan pihak
pelapor.
5,0 Indeks
Meningkatnya kemampuan
Pihak Pelapor dan aparat
penegak hukum dalam
pencegahan dan
pemberantasan tindak
pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme.
11 Persentase kelulusan
peserta pelatihan.
100%
Terpenuhinya produk
hukum pencegahan dan
pemberantasan tindak
pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme.
12 Persentase pemenuhan
produk hukum TPPU
dan pendanaan
terorisme.
100%
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 22 |
Sasaran Strategis IKSS Target
IKSS Program Pagu
Anggaran (Rp) Meningkatnya keandalan
sistem Teknologi Informasi
PPATK.
13 Indeks tata kelola
teknologi informasi
PPATK.
3,25 Indeks
Meningkatnya kualitas
SDM PPATK.
14 Persentase pegawai
PPATK yang memiliki
penilaian prestasi kerja
pegawai baik.
100%
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya PPATK
80.704.000.000
MenIngkatnya kualitas
manajemen kinerja
PPATK.
15 Nilai AKIP PPATK. Nilai A
Terwujudnya reformasi
birokrasi PPATK yang
efektif.
16 Nilai pelaksanaan
reformasi birokrasi
PPATK.
Nilai 80
Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan Keuangan
PPATK.
17 Opini BPK. Opini WTP
Gambar 2.2
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 PPATK
Anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 PPATK adalah
alokasi anggaran pada awal tahun, yaitu sebesar Rp131.004.000.000,00. Anggaran
tersebut dialokasikan ke dalam dua program, yaitu program Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK. Pada tahun
2018 terdapat satu kegiatan baru dalam DIPA PPATK, yaitu Pendidikan dan pelatihan
anti pencucian uang PPATK (3365). Dalam upaya pencapaian target kinerja
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 23 |
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, pagu anggaran
PPATK tersebut dialokasikan ke dalam program dan kegiatan, sebagai berikut:
Tabel 2.5
Pagu Anggaran PPATK per Program dan Kegiatan Tahun 2018
Kode
Program/Kegiatan
Nama Program/Kegiatan Pagu
Anggaran Awal
(Rp)
Pagu
Anggaran Revisi
(Rp)
078.01.01 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
PPATK
80.704.000.000 95.324.088.000
3374 - Pengawasan Internal PPATK. 600.000.000 600.000.000
3375 - Pengelolaan Perencanaan dan
Keuangan PPATK.
54.257.188.000 71.059.091.000
3376 - Pengelolan Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Ketatalaksanaan
PPATK.
6.000.000.000 6.000.000.000
3377 - Penyelenggaraan Ketatausahaan,
Kerumahtanggaan, dan
Perlengkapan PPATK.
19.846.812.000 17.664.997.000
078.01.06 Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme
50.300.000.000 48.545.060.000
3365 - Pendidikan dan Pelatihan anti
pencucian uang PPATK
10.300.000.000 9.815.460.000
3379 - Pengelolaan Bidang Hukum
PPATK.
2.400.000.000 2.400.000.000
3380 - Pelaksanaan kerja sama dan
Hubungan Masyarakat PPATK.
6.500.000.000 6.757.327.000
3381 - Pengelolaan Teknologi Informasi
PPATK.
16.000.000.000 14.515.732.000
3382 - Pengawasan Kepatuhan Pihak
Pelapor.
1.600.000.000 1.600.000.000
3383 - Pengawasan Kewajiban Pelaporan
dan Pembinaan Pihak Pelapor.
2.200.000.000 2.073.450.000
3384 - Analisis Transaksi dan Pengelolaan
Laporan Masyarakat.
1.800.000.000 1.800.000.000
5232 - Pemeriksaan dan Pengembangan
Riset TPPU.
9.500.000.000 9.713.868.000
Jumlah 131.004.000.000 143.869.148.000
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 24
A. Capaian Kinerja
Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang
memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Capaian kinerja
merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan
dan sasaran yang telah diperjanjikan. Untuk mencegah terjadinya deviasi yang signifikan
antara realisasi dengan target kinerja IKSS, PPATK menetapkan Keputusan Kepala
PPATK Nomor 138B Tahun 2017 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian
Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam
keputusan tersebut dijelaskan bahwa capaian maksimum kinerja yang diakui adalah
120% dan capaian minimum kinerja adalah 0%.
Rata-rata capaian kinerja PPATK pada tahun 2018 sebesar 101,58%. Rata-rata
capaian kinerja ini merupakan akumulasi capaian kinerja dari tiga perspektif Balanced
Scorecard. Dari tujuh belas IKSS yang diukur, lima IKSS berhasil mencapai target
kinerja. Bahkan, terdapat tujuh IKSS yang capaian kinerjanya berhasil melebihi 100%.
Namun demikian, terdapat lima IKSS yang capaian kinerjanya masih belum berhasil
mencapai 100%. Capaian kinerja tersebut dapat terwujud karena PPATK selalu
melaksanakan upaya perbaikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan sistem
akuntabilitas kinerja yang dilakukan dengan cara menindaklanjuti rekomendasi-
rekomendasi dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Inspektorat PPATK atas Laporan Kinerja PPATK.
Pengukuran capaian kinerja IKSS dilakukan melalui aplikasi e-RKA (aplikasi
Rencana Kinerja dan Anggaran). Pengisian kinerja dalam aplikasi tersebut ditetapkan
berdasarkan beberapa ketentuan, sebagai berikut:
BAB
III
Akuntabilitas
kinerja
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 25
1. Pengukuran kinerja menganut prinsip self assessment, sehingga data realisasi
kinerja diinput oleh tim pengelolaan kinerja pada masing-masing unit kerja ke
dalam aplikasi e-RKA.
2. Tiga jenis polarisasi IKSS, yaitu:
a. Maximize: Nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target.
b. Minimize: Nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target.
c. Stabilize: Nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu.
3. Capaian kinerja dalam aplikasi e-RKA ditunjukkan dengan warna
merah/kuning/hijau dengan interval, sebagai berikut:
Tabel 3.1
Interval Capaian Kinerja
Warna Deskripsi
100≤nilai≤120
80≤nilai˂100
0<nilai<80
4. Seluruh IKSS telah dilengkapi dengan Kamus IKSS yang memuat definisi IKSS,
variabel pembentuk IKSS, metode perhitungan IKSS, formula IKSS, dan sumber
data.
5. Validitas data kinerja mempertimbangkan aspek ketepatan waktu, kelengkapan data,
dan keakuratan data.
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
PPATK memiliki empat belas sasaran strategis dan tujuh belas IKSS yang termuat
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 PPATK. Capaian kinerja PPATK tahun 2018
menurut masing-masing perspektif dan sasaran strategis, dijelaskan, sebagai berikut:
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 26
Persepektif pemangku kepentingan terdiri atas tiga sasaran strategis dengan lima
IKSS. Capaian kinerja atas perspektif ini adalah 108,48%. Rincian kondisi capaian
setiap IKSS yang terdapat pada perspektif ini, sebagai berikut:
Sasaran Strategis (SS) 1 dimaksudkan untuk mengetahui persepsi pemangku
kepentingan dan masyarakat terkait dengan efektivitas pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilaksanakan oleh PPATK
dan instansi yang terkait dalam periode tertentu (tahunan). Sasaran strategis 1 diukur
keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Indeks persepsi TPPU dan pendanaan
terorisme. Pada tahun 2018, capaian kinerja sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja
SS 1 adalah 106,02%.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2013, PPATK bersama-sama dengan rezim APUPPT telah secara intensif
melaksanakan berbagai strategi implementatif di bidang pencegahan dan pemberantasan
untuk mereduksi perkembangan risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) nasional secara berkelanjutan sesuai
dengan standar Internasional (FATF Recommendations). Salah satu strategi tersebut
dilaksanakan melalui kegiatan Indeks Persepsi Publik APUPPT.
Indeks Persepsi Publik APUPPT merupakan indeks komposit tertimbang yang
disusun dari dua indeks komposit lain, yaitu Indeks Persepsi Publik terhadap Tindak
Pidana Pencucian Uang (IPP TPPU) dan Indeks Persepsi Publik terhadap Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme (IPP TPPT). IPP TPPU merupakan indeks komposit tertimbang
dari 114 indikator yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat
Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme
IKSS 1: Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme
1. Persepektif Pemangku Kepentingan
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 27
keefektifan kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dinilai dari perspektif
publik, sedangkan IPP TPPT merupakan indeks komposit tertimbang dari 67 indikator
yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat keefektifan kinerja
pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dinilai dari perspektif publik.
Indonesia telah menyusun Indeks Persepsi Publik APUPPT sejak tahun 2015
sebagai bentuk public outreach yang dilakukan untuk meningkatkan kepedulian
masyarakat atas risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan senjata
pemusnah massal. Indeks Persepsi Publik APUPPT merupakan salah satu program
strategis PPATK yang bertujuan untuk mengukur perkembangan tingkat efektivitas
kinerja rezim APUPPT dan perspektif publik secara periodik.
Pelaksanaan Indeks Persepsi Publik Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan
Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT) tahun 2018 adalah tahun ketiga sejak dilaksanakan
kali pertama secara masif pada tingkat nasional pada tahun 2016. IPP APUPPT tahun
2018 disusun bersama-sama dengan enam belas kementerian/lembaga rezim APU PPT
dan melibatkan para akademisi dari tujuh universitas yang telah memiliki MoU dengan
PPATK.
Penyusunan IPP APUPPT tahun 2018 bertujuan untuk memperoleh informasi
mengenai hal-hal, sebagai berikut:
1. Risiko pencucian uang.
2. Risiko pendanaan terorisme.
3. Risiko radikalisme.
4. Risiko pendanaan proliferasi.
5. Risiko politik uang dan pelanggaran dana kampanye.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 28
Gambar 3.1
Rezim APU PPT di Indonesia
Penyusunan indeks dilakukan berdasarkan data hasil survei dengan responden
rumah tangga di Indonesia. Pemilihan sampel survei menggunakan probabilistic
sampling dengan pendekatan complex random sampling. Sampel terdiri dari 11.040
rumah tangga yang tersebar di 1.104 desa/kelurahan di 172 kabupaten/kota pada 34
provinsi di Indonesia. Pada setiap desa/kelurahan dipilih 10 rumah tangga secara
random. Pada setiap rumah tangga yang terpilih sebagai sampel akan dipilih seorang
anggota rumah tangga berusia 17 tahun ke atas sebagai responden. Pada satu
desa/kelurahan lokus survei dipilih secara acak dan proporsional sebanyak sepuluh
responden dengan profil/profesinya bersifat unik (tidak terduplikasi).
Berdasarkan konstruk variabelnya, Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan
TPPT dibangun berdasarkan dua dimensi utama, yaitu dimensi tingkat pemahaman
publik terhadap TPPU/TPPT dan dimensi keefektifan kinerja rezim APUPPT. Dimensi
tingkat pemahaman publik diukur oleh lima aspek, yakni karakteristik TPPU/TPPT,
pelaku utama TPPU/TPPT, pelaku terkait TPPU/TPPT, sumber dana TPPU/TPPT, dan
faktor pendorong terjadinya TPPU/TPPT. Sementara itu, dimensi keefektifan kinerja
rezim APUPPT diukur oleh dua aspek, yaitu keefektifan kinerja rezim pencegahan dan
keefektifan kinerja rezim pemberantasan.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 29
Gambar 3.2
Variabel IPP APU PPT
Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT diukur dalam skala 0-10. Nilai 0
menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT (dari sisi pencegahan
maupun pemberantasan) di Indonesia dinilai oleh publik adalah sangat rendah (terendah)
dan nilai 10 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT (dari sisi
pencegahan maupun pemberantasan) di Indonesia dinilai oleh publik adalah sangat baik
(tertinggi). Indeks Persepsi Publik (IPP) dihitung secara terpisah untuk TPPU dan TPPT.
Dengan demikian, terdapat dua indeks utama, yakni Indeks Persepsi Publik Terhadap
TPPU (IPP TPPU) dan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPT (IPP TPPT).
Gambar 3.3
Hasil Indeks Persepsi Publik Tahun 2018
IPP APU-PPT
5,46
IPP TPPU
5,68
PEMAHAMAN
5,79
KARAKTERISTIK
5,96
PELAKU AKTIF
4,97
PELAKU PASIF
5,39
SUMBER DANA
5,95
FAKTOR
PENDORONG
6,32
KEEFEKTIFAN
KINERJA
5,52
KEEFEKTIFAN
PENCEGAHAN
5,33
KEEFEKTIFAN
PEMBERANTASAN
5,75
IPP TPPT
5,24
PEMAHAMAN
5,06
KARAKTERISTIK
5,68
PELAKU UTAMA
3,73
PELAKU TERKAIT
5,11
SUMBER DANA
5,76
FAKTOR
PENDORONG
6,34
KEEFEKTIFAN
KINERJA
5,33
KEEFEKTIFAN
PENCEGAHAN
5,46
KEEFEKTIFAN
PEMBERANTASAN
5,59
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 30
Hasil perhitungan IPP TPPU tahun 2018 sebesar 5,68 menunjukkan bahwa tingkat
efektivitas rezim dalam penanganan TPPU masih belum memuaskan. Kondisi ini terlihat
pada dimensi tingkat pemahaman publik terhadap TPPU sebesar 5,79 dan dimensi
tingkat keefektifan kinerja rezim anti pencucian uang sebesar 5,52.
Hasil perhitungan IPP TPPT tahun 2018 sebesar 5,24 menunjukkan bahwa tingkat
efektivitas rezim dalam penanganan TPPT masih belum memuaskan, bahkan lebih
rendah jika dibandingkan dengan tingkat keefektifan penanganan TPPU sebesar 5,68.
Bila dibandingkan menurut dimensi pembentuk IPP-TPPT, penilaian publik terhadap
keefektifan kinerja rezim Anti PPT sebesar 5,33 lebih baik daripada tingkat pemahaman
publik terhadap TPPT sebesar 5,06.
Gambar 3.4
Perbandingan Hasil IPP APU PPT Tahun 2016-2018
Berdasarkan evidence based hasil pengukuran tahun 2018, diketahui bahwa tingkat
efektivitas kinerja rezim APUPPT Indonesia dinilai publik sudah cukup baik. Namun
demikian, masih diperlukan upaya yang lebih taktis dari seluruh stakeholders untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap karakteristik regulasi, risiko TPPU dan
TPPT, serta kinerja rezim APUPPT di Indonesia. Kondisi ini tercermin dari pencapaian
nilai IPP APUPPT tahun 2018 sebesar 5,46 indeks. Publik menilai tingkat efektivitas
kinerja pencegahan dan pemberantasan lebih baik pada penanganan TPPU daripada
TPPT. Nilai IPP TPPU sebesar 5,68 indeks lebih tinggi dibandingkan nilai IPP TPPT
sebesar 5,24 indeks.
Pencapaian kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia
secara umum masih belum memuaskan. Hasil survei tahun 2018 memperlihatkan adanya
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 31
peningkatan efektivitas kinerja dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2017. Selama
periode 2016-2018, Indeks IPP APU PPT meningkat dari 5,21 indeks menjadi 5,46
indeks. Indeks IPP TPPU meningkat dari 5,52 indeks menjadi 5,68 indeks, sedangkan
IPP TPPT meningkat cukup tinggi dari 4,89 indeks menjadi 5,24 indeks.
Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-1 Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Indeks Persepsi TPPU dan
Pendanaan Terorisme
5,05
indeks
5,31
indeks
105,15% 5,15
indeks
5,46
indeks
106,02%
Pada tahun 2018, PPATK menargetkan kinerja indikator kinerja Indeks Persepsi
TPPU dan Pendanaan Terorisme dengan nilai sebesar 5,15 indeks. Realisasi kinerja
indikator kinerja adalah 5,46 indeks dari skala 10, sehingga capaian kinerja indikator
kinerja tersebut adalah 106,02%. Realisasi kinerja tahun 2018 meningkat 0,15 indeks atau
2,82% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017. Hal ini menunjukkan
bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT dari sisi pencegahan maupun
pemberantasan di Indonesia dinilai cukup baik oleh publik.
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi IKSS ke-1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target
Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Persepsi
TPPU dan pendanaan
terorisme
Indepth
study
5
indeks
5,05
indeks
5,15
indeks
5,3
indeks
5,46
indeks
103,02%
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 terhadap target tahun 2019 adalah
103,02% Realisasi kinerja tahun 2018 berhasil mencapai target kinerja. Keberhasilan
pelaksanaan indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme didukung oleh hal-hal,
sebagai berikut:
1. Penginputan dan pengolahan data survei indeks persepsi TPPU menggunakan
aplikasi online, sehingga data dapat terpantau secara real time.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 32
2. Berkoordinasi dengan para akademisi dan tim ahli dari BPS dan Kementerian PAN
dan Reformasi Birokrasi, serta stakeholders rezim APUPPT untuk pembahasan
metode dan penyusunan kuesioner.
3. Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan penyebaran kuesioner dan
wawancara dengan responden.
Sasaran Strategis 2 bertujuan untuk memantau tindak lanjut rekomendasi-
rekomendasi PPATK dan FATF yang disampaikan kepada pemerintah di bidang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui tiga IKSS, yaitu:
1. Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan
pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti.
2. Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik.
3. Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA).
Pada tahun 2018, rata-rata pencapaian kinerja SS 2 adalah 112,13%. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja SS 2 sudah sangat baik.
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 PPATK
Tahun 2018
NO. INDIKATOR KINERJA SASARAN
STRATEGIS (IKSS)
TARGET
TAHUN 2018
REALISASI
TAHUN 2018
CAPAIAN
TAHUN 2018
1 Persentase rekomendasi PPATK dalam
pencegahan dan pemberantasan TPPU
dan pendanaan terorisme yang
ditindaklanjuti.
95% 100% 105,26%
2 Persentase rekomendasi FATF yang
diadopsi dalam kebijakan domestik.
60% 87,50% 120%
3 Persentase rekomendasi NRA yang
ditindaklanjuti.
80% 88,89% 111,11%
Rata-rata capaian kinerja 112,13%
Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 33
PPATK merencanakan target kinerja indikator kinerja persentase rekomendasi
PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang
ditindaklanjuti sebesar 95% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. PPATK telah
menyampaikan seluruh rekomendasi dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan
pendanaan terorisme kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini Kepolisian
Republik Indonesia dan seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti. Dengan
demikian, capaian kinerja indikator kinerja tersebut sebesar 105,26%.
Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, maka unsur
pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme, sehingga
upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan
dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2013, transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme adalah:
1. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan
digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
2. Transaksi yang melibatkan setiap orang berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan
Organisasi Teroris (DTTOT).
Selain undang-undang tersebut, terdapat Peraturan Bersama Nomor
01/PB/MA/II/2015; Nomor 03 Tahun 2015; Nomor 1 Tahun 2015; Nomor
B.66/K.BNPT/2/2015; Nomor 01/1.02/PPATK/2/15 tentang Pencantuman Identitas
Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan
Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum
Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
Sembilan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kepolisian Republik
Indonesia selama tahun 2018, yaitu:
IKSS 2: Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang
ditindaklanjuti
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 34
1. Rekomendasi PPATK terkait Pemutakhiran ISIL (Daesh) dan Al-Qaida Sanctions
List per tanggal 6 Maret 2018 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB yang
disampaikan melalui Surat Kepala PPATK nomor: R/01/KS.02/III/2018 tanggal 8
Maret 2018.
2. Rekomendasi PPATK terkait Pemutakhiran ISIL (Daesh) dan Al-Qaida Sanctions
List per dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan Daftar Terduga Teroris
dan Organisasi Teroris yang disampaikan melalui Surat Kepala PPATK nomor:
R/79/KS.02/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.
3. Rekomendasi PPATK terkait Pemutakhiran ISIL (Daesh) dan Al-Qaida Sanctions
List per tanggal 29 Maret 2018 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB yang
disampaikan melalui Surat Kepala PPATK nomor: R/116/KS.02/IV/2018 tanggal 2
April 2018.
4. Rekomendasi PPATK terkait Pemutakhiran ISIL (Daesh) dan Al-Qaida Sanctions
List per tanggal 18 Juni 2018 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB yang
disampaikan melalui Surat Kepala PPATK nomor: R/198A/KS.02/VI/2018 tanggal
21 Juni 2018.
5. Rekomendasi PPATK terkait Pemutakhiran ISIL (Daesh) dan Al-Qaida Sanctions
List per tanggal 9 Agustus 2018 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB yang
disampaikan melalui Surat Kepala PPATK nomor: R/243/KS.02/VIII/2018 tanggal
10 Agustus 2018.
6. Rekomendasi PPATK terkait Pemutakhiran ISIL (Daesh) dan Al-Qaida Sanctions
List per tanggal 23 Agustus 2018 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB yang
disampaikan melalui Surat Kepala PPATK nomor: R/263/KS.02/VIII/2018 tanggal
24 Agustus 2018.
7. Rekomendasi PPATK terkait Pemutakhiran ISIL (Daesh) dan Al-Qaida Sanctions
List per tanggal 4 Oktober 2018 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 35
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB yang
disampaikan melalui Surat Kepala PPATK nomor: R/298A/KS.02/X/2018 tanggal 5
Oktober 2018.
8. Rekomendasi PPATK terkait Pemutakhiran ISIL (Daesh) dan Al-Qaida Sanctions
List per tanggal 15 Oktober 2018 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB yang
disampaikan melalui Surat Kepala PPATK nomor: R/315/KS.02/X/2018 tanggal 15
Oktober 2018.
9. Rekomendasi PPATK terkait Pemutakhiran ISIL (Daesh) dan Al-Qaida Sanctions
List per tanggal 20 November 2018 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran
berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan
PBB yang disampaikan melalui Surat Kepala PPATK nomor: R/342/KS.02/XI/2018
tanggal 21 November 2018.
Rekomendasi yang disampaikan oleh PPATK adalah rekomendasi mengenai
pengajuan pencantuman identitas individu dan korporasi dalam Daftar Terduga Teroris
dan Organisasi Teroris, termasuk perpanjangan dan penghapusan identitas individu dan
korporasi tersebut. Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian
Republik Indonesia dengan mencantumkan identitas individu dan korporasi dalam
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-2 Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Persentase rekomendasi
PPATK dalam
pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan
pendanaan terorisme yang
ditindaklanjuti.
90% 100% 111,11% 95% 100% 105,26%
Berdasarkan Tabel 3.5, PPATK menargetkan kinerja indikator kinerja Persentase
rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan
terorisme yang ditindaklanjuti sebesar 95%. Realisasi kinerja adalah 100%, sehingga
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 36
capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 105,26%. Realisasi kinerja tahun 2018
berhasil menyamai realisasi kinerja tahun 2017, yaitu 100%. Secara persentase, capaian
kinerja tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,85% apabila dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun 2017. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan target dari semula
target sebesar 90% pada tahun 2017 menjadi sebesar 95% pada tahun 2018. Namun
demikian, realisasi kinerja tahun 2018 telah berhasil melebihi target kinerja tahun 2018.
Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi IKSS ke-2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS
Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target
Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase rekomendasi
PPATK dalam pencegahan
dan pemberantasan TPPU
dan pendanaan terorisme
yang ditindaklanjuti
80% 85% 90% 95% 100% 100% 100%
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini
berhasil mencapai 100%. Pencapaian yang berhasil menyamai target jangka menengah
disebabkan PPATK selalu melakukan koordinasi yang efektif dan optimal dengan
Kepolisian Republik Indonesia, sehingga tujuan penyampaian rekomendasi tersebut
dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) terdiri
dari 40 Recommendations dan 11 Immediate Outcomes (IO). Pada tahun 2018, PPATK
telah melaksanakan kegiatan Mutual Evaluation Review (MER). Kegiatan MER
merupakan suatu proses penilaian kepatuhan suatu negara dalam melaksanakan
Rekomendasi FATF. Rekomendasi FATF merupakan standar global dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan TPPU dan terorisme. Kegiatan MER di Indonesia
IKSS 3: Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 37
menilai penerapan 40 Rekomendasi FATF dan 11 Immediate Outcomes (IO) yang
mencakup bidang regulasi industri keuangan, penyedia barang dan jasa, dan sektor
penegakan hukum terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kegiatan
MER tersebut juga menilai efektivitas regulasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Dalam upaya pemenuhan rekomendasi FATF dalam MER yang dilakukan oleh
APG, Indonesia telah melaksanakan penilaian tahap akhir dalam proses MER APG
melalui Face to Face on Site Visit oleh tim penilai MER di Jakarta pada 30 April-4 Mei
2018. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan High Level Visit (HLV) oleh
delegasi FATF di Jakarta pada 9-11 Mei 2018. Tujuan kegiatan HLV adalah
mengadakan pertemuan dengan para pejabat setingkat menteri/kepala lembaga yang
terkait dengan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
(APU-PPT) untuk mendiskusikan komitmen pemerintah Indonesia pada pencalonan
menjadi anggota FATF.
Delegasi FATF dalam kegiatan HLV telah bertemu dengan para pimpinan
kementerian/Lembaga yang meliputi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala
Badan Narkotika Nasional, Kepala PPATK, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan
HAM, Wakil Menteri Luar Negeri, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,
Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung,
dan Deputi Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi FATF, pada tahun 2018 PPATK
mengoordinasikan delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan-pertemuan
internasional yang terkait dengan kegiatan FATF, antara lain:
a) 17-24 Februari 2018 di Perancis untuk menghadiri FATF Plenary Meeting;
b) 1-4 Mei 2018 di Korea Selatan untuk menghadiri FATF Trein Joint Expert Meeting
and Risk Assessment Workshop;
c) 24-29 Juni 2018 di Perancis untuk menghadiri FATF Plenary;
d) 20-28 Juli 2018 di Nepal untuk menghadiri APG Annual Meeting;
e) 2-8 September 2018 di Korea Selatan untuk menghadiri APG on ML Regional Pre-
ME Workshop;
f) 14-19 Oktober 2018 di Perancis untuk menghadiri FATF Plenary; dan
g) 3-5 Desember 2018 di Rusia untuk menghadiri APG Typologies Workshop.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 38
Selain itu, PPATK berhasil menjadi co-host dalam penyelenggaraan kegiatan 4th
Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) pada 5-8 November 2018 di
Bangkok, Thailand. Kegiatan 4th CTF Summit tersebut telah menghasilkan dokumen
Bangkok Communiqué yang merupakan bentuk komitmen para peserta yang
berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pertemuan-pertemuan internasional tersebut
membahas kemajuan Indonesia dalam penerapan rekomendasi-rekomendasi FATF.
PPATK juga telah menyusun dokumen laporan periodik Indonesia terkait perkembangan
rezim APU PPT yang dibahas dalam pertemuan FATF maupun APG.
Berdasarkan FATF Methodology 2012, terdapat dua metodologi yang
digunakan dalam penilaian, yaitu Technical Compliance dan Effectiveness Assessment
(Immediate Outcomes). Tingkatan penilaian Technical Compliance, terdiri dari
Compliance (C), Largely Compliance (LC), Partially Compliance (PC), dan Non-
Compliance (NC). Tingkatan penilaian Effectiveness Assessment (IO), meliputi high
level of effectiveness, substantial level of effectiveness, moderate level of effectiveness,
dan low level of effectiveness.
Setelah melalui serangkaian proses penyampaian hasil MER, Indonesia
memperoleh dokumen penilaian resmi terkait hasil akhir MER yang dipublikasikan oleh
APG pada September 2018. Berdasarkan dokumen tersebut, Indonesia berhasil
memperoleh penilaian (rating) memuaskan (satisfactory) pada Rekomendasi FATF yang
terdiri dari 40 Rekomendasi FATF dan 11 Immediate Outcomes (IO). Indonesia
memperoleh rating Compliant (C) pada 6 rekomendasi, Largely Compliant (LC) pada
29 rekomendasi, Partially Compliant (PC) pada 4 rekomendasi, dan Non Compliant
(NC) pada 1 rekomendasi. Dalam penilaian IO, Indonesia memperoleh 5 IO dengan
rating Substantial Level, 5 IO dengan rating Moderate Level, dan 1 IO dengan rating
Low Level. Hasil penilaian MER APG terhadap Indonesia tersebut telah ditetapkan
secara resmi pada FATF Plenary pada Oktober 2018 di Perancis.
Pada tahun 2018, dari 40 rekomendasi FATF, rating pemenuhan rekomendasi
FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik yang berada dalam peringkat Largely
Compliant (LC) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) rekomendasi dan peringkat
Compliant (C) sebanyak 6 (enam) rekomendasi. Rekomendasi yang dianggap telah
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 39
diadopsi dalam kebijakan domestik adalah rekomendasi yang berada pada level minimal
LC. Dengan demikian, tingkat pemenuhan rekomendasi FATF adalah 87,5%
Rekomendasi-rekomendasi FATF yang telah diadopsi dalam kebijakan
pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2018 dijelaskan, sebagai berikut:
Tabel 3.7
Rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan Domestik
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Rec. 1 Assessing risks and applying a risk-based
approach
LC
Rec. 2 National cooperation and coordination LC
Rec. 3 Money Laundering Offence LC
Rec. 4 Confiscation and provisional measures LC
Rec. 5 Terrorist financing offence LC
Rec. 6 Targeted financial sanctions related to terrorism
& TF
PC
Rec. 7 Targeted financial sanctions related to
proliferation
NC
Rec. 8 Non-profit organisations LC
Rec. 9 Financial institution secrecy laws C
Rec. 10 Customer due diligence LC
Rec. 11 Record keeping LC
Rec. 12 Politically exposed persons LC
Rec. 13 Correspondent banking C
Rec. 14 Money or value transfer services C
Rec. 15 New technologies LC
Rec. 16 Wire transfers LC
Rec. 17 Reliance on third parties LC
Rec. 18 Internal controls and foreign branches and
subsidiaries
C
Rec. 19 Higher-risk countries LC
Rec. 20 Reporting of suspicious transaction C
Rec. 21 Tipping-off and confidentiality LC
Rec. 22 DNFBPs: Customer due diligence LC
Rec. 23 DNFBPs: Other measures LC
Rec. 24 Transparency and beneficial ownership of legal
persons
PC
Rec. 25 Transparency and beneficial ownership of legal
arrangements
PC
Rec. 26 Regulation and supervision of financial
institutions
LC
Rec. 27 Powers of supervisors LC
Rec. 28 Regulation and supervision of DNFBPs PC
Rec. 29 Financial intelligence units C
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 40
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Rec. 30 Responsibilities of law enforcement/
investigative authorities
LC
Rec. 31 Powers of law enforcement and investigative
authorities
LC
Rec. 32 Cash couriers LC
Rec. 33 Statistics LC
Rec. 34 Guidance and feedback LC
Rec. 35 Sanctions LC
Rec. 36 International instruments LC
Rec. 37 Mutual legal assistance LC
Rec. 38 Mutual legal assistance: freezing and
confiscation
LC
Rec. 39 Extradition LC
Rec. 40 Other forms of international cooperation LC
IO 1 Risk, Policy and Coordination Substantial
IO 2 International Cooperation Substantial
IO 3 Supervision Moderate
IO 4 Prevention Measures Moderate
IO 5 Legal Persons and Arrangements Moderate
IO 6 Financial Intelligence Substantial
IO 7 Money laundering investigation and prosecution Moderate
IO 8 Confiscation Substantial
IO 9 Terrorist financing investigation and prosecution Substantial
IO 10 Terrorist financing preventive measures &
financial sanctions
Moderate
IO 11 Proliferation Financing Sanctions Low
Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-3 PPATK Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja Sasaran
Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Persentase rekomendasi
FATF yang diadopsi dalam
kebijakan domestik.
50% 70% 120% 60% 87,5% 120%
Berdasarkan Tabel 3.8, PPATK menargetkan kinerja indikator kinerja Persentase
rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik sebesar 60%. Realisasi
kinerja adalah 87,5%, sehingga capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 120%.
Realisasi kinerja tahun 2018 berhasil melampaui realisasi kinerja tahun 2017. Secara
persentase, capaian kinerja tahun 2018 menyamai capaian kinerja tahun 2017, yaitu
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 41
120%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017, realisasi kinerja pada
tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 17,5%. Hal ini disebabkan terdapat
peningkatan pada beberapa rekomendasi yang berhasil mencapai peringkat minimal LC.
Bentuk tindak lanjut pada setiap rekomendasi dapat dilihat dalam Lampiran Laporan
Kinerja ini.
Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi IKSS ke-3 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target
Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase
rekomendasi FATF
yang diadopsi dalam
kebijakan domestik.
80% 40% 50% 60% 70% 87,5% 125%
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah
melebihi target kinerja. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik. PPATK
akan selalu menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan capaian
kinerja. Upaya-upaya tersebut, antara lain:
1. Sebagai rerangka kebijakan nasional untuk mendorong seluruh
kementerian/lembaga terkait dalam upaya pemenuhan Rekomendasi FATF, PPATK
dan instansi-instansi dalam keanggotaan Komite TPPU telah menetapkan Rencana
Aksi Tahun 2018 dalam rerangka Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019.
Penetapan Rencana Aksi Tahun 2018 dilakukan oleh Menko Polhukam selaku
Ketua Komite TPPU dalam rapat high level Komite TPPU yang dihadiri oleh
seluruh instansi anggota Komite TPPU yang dilaksanakan pada 9 Maret 2018 di
PPATK.
2. Rencana Aksi Tahun 2018 dalam Stranas TPPU dan TPPT tahun 2017-2019 perlu
diukur pelaksanaannya lebih lanjut dengan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi
Tahun 2018 dan penyusunan Rencana Aksi Tahun 2019. Agenda tersebut dibahas
dalam dua kali workshop Komite TPPU, yaitu:
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 42
a. Workshop anggota Komite TPPU di Bogor pada 21-22 November 2018 dengan
agenda pembahasan mengenai evaluasi pelaporan capaian aksi Stranas TPPU dan
TPPT Tahun 2018 dan training pelaporan capaian aksi; dan
b. Workshop anggota Komite TPPU di Bandung pada 17-19 Desember 2018 dengan
agenda pembahasan mengenai penyusunan Rencana Aksi Periode Tahun 2019
dalam Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019.
3. Pelaksanaan MER dalam upaya penilaian tingkat pemenuhan Rekomendasi FATF
dibahas dalam seluruh Rapat Komite TPPU dan organ Komite TPPU selama tahun
2018 dengan rincian tiga kali Rapat Komite TPPU Level Menteri yang dipimpin
oleh Menko Polhukam pada 7 Maret 2018, 9 Maret 2018, dan 23 Agustus 2018;
satu kali Rapat Tim Pelaksana Komite TPPU pada 19 November 2018; dan dua kali
Rapat Kelompok Kerja Komite TPPU pada 7 Mei 2018.
Penilaian Risiko Nasional (National Risk Assessment/NRA) merupakan suatu
kegiatan dalam upaya mengukur dan mengidentifikasi risiko Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Pelaksanaan Penilaian
Risiko Nasional di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyusunan strategi
nasional dan memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan regulasi, serta ketentuan
terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Kebutuhan nasional tersebut,
yaitu kebutuhan aparat penegak hukum mengenai tren dan risiko dari tindak pidana asal
yang berkembang saat ini dan pihak regulator memerlukan kebijakan dan pelaksanaan
strategi dalam penerapan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan
terorisme yang berbasis risiko.
Terkait dengan kebutuhan internasional, Indonesia melaksanakan NRA untuk
memenuhi FATF Recommendations nomor 1 yang menyatakan bahwa setiap negara
harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme agar risiko tersebut dapat dicegah, dimitigasi, atau
IKSS 4: Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA) yang ditindaklanjuti.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 43
diterima. Selain itu, berdasarkan hasil self assessment Indonesia atas pemenuhan
rekomendasi FATF Tahun 2012 yang dilaksanakan pada Agustus 2015, diketahui bahwa
efektivitas sistem pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia masih berada
pada tingkat yang rendah, terutama terkait dengan lemahnya koordinasi antarlembaga
dan nihilnya kebijakan nasional berbasis risiko.
Berdasarkan kebutuhan tersebut, pelaksanaan penilaian risiko berskala nasional
atau NRA sangat diperlukan, sehingga hasil NRA dapat dijadikan sebagai pijakan bagi
para stakeholders untuk membuat kebijakan terkait pelaksanaan rezim anti pencucian
uang dan pendanaan terorisme yang berbasis risiko. Oleh karena itu, hasil NRA tersebut
diharapkan dapat mendukung Indonesia agar terhindar dari blacklist FATF.
Penyusunan NRA di Indonesia telah dimulai sejak September 2013 sampai dengan
September 2015. Kegiatan tersebut didukung oleh seluruh stakeholders terkait yang
terdiri dari Pihak Pelapor (PJK bank dan nonbank), aparat penegak hukum, dan lembaga
pengawas dan pengatur.
Selain itu, penyusunan NRA juga turut melibatkan para ahli di bidang politik,
ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legislatif. Penilaian risiko nasional atas
TPPU menghasilkan beberapa pemetaan risiko, antara lain tindak pidana asal yang
berisiko tinggi, yaitu narkotika, korupsi, dan perpajakan. Pihak Pelapor yang berisiko
tinggi yang dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, yaitu pasar modal, bank, dan
properti. Hasil NRA juga mengidentifikasi adanya emerging threat penggunaan virtual
currency berupa penggunaan Bitcoin dalam bertransaksi.
Penilaian risiko nasional atas TPPT menghasilkan beberapa pemetaan risiko,
antara lain modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi, yaitu menggunakan
pendanaan dalam negeri melalui sumbangan kepada yayasan, penyalahgunaan yayasan,
berdagang/kegiatan usaha, dan melalui kegiatan kriminal. Profil pelaku yang berisiko
tinggi dari perorangan, yaitu pelajar/mahasiswa dan untuk pelaku korporasi/entitas, yaitu
yayasan/organisasi nirlaba (Non Profit Organization/NPO). Sembilan wilayah yang
berisiko tinggi terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darusalam, Sulawesi
Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk pemindahan dana terorisme yang berisiko
tinggi, yaitu melalui sistem pembayaran elektronik, sistem pembayaran online, dan New
Payment Method. Instrumen transaksi yang berisiko tinggi, yaitu tarik/setor tunai.
Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan NRA, meliputi:
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 44
a. Aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih memfokuskan terhadap tiga tindak
pidana asal yang paling berisiko tinggi, yaitu narkotika, korupsi, dan perpajakan.
b. Pihak regulator diharapkan dapat memfokuskan terhadap kebijakan dan pengawasan
pelaksanaan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada industri pasar modal.
c. Peranan para stakeholders lainnya untuk mendukung integrasi dan akses data.
Beberapa rekomendasi-rekomendasi NRA tersebut telah ditindaklanjuti oleh
stakeholders. Berkenaan dengan peningkatan kompetensi dan penanganan terpadu
TPPU, PPATK telah melaksanakan kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko
bersama-sama dengan para apgakum di wilayah-wilayah yang berisiko tinggi terjadinya
TPPU. Pada kegiatan ini, beberapa personil dari setiap apgakum yang memiliki
pengalaman menangani perkara TPPU ditugaskan menjadi mentor untuk membimbing
para apgakum di wilayah Indonesia yang memiliki risiko tinggi.
PPATK telah mengembangkan suatu alat ukur yang dapat digunakan sebagai
monitoring tools atas tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi pokok NRA on
Money Laundering/Terrorist Financing, yaitu berupa Indeks Persepsi Publik Indonesia
atas TPPU dan TPPT. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman publik
terhadap TPPU dan TPPT, serta pengukuran tingkat efektivitas stakeholders dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT
Tabel 3.10
Rekomendasi NRA yang Ditindaklanjuti Tahun 2015-2018
Tahun Rekomendasi NRA
terkait TPPU
Rekomendasi NRA
terkait TPPT
Total Rekomendasi NRA
Ditindaklanjuti
2015 9 7 16
2016 0 9 9
2017 1 9 10
2018 1 4 5
Total 11 29 40
Kegiatan NRA telah menghasilkan empat puluh lima rekomendasi yang terdiri atas
empat belas rekomendasi terkait TPPU dan tiga puluh satu rekomendasi terkait TPPT.
Berdasarkan tabel 3.10 diketahui bahwa pada tahun 2015-2018, PPATK telah
menindaklanjuti sebelas rekomendasi terkait TPPU dan dua puluh sembilan rekomendasi
terkait TPPT.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 45
Tabel 3.11
Rekomendasi NRA yang Ditindaklanjuti Tahun 2018
No. Kode
Rekomendasi
Rekomendasi NRA on
ML/TF
Unit Kerja
Terkait
Strategi
Implementasi
1 R.ML.14 Untuk memantau
optimalisasi rezim APUPPT
secara nasional di berbagai
lini, perlu dibangun statistik
nasional yang terintegrasi
terkait pencegahan dan
pemberantasan TPPU.
BI, OJK, PPATK,
Kemenkop,
Kemenkominfo, POLRI,
Kejaksaan, BNN, KPK,
DJP, DJBC, MA,
Pengadilan tinggi,
Pengadilan negeri,
Tipokor,
Kemenkopolhukam, dan
Bappenas.
Pilot project
SIGMA (Metadata
APUPPT).
2 R.TF.4 Perlunya reaktualisasi nilai-
nilai Pancasila sebagai
ideologi bangsa dalam dunia
pendidikan kepada
mahasiwa/pelajar,
khususnya mahasiwa/pelajar
yang menguasai keahlian
tertentu (misalnya teknik
kimia, ilmu komputer, dan
teknologi informasi).
Kemendikbud. Pembuatan video
media
pembelajaran
penguatan
implementasi nilai-
nilai Pancasila
bersama-sama
dengan Badan
Pembinaan
Ideologi Pancasila
(BPIP).
3 R.TF.16 Aparat penegak hukum perlu
meningkatkan pengamanan
dan pengawasan terhadap
wilayah-wilayah yang
berisiko tinggi dalam kasus
pendanaan terorisme hasil
NRA TF ini dan pihak
regulator dapat
mempertimbangkan wilayah
yang berisiko tinggi tersebut
dalam melakukan
pengawasan pihak pelapor.
Kepolisian RI dan
BNPT.
Koordinasi secara
berkala dalam
pelaksanaan
pengawasan pada
wilayah yang
berisiko tinggi
melalui forum
Subregional
Meeting on
Foreign Terrorist
Fighters and Cross
Border Terrorisme
(SRM TFT-CBT).
4 R.TF.23 Perlu aturan untuk menjerat
pihak yang menyebarkan
ajaran radikal dan ajakan
pendanaan terorisme melalui
media sosial, sehingga UU
ITE perlu diperjelas untuk
mengatur hal tersebut.
Kemenkominfo, BNPT,
dan Densus 88/Polri.
Revisi UU Nomor
15 Tahun 2003
tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana
Terorisme menjadi
UU Nomor 5
Tahun 2018.
Telah diatur
ketentuan
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 46
No. Kode
Rekomendasi
Rekomendasi NRA on
ML/TF
Unit Kerja
Terkait
Strategi
Implementasi
mengenai seruan
atau ajakan atau
pelatihan teror
melalui media
sosial.
5 R.TF.27 Perlu dilakukan pemisahan
antara tahanan tindak pidana
biasa dengan tahanan tindak
pidana terorisme/pendanaan
terorisme agar tidak terjadi
sharing knowledge yang
berpotensi memicu aktivitas
terorisme dan pendanaan
terorisme yang lebih
kompleks. Selain itu, perlu
dilakukan pemisahan antara
sesama tahanan
terorisme/pendanaan
terorisme.
Ditjen Pemasyarakatan
Kemenkumham
Pembangunan
lapas khusus bagi
narapidana
terorisme di Pulau
Nusakambangan,
Cilacap dan di
Pusat Latihan
Multifungsi Polri,
Cikeas, Bogor.
Implementasi dari rekomendasi ini dijalankan melalui penyusunan ISIL and
Regional Terrorism Financing: 2018 Update from South-East Asia Counter-Terrorism
Financing Working Group dan penyusunan Non-Profit Organizations & Terrorism
Financing Red Flag Indicators yang merupakan hasil kolaborasi antara PPATK
dengan lembaga intelijen keuangan lainnya di kawasan Asia Tenggara, Australia, dan
Selandia Baru. Hasil kajian ini telah diluncurkan dalam kegiatan 4th Counter Terrorist
Financing (CTF) Summit tahun 2018 di Bangkok, Thailand. Negara-negara yang
terlibat dalam kegiatan penyusunan kajian tersebut adalah Indonesia, Malaysia,
Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, dan Selandia Baru.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 47
Gambar 3.5
Kajian Regional Risk Assessment Tahun 2018
NPO Redflag Indicators ISIL and Regional Terrorism Financing
Kegiatan 4th CTF Summit telah menghasilkan dokumen Bangkok Communique. Poin-
poin inti yang termuat dalam Bangkok Communique, yaitu:
1. Mendukung upaya disrupsi melalui kolaborasi operasional di kawasan regional
berdasarkan laporan hasil dan rekomendasi kelompok kerja South East Asia Counter
Terrorism Financing Working Group (SEA CTFWG) yang menegaskan tentang
ancaman teroris mengenai bagaimana dana dikumpulkan, dipindahkan, dan digunakan,
serta peta penyebaran jaringan mereka di kawasan.
2. Menyadari terdapat tantangan dalam memerangi pendanaan terorisme dan meneruskan
upaya untuk mengembangkan solusi dengan memanfaatkan kecanggihan Fintech dan
alat kecerdasan buatan lainnya untuk mengidentifikasi pola dan arah pendanaan
terorisme.
3. Sepakat untuk memperkuat pertukaran informasi antara FIU di kawasan, secara nasional
dan internasional untuk mendisrupsi kejahatan transnasional dengan membuat projek
percontohan platform pertukaran informasi secara online dan aman pada tahun 2019.
4. Mendukung temuan indikator/redflag NPO dan upaya untuk mencegah sektor NPO dari
penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme.
5. Sepakat untuk melanjutkan dan memperluas inisiasi pertukaran analis secara
multilateral, analyst hubbing, dan pelatihan financial intelligence di kawasan regional
(regional financial intelligence analysis course/FIAC) yang dirancang untuk
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 48
meningkatkan kemampuan, pemahaman, analisis, dan pertukaran ilmu oleh setiap
Financial Intelligence Unit (FIU).
6. Sepakat untuk membentuk kelompok kerja untuk menangani ancaman pencucian uang
yang tinggi di kawasan, terutama korupsi dan perdagangan manusia.
7. Mengatasi risiko mata uang virtual tanpa mengabaikan peluang yang ada dengan
memperkenalkan kesadaran keuangan dan melakukan upaya antisipasi risiko pada sektor
swasta dan pihak nonpemerintah, khususnya memahami perbedaan dan kesenjangan
yang terdapat pada rerangka regulator di kawasan yang mengatur mengenai pemanfaatan
mata uang virtual dan bekerja sama dengan para regulator di kawasan untuk mengurangi
arbitrase peraturan.
8. Mendukung upaya global dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme,
termasuk melalui FATF, APG dan Egmont Group.
9. Menyadari tingginya kompleksitas perkerjaan dari CTF Summit yang terus
mengembangkan kelompok kerjanya, sebuah fungsi sekretariat yang formal sangat
dibutuhkan dengan langkah awal dibentuknya sekretariat virtual.
10. Kegiatan CTF Summit akan dilaksanakan setiap tahun dan seluruh aksi yang tertuang
dalam communique akan dilaksanakan guna mengatasi ancaman dan risiko pendanaan
terorisme yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan regional.
11. Filipina akan menjadi tuan rumah kegiatan CTF Summit ke-5 pada tahun 2019.
Gambar 3.6
Kegiatan 4th CTF Summit di Bangkok
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 49
Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-4 Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Persentase rekomendasi
National Risk Assessment
(NRA) yang ditindaklanjuti
60% 77,78% 120% 80% 88,89% 111,11%
Pada tahun 2018, target kinerja indikator Persentase rekomendasi NRA yang
ditindaklanjuti adalah 80% dan realisasi kinerja indikator kinerja adalah 88,89%. Dengan
demikian, capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 111,11%. Realisasi kinerja IKSS
ini pada tahun 2018 meningkat sebesar 11,11% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja
pada tahun 2017.
Berdasarkan Tabel 3.12, capaian kinerja tahun 2018 sudah sangat baik.
Keberhasilan pencapaian kinerja IKSS didukung oleh hal-hal, sebagai berikut:
1. Rekomendasi NRA yang telah ditindaklanjuti lebih banyak mengenai rekomendasi
yang berkaitan kewenangan PPATK.
2. PPATK berkoordinasi secara intensif dengan Tim Teknis Komite TPPU dan para
stakeholders terkait.
3. PPATK melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait hasil rekomendasi NRA kepada
stakeholders terkait.
Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi IKSS ke-4 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS
Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target
Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase
rekomendasi NRA
yang ditindaklanjuti
20% 40% 60% 80% 100% 88,89% 88,89%
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah
mencapai 88,89%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah baik. Upaya-upaya yang
akan ditempuh oleh PPATK untuk mempertahankan kinerja pada periode pengukuran
kinerja selanjutnya adalah:
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 50
1. PPATK berkoordinasi secara intensif dengan Tim Teknis Komite TPPU dan
stakeholders terkait.
2. PPATK melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi NRA yang
kewenangannya berada pada stakeholders terkait yang dilakukan secara berkala.
Sasaran strategis 3 dimaksudkan untuk mengetahui kualitas hasil analisis, hasil
pemeriksaan, dan informasi PPATK yang disampaikan kepada penyidik terkait terdapat
dugaan TPPU dan pendanaan terorisme. Sasaran strategis 3 diukur melalui satu IKU,
yaitu Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di
Indonesia. Pencapaian kinerja SS 3 pada tahun 2018 adalah baik dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
Capaian kinerja sasaran strategis ketiga diukur keberhasilannya melalui
pencapaian satu IKSS, yaitu Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan
pendanaan terorisme di Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat dua belas kasus TPPU dan
pendanaan terorisme yang terdapat kontribusi HA, HP, dan informasi yang telah sampai
pada tahap penuntutan di pengadilan, sedangkan pada tahun 2017 terdapat sepuluh kasus
TPPU dan pendanaan terorisme yang terdapat kontribusi HA, HP, dan informasi yang
telah sampai pada tahap penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, terdapat
peningkatan sebanyak dua kasus yang berhasil diungkap pada tahun 2018 apabila
dibandingkan dengan realisasi kasus yang terungkap selama tahun 2017.
Pencapaian kinerja IKSS tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan-
kegiatan, sebagai berikut:
Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme
IKSS 5: Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan
pendanaan terorisme di Indonesia
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 51
1. Delapan kali penyelenggaraan asistensi penanganan perkara TPPU dengan rincian,
sebagai berikut:
Tabel 3.14
Asistensi Penanganan Perkara TPPU Tahun 2018
No Tanggal Daerah Tindak Pidana Status Perkara
1 29-31
Januari 2018
Polres Deli
Serdang, Sumatera
Utara
Tindak Pidana (TP)
Korupsi.
Kasus sudah
dilimpahkan ke
JPU/P.21
2 22-23
Februari 2018
Polda Jawa Timur TP penipuan dan
penggelapan.
Kasus sudah
dilimpahkan ke
JPU/P.21
3 27-30
Maret 2018
Jawa Timur
(Polrestabes
Surabaya,
Kejaksaan Tinggi
Jawa Timur, dan
Polda Jawa Timur)
TP penipuan dan
penggelapan di Polrestabes
Surabaya.
Kasus sudah
dilimpahkan ke
JPU/P.21
TP Korupsi di Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur.
Kasus sudah
dilimpahkan ke
JPU/P.21
TP Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) di Polda
Jawa Timur.
Kasus sudah
dilimpahkan ke
JPU/P.21
4 8-9 Mei 2018 Polda Jawa Barat TPPU dengan tindak pidana
asal narkotika.
Peningkatan dari
Penyelidikan ke
Penyidikan
TPPU
5 4-7
September
2018
Kejaksaan Tinggi
Aceh
TP Korupsi pada
penyertaan modal
pemerintah.
Belum terdapat
peningkatan
status perkara
TP Korupsi pada
pelaksanaan pekerjaan
umum.
SP 3
(Penghentian
penyidikan)
6 28-31
Oktober 2018
Polda Jawa Timur TP penipuan. Kasus sudah
dilimpahkan ke
JPU/P.21
TP penggelapan. Kasus sudah
dilimpahkan ke
JPU/P.21
TP perbankan. Kasus sudah
dilimpahkan ke
JPU/P.21
7 31 Oktober-3
November
2018
Kejaksaan Tinggi
Papua
TP Korupsi. Belum terdapat
peningkatan
status perkara
8 20-23
Desember
2018
Polrestabes Medan TPPU dengan tindak pidana
asal narkotika.
Belum terdapat
peningkatan
status perkara
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 52
2. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan apgakum penyidik TPPU, instansi penyidik
non-TPPU, maupun kementerian/lembaga yang terkait dengan HA, HP, dan
Informasi. Hasil rapat koordinasi telah memantau 195 HA, 10 HP, dan 81 Informasi.
3. Pengiriman surat mengenai permintaan informasi tindak lanjut (feedback) yang
memantau 140 HA, 3 HP, dan 200 Informasi kepada apgakum penyidik TPPU atau
kementerian/lembaga peminta informasi.
4. Pelaksanaan courtesy call Kepala PPATK dengan Panglima TNI yang memantau 12
Informasi yang telah disampaikan sebelumnya.
5. Penerimaan surat atau email mengenai penyampaian feedback dari instansi atas 94
HA, 3 HP, dan 77 Informasi.
6. Pengiriman email untuk memantau 94 HA, 3 HP, dan 77 Informasi kepada apgakum
penyidik TPPU atau kementerian/lembaga peminta informasi.
Kegiatan terkait pencapaian kinerja IKSS Persentase peningkatan pengungkapan
kasus TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia, antara lain:
1. Sebagian besar hasil pemantauan yang disampaikan oleh penyidik adalah bahwa
kasus masih pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, terdapat kasus-kasus
lain yang masih dalam tahap prapenyelidikan atau dalam tahap pengumpulan bahan
keterangan. Bahkan, terdapat beberapa kasus telah dihentikan dengan keluarnya Surat
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan demikian, kasus-kasus tersebut
belum sampai pada tahap penuntutan dan/atau pemeriksaan di pengadilan.
2. Rincian mengenai dua belas kasus dalam capaian IKSS ini, meliputi:
a. Feedback atas HA dari Polda Sulawesi Selatan mengenai kasus penipuan atau
penggelapan telah sampai pada tahap persidangan pada September 2018;
b. Surat dari Polda Papua Nomor: B/721/IV/RES 3.3/2018 tanggal 18 April 2018
menyatakan bahwa kasus tindak pidana korupsi dana desa telah naik ke tahap
penuntutan;
c. Surat dari Kejaksaan Agung Nomor R-640/F.2/Fd.1/10/2018 tanggal 23 Oktober
2018 yang menginformasikan bahwa kasus tindak pidana korupsi atas nama
tersangka PAW telah naik ke tahap penuntutan;
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 53
d. Feedback dari KPK yang menginformasikan bahwa kasus tindak pidana korupsi
atas nama tersangka EMS telah sampai pada tahap persidangan pada November
2018;
e. Feedback dari KPK yang menginformasikan bahwa kasus tindak pidana korupsi
atas nama tersangka SM telah sampai pada tahap persidangan pada Oktober 2018;
f. Feedback dari Polda Sumatera Selatan yang menginformasikan bahwa kasus
tindak pidana korupsi dengan tersangka atas nama TJ telah sampai pada tahap
penuntutan pada Juli 2018;
g. Feedback dari Bareskrim Polri yang menginformasikan bahwa kasus tindak pidana
korupsi dengan tersangka atas nama GHH telah sampai pada tahap vonis pada
Oktober 2018;
h. Feedback dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang menginformasikan
bahwa kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka atas nama TSS telah sampai
pada tahap vonis pada Juli 2018;
i. Feedback dari KPK yang menginformasikan bahwa kasus tindak pidana korupsi
atas nama tersangka MS telah divonis pada September 2018;
j. Feedback dari KPK yang menginformasikan bahwa kasus tindak pidana korupsi
atas nama tersangka ZZ dan A telah sampai pada tahap persidangan pada
Desember 2018;
k. Feedback dari KPK yang menginformasikan bahwa kasus tindak pidana korupsi
atas nama tersangka AHM telah sampai pada tahap persidangan pada Desember
2018; dan
l. Feedback dari KPK yang menginformasikan bahwa kasus tindak pidana korupsi
atas nama tersangka AB telah divonis pada Desember 2018.
Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-5 Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Persentase peningkatan
pengungkapan kasus
TPPU dan pendanaan
terorisme di Indonesia
15% 25% 120% 20% 20% 100%
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 54
Pada tahun 2018, target kinerja indikator Persentase peningkatan pengungkapan kasus
TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia adalah 20% dan realisasi kinerja indikator
kinerja adalah 20%. Capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 100%. Realisasi kinerja
IKSS ini pada tahun 2018 menurun sebesar 5% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja
pada tahun 2017. Hal ini disebabkan terdapat peningkatan target kinerja pada tahun 2018.
Namun demikian, realisasi kinerja pada tahun 2018 telah berhasil mencapai target kinerja
sebesar 20%.
Gambar 3.7
Peningkatan Pengungkapan Kasus TPPU dan PT Tahun 2015-2018
Keberhasilan pencapaian kinerja IKSS didukung oleh hal-hal, sebagai berikut:
1. Koordinasi yang intensif antara PPATK dan instansi penyidik TPPU sebagai
penerima Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK.
2. Koordinasi yang intensif di internal PPATK, yaitu Direktorat Kerja sama dan Humas,
Direktorat Analisis Transaksi, dan Direktorat Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan
terkait mekanisme pertukaran data dan informasi, serta pemantauan tindak lanjut
Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK.
Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi IKSS ke-5 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target
Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase peningkatan
pengungkapan kasus
TPPU dan pendanaan
terorisme di Indonesia
10% 10% 15% 20% 20% 20% 100%
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 55
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah
mencapai 100%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah baik dan PPATK akan
meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun mendatang. Upaya-upaya yang akan
ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran kinerja
selanjutnya, antara lain:
1) PPATK menyelenggarakan kegiatan asistensi penanganan perkara TPPU di daerah
yang melibatkan para analis, para pemeriksa, dan pegawai yang memiliki kompetensi
sebagai ahli, sehingga dapat membantu penyidik dalam menindaklanjuti Informasi,
HP, dan HA PPATK dan pemahaman hukum dalam proses penanganan perkara.
Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan penyidik dalam meningkatkan status
perkara dapat dipercepat.
2) PPATK melaksanakan komunikasi secara intensif dengan para penyidik yang
menerima Informasi, HA, dan HP PPATK guna menggali kebutuhan penyidik dalam
menindaklanjuti Informasi, HA, dan HP PPATK.
Persepektif proses internal terdiri atas lima sasaran strategis dengan enam IKSS.
Capaian kinerja atas perspektif ini adalah 102,04%. Rincian kondisi capaian setiap IKSS
yang terdapat pada perspektif ini, sebagai berikut:
Sasaran strategis 4 dimaksudkan agar PPATK mengetahui tingkat efektivitas
pelaksanaan kerja sama dengan para stakeholders PPATK dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Sasaran strategis 4 diukur melalui satu
IKSS, yaitu Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti. Pencapaian kinerja SS 4 pada
tahun 2018 adalah baik dengan capaian kinerja sebesar 97,14%.
Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme
2. Persepektif Proses Internal
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 56
Capaian kinerja sasaran strategis keempat diukur keberhasilannya melalui satu
IKSS, yaitu Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti. Target kinerja pada tahun 2018
adalah 100% dengan realisasi kinerja sebesar 97,14%. Dengan demikian, capaian kinerja
sebesar 97,14%.
Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti telah dilaksanakan melalui kegiatan-
kegiatan, meliputi:
1. Penandatanganan dua belas dokumen kerja sama berupa Nota Kesepahaman (MoU)
dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I),
sebagai berikut:
a. Pembaruan MoU dengan Badan Pengawas Pemilu di Jakarta pada 13 Februari
2018;
b. Pembaruan MoU dengan PT Pertamina (Persero) di Jakarta pada 16 Mei 2018;
c. Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pencegahan dan Penanganan Dugaan
Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan
Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) di Jakarta pada 25 Mei 2018;
d. Pembaruan PKS dengan Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta pada 31 Mei 2018;
e. MoU dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta pada 3 Oktober 2018;
f. PKS dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta pada 3 Oktober 2018;
g. MoU dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta pada 4
Oktober 2018;
h. Pembaruan MoU dengan Universitas Sriwijaya di Palembang pada 2 November
2018;
i. PKS dengan Perpustakaan Nasional RI di Jakarta pada 12 November 2018;
j. Pembaruan MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta pada 15
November 2018;
k. MoU dengan Universitas Surabaya di Surabaya pada 26 November 2018; dan
l. Pembaruan MoU dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 14 Desember
2018.
IKSS 6: Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 57
2. PPATK melaksanakan enam kali rapat Komite TPPU dan organ Komite TPPU dan
dua kali workshop dalam kegiatan Komite TPPU dengan rincian, sebagai berikut:
a. Rapat Komite TPPU tanggal 7 Maret 2018 di KemenkoPolhukam yang dipimpin
oleh Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU dengan agenda, sebagai
berikut:
1) Persiapan Indonesia menjadi anggota FATF;
2) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017;
3) Pembahasan pelaksanaan pemblokiran DTTOT yang merujuk pada UNSCR
Nomor 2231 (Iranian List); dan
4) Pembahasan percepatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2018 mengenai Beneficial Ownership (BO);
b. Rapat Komite TPPU tanggal 9 Maret 2018 di PPATK yang dipimpin oleh Menko
Polhukam selaku Ketua Komite TPPU dengan agenda, sebagai berikut:
1) Pembahasan tindak lanjut temuan asesor pada On Site Visit Mutual Evaluation
(ME) bulan November 2017; dan
2) Penetapan Aksi Tahun 2018 pada Stranas TPPU dan Pendanaan Terorisme
Tahun 2017-2019.
c. Rapat Kelompok Kerja Komite TPPU pada 25 April 2018 di PPATK yang
dipimpin oleh Direktur Kerja sama dan Humas PPATK dengan agenda persiapan
Face to Face Meeting pada 30 April sampai dengan 4 Mei 2018, khususnya
terkait pemenuhan Immediate Outcome 7 mengenai Penyidikan dan Penuntutan
TPPU.
d. Rapat Kelompok Kerja Komite TPPU pada 7 Mei 2018 di PPATK yang
dipimpin oleh Deputi Bidang Pemberantasan PPATK dengan agenda
pembahasan persiapan agenda High Level Visit oleh FATF.
e. Rapat Komite TPPU tanggal 23 Agustus 2018 di PPATK yang dipimpin oleh
Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU dengan agenda, sebagai berikut:
1) Sosialisasi hasil kegiatan 21st APG Annual Meeting di Kathmandu, Nepal
kepada seluruh anggota Komite TPPU; dan
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 58
2) Action plans Indonesia untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas
pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia dalam
persiapan menghadapi MER FATF.
f. Rapat Tim Pelaksana Komite TPPU pada 19 November 2018 di kantor PPATK
yang dipimpin oleh Wakil Kepala PPATK dengan agenda:
1) Sosialisasi hasil FATF Plenary pada Oktober 2018 di Paris;
2) Action plans Indonesia dalam persiapan menghadapi MER oleh FATF pada
September 2019;
3) Evaluasi pelaporan Rencana Aksi Stranas TPPU melalui SIPPENAS; dan
4) Koordinasi antarlembaga terkait upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan
TPPU.
Pertemuan Komite TPPU dalam bentuk workshop sebanyak dua kali, sebagai
berikut:
a. Workshop anggota Komite TPPU pada 21-22 November 2018 di Bogor dengan
agenda pembahasan evaluasi pelaporan capaian aksi Stranas TPPU dan TPPT
Tahun 2018 dan training pelaporan capaian aksi; dan
b. Workshop anggota Komite TPPU pada 17-19 Desember 2018 di Bandung
dengan agenda pembahasan penyusunan Rencana Aksi Tahun 2019 dalam
Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019.
3. Melaksanakan koordinasi tindak lanjut kerja sama dengan instansi-instansi dalam
negeri yang telah memiliki dokumen kerja sama dengan PPATK dengan cara
mengundang dan menghadiri undangan rapat koordinasi, sosialisasi, seminar,
pelatihan, dan/atau workshop dengan agenda pembahasan isu-isu terkini dan
rancangan peraturan.
Pada tahun 2018, PPATK telah melakukan penandatanganan dua belas dokumen
kerja sama. Dengan demikian, sejak tahun 2003 s.d. 2018, PPATK telah
menandatangani 125 dokumen kerja sama (MoU, Perjanjian Kerja Sama/PKS, dan
Kesepakatan Bersama) dengan 101 K/L/I dalam negeri.
Penambahan jumlah kerja sama dengan K/L/I yang baru adalah tiga K/L/I yang
telah ditandatangani pada triwulan IV tahun 2018, yaitu Badan Kepegawaian Negara,
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 59
Perpustakaan Nasional RI, dan Universitas Surabaya. Namun, terdapat dua K/L yang
menjalin MoU telah dibubarkan, yaitu Bapepam dan Ditjen Lembaga Keuangan.
Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur terhadap dua mitra MoU, yaitu
Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang digabung
menjadi satu kementerian. Dengan demikian, PPATK telah menjalin 122 dokumen kerja
sama dengan 98 K/L/I dalam negeri.
Sampai dengan triwulan III tahun 2018, dari 122 dokumen kerja sama, terdapat 67
dokumen kerja sama yang masih berlaku sampai dengan triwulan III tahun 2018 dan
telah ditindaklanjuti selama tahun 2003-2018. Dari delapan dokumen kerja sama yang
ditandatangani pada triwulan IV tahun 2018, terdapat lima dokumen kerja sama dengan
instansi yang baru, sehingga terdapat 72 dokumen kerja sama. Selanjutnya, pada
triwulan IV tahun 2018, terdapat dua dokumen kerja sama yang habis masa berlakunya,
yaitu MoU dengan PT Indonesia Power dan MoU dengan PT PLN.
Dengan demikian, jumlah dokumen kerja sama yang masih berlaku dan telah
ditindaklanjuti selama tahun 2003-2018 adalah 70 dokumen kerja sama. Dari 70
dokumen kerja sama tersebut, PPATK telah menindaklanjuti kerja sama dalam 68
dokumen kerja sama pada tahun 2018. Dengan demikian, realisasi kinerja IKSS ini pada
tahun 2018 adalah 97,14%.
Rekapitulasi kegiatan kerja sama yang ditindaklanjuti selama tahun 2018, sebagai
berikut:
a. Pada tahun 2017, terdapat 70 dokumen kerja sama yang masih berlaku dan telah
ditindaklanjuti selama tahun 2003-2017.
b. Pada tahun 2018, telah ditandatangani penandatanganan 12 (dua belas) dokumen
kerja sama yang terdiri dari 6 (enam) pembaruan dokumen kerja sama dan 6 (enam)
dokumen kerja sama yang baru. Dengan demikian, jumlah dokumen kerja sama
adalah 76 dokumen kerja sama.
c. Namun, selama tahun 2018, terdapat 6 (enam) dokumen kerja sama yang telah habis
masa berlakunya, yaitu:
1) MoU dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2) MoU dengan NCB Interpol;
3) MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 60
4) MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan;
5) MoU dengan PT Indonesia Power; dan
6) MoU dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Dengan demikian, pada tahun 2018, jumlah dokumen kerja sama yang masih
berlaku dan telah ditindaklanjuti selama tahun 2003-2018 adalah 70 dokumen kerja
sama. Dari 70 dokumen kerja sama tersebut, PPATK telah menindaklanjuti kerja sama
dalam 68 dokumen kerja sama.
Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-6 PPATK Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Persentase kerja sama
yang ditindaklanjuti.
100% 94,29% 94,29% 100% 97,14% 97,14%
Berdasarkan Tabel 3.17, diketahui bahwa pada tahun 2018, target kinerja indikator
Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti adalah 100% dan realisasi kinerja sebesar 97,14%
belum berhasil mencapai target kinerja. Capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah
97,14%. Namun demikian, realisasi kinerja IKSS ini pada tahun 2018 meningkat sebesar
2,85% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2017.
Dampak positif capaian IKSS Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap
sasaran strategi meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan
TPPU adalah:
1. Tindak lanjut kerja sama melalui Komite TPPU telah mendorong efektivitas
Indonesia dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses penilaian akhir MER
APG dalam Face to Face on Site Visit oleh tim penilai MER di Jakarta pada 30 April-
4 Mei 2018 dan HLV FATF di Jakarta pada 9-11 Mei 2018 yang telah memperoleh
penilaian yang memuaskan. Hal ini dalam upaya pemenuhan rekomendasi FATF dan
peningkatan status Indonesia menjadi anggota FATF, sehingga harus berkoordinasi
dengan berbagai instansi terkait. Dalam menghadapi MER APG, PPATK pada tahun
2018 telah menindaklanjuti kerja sama dalam Komite TPPU dengan hasil, sebagai
berikut:
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 61
a. Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Tahun 2018 sebagai lanjutan dari
pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2018 dalam rerangka Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme (Stranas TPPU dan TPPT) periode 2017-2019 pada
9 Maret 2018. Rencana Aksi Tahun 2018 menargetkan kepada seluruh anggota
Komite TPPU untuk menetapkan ketentuan terkait rezim APU-PPT dan
meningkatkan efektivitas implementasinya dengan metode pendekatan berbasis
risiko. Instansi terkait telah menyusun Sectoral Risk Assessment (SRA) dan Risk
Based Approach (RBA) merujuk pada hasil National Risk Assessment on Money
Laundering and Terrorist Financing (NRA). Dengan demikian, penetapan dan
pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2018 dapat membantu Indonesia dalam proses
MER oleh APG yang dilakukan sejak tahun 2017 sampai tahun 2018.
b. Komite TPPU telah melakukan persiapan menghadapi proses penilaian akhir MER
APG dalam Face to Face on Site Visit oleh tim penilai MER di Jakarta pada 30
April-4 Mei 2018, sehingga tim penilai telah melihat keseriusan Indonesia dalam
menindaklanjuti temuan tim penilai sebelumnya pada on site visit tanggal 6-17
November 2017.
c. Komite TPPU telah melakukan persiapan yang baik dalam menyelenggarakan
kegiatan HLV FATF di Jakarta pada 9-11 Mei 2018, sehingga delegasi high level
FATF dapat melakukan pertemuan dengan para pimpinan kementerian/lembaga
terkait rezim APU-PPT. Hal tersebut membuktikan keseriusan Indonesia dalam
proses pemenuhan Rekomendasi FATF dan pengajuan menjadi anggota FATF.
Hasil dari kegiatan HLV yang dilaksanakan di Paris pada 29 Juni 2018, yaitu
“Indonesia menunjukkan antusiasme yang tinggi dan komitmen penuh dalam
menegakkan rezim APU-PPT”. Dalam sidang tersebut, FATF mengesahkan
peningkatan status Indonesia menjadi observer FATF.
d. Indonesia yang meliputi seluruh instansi terkait dalam keanggotaan Komite TPPU
dan di luar Komite TPPU yang mempunyai MoU dengan PPATK telah
memperoleh hasil penilaian yang termasuk dalam kategori memuaskan
(satisfactory).
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 62
2. Tindak lanjut kerja sama melalui Komite TPPU telah mendorong Indonesia
menetapkan Rencana Aksi Tahun 2018 dalam Stranas TPPU dan TPPT Tahun
2017-2019 untuk memperkuat rezim APU-PPT melalui pendekatan berbasis risiko.
3. Efektivitas kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU juga
ditingkatkan dengan diterapkannya sistem aplikasi SIPPENAS dalam upaya
pelaporan Strategi Nasional PP TPPU oleh setiap anggota komite TPPU. Pada tahun
2018, 12 anggota dari 14 anggota Komite TPPU telah melaporkan capaian
kinerjanya melalui aplikasi tersebut.
4. Efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme
diwujudkan melalui kesuksesan PPATK menjadi co-host pada kegiatan 4th Counter-
Terrorism Financing Summit (CTF Summit) pada 6-8 November 2018 di Bangkok,
Thailand. Kegiatan 4th CTF Summit telah menghasilkan dokumen Bangkok
Communiqué.
Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi IKSS ke-6 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target
Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase kerja
sama yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 97,14% 97,14%
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah
mencapai 97,14%. Secara persentase, capaian kinerja ini cukup baik. Namun demikian,
terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja. Kendala-
kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKSS Persentase kerja sama yang
ditindaklanjuti, antara lain:
1. Belum terdapat integrasi data terkait tindak lanjut ruang lingkup kerja sama yang
dilaksanakan oleh unit kerja PPATK, sehingga pencarian data tindak lanjut kerja
sama masih dilaksanakan secara manual.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 63
2. Terdapat MoU yang tidak ditindaklanjuti karena proses penyusunan MoU tidak
menggunakan analisis kelayakan pihak kerja sama, sehingga mitra kerja sama
bersifat kurang strategis.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, PPATK melakukan upaya-upaya yang
diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada periode pengukuran kinerja selanjutnya,
antara lain
1. PPATK telah menyusun SOP pelaksanaan kerja sama dengan pihak dalam dan luar
negeri. Hasil pembahasan tersebut adalah pengesahan Peraturan Kepala PPATK
Nomor: PER-12/1.03/PPATK/08/15 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan
Evaluasi Perjanjian dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme. Peraturan kepala tersebut mengatur pedoman yang
dapat menyelesaikan kendala dalam hal-hal strategis, sebagai berikut:
a. Pedoman analisis kriteria kelayakan pihak dalam dan luar negeri dan identifikasi
kebutuhan kerja sama dalam proses penyusunan perjanjian.
b. Pedoman dalam proses penjajakan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi
perjanjian.
2. PPATK akan membuat database seluruh dokumen kerja sama dalam bentuk MoU
dan Perjanjian Kerja Sama yang memuat inventarisasi ketentuan-ketentuan perjanjian
yang strategis yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Masa berlaku.
b. Waktu diperlukannya peninjauan kembali.
c. Ruang lingkup kerja sama.
d. Keterangan terkait masa berlakunya kerja sama.
e. Bentuk tindak lanjut kerja sama pada tahun berjalan.
3. Untuk memastikan dokumen kerja sama dapat ditindaklanjuti, PPATK telah
menyusun analisis kelayakan kerja sama dalam negeri di dalam setiap penjajakan
kerja sama dengan calon mitra kerja sama yang baru ataupun proses penjajakan
dalam pembaruan dokumen kerja sama. Analisis tersebut disampaikan kepada
Direktorat Hukum untuk dilakukan penyusunan legal drafting. Analisis kelayakan
kerja sama tersebut merujuk pada amanat yang tercantum pada pasal 8 ayat (1)
Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.03/PPATK/08/15 tentang Pedoman
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 64
Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Perjanjian dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan
melakukan analisis terkait aspek-aspek, sebagai berikut:
a. Kejelasan status hukum.
b. Kemanfaatan.
c. Kesediaan untuk menjalin kerja sama.
d. Komitmen yang baik dan saling percaya.
e. Kesediaan menaati peraturan perundang-undangan.
Sasaran strategis 5 dimaksudkan agar PPATK dapat mengukur kualitas hasil riset
yang dilakukan PPATK, sehingga diketahui manfaat hasil riset bagi pihak eksternal
dalam upaya mendorong usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan
terorisme. Sasaran strategis 5 dipantau keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Tingkat
kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme. Pencapaian kinerja SS 5 pada tahun
2018 adalah sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 100,27%.
Tingkat kualitas Hasil Riset TPPU dan Pendanaan Terorisme adalah hasil
penilaian oleh pengguna Laporan Hasil Riset (LHR) untuk mengukur kualitas LHR
melalui kuesioner kepada pengguna LHR, sehingga diketahui manfaat LHR bagi pihak
eksternal dalam upaya mendorong usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pada
tahun 2018, kuesioner LHR dikirimkan kepada tiga puluh responden, yaitu instansi yang
memiliki hubungan kerja dengan PPATK maupun yang memiliki MoU dengan PPATK,
antara lain perbankan, aparat penegak hukum, akademisi, asosiasi pihak pelapor, dan
Sasaran Strategis 5:
Meningkatnya kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme
IKSS 7: Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 65
regulator. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 13 kuesioner, sehingga respon rate
yang diperoleh adalah 43,33%. Aspek yang dinilai dalam tingkat kualitas LHR adalah
aspek penyajian, aspek kekinian, aspek manfaat, dan aspek persepsi kepuasan.
Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner, diperoleh nilai sebesar 3,76 indeks dari skala 4.
Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme
menurut persepsi pengguna LHR PPATK adalah sangat memuaskan.
Selama tahun 2018, PPATK telah melakukan kajian tipologi terhadap tindak
pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan kajian analisis strategis terhadap
beberapa isu strategis nasional dalam sepuluh topik riset, sebagai berikut:
1. Risiko Dana Kampanye Pemilu Menjadi Sarana Pencucian Uang Tahun 2018.
2. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun
2017.
3. Ancaman dan Kerentanan Media Sosial terhadap Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme.
4. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Kehutanan,
Lingkungan Hidup dan Penipuan.
5. Indikator Transaksi NPO terhadap Pendanaan Terorisme.
6. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta
Asing Bukan Bank Tidak Berizin dan Penyelenggara Dana Illegal.
7. Update Penilaian Risiko Sektoral Akuntan dan Akuntan Publik terhadap Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Tahun 2017.
8. Penilaian Risiko Sektoral Koperasi Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam terhadap
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
9. Penilaian Risiko Sektoral Notaris terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.
10. Jurnal Review.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 66
Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-7 PPATK Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Tingkat kualitas hasil riset
TPPU dan pendanaan
terorisme.
3,5
indeks
3,6
indeks
102,86% 3,75
indeks
3,76
indeks 100,27%
Berdasarkan Tabel 3.18, diketahui bahwa pada tahun 2018, target kinerja indikator
Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme adalah 3,75 indeks dan realisasi
kinerja sebesar 3,76 indeks yang telah berhasil melampaui target kinerja. Capaian kinerja
indikator kinerja tersebut adalah 100,27%. Realisasi kinerja IKSS ini pada tahun 2018
meningkat sebesar 0,16 indeks atau 4,44% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja
pada tahun 2017. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan
terorisme berada dalam kategori sangat memuaskan.
Realisasi kinerja IKSS ini meningkat karena riset-riset yang dihasilkan merupakan
tindak lanjut dari hasil temuan pada Mutual Evaluation Report tahun 2018 yang dilakukan
oleh Asia Pacific Group guna pemenuhan gap implementasi rezim APUPPT Indonesia
dengan FATF Recommendations, sehingga memperoleh penilaian yang sangat memuaskan
dari responden. Keberhasilan pencapaian kinerja IKSS ini didukung oleh upaya PPATK
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mendorong pencegahan dan
pemberantasan TPPU dengan senantiasa berkoordinasi berbagai lembaga, antara lain
Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga lain yang terkait,
para akademisi, dan asosiasi pihak pelapor.
Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi IKSS ke-7 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target
Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Tingkat kualitas hasil
riset TPPU dan
pendanaan terorisme.
3
indeks
3,25
indeks
3,5
indeks
3,75
indeks
4
indeks
3,76
indeks
94%
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah
mencapai 94%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah baik. Upaya-upaya yang
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 67
akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran
kinerja selanjutnya, antara lain:
1. PPATK berkoordinasi dengan para stakeholders/pengguna hasil riset dalam upaya
penyusunan hasil riset, sehingga didapatkan data penelitian yang lengkap dan valid.
2. PPATK meningkatkan kemampuan periset terkait metodologi, teknik pengumpulan
data, dan analisis data, dan teknik penyajian hasil riset.
3. Para periset melakukan penelitian dengan tema terkini, sehingga hasil riset dapat
digunakan dan bermanfaat langsung kepada para stakeholders pengguna hasil riset.
Sasaran strategis 6 dimaksudkan agar PPATK dapat mengukur kualitas hasil
analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang disampaikan ke penyidik, sehingga
diketahui manfaat hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi bagi pihak eksternal
dalam upaya mendorong usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan
terorisme. Sasaran strategis 6 diukur keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Jumlah
Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti. Pencapaian
kinerja SS 6 tahun 2018 adalah baik dengan capaian kinerja sebesar 111,76%.
Pada tahun 2018, target kinerja IKSS 8, yaitu Jumlah Hasil Analisis (HA), Hasil
Pemeriksaan (HP), dan Informasi yang ditindaklanjuti sebanyak 281 laporan. 281 HA
dan Informasi yang ditindaklanjuti tersebut merupakan rekapitulasi dari HA dan
Informasi yang telah diserahkan kepada pengguna sejak tahun 2012, tetapi baru
ditindaklanjuti pada tahun 2018. Rincian HA dan Informasi yang ditindaklanjuti pada
tahun 2018, sebagai berikut:
Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti
IKSS 8: Jumlah Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan
informasi yang ditindaklanjuti
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 68
Tabel 3.21
Jumlah HA dan Informasi yang Ditindaklanjuti
Tahun 2012-2018
HA dan Informasi
No Tahun Penyampaian Laporan Ditindaklanjuti Tahun 2018
1 2012 1 laporan
2 2013 3 laporan
3 2014 4 laporan
4 2015 42 laporan
5 2016 21 laporan
6 2017 95 laporan
7 2018 115 laporan
Total 281 laporan
HP yang ditindaklanjuti sampai tahap penuntutan selama 2018 sebanyak empat HP
dari target sebanyak lima HP atau capaian kinerja sebesar 80%. Empat HP yang
ditindaklanjuti tersebut merupakan rekapitulasi dari HP yang telah diserahkan kepada
penegak hukum sejak tahun 2013, tetapi baru ditindaklanjuti pada tahun 2018. Empat HP
tersebut telah mempunyai putusan inkracht. Secara keseluruhan, total HA, HP, dan
Informasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 sebanyak 285 laporan.
Tabel 3.22
Perbandingan Kinerja IKSS ke-8 Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja Sasaran
Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Jumlah HA, HP, dan Informasi
yang ditindaklanjuti
182
laporan
509
laporan 120%
255
laporan
285
laporan 111,76%
Berdasarkan data dalam Tabel 3.22, pada tahun 2018, target kinerja indikator Jumlah
HA, HP, dan Informasi yang ditindaklanjuti adalah 255 laporan dan realisasi kinerja sebesar
285 laporan yang telah berhasil melampaui target kinerja. Capaian kinerja indikator kinerja
tersebut adalah 111,76%. Namun, realisasi kinerja IKSS ini pada tahun 2018 menurun
sebesar 224 laporan (44%) apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2017.
Keberhasilan pencapaian kinerja IKSS ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut:
1. PPATK memantau tindak lanjut atas HA, HP, dan Informasi yang dikirimkan.
2. PPATK berkoordinasi dengan pihak pelapor terkait peningkatan kualitas LTKM dan
laporan lainnya.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 69
3. PPATK berkoordinasi dengan penyidik dan atau instansi terkait terkait pemenuhan
persyaratan permintaan informasi kepada PPATK.
4. PPATK berkoordinasi dengan penyidik dan/atau instansi terkait sehubungan dengan
peningkatan kualitas Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi PPATK.
Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi IKSS ke-8 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS
Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target Tahun
2019
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah HA, HP,
dan informasi yang
ditindaklanjuti
77
laporan
181
laporan
182
laporan
255
laporan
301
laporan
285
laporan
94,68%
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah
mencapai 94,68%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik. Upaya-
upaya yang akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode
pengukuran kinerja selanjutnya, antara lain:
1. PPATK meningkatkan pemahaman pihak pelapor atas kewajiban pelaporan dan
kualitas LTKM dan laporan lainnya.
2. PPATK meningkatkan koordinasi dengan penyidik dan/atau instansi terkait
sehubungan dengan peningkatan kualitas Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan
Informasi PPATK. Sebagian besar HA, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi yang
disampaikan baru ditindaklanjuti pada tahun berikutnya, sehingga diperlukan
koordinasi dengan penyidik dan instansi terkait lainnya dalam upaya pemantauan
terkait progress tindak lanjut atas HA, HP, dan Informasi PPATK yang dikirimkan.
3. PPATK memantau pemanfaatan HA, HP, dan Informasi oleh penyidik.
4. PPATK meningkatkan kualitas sumber daya manusia analis melalui kegiatan sharing
knowledge yang dilakukan secara internal maupun dengan instansi lain.
5. PPATK melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dengan para pengguna HA,
HP, dan Informasi PPATK.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 70
Sasaran strategis 7 dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh PPATK kepada pihak pelapor dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sasaran strategis
7 diukur keberhasilannya melalui dua IKSS, yaitu Persentase laporan dari pihak pelapor
yang memenuhi standar pelaporan dan Indeks kepatuhan pihak pelapor. Pencapaian
kinerja SS 7 tahun 2018 adalah relatif baik dengan capaian kinerja sebesar 101,54%.
Tabel 3.24
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-7 PPATK
Tahun 2018
NO. INDIKATOR KINERJA SASARAN
STRATEGIS
TARGET
TAHUN 2018
REALISASI
TAHUN 2018
CAPAIAN
TAHUN 2018
1 Persentase laporan dari pihak pelapor
yang memenuhi standar pelaporan.
95% 97,93% 103,08%
2 Indeks kepatuhan pihak pelapor. 5 indeks 5 indeks 100%
Rata-rata capaian kinerja 101,54%
Laporan yang memenuhi standar pelaporan merupakan laporan yang terbatas pada
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). LTKM yang memenuhi standar
pelaporan adalah laporan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara
Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi
Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Laporan yang diterima oleh PPATK
tidak termasuk laporan yang diterima berdasarkan hasil audit Direktorat Pengawasan
Kepatuhan PPATK, laporan dengan status non-aktif, laporan pengujian/sosialisasi, dan
laporan duplikasi. Laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar pelaporan
Sasaran Strategis 7:
Meningkatnya kepatuhan pelaporan
IKSS 9: Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 71
diperoleh dari aplikasi GRIPS (Gathering Reports and Information Processing System)
back end dengan mempertimbangkan field mandatory terisi dan tepat waktu.
Tabel 3.25
Jumlah Laporan dari Pihak Pelapor yang Memenuhi Standar Pelaporan
Tahun 2018
Jenis Laporan Laporan yang Diterima
oleh PPATK
Laporan yang Memenuhi
Standar Pelaporan
LTKM 66.272 laporan 64.901 laporan
Pada tahun 2018, target laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar
pelaporan, yaitu 95%. Realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah 97,93%. Jumlah
laporan yang diterima oleh PPATK sebanyak 66.272 laporan dan jumlah laporan yang
memenuhi standar pelaporan sebanyak 64.901 laporan. Dengan demikian, capaian
kinerja indikator kinerja tersebut sebesar 103,08%.
Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-9 PPATK Tahun 2017-2018 Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Persentase laporan dari
pihak pelapor yang
memenuhi standar
pelaporan.
95% 95,54% 100,57%
95% 97,93% 103,08%
Berdasarkan data dalam Tabel 3.26, pada tahun 2018, target kinerja indikator
Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan adalah 95% dan
realisasi kinerja sebesar 97,93% yang berhasil melampaui target kinerja. Capaian kinerja
indikator kinerja tersebut adalah 103,08%. Realisasi kinerja IKSS ini pada tahun 2018
meningkat sebesar 2,39% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2017.
Hasil capaian kinerja ini menunjukkan bahwa laporan yang disampaikan oleh pihak
pelapor kepada PPATK telah memenuhi standar pelaporan yang mengindikasikan bahwa
pembinaan PPATK kepada pihak pelapor telah dilakukan dengan baik.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 72
Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi IKSS ke-9 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS
Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target Tahun
2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase laporan
dari pihak
pelapor yang
memenuhi
standar pelaporan
95% 95% 95% 95% 95% 97,93% 103,08%
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah
mencapai 103,08%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik. Upaya-
upaya yang akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode
pengukuran kinerja selanjutnya adalah PPATK lebih meningkatkan koordinasi dengan
Pihak Pelapor, LPP, maupun asosiasi terkait dengan tata cara pelaporan ke PPATK,
sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan persentase laporan dari pihak pelapor
yang memenuhi standar pelaporan.
Kepatuhan Pihak Pelapor mencakup kepatuhan pihak pelapor dalam memenuhi
ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan yang
meliputi penilaian dari komponen:
1) Tingkat kepatuhan pihak pelapor;
2) Tercapainya sasaran audit khusus;
3) Pemantauan tindak lanjut hasil audit; dan
4) Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti oleh LPP.
Nilai dari masing-masing komponen tersebut, sebagai berikut:
1) Tingkat kepatuhan pihak pelapor berhasil memperoleh nilai 3 dengan rata-rata tingkat
kepatuhan sebesar 79,69% yang termasuk dalam kategori tingkat kepatuhan yang
cukup baik.
2) Tingkat pencapaian sasaran audit khusus berhasil memperoleh nilai 97,66%.
IKSS 10: Indeks kepatuhan pihak pelapor
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 73
3) Pemantauan tindak lanjut hasil audit oleh LPP berhasil memperoleh nilai 94,12%.
4) Hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang ditindaklanjuti oleh LPP
berhasil memperoleh nilai 88,99%.
Tabel 3.28
Interval Indeks Kepatuhan Pihak Pelapor
No Interval Indeks Kepatuhan Pihak Pelapor
1 0% ≤ x ≤ 20% Indeks 1 (Tidak baik)
2 20% < x ≤ 40% Indeks 2 (Kurang baik)
3 40% < x ≤ 60% Indeks 3 (Cukup baik)
4 60% < x ≤ 80% Indeks 4 (Baik)
5 80% < x ≤ 100% Indeks 5 (Sangat baik)
Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-10 PPATK Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Indeks kepatuhan pihak
pelapor.
4
indeks
5
indeks 120%
5
indeks
5
indeks 100%
Berdasarkan data dalam Tabel 3.29, pada tahun 2018, target kinerja indikator Indeks
kepatuhan Pihak Pelapor, yaitu 5 indeks. Realisasi kinerja yang berhasil dicapai dari
rata-rata capaian empat komponen Indeks kepatuhan Pihak Pelapor adalah indeks 5 dari
skala 5. Capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 100%. Realisasi kinerja IKSS ini
pada tahun 2018 berhasil menyamai realisasi kinerja pada tahun 2017. Nilai rata-rata indeks
kepatuhan pihak pelapor yang berhasil dicapai oleh PPATK sebesar 90,12% dan
termasuk dalam indeks 5. Hasil capaian kinerja ini menunjukkan bahwa kepatuhan pihak
pelapor berada dalam kategori yang sangat baik.
Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi IKSS ke-10 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target Tahun
2019
2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Kepatuhan
Pihak Pelapor
4
indeks
4
indeks
4
indeks
5
indeks
5
indeks
5
indeks
100%
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 74
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah
mencapai 100%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah baik. Upaya-upaya yang
akan ditempuh untuk mempertahankan Indeks kepatuhan pihak pelapor pada periode
pengukuran kinerja selanjutnya, antara lain:
a. PPATK dalam melakukan pengawasan kepatuhan akan lebih menitikberatkan kepada
Pihak Pelapor yang sudah melakukan registrasi pelaporan.
b. PPATK menetapkan tujuan audit khusus yang sesuai dengan kewenangan PPATK.
c. PPATK memperbaiki prosedur pemantauan hasil audit.
d. PPATK selalu berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.
Sasaran strategis 8 dimaksudkan agar PPATK berupaya untuk meningkatkan
kemampuan pihak pelapor dan aparat penegak hukum melalui kegiatan pendidikan dan
pelatihan. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan
serangkaian tugas dan fungsi analisis, pelaporan, penyidikan dan penyelidikan dalam
upaya membangun rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Sasaran strategis 8 memiliki satu ukuran keberhasilan, yaitu Persentase kelulusan
peserta diklat. Pencapaian kinerja SS 8 tahun 2018 adalah relatif baik dengan capaian
kinerja sebesar 100%.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 41 ayat (1) huruf f dan g, dalam
melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
PPATK berwenang untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti
Sasaran Strategis 8:
Meningkatnya kemampuan pihak pelapor dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme
IKSS 11: Persentase kelulusan peserta diklat
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 75
pencucian uang, dan menyelenggarakan sosialisasi tentang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Kewenangan yang dimiliki oleh PPATK tersebut bermakna bahwa PPATK
memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pengembangan sumber daya
manusia yang berperan dalam menegakkan rezim anti pencucian di Indonesia.
Pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh PPATK ditujukan bagi
pihak internal dan eksternal PPATK. Bagi pihak internal dengan target meningkatkan
pengetahuan dan kompetensi pegawai PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan mengenai organisasi dan tata kerja PPATK dan bagi pihak
eksternal dengan target untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pemangku
kepentingan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme.
Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
bertujuan agar para penegak hukum dan setiap pelaku usaha, yaitu Penyedia Jasa
Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa, dapat meningkatkan kemampuan dalam
melaksanakan pekerjaannya. Dengan meningkatnya persaingan usaha, pihak pelapor dan
aparat penegak hukum dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya, sehingga
tidak tertinggal dengan pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang. Pelatihan APU
PPT juga bertujuan untuk menyiapkan kaderisasi bagi pelaku usaha dan penegak hukum
dalam memahami TPPU dan TPPT. Pelatihan APUPPT harus dilaksanakan secara
berkesinambungan dan terintegrasi. Dengan pengelolaan pelatihan yang baik, maka
dapat tercipta sumber daya manusia yang profesional yang memiliki keahlian APU PPT.
PPATK memberikan prioritas bagi pengembangan sumber daya manusia tidak hanya
bagi pihak internal PPATK, tetapi juga bagi pihak eksternal PPATK, yaitu para penegak
hukum dan instasi terkait lainnya untuk bersama-sama dapat mencegah dan
memberantas TPPU dan TPPT.
Sasaran peningkatan kemampuan pihak pelapor dan aparat penegak hukum dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
adalah meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan PPATK, khususnya para
pihak pelapor dan aparat penegak hukum, dalam memudahkan pelaksanaan serangkaian
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 76
tugas dan fungsi analisis, pelaporan, penyidikan, dan penyelidikan dalam upaya
membangun rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tangguh.
Dalam membentuk sumber daya manusia yang andal, PPATK menyelenggarakan
seluruh kegiatan pengembangan kompetensi dan pengetahuan pegawai PPATK dan
pemangku kepentingan melalui pembangunan sarana pendidikan dan pelatihan di bidang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
yang terintegrasi. Diharapkan melalui wadah tersebut, PPATK dapat mengoptimalkan
kinerja seluruh pihak yang merupakan bagian dari rezim anti pencucian uang di
Indonesia sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-11 PPATK Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Persentase kelulusan
peserta diklat
100% 100% 100%
100% 100% 100%
Berdasarkan data dalam Tabel 3.31, pada tahun 2018, target kinerja indikator
Persentase kelulusan peserta diklat, yaitu 100%. Realisasi kinerja yang berhasil dicapai,
yaitu 100% dengan capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 100%. Realisasi kinerja
IKSS ini pada tahun 2018 menyamai realisasi kinerja pada tahun 2017. Perhitungan capaian
kinerja IKSS ini masih didasarkan hasil penilaian (pretest dan posttest) dan tingkat
kehadiran peserta pada kegiatan diklat. Hal ini disebabkan hingga saat ini Pusdiklat APU
PPT belum memperoleh akreditasi untuk memberikan sertifikasi kelulusan bagi peserta
diklat. Namun demikian, PPATK terus melakukan upaya percepatan untuk memperoleh
akreditasi dan sertifikasi bagi Pusdiklat APU PPT.
Pusdiklat APUPPT telah melaksanakan beberapa jenis diklat di bidang APUPPT
untuk pihak internal dan eksternal. Kegiatan diklat tersebut dilaksanakan dengan
mengundang berbagai pihak stakeholders PPATK, seperti para penyidik, pihak pelapor,
dan instansi lainnya. Materi diklat disesuaikan dengan kebutuhan para stakeholders
tersebut. Pusdiklat APU PPT PPATK juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan
pelatihan selama tahun 2018 sebanyak 35 diklat yang diikuti oleh 853 peserta yang
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 77
terdiri dari pegawai internal PPATK dan para pemangku kepentingan dalam bidang
APU PPT. Kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Pusdiklat APU
PPT PPATK selama tahun 2018 dijelaskan dalam Lampiran Laporan Kinerja PPATK.
Secara garis besar, beberapa jenis diklat APUPPT yang telah diselenggarakan oleh
Pusdiklat APU PPT selama tahun 2018, antara lain:
1. Program Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan Bank.
2. Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Barang/Jasa Lain.
3. FATF recommendations dan metodologi penilaian FATF.
4. Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
5. Hukum Pidana Materil dan Formil.
6. Pengetahuan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi IKSS ke-11 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target
Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase kelulusan
peserta diklat.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Capaian kinerja tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019
telah tercapai 100%. Perhitungan kinerja IKSS ini didasarkan pada nilai rata-rata hasil
pretest dan posttest serta keikutsertaan peserta pada kegiatan diklat. Secara rata-rata, dari
35 kelas pelatihan yang berhasil diselenggarakan oleh Pusdiklat APUPPT selama tahun
2018, kegiatan diklat telah menghasilkan peningkatan rata-rata nilai kompetensi peserta
diklat yang berada di atas batas standar minimal, yaitu 50%. Terkait dengan tingkat
kehadiran peserta diklat, selama proses administrasi telah dilakukan screening dan
konfirmasi kehadiran peserta, sehingga dapat dipastikan bahwa peserta yang terdaftar
telah terkonfirmasi kehadirannya pada saat pelaksanaan diklat. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase kelulusan peserta diklat adalah 100%.
Sehubungan dengan baru beroperasinya Pusdiklat APU PPT pada tahun 2018,
kendala yang dihadapi sebagian besar bersifat kendala teknis operasional dan
administrasi. Selain itu, masih belum dikenalnya Pusdiklat APUPPT sebagai lembaga
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 78
diklat dalam bidang APUPPT menjadi tantangan tersendiri dalam proses
penyelenggaraan diklat. Namun demikian, karena kerja sama tim yang solid dan
komunikasi dan koordinasi yang efektif telah membuat proses inisiasi awal
penyelenggaraan diklat di Pusdiklat APUPPT diterima dengan baik oleh para
stakeholders PPATK.
PPATK akan senantiasa berupaya untuk melakukan peningkatan terhadap
kelengkapan infrastruktur pendidikan dan pelatihan, standardisasi sarana dan prasarana
Pusdiklat APU PPT, dan menciptakan program-program diklat APUPPT yang
berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para stakeholders. Selain itu, pemenuhan atas
persyaratan administrasi juga terus dilakukan agar Pusdiklat APU PPT segera dapat
terakreditasi dan memiliki program pendidikan unggulan yang tersertifikasi.
Persepektif pertumbuhan dan pembelajaran terdiri atas enam sasaran strategis
dengan enam IKSS. Capaian kinerja atas perspektif ini adalah 95,38%. Rincian kondisi
capaian setiap IKSS yang terdapat pada perspektif ini, sebagai berikut:
Sasaran strategis 9 dimaksudkan agar PPATK lebih mengoptimalkan upaya
pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme melalui penyusunan
peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Sasaran strategis 9 ini diukur keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Persentase
pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme. Pencapaian kinerja SS 9
tahun 2018 adalah relatif baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.
Sasaran Strategis 9:
Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme
3. Persepektif Pertumbuhan dan
Pembelajaran
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 79
Produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme adalah peraturan perundang-
undangan, instruksi presiden, keputusan presiden, Surat Edaran Kepala PPATK, dan
keputusan Kepala PPATK di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan
pendanaan terorisme. Pemenuhan produk hukum adalah tersusunnya produk hukum
TPPU dan pendanaan terorisme sesuai dengan target yang tercantum roadmap peraturan
perundang-undangan tahun 2015-2019.
Pada tahun 2018, PPATK telah menyusun tiga belas produk hukum dan rancangan
produk hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme
dari target enam belas produk hukum dan rancangan produk hukum di bidang
pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang telah ditetapkan
dalam road map regulasi PPATK. Produk hukum yang telah disusun tersebut, sebagai
berikut:
1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
115 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan PPATK.
3. Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat dari Korporasi pada Kementerian Hukum
dan HAM.
4. Peraturan Kepala PPATK Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-
10/1.01/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan, Fasilitas, dan
Penghargaan bagi Kepala dan Wakil Kepala pada Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan.
5. Peraturan Kepala PPATK Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Manajemen Kualitas Teknologi Informasi pada PPATK.
IKSS 12: Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 80
6. Peraturan Kepala PPATK Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala PPATK Nomor PER-07/1.04/PPATK/04/15 tentang Strategi Pengelolaan
Teknologi Informasi pada PPATK.
7. Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permintaan
Informasi ke PPATK.
8. Rancangan Surat Edaran Kepala PPATK tentang Indikator Transaksi Keuangan
Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah.
9. Rancangan Surat Edaran Kepala PPATK tentang Pedoman Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan Bagi Profesi.
10. Rancangan Surat Edaran Kepala PPATK tentang Indikator Area yang Berisiko
Tinggi Dalam Rangka Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
11. Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengawasan
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
12. Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Akses Informasi
Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
13. Rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
tentang Tim Kerja Komite TPPU.
Tabel 3.33
Perbandingan Kinerja IKSS ke-12 PPATK Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Persentase pemenuhan
produk hukum TPPU dan
pendanaan terorisme.
100% 100% 100% 100% 81,25% 81,25%
Berdasarkan Tabel 3.33, diketahui bahwa pada tahun 2018, target kinerja indikator
kinerja Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme adalah
100% dengan realisasi kinerja sebesar 81,25%. PPATK belum berhasil mencapai target
kinerja IKSS. Capaian kinerja IKSS ini juga mengalami penurunan kinerja sebesar
18,75% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017. Kondisi ini
disebabkan selama tahun 2018 Direktorat Hukum PPATK lebih memprioritaskan untuk
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 81
memenuhi permintaan produk hukum dari unit kerja di PPATK dan pembahasan
beberapa produk hukum melibatkan banyak stakeholders, sehingga penyelesaian produk
hukum tersebut melewati batas waktu yang ditetapkan.
Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PPATK untuk mencapai target kinerja
tersebut, antara lain:
1. PPATK mengutamakan asas keadilan, kemandirian, profesionalisme, dan tanggung
jawab dalam melaksanakan layanan penyusunan produk hukum.
2. PPATK melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM selaku mitra
PPATK dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Koordinasi yang efektif dengan unit kerja pemrakarsa, sehingga tujuan penyusunan
produk hukum sesuai dengan yang diharapkan.
Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi IKSS ke-12 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target Tahun
2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase
pemenuhan produk
hukum TPPU dan
pendanaan terorisme
yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 81,25% 81,25%
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah
mencapai 81,25%. Secara persentase, capaian kinerja ini cukup baik. Upaya-upaya yang
akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan persentase pemenuhan produk hukum
TPPU dan pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti pada periode pengukuran kinerja
selanjutnya adalah peningkatan kecepatan penyelesaian produk hukum dan penyelesaian
produk hukum yang menggunakan skala prioritas, sehingga diharapkan persepsi seluruh
unit kerja pemrakarsa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 82
Sasaran strategis 10 dimaksudkan agar PPATK dapat mengetahui kualitas
manajemen kinerja dan risikonya yang mendukung keberlangsungan bisnis proses
PPATK. Sasaran strategis10 diukur keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Indeks tata
kelola teknologi informasi PPATK. Pencapaian kinerja SS 10 tahun 2018 adalah sudah
baik dengan capaian kinerja sebesar 99,08%.
PPATK melakukan penilaian terhadap tata kelola teknologi informasi terkait
pengelolaan teknologi informasi yang dijalankan, termasuk dasar hukum, pedoman,
dan standar baku dalam pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi di PPATK.
Penilaian ini dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai pemantauan terhadap tingkat
kematangan tata kelola TI. Sebagai wujud independensi dalam penilaian, reviu atau
audit tata kelola teknologi informasi dilaksanakan oleh Inspektorat PPATK yang
dibantu oleh para akademisi.
Pengukuran tingkat maturitas Tata Kelola Teknologi Informasi (TKTI) PPATK
dilakukan dengan menggunakan metode asesmen “Maturity Level Statement”, yaitu
asesmen yang dilakukan pada 21 Process yang terdiri dari PO2, PO3, PO7, PO8,
PO10, AI1, AI2, AI4, AI5, AI6, AI7, DS2, DS3, DS7, DS8, DS9, DS10, DS11, DS13,
dan ME1. “Maturity Level” untuk masing-masing Process adalah level 1-5. Asesmen
ini dilakukan dengan menggunakan COBIT 4.1 ‘Maturity Assessment Tool’ dari
ISACA.
Berdasarkan hasil penilaian terhadap tata kelola teknologi informasi diperoleh
hasil sebesar 3,22 indeks dari skala 5. Capaian kinerja adalah 99,08% terhadap target
kinerja tahun 2018, yaitu 3,25 indeks.
Sasaran Strategis 10:
Meningkatnya keandalan sistem teknologi informasi PPATK
IKSS 13: Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 83
Komitmen peningkatan kematangan tata kelola TI ini adalah upaya untuk
memberikan jaminan dan standardisasi layanan TI untuk menopang peningkatan
keandalan sistem TI sebagai salah satu pilar dari Rencana Strategis PPATK. Secara
keseluruhan, nilai maturitas tata kelola teknologi informasi di PPATK sebesar 3
termasuk ke dalam kategori Terdefinisi. Hal ini menggambarkan bahwa tata kelola
teknologi informasi di PPATK berada dalam tahap proses selalu dilaksanakan dan
sebagian besar terstandardisasi, terdokumentasi, dan dikomunikasikan.
Tingkatan dalam maturity model yang digunakan sebagai acuan penilaian tata
kelola TI di PPATK, sebagai berikut:
Tabel 3.35
Tingkatan Maturity Model
Level Maturity Keterangan
0 Non eksis: Proses tidak ada dan organisasi tidak mengenal adanya tata
kelola TI.
1 Initial/Adhoc: Proses kadang dilaksanakan/ad hoc (khusus) kasus demi
kasus dan tidak ada standardisasi serta tidak terorganisasi.
2 Berulang: Proses telah dibentuk, tetapi belum ada koordinasi dari
prosedur standar dan tanggung jawab, serta tidak terdokumentasi.
3 Terdefinisi: Proses selalu dilaksanakan, terstandardisasi, terdokumentasi,
dan dikomunikasikan.
4 Terkelola: Proses selalu dilaksanakan, terdokumentasi, dikomunikasikan,
dikelola dengan baik, serta dapat diukur pencapaiannya.
5 Optimal: Proses selalu dilaksanakan, terdokumentasi, dikomunikasikan,
dikelola, dapat diukur dan dioptimasi hasilnya sesuai dengan kebutuhan
organisasi secara otomatis (dapat memanfaatkan tool).
Tabel 3.36
Nilai Asesmen Tata Kelola TI Pada Setiap Domain Tahun 2017 dan 2018
Domain Nilai Tahun 2017 Nilai Tahun 2018
Plan and Organize (PO) 2,80 3,17
Aqcuire and Implement (AI) 2,90 3,30
Deliver and Support (DS) 3,04 3,20
Monitor and Evaluate (ME) 3,05 3,05
Rata-rata 2,94 3,22
Beberapa proses yang masih berada pada level 2 dan perlu dilakukan perbaikan
agar mencapai level 3, sebagai berikut:
A. Plan and Organize (PO)
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 84
1. PO2-Define the Information Architecture
Nilai maturitas untuk PO2 sebesar 2,76 belum mencapai nilai 3 disebabkan hal-hal,
sebagai berikut:
a. Draft model arsitektur informasi PPATK yang tercantum pada Cetak Biru TI
2015-2019 belum dikomunikasikan kepada seluruh stakeholders.
b. Metode dan teknik yang digunakan untuk pengembangan dan pelaksanaan AI
(Arsitektur Informasi) belum ditetapkan secara formal.
c. Pelatihan informal penggunaan alat dan teknik untuk merancang AI belum
didokumentasikan dengan baik.
2. PO10-Manage Projects
Nilai maturitas untuk PO8 sebesar 2,87 belum mencapai nilai 3 disebabkan hal-hal,
sebagai berikut:
a. Hasil monitoring dan pengendalian projek TI belum didokumentasikan dengan
baik.
b. Belum dilaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen projek TI bagi
pegawai Pusat Teknologi Informasi.
c. Belum ada kebijakan/SOP mengenai pengelolaan projek TI.
3. AI2- Acquire and Maintain Application Software
Nilai maturitas untuk AI1 sebesar 2,71 belum mencapai nilai 3 disebabkan hal-hal,
sebagai berikut:
a. Tahapan-tahapan SDLC P3SA belum sepenuhnya diterapkan.
b. Pemeliharaan aplikasi belum terjadwal, terkoordinasi, ter-monitoring, dan
terdokumentasi secara memadai (3-Nr 5 “Maintenance activities are planned,
scheduled and co-ordinated”).
4. AI7- Install and Accredit Solutions and Changes.
Nilai maturitas untuk AI7 sebesar 2,99 belum mencapai nilai 3 disebabkan hal-hal,
sebagai berikut:
a. Pedoman manajemen kualitas belum disosialisasikan kepada seluruh
stakeholders Pusat Teknologi Informasi.
b. Pelaksanaan pedoman manajemen kualitas belum terdokumentasi dengan baik.
5. DS9-Manage the Configuration
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 85
Nilai maturitas untuk DS9 sebesar 2,65 belum mencapai nilai 3 disebabkan hal-hal,
sebagai berikut:
a. Prosedur konfigurasi (3-Nr.1 “The procedures and working practices have been
documented, standardised and communicated, but training and application of the
standards is up to the individual”) belum terdokumentasi dan terstandardisasi.
b. Hasil konfigurasi infrastruktur maupun software belum terdokumentasi dengan
baik.
6. DS10- Manage Problems
Nilai maturitas untuk DS10 sebesar 2,86 belum mencapai nilai 3 disebabkan hal-hal,
sebagai berikut:
a. Prosedur penanganan masalah sudah ada (POTI), tetapi aktivitas penanganan
masalah belum didokumentasikan dengan memadai.
b. Permasalahan yang terjadi (3-Nr.3 “The recording and tracking of problems and
their resolutions are fragmented within the response team, using the available
tools without centralisation”) belum tercatat dengan baik.
c. Rekomendasi penilaian TKTI tahun 2015 (Menerapkan konsep IT Service
Management (ITSMF) atau Sistem Manajemen Layanan (ISO 20000-1),
terutama yang terkait dengan Manajemen Problem) belum dilaksanakan
sepenuhnya.
Berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas TKTI, Inspektorat memberikan
rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan nilai maturitas, sebagai berikut:
1) PO2-Define the Information Architecture
Manajemen
a. Mengomunikasikan draft model arsitektur informasi PPATK yang tercantum pada
Cetak Biru TI 2015-2019 kepada seluruh stakeholders melalui rapat komite TI.
b. Menetapkan secara formal metode dan teknik yang digunakan untuk
pengembangan dan pelaksanaan AI (Arsitektur Informasi).
Operasional
a. Menyusun kebijakan arsitektur informasi.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 86
b. Mendokumentasikan setiap pelatihan informal penggunaan alat dan teknik untuk
merancang AI.
c. Melaksanakan dan mendokumentasikan pengelolaan integritas data.
2) PO10-Manage Projects
Manajemen
a. Menetapkan kebijakan/SOP pengelolaan projek TI.
b. Memantau pengendalian projek TI yang meliputi milestones, jadwal, dan
pengukuran kinerja.
c. Meningkatkan kompetensi SDM TI tentang manajemen projek melalui program
pendidikan dan pelatihan.
Operasional
a. Mendokumentasikan hasil monitoring pengendalian projek TI.
b. Menyusun kebijakan/SOP pengelolaan projek TI.
3) AI2- Acquire and Maintain Application Software
Manajemen
Mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi sesuai dengan
tahapan-tahapan SDLC P3SA.
Operasional
Mendokumentasikan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi sesuai
tahapan-tahapan SDLC P3SA.
4) AI7- Install and Accredit Solutions and Changes
Manajemen
a. Mengomunikasikan pedoman manajemen kualitas kepada seluruh stakeholders
Pusat Teknologi Informasi melalui rapat komite teknologi informasi.
b. Memantau implementasi pedoman manajemen kualitas.
Operasional
Mendokumentasikan setiap pelaksanaan pedoman manajemen kualitas.
5) DS9-Manage the Configuration
Operasional
a. Mendokumentasikan dan menstandarkan prosedur konfigurasi.
b. Mendokumentasikan hasil konfigurasi infrastruktur maupun software.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 87
c. Mendokumentasikan hasil kegiatan penjagaan integritas konfigurasi repository.
6) DS10- Manage Problems
Manajemen
Mendorong penerapan konsep IT Service Management (ITSMF) atau Sistem
Manajemen Layanan (ISO 20000-1), terutama yang terkait Manajemen Problem.
Operasional
a. Mendokumentasikan secara memadai aktivitas penanganan masalah.
b. Melakukan pencatatan secara memadai terkait insiden/problem TI yang terjadi.
Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-13 PPATK Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja Sasaran
Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Indeks tata kelola teknologi
informasi PPATK
3
indeks
2,94
indeks 98% 3,25
indeks
3,22
indeks 99,08%
Berdasarkan data dalam Tabel 3.37, pada tahun 2018, target kinerja indikator Indeks
tata kelola teknologi informasi PPATK adalah 3,25 indeks dan realisasi kinerja sebesar
3,22 indeks. Capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 99,08%. Capaian kinerja IKSS
ini belum berhasil memenuhi target kinerja. Namun, realisasi kinerja IKSS ini pada tahun
2018 meningkat sebesar 0,28 indeks (9,52%) apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja
pada tahun 2017.
Tabel 3.38
Perbandingan Realisasi IKSS ke-13 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target
Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Indeks tata kelola
teknologi informasi
PPATK
2,5
indeks
2,75
indeks
3
indeks
3,25
indeks
3,5
indeks
3,22
indeks
92%
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah
mencapai 92%. Jika mencermati nilai kematangan 3,5 indeks yang dituju pada tahun
2019, target tersebut merupakan target yang cukup tinggi karena mencerminkan
kematangan sistem TI yang cukup baik dan terlaksana dalam tatanan sistem yang
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 88
teratur dan rapi, sehingga memerlukan perencanaan yang matang untuk melakukan
peningkatan secara berkelanjutan. Secara persentase, capaian kinerja pada tahun 2018
ini sudah baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan upaya
untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran kinerja selanjutnya, antara lain:
1. Pengurangan jumlah sumber daya manusia di Pusat TI, sehingga beberapa
pekerjaan terkait tata kelola teknologi informasi tidak dapat dikerjakan dengan
optimal.
2. Pendidikan dan pelatihan bagi staf TI untuk mengembangkan pengetahuan dan
kompetensi belum dilakukan secara menyeluruh sesuai kebutuhan TI.
3. Draft model arsitektur informasi PPATK yang tercantum pada Cetak Biru TI 2015-
2019 dan Pedoman manajemen kualitas belum disosialisasikan kepada seluruh
stakeholders.
4. Metode dan teknik yang digunakan untuk pengembangan dan pelaksanaan AI
(Arsitektur Informasi) belum ditetapkan secara formal.
5. Pelatihan informal penggunaan alat dan teknik untuk merancang AI belum
didokumentasikan dengan baik.
6. Hasil monitoring dan pengendalian projek TI belum didokumentasikan dengan
baik.
7. Rekomendasi penilaian TKTI tahun 2015 (Menerapkan konsep IT Service
Management (ITSMF) atau Sistem Manajemen Layanan (ISO 20000-1), terutama
yang terkait dengan Manajemen Problem) belum dilaksanakan sepenuhnya.
Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada periode
pengukuran kinerja selanjutnya, antara lain:
1. PPATK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman yang dimiliki oleh
PTI, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan prosedur.
2. PPATK menambah jumlah sumber daya manusia di PTI.
3. PPATK melakukan pengawasan terhadap pencapaian tata kelola TI.
4. Pendidikan dan pelatihan bagi staf TI dengan mengacu kepada pemetaan
kompetensi maupun kebutuhan pengembangan.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 89
5. PTI segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil asesmen tata kelola
teknologi informasi yang dilakukan oleh Inspektorat.
Sasaran strategis 11 dimaksudkan agar PPATK dapat menyelenggarakan sistem
manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis kompetensi yang sejalan
dengan kebijakan nasional melalui program reformasi birokrasi yang mengamanatkan
pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, serta mampu
bersaing secara global. Guna mendukung komitmen tersebut, PPATK menetapkan
indicator kinerja berupa penilaian kompetensi SDM PPATK sebagai tolok ukur
keberhasilan pengelolaan SDM PPATK. Penetapan indikator kinerja tersebut
merepresentasikan program penataan sistem manajemen SDM aparatur melalui
pengembangan model kompetensi dan pengembangan Standar Kompetensi Jabatan.
Sasaran strategis 11 diukur keberhasilannya melalui satu IKU, yaitu Persentase
pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja yang baik. Pencapaian kinerja
SS 11 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.
Berdasarkan pasal 18 Peraturan Kepala PPATK Nomor: 16/1.01/PPATK/11/12
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai PPATK, pegawai yang berprestasi baik adalah
pegawai yang memenuhi batas penilaian prestasi kinerja “Baik” atau berada di atas nilai
75, berdasarkan dua komponen penilaian yaitu SKP (60%) dan perilaku kerja (40%).
Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai akan dapat diketahui
terjadinya gap antara tingkat kesesuaian kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan,
dan sikap perilaku SDM yang menempati suatu jabatan tertentu dengan kinerja minimal
yang harus dipenuhi, sehingga langkah yang diambil sebagai tindak lanjut dalam
Sasaran Strategis 11:
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia PPATK
IKSS 14: Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian
prestasi kerja baik
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 90
melakukan pengembangan kompetensi SDM PPATK dapat dilakukan dengan tepat.
Indikator keberhasilan dari sasaran strategis tersebut beserta target dan realisasi kinerja,
sebagai berikut:
Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-14 PPATK Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja Sasaran
Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Persentase pegawai PPATK
yang memiliki prestasi
kerja pegawai Baik
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Berdasarkan data dalam Tabel 3.38, pada tahun 2018, target kinerja indikator kinerja
Persentase pegawai PPATK yang memiliki prestasi kerja pegawai baik adalah 100% dan
realisasi kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 100%
kinerja dan menyamai realisasi kinerja pada tahun 2017. Capaian kinerja IKSS ini telah
berhasil memenuhi target kinerja.
Pengukuran prestasi kerja para pegawai telah dilakukan selaras dengan target
perjanjian kinerja pada unit kerja. Setiap awal tahun, seluruh pegawai PPATK
diwajibkan untuk menyusun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang merupakan turunan dari
indikator kinerja kegiatan unit eselon II. Sebagai komponen tambahan penilaian prestasi
kerja, perilaku pegawai juga tidak luput dari penilaian. Penyusunan SKP dan
penyampaian penilaian perilaku kerja tersebut telah dilakukan melalui aplikasi Sistem
Informasi Aplikasi Penilaian Kinerja (SIAPIK), sehingga meminimalkan peluang
pegawai yang melakukan tugas atau pekerjaan yang tidak selaras dengan sasaran unit
eselon II yang diembannya.
Pada tahun 2018, PPATK menetapkan target kinerja Persentase Pegawai PPATK
yang memiliki prestasi kerja baik sebesar 100%. Berdasarkan data SIAPIK, para
pegawai tersebut memiliki rata-rata prestasi kerja sebesar 92,42 dan berada pada
kategori sangat baik atau mengalami peningkatan rata-rata nilai sebesar 1,3
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja disebabkan
peningkatan realisasi rata-rata kinerja pegawai. Selain itu, pada beberapa pegawai
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 91
diindikasikan terdapat penetapan target kinerja yang terlalu rendah, sehingga
menyebabkan realisasi kinerja yang terlalu tinggi.
Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi IKSS ke-14 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target
Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase pegawai
PPATK yang memiliki
prestasi kerja Baik.
90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah
mencapai 100%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah relatif baik. Upaya-upaya
yang akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan prestasi kerja pada periode
pengukuran kinerja selanjutnya, antara lain:
1. Perbaikan terhadap infrastruktur aplikasi SIAPIK.
2. Penegakan sanksi administrasi bagi para pegawai yang terlambat menyampaikan
formulir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.
3. Pendampingan secara rutin kepada pegawai yang membutuhkan asistensi dalam
pengisian penilaian prestasi kerja.
Melalui sasaran strategis 12, PPATK bertujuan untuk menjaga agar seluruh
kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.
Dengan demikian, manajemen kinerja adalah cara mengelola kegiatan organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis 12 diukur
keberhasilannya melalui satu IKSS, yakni Nilai AKIP PPATK. Capaian kinerja IKSS ini
adalah 94,49%.
Sasaran Strategis 12:
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 92
Nilai AKIP PPATK adalah nilai dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan
dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas
kinerja PPATK. Nilai AKIP PPATK diukur keberhasilannya melalui kesesuaian
penerapan sistem kinerja di PPATK dengan peraturan yang berlaku. Target dan realisasi
kinerja indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya
kualitas manajemen kinerja PPATK, sebagai berikut:
Tabel 3.41
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-15 PPATK Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Nilai AKIP PPATK Nilai A Nilai BB 94,49% Nilai A Nilai BB
(75,59)* 94,49%*
Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor: B/685/M.AA.05/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diterima oleh
PPATK pada tanggal 30 Juli 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2017, PPATK memperoleh nilai hasil evaluasi sebesar 75,59
dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB (sangat baik) untuk pengelolaan sistem
akuntabilitas kinerja PPATK pada tahun 2017. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa
tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian
kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja organisasi, dan penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientasi pada hasil, sudah menunjukkan hasil yang baik.
Pada tahun 2018, PPATK menargetkan nilai AKIP PPATK adalah nilai A.
PPATK telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2017 PPATK. Laporan kinerja tersebut
telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja. Laporan kinerja tersebut juga telah memuat profil PPATK, target kinerja yang
ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran
IKSS 15: Nilai AKIP PPATK
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 93
strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud,
termasuk penggunaan sumber daya.
Hingga 31 Desember 2018, PPATK belum menerima hasil evaluasi atas
implementasi akuntabilitas kinerja PPATK tahun 2018 dari Kementerian PAN dan
Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, realisasi nilai yang dicantumkan dalam laporan
kinerja tahun 2018 adalah nilai atas hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja
PPATK tahun 2017. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja PPATK pada
tahun 2016-2017 yang diperoleh dari Kementerian PAN dan RB, sebagai berikut:
Tabel 3.42
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PPATK Tahun 2016-2018
No Komponen Bobot Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
1 Perencanaan kinerja 30 24,00 24,80 24,80*
2 Pengukuran kinerja 25 18,00 18,48 18,48*
3 Pelaporan kinerja 15 11,08 11,26 11,26*
4 Evaluasi kinerja 10 8,00 8,00 8,00*
5 Capaian kinerja 20 12,42 13,05 13,05*
Nilai hasil evaluasi 100 73,55 75,59 75,59*
Tingkat akuntabilitas kinerja BB BB BB* Keterangan: *Nilai tahun 2017
Dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi sistem AKIP PPATK dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan sebagai
upaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan, maka selama tahun 2018,
PPATK telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut, sebagai berikut:
1. Membangun budaya kinerja yang selaras dengan ukuran kinerja, proses bisnis dan
kompetensi pegawai, serta mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja berkelanjutan
melalui:
a. Penerapan rencana kerja yang menunjang prioritas nasional yang dituangkan
dalam RKA K/L dan Perjanjian Kinerja eselon I-IV.
b. Penyusunan rencana aksi kinerja yang menunjang terhadap pelaksanaan perjanjian
kinerja pejabat eselon I-IV.
c. Mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja berkelanjutan dilaksanakan melalui
pelaporan capaian kinerja, output, dan anggaran dalam aplikasi e-RKA yang
dilakukan setiap triwulan oleh Tim Pengelolaan Kinerja PPATK.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 94
d. Pelaporan rencana aksi kinerja dilakukan setiap triwulan oleh Tim Pengelolaan
Kinerja PPATK.
e. Pengukuran kinerja pegawai melalui SKP yang merupakan penjabaran dari IKU
instansi, unit kerja sampai dengan individu pegawai melalui aplikasi SIAPIK.
2. Melakukan reviu dan penyempurnaan secara terus menerus pada IKU instansi dan
unit kerja sampai dengan level eselon III dan IV, sehingga dapat tercipta keselarasan
penjabaran (cascading) kinerja dari level instansi sampai ke level individu pegawai
melalui:
a. PPATK menyusun Perjanjian Kinerja PPATK tahun 2018 dari level eselon I-IV.
Perjanjian Kinerja PPATK tahun 2018 telah ditandatangani oleh Kepala PPATK
pada 22 Desember 2017.
b. Inspektorat PPATK juga telah melakukan reviu IKU instansi dan unit kerja,
sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran kinerja dari level instansi, unit
kerja, sampai dengan level individu pegawai.
3. Menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran strategis instansi maupun unit kerja
serta reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu
kepada tujuan dan sasaran tersebut melalui:
a. PPATK telah menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran strategis pada
dokumen Renstra Pusdiklat PPATK. Pusdiklat PPATK mulai aktif beroperasi
sejak awal tahun 2018 dan telah memiliki Renstra Pusdiklat yang merupakan
penjabaran dari IKU PPATK.
b. PPATK telah melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan anggaran terkait
dengan capaian kinerja PPATK yang dilakukan setiap triwulan.
4. Pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi
sebagai dasar pemberian reward and punishment melalui:
a. PPATK telah menggunakan aplikasi manajemen kinerja untuk menyampaikan
laporan capaian kinerja secara berkala (triwulanan) dan menyampaikan laporan
capaian output secara bulanan dalam aplikasi e-RKA PPATK sebagai sarana
monitoring dan evaluasi oleh pimpinan.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 95
b. Aplikasi e-RKA juga digunakan sebagai mekanisme pengumpulan data kinerja
yang andal dan mengintegrasikan informasi keuangan dengan tingkat kinerja.
c. PPATK juga menampilkan dan meng-update laporan capaian kinerja triwulanan
dalam website PPATK sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja kepada publik.
5. Meningkatkan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja terhadap instansi
maupun unit kerja melalui e-SAKIP Reviu (ESR). PPATK telah menyampaikan
dokumen Renstra PPATK, Laporan Kinerja PPATK, rencana aksi, IKU, dan
perjanjian kinerja melalui aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR).
6. Mondorong terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran
melalui monitoring rencana aksi kinerja secara berkala dengan cara PPATK telah
melakukan monitoring penggunaan anggaran setiap unit kerja melalui pelaporan
rencana aksi kinerja secara berkala (triwulanan) dalam aplikasi e-RKA PPATK.
Laporan kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada
pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan kinerja juga
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PPATK untuk meningkatkan kinerja.
Laporan Kinerja Tahun 2017 PPATK telah disusun dan disampaikan kepada presiden
melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e-SAKIP Reviu.
Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi IKSS ke-15 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target Tahun
2019
2015 2016 2017 2018 2019
Nilai AKIP PPATK B
Nilai
A
Nilai
A
Nilai
A
Nilai
A
Nilai
BB*
(75,59)
Nilai
94,49%
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini pada
tahun 2018 adalah 94,49%. Kondisi ini disebabkan hingga 31 Desember 2018, PPATK
belum memperoleh hasil penilaian evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja PPATK
tahun 2018 dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
PPATK menghadapi beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja nilai AKIP PPATK, antara
lain:
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 96
1. Masih kurangnya pemahaman pengelola kinerja dalam melakukan pengukuran
indikator kinerja dan penyusunan laporan kinerja pada unit kerja masing-masing.
2. Terdapat rumusan penghitungan kinerja yang kurang sesuai dengan indikator kinerja
yang digunakan.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka PPATK melakukan upaya-
upaya, antara lain:
1. PPATK menyesuaikan target dan indikator kinerja, melaksanakan perbaikan
rumusan penghitungan kinerja yang kurang sesuai dengan indikator kinerja melalui
reviu Renstra PPATK Tahun 2015-2019.
2. PPATK lebih mengintensifkan pelaksanaan kegiatan pendampingan terhadap
pengelola kinerja seluruh unit kerja dalam penyusunan dokumen perencanaan dan
pelaporan kinerja.
3. PPATK melaksanakan evaluasi dan monitoring atas capaian kinerja triwulanan dan
penyusunan laporan kinerja masing-masing unit kerja.
4. PPATK memberikan pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan akuntabilitas
kinerja untuk meningkatkan kompetensi Tim Pengelolaan Kinerja PPATK.
5. Laporan Kinerja PPATK telah menguraikan capaian kinerja dan analisis efektivitas
dan efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan.
Melalui sasaran strategis 13, PPATK ingin mewujudkan reformasi birokrasi
PPATK yang efektif untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik yang
mencakup seluruh sasaran area perubahan reformasi birokrasi dengan indikator, antara
lain bebas korupsi, bebas pelanggaran, komunikasi publik yang baik, penggunaan jam
kerja yang produktif dan efektif, serta penerapan reward dan punishment secara
konsisten dan berkelanjutan. Capaian kinerja SS 13 belum dapat diketahui realisasi
kinerjanya karena PPATK belum memperoleh hasil penilaian evaluasi program
reformasi birokrasi PPATK tahun 2018 dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
Sasaran Strategis 13:
Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 97
Oleh karena itu, dalam penilaian capaian kinerja Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi
PPATK tahun 2018, PPATK menggunakan hasil penilaian tahun 2017 dari Kementerian
PAN dan RB.
Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan bagi setiap aparatur pemerintahan.
Reformasi birokrasi bukan hanya berkutat dalam tataran ketersediaan dokumentasi,
prosedur dan laporan, melainkan perubahannya harus mampu dirasakan dan dinikmati
oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan tersebut juga harus
dapat diukur secara akuntabel dan transparan, serta dapat disajikan secara objektif.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah
menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 melalui Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
2015. Dengan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 tersebut,
PPATK dituntut untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap program
mikro reformasi birokrasi PPATK. Sasaran reformasi birokrasi yang ingin dicapai
selama periode lima tahun tersebut adalah (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2)
birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik
berkualitas.
Kesadaran untuk melakukan transformasi kelembagaan dan organisasi telah
mendorong PPATK untuk menetapkan Peraturan Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2016
tentang Road Map Reformasi Birokrasi PPATK periode 2015-2019. Arah kebijakan
dalam Road Map Reformasi Birokrasi PPATK tersebut berpedoman pada delapan area
perubahan dan tujuan kelembagaan, yakni (1) penguatan birokrasi pemerintah dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
(2) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan (3) meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK
yang efektif bertujuan untuk menghasilkan tata kelola yang berkualitas yang mencakup
IKSS 16: Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 98
seluruh sasaran area perubahan reformasi birokrasi dengan indikator, antara lain bebas
korupsi, bebas pelanggaran, komunikasi publik yang baik, penggunaan jam kerja yang
produktif dan efektif, serta penerapan reward dan punishment secara konsisten dan
berkelanjutan.
Penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di PPATK pada tahun
2018 dilaksanakan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi PPATK tahun 2015-
2019 yang meliputi delapan program, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan
Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana,
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Menindaklanjuti rekomendasi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari
Kementerian PAN dan RB dan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi nomor
B/02/PW.00/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Pengusulan Unit Kerja Menuju
WBK/WBBM, PPATK telah menunjuk Direktorat Kerjasama dan Hubungan
Masyarakat sebagai Unit Kerja Pelayanan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penunjukan tersebut dituangkan
dalam surat Sekretaris Utama PPATK nomor: T/63/OT.04.04/VII/2018 tanggal 2 Juli
2018 perihal Penyampaian Usulan Unit Kerja Pelayanan Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan
zona integritas pada unit kerja diharapkan dapat mempercepat perwujudan hasil
reformasi birokrasi di PPATK.
Selain itu, dalam upaya meningkatkan inovasi untuk memperbaiki kualitas layanan
kepada para stakeholders PPATK dan meningkatkan nilai indeks persepsi kualitas
layanan pengguna layanan PPATK, maka PPATK telah menyediakan call center untuk
memudahkan layanan pengaduan masyarakat. Call center PPATK dapat dihubungi
melalui telepon (021) 3850455; Facebook: ppatk; Instagram: ppatk; dan Twitter: ppatk.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 99
Tabel 3.44
Perbandingan Kinerja IKSS ke-16 PPATK Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Nilai pelaksanaan reformasi
birokrasi
Nilai
80
Nilai
75 103,96% Nilai
80
Nilai
77,97* 97,46%
Keterangan: *Nilai tahun 2017
Pada tahun 2018, PPATK menargetkan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi
PPATK, yaitu nilai 80. Realisasi nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK pada
tahun 2018 berdasarkan penilaian tahun 2017 adalah 77,97. PPATK terus melakukan
langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya.
Sampai dengan 31 Desember 2018, PPATK belum menerima hasil penilaian evaluasi
reformasi birokrasi untuk periode 2018 yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan
Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, realisasi nilai pelaksanaan reformasi birokrasi yang
dicantumkan dalam laporan kinerja tahun 2018 merupakan nilai atas hasil pelaksanaan
reformasi birokrasi PPATK tahun 2017.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan Reformasi
Birokrasi dalam surat Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor:
B/82/M.RB.05/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diterima oleh PPATK pada tanggal
30 Juli 2018 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PPATK, diperoleh
penilaian berdasarkan komponen, sebagai berikut:
Tabel 3.45
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2016-2018
No Komponen Nilai Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
A Komponen pengungkit
1 Manajemen perubahan 5 3,78 3,73 3,73*
2 Penataan Peraturan Perundang-
undangan
5 3,96 3,75 3,75*
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 4,18 4,18 4,18*
4 Penataan Tata Laksana 5 3,60 4,38 4,38*
5 Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur
15 11,70 13,42 13,42*
6 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 6 4,35 4,57 4,57*
7 Penguatan Pengawasan 12 6,67 6,98 6,98*
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 100
No Komponen Nilai Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
6 3,53 4,17 4,17*
Subtotal 60 41,77 45,18 45,18*
B Komponen Hasil
1 Nilai akuntabilitas kinerja 14 10,12 10,30 10,30*
2 Survei internal integritas organisasi 6 5,00 4,70 4,70*
3 Survei eksternal persepsi korupsi 7 6,56 6,16 6,16*
4 Opini BPK 3 3,00 3,00 3,00*
5 Survei eksternal pelayanan publik 10 8,93 8,63 8,63*
Subtotal 40 33,61 32,79 32,79*
Indeks reformasi birokrasi 100 75,38 77,97 77,97* Keterangan: *Nilai tahun 2017
Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi di PPATK. Output pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi yang
dihasilkan selama tahun 2018, sebagai berikut:
1) Program 1: Manajemen Perubahan
✓ Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2016 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi PPATK periode 2015-2019.
✓ Pembentukan Agen Perubahan pada setiap lini organisasi sebagai program
percontohan dalam membudayakan dan menginternalisasi nilai-nilai reformasi
birokrasi di PPATK.
2) Program 2: Penataan Peraturan Perundang-undangan
✓ Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara berkala misalnya
peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Naskah Dinas,
Pola Klasifikasi Arsip, dan Klasifikasi Informasi pada PPATK.
3) Program 3: Penataan dan Penguatan Organisasi
✓ Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK.
✓ Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja PPATK.
4) Program 4: Penataan Tata Laksana
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 101
✓ Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-06/1.01/PPATK/04/15 tentang
Standar Operasional Prosedur Unit Kerja di Lingkungan PPATK.
✓ Penyusunan dokumen proses bisnis PPATK level 0-2 di PPATK.
5) Program 5: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
✓ Penyusunan dokumen Analisis Jabatan PPATK.
✓ Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan pegawai dan organisasi.
✓ Implementasi Sistem Penilaian Kinerja secara online melalui aplikasi SIAPIK
yang terintegrasi dengan Perjanjian Kinerja.
✓ Penyusunan dokumen evaluasi jabatan PPATK.
✓ Pengembangan Aplikasi Assessment Centre di PPATK.
✓ Tersedianya Sistem Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG) PPATK.
6) Program 6: Penguatan Akuntabilitas Kinerja
✓ Penetapan dokumen Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15
tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Tahun 2015-2019.
✓ Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada PPATK.
✓ Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2018 tentang Administrasi
Pengelolaan Hibah pada PPATK.
7) Program 7: Penguatan Pengawasan
✓ Penetapan rerangka kerja dan rencana mitigasi manajemen risiko PPATK.
✓ Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PPATK.
8) Program 8: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
✓ Penetapan SOP Layanan pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-
06/1.01/PPATK/04/15 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Kerja di
Lingkungan PPATK.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 102
✓ Dukungan Keterbukaan Informasi Publik melalui Peraturan Kepala PPATK
Nomor PER-17/1.01/PPATK/11/15 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Kepala PPATK Nomor PER-11/1.01/PPATK/08/14 tentang Klasifikasi dan
Pengelolaan Informasi Pada PPATK.
✓ Pengembangan Sistem Informasi Publik-PPID PPATK dengan alamat
www.ppid.ppatk.go.id untuk menjamin keterbukaan informasi publik PPATK
kepada masyarakat.
✓ Peraturan Kepala PPATK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Uji
Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan PPATK.
✓ Penyediaan layanan call center untuk memudahkan laporan pengaduan
masyarakat kepada PPATK.
Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi IKSS ke-16 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target Tahun
2019
2015 2016 2017 2018 2019
Nilai pelaksanaan
reformasi birokrasi
PPATK.
65
Nilai
70
Nilai
75
Nilai
80
Nilai
85
Nilai
77,97*
Nilai
91,73%
Pada tahun 2018, PPATK menargetkan kinerja nilai pelaksanaan reformasi
birokrasi, yaitu nilai 80. Realisasi kinerja IKSS pada tahun 2018 sebesar 77,97 yang
merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK tahun 2017
karena hasil penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK tahun 2018 dari
Kementerian PAN dan RB belum diterima oleh PPATK.
PPATK akan terus berupaya untuk mempercepat pelaksanaan program reformasi
birokrasi melalui langkah-langkah, antara lain:
1. PPATK melakukan sosialisasi dan internalisasi secara berkala dalam upaya mencapai
keseragaman persepsi dan pemahaman mengenai kebijakan reformasi birokrasi kepada
seluruh pegawai PPATK. PPATK melakukan internalisasi yang lebih intensif dengan
penyampaian pesan-pesan pimpinan dan memperoleh masukan dari seluruh pegawai
dalam forum “Rapat Staf” yang dihadiri oleh pimpinan, pejabat, dan seluruh staf secara
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 103
berkala dalam upaya mencapai persamaan persepsi dan pemahaman atas kebijakan
reformasi birokrasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai PPATK. Selain itu,
internalisasi dilakukan melalui media screen saver yang ditampilkan pada seluruh layar
komputer di PPATK.
2. PPATK melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengintegrasikan seluruh kegiatan
yang dituangkan dalam MAMs (Monthly Activity Monitoring System) yang dapat
diakses secara simultan oleh pegawai PPATK. Seluruh kegiatan yang tertuang dalam
MAMs ini merupakan kegiatan prioritas yang berorientasi pada perbaikan internal dan
eksternal.
3. PPATK meningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menangani reformasi
birokrasi.
4. Meningkatkan inovasi untuk memperbaiki kualitas layanan kepada stakeholders dan
memperbaiki indeks persepsi kualitas layanan dari para stakeholders pengguna layanan
PPATK, antara lain melalui call center PPATK dan penyempurnaan e-Learning yang
dirancang untuk memenuhi kebutuhan para stakeholders (aparat penegak hukum dan
pihak pelapor). E-learning juga menyertakan sertifikat kelulusan.
5. Mengintegrasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai,
sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh para
stakeholders PPATK.
6. Rumusan kinerja pada level PPATK telah diturunkan sampai level unit kerja secara
berjenjang dengan penggunakan aplikasi SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Penilaian
Kinerja), sehingga keterkaitan kinerja antarjenjang jabatan dalam mencapai kinerja
PPATK dapat terlihat dengan jelas dan dapat dilakukan pengukuran secara berjenjang.
7. PPATK menindaklanjuti hasil rekomendasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dari
Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 104
Sasaran strategis 14 dimaksudkan agar PPATK mampu menyajikan laporan
keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga
mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan di
PPATK. Sasaran strategis 14 diukur keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Opini
BPK. Pencapaian kinerja SS 14 sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.
Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang
didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Pada tahun 2018, PPATK menargetkan opini BPK atas Laporan Keuangan PPATK
adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). PPATK telah menyusun Laporan Keuangan
PPATK Tahun 2017 dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis
akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan
PPATK disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga, laporan keuangan berbasis akrual tersebut terdiri atas Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.
Pada tahun 2018, PPATK telah melakukan beberapa langkah strategis terkait
penyusunan Laporan Keuangan PPATK. Dalam upaya tersusunnya Laporan Keuangan
PPATK yang andal, akuntabel, dan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, PPATK telah membentuk Tim Penyusun dan Penilai
Sasaran Strategis 14:
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK
IKSS 17: Opini BPK
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 105
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Kepala PPATK Nomor 270B Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim
Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada PPATK.
Selain itu, untuk mengatur mekanisme penerimaan dan pelaporan hibah di PPATK,
Kepala PPATK telah menetapkan Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan.
Laporan Keuangan Tahun 2018 PPATK merupakan laporan yang mencakup aspek
seluruh keuangan yang dikelola oleh PPATK yang hanya memiliki satu Bagian
Anggaran (BA), yaitu BA 078 dan dua Satuan Kerja (Satker). Satuan Kerja di PPATK
terdiri dari Satuan Kerja Kantor Pusat PPATK (satker 453374) dan Satuan Kerja Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
(satker 417654).
Laporan Keuangan PPATK dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi, yaitu
serangkaian produk manual maupun yang terkomputerisasi yang dimulai dari
pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran hingga pelaporan posisi keuangan
dan operasi keuangan pada PPATK. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi manajemen dan Akuntansi barang milik negara
(SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas. SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi mengenai aset tetap,
persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Barang Milik
Negara, serta laporan manajerial lainnya.
PPATK telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2017 Unaudited dan Audited
PPATK, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 Tingkat Satuan Kerja PPATK,
Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2018 Tingkat Satuan Kerja PPATK, dan Laporan
Keuangan Komite TPPU (Unit Badan Lainnya). Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-11819/PB/2017 tanggal 29 Desember
2017 perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 (Unaudited), serta Perlakuan
Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2017, PPATK telah menyusun dan
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 106
menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 PPATK tersebut kepada pihak-pihak
yang berkepentingan. Laporan Keuangan Tahun 2017 PPATK Unaudited telah disusun
dan disampaikan kepada pihak-pihak, sebagai berikut:
a. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui surat Kepala PPATK nomor:
T/10/KU.06.01/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.
b. BPK melalui surat Kepala PPATK nomor: T/35/KU.06.01/II/2018 tanggal 21
Februari 2018.
c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui surat Kepala PPATK nomor:
T/36/KU.06.01/II/2018 tanggal 21 Februari 2018.
Laporan Keuangan Tahun 2017 PPATK Audited telah disampaikan kepada pihak-
pihak, sebagai berikut:
a. Menteri Keuangan melalui surat Kepala PPATK nomor: T/63/KU.07.04/IV/2018
tanggal 23 April 2018.
b. BPK melalui surat Kepala PPATK nomor: T/64/KU.07.04/IV/2018 tanggal 23 April
2018.
c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui surat Kepala PPATK nomor:
T/65/KU.07.04/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
Selain menyusun Laporan Keuangan PPATK Tahun 2017 Unaudited dan Audited,
PPATK juga telah menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 tingkat satuan
kerja PPATK dan Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) telah disampaikan kepada pihak-pihak,
sebagai berikut:
a. Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat Kepala
PPATK nomor: T/167/KU.07.03/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal
Penyampaian Laporan Keuangan PPATK Semester I Tahun 2018.
b. Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui surat Kepala PPATK nomor:
T/168/KU.07.03/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Penyampaian Laporan
Keuangan PPATK Semester I Tahun 2018.
c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui surat Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan nomor: T/14/KU.06.01/IV/2018 tanggal 10 April 2018 perihal
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 107
Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Tahun 2017 Audited.
d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui surat Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan nomor: T/123/KU.07.03/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal
Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Triwulan III Tahun 2018.
Dalam upaya menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)
Tahun 2018 yang lebih berkualitas, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan meminta kepada seluruh kementerian/lembaga untuk menyusun LKKL
Triwulan III Tahun 2018. Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, PPATK telah
menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2018 tingkat satuan kerja
PPATK kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat
Sekretaris Utama PPATK nomor: T/125/KU.07.03/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018
perihal Penyampaian Laporan Keuangan PPATK Triwulan III Tahun 2018.
Berdasarkan surat BPK nomor: 20/S/IV-XV/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 perihal
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2017, hasil evaluasi
atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal ini menunjukan bahwa Laporan Keuangan PPATK dianggap telah memberikan
informasi yang bebas dari salah saji yang material. Opini WTP ini merupakan
penghargaan yang berhasil dicapai oleh PPATK selama dua belas kali berturut-turut.
Keberhasilan ini terwujud karena PPATK menyusun laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan, melaksanakan sistem pengendalian internal secara
memadai, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, dan kepatuhan
pada peraturan perundang-undangan.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 108
Gambar 3.8
Piagam WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2017 PPATK
Target dan realisasi kinerja indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran
strategis meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK, sebagai berikut:
Tabel 3.47
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS ke-17 PPATK Tahun 2017-2018
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
Realisasi Capaian
Opini BPK Opini
WTP
Opini
WTP 100% Opini
WTP
Opini
WTP 100%
Berdasarkan data dalam Tabel 3.47, pada tahun 2018, target kinerja indikator Opini
BPK adalah Opini WTP dan realisasi kinerja adalah Opini WTP. Capaian kinerja indikator
kinerja tersebut adalah 100%. Capaian kinerja IKSS ini berhasil memenuhi target kinerja.
PPATK berupaya optimal dalam mempertahankan IKSS Opini BPK sesuai target
kinerja, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Keberhasilan ini disebabkan oleh hal-hal,
sebagai berikut:
1. PPATK menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Sistem
Akuntansi Pemerintahan.
2. PPATK menerapkan sistem akuntansi akrual dalam pencatatan akuntansi barang
milik negara dan akuntansi keuangan.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 109
3. PPATK telah mengimplementasikan Peraturan Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2018
tentang Administrasi Pengelolaan Hibah pada PPATK.
4. PPATK selalu melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja bulanan secara online
melalui aplikasi e-Rekon dari KPPN.
5. PPATK menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Inspektorat PPATK dan
BPK terkait temuan dalam Laporan Keuangan PPATK.
6. PPATK membentuk Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan (PIPK) pada PPATK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala PPATK
Nomor 270B Tahun 2018 untuk mendukung pelaksanaan sistem pengendalian internal
yang memadai.
7. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyusun laporan keuangan dengan
dukungan dan komitmen dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai PPATK.
Tabel 3.48
Perbandingan Realisasi IKSS ke-17 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2015-2019
IKSS Target Tahun Realisasi
Tahun
2018
Persentase
Realisasi
Dibanding
Target Tahun
2019
2015 2016 2017 2018 2019
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100%
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah
mencapai 100%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik. Upaya-upaya
yang akan ditempuh oleh PPATK untuk mempertahankan kinerja pada periode
pengukuran kinerja selanjutnya, antara lain:
1. Mengelola administrasi hibah sesuai Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2018.
2. Penilaian risiko atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat
strategis.
3. Penerapan PIPK secara konsisten dan melakukan reviu PIPK secara berkala.
4. Pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis.
5. Menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Inspektorat PPATK dan Badan
Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan PPATK.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas capaian kinerja PPATK, dapat
disimpulkan bahwa tidak semua IKSS berhasil mencapai target kinerja. Dari tujuh belas
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 110
IKSS yang diukur, lima IKSS berhasil mencapai target kinerja dan tujuh IKSS yang
capaian kinerjanya berhasil melebihi 100%. Namun demikian, terdapat lima IKSS yang
capaian kinerjanya belum berhasil mencapai 100%. Rata-rata capaian kinerja PPATK
pada tahun 2018 adalah 101,58% yang dapat dilihat dalam Tabel 3.49, sebagai berikut:
Tabel 3.49
Capaian Kinerja PPATK Tahun 2018
Perspektif Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Target
IKSS
Realisasi
IKSS
Capaian
IKSS
Capaian
IKSS
Diakui
Perspektif
stakeholder
Meningkatnya persepsi
publik terhadap
pencegahan dan
pemberantasan TPPU
dan PT
1 Indeks persepsi TPPU
dan pendanaan
terorisme.
5,15
Indeks
5,46
Indeks
106,02% 106,02%
Meningkatnya tindak
lanjut atas rekomendasi
pencegahan dan
pemberantasan tindak
pidana pencucian uang
dan pendanaan
terorisme.
2 Persentase
rekomendasi PPATK
dalam pencegahan
dan pemberantasan
TPPU dan pendanaan
terorisme yang
ditindaklanjuti.
95% 100% 105,26% 105,26%
3 Persentase
rekomendasi FATF
yang diadopsi dalam
kebijakan domestik.
60% 87,50% 145,8% 120%
4 Persentase
rekomendasi National
Risk Assessment
(NRA) yang
ditindaklanjuti.
80% 88,89% 111,11% 111,11%
Meningkatnya
pengungkapan kasus
tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan
terorisme.
5 Persentase
peningkatan
pengungkapan kasus
TPPU dan pendanaan
terorisme di
Indonesia.
20% 20% 100% 100%
Perspektif
proses internal
Meningkatnya efektivitas
kerja sama pencegahan
dan pemberantasan
tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan
terorisme.
6 Persentase kerja sama
yang ditindaklanjuti.
100% 97,14% 97,14% 97,14%
Meningkatnya kualitas
hasil riset tindak pidana
pencucian uang dan
pendanaan terorisme.
7 Tingkat kualitas hasil
riset TPPU dan
pendanaan terorisme.
3,75
Indeks
3,76
Indeks
100,27% 100,27%
Meningkatnya hasil
analisis, hasil
pemeriksaan, dan
informasi yang
ditindaklanjuti.
8 Jumlah Hasil Analisis,
Hasil Pemeriksaan,
dan informasi yang
ditindaklanjuti.
255
laporan
285
laporan
111,76% 111,76%
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 111
Perspektif Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Target
IKSS
Realisasi
IKSS
Capaian
IKSS
Capaian
IKSS
Diakui
Meningkatnya kepatuhan
pelaporan.
9 Persentase laporan
dari pihak pelapor
yang memenuhi
standar pelaporan.
95% 97,93% 103,08% 103,08%
10 Indeks kepatuhan
pihak pelapor.
5,0
Indeks
5,0
Indeks
100% 100%
Meningkatnya
kemampuan Pihak
Pelapor dan aparat
penegak hukum dalam
pencegahan dan
pemberantasan tindak
pidana pencucian uang
dan pendanaan
terorisme.
11 Persentase kelulusan
peserta pelatihan.
100% 100% 100% 100%
Perspektif
pertumbuhan
dan
pembelajaran
Terpenuhinya produk
hukum pencegahan dan
pemberantasan tindak
pidana pencucian uang
dan pendanaan
terorisme.
12 Persentase pemenuhan
produk hukum TPPU
dan pendanaan
terorisme.
100% 81,25% 81,25% 81,25%
Meningkatnya keandalan
sistem Teknologi
Informasi PPATK.
13 Indeks tata kelola
teknologi informasi
PPATK.
3,25
Indeks
3,22
Indeks
99,08% 99,08%
Meningkatnya kualitas
SDM PPATK.
14 Persentase pegawai
PPATK yang
memiliki penilaian
prestasi kerja pegawai
baik.
100% 100% 100% 100%
MenIngkatnya kualitas
manajemen kinerja
PPATK.
15 Nilai AKIP PPATK. Nilai A Nilai BB
(75,59)
94,49% 94,49%
Terwujudnya reformasi
birokrasi PPATK yang
efektif.
16 Nilai pelaksanaan
reformasi birokrasi
PPATK.
Nilai
80
Nilai
77.97
97,46% 97,46%
Meningkatnya
akuntabilitas pengelolaan
Keuangan PPATK.
17 Opini BPK. Opini
WTP
100% 100% 100%
Rata-rata capaian kinerja
103,10% 101,58%
C. Realisasi Anggaran
Pagu anggaran pada awal tahun 2018 adalah sebesar Rp131.004.000.000,00.
Selama tahun berjalan, PPATK melakukan beberapa kali revisi DIPA dan revisi POK.
Revisi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang sangat mendesak
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 112
dan harus segera dipenuhi yang belum diakomodasi dalam DIPA PPATK TA 2018.
Revisi anggaran tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, antara lain:
1. Kegiatan pemeriksaan dan kegiatan survei indeks persepsi TPPU dan TPPT.
2. Pergeseran anggaran dalam Program, antar-Satker, antar-Program untuk memenuhi
kekurangan belanja pegawai.
3. Penyesuaian biaya diklat pembekalan CPNS PPATK, pelatihan mental, fisik, dan
disiplin, dan prajabatan CPNS PPATK.
4. Penyesuaian belanja sarana dan prasarana.
Realisasi anggaran PPATK per 31 Desember 2018 adalah Rp137.888.656.568,00
atau 95,84% dari total alokasi anggaran sebesar Rp143.869.148.000,00. Realisasi
anggaran tersebut terdiri dari realisasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya PPATK sebesar Rp93.400.016.835,00 dan Program Pencegahan
dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme sebesar Rp44.488.639.733,00. Hal
tersebut menunjukkan bahwa PPATK melakukan efisiensi/penghematan dalam
penggunaan anggaran apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja yang sangat
baik, yaitu sebesar 101,58%.
Tabel 3.50
Perbandingan Realisasi Anggaran PPATK
Tahun 2017 dan 2018
Kode
Program/
Kegiatan
Nama
Program/Kegiatan
Realisasi
Tahun 2017
(Rp)
Realisasi
Tahun 2018
(Rp)
% Naik
(Turun)
01 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya PPATK
77.130.624.708,00 93.400.016.835,00 21,09%
01.3374 Pengawasan internal
PPATK
458.981.179,00 556.617.265,00 21,27%
01.3375 Pengelolaan perencanaan
dan keuangan PPATK
48.102.788.874,00 70.419.365.511,00 46,39%
01.3376 Pengelolaan sumber daya
manusia, organisasi, dan
ketatalaksanaan PPATK
5.341.526.553,00 5.669.241.177,00 6,14%
01.3377 Penyelenggaraan
ketatausahaan,
kerumahtanggan, dan
perlengkapan PPATK
23.227.328.102,00 16.754.792.882,00 (27,87%)
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 113
Kode
Program/
Kegiatan
Nama
Program/Kegiatan
Realisasi
Tahun 2017
(Rp)
Realisasi
Tahun 2018
(Rp)
% Naik
(Turun)
06 Program Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU
dan Pendanaan Terorisme
33.970.601.656,00 44.488.639.733,00 30,96%
06.3365 Pendidikan dan pelatihan
anti pencucian uang
PPATK
- 8.251.500.155,00 -
06.3379 Pengelolaan bidang hukum
PPATK
2.120.709.039,00 2.288.184.513,00 7,90%
06.3380 Pelaksanaan kerja sama dan
humas PPATK
4.505.948.301,00 6.229.773.003,00 38,26%
06.3381 Pengelolaan teknologi
informasi PPATK
13.921.277.637,00 13.269.440.889,00 (4,68%)
06.3382 Pengawasan kepatuhan
pihak pelapor
1.391.582.052,00 1.545.211.032,00 11,04%
06.3383 Pengawasan kewajiban
pelaporan dan pembinaan
pihak pelapor
1.943.686.450,00 1.933.601.069,00 (0,52%)
06.3384 Analisis transaksi dan
pengelolaan laporan
masyarakat
1.310.558.548,00 1.638.820.488,00 25,05%
06.5232 Pemeriksaan dan
pengembangan riset TPPU
8.776.839.629,00 9.332.108.584,00 6,33%
Jumlah 111.101.226.364,00 137.888.656.568,00 24,11%
Berdasarkan Tabel 3.49, pada tahun 2018, diketahui bahwa realisasi anggaran PPATK
per 31 Desember 2018 sebesar Rp137.888.656.568,00, sehingga realisasi anggaran pada tahun
2018 meningkat sebesar Rp26.787.430.204,00 atau 24,11% apabila dibandingkan dengan
realisasi anggaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp111.101.226.364,00. Peningkatan
realisasi anggaran yang sangat signifikan terdapat pada kegiatan Pengawasan internal PPATK
(21,27%), Pengelolaan perencanaan dan keuangan PPATK (46,39%), Pelaksanaan kerja sama
dan humas PPATK (38,26%), Pengawasan kepatuhan pihak pelapor (11,04%), dan Analisis
transaksi dan pengelolaan laporan masyarakat (25,05%).
Tabel 3.51
Realisasi Anggaran Terkait Pencapaian Kinerja PPATK
Tahun 2018
No Sasaran
Strategis
IKSS Capaian
Kinerja
Program Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Persentase
1 Meningkatnya
persepsi publik
terhadap
pencegahan
dan
Indeks
persepsi TPPU
dan pendanaan
terorisme.
106,2%
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 114
No Sasaran
Strategis
IKSS Capaian
Kinerja
Program Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Persentase
pemberantasan
TPPU dan
pendanaan
terorisme.
Program
pencegahan
dan
pemberantasan
TPPU dan
pendanaan
terorisme
48.545.060.000
44.488.639.733
91,64%
2 Meningkatnya
tindak lanjut
atas
rekomendasi
pencegahan
dan
pemberantasan
TPPU dan
pendanaan
terorisme.
Persentase
rekomendasi
PPATK dalam
pencegahan
dan
pemberantasan
TPPU dan
pendanaan
terorisme yang
ditindaklanjuti.
105,26%
Persentase
rekomendasi
FATF yang
diadopsi dalam
kebijakan
domestik.
120%
Persentase
rekomendasi
NRA yang
ditindaklanjuti.
111,11%
3 Meningkatnya
pengungkapan
kasus TPPU
dan pendanaan
terorisme.
Persentase
peningkatan
pengungkapan
kasus TPPU
dan pendanaan
terorisme di
Indonesia.
100%
4 Meningkatnya
efektivitas
kerja sama
pencegahan
dan
pemberantasan
TPPU dan
pendanaan
terorisme.
Persentase
kerja sama
yang
ditindaklanjuti.
97,14%
5 Meningkatnya
kualitas hasil
riset TPPU
dan pendanaan
terorisme.
Tingkat
kualitas hasil
riset TPPU
dan pendanaan
terorisme.
100,27%
6 Meningkatnya
hasil analisis,
hasil
pemeriksaan,
dan informasi
yang
ditindaklanjuti.
Jumlah Hasil
Analisis, Hasil
Pemeriksaan,
dan informasi
yang
ditindaklanjuti.
111,76%
7 Meningkatnya
kepatuhan
pelaporan.
Persentase
laporan dari
pihak pelapor
yang
memenuhi
standar
103,08%
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 115
No Sasaran
Strategis
IKSS Capaian
Kinerja
Program Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Persentase
pelaporan.
Indeks
kepatuhan
pihak pelapor.
100%
8 Terpenuhinya
produk hukum
pencegahan
dan
pemberantasan
TPPU dan
pendanaan
terorisme.
Persentase
pemenuhan
produk hukum
TPPU dan
pendanaan
terorisme.
81,25%
9 Meningkatnya
keandalan
sistem TI
PPATK.
Indeks tata
kelola
teknologi
informasi
PPATK.
99,08%
10 Meningkatnya
kemampuan
pihak pelapor
dan penyidik
TPPU dalam
pencegahan
dan
pemberantasan
TPPU dan
pendanaan
terorisme.
Persentase
kelulusan
peserta diklat.
100%
Program
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
PPATK
95.324.088.000
93.400.016.835
97,98%
11 Meningkatnya
kualitas
sumber daya
manusia
PPATK.
Persentase
pegawai
PPATK yang
memiliki
penilaian
prestasi kerja
pegawai baik.
100%
12 Meningkatnya
kualitas
manajemen
kinerja
PPATK.
Nilai AKIP
PPATK
94,49%
13 Terwujudnya
reformasi
birokrasi yang
efektif.
Nilai
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
PPATK.
97,46%
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 116
No Sasaran
Strategis
IKSS Capaian
Kinerja
Program Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Persentase
14 Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
PPATK.
Opini BPK. 100%
Total 143.869.148.000 137.888.656.568 95,84%
D. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya
Rata-rata capaian kinerja PPATK sebesar 102,69% telah berhasil melebihi target
kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 95,84%. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa selama tahun 2018, PPATK berhasil mencapai kinerja secara optimal dan
mencapai realisasi anggaran yang cukup tinggi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa
PPATK dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Beberapa efisiensi
yang dilakukan, antara lain:
a) Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kegiatan pendidikan dan
pelatihan, terutama fasilitas gedung Pusdiklat APU PPT, secara bersama-sama lintas
unit kerja dan kedeputian telah meningkatkan pemanfaatan dari sarana dan prasarana
tersebut. Selain dimanfaatkan oleh pihak internal PPATK, Pusdiklat APU PPT juga
dimanfaatkan oleh mitra kerja yang berasal dari aparat penegak hukum, Penyedia
Jasa Keuangan, dan Penyedia Barang dan Jasa sebagai tempat pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pelatihan APU PPT.
b) Penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa.
c) Penggunaan fasilitas internal PPATK untuk pengadaan kegiatan rapat, seminar
internasional, dan konsinyering untuk efisiensi biaya paket meeting dalam/luar kota.
E. Kinerja dan Capaian Lainnya
Selama tahun 2018, PPATK berhasil meraih prestasi-prestasi yang membanggakan
pada tingkat nasional dan internasional, meliputi:
1. Prestasi PPATK pada tingkat nasional, meliputi:
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 117
a. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk
Laporan Keuangan PPATK selama lima tahun, yaitu Laporan Keuangan
PPATK tahun 2013-2017.
b. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk
Laporan Keuangan PPATK Tahun 2017.
Gambar 3.9
Piagam Penghargaan PPATK sebagai Badan Publik
Informatif Tahun 2018
c. PPATK meraih prestasi
sebagai Badan Publik
Informatif Keterbukaan
Informasi Publik kategori
Lembaga Non Struktural
yang diselenggarakan oleh
Komisi Informasi Pusat.
d. Unit kearsipan terakreditasi untuk penyelenggaraan kearsipan dengan
kualifikasi Akreditasi A (sangat baik) untuk masa berlaku lima tahun (2
Desember 2016-2 Desember 2021).
2. Prestasi PPATK pada tingkat internasional, meliputi:
a. Finalis Best Egmont Case
Awards 2018 yang
diselenggarakan pada 23-27
September 2018 di Sydney,
Australia.
Gambar 3.10
Best Egmont Case Awards Tahun 2018
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 118
Gambar 3.11
Juara dalam Kompetisi ASEAN-Australia
Codeathon Tahun 2018
b. PPATK meraih kemenangan dalam dua
kategori, yaitu kategori "Disrupting Money
Launderers, Terrorists and Cyber Criminals
across ASEAN-Australia" dan kategori "The
Spirit of Codeathon" pada ASEAN-Australia
Codeathon yang diselenggarakan di Sydney,
Australia pada 14-15 Maret 2018.
c. PPATK menjadi co-host dalam
penyelenggaraan kegiatan 4th
Counter-Terrorism Financing
Summit (CTF Summit) di Bangkok,
Thailand pada 6-8 November 2018.
Gambar 3.12
Co-host kegiatan 4th CTF Summit
e. Wakil Kepala PPATK, Dr. Dian Ediana Rae, terpilih sebagai Vice Chair
Information Exchange Working Group untuk periode 2018-2020 dalam pertemuan
tahunan Egmont Group di Buenos Aires, Argentina, 12-15 Maret 2018.
F. Rencana Pengembangan
Berdasarkan hasil analisis, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian kinerja
tahun 2018, PPATK terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan menyusun
rencana pengembangan dalam bidang manajemen kinerja, pengembangan infrastruktur,
dan aplikasi yang meliputi:
1. PPATK menyempurnakan dan menindaklanjuti rencana aksi yang tercantum dalam
Peraturan Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi PPATK Tahun 2015-2019 yang sesuai dengan arahan strategis dari
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 119
11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dengan
melibatkan seluruh pimpinan dan pegawai sebagai penggerak organisasi.
2. Pengembangan website New Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
PPATK. Pengembangan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari Pembina JDIH
Nasional, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2019, website ini akan
mulai beroperasi untuk mempublikasikan seluruh dokumen dan informasi hukum
yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK.
3. Pembangunan Terrorist Financing Information and Sharing Platform (TF-ISP).
Penyusunan Initial Watch List Terduga TF dan Jaringannya yang merupakan output
dari TF-ISP.
4. Pengembangan web service aplikasi GRIPS CBCC PPATK agar terintegrasi dengan
aplikasi Passenger Risk Management (PRM) yang bekerja sama dengan Tim
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dan implementasi pelaporan CBCC melalui aplikasi PRM kepada seluruh
kantor pabean di Indonesia.
5. Implementasi aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) di
PPATK.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 120
Laporan Kinerja Tahun 2018 PPATK menyajikan pencapaian sasaran strategis yang
tercermin pada capaian empat belas sasaran strategis dan tujuh belas IKSS yang termuat
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Rata-rata capaian kinerja PPATK pada tahun 2018
adalah 101,58%. Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran sebesar
Rp137.888.656.568,00 atau sebesar 95,84% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar
Rp143.869.148.000,00. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa PPATK telah efektif dan
efisien dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.
Berdasarkan capaian kinerja IKSS PPATK pada tahun 2018, tidak semua IKSS
berhasil mencapai target kinerja. Dari tujuh belas IKSS yang diukur, lima IKSS berhasil
mencapai target kinerja. Bahkan, terdapat tujuh IKSS yang capaian kinerjanya berhasil
melebihi 100%. Namun demikian, terdapat lima IKSS yang capaian kinerjanya belum
berhasil mencapai 100%.
Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh PPATK atas beberapa IKSS yang belum
dapat tercapai kinerjanya secara optimal, antara lain:
1. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan menindaklanjuti
rekomendasi-rekomendasi yang berasal dari stakeholders dan Inspektorat PPATK guna
perbaikan pengelolaan kinerja PPATK.
2. Perbaikan tata kelola teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang
mendukung keberlangsungan bisnis proses PPATK.
3. Menindaklanjuti kerja sama yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan yang diatur
dalam dokumen kerja sama PPATK.
4. Menyusun produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme sesuai dengan road map
peraturan perundang-undangan PPATK tahun 2015-2019.
5. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melibatkan seluruh pimpinan secara
aktif dan berkelanjutan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, melakukan penilaian dan
pengembangan kompetensi pegawai secara menyeluruh, dan meningkatkan proses
BAB
IV
Penutup
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18 121
bisnis kegiatan utama sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijabarkan ke dalam
Standar Operasional dan Prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan
efisiensi dan efektivitas birokrasi.
Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra PPATK Tahun 2015-
2019, PPATK memberikan perhatian yang lebih terhadap IKSS yang berpengaruh
signifikan untuk mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan
dalam upaya mencapai tujuan-tujuan strategis PPATK. Upaya-upaya tersebut, antara lain:
a. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan analisis dan evaluasi capaian kinerjanya,
termasuk kendala-kendala dalam pencapaian kinerja sebagai bahan evaluasi Renstra
PPATK Tahun 2015-2019.
b. Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja unit eselon I dan
II di PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada
masing-masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada
tahun-tahun selanjutnya.
c. Mengembangkan aplikasi e-RKA, yaitu aplikasi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan yang digunakan untuk pengelolaan anggaran dan kinerja dengan
memanfaatkan sistem teknologi informasi secara lebih optimal guna meningkatkan
kualitas dan pelaporan anggaran dan kinerja.
d. Meningkatkan kerja sama PPATK dengan para penyidik untuk meningkatkan jumlah
hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti.
e. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan
budaya integritas dan peningkatan efektivitas evaluasi terhadap implementasi kebijakan
whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.
Hal tersebut menunjukkan PPATK yang selalu berupaya memperbaiki pengelolaan
kinerja dalam kondisi lingkungan yang terus berubah. Selain itu, keberhasilan PPATK juga
tidak lepas dari peran para pemangku kepentingan PPATK yang senantiasa memberikan
dukungan dan saran bagi perbaikan kinerja PPATK. Dengan demikian, eksistensi dan
manfaat PPATK dapat semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam upaya
penegakan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 PPATK
LAMPIRAN
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
B. Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2017
PPATK
C. Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2013-
2017 PPATK
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
D. Pemberian Penghargaan Badan Publik Informatif Keterbukaan Informasi Publik
Kategori Lembaga Non Struktural di Jakarta pada 5 November 2018
E. Penyelenggaraan 4th Counter-Terrorism Financing Summit di Bangkok, Thailand
pada 6-8 November 2018
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
F. Peluncuran Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme Tahun 2018 di PPATK pada 19 Desember 2018
G. Aplikasi Rencana Kinerja dan Agggaran (Aplikasi e-RKA)
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
H. Piagam Penghargaan Kearsipan dengan Kualifikasi Akreditasi A (sangat baik)
untuk periode 2016-2021
I. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PPATK dengan Pertamina
di Jakarta pada 16 Mei 2018.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
J. Daftar Lembaga/Organisasi Domestik yang Menjalin MoU dengan PPATK Tahun 2018
No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2018
1 Ditjen Pajak 1. Pertukaran informasi.
2. Pelatihan.
3. Komite TPPU.
4. Pertukaran informasi melalui SOC.
5. Pengembangan SOC.
6. Pelaksanaan on-site visit MER APG tahun 2018.
7. Rapat koordinasi penanganan perkara.
8. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT
Tahun 2018.
9. Penempatan pegawai Ditjen Pajak di PPATK
2 Ditjen Bea dan Cukai 1. Pertukaran informasi.
2. Pelatihan.
3. Komite TPPU.
4. Pertukaran informasi melalui SOC.
5. Pengembangan SOC.
6. Pelaksanaan on site visit MER APG tahun 2018.
7. Rapat koordinasi penanganan perkara.
8. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT
Tahun 2018.
9. Penempatan pegawai Ditjen Bea dan Cukai di PPATK.
3 Departemen Kehutanan 1. Pertukaran informasi.
2. Pelatihan penanganan perkara TPPU dan TP bidang kehutanan.
3. Rapat koordinasi penanganan perkara.
4. Sosialisasi rezim TPPU.
4 Itjen Departemen Keuangan 1. Pertukaran informasi.
2. Rapat koordinasi penanganan perkara.
3. Sosialisasi.
5 Ditjen Administrasi Hukum Umum 1. Pertukaran informasi.
2. Komite TPPU.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2018
3. Pembangunan prototype Database PEPs
6 Ditjen Imigrasi 1. Pertukaran informasi.
2. Rapat koordinasi pengembangan akses data ke Imigrasi
7 Badan Pengawasan Keuangan dan
Perbankan
Pertukaran informasi.
8 Pemerintah Daerah Nangroe Aceh
Darussalam
Tidak ada.
9 Badan Pengawas Pemilu 1. Pertukaran informasi.
2. Sosialisasi.
3. Press Release bersama antara Kepala PPATK dan Komisioner Bawaslu tentang Pemilu.
10 Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi
1. Pertukaran informasi.
2. Koordinasi dalam Komite TPPU.
3. Pelaksanaan on-site visit MER APG tahun 2018
11 Komisi Pengawas Persaingan
Usaha
1. Pertukaran Informasi.
2. Sosialisasi.
12 Badan Pemeriksa Keuangan RI Pertukaran informasi.
13 Kejaksaan Agung RI 1. Pertukaran informasi.
2. Pelatihan.
3. Komite TPPU.
4. Pertukaran informasi melalui SOC.
5. Pengembangan SOC.
6. Pelaksanaan on-site visit MER APG tahun 2018.
7. Rapat koordinasi penanganan perkara.
8. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT
Tahun 2018.
9. Penempatan pegawai kejaksaan di PPATK.
14 Universitas Sriwijaya 1. Penyampaian orasi ilmiah oleh PPATK.
2. Penyampaian kuliah umum oleh PPATK.
15 PT Pertamina (Persero) 1. Koordinasi terkait permintaan informasi oleh Pertamina.
2. Sosialisasi.
16 Universitas Indonesia dan Bank 1. Penelitian.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2018
Indonesia
(terkait pendirian Pusat Kajian
APU di UI)
2. Kunjungan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi.
17 Universitas Udayana Sosialisasi
18 Universitas Bina Nusantara 1. Penelitian.
2. Kunjungan mahasiswa kegiatan sosialisasi.
19 Universitas Esa Unggul 1. Penelitian.
2. Kunjungan mahasiswa dalam upaya sosialisasi
20 Universitas Airlangga Kunjungan mahasiswa dalam upaya sosialisasi
21 Itjen Kementerian Pekerjaan
Umum RI
Pertukaran informasi.
22 Itjen Kementerian Hukum dan
HAM RI
Pertukaran informasi.
23 Universitas Lambung Mangkurat Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT Tahun
2018
24 Universitas Cendrawasih Sosialisasi.
25 Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya
Sosialisasi.
26 Itjen Kementerian Agama RI Pertukaran informasi.
27 Sistem Administasi Badan Hukum
(Sisminbakum) DJ AHU
Kementerian Hukum dan HAM RI
Pertukaran informasi.
28 Kementerian Dalam Negeri RI
(Nota Kesepahaman)
1. Pertukaran informasi.
2. Pembangunan prototype Database PEPs.
3. Komite TPPU.
29 Rumah Sakit Umum Pusat
Fatmawati
Tidak ada.
30 Itjen Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI
Pertukaran informasi.
31 Ditjen Kependudukan dan Catatan
Sipil
Pertukaran informasi.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2018
(Perjanjian Kerja Sama)
32 Badan Pengawasan Obat Makanan Pertukaran informasi.
33 Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK)
1. Pertukaran informasi melalui SOC.
2. Pengembangan SOC.
3. Rapat koordinasi penanganan perkara.
4. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT
Tahun 2018
5. Pelaksanaan on site visit MER APG tahun 2018.
34 Bank Indonesia (Pembaruan MoU) 1. Pertukaran informasi.
2. Perumusan produk hukum.
3. Komite TPPU.
4. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT
Tahun 2018.
5. Pelaksanaan on site visit MER APG tahun 2018.
6. Koordinasi terkait implementasi Peraturan BI tentang pembawaan uang kertas asing ke
dalam dan ke luar pabean Indonesia.
35 Bank Indonesia (Perjanjian Kerja
Sama/PKS)
Pertukaran informasi
36 Kementerian Pemuda dan Olahraga 1. Pertukaran informasi.
2. Sosialisasi.
37 Kementerian Kesehatan 1. Pertukaran Informasi.
2. Sosialisasi.
3. Rapat koordinasi penanganan tindak lanjut informasi
38 Badan SAR Nasional
(BASARNAS)
1. Pertukaran informasi.
2. Sosialisasi.
39 Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS)
1. Pertukaran informasi.
2. Sosialisasi.
40 Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
1. Pertukaran informasi.
2. Rapat koordinasi dalam upaya RAN PPK.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2018
Nasional (BAPPENAS)
41 Lembaga Sandi Negara
(MoU)
1. Implementasi aplikasi mobile DTTOT.
2. Pengembangan aplikasi pemblokiran pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
3. Sosialisasi.
4. Penempatan pegawai Lemsaneg di PPATK.
42 Lembaga Sandi Negara
(Lemsaneg)
(Perjanjian Kerja Sama)
1. Implementasi aplikasi mobile DTTOT.
2. Pengembangan aplikasi pemblokiran pendanaan proliferasi senjata pemusnah missal.
43 Universitas Gadjah Mada 1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT
Tahun 2018.
2. Penelitian.
44 Universitas Jember (UNEJ) Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT Tahun
2018
45 Kementerian Pertahanan 1. Pertukaran informasi.
2. Rakor penanganan perkara.
3. Sosialisasi.
4. Pelatihan penanganan TPPU untuk penyidik POM TNI.
46 Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
1. Pertukaran informasi.
2. Sosialisasi.
47 Universitas Islam Negeri Alauddin Sosialisasi
48 Badan Intelijen Negara
1. Pertukaran informasi.
2. Rapat koordinasi dalam kegiatan pertukaran informasi.
3. Komite TPPU.
4. Koordinasi monitoring NPO.
5. Pelaksanaan on site visit MER APG tahun 2018.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2018
49 Kementerian Koperasi dan UKM 1. Koordinasi pelaksanaan PMPJ bagi koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam.
2. Komite TPPU.
3. Pelaksanaan on-site visit MER APG tahun 2018.
4. Sosialisasi.
50 Kesepakatan Bersama antara
Kementerian Keuangan, Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
dan PPATK
Koordinasi mengenai pertukaran informasi
51 Badan Narkotika Nasional
(BNN)
1. Pertukaran informasi.
2. Pelatihan.
3. Komite TPPU.
4. Pertukaran informasi melalui SOC.
5. Pengembangan SOC.
6. Pelaksanaan on site visit MER APG tahun 2018.
7. Rapat koordinasi penanganan perkara.
8. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT
Tahun 2018
52 Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri)
1. Pertukaran informasi.
2. Pelatihan.
3. Komite TPPU.
4. Pertukaran informasi melalui SOC.
5. Pengembangan SOC.
6. Pelaksanaan on site visit MER APG tahun 2018.
7. Rapat koordinasi penanganan perkara.
8. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT
Tahun 2018.
53 Lembaga Pengembangan
Perbankan Indonesia (LPPI)
Pelatihan pegawai PPATK di LPPI.
54 Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT)
1. Kerja sama dalam tim sinergi antar 36 Kementerian/Lembaga dalam program
penanggulangan terorisme di wilayah NTB dan Sulteng.
2. Pelaksanaan on site visit MER APG tahun 2018.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2018
3. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT
Tahun 2018.
4. Komite TPPU.
55 Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka dan Komoditi
(BAPPEBTI) (Perjanjian Kerja
Sama/PKS)
Koordinasi implementasi pengenaan sanksi administratif bagi pedagang berjangka dan
komoditi selaku Pihak Pelapor
56 TNI Angkatan Udara (TNI AU) 1. Pertukaran informasi.
2. Rakor penanganan perkara.
3. Pelatihan penanganan TPPU untuk penyidik POM TNI AU.
57 Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(Kementerian ATR/BPN)
1. Pertukaran informasi
2. Koordinasi rencana pengembangan prototype database PEPs
58 Kementerian Perhubungan
(Nota Kesepahaman)
1. Pertukaran informasi.
2. Sosialisasi.
3. Rakor penanganan perkara.
59 Kementerian Perhubungan
(Perjanjian Kerja Sama dengan
Itjen Kemenhub)
1. Pertukaran informasi.
2. Rakor penanganan perkara.
60 Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas)
1. Pertukaran informasi.
2. Sosialisasi.
61 Sekretaris Jenderal Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) tentang
LPSE
Penggunaan aplikasi LPSE Kemenkeu oleh PPATK dalam pengadaan barang/jasa secara
elektronik.
62 Ditjen Pajak Kemenkeu (Petunjuk
Teknis)
Pertukaran informasi.
63 Universitas Jayabaya 1. Sosialisasi.
2. Penyusunan kurikulum khusus TPPU di program magister kenotariatan Universitas
Jayabaya.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2018
64 Universitas Brawijaya 1. Sosialisasi.
2. Koordinasi rencana penyusunan kurikulum khusus TPPU di kampus Universitas
Brawijaya.
65 Satgas Waspada Investasi Koordinasi terkait dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana
masyarakat dan pengelolaan investasi.
66 Badan Kepegawaian Negara (Nota
Kesepahaman/MoU)
Pengembangan prototype database PEPs.
67 Badan Kepegawaian Negara
(Perjanjian Kerja Sama/PKS)
1. Pengembangan prototype database PEPs.
2. Kerja sama pengembangan web service.
68 Sekretariat Jenderal Kemenkeu
(MoU tentang Penempatan
Lulusan PKN STAN Tahun 2018
di Luar Kementerian Keuangan
yang Telah Lulus Seleksi
Kompetensi Dasar)
Penempatan 16 orang lulusan PKN STAN di PPATK pada Desember 2018.
69 Perpustakaan Nasional RI Koordinasi pengembangan digitalisasi Perpustakaan APU-PPT di Pusdiklat PPATK.
70 Universitas Surabaya Sosialisasi.
K. Rekomendasi-rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan Domestik Tahun 2018
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Tindak Lanjut Tahun 2018
Rec. 1 Assessing risks and applying a risk-based
approach
LC • Indonesia telah selesai melakukan pengkinian (updating) National
Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing
(NRA on ML/TF) yang diikuti dengan 10 (sepuluh) Sectoral Risk
Assessment.
• Mitigasi berbasis risiko sesuai hasil NRA telah ditetapkan secara
nasional dan dilaksanakan dalam rincian Rencana Aksi per tahun
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Tindak Lanjut Tahun 2018
dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan
TPPT Tahun 2017-2019 (Stranas TPPU dan TPPT).
• Semua Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) telah menerapkan
pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision/RBA) dalam
berbagai tahap capaian.
Rec. 2 National cooperation and coordination LC • Kerja sama nasional telah dilaksanakan dalam Komite TPPU yang
telah menetapkan Rencana Aksi per tahun dalam Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019
(Stranas TPPU dan TPPT) sebagai kebijakan nasional berbasis risiko.
• Kebijakan dan koordinasi antara aparat penegak hukum (apgakum)
dan LPP dalam berbagai Satgas, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja
Sama, dan Peraturan Bersama.
Rec. 3 Money Laundering Offence LC • Pemidanaan TPPU dan pelaksanaan pemidanaannya sesuai pasal 3, 4,
dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 telah sesuai Konvensi Wina dan telah
cukup memadai.
• Indonesia telah mempunyai aturan hukum nasional dan putusan
inkracht pada pemidanaan TPPU korporasi.
• Indonesia telah menunjukkan pemidanaan pemalsuan dan pembajakan
hak cipta, tetapi belum secara eksplisit menyatakan bahwa tindak
pidana pemalsuan dan pembajakan merupakan tindak pidana asal bagi
TPPU.
Rec. 4 Confiscation and provisional measures LC • Indonesia telah melakukan mekanisme penundaan, penghentian, dan
pemblokiran transaksi keuangan terkait harta kekayaan yang diduga
merupakan hasil tindak pidana sebagai proses awal dari penyitaan aset
hasil tindak pidana sesuai UU, KUHP, dan KUHAP.
• Indonesia telah melakukan perampasan harta kekayaan dan properti
hasil kejahatan dalam berbagai kasus korupsi dan kerugian negara
dalam jumlah nominal yang signifikan.
• Indonesia telah melakukan perlindungan terhadap bona fide Pihak
Ketiga yang dijelaskan dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
• Indonesia memiliki beberapa mekanisme untuk pengelolaan dan
apabila diperlukan Indonesia akan membuang barang/properti yang
dibekukan, dirampas, atau disita dalam Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 1983 mengenai Implementasi KUHAP, Peraturan Menteri
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Tindak Lanjut Tahun 2018
Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengelolaan Objek Negara yang disita dan Hasil Penyitaan Negara di
Rumah Penyimpanan Objek Sitaan Negara, dan Peraturan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.06/2011
mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang
Hasil Sitaan dan Barang-Barang Gratifikasi.
Rec. 5 Terrorist financing offence LC • Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
yang telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan pendanaan terorisme
sesuai dengan Konvensi PBB dan FATF Guidance on Criminalising
Terrorist Financing.
• Indonesia telah menjatuhkan hukuman incrackht terhadap perkara
pendanaan terorisme berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2013.
Rec. 6 Targeted financial sanctions related to
terrorism & TF
PC • Indonesia telah mempunyai Peraturan Bersama tentang pembekuan
aset Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan
peraturan-peraturan oleh LPP yang mengatur tindakan-tindakan yang
diperlukan terkait DTTOT, yaitu identifikasi, pencantuman nama,
pencabutan nama, pembekuan, dan pencabutan pembekuan. Instansi-
instansi kunci Indonesia yang terlibat dalam Pencegahan Pendanaan
Terorisme, antara lain PPATK, Kepolisian Republik Indonesia,
BNPT, BIN dan Kementerian Luar Negeri RI masuk dalam
keanggotaan Satgas DTTOT.
• Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan secara lengkap Resolusi
Dewan Keamanan PBB (UNSCR) Nomor 1267 terkait pembekuan
secara serta merta (freezing without delay).
Rec. 7 Targeted financial sanctions related to
proliferation
NC • Indonesia telah mempunyai Peraturan Bersama mengenai pembekuan
aset Proliferasi Senjata Pemusnah Massal antara Kementerian Luar
Negeri RI, PPATK, Kepolisian Negara RI dan Badan Pengawas
Tenaga Nuklir (BAPETEN), yaitu Peraturan Bersama Pendanaan
Proliferasi 2017 untuk mengimplementasikan United Nations
Targeted Financial Sanctions (UN TFS) terkait dengan proliferasi
senjata pemusnah massal dan pendanaannya. Peraturan Bersama
Pendanaan Proliferasi 2017 dan lampirannya menjelaskan tentang
proses implementasi pencantuman nama individu dan entitas yang
terduga dengan pendanaan proliferasi.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Tindak Lanjut Tahun 2018
• Indonesia sudah melakukan koordinasi lintas instansi, tetapi belum
melaksanakan pencantuman pada sebagian besar daftar Korea Utara
dan seluruh daftar Iran dalam rerangka Proliferasi Senjata Pemusnah
Massal.
Rec. 8 Non-Profit Organizations LC • Indonesia telah melaksanakan UU Nomor 16 Tahun 2017 dan
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 terkait ormas.
• Indonesia telah mengidentifikasi ancaman sektor NPO dan
melaksanakan tindakan-tindakan mitigasi risiko NPO yang konsisten
dengan hasil NRA terkait NPO.
• Indonesia telah melaksanakan koordinasi yang erat dan pertukaran
informasi dalam Tim Terpadu Pengawasan Ormas.
• Indonesia telah melaksanakan peningkatan akuntabilitas dan
transparansi NPO yang telah terdaftar secara resmi.
• Indonesia perlu meningkatkan pengawasan NPO yang mempunyai
kecenderungan mendukung pendanaan terorisme.
Rec. 9 Financial institution secrecy laws C • Indonesia telah melaksanakan perlindungan kerahasiaan informasi
dari Pihak Pelapor sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8
Tahun 2010 (UU TPPU).
• Indonesia telah melindungi kerahasiaan informasi dari Pihak Pelapor
dalam setiap tahap dalam proses penegakan hukum.
• UU TPPU tidak melarang pertukaran informasi antar-institusi
keuangan yang diharuskan oleh Rekomendasi 13, 16, dan 17.
• Pasal 58 dalam Peraturan APU/PPT OJK bagi Penyedia Jasa
Keuangan (PJK) menyediakan kerahasian informasi bersama bagi
kelompok. Terdapat ketentuan sejenis dalam Pasal 10 ayat (2) dalam
Peraturan APU/PPT Bank Indonesia bagi Pembayaran Non Bank dan
Penyedia Jasa Penukaran Uang dan Pasal 43 Peraturan Mengenal
Nasabah Bappebti bagi Pedagang Berjangka.
Rec. 10 Customer due diligence LC • Seluruh LPP bagi Pihak Pelapor dalam UU TPPU telah mempunyai
dan melaksanakan peraturan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna
Jasa (PMPJ) bagi Pihak Pelapor yang menjadi kewenangannya.
• Indonesia perlu meningkatkan PMPJ pada legal arrangements untuk
pedagang berjangka dan PMPJ bagi koperasi.
• Indonesia perlu mengurangi defisiensi dalam waktu persyaratan CDD
bagi pedagang berjangka (future traders), koperasi, dan bank
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Tindak Lanjut Tahun 2018
penerima dalam wire transfer, definisi mengenai Beneficial
Ownership dan pendekatan berbasis risiko untuk koperasi, dan
persyaratan CDD tentang pengaturan hukum untuk pedagang
berjangka.
Rec.11 Record keeping LC • Indonesia telah melaksanakan UU Nomor 8 Tahun 1997 mengenai
pencatatan dokumentasi perusahaan.
• Pasal 21 UU TPPU mewajibkan pihak pelapor untuk menyimpan
rekaman dan dokumen-dokumen mengenai identitas nasabah
minimum selama 5 tahun.
• Seluruh LPP telah mempunyai peraturan yang mewajibkan Pihak
Pelapor melakukan dokumentasi pencatatan (record keeping) terkait
APU-PPT paling sedikit lima tahun.
• Indonesia perlu meningkatkan record keeping pada koperasi dan
perposan selaku Pihak Pelapor.
• Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Anti Pencucian Uang menetapkan
bahwa dalam kasus pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau
hakim harus diberikan kewenangan untuk meminta pihak pelapor
untuk menyediakan pernyataan tertulis mengenai aset orang yang (1)
dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, (2) tersangka, (3) terdakwa.
Rec.12 Politically exposed persons LC • Seluruh LPP telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan
Pihak Pelapor melakukan identifikasi Politically exposed persons
(PEPs) domestik dan mancanegara yang menjadi nasabah atau
pengguna jasa.
• Indonesia perlu meningkatkan identifikasi PEP pada koperasi dan
perposan selaku Pihak Pelapor.
• Dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan APU/PPT OJK bagi Penyedia Jasa
mensyaratkan institusi keuangan untuk memiliki sistem manajemen
risiko untuk mengidentifikasi apakah nasabah atau pemilik manfaat
(Beneficial Ownership) adalah PEP asing.
Rec. 13 Correspondent banking C LPP terhadap bank, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mempunyai
peraturan APU-PPT dan pelaksanaan yang sangat memadai terkait
korespondensi perbankan sesuai persyaratan-persyaratan dalam
Rekomendasi FATF.
Rec.14 Money or value transfer services C LPP terhadap Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU), yaitu BI telah
mempunyai peraturan APU-PPT dan pelaksanaan yang sangat memadai
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Tindak Lanjut Tahun 2018
terkait KUPU sesuai persyaratan-persyaratan dalam Rekomendasi FATF.
Rec. 15 New technologies LC • Seluruh LPP telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan
Pihak Pelapor melakukan penilaian risiko dan mitigasi risiko dalam
penggunaan teknologi baru dalam jasa keuangan.
• Indonesia perlu meningkatkan upaya mitigasi risiko penggunaan
teknologi baru dalam industri jasa keuangan nonperbankan.
Rec. 16 Wire transfers LC • Indonesia telah melaksanakan UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang
transfer dana.
• Seluruh LPP pada Pihak Pelapor yang melakukan jasa transfer dana
telah mempunyai peraturan APU-PPT terkait pelaksanaan terhadap
UU Nomor 3 Tahun 2011.
• Indonesia perlu meningkatkan pengawasan pada transfer dana oleh
intermediary bank dan walk-in-customer.
Rec. 17 Reliance on third parties LC • LPP terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK) selaku Pihak Pelapor
yang dapat melakukan jasa yang melibatkan Pihak Ketiga, yaitu BI
dan OJK telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan PJK
melakukan PMPJ pada Pihak Ketiga sesuai persyaratan-persyaratan
dalam Rekomendasi FATF.
• LPP perlu meningkatkan PMPJ pada Pihak Ketiga dengan
menentukan kriteria-kriteria Pihak Ketiga dari negara berisiko tinggi
terutama pada PJK nonperbankan dan money changer.
Rec. 18 Internal controls and foreign branches and
subsidiaries
C Seluruh LPP pada Pihak Pelapor yang mempunyai jaringan kantor dan
anak perusahaan telah mempunyai peraturan APU-PPT dan pelaksanaan
yang sangat memadai sesuai persyaratan-persyaratan dalam Rekomendasi
FATF.
Rec. 19 Higher-risk countries LC • Seluruh LPP telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan
Pihak Pelapor melakukan identifikasi nasabah dan calon nasabah dari
negara berisiko tinggi dengan merujuk pada negara-negara yang masih
masuk dalam daftar FATF Public Statements.
• Indonesia perlu meningkatkan identifikasi nasabah dan calon nasabah
dari negara berisiko tinggi pada koperasi dan perposan selaku Pihak
Pelapor.
Rec. 20 Reporting of suspicious transaction C Seluruh LPP telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan
Pihak Pelapor melakukan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Tindak Lanjut Tahun 2018
(LTKM) kepada PPATK dan menjaga kerahasiaannya dengan
pelaksanaan yang sangat memadai sesuai persyaratan-persyaratan dalam
Rekomendasi FATF berdasarkan UU TPPU.
Rec. 21 Tipping-off and confidentiality LC • UU TPPU telah menjamin dan melaksanakan kerahasiaan pelaporan
LTKM yang bersifat sangat rahasia oleh Pihak Pelapor kepada
PPATK dengan ketentuan pidana bagi setiap pihak yang
membocorkan informasi dalam LTKM tersebut (tipping-off).
• Indonesia perlu meningkatkan perlindungan terhadap Pihak Pelapor
dalam UU Nomor 9 Tahun 2013 (UU TPPT)
Rec. 22 DNFBPs: Customer due diligence LC • Seluruh LPP terhadap Profesi selaku Pihak Pelapor berdasarkan PP
Nomor 43 Tahun 2015 telah telah mempunyai peraturan APU-PPT
yang mewajibkan Profesi melakukan PMPJ sesuai persyaratan-
persyaratan dalam Rekomendasi FATF.
• Indonesia perlu meningkatkan PMPJ pada profesi akuntan.
Rec. 23 DNFBPs: Other measures LC • Kasino merupakan penyedia jasa ilegal dan melanggar hukum pidana
sehingga dilarang di Indonesia.
• Indonesia perlu meningkatkan PMPJ pada profesi akuntan dan PMPJ
profesi terkait UU TPPT.
Rec. 24 Transparency and beneficial ownership of
legal persons
PC • Indonesia baru menetapkan Perpres tentang Beneficial Ownership
(BO), yaitu Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 pada Maret
2018, sehingga implementasi atas peraturan tersebut belum maksimal.
• Seluruh LPP perlu membuat peraturan yang mewajibkan kepada Pihak
Pelapor untuk melakukan identifikasi BO berdasarkan Perpres Nomor
13 Tahun 2018.
Rec. 25 Transparency and beneficial ownership of
legal arrangements
PC • Hukum di Indonesia tidak mengenal express trust dan legal
arrangement lainnya yang mirip dengan express trust.
• Indonesia harus meningkatkan identifikasi PJK, Profesi, dan Pihak
Pelapor lainnya yang dalam bisnis tertentu dapat melakukan kegiatan
bisnis seperti foreign trust, sehingga dapat melakukan PMPJ.
Rec. 26 Regulation and supervision of financial
institutions
LC • Seluruh LPP terhadap Pihak Pelapor telah mempunyai dan
melaksanakan ketentuan pengawasan dan pengaturan terhadap Pihak
Pelapor dalam rezim APU-PPT sesuai dengan persyaratan-persyaratan
dalam Rekomendasi FATF.
• Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan pengaturan terhadap
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Tindak Lanjut Tahun 2018
koperasi selaku Pihak Pelapor.
Rec. 27 Powers of supervisors LC • Seluruh LPP terhadap Pihak Pelapor telah mempunyai dan
melaksanakan kewenangan pengawasan dan pengenaan sanksi
terhadap Pihak Pelapor.
• Indonesia harus meningkatkan kewenangan pengawasan dan
pengenaan sanksi terhadap koperasi selaku Pihak Pelapor.
Rec. 28 Regulation and supervision of DNFBPs PC • PPATK selaku LPP terhadap beberapa Profesi telah melakukan
kebijakan dan prosedur untuk pengawasan APU-PPT berbasis risiko.
• Indonesia harus meningkatkan pengawasan APU-PPT berbasis risiko
pada profesi advokat dan notaris.
Rec. 29 Financial intelligence units C Indonesia telah mempunyai PPATK sebagai unit intelijen keuangan yang
telah melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan yang sangat memadai
baik dalam lingkup domestik dan internasional sesuai persyaratan-
persyaratan dalam Rekomendasi FATF.
Rec. 30 Responsibilities of law enforcement/
investigative authorities
LC • Indonesia mempunyai enam instansi penegak hukum yang mempunyai
kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU.
• Polri merupakan apgakum yang berwenang melakukan penyidikan
tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).
• Semua apgakum mempunyai kewenangan dan prosedur untuk
melakukan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana.
• Indonesia perlu meningkatkan penyidikan tindak pidana yang
melibatkan investigasi keuangan.
Rec. 31 Powers of law enforcement and
investigative authorities
LC • Instansi penegak hukum telah mempunyai kewenangan yang cukup
memadai dalam melakukan penyidikan, antara lain penyamaran,
penyadapan, dan akses terhadap data sistem komputer.
• Semua instansi penegak hukum dapat meminta informasi intelijen
keuangan kepada PPATK.
• Indonesia harus meningkatkan penggunaan teknik investigasi
keuangan pada semua tindak pidana asal dan TPPU.
Rec. 32 Cash couriers LC • Indonesia telah melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99
Tahun 2016 mengenai pembawaan uang tunai lintas batas kepabeanan
Indonesia.
• Indonesia telah melaksanakan mekanisme deklarasi pembawaan uang
tunai lintas batas kepabeanan, baik dalam mata uang Rupiah dan mata
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Tindak Lanjut Tahun 2018
uang asing maupun alat pembayaran lainnya (Bearer Negotiable
Instruments/BNI) dalam jumlah minimal setara 100 juta Rupiah.
• Indonesia perlu meningkatkan pengenaan sanksi bagi pelanggaran
terhadap pembawaan uang tunai lintas batas kepabeanan.
Rec. 33 Statistics LC • PPATK telah melakukan statistik terkait APU-PPT secara memadai
yang dibuat setiap bulan dan dipublikasikan melalui website.
• Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, semua instansi pemerintah termasuk LPP dan
apgakum wajib menyampaikan laporan semester dan laporan tahunan
dengan menyajikan pengkinian data statistik.
• Indonesia perlu meningkatkan statistik terkait penanganan aset melalui
mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA).
Rec. 34 Guidance and feedback LC • Seluruh LPP terhadap PJK dan PBJ selaku Pihak Pelapor telah
mempunyai dan melaksanakan bimbingan dan umpan balik terhadap
Pihak Pelapor terkait rezim APU-PPT secara memadai.
• LPP terhadap Profesi selaku Pihak Pelapor perlu meningkatkan
bimbingan dan umpan balik secara menyeluruh.
Rec. 35 Sanctions LC • Seluruh LPP terhadap PJK dan PBJ selaku Pihak Pelapor telah
mempunyai peraturan dan melaksanakan kewenangan pengenaan
sanksi terhadap Pihak Pelapor pada sektor-sektor yang signifikan.
• Indonesia perlu meningkatkan pengenaan sanksi terhadap koperasi
dan menyusun peraturan mengenai pengenaan sanksi terhadap profesi.
Rec. 36 International instruments LC • Indonesia telah meratifikasi dan melaksanakan empat Konvensi PBB
yang strategis terkait rezim APU-PPT, yaitu the Vienna Convention,
the Merida Convention, the Palermo Convention, and the Terrorism
Financing Convention.
• Indonesia perlu meningkatkan detail implementasi empat Konvensi
tersebut secara menyeluruh.
Rec. 37 Mutual legal assistance LC • Indonesia telah mempunyai UU tentang MLA dan melaksanakannya
melalui penanganan perkara yang melibatkan MLA hasil kerja sama
apgakum dan Kemenkumham.
• Indonesia perlu meningkatkan pelaksanaan MLA pada perkara yang
melibatkan prinsip dual criminality.
Rec. 38 Mutual legal assistance: freezing and LC • Indonesia telah melaksanakan UU MLA dalam melakukan
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Tindak Lanjut Tahun 2018
confiscation identifikasi, pemblokiran, dan penyitaan aset hasil kejahatan
berdasarkan permintaan dari yurisdiksi asing.
• Indonesia perlu meningkatkan jumlah pemblokiran dan penyitaan aset
melalui MLA.
Rec. 39 Extradition LC • Indonesia telah melaksanakan UU tentang ekstradisi yang
memungkinkan TPPU dan TPPT sebagai perkara yang dapat menjadi
dasar melakukan ekstradisi terhadap perseorangan melalui perjanjian
bilateral.
• Indonesia perlu mempertimbangkan penetapan mekanisme ekstradisi
yang lebih disederhanakan, sehingga mempercepat proses ekstradisi.
Rec. 40 Other forms of international cooperation LC • PPATK, LPP, dan apgakum telah mempunyai kerja sama internasional
dengan counter part negara lain terkait rezim APU-PPT yang cukup
memadai.
• Indonesia perlu meningkatkan kerja sama pertukaran informasi
internasional yang dilakukan oleh antara LPP di Indonesia dengan
LPP negara lain dan antara apgakum di Indonesia dengan apgakum di
negara lain.
IO 1 Risk, Policy and Coordination Substantial • Indonesia telah selesai menyusun NRA, SRA, dan RBA yang
memadai.
• Implementasi kebijakan oleh PPATK, LPP, apgakum, dan Pihak
Pelapor telah cukup konsisten dengan mitigasi risiko dalam NRA,
SRA, dan RBA.
IO 2 International Cooperation Substantial • Indonesia telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai
tindak pidana asal bagi TPPU dengan melibatkan kerja sama
internasional, pencarian bukti di luar negeri, dan penggunaan MLA.
• Kemenkumham telah menunjukkan kapabilitas untuk menjalankan
MLA.
• Indonesia juga telah menggunakan MLA dalam kerja sama
penanganan perkara pendanaan terorisme atau terorisme.
IO 3 Supervision Moderate • Dua LPP PJK selaku Pihak Pelapor, yaitu BI dan OJK, dan PPATK
selaku LPP telah melakukan pengawasan berbasis risiko secara
signifikan.
• Pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang dapat membuat efek
jera (dissuasive).
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Tindak Lanjut Tahun 2018
• LPP terhadap profesi advokat, notaris, dan akuntan perlu banyak
meningkatkan pengawasan dan kepatuhan berbasis risiko.
IO 4 Prevention Measures Moderate • Perusahaan PJK dan PBJ yang berukuran besar telah melakukan
tindakan-tindakan penguatan APU-PPT, antara lain PMPJ,
pengendalian internal, dan dokumentasi pencatatan yang bersifat
signifikan.
• Indonesia harus meningkatkan tindakan-tindakan penguatan APU-PPT
pada sektor profesi dan Perusahaan PJK dan PBJ yang berukuran
kecil.
IO 5 Legal Persons and Arrangements Moderate • Hukum di Indonesia tidak mengakomodasi pembentukan legal
arrangements secara spesifik.
• PPATK, LPP, dan apgakum telah dapat memperoleh informasi BO
dari bank besar secara cepat.
• Indonesia harus meningkatkan upaya mitigasi risiko terhadap legal
persons yang telah terdaftar resmi di Kemenkumham.
IO 6 Financial Intelligence Substantial • PPATK telah melakukan koordinasi penanganan perkara TPPU,
TPPT, dan tindak pidana asal yang erat dengan apgakum.
• PPATK perlu meningkatkan pelaporan LTKM oleh Profesi.
• PPATK perlu meningkatkan pertukaran informasi melalui sistem
komunikasi elektronik yang aman (secured online communication).
• Apgakum perlu meningkatkan kemampuan penyidik dalam
melakukan teknik investigasi keuangan dalam penyidikan TPPU dan
tindak pidana asal.
IO 7 Money laundering investigation and
prosecution
Moderate • Apgakum di Indonesia telah banyak melakukan penyidikan dan
penuntutan TPPU terhadap pelaku perseorangan yang melakukan
TPPU dari tindak pidana korupsi dan narkotika.
• Indonesia telah melaksanakan beberapa putusan vonis pemidanaan
TPPU bagi korporasi dan jumlahnya perlu ditingkatkan.
• Indonesia perlu meningkatkan jumlah penyidikan perkara TPPU yang
lebih kompleks atau rumit.
IO 8 Confiscation Substantial • Melalui Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019, Indonesia telah
memerintahkan apgakum untuk melakukan penyitaan aset dan
pemulihan aset dalam perkara TPPU, TPPT, dan tindak pidana asal
berisiko tinggi yang merujuk pada hasil NRA.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
Nomor
Rekomendasi
Rekomendasi FATF Kondisi per 31
Desember 2018
Tindak Lanjut Tahun 2018
• Apgakum Indonesia telah melaksanakan penyitaan aset hasil TPPU
dari tindak pidana korupsi dan narkotika dengan jumlah yang
signfikan.
• Apgakum Indonesia telah melaksanakan penyitaan aset dari
penanganan perkara TPPT dan terorisme dengan jumlah yang
konsisten dengan tingkat risiko TPPT di Indonesia.
IO 9 Terrorist financing investigation and
prosecution
Substantial • Apgakum Indonesia telah melakukan 55 vonis perkara tindak pidana
pendanaan terorisme (TPPT).
• Apgakum mempunyai kemampuan yang memadai dalam melakukan
identifikasi, penyidikan, dan penuntutan TPPT.
• PPATK, BIN, dan Densus 88 Polri telah bekerja sama dalam
mengidentifikasi dan menyidik aktivitas pendanaan terorisme yang
sebagian besar berhubungan dengan serangan terorisme.
• Vonis hukuman terhadap pelaku TPPT telah memadai.
• Indonesia secara umum telah mengintegrasikan pencegahan
pendanaan terorisme dalam upaya nasional memerangi terorisme.
IO 10 Terrorist financing preventive measures &
financial sanctions
Moderate • Indonesia telah melakukan pencantuman nama dan pemblokiran aset
DTTOT sesuai UNSCR 1267, tetapi belum dapat dilakukan secara
serta merta (without delay).
• Indonesia telah melakukan pemblokiran sesuai UNSCR 1373, tetapi
baru dilakukan secara terbatas.
• Indonesia perlu meningkatkan pengawasan ormas berbasis risiko
TPPT.
IO 11 Proliferation Financing Sanctions Low • Indonesia menetapkan Peraturan Bersama antar-instansi terkait
mengenai pemblokiran senjata pemusnah massal.
• Indonesia harus menerapkan Peraturan Bersama tersebut dengan
melakukan pencantuman nama dan pemblokiran pada seluruh daftar
Iran dan Korea Utara.
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
L. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Pusdiklat APU PPT Tahun 2018
No Nama Diklat Kelas Tanggal Pelaksanaan Jumlah
Peserta
1 Diklat Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang
dan Pendanaan Terorisme Lanjutan -
5-7 Februari 2018 18
2 Diklat Hukum Pidana Formil dan Materil - 6-8 Februari 2018 22
3 Diklat Pelaporan bagi PJK BU 20-22 Februari 2018 22
4 Diklat Pelaporan bagi PJK BPR 21-22 Februari 2018 22
5 Diklat Pelaporan bagi PJK - 6-8 Maret 2018 21
6 Diklat Pelaporan bagi PJK Kelas 1 20-22 Maret 2018 23
7 Diklat Pelaporan bagi PJK Kelas 2 20-22 Maret 2018 24
8 Diklat Pelaporan bagi PJK Kelas 1 3-4April 2018 24
9 Diklat Pelaporan bagi PJK Kelas 1 17-19 April 2018 24
10 Diklat Pelaporan bagi PJK Kelas 2 17-19 April 2018 23
11 FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF Kelas 1 6-8 Maret 2018 24
12 FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF Kelas 2 6-8 Maret 2018 24
13 FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF Kelas 1 3-5 April 2018 25
14 FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF Kelas 2 3-5 April 2018 26
15 FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF Kelas 1 17-19 April 2018 23
16 FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF Kelas 2 17-19 April 2018 23
17 Diklat Pelaporan bagi PJK Kelas 1 2-3 Mei 2018 32
18 Diklat Pelaporan bagi PJK Kelas 2 2-3 Mei 2018 31
19 Diklat Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Asuransi - 20-21 Agustus 2018 19
20 Diklat Bagi Manajerial Bank Umum Kelas 1 4-6 September 2018 23
21 Diklat Bagi Manajerial Bank Umum Kelas 2 4-6 September 2018 23
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
No Nama Diklat Kelas Tanggal Pelaksanaan Jumlah
Peserta
22 Diklat Bagi Penyedia Kendaraan Bermotor - 28-29 Agustus 2018 20
23 Diklat Bagi Koperasi - 20-21 Agustus 2018 23
24 Diklat Bagi Arebi Kelas 1 7-8 Agustus 2018 24
25 Diklat Bagi Arebi Kelas 2 7-8 Agustus 2018 23
26 Diklat Pelatihan Dasar TPPU - 18-20 September 2018 20
27 Diklat PJK APPUI Kelas 1 14-15 Agustus 2018 25
28 Diklat PJK APPUI Kelas 2 14-15 Agustus 2018 24
29 Diklat PJK Bank Kelas 1 17-19 Juli 2018 24
30 Diklat PJK Bank Kelas 2 17-19 Juli 2018 24
31 Diklat PJK Bank Kelas 1 31 Juli-2 Agustus 2018 25
32 Diklat PJK Bank Kelas 2 31 Juli-2 Agustus 2018 25
33 Diklat Bagi BPD Kelas 1 24-26 Juli 2018 26
34 Diklat Bagi BPD Kelas 2 24-26 Juli 2018 25
35 Diklat PJK Bank Kelas 1 3-5 Juli 2018 25
36 Diklat PJK Bank Kelas 2 3-5 Juli 2018 24
M. Temuan-temuan Hasil IPP APU PPT Tahun 2016-2018
1. Tingkat kesadaran dan sensitivitas publik terhadap indikasi TPPU dan TPPT semakin baik, walaupun level
awareness-nya masih tergolong rendah, khususnya terhadap indikasi pendanaan terorisme.
2. Publik menilai bahwa program edukasi dan sosialisasi APU PPT perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan
media komunikasi melalui televisi dan internet. Preferensi dan harapan publik, edukasi, dan sosialisasi terkait APU
PPT dapat diperoleh langsung dari pemerintah atau instansi terkait.
3. Publik memiliki pemahaman dan sensitivitas yang semakin baik terhadap potensi risiko radikalisme dan pendanaan
proliferasi.
4. Indikasi politik uang dan pelanggaran dana kampanye masih cukup tinggi dalam Pemilukada tahun 2018,
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
khususnya politik uang. Namun, publik menilai pemerintah cukup efektif dalam mengawasi dan menangani
indikasi politik uang dan pelanggaran dana kampanye dalam Pemilukada tahun 2018.
5. Hasil indeks persepsi publik tahun 2018 apabila dibandingkan dengan hasil pada tahun 2016 dan 2017 cenderung
meningkat, tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan. Kondisi ini disebabkan tingkat pemahaman publik terhadap
karakteristik TPPU dan TPPT mengalami perubahan yang tidak signifikan.
6. Pemahaman publik terhadap tugas dan fungsi rezim APU PPT, baik dari sisi pencegahan maupun pemberantasan,
terus menunjukan peningkatan.
7. Tingkat keefektifan kinerja rezim APU PPT, baik dari sisi pencegahan maupun pemberantasan, juga cenderung
meningkat.
8. Tingkat pemahaman publik dan penilaian atas tingkat keefektifan kinerja rezim APU PPT semakin selaras dengan
risk exposure wilayahnya. Tingkat pemahaman dan penilaian keefektifan yang semakin baik terjadi pada penduduk
yang berdomisili di wilayah dengan tingkat risiko yang tinggi.
N. Rekomendasi-rekomendasi Hasil IPP APU PPT Tahun 2016-2018
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
O. Realisasi Kinerja Tahun 2018 PPATK dalam Aplikasi e-RKA
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18
PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O18